SPM, PIS PK, GERMAS.pdf

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHAT KESEHATAN AN PROGRAM INDONESIA I NDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKA PENDEK ATAN KELU KELUARGA ARGA (PIS-PK) ( PIS-PK) GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN SEKRETARIS JENDERAL SEKRETARIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN SEKRETARIS JENDERAL SEKRETARIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PENYEBAB KEMATIAN KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2015

JUMLAH KEMATIAN KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2010 - 2016

5118 4662

5019 4986

4925

4809

Hipertensi; 1238; 20%

Pendarahan ; 1471; 24%

Infeksi 289 5%

4340 Lain-Lain; 1340; 22%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lap Rutin Kesehatan Ibu 2010 - 2016

Per 6 feb 2017

Pendarahan ; 1471; 24%

Gangguan Sistem Peredaran Darah 318 5%

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN JUMLAH KEMATIAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2010 - 2016

PENYEBAB KEMATIAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2015

28142 22792

23703 27656 22734

SEPSIS; 1514; 6%

22267

ASIFIKSIA; 6129; 25%

17037 LAIN-LAIN; 5088; 21%

KELAINAN BAWAAN; 2421; 10%

TETANUS NEONATRUM 84 0%

BBLR; 9249; 38%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lap Rutin Kesehatan 2010 - 2016 SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

5

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 9 Provinsi Kematian Ibu Terbanyak Tahun 2015

9 Provinsi Kematian Neonatus Terbanyak Tahun 2015

SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

6

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

8 Propinsi Mengalami Kenaikan Jumlah Kematian Ibu 2015 – 2016: 1. Maluku 2. Sulawesi Selatan 3. Sulawesi Tenggara 4. DI Yogyakarta 5. DKI Jakarta 6. Gorontalo 7. Jawa Timur 8. Jambi

Laporan Rutin Kesehatan Ibu 2010 - 2016 SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

7

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN KAB/KOTA DENGAN > 80% BAYI USIA 0-11 BULAN MENDAPATKAN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL) TAHUN 2016

Cakupan IDL ≥80% : 396 Kab/Kota, Cakupan IDL <80%-60% : 65 Kab/Kota Cakupan IDL <60% : 53Kab/Kota SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

8

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PERUBAHAN POLA PENYAKIT TERKAIT DENGAN FAKTOR PERILAKU • •

Tahun 1990: PENYAKIT INFEKSI (ISPA, TB, Diare) menjadi penyebab kematian dan kesakitan Sejak Tahun 2010: PENYAKIT TIDAK MENULAR (stroke, kecelakaan, jantung, kanker, diabetes) menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan

PERINGKAT

TAHUN 1990

TAHUN 2010

TAHUN 2015

1

ISPA

1

Stroke

1

Stroke

2

Tuberkulosis

2

Tuberkulosis

2

Kecelakaan Lalin

3

Diare

3

Kecelakaan Lalin

3

Jantung Iskemik

4

Stroke

4

Diare

4

Kanker

5

Kecelakaan Lalin

5

Jantung Iskemik

5

Diabetes Melitus

6

Komplikasi Kelahiran

6

Diabetes Melitus

6

Tuberkulosis

7

Anemia Gizi Besi

7

Low Back Pain

7

ISPA

8

Malaria

9

ISPA

8

Depresi

13

Jantung Iskemik

12

Komplikasi Kelahiran

9

Asfiksia dan Trauma Kelahiran

10

Penyakit Paru Obstruksi Kronis

16

Sumber data: Global burden of diseases (2010) dan Health Sector Review (2014) Diabetes Melitus 26 Malaria SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

9

JUMLAH KASUS TB YANG TERNOTIFIKASI VS ESTIMASI INSIDENSI 1200

1.000.000

Insidensi

1000 800

680.000

600

68%

Missing case

400

324.000

Notifikasi Kasus 200 Mortalitas 0 0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

9 0 0 2

0 1 0 2

1 1 0 2

2 1 0 2

3 1 0 2

4 1 0 2

Sumber : National Pravelens Survey 2013-2014

10

Beban HIV di Indonesia Estimasi jumlah ODHA Dewasa 2012 : 591.823

29.037

Jumlah Kasus HIV 21.591

5.239

859

s.d. 2005

7.195 3.680

2006

10.362 6.048 4.828

2007

5.298

2008

9.793 6.744

7.470

32.711 30.935

27.963

21.031 21.511

8.279

10.862

11.741 7.963

7.185 3.679

2009

2010

2011

2012


2013

2014

2015

2016* 11

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 50

PREVALENSI TEKANAN DARAH TINGGI PADA USIA 18+ TAHUN

40 30

32,4% 31,7% 25,8%

TARGET 2019 : 23,4%

20 7,2%

10

9,5%

12,9%

0,4% 0,7%

0 pengukuran

diagnosis nakes

3,9%

minum obat

RKD 2007 RKD 2013 Sirkesnas 2016 *) pengukuran untuk umur 18+ tahun **) diagnosis oleh nakes dan minum obat pada umur 15+ tahun berdasarkan wawancara 12 SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 30,0

PREVALENSI MEROKOK PADA POPULASI UMUR 10 –18 TH MENURUT RISKESDAS 2013 & SIRKESNAS 2016

25,0 20,0

15,0

Target tahun 2019: 5,4

17,2% 14%

10,0

7,2%

8,8%

5,0

0,2%

0,0 Laki-laki

0,2%

Perempuan RKD 2013

Total

Sirkesnas 2016


13

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PREVALENSI BERAT BADAN LEBIH DAN OBESITAS PADA PENDUDUK DEWASA USIA > 18 TAHUN %

%

100

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

80 60 40

13,3 12,8

15,4 20,7

20 0 Lebih Riskesdas 2013

Obesitas

46,4 18,5

Perkotaan

Sirkesnas 2016

Obestitas Merupakan Indikator Proxi untuk DM

36,9

29,5

Laki-laki

Perdesaan Perempuan

Baseline Riskesdas 2013 : Lebih 13,3% + Obesitas 15,4% = 28,7% Sirkesnas 2016 : Lebih 12,8%+ Obesitas 20,7% = 33,5%


14

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN TREND PREVALENSI STATUS GIZI BALITA (PEMANTAUAN STATUS GIZI 2014-2016 )

35

28,9 29

30

27,5

Prevalensi Baduta stunting: 21.7%

25 20

19,3 18,8

17,8

15

11,8 11,9 11,1

10

5,5 5,3 4,3

5 0

Gizi Kurang

Pendek

Kurus

Tahun 2014 : 134 Kab/Kota dengan jumlah sampel = 39.168 balita Tahun 2015 : 496 Kab/Kota dengan jumlah sampel = 165.523 balita Tahun 2016 : 514 Kab/Kota dengan jumlah sampel = 165.085 balita SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

Gemuk 2014

2015

2016 15

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PENYEBAB UTAMA BEBAN PENYAKIT BERDASARKAN DALYs

1990 Infeksi pernafasan bawah Penyakit diare Keadaan yang timbul pada periode perinatal Depresi mayor unipolar Penyakit jantung iskemik Penyakit serebrovaskular

2020 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Penyakit jantung iskemik Depresi mayor unipolar Kecelakaan lalu lintas Penyakit serebrovaskular Penyakit paru obstruktif kronik Infeksi pernafasan bawah

Estimasi WHO: tahun 2030 depresi menjadi penyebab utama beban penyakit no.1

16


LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

MASALAH KESEHATAN JIWA DI INDONESIA •

Gangguan mental emosional –

•

gejala-gejala depresi dan anxietas pada usia ≥15 tahun sebesar 6% atau sebesar >10 juta jiwa;

Gangguan jiwa berat (psikosis) –

gejala-gejala psikosis sebesar 1.7/1000 atau sebesar >400.000 jiwa.

–

14,3% (>57.000) dari penduduk dengan psikosis mengatakan pernah dipasung.

S umber: R is et K es ehatan Dasar 2013 SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

17

388 (78 %) kabupaten/kota : risiko tinggi

109 (22 %) kabupaten/kota : risiko sedang


18

RESPON KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

TIDAK TERCAPAI

Per tanggal 5 Januari 2017

HAMPIR TERCAPAI SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

TERCAPAI 19

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)


20

PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) •

•

•

•

Angka Kematian Ibu, Anak dan Gangguan Gizi menurun namun belum mencapai target Penyakit Menular (TB dan AIDS) masih belum dapat dikendalikan secara optimal Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM), Gangguan Jiwa dan risiko karena merokok terus meningkat Respon bencana kesehatan yang perlu ditingkatkan

Prov/Kab/Kota menjadi ujung tombak didalam penanganannya

Perlu upaya yang “continue” dan “focus” dalam penanganan dilapangan melalui pendekatan life cycle

Harus menjangkau “semua” sasaran sehingga harus menjadi SPM SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

Perubahan SPM dari 22 Indikator menjadi 12 Jenis Pelayanan

21


DASAR HUKUM Amanat Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 1. Pendidikan; 2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 3. Kesehatan; 4. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat; 5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6. Sosial.


22


UU 32 tahun 2004 

Pasal 167 ayat 3: Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.



Pasal 13 ayat 1: 15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar



Ditetapkan dengan Peraturan Menteri oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

UU 23 tahun 2014 

Pasal 1 ayat 17: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.



Pasal 12 ayat 1: 6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar



Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah


23

PRINSIP STANDAR PELAY PELAYANAN MINIMAL MI NIMAL (SPM)

1

Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal

2

Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah

3

Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/k kabupaten/kota ota

5

6


Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warg warga a negara memperoleh kebutuhan dasarnya Tanggung jawab Pemda berlaku secara nasional 24

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tujuan untuk dilaksanakan secara dini

Tuntutan publik


25

SPM KESEHATAN DAERAH PROVINSI (USULAN) NO

JENIS LAYANAN DASAR

MUTU LAYANAN DASAR

1

Pelayanan kesehatan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

2

Pelayanan kesehatan kesehatan bagi Sesuai standar penduduk pada kondisi pelayanan pada kejadian luar biasa kondisi KLB provinsi

Sesuai standar pelayanan penanggulangan krisis kesehatan

PENERIMA LAYANAN DASAR

PERNYATAAN STANDAR

Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi mendapatkan pelayanan sesuai standar

Penduduk pada kondisi KLB provinsi

Setiap penduduk pada kondisi KLB provinsi mendapatkan pelayanan sesuai standar

SPM Kesehatan untuk Provinsi dan Kab/kota sedang dalam taraf finalisasi menjadi Peraturan Pemerintah bersama sama sengan SPM kementerian lain Pernyataan Standar, Pengertian, DO, Rumus penghitungan, Target, Target, langkah, teknik tek nik penghitungan dan Monev tentang SPM ada dalam Permenkes 43/2016 43/ 2016 tentang SPM 26


SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO

JENIS LAYANAN DASAR

MUTU LAYANAN DASAR


1

Pelayanan Sesuai standar kesehatan ibu hamil pelayanan antenatal.

2

Pelayanan kesehatan ibu bersalin

3

Pelayanan Sesuai standar kesehatan bayi baru pelayanan kesehatan Bayi baru lahir. lahir bayi baru lahir.

4

Pelayanan kesehatan balita

Ibu hamil.

Sesuai standar Ibu bersalin. pelayanan persalinan.

Sesuai standar pelayanan kesehatan Balita. balita. SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

PERNY PERN YATAAN STANDAR Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. standar. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. standar. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 27

SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO

JENIS LAYANAN DASAR

MUTU LAYANAN DASAR


5

Sesuai standar Pelayanan skrining kesehatan kesehatan pada usia usia pendidikan pendidikan dasar dasar.

6

Pelayanan Sesuai standar kesehatan pada usia skrining kesehatan produktif usia produktif.

7

Pelayanan Sesuai standar kesehatan pada usia skrining kesehatan lanjut usia lanjut.

8

Pelayanan Sesuai standar Penderita kesehatan penderita pelayanan kesehatan hipertensi. hipertensi penderita hipertensi.

PERNYATAAN STANDAR

Setiap anak pada usia Anak pada usia pendidikan dasar pendidikan dasar. mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 Indonesia usia 15 tahun mendapatkan skrining s.d. 59 tahun. kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke Indonesia usia 60 atas mendapatkan skrining tahun ke atas. kesehatan sesuai standar. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

28

SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA JENIS LAYANAN DASAR Pelayanan kesehatan 9 penderita Diabetes Melitus Pelayanan Kesehatan 10 orang dengan gangguan jiwa berat

NO

11

12

MUTU LAYANAN DASAR


Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.

Penderita Diabetes Melitus.

Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.

Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.

Orang dengan TB.

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Sesuai standar pasien IMS, mendapatkan pemeriksaan waria/transgender, HIV. pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).

