Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang rele relevan van sesu sesuai ai kete ketent ntuan uan perund perundan anga gan n yang yang berl berlak aku. u. Komp Kompet eten ensi si adal adalah ah tingk tingkat at kemampuan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen pembelajaran.
Kompetensi Kompetensi
pedagogik pedagogik
meru merupa paka kan n
kema kemamp mpua uan n
meng mengel elol olaa
pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, didik, peranc perancang angan an dan pelaks pelaksanaa anaan n pembel pembelaja ajaran ran,, evalua evaluasi si hasil hasil belajar, belajar, dan pengembangan pengembangan peserta peserta didik untuk mengaktualis mengaktualisasikan asikan berbagai potensi yang dimilikinya.
Kompetensi Kompetensi kepribadian kepribadian mencerminkan mencerminkan kepribadian kepribadian yang mantap, mantap,
stabil stabil,, dewasa dewasa,, arif, arif, dan berwib berwibawa awa,, menjad menjadii telada teladan n bagi bagi pesert pesertaa didik, dan berakhlak mulia.
Kompetensi professional merupakan panguasaan materi pembelajaran
secara secara luas luas dan mendal mendalam am yang yang memung memungkin kinkan kannya nya membim membimbin bing g peserta peserta didik memenuhi standar kompetensi kompetensi yang ditetapkan ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian
dari dari masyar masyaraka akatt untuk untuk berkom berkomuni unikas kasii dan bergau bergaull secara secara efekti efektif f dengan peserta didik, dan masyarakat sekitar. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan adminitrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dan Pembangunan Pendidikan Nasional mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ke-4 pasal 31 tentang Pendidikan; UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pembangunan Nasional kedepannya berupaya untuk meningkatkan kinerja yang mencakup pada : a) Pemerataan dan Perluasan Akses; b) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; c) Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan nasional, diperlukan tenaga kependidikan yang bermutu, dalam mendukung pelaksanaan pendidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Depdiknas merupakan Direktorat Jenderal yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2005. Direktorat Tenaga Kependidikan adalah salah satu Direktorat yang ada dalam Direktorat Jenderal PMPTK ( Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga kependidikan) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dibidang pembinaan tenaga kependidikan pada pendidikan formal. Lingkup tugas dari Direktorat Tenaga Kependidikan meliputi Tenaga Kependidikan terdiri dari tenaga pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi sekolah dan tenaga teknis lainnya. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai visi dan misi dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai berikut: Visi
Direktorat
Tenaga
Kependidikan
dalam
melaksanakan
Kependidikan menetapkan Visi: ?Tenaga Kependidikan Bermartabat?
pembangunan
Tenaga
yang Profesional dan
Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan tenaga kependidikan tersebut, Direktorat Tenaga Kependidikan menetapkan misi sebagai berikut: 1) Memfasilitasi perencanaan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan mutu tenaga kependidikan yang dapat mendukung perwujudan tenaga kependidikan yang profesional, produktif, berdedikasi tinggi, sejahtera, dan memiliki rasa aman dalam menjalankan profesinya 3) Memfasilitasi pemerintah daerah, dewan pendidikan daerah, dan komite sekolah dalam penerapan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan 4) Menjalin kerjasama dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders), baik pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, lembaga profesi, dan mitra kerja luar negeri dalam pembinaan dan pengembangan mutu tenaga kependidikan 5) Melaksanakan akuntabiltas dan pencitraan publik terhadap kinerja pembangunan tenaga kependidikan atas dasar sistem informasi tenaga kependidikan yang lengkap, handal dan dapat dipercaya. Adapun landasan dan tujuan hukumnya yaitu:
Dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Nasional, Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengacu kepada: 1. Amanat Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ke-4 pasal 31 tentang UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 05/U/2004 tentang Rintisan Pertukaran Kepala Sekolah Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam usaha pencapaian Visi Direktorat Tenaga Kependidikan, tujuan yang akan dicapai dalam periode 2006-2010 sebagai berikut: 1. Membangun sistem informasi tenaga kependidikan on-line. 2. Mengembangkan
sistem
perencanaan
pemenuhan
kebutuhan
tenaga
kependidikan. 3. Membangun rencana induk pengembangan mutu tenaga kependidikan. 4. Mengembangkan kemitraan dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan instansi/ organisasi profesional lain yang terkait dalam preservice training dan inservice training bagi tenaga kependidikan. 5. Menerapkan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan. 6. Menerapkan standar pelatihan dan pengembangan mutu tenaga kependidikan. 7. Mengembangkan kebijakan sistem penilaian kinerja, penghargaan, karier, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. 8. Menyediakan layanan bantuan hukum bagi tenaga kependidikan pada setiap
provinsi. 9. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kebijakan pengembangan mutu tenaga kependidikan. 10. Melaksanakan akuntabilitas dan pencitraan publik atas dasar sistem pelaporan kinerja tahunan.