Surat Perjanjian Kerjasama Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan

FPWP-PB- 05-02 Rev. : 02, 07 Okt.

2011

01/SPKPP/WBP/2016

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN (SPKPP) Antara PT. WASKITA BETON PRECAST Dengan PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA Nomor :

01/SPKPP/WBP/2016

Perjanjian kerjasama Perawatan dan Perbaikan Kendaraan ini dibuat pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, oleh dan antara : 1.

PT. WASKITA BETON PRECAST, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan Di Jl. MT Haryono NO.10 RT011/011 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta Timur dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh Ir. Anugrianto sebagai Kepala Departemen Produksi dan Procurement PT. WASKITA BETON PRECAST dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. WASKITA BETON PRECAST (untuk selanjutnya disebut sebagai “ WASKITA”).

2.

PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Wisma Indomobil 1, Jl. MT Haryono kav 8, Jakarta Timur 13330 ,dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh Iwan Gunarso Hendrata dan Slamet Harianto menurut keterangannya sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Indomobil Prima Niaga, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Indomobil Prima Niaga (untuk selanjutnya disebut sebagai “IPN”).

WASKITA dan IPN, yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendirisendiri disebut “Pihak”, terlebih dahulu hendak menerangkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa.

WASKITA adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi. Yang mempunyai Kendaraan bermotor merek Hino sebagai alat transportasi dan penunjang kegiatan usahanya dan bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perawatan dan perbaikan Kendaraan milik WASKITA tersebut.

Bahwa.

IPN adalah Dealer Kendaraan bermotor merek HINO yang juga memiliki bengkel yang menyediakan jasa perawatan dan perbaikan terhadap Kendaraan bermotor merek HINO, dengan kantor cabang beralamat di Jl. Danau Sunter Selatan Blok O-III No. 55 – 56, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara.

Bahwa.

IPN telah ditunjuk oleh WASKITA untuk bertindak sebagai bengkel yang menyediakan jasa perawatan dan perbaikan terhadap sejumlah Kendaraan bermotor merek HINO milik WASKITA

Bahwa.

IPN telah menyetujui penunjukan di atas dan akan melakukan perawatan dan perbaikan terhadap Kendaraan. WASKITA sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Surat Perjanjian Kerjasama Perawatan dan Perbaikan

halaman 1 dari 9

Pihak I

Pihak II

FPWP-PB- 05-02 Rev. : 02, 07 Okt.

2011

01/SPKPP/WBP/2016

Selanjutnya, Para Pihak, masing-masing dalam kapasitas sebagaimana tersebut, setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri kepada Perjanjian Kerjasama Perawatan dan Perbaikan Kendaraan ini (yang bersama-sama dengan lampiran, perubahan, penambahan maupun perpanjangannya disebut sebagai “Perjanjian”), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : PASAL 1 DEFINISI Sepanjang secara tegas tidak ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tiap istilah yang disebut di bawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut : 1.

“Kendaraan”, yang dimaksud dengan Kendaraan adalah semua Kendaraan bermotor merek HINO baik roda empat, maupun lebih milik PT. WASKITA BETON PRECAST.

2.

“Surat Perintah Kerja (SPK)”, yang dimaksud dengan Surat Perintah Kerja (SPK) adalah surat-surat yang berisi perintah untuk pengerjaan servis Kendaraan milik WASKITA yang telah di tanda tangani oleh pihak WASKITA yang berwenang dan ditujukan kepada IPN.

3.

“Perintah Kerja Bengkel” (PKB)”, yang dimaksud dengan Perintah Kerja Bengkel (PKB) adalah surat-surat yang dibuat oleh IPN untuk pengerjaan servis.

4.

“Servis” adalah perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan PASAL 2 POKOK PERJANJIAN WASKITA dengan ini mengikatkan diri untuk bekerja sama dengan IPN yang dengan ini pula mengikatkan diri untuk bekerja sama dengan WASKITA dalam hal pemeriksaan, perawatan, penggantian suku cadang/sparepart dan/atau perbaikan lainnya atas Kendaraan WASKITA berdasarkan Perjanjian ini. PASAL 3 PERIODE PERJANJIAN

1.

Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2016 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga dengan demikian akan berakhir pada tanggal 30 April 2017.

2.

Perjanjian ini dapat diperpanjang setelah berakhirnya masa atau jangka waktu Perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh WASKITA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.

3.

WASKITA maupun IPN dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama ini apabila salah satu Pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.

4.

Apabila dikemudian hari selama berlangsungnya Perjanjian ini, salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu hal tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu minimal 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran.


halaman 2 dari 9

Pihak I

Pihak II

FPWP-PB- 05-02 Rev. : 02, 07 Okt.

2011

01/SPKPP/WBP/2016

5.

Untuk pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

6.

Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul sebelum pengakhiran Perjanjian ini wajib dipenuhi masing-masing Pihak. PASAL 4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1.

Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup pekerjaan pemeriksaan, perawatan, penggantian suku cadang/ sparepart dan/atau perbaikan lainnya atas Kendaraan WASKITA yang akan dilakukan IPN adalah sebagaimana tersebut dalam buku servis yaitu buku yang memuat jadwal perawatan berkala (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pekerjaan”.)

2.

Pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak IPN melalui 3 (tiga) mekanisme sebagai berikut : a.

WASKITA akan mengirimkan Kendaraannya ke bengkel IPN di Jl. Danau Sunter Selatan Blok O-III No. 55 – 56, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara untuk di servis.

b.

IPN akan mengirimkan Service Car (Kendaraan servis) dan mekanik ke lokasi yang disepakati Para Pihak, yaitu di Jl. MT. Haryono No. 10 RT. 011/011, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur / Pool PT. Waskita. Dengan biaya kunjungan yang ditentukan oleh IPN.

c.

Dalam keadaan mendesak di mana Kendaraan WASKITA tidak dapat dibawa ke pool karena rusak atau mogok, maka IPN akan melaksanakan kunjungan dengan ketentuan WASKITA akan dikenakan biaya khusus, yaitu biaya transportasi sebesar Rp. 3000,(Tiga ribu rupiah) per km dihitung dari Bengkel IPN ke lokasi Kendaraan WASKITA yang rusak, dihitung pergi-pulang serta biaya akomodasi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per malam, jika dalam melaksanakan Pekerjaan memerlukan akomodasi. Pelaksanaan mekanisme ini akan dikaji ulang oleh Para Pihak setelah 1 (satu) tahun beroperasi.

PASAL 5 PENYERAHAN KENDARAAN 1. Penyerahan Kendaraan oleh WASKITA harus dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari WASKITA. 2. Setelah WASKITA menyetujui perkiraan biaya servis yang dibuat oleh IPN dengan menandatangani pada perkiraan biaya tersebut, maka IPN akan membuat dan menyerahkan tembusan Perintah Kerja Bengkel (PKB) kepada WASKITA. Selama WASKITA belum memberikan persetujuan atas perkiraan biaya servis Kendaraan, maka IPN tidak akan membuatkan surat Perintah Kerja Bengkel (PKB). 3. IPN dapat langsung membuat Perintah Kerja Bengkel (PKB) seketika setelah diterimanya Surat Perintah Kerja (SPK) dari WASKITAdalam hal servis.


halaman 3 dari 9

Pihak I

Pihak II

FPWP-PB- 05-02 Rev. : 02, 07 Okt.

2011

01/SPKPP/WBP/2016

PASAL 6 PENGEMBALIAN KENDARAAN 1.

IPN akan memberitahukan kepada WASKITA secara lisan, segera setelah pengerjaan servis Kendaraan telah selesai dilaksanakan.

2.

IPN hanya akan menyerahkan Kendaraan berikut suku cadang yang rusak kepada WASKITA berdasarkan pada penyerahan bukti tembusan PKB oleh WASKITA.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

PASAL 7 BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN Besar biaya Pekerjaan yang harus dibayarkan oleh WASKITA kepada IPN akan ditetapkan berdasarkan nilai suku cadang dan ongkos jasa yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam estimasi biaya Pekerjaan. Besar biaya suku cadang yang ditagihkan ke WASKITA adalah nilai yang tercantum dalam price list yang berlaku dengan diskon sebesar 20% (Dua Puluh persen) untuk semua suku cadang yang digunakan. Besar biaya ongkos kerja yang akan ditagihkan ke WASKITA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam dari Flate Rate. IPN dapat mengajukan permohonan pembayaran kepada WASKITA setiap bulannya dengan melampirkan antara lain: (i) Invoice, (ii) Kwitansi bermaterai cukup, (iii) Foto copy persetujuan dari WASKITA atas setiap penggantian suku cadang dan/atau perbaikan lainnya. Pembayaran biaya Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas akan dilakukan oleh WASKITA dalam waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari dari tanggal invoice diterima oleh kantor cabang WASKITA di Jakarta. IPN dapat menghentikan pelaksanaan servis sementara bila ada Account Receivable (AR) yang overdue lebih dari 30 (Tiga puluh) hari, sampai ada pembayaran lunas atas AR yang overdue tersebut. Pembayaran biaya Pekerjaan akan dilakukan WASKITA kepada IPN melalui transfer antar bank, dengan rekening yang dituju sebagai berikut : Bank : Bank Central Asia, KCP Pantai Indah Kapuk Nomor Rekening 874.060.4300 a.n PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA PASAL 8 BATAS NILAI BIAYA SERVIS

1.

IPN akan memberikan batas nilai maksimum biaya servis sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

atas Kendaraan adalah

2.

Batas nilai maksimum biaya servis sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Ayat (1) Perjanjian merupakan batas maksimal tagihan yang diberikan IPN kepada WASKITA. Apabila sudah mencapai batas maksimum maka, WASKITA wajib melunasi jumlah tagihan yang sudah melewati batas pembayaran yang tercantum pada pasal 7 ayat (4) Perjanjian terlebih dahulu. Jika WASKITA belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan atas biaya servis Kendaraan, maka IPN untuk sementara waktu berhak menghentikan seluruh pekerjaan servis atas Kendaraan sampai dengan WASKITA melakukan pembayaran atas tagihan yang disebutkan pada ayat ini. Surat Perjanjian Kerjasama Perawatan dan Perbaikan

halaman 4 dari 9

Pihak I

Pihak II

FPWP-PB- 05-02 Rev. : 02, 07 Okt.

2011

01/SPKPP/WBP/2016

PASAL 9 KEWAJIBAN IPN 1.

IPN akan melakukan kunjungan ke PT WASKITA yang terletak di . MT Haryono NO.10 RT011/011 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta Timur untuk melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari WASKITA 2 (Dua) hari sebelum pelaksanaan.

2.

Dalam hal Pekerjaan harus dilaksanakan mendadak, IPN akan memenuhi permintaan WASKITA tersebut setelah menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari WASKITA dengan ketentuan sesuai Pasal 4ayat (2) huruf c Perjanjian.

3.

Apabila dilakukan Pekerjaan yang sifatnya mengganti suku cadang Kendaraan WASKITA maka suku cadang pengganti harus menggunakan suku cadang asli Hino baik Hino Genuine Part maupun Hino Original Part sesuai dengan permintaan WASKITA yang tercantum dalam Purchasing Order dan atau disetujui oleh Pimpinan WASKITA.

4.

IPN wajib mengembalikan suku cadang Kendaraan yang sudah tidak terpakai lagi kepada WASKITA.Transaksi dengan IPN hanya dapat dilakukan untuk Parts yang dipasang dalam rangka perbaikan yang dilakukan oleh IPN. Transaksi spare part sebagai stock di WASKITA tidak diperkenankan dengan alasan apapun.

5.