PERNYATAAN STANDAR Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. 29


UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN

30 SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

CIRI SPM BIDANG KESEHATAN

Merupakan pelayanan yang diberikan di tingkat primer Melibatkan lintas sektor dan masyarakat/swasta, untuk mencapai cakupan maksimal, tidak mungkin sendiri Harus cakupan total (Univesal Coverage) Menggunakan sumber daya daerah dan kebijakan Pemda Perlu menggunakan Pendekatan keluarga dan Germas SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

31

UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN DG PKS

KEGIATAN

OUTPUT

Integrasi program kesehatan di Puskesmas SDM Kesehatan di Puskesmas melalui: 1.Pelatihan Manajemen Puskesmas. 2.Pelatihan untuk Pembina Keluarga. 3.Pelatihan Teknis/Intervensi Program. 1. Pembiayaan dengan BOK, kapitasi dll 2. Pemberdayaan masyarakat melalui UKBM 3. Pelaksanaan JKN/Jamkesda 4. Integrasi kegiatan PKH, Jampersal untuk menjangkau sasaran Ibu, anak

Meningkatkan sumber daya di Puskesmas untuk Pencapaian SPM

Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjangkau fasilitas Kesehatan 32


UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSIAL, AGAMA, BUDAYA, FISIK, BIOLOGI, ILMU DAN TEKNOLOGI

Upaya Kesehatan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat

Status Kesehatan Masyarakat

SPM

Manajemen dan Informasi Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan

PENDEKATAN KELUARGA

Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

*PERPRES 72/2012 SKN; PMK 36/2016 PDKT KELUARGA; PMK 46/2016 SPM KES SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

SDM Kesehatan

33

UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN PERAN PUSAT Meningkatkan promotif-preventif terutama dalam Imunisasi dasar serta deteksi dini berbagai penyakit Mendukung peningkatan infrastruktur Membantu distribusi SDM Membantu peningkatan kapasitas Mendorong peran lintas sektor 34 SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

KEWAJIBAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH Salah satu Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : “

(pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014) Melaksanakan Program Strategis Nasional

”

Yang dimaksud dengan adalah program yang Program Strategis Nasional ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan msyarakat NAWA CITA PRESIDEN JOKO WIDODO Poin nomor 5 (lima) :

…..akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui.....layanan kesehatan masyarakat......”

“

35 SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

SANKSI KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Walikota



Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan



Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

(Pasal 68 UU No. 23 Tahun 362014)


SPM DAN RESOLUSI RAKERKESNAS

37 SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017C

GAMBARAN BASELINE KEKUATAN DAN KELEMAHAN SISTEM UPAYA KESEHATAN NASIONAL DALAM RESOLUSI RAKERKESNAS TAHUN 2016 PER PROVINSI


39

Upaya Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pembiayaan Kesehatan

RESOLUSI RAKERKESNAS

SDM Kesehatan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat


40

Matriks Resume Pemetaan Subsistem SKN Tiap Provinsi

Sangat Baik Baik Cukup Kurang

41

KONSEP RAKERKESNAS 2017 A. Sektor Kesehatan telah memiliki baseline, dan pemetaan situasi dan kondisi pada setiap subsistem SKN di 34 Provinsi; B. Teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan proses pembangunan kesehatan disetiap Provinsi, Kabupaten/Kota melalui pendekatan Sistem Kesehatan Nasional 1. Agenda pembahasan dapat lebih fokus pada upaya penguatan sesuai hasil pemetaan tiap Sub Sistem Kesehatan Nasional. 2. Memperhatikan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai UU 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat Tujuan Akhir : Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat dengan perluasan cakupan wilayah secara bertahap MINIMAL: Tahun 2017 ( 2.926 Puskesmas), 2018 (5.852 Puskesmas) dan 2019 (9.754 Puskesmas) 514 kabupaten/ kota di 34 Provinsi beserta Peningkatan Peran Lintas Sektor dan Masyarakat 42 SEKRETARIS JENDERAL untuk RAKERKESNAS 2017

PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

43

KONSEP PIS-PENDEKATAN KELUARGA

44 DITJEN YANKES untuk RAKERKESNAS 2017

PROGRAM INDONESIA SEHAT RENSTRA 2015-2019

Pilar 1. Paradigma Sehat Program • Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan • Pemberdayaan masyarakat • Keterlibatan lintas sektor

PENDEKATAN KELUARGA

Pilar 2. Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk )

Pilar 3. JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI

Tanda kepesertaan

KIS

D

KELUARGA SEHAT

T P K


PENGERTIAN PENDEKATAN KELUARGA

Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga

ber Foto: achmad fiqqy fierly

Tujuan Pendekatan Keluarga: 1. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif 2. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota dan SPM Provinsi 3. Mendukung pelaksanaan JKN 4. Mendukung tercapainya program indonesia sehat

Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga


ENAM (6) PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

1

PARADIGMA SEHAT

2

PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH

3

KEMANDIRIAN MASYARAKAT

4

PEMERATAAN

5

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

6

KETERPADUAN & KESINAMBUNGAN 47 DITJEN YANKES untuk RAKERKESNAS 2017

PELAYANAN PUSKESMAS

DALAM GEDUNG (UKP)

TATANAN SEHAT IBU HAMIL PELAYANAN TERINTEGRASI

BAYI BALITA

KUNJUNGAN KE RUMAH (UKM)

PELAYANAN MENGIKUTI SIKLUS HIDUP

UKBM REMAJA LAIN-LAIN

MASYARAKAT SEHAT

KELUARGA Tatanan Sehat: Perilaku sehat di sekolah, tempat kerja, tempat bermain, tempat umum, tempat ibadah dan Fasyankes.

49

PENTAHAPAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

470 PUSKESMAS , 64 Kab/Kota 9 Prov 4 Puskesmas 4 Kab/Kota 4 Prop

2926 Puskesmas, 34 Prov, 514 Kab/Kota

5852 Puskesmas, 34 Prov, 514 Kab

9754 Puskesmas, 34 Prov 514 Kab

2018

2019

2017 2016

2015

Kab/Kota dapat mengembangkan sendiri PIS-PK diluar lokus Puskesmas tahun 2017 karena pelatih sudah tersedia di 34 Propinsi dan 514 kab/kota


Kaltara: 14

Aceh : 213 Medan : 285

Sulut : 42

Maluku Utara: 16 Riau : 84

Kaltim: 47

Kalbar: 64

Gorontalo : 12

Kep. Riau: 49 Kalteng: 25

Sumbar : 103

Sulbar : 11

Babel : 28

Jambi : 67 Palembang : 104 Bengkulu : 45

Papua : 35

Papua Barat : 17 Sulteng : 79

Maluku : 16

Sulsel : 135

Kalsel: 69 Lampung : 111

DKI Jakarta : 85 Jawa Tengah: 301 Banten : 63 Jawa Timur : 360 NTB : 86 Jawa Barat : 210 DIY : 29 Bali : 51

Sultra: 32

NTT : 37

51

IMPLEMENTASI (INPUT-PROSES-OUTPUT)


REGULASI, JUKNIS PEDOMAN, KURMOD

SOSIALISASI, KOORDINASI

DUKUNGAN DANA

REKRUITMENT SDM

PENCETAKAN FORMULIR, BLANKO

PENYIAPAN PC, TABLET, SOFTWARE PERLENGKAPAN PENDATAAN.

PENYIAPAN ALAT/ KIT PUSKESMAS


1

2

3

PELATIHAN

PENDATAAN & INFO KESEHATAN

ANALISIS DATA KELUARGA & IINTERVENSI

Materi Pelatihan, a.I PISDPK

PENDATAAN

Manajemen Puskesmas

Input Data Keluarga, PINKESGA, Mengolah Data, Tabulasi Data,

MANAGEMEN PUSKESMAS

Analisis Masalah E-aplikasi, Manual/Formulir

Perencanaan: RUK  RPK Pelaksanaan Intervensi

APLIKASI KS

Prioritas Pemecahan Masalah Lokmin Bulanan, Triwulan

Wasdal dan Penilaian Tenaga Pembina Keluarga, Tenaga Teknis, Tenaga pengolah Data, Tenaga Managemen PKM

12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT DITJEN YANKES untuk RAKERKESNAS 2017

ANALISIS DATA KELUARGA

54

NASIONAL

PROVINSI

KAB / KOTA

KECAMATAN PUSKESMAS

2019

KELURAHAN / DESA

9.754 PKM

KELUARGA


POLA KEPEMIMPINAN P1

PERSIAPAN

Sosialisasi dan pengorganisasian

KUNJUNGAN RUMAH

INPUT DATA PADA FORM TERCETAK ATAU ELEKTRONIK (APLIKASI)

PENYUSUNAN RUK SECARA EVIDANCE BASED PENDEKATAN KELUARGA DENGAN TETAP MELIHAT DATA2 PROGRAM

P2

P3

IMPLEMENTASI INTERVENSI PERMASALAHAN YG SDH DISEPAKATI SBG PRIORITAS MASALAH

PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS, PERUBAHAN IKS PADA LEVEL KELUARGA SAMPAI LEVEL PUSKESMAS

Kunjungan Rumah Tabulasi & analisis Triangulasi & Analisis Lokmin bulanan dan atau Promkes tribulanan Intervensi Awal 56 P1 : Perencanaan P2: Pengerakan Pelaksanaan P3: Pengawasan Pengendalian dan Penilaian DITJEN YANKES untuk RAKERKESNAS 2017

Strategi Pelaksanaan Pendataan Pendekatan Keluarga Pelaksanaan pendekatan keluarga di Puskesmas, fokus pada penyelesaian satu per satu desa di wilayah kerjanya. Setelah satu desa diselesaikan pendataan sampai tahap intervensi kemudian dapat menjadi contoh untuk dimulainya pendataan di desa lainnya sampai selesai intervensi Pelaksanaan dengan strategi fokus satu persatu tersebut menjadi lesson learned sehingga di desa selanjutnya diharapkan menjadi lebih baik dan optimal.


PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN


PERAN PUSAT  PENYIAPAN

KEBIJAKAN/ PEDOMAN/ MATERI AWAL: - PEDOMAN & JUKNIS - KURIKULUM & MODUL PELATIHAN - PROKESGA (TERCETAK & ELEKTRONIK) - SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN - DLL

 KOORDINASI & BIMBINGAN:

RAKERKESNAS, BINWIL TERPADU, DLL

 PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA PENYEDIAAN DANA SECARA BERTAHAP, TERUTAMA UTK: - KELENGKAPAN SARANA & PRASARANA PUSKESMAS - PELATIHAN TENAGA KESEHATAN (TOT) - BIAYA OPERASIONAL

 PEMANTAUAN & PENGENDALIAN: SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN,

- PENGHITUNGAN INDEKS KELUARGA SEHAT (IKS) UTK KOMPETISI SEHAT - (BENCHMARKING) TK. NASIONAL DITJEN YANKES untuk RAKERKESNAS 2017

60

PERAN PROVINSI

1.

2.

Melakukan PELATIHAN TOT (Teknis Program & Manajemen Puskesmas) berkoordinasi dengan Kemenkes dan Bapelkes Provinsi Menyediakan sumber daya lain : SARPRAS dan ALAT PENDUKUNG, dll di Puskesmas

EVALUASI

PELAKSANAAN

PERSIAPAN

Melakukan PENGOLAHAN DATA keluarga sehat di tingkat provinsi 2. Koordinasi dan Bimtek 3. MEMBINA dan Melakukan KOORDINASI dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam proses kegiatan, 1.

1. 2. 3. 4.

Melakukan pemantauan dan pengendalian Mengembangkan sistem Pelaporan Memberikan umpan balik hasil pelaporan pada Kabupaten/Kota Melakukan pemetaan wilayah tingkat provinsi berdasarkan hasil evaluasi


PERAN KABUPATEN / KOTA

PERSIAPAN    

PELAKSANAAN

MENYEDIAKAN SDM di Puskesmas yang dibutuhkan Melakukan PELATIHAN/PEMBEKALAN Menyediakan SARANA PRASARANA dan ALAT PENDUKUNG di Puskesmas Menyediakan BIAYA OPERASIONAL untuk Puskesmas

  

PENGOLAHAN DATA keluarga sehat di tingkat kabupaten/kota Korrdinasi dan Bimtek MEMBINA Puskesmas dalam proses MANAJEMEN PUSKESMAS (P1 – P2-P3)

EVALUASI   



Pemantauan dan pengendalian Mengembangkan sistem Pelaporan Memberikan umpan balik pelaporan pada Puskesmas dan kecamatan Pemetaan wilayah berdasarkan hasil evaluasi

P1. PERENCANAAN – RUK, RPK berdasarkan hasil analisis data P2. PENGGERAKAN – PELAKSANAAN melalui LOKAKARYA MINI P3. PENGAWASAN-PENGENDALIAN-PENILAIAN

62

MONITORING DAN EVALUASI


Monev terhadap keseluruhan tahapan kegiatan pelaksanaan PIS-Pk terintegrasi Pusat -Daerah ; mulai dari tahap persiapan, pelatihan, pendataan, analisis, intervensi sampai maintenance

Monev Binwil didukung data ASPAK, data Program, IKS, data lainnyaa  intervensi terpadu  Perencanaan mendatang

KEMENKES

PUSKESMAS

Monev dalam bentuk penelitian harus dilakukan (oleh Litbangkes) untuk melihat pencapaian seluruh proses dan upaya untuk maintenance  keberhasilan

MONEV TERINTEGRASI

DINKES PROVINSI

DINKES KAB/KOTA


1

Keluarga mengikuti KB

Penderita hipertensi berobat teratur

Ibu bersalin di faskes

Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan

Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

Tidak ada anggota keluarga yang merokok

Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan

Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih

Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan

Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Penderita TB Paru berobat sesuai standar

Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes 65

DITJEN YANKES untuk RAKERKESNAS 2017

PENUTUP

1.

Pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan

2. Melalui pendekatan keluarga integrasi program UKM dan UKP menjadi lebih optimal 3. Pendekatan keluarga dilakukan : – total coverage didasarkan pada real database kesehatan seluruh keluarga di wilayah kerja puskesmas – 12 indikator terpilih mewakili 4 masalah kesehatan prioritas yang akan diatasi sampai tahun 2019 66 DITJEN YANKES untuk RAKERKESNAS 2017

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN RI

67

2 4

1

FILOFOSI DAN KONSEP DASAR PRINSIP PENYELENGGARAAN

3

TANGGUNG JAWAB SEKTOR DALAM GERMAS PERAN DAERAH

DITJEN KESMAS untuk RAKERKESNAS 2017

68


69

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 UU 36/2009)

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 3 UU 36/2009)

Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis


70

MENGELUH SAKIT (30%)

S E LFC A R E

(42%)

YANKES

(58%)

FASILITAS PELAYANAN

KESEHATAN

MENJAGA TETAP SEHAT dan DITINGKATKAN

PUSKESMAS

DERAJAT KESEHATANNYA

FKTP LAINNYA

RUMAH SAKIT


71

HAK ASASI Ps 4-8 UU 36/2009 HAK ASASI (PASAL 4-8) a. Hak atas kesehatan. b. Hak yang sama memperoleh akses sumber daya kesehatan. c. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. d. Hak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. e. Hak mendapatkan lingkungan yang sehat f. Hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan g. Hak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya

TANGGUNG JAWAB Ps 14-20 UU 36/2009

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH (PASAL 14-20): a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau b. Tersedianya lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. c. Tersedianya sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat d. Tersedianya akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan. e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. f. Tersedianya segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. DITJEN KESMAS untuk RAKERKESNAS 2017

KEWAJIBAN Ps 9-13 UU 36/2009 KEWAJIBAN (PASAL 9-13) a. Ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (pelaksanaannya meliputi UKP, UKM, dan pembangunan berwawasan kesehatan) b. Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. c. Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggitingginya. d. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. e. Turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.


73

1.

Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujud bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera

2.

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat k esehatan yang setinggi-tingginya


74

Suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup


75

Bentuk logo menggambarkan masyarakat indonesia yang memiliki hidup sehat melalui aktivitas fisik serta deteksi dini penyakit. Logo menggunakan konsep pita yang bersambung dengan 4 warna yang berbeda, menggambarkan kerjasama serta komitmen kementerian/lembaga, dunia usaha, organisasi Masyarakat dan akademisi dalam menciptakan masyarakat sehat. Warna-warna yang dipergunakan pada logo mencerminkan warnawarna dari beberapa makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran yang dapatdikonsumsi sebagai salah satu cara untuk wujudkan hidup sehat DITJEN KESMAS untuk RAKERKESNAS 2017

76

MEWUJUDKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi


Peningkatan Perilaku Hidup Sehat

Peningkatan Aktivitas Fisik

77

TUJUAN GERMAS yang berdampak pada


78

SETELAH

DRAFT AKHIR

PEMBAHASAN ANTAR

DAN


79

DRAFT AKHIR SETELAH

PEMBAHASAN ANTAR DAN


80

TANGGUNG JAWAB SEKTOR DALAM GERMAS


81

Partisipasi perempuan untuk deteksi dini PTM, KIE

Koord dan Fasilitasi Pemda Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

Kampanye Gemar Olah Raga, Sarana Olah Raga

Promosi makan sayur dan buah dalam negeri

Keamanan PJAS, Keamanan mutu pangan olahan

Jalur Sepeda dan Pejalan kaki

UKS, Sekolah Ramah Anak, Aktivitas Fisik

Sarana aktivitas fisik di pemukiman dan TTU, Ruang terbuka hijau

Konseling pra nikah, Poskestren

Meningkatkan pelayanan Promprev

Keamanan dan mutu pangan segar

Cukai dan pajak rokok, minuman beralkohol DITJEN KESMAS untuk RAKERKESNAS 2017

82

FOKUS Melakukan Aktivitas Fisik

Konsumsi Sayur dan buah

Memeriksa Kesehatan Secara Berkala

ADVOKASI dan PEMBINAAN PERWUJUDAN KAWASAN SEHAT

PENGGALANGAN KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

KAMPANYE GERMAS DAN EDUKASI MASYARAKAT


DETEKSI DINI PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

MENYEDIAKAN FASILTAS PELAYANAN YANG BERMUTU

84

Kegiatan Utama GERMAS KEMENKES

Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah

Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik


Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta

85


86

PERAN DAERAH •

Melakukan Advokasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menerbitkan kebijakan terkait bidang kesehatan dengan menggunakan data antara lain: • • • •

Indeks Pembangunan Manusia 2015 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2013 Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 Monitoring STBM 2015

•

Melakukan pertemuan dengan SKPD, ToMa/ToGa dan Dunia Usaha serta Akademisi untuk menerapkan Germas melalui Perilaku Hidup Bersih Sehat di Tatanan masing-masing, seperti: • SKPD  menjadikan buah lokal sebagai snack

rapat, melakukan peregangan stiap pukul 10.00 dan 14.00 • Ormas Aliansi Pita Putih  P4K • Ormas Janur  Santri Sehat


87

PERAN DAERAH •

Memberikan contoh penerapan kebijakan aktifitas fisik dalam bentuk olahraga bersama setiap hari Jumat; bazar sayur danbuah dst

•

Mendorong Dinas Pendidikan untuk pembudayaan aktifitas fisik bagi anak sekolah seperti melakukan peregangan pada pergantian jam pelajaran, menyediakan fasilitas dan mendorong anak untuk bermain /aktifitas fisik waktu istirahat (permainan tradisional); melakukan bersih-bersih bersama masyarakat di sekitar sekolah


•

Menyebarluaskan informasi tentang mafaat konsumsi sayur dan buah

•

Mendorong Dinas Pendidikan untuk membiasakan makan sayur dan buah bersama di Sekolah

•

Melakukan demo mengolah makanan bahan pangan lokal bagi balita dan ibu hamil

88

PERAN DAERAH

•

Menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah; membagikan bibit sayur buah pada masyarakat

•

Mendorong aktifitas fisik secara berkala bagi masyarakat di kegiatan C ar F ree Day / hari-hari tertentu di tempat kerja, sekolah, fasyankes, dll

•

Melakukan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan, pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, pengukuran berat badan, pemeriksaan penglihatan dan pendengaran,

DUKUNGAN KEMENKES

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

KEGIATAN PEREGANGAN

PENINGKATAN KAPASITAS SDM SOSIALISASI – PELATIHAN

DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA YANKES

DUKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL melalui DEKON – DAK

DINKES PROVINSIDINKES KABUPATEN /KOTA

DETEKSI DINI DAN TES KEBUGARAN SOSIALISASI - ADVOKASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PASAR BUAH DAN SAYUR PENYELENGGARAAN AKTIVITAS FISIK DI TEMPAT KERJA UKBM DI DESA/KELURAHAN PENYELENGARAAN Car Free Day 90

SINERGI PUSAT & DAERAH TAHAPAN PERSIAPAN

TAHAPAN PELAKSANAAN LINTAS SEKTOR PUSAT DAN DAERAH Dukungan Pemberdayaan Masy., Perda,

DITJEN FARMALKES

MONEV

SPM, PIS PK, GERMAS.pdf

Recommend Documents