1
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS
NO. DOKUMEN SOP/LANTAS/RES-GTO/01
NO. REVISI 00
TANGGAL TERBIT:
DIBUAT OLEH KANIT LAKA TTD
HALAMAN 1-8 2016
DIPERIKSA OLEH KASAT LANTAS
DISAHKAN OLEH KAPOLRES GORONTALO
TTD TTD
KOMANG SAPTAPRAMANA SIK IPDA NRP 91100466
1.
WAWAN ANDI S. SH.SIK AKP NRP 82051524 82051524
HERRI RIO PRASETYO SIK.
AKBP NRP 70020380 70020380
TUJUAN Disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kecelakaan lalu lintas ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi anggota lalu lintas khususnya unit laka lantas dalam rangka penanganan kecelakaan lalu lintas, Polri khususnya unit laka lantas diharapkan dapat lebih meningkatkan dan memantapkan perannya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan tidak ada keragu-raguan dalam melakukan penanganan laka lantas guna terwujudnya pelayanan prima dijalan terutama pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas lintas di jalan.
2
2.
3.
PEDOMAN/ACUAN 2.1
Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP (pasal 221 s/d 216).
2.2
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.3
Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
2.4
PP No. 41 s/d PP No. 44 tahun 1993.
PENGERTIAN 3.1
Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta.
3.2
Penyidikan laka lantas yaitu cepat dalam penanganan laka lantas, cepat menolong korban dan amankan barang bukti.
3.3
Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ( Pasal 93 ayat 3 PP PP 43 th.1993).
3.4
Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan untuk lalu lintas jalan umum.
3.5
Jalan khusus adalah adalah jalan selain daripada jalan umum (jalan inspeksi, pengairan, minyak dan perkebunan,pertambangan,kehutanan, dan jl.komplek).
3.6
Ranmor adalah kendaraan yang digerakkan dengan peralatan tekhnik yang berada pada kendaraan itu.
3.7
TKP adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan segala akibat yang ditimbulkan serta tempat-tempat lain dimana korban atau barang bukti sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas diketemukan.
3.8
Penanganan TKP laka lantas adalah kegiatan dan tindakan kepolisian di TKP laka lantas yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik
3
4.
3.9
Tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan kepolisian yang diharuskan dilakukan segera setelah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, dalam bentuk penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyidikan selanjutnya dan mencegah terjadinya terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas lain di TKP tersebut serta terciptanya keamanan bagi petugas,korban dan barang bukti serta pemakai jalan lainnya.
3.10
Pengolahan TKP lantas berupa tindakan atau kegiatan setelah tindakan pertama di TKP dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi bukti petunjuk, keadaan keterangan serta identitas tersangka menurut teori “bukti segi tiga” guna memberi arah bagi penyidikan penyi dikan selanjutnya.
Alat 4.1
Alat perlengkapan yang digunakan dalam penanganan TKP kecelakaan lalu lintas 4.1.1
Alat pengaman TKP 4.1.1.1 10 buah kerucut lalu lintas 4.1.1.2 2 buah lampu peringatan 4.1.1.3 2 buah senter 4.1.1.4 rambu-rambu lalu lintas seperti petunjuk arah, batas kecepatan dan sebagainya 4.1.1.5 2 buah segi tiga pengaman
4.1.2
Kelengkapan petugas seperti: 4.1.1.1 jas hujan/rompi lalu lintas 4.1.1.2 sarung tangan 4.1.1.3 pluit/sempritan 4.1.1.4 tongkat polri 4.1.1.5 senjata api,borgol
4.1.3 4.1.4 4.1.5
kotak P2GD alat tulis dan klip board untuk membuat sketsa/gambar TKP TKP Alata pengukur jarak (meteran) dan alat-alat untuk membuat tandatanda dipermukaan jalan. alat pemecah kaca alat pemotong sabuk pengaman alat pemotong rangka kendaraan bermotor
4.1.6 4.1.7 4.1.8
4
4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.1.16 5.
alat pengungkit/dongkrak kendaraan bermotor alat penarik kendaraan bermotor alat pemadam kebakaran alat pemotret kaca pembesar garis polisi /police line kompas dll.
Prosedur Pelaksanaan 5.1
Tahap persiapan 5.1.1 Personil Terdiri dari anggota Polantas minimal 2 orang dan anggota Sabhara 2 orang serta unsur bantuan tekhnis 5.1.2 kendaraan Persiapkan kendaraan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak dan memelihara hubungan petugas dengan markas kesatuan, selanjutnya adakan pengecekan kembali terhadap peralatan kendaraan seperti rem, lampu rotator, ban lampu-lampu, sirine serta pealatan lain yang dianggap penting 5.1.3 Segera hubungi instansi terkait bilamana diperlukan seperti ambulance, pemadam kebakaran mobil derek dll. 5.1.4 Setelah persiapan selesai maka langkah selanjutnya memberikan app pada petugas yang akan ke TKP mengenai peristiwa kecelakaan lalu lal u lintas itu sendiri, pembagian tugas dan lain-lain.
5.2
Tahap pelaksanaan 5.2.1 Mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas a. tentukan rute yang terpendek dengan memperhatikan situasi lalu lintas b. bergerak dengan cepat tetapi tetap memperhatikan keselamatan c. apabila situasi lalu lintas padat dan melewati persimpangan agar menggunakan sirene dan rotator d. upayakan seminimal mungkin melakukan pelanggaran lalu lintas
5
e. f.
perhatikan arus lalu lintas selama perjalanan menuju TKP, bilamana ada kendaraan yang dicurigai melarikan diri Tiba di TKP
5.2.2 Tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas a. Mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas b. Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP yang telah di beri batas (police line) c. Mengamankan tersangka dan saksi serta mengumpulkan pada tempat diluar batas yang telah ditentukan ditentukan d. Memisahkan saksi dan tersangka dengