IV. Tugas dan Fungsi Seksi yang terkait Penerbitan SP2D Penerbitan SP2D pada KPPN dilaksanakan di Seksi Pencairan dan dan Manajemen Satker dan Seksi Bank, setelah mendapatkan data SPM dari Front Office dan Middle Office. Tugas dari Seksi Pencairan dan Manajemen Satker yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SP2D, penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN pengelolaan data kontrak, data supplier, belanja pegawai satker, monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN penyediaan layanan perbendaharaan.
Adapun tugas dari seksi Bank antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.
penyelesaian transaksi pencairan dana fungsi cash management penerbitan Daftar Tagihan pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara penatausahaan penerimaan negara
Sejak diberlakukannya piloting project SPAN terjadi perubahan pada Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditetapkan dengan Pe raturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Per bendaharaan Nomor 189/PB/2014. Adapun supervise proses penerbitan SP2D pada KPPN antara lain: A. KPPN Non SPAN Supervisi penerimaan SPM dan penerbitan SP2D sebagai berikut: 1) Memastikan transfer data SPM dan validasi PIN PPSPM oleh petugas FO telah sesuai dengan data SP2D yang ada pada aplikasi KPPN dengan langkah: a) Membandingkan jumlah SP2D dengan jumlad data SPM pada Aplikasi KPPN b) Membandingkan hardcopy SPM dengan data ADK SPM serta data pada Aplikasi KPPN 2) Memastikan penyelesaian penerbitan SP2D telah sesuai dengan kebenaran dan ke lengkapan dokumen pengajuan SPM. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Meneliti seluruh kelengkapan dokumen pengajuan SPM yang satu berkas dengan SP2D; b) Meneliti ketersedian Pagu Anggaran. c) Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SP2D telah sesuai dengan SPM; d) Memeriksa kebenaran penulisan dalam SP2D telah sesuai dengan SPM; 3) Memastikan petugas telah mengawasi dan meneliti pengajuan SPM melalui mekanisme UP/GUP/TUP, meliputi pertanggungjawaban UP/TUP tahun yang lalu, besaran UP untuk
masing-masing Satuan Kerja, klasifikasi belanja, persetujuan, besaran, dan jangka waktu pertanggungjawaban TUP. Langkah- langkah yang dilakukan meliputi: a) Memeriksa sisa UP tahun anggaran lalu yang belum dipertanggungjawabkan; b) Memeriksa kesesuaian jumlah potongan UP tahun anggaran yang lalu pada SPM dengan sisa UP tahun anggaran lalu yang belum dipertanggungjawabkan; c) Memeriksa kesesuaian setoran UP tahun anggaran lalu dengan jumlah setoran dalam SSBP; d) Memeriksa jumlah permintaan UP pada SPM dari Satker telah sesuai dengan batas pemberian UP yang diperbolehkan; e) Memeriksa jumlah permintaan UP pada SPM dari Satker yang melebihi dari batas pemberian UP yang diperbolehkan harus mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan; f) Memeriksa jenis belanja pada SPM UP/GUP/TUP dari Satker telah sesuai dengan jenis belanja yang diperbolehkan dibayarkan melalui mekanisme UP/GUP/TUP; g) Memeriksa pembayaran yang dilakukan dengan UP kepada penerima/penyedia barang/jasa tidak melebihi jumlah yang diperbolehkan; h) Memeriksa pembayaran yang dilakukan dengan UP kepada penerima/penyedia barang/jasa yang melebihi jumlah yang diperbolehkan harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; i) Memeriksa kesesuaian jumlah potongan UP pada SPM dan/atau dalam SSBP dengan jumlah potongan UP oleh KPPN, akibat kewajiban penggantian UP oleh Satker yang terlewati; j) Memeriksa jumlah permintaan TUP pada SPM dari Satker sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh Kepala KPPN; k) Memeriksa jangka waktu pertanggungjawaban TUP tidak boleh melebihi dari waktu yang telah ditentukan. 4) Memastikan pengujian karwas pembayaran kontrak secara elektronik atas pengajuan SPM-LS Satuan Kerja telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memeriksa cara penulisan/pengisian kode, jumlah angka dan huruf pada karwas kontrak telah dilakukan dengan benar sesuai dengan realisasi; b) Memeriksa kesesuaian penerima SPM, nomor rekening penerima pada karwas kontrak dengan penerima dan nomor rekening pada SPM, nilai kontrak, dan jadwal pembayaran sesuai dengan realisasi; c) Memeriksa kesesuaian jumlah potongan pajak SPM dengan j umlah potongan pajak pada karwas kontrak sesuai dengan realisasi; d) Memeriksa kesesuaian jumlah pengeluaran pada SPM dengan jumlah realisasi kontrak pada karwas kontrak sesuai dengan realisasi. 5) Memastikan SSBP/SSPB yang disetor ke Kas Negara sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memeriksa kesesuaian kode NTPN, akun dan jumlah uang pada SSBP dengan surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Seksi Bank. Input/Alat: - SSBP; Surat konfirmasi.
6) Memastikan alasan pengembalian SPM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan pengembalian SPM dan dokumen pendukung disertai formulir pengembalian. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung, meneliti kebenaran SPM dan menguji SPM; b) Mengembalikan SPM dan dokumen pendukungnya apabila berdasarkan penelitian dan pengujian tidak memenuhi persyaratan; c) Menyampaikan formulir pengembalian kepada petugas satker yang te lah ditandatangani oleh petugas FO. 7) Memastikan telah dilakukan konfirmasi keabsahan penerbitan SPM KP/ IB/ KBC/ KBM/ KBPHTB dan KPBB kepada KPP/KPBC yang bersangkutan dan menerima jawaban atas konfirmasi tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung berupa surat jawaban konfirmasi dari KPP/KPBC; b) Meneliti jawaban atas konfirmasi. 8) Memastikan pengawasan rekening Bendahara Pengeluaran yang belum/ telah mendapatkan persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negara berdasarkan data rekening yang telah mendapatkan persetujuan Kepala KPPN baik melalui aplikasi maupun manual (rekening belum mendapatkan persetujuan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan sebelum rekening tersebut digunakan). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Pembukaan Rekening. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung berupa surat persetujuan pembukaan rekening. 9) Memastikan proses penerbitan SP2D sesuai prosedur yang meliputi proses pencetakan SP2D, pemilahan dan pendistribusian SP2D beserta SPM dan dokumen pendukungnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memeriksa proses penerbitan SP2D mulai dari proses pencetakan, pemilahan, dan pendistribusian SP2D berserta SPM dan dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan prosedur yang diatur dalam SOP. 10) Memastikan pencetakan serta pendistribusian daftar penguji sesuai prosedur yang berlaku. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memeriksa proses pencetakan serta pendistribusian daftar penguji sesuai dengan urutan prosedur yang diatur dalam SOP. 11) Memastikan prosedur retur SP2D sesuai prosedur yang berlaku. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memastikan Surat Pemberitahuan atas Retur SP2D dari BI/Bank Operasional telah disampaikan kepada Satuan Kerja; b) Memastikan Surat Ralat atas retur SP2D te lah disampaikan kepada BI/Bank Operasional. B. KPPN SPAN Supervisi penerimaan SPM dan penerbitan SP2D sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa transfer data SPM dan validasi PIN PPSPM telah dilakukan oleh Petugas FO dan telah sesuai dengan data SP2D yang ada pada Aplikasi Konversi dan Aplikasi SPAN; Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Membandingkan jumlah SP2D dengan jumlah pada data SPM pada Aplikasi SPAN; b) Membandingkan hardcopy SPM dengan data ADK SPM serta data pada Aplikasi Konversi. 2. Memastikan penyelesaian SP2D telah sesuai dengan kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan SPM. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Meneliti seluruh kelengkapan dokumen pengajuan SPM yang satu berkas dengan SP2D. 3. Memastikan petugas telah mengawasi dan meneliti pengajuan SPM mekanisme meliputi pertanggungjawaban UP/TUP tahun yang lalu, besaran U P untuk masing-masing Satuan Kerja, klasifikasi belanja, persetujuan, besaran, dan jangka waktu pertanggungjawaban TUP. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memeriksa sisa UP tahun anggaran lalu yang belum dipertanggungjawabkan; b) Memeriksa kesesuaian jumlah potongan UP tahun anggaran yang lalu pada SPM dengan sisa UP tahun anggaran lalu yang belum dipertanggungjawabkan; c) Memeriksa kesesuaian setoran UP tahun anggaran lalu dengan jumlah setoran dalam SSBP; melalui UP/ GUP/TUP, d) Memeriksa jumlah permintaan UP pada SPM dari Satker telah sesuai dengan batas pemberian UP yang diperbolehkan; e) Memeriksa jumlah permintaan UP pada SPM dari Satker yang melebihi dari batas pemberian UP yang diperbolehkan harus mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; f) Memeriksa jenis belanja pada SPM UP/GUP/TUP dari Satker telah sesuai dengan jenis belanja yang diperbolehkan dibayarkan melalui mekanisme UP/GUP/TUP; Memeriksa pembayaran yang dilakukan dengan UP kepada penerima/penyedia barang/jasa tidak melebihi jumlah yang diperbolehkan; g) Memeriksa pembayaran yang dilakukan dengan UP kepada penerima/penyedia barang/jasa yang melebihi jumlah yang diperbolehkan harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; h) Memeriksa kesesuaian jumlah potongan UP pada SPM dan/atau dalam SSBP dengan jumlah potongan UP oleh KPPN, akibat kewajiban penggantian UP oleh Satker yang terlewati; i) Memeriksa jumlah permintaan TUP pada SPM dari Satker sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh Kepala KPPN; j) Memeriksa jangka waktu pertanggungjawaban TUP tidak boleh melebihi dari waktu yang telah ditentukan. 4. Memastikan pengujian karwas pembayaran kontrak secara elektronik atas pengajuan SPM-LS Satuan Kerja telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah yang harus dilakukan: a) meliputi melakukan view dan run report atas pengawasan kontrak melalui aplikasi SPAN 5. Memastikan SSBP/SSPB yang disetor ke Kas Negara sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi:
6.
7.
8.
9.
a) Melakukan inquiry receipt pada aplikasi S PAN; b) Memeriksa kesesuaian kode NTPN, akun dan jumlah uang pada SSBP dengan surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Seksi Bank. Memastikan alasan pengembalian SPM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung, b) meneliti kebenaran SPM dan menguji SPM; c) Memeriksa laporan penolakan resume tagihan; Memastikan telah dilakukan konfirmasi keabsahan penerbitan SPM KP/ IB/ KBC/ KBM/ KBPHTB dan KPBB kepada KPP/KPBC yang bersangkutan dan menerima jawaban atas konfirmasi tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung berupa surat jawaban konfirmasi dari KPP/KPBC; b) Meneliti jawaban atas konfirmasi. Memastikan pengawasan rekening Bendahara Pengeluaran yang belum/ telah mendapatkan persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negara berdasarkan data rekening yang telah mendapatkan persetujuan Kepala KPPN baik melalui aplikasi maupun manual (rekening belum mendapatkan persetujuan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan sebelum rekening tersebut digunakan). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Pembukaan Rekening. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung berupa surat persetujuan pembukaan rekening. Memastikan prosedur retur SP2D sesuai prosedur yang berlaku. Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi: a) melakukan run report datar SP2D retur, staf Seksi Bank menyampaikan pemberitahuan kepada satker (untuk retur RPKBUN P/RPNKBUN Gaji), sedangkan untuk retur BO I /BO II /BO III staf Seksi Bank menyampaikan pemeritahuan retur kepada Seksi Pencairan Dana untuk kemudian diteruskan kepada satker.
