SPM 2015-2019 UKM dan KIA Purnawan Junadi FKMUI, 2015
status KIA
Pemeriksaan kehamilan: SDKI 1991-2012 100.0
Kunjungan ANC (%)
80.0
55.1
63.1
70.4 81.0
60.0
81.5
87.8
4+ 2-3 1
40.0
0 20.0
0.0 1991
1994
Sumber, Trihono 2014
1997 2002 Reference period
2007
2012
Cakupan Linakes: 1990 - 2010 100
82.2
90
75.4 66.9
80 70 60
40.7
50 40 30 20 10 0
1990
2000
2007
Sumber: 1990-2007 (Susenas), 2010 (Riskesdas)
2010
Paradox KIA(Trihono, 2014) • Cakupan pelayanan kesehatan maternal membaik, tetapi kenapa AKI meningkat? • Kemungkinan sebabnya: 1. Kualitas pelayanan yang belum baik 2. Kondisi ibu hamil yang tidak optimal 3. Faktor di luar kesehatan (termasuk pendidikan, kesejahteraan, norma keluarga, keluarga berencana, dll)
Usia Kawin Proporsi Remaja/Dewasa Muda Menurut Tempat Tinggal dan Status Kawin, Riskesdas 2010 Jenis Kelamin
Kelompok Umur (Tahun)
10-14 Laki-laki 15-19 20-24 10-14 Perempuan 15-19 20-24
Kota Belum Kawin Kawin 99,9 98,7 82,9 99,9 92,8 46,9
0,1 1,3 17,1 0,1 7,2 53,1
Desa Belum Kawin Kawin 99,9 97,8 71,7 99,7 82,5 14,4
0,1 2,2 28,3 0,3 17,5 85,6
Papua Maluku NTT Pabar Kep.Riau Sumut Malut Aceh Sulbar Sulsel Sultra Sumbar DKI DIY Riau Kaltim NTB Sulteng INDONESIA Banten Jatim Jateng Bali Jabar Babel Gorontalo Sulut Kalsel Sumsel Bengkulu Kalteng Jambi Kalbar Lampung
Proporsi Perempuan Kawin 15-49 tahun Menggunakan KB Saat ini, 2010-2013
100.0
80.0
59.7
60.0 55.8
40.0
20.0
0.0
2010 2013
50.0
20.0
Kep.Riau DIY DKI Kaltim Babel Bali Banten Sulut Jabar Jatim Sumsel Jateng Riau Indonesia Jambi Kalbar Gorontalo Sumbar Bengkulu Papua Maluku Sulsel Malut Sulteng Kalteng Aceh Sumut Sultra Lampung Kalsel Pabar NTB Sulbar NTT
Kecenderungan Provinsi: 2007-2013 Proporsi Balita Pendek
70.0
60.0
37.2
40.0
30.0
36.8
10.0
0.0
2007 2010 2013
Rata-rata Tinggi Badan Anak Umur 5-18 tahun dibanding Rujukan (WHO 2007) : 2007-2013 Laki-laki
Perempuan
190.0
190.0
Beda 12,5 cm
170.0
180.0 Rata2 Tinggi Badan (cm)
Rata2 Tinggi Badan (cm)
180.0
160.0 150.0 140.0 130.0 120.0 110.0
Beda 9,8 cm
170.0 160.0 150.0 140.0 130.0 120.0
110.0
100.0
100.0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Umur (tahun) Rujukan
2007
2010
2013
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Umur (tahun) Reference
2007
2010
2013
SPM 2015-2019
Per undang2an: dari SKN ke SPM UU 23 th 2014
• Kesehatan sebagai urusan wajib menyangkut pelayanan dasar
RPP SPM
• New Public Services
R Per Pres 6 SPM
• SPM kesehatan: perubahan mendasar
UU 23 th 2014
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIOTONOMIKAN PILIHAN (12:3)
WAJIB
berkaitan dengan pelayanan dasar (!2:1)
1. Pendidikan;
2.kesehatan; 3. Pekerjaan umum; 4. Perumahan Rakyat; 5. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 6. sosial; NSPK/SPM (16/18)
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (12:2) 1. penataan ruang; 2. lingkungan hidup; 3. ketahanan pangan; 4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 5. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 6. Perhubungan; dan 7. tenaga kerja; 8. pertanahan; 9. Komunikasi dan informatika; 10. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 11. Penanaman modal; 12. Kepemudaan dan olah raga; 13. Pemberdayaan masyarakat desa; 14. Pemberdayaan perempuan perlindungan anak; 15. Statistik; 16. Persandian; 17. Kebudayaan; 18. Perpustakaan; dan 19. Kearsiapan.
1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumberdaya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi. 12
Pembagian Urusan Bidang Kesehatan (pasal 13/Lampiran UU 23/2014) Urusan Upaya Kesehatan
SDM
Pusat
Prop
Kab
UKP Nas
UKP Prop
UKP Kab
UKM Nas
UKM Prop
UKM Kab
RS A/PMA /fasyankes
RS B/Fasyankes
RS C dan D/Fasyankes
Standardisasi dan registrasi
POACE SDM UKP
POACE SDM UKP
POACE SDM UKM
POACE SDM UKM
Pemmas Prop
Pemmas kab
Farmasi, Alkes, Makmin Pemberdayaan Mas
Pemmas Nas
NSPK (!6: 1-5)
NSPK (16:1-5)
UKM dan SPM Pusat
UKM pusat
Propinsi Kab/kota
UKM prop
UKM kab
NSPK (pasal 16)
PM Propinsi
PM Kab/Kota
SPM (Pasal 18)
Seberapa minimal? Kemampuan (30% dr 30%) dan Keharusan UKM Kab
UKM Kab
UKM Kab
APBD APBN SPM
SPM
APBD
SPM APBD
Kab/Kota Kaya
Kab/Kota Cukup
Kab/Kota Kurang
Tujuan SPM 1.
2.
3.
Panduan dari pemerintah pusat untuk daerah dalam memberikan pelayanan esensial (UU23/2014 psl 18, ay 2) Alat pemerintah pusat dalam memastikan bahwa setiap WNI memperoleh pelayanan esensial yang sama (UU23/2014 psl 67 f/68/70/73) alat kontrol masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (UU23/2014 psl 72)
Perubahan SPM 2015-2019(1): Dari Kinerja Program “kesehatan”1 ke Kinerja Pemerintah Daerah • Konsekwensi 1. Menjadi profil Kinerja Bupati/Walikota (6 SPM) 2. Tekanan untuk menjediakan sumber daya yang cukup agar prosesnya berjalan adekuat
1. Asesmen Hendarwan 2002: tidak ada yang mengurus SPM
Perubahan cara melayani (2) • SPM lama: Pelayanan diselenggarakan oleh pemda di faskes pemerintah Puskesmas dan jaringannya (Pustu, posyandu) dan RSUD • SPM 2015-2019. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan yg dibutuhkan tetapi tidak harus menyelenggarakan sendiri, bisa bekerja sama dengan faskes bukan milik pemda
Penyediaan pelayanan kesehatan (pasal 11, RPP SPM) • Pemda menyediakan sendiri yankes yang dibutuhkan di lokasi pelayanan pemerintah • Membeli, mensubsidi atau kemudahan lainnya agar BUMD/N atau BU swasta yang mempunyai yankes yang dibutuhkan agar bisa menyediakan nya untuk WNI yang membutuhkan • Memberikan voucher kepada WNI yang membutuhkan untuk mendapatkan yankes yang dibutuhkan • Bekerja sama dengan BUMD/N atau BU swasta untuk menyediakan yankes yang dibutuhkan
Lokasi Pelayanan SPM • Puskesmas dan jaringannya dan RSUD • Faskes BUMD/N • Dokter praktek swasta, Klinik swasta dan RS swasta • Faskes pemda/BUMD/BUMN ataupun swasta di wilayah tetangga Kriteria: mampu melayani sesuai standar dan diatur melalui mekanisme kerja sama
Perubahan SPM 2015-2019 (3): dr Pendekatan Penyakit ke Sasaran • SPM lama: Pendekatan Penyakit: Kinerja dibangun berdasarkan keberhasilannya menangulangi “penyakit” • SPM baru: pendekatan sasaran: Kinerja dibangun berdasarkan keberhasilannya memberikan kepada masyarakat pelayanan berstandar. • Sasaran: seluruh masyarakat berdasarkan daur kehidupan
Life cycle approach (WHA 2008) DOA
KB Deteksi Dini
Deteksi Dini
UKS
PT S
Usila
ANC lengkap
PUS Bumil
LINAKES
Dewa sa
SPL/Re maja
Bulin
Promotif Sp proteksi Deteksi Dini PTM
Di rujuk
Neona tus/ Bayi
KESREP SPD UKS
Kf
LINAKES Kn Dirujuk
Balita IMM GIZI ascobat/PTS/AIPHSS MTBS 2014
IMM GIZI MTBS
Perubahan SPM baru (4) • Target SPM lama = 70 – 100 % • Taget SPM baru 100 % – Seluruh penduduk yang membutuhkan pelayanan harus dilayani sesuai standar
Menghitung Sasaran • Sasaran di hitung sesuai daur kehidupan • Sasaran tahun yang akan datang berdasarkan survey berkala atau laporan penyelenggaraan (RPP psl 10) • Dikurangi yang bisa memenuhi sendiri yankes yg dibutuhkan (RPP psl 19 c) • Dikurangi yang sudah dilayani melalui BPJS, khususnya untuk pelayanan bumil, bersalin, bayi baru lahir dan balita
SPM dan Monev Kab/Kota Mampu
Kab/Kota Tidak mampu
• SPM tercapai: – Komplimen – Penghargaan
• SPM not tercapai Tercapai
Wajar
Reward
Tidak Tercapai
Sanksi
Dibantu
– sanksi/Diambil alih oleh Propinsi – Dibantu dengan DAK
SPM Provinsi A. Promosi Kesehatan 1. % Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Mendapatkan Promosi Kesehatan 2. % Promosi Kesehatan Melalui Media Massa
B. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1. % Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
SPM Kab/Kota A. Pelayanan Promosi Kesehatan 1. % Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan 2. % Puskesmas dan Puskemas Pembantu Melaksanakan Promosi Kesehatan 3. % Puskesmas Melakukan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
B. Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasar Daur Kehidupan 4. % Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar 5. % Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar 6. % Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 7. % Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
8. % Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 9. % Usia 15 – 19 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 10. % Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar 11. % Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
C. Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular 12. % terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan Tuberkulosis Sesuai Standar di Puskesmas dan RSUD 13. % Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIVAIDS Sesuai Standar di Puskesmas dan RSUD
D. Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respons Verifikasi terhadap SKDR 14. % Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 15. % Pasar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 16. % Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang dari 24 Jam
Koordinasi UKM UKP
Restrukturisasi 2014-2019
SKN (2012) UKM
Dinkes
APBD
APBN
UKP
BPJS
APBN
Premi
Menyeimbangkan UKM-UKP
JKN
SPM Promotif
Curatif
Koordinasi UKM dan UKP Promotif/preventif
Kuratif/rehabilitatif
Yan primer
Peserta BPJS
Rujukan UKP UKM
Penduduk
PKM
PKM (Tr Awal)
Penduduk
FKTP
RSUD (Tr Awal)
Framework SPM Promosi UKM
Promosi Medmas Reg (SPM Prop) Promosi Lokal (SPM Kab/Kota)
UKM • Perlindungan Khusus • Deteksi Dini • Pengobatan Awal
Tetap Sehat
Fasyankes Pemda • Perlindungan Khusus • Deteksi Dini • Pengobatan Awal
Pelayanan UKP/JKN
KIA: UKM atau UKP
SPM dan JKN dalam 5 Tingkat Pencegahan SPM (UKM) 1. Promosi kelompok dan masyarakat 2. Pemeriksaan lingkungan (TTU dan TPM) 2. Imunisasi bumil, bayi dan baduta seluruh penduduk 3. Skrining kesehatan kelompok penduduk menurut daur hidup 4. Deteksi Dini warga negara yang memebutuhkan 5. Penanggulangan awal penyakit prioritas negara dan komitmen global
JKN (UKP) 1. Promosi Perorangan peserta BPJS 2. Imunisasi bumil, bayi dan baduta peserta BPJS 3. Skrining kesehatan peserta BPJS 4. Deteksi Dini, terapi Segera, pembatasan cacat dan 5. rehabilitasi di fasyankes primer dan sekunder peserta BPJS
UKM 1. Mengenai semua orang (non excludable): – –
Promosi kesehatan, perlindungan khusus (sanitasi lingkungan, imunisasi)
2. Dampak nya mengenai orang lain (Externalitas) – –
Imunisasi dan skrining/deteksi dini, Penanganan Penyakit Menular
3. Komitmen Global (Global Public Goods) – –
yankes terkait MDG menurunkan AKI Penanganan HIV
4. Masa depan bangsa (Anak adalah public good) –
Yankes terkait kehamilan/persalinan/kesehatan bayi dan balita
Pembiayaan program SPM dan JKN • Pembiayaan layanan primer sifatnya adalah kapitasi, yang sering kali under cost, sehingga side effectnya: – kurang optimal menyediakan sumber daya, apalagi diwilayah yang jarang penduduk/kepulauan – Memprioritaskan hanya kuratif, apalagi nanti ketika beban meningkat
• Pembiayaan SPM adalah at cost, besarnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan biaya disetiap wilayah – Kegiatan SPM (promosi, prevensi dan deteksi dini) wajib diselenggarakan dengan biaya APBD yg cukup. – Untuk layanan bumil, bulin dan bayi, wajib dibiayai secara cukup oleh APBD – apabila daerah tidak mampu membiayai, maka dibantu APBN
Perhitungan kebutuhan sasaran • Sasaran SPM adalah berdasar daur kehidupan: mulai dari bumil, bayi sampai lansia. – Perhitungannya didasarkan kebutuhan bukan keinginan – Untuk promosi, prevensi dan deteksi dini untuk seluruh penduduk yg datang ke jaringan puskesmas dengan alasan apapun (termasuk peserta JKN) – Kriteria performans: mendapat seluruh hak sesuai kebutuhan individu sasaran
• Sasaran JKN adalah peserta BPJS. Ketika UC maka sasaran JKN adalah seluruh penduduk. – Namun perhitungan pengeluarannya adalah berdasarkan kunjungan yang sakit
