SURVEILANS
No. Dokumen No. Revisi SOP Tanggal Terbit Halaman PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
1. Pengertian 2. 3. 4.
Tujuan Kebijakan Referensi
: : : : Hj. N.Sulastri.,S.Sos.,MM. NIP.196401101988032008
Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor resiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular Sebagai pedoman kerja petugas surveilans dalam pengambilan data Semua tindakan yang dilakukan harus berdasarkan SOP 1. (Kepmenkes) No.1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu 2. Depkes RI Direktorat Jenderal TPM-PLP Jakarta 1998 tentang Survailans
5. 6.
Prosedur Langkahlangkah
epidemiologi penyakit menular 3. peranan Surveilans dalam upaya penanggulangan KLB Penyakit menular Melengkapi Administrasi 1. Petugas mengumpulkan data dari poli umum,kebidanan,pustu dan poskesdes. 2. Petugas meregistrasi semua kasus penyakit 3. Petugas merekap dan mencatat kedalam format W2 maupun STP (laporan Bulanan) 4. Petugas menganalisa hasil pencatatan untuk mengambil suatu tindakan jika ada desa yang bermasalah 5. Petugas melaporkan hasil W2 ke Dinas kesehatan kabupaten morowali 6. Petugas melapor dan meminta tanda tangan ke pemimpin 7. Setelah ditandatangani laporan dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali
7.
Alur Gambar Petugas mengumpulkan data dari poli umum,perawatan,ruang bersalin,pustu dan poskesdes Petugas meregistrasi semua kasus penyakit Petugas merekap dan mencatat kedalam format W2 maupun STP (laporan Bulanan) Petugas menganalisa hasil pencatatan untuk mengambil suatu tindakan jika ada desa yang bermasalah Petugas melaporkan hasil W2 ke Dinas kesehatan kabupaten Morowali
Petugas melapor dan meminta tanda tangan ke pemimpin Setelah ditandatangani laporan dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali
8.
9.
Hal hal 1. Diagnosa yang tepat yang perlu 2. Tempat dan waktu harus jelas diperhatikan 1. Kepala Puskesmas 2. Unit Poli Anak 3. Unit KIA-KB Unit terkait 4. Klinik sanitasi 5. Poli gizi
6. 7. 1. 10. Unit Dokumen 2. 3. 11. Rekaman Histori Perubahan
Pustu Poskesdes Blanko W2 Blanko STP Buku Register
No.
S O P
No. Dokumen : No. Revisi : Tgl. Terbit : Tgl. Mulai Berlaku : Halaman
Yang diubah
Isi Perubahan
Tanggal Mulai Diberlakukan
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI KLB Disiapkan Diperiksa Disahkan Surveilans Kepala Puskesmas Laantula Jaya, HASNI Nip.19780423
........................
200801 2 009
.
SUNARSO, S.Kep Nip.197001191991031002
: Merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau Survei yang bertujuan untuk mendapatkan
1. Pengertian 2.
Tujuan
3. 4. 5.
Kebijakan Referensi Prosedur
6.
Langkahlangkah
7.
Alur Gambar
gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh. 1. Sebagaian acuan dalam melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi 2. Memberikan informasi tentang factor resiko (lingkungan,Vector,perilaku dll) 3. Memastikan bahwa terjadi KLB/Wabah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pedoman pengelola Puskesmas 1. konfirmasi / menegakkan diagnosa 2. menentukan apakah peristiwa itu cetusan / wabah atau bukan 3. membuat laporan hasil penanggulangan Mengumpulkan dan pengelolaan data Analisa Menarik kesimpulan Mengidentifikasi info tambahan Menguji kesimpulan Penanggulangan Laporan Selasai
Mengumpulkan dan pengelolaan data
Analisa
Menarik kesimpulan
Mengidentifikasi info tambahan Menguji kesimpulan
Penanggulangan Laporan
8.
9.
Hal hal 1. yang perluh diperhatikan 1. 2. Unit terkait 3. 4.
Kepala Puskesmas Kesling P2 imunisasi Perangkat desa
10. Unit Dokumen 1. TEM KEWASPADAAN DINI KEJADIAN LUAR BIASA (SKD-KLB)
Rabu, 02 Juli 2014 Pendahuluan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular, keracunan makanan, keracunan bahan berbahaya lainnya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar, menyerap anggaran yang besar dalam upaya penanggulangannya, berdampak padasektor ekonomi, pariwisata serta berpotensi menyebar luas lintaskabupaten/kota, provinsi, regional bahkan internasional yang membutuhkan koordinasi dan penanggulangan. Penanggulangan KLB/wabahpenyakit menular diatur dalam UU No.4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Permenkes no 949 tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan SKD KLB dan PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan provinsi sebagai daerah otonom yang berpengaruh terhadap penyelenggaran penggulangan KLB/wabah serta peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan SKD KLB. Dampak KLB : KLB penyakit dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak yang terkait. Kejadiankejadian KLB perlu dideteksi secara dini dan diikuti tindakan yang cepat dan tepat, perlu diidentifikasi ancaman KLB agar dapat dilakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB/wabah. Pengertian KLB : (1) Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) KLB adalah kewaspadaan terhadap penyakit berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menerapkan teknologi surveilans epidemiologi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya dan tindakan penanggulangan KLB yangcepat dan tepat; (2) Peringatan kewaspadaan dini KLB adalah pemberian informasi adanya ancaman KLB pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu; (3) Deteksi dini KLB adalah kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB dengan cara melakukan intensifikasi pemantauan secara terus menerus dan sistematis terhadap perkembangan penyakit berpotensi KLB dan perubahan kondisi rentan KLB agar dapat mengetahui secara dini terjadinya KLB; (3) Kondisi rentan KLB adalah kondisi masyarakat, lingkungan, perilaku dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan faktor risiko terjadinya KLB. Ruang Lingkup : Kegiatan SKD KLB meliputi kajian epidemiologi secara terus menerus dan sistematis terhadap penyakit berpotensi KLB dan kondisi rentan KLB, peringatan kewaspadaan dini KLB dan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sarana dan prasarana kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya KLB/wabah. Tujuan penyelenggaraan Kegatan SKD KLB : Terselenggaranya kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB, seperti (1) Teridentifikasinya adanya ancaman KLB; (2)Terselenggaranya peringatan kewaspadaan dini KLB; (3)Terselenggaranya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya KLB; (4) Terdeteksinya secara dini adanya kondisi rentan KLB; (4) Terdeteksinya secara dini adanya KLB; (5) Terselenggaranya penyelidikan dugaan KLB. Penyelenggaraan SKD KLB : Dalam penyelenggaraan SKD KLB dapat dilakukan dengan : (1) Pengorganisasian, Sesuai dengan peran dan fungsinya maka setiap unit pelayanan kesehatan, Dikes kab./kota, provinsi dan Depkes RI wajib menyelenggarakan SKD KLB dengan membentuk unit pelaksana
yang bersifatfungsional atau struktural; (2) Sasaran, sasaran SKD KLB meliputi penmyakit berpotensi KLB dan kondisi rentan KLB; (3) Kegiatan SKD KLB. Secara umum kegiatan SKD KLB meliputi : Kajian Epidemiologi, Untuk mengetahui adanya ancaman KLB, maka dilakukan kajian secara terus menerus dan sistematis terhadap berbagai jenis penyakit berpotensi KLB dengan menggunakan kajian. Kajian tersebut diantaranya adalah : Data surveilans epidemiologi penyakit berpotensi KLB; Kerentanan masyarakat spt status gizi yang buruk, imunisasi yang tdk lengkap, personal hygiene yang buruk dll; Kerentanan lingkungan spt sanitasi dan lingkungan yang jelek; Kerentanan pelayanan kesehatan spt sumberdaya, sarana dan prasarana yang rendah atau kurang memadai; Ancaman penyebaran penyakitberpotensi KLB dari daerah lain; Sumber data lain dalam jejaring surveilans epidemiologi.Sumber data surveilans epidemiologi penyakit adalah :Laporan KLB/wabah dan hasil penyelidikan KLB, Data epidemiologi KLB dan upaya penanggulangannya, Surveilans terpadu penyakit berbasis KLB, Sistem peringatan dini KLB di rumah sakit.Sumber data lain dalam jejaring surveilans epidemiologi adalah :Data surveilans terpadu penyakit, Data surveilans khusus penyakit berpotensi KLB, Data cakupan program. Data cakupan program tersebut diantaranya adalah Datalingkungan pemukiman, dataperilaku masyarakat, data pertanian, data meteriologi dan fisika;Informasi masyarakat sebagai laporan kewaspadaan dini; Data terkait lainnya. Peringatan Kewaspadaan, Peringatan kewaspadaan dini KLB dan atau terjadinya peningkatan KLB pada daerah tertentu dibuat untuk jangka pendek (periode 3 – 6 bulan yang akan datang) dan disampaikan kepada semua unitterkait di Dikes kab./kota, provinsi dan Depkes RI, sektor terkait dan masyarakat sehingga