Apabila menurut pertimbangan wajar dari IPN perlu dilakukan tambahan Pekerjaan selain dari pada yang tercantum dalam Purchasing Order sehingga biaya Pekerjaan melebihi dari nilai estimasi biaya yang disebutkan dalam Purchasing Order, maka IPN wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada WASKITA yang telah ditunjuk sebelumnya perihal kelebihan biaya sehubungan dengan penambahan Pekerjaan dimaksud.

6.

IPN wajib melaksanakan Pekerjaan secara teliti dan detil dalam setiap pelaksanaan Pekerjaan untuk menghindari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya/kecelakaan selama pelaksanaan Pekerjaan berlangsung.

7.

Memberikan garansi suku cadang selama 2 (dua) minggu atau 1.000 km (mana yang tercapai lebih dahulu), terhitung sejak tanggal Kendaraan WASKITA diserah terimakan dari IPN ke WASKITA. PASAL 10 KEWAJIBAN WASKITA

1. Menyiapkan area kerja yang layak dan aman sebagai tempat melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan WASKITA. 2. Melakukan pembayaran ke IPN sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Perjanjian.


halaman 5 dari 9

Pihak I

Pihak II

FPWP-PB- 05-02 Rev. : 02, 07 Okt.

2011

01/SPKPP/WBP/2016

PASAL 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN IPN IPN memberikan jaminan kepada WASKITA sebagai berikut : 1. Bahwa IPN adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang telah memperoleh ijin, persetujuan dan/atau pendaftaran dari pihak yang berwenang untuk melakukan usahanya tersebut; dan pada saat penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan selesainya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini, ijin dan persetujuan tersebut masih tetap berlaku. 2. Bahwa IPN tidak akan melanggar segala ketentuan hukum, peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau ketentuan perjanjian-perjanjian di mana IPN merupakan pihak yang terkait. 3. Bahwa apabila dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan perlu dilakukan penggantian suku cadang maka suku cadang yang digunakan untuk Kendaraan WASKITA adalah suku cadang asli (genuine parts) dari manufacturer Kendaraan HINO, sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh WASKITA dalam Purchasing Order yang diterbitkan. 4. IPN memberikan jaminan atas Pekerjaan yang telah dilakukan atas Kendaraan WASKITA selama 30 (tiga puluh) hari atau 500 km (mana yang tercapai lebih dahulu), terhitung sejak tanggal Kendaraan WASKITA diserah terimakan dari IPN ke WASKITA. 5. IPN akan melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan segenap pengetahuan, keahlian dan fasilitas yang dimilikinya secara maksimal serta akan senantiasa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. 6. IPN menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini terjadi secara langsung antara IPN dan WASKITA tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara. Oleh karena itu IPN menyatakan tidak akan memberi komisi, imbalan, pembayaran kembali atau pemberian uang potongan harga atau hal – hal sejenis lainnya atau kesepakatan lainnya kepada pihak ketiga. Dan, WASKITA dibebaskan dari segala klaim, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga terhadap Perjanjian ini. 7. IPN menyatakan tidak akan memberi komisi, imbalan, pembayaran kembali atau pemberian uang potongan harga dalam bentuk apapun juga kepada karyawan atau pejabat WASKITA dan tidak akan mengadakan kesepakatan dengan karyawan atau pejabat WASKITA tanpa persetujuan tertulis dari WASKITA. 8. Tidak ada pernyataan-pernyataan atau jaminan-jaminan yang dibuat oleh IPN sebagaimana disebutkan di atas yang tidak benar dan menyesatkan, dan fakta-fakta material yang tidak diberitahukan yang dapat akan mempengaruhi hak-hak WASKITA berdasarkan Perjanjian ini.


halaman 6 dari 9

Pihak I

Pihak II

FPWP-PB- 05-02 Rev. : 02, 07 Okt.

2011

01/SPKPP/WBP/2016

PASAL 12 STANDART OPERATING PROCEDURE Untuk memudahkan pemahaman proses perbaikan Kendaraan mulai dari perbaikan unit sampai penyelesaian pembayaran, maka Standard Operating Procedure ini dituangkan dalam bentuk Flow Chart. PASAL 13 LAMPIRAN PERJANJIAN 1. Lampiran Perjanjian yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah lampiran dengan tanggal yang paling akhir disepakati oleh Para Pihak. Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Lampiran Perjanjian dengan ketentuan dalam Perjanjian yang mengatur hal yang sama, maka ketentuan dalam Perjanjian yang berlaku dan mengikat Para Pihak. 2. Seluruh Lampiran – lampiran Perjanjian ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari Perjanjian ini. PASAL 14 FORCCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA) Jika terjadi keadaan force majeure (banjir, kebakaran, angin puyuh, dan lain-lain hal di luar kuasa Para Pihak) maka : 1.

Pihak yang terpengaruh oleh keadaan force majeure tersebut akan berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selalu memberitahukan Pihak yang lain tentang rencana yang akan dilakukannya untuk mengantisipasi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan keadaan force majeure tersebut.

2.

Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada pihak lain selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian force majeure tersebut. Apabila pemberitahuan tersebut tidak dilakukan, maka dianggap tidak terjadi keadaan force majeure.

3.

Apabila keadaan force majeure berlangsung sampai menimbulkan halangan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak akan bersepakat untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan yang timbul akibat kejadian tersebut. Apabila tidak ditemukan jalan keluarnya maka Perjanjian dapat ditunda, dimodifikasi atau diakhiri dengan suatu perjanjian di antara Para Pihak.

4.

Dalam hal Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan terjadinya force majeure, maka segala akibat yang timbul akibat dari tidak terlaksananya Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak dan satu Pihak tidak dapat menuntut Pihak yang lainnya atas tidak terlaksananya Perjanjian tersebut. PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN


halaman 7 dari 9

Pihak I

Pihak II

FPWP-PB- 05-02 Rev. : 02, 07 Okt.

2011

01/SPKPP/WBP/2016

1.

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.

2.

Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta. PASAL 16 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dan pelaksanaan dari padanya akan diatur dalam semua aspek oleh dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. PASAL 17 PERUBAHAN PERJANJIAN 1. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak dalam bentuk Adendum Perjanjian. 2. Semua Adendum terhadap Perjanjian ini tidak akan berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang dari Para Pihak, dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari Perjanjian ini. PASAL 18 KORESPONDENSI/PEMBERITAHUAN Setiap korespondensi baik permintaan dan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat atau jasa kurir atau diserahkan langsung (masing-masing wajib disertai dengan tanda terima), dan dialamatkan ke : WASKITA

: PT. WASKITA BETON PRECAST.

Alamat Surat

: Jl. MT. Haryono No. 10 RT. 011/011 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Telepon

: 021-2983820

Fax

: 021-2983825

Up.

: Mustakim Ulin Nuha (Nuha)

Email /HP

: [email protected] / 082345827367

IPN

: PT .INDOMOBIL PRIMA NIAGA.

Alamat Surat

: Jl. Danau Sunter Selatan Blok O-III No. 55 – 56, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara.

Telepon

: 021 – 6505162


halaman 8 dari 9

Pihak I

Pihak II

FPWP-PB- 05-02 Rev. : 02, 07 Okt.

2011

01/SPKPP/WBP/2016

Fax

: 021 - 6510447

Up.

: Suryana

Email / HP

: [email protected]

Atau kepada alamat lain sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh salah satu Pihak sesuai dengan yang disebutkan di atas. Setiap pemberitahuan/ korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan. PASAL 19 DOMISILI HUKUM Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Demikianlah, Para Pihak dalam hal ini, yang diwakili oleh para wakil mereka yang sah, dengan ini membuat Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Untuk dan atas nama PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA

IWAN GUNARSO HENDRATA

SLAMET HARIANTO

Direktur Utama

Direktur

==================================================== Untuk dan atas nama PT. WASKITA BETON PRECAST

ANUGRIANTO Kadep. Produksi & Procurement


halaman 9 dari 9

Pihak I

Pihak II

Surat Perjanjian Kerjasama Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan

Recommend Documents