mendorong peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap KLB di unit pelayanan kesehatan dan program terkait serta peningkatan kewaspadaan masyarakat perorangan dan kelompok.Peringatan kewaspadaan dini KLB dapat juga dilakukan terhadap penyakit berpotensi KLB dalam jangka panjang (periode 5 tahun yangakan datang) agarterjadi kesiapsiagaan yang lebih baik serta dapat dijadikan acuan perumusan perencanaan strategis program penanggulangan KLB. Suatu wilayah tertentu dinyatakan KLB apabila memenuhi kriteria sbb : (a) Angka kesakitan dan atau angka kematian di suatu wilayah (Desa/Kelurahan, Kecamatan) menunjukkan kenaikan yang mencolok (bermakna) selama 3 kali masa observasi berturut-turut (Harian atau Mingguan), (b) Jumlah penderita dan atau jumlah kematian di suatu wilayah (Desa/Kelurahan, Kecamatan) menunjukkan 2 kali atau lebih dalam periode waktu tertentu (Harian, MIngguan, Bulanan) dibandingkan dengan rata-rata dalam satu tahun terakhir, (c) Peningkatan CFR (case fatality rate) pada suatu wilayah (Desa/Kelurahan, Kecamatan) dalam waktu satu bulan dibandingkan CFR bulan lalu, (d) Peningkatan jumlah kesakitan atau kematian dalam periode waktu (Mingguan, Bulanan) di suatu wilayah (Desa/Kelurahan, Kecamatan) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu. Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap KLB. Kewaspadaan dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap KLB meliputi peningkatan kegiatan surveilans untuk deteksi dini kondisi rentan KLB, peningkatan kegiatan surveilans untuk deteksi dini KLB, penyelidikan epidemiologi adanya dugaan KLB, kesiapsiagaan menghadapi KLB dan mendorong segera dilaksanakan tindakan penggulangan KLB.
Deteksi dini kondisi rentan KLB. Deteksi dini kondisi rentan KLB merupakan kewaspadaan terhadap timbulnya kerentanan masyarakat, kerentanan lingkungan, perilaku dan kerentanan pelayanan kesehatan terhadap KLB dengan menerapkan cara-cara surveilans epidemiologi atau PWS kondisi rentan. Dalam penerapan cara surveilans epidemiologi terhadap KLB, dapat dilakukan dengan : (1) Identifikasi kondisi rentan KLB, (2) Mengidentifikasi secara terus-menerus perubahan kondisi lingkungan, kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, kondisi status kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan KLB di daerah, (3) Pemantauan wilayah setempat kondisi rentan KLB. Setiap sarana pelayanan kesehatan merekam data perubahan kondisi rentan KLBmenurut desa/kelurahan atau lokasi tertentu lainnya, menyusun tabel dan grafik PWS kondisi rentan KLB. Setiap kondisi rentan KLB dianalisis terus-menerus dan secara sistematis untuk mengetahui secara dini adanya ancaman KLB, (4) Penyelidikan dugaan kondisi rentan KLB. Penyelidikan tersebut dapat dilakukan : Di Sarkes secara aktif mengumpulkan informasi kondisi rentan KLB dari berbagai sumber termasuk laporan perubahan kondisi rentan oleh masyarakat,perorangan atau kelompok; Di Sarkes petugas meneliti dan mengkaji data kondisi rentan KLB, data kondisi kesehatan lingkungan dan perilaku masyarakat, status kesehatan masyarakat,status pelayanan kesehatan; Petugas kesehatan mewawancarai pihak-pihak terkait yang patut diduga mengetahui adanya perubahan kondisi rentan KLB; Mengunjungi daerah yangdicurigai terdapat perubahan kondisi rentan. Deteksi dini KLB. Deteksi dini KLB merupakan kewaspadaan terhadap timbulnya KLB dengan mengidentifikasi kasus berpotensi KLB, pemantauan wilayah setempat terhadap penyakit-penyakit berpotensi KLB dan penyelidikan dugaan KLB : (1) Identifikasi kasus berpotensi KLB. Setiap kasus berpotensi KLB yang datang ke UPK diwawancarai kemungkinan adanya penderita lain disekitar tempat tinggal kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan kasus; (2) PWS penyakit berpotensi KLB. Setiap UPK melakukan analisis adanya dugaan peningkatan penyakit dan faktor risiko yang berpotensi KLB diikuti penyelidikan kasus; (3) Penyelidikan dugaan KLB. Penyelidikan dugaan KLB dilakukan dengan cara : Di UPK setiap petugas menanyakan kepada setiap pengunjung UPK tentang kemungkinan adanya peningkatansejumlah penderita yang diduga KLB pada lokasi tertentu; Di UPK setiap petugas meneliti register rawat jalan dan rawat inap khususnya yang berkaitan dengan alamat penderita, umur dan jensis kelamin atau karakteristiklain; Petugas kesehatan mewawancarai kepala desa atau pihak yang terkait yang mengetahui keadaan masyarakat tentang adanya peningkatan kasus yang diduga KLB; Membuka pos pelayanan di lokasi yangdiduga terjadi KLB; Mengunjungi rumah-rumah penderita yang dicurigai memunculkan KLB. Deteksi dini KLB dapat dilakukan melalui : pelaporan kewaspadaan KLB oleh masyarakat, Perorangan dan organisasi yang wajib membuat laporan kewaspadaan KLB antara lain : Orang yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit berpotensi KLB; Petugas kesehatan yang memeriksa penderita yangberpotensi KLB; Kepala instansi yangterkait seperti kepala pelabuhan, kepala stasiun kereta api, kepala bandara udara dll serta UPK lainnya; Nahkoda kapal, pilot dan sopir.
Kesiapsiagaan menghadapi KLB. Kesiapsiagaan menghadapi KLB dilakukan terhadap SDM, sistem konsultasi dan referensi, sarana penunjang, laboratorium dan anggaran biaya, strategi dan tim penanggulangan KLB serta jejaring kerja tim penanggulangan KLB kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Tindakan Penanggulangan KLB yang Cepat dan Tepat. Setiap daerah menetapkan mekanisme agar setiap kejadian KLB dapat terdeteksi dini dan dilakukan tindakan penanggulangan dengan cepat dan tepat. Tindakan penanggulangan KLB yang cepat dan tepat dilakukan dengan : Advokasi dan Asistensi Penyelenggaran SKD KLB Advokasi dan asistensi tujuannya agar SKD KLB berjalan secara terus menerus dengan dukungan daripihak yang terkait; Pengembangan SKD KLB Darurat. Untuk menghadapi ancaman terjadinya KLB penyakit tertentu yang sangat serius dapat dikembanghkan dan atau ditingkatkan SKD KLB penyakittertentu dalam periode waktu terbatas dan wilayah terbatas. Peran Unit SKD KLB dan Mekanisme Kerja. Masing masing unit yang ada dijajaran kesehatan dapat berperan sebagai berikut : (1)Peran Dinas Kesehatan Provinsi : Kajian Epidemiologi Ancaman KLB; Peringatan Kewaspadaan Dini KLB; Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap KLB; Advokasi dan Asistensi Penyelenggaraan SKD KLB,(2) Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: Kajian Epidemiologi Ancaman KLB, Peringatan Kewaspadaan Dini KLB, Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap KLB, Advokasi dan Asistensi Penyelenggaraan SKD KLB, Pengembangan SKD KLB Darurat; (3) Peran Puskesmas : Kajian Epidemiologi Ancaman KLB, Peringatan Kewaspadaan Dini KLB, Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap KLB, (4) Peran Masyarakat (perorangan, kelompok dan masyarakat): Peningkatan kegiatan pemantauan perubahan kondisi rentan; Peningkatan kegiatan pemantauan perkembangan penyakit dengan melapor kepada puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai laporan kewaspadan dini; Melaksanakan penyuluhan serta mendorong kewaspadaan KLB di tengah masyarakat; Melakukan identifikasi penderita, pengenalan tatalaksana kasus dan rujukan serta upaya pencegehan dan pemberantasan tingkat awal Indikator Kinerja : Indikator kinerja SKD KLB adalah : (1) Kajian dan peringatan kewaspadaan dini KLB secara teratur setidak-tidanya setiap bulan dilaksanakan oleh Dikes Kabupaten/Kota, Provinsi dan Depkes RI; (2) Terselenggaranya deteksi dini KLB penyakit berpotensi KLB prioritas di puskesmas, Rumah Sakit dan Laboratorium, (3) Kegiatan penyelidikan dan penanggulangan KLB yangcepat dan tepat terlaksana kurang dari 24 jam sejak teridentifikasi adanya KLB atau dugaan KLB, (4) Tidak terjadi KLB yang besar dan berkepanjangan.
Menurut WHO :
Surveilans adalah : Pengumpulan, pengolahan, analisis data kesehatan secara sistematis dan terus menerus, serta desiminasi informasi tepat waktu kepada pihak – pihak yang perlu mengetahui sehingga dapat diambil tindakan yang tepat.(Last, 2001 dalam Bhisma Murti, 2003 ) b. Menurut Centers for Disease Control ( CDC ), 1996. Surveilans adalah : Pengumpulan, analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis dan terus menerus, yang diperlukan untuk perencanaan, implementasi dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat, dipadukan dengan desiminasi data secara tepat waktu kepada pihak – pihak yang perlu mengetahuinya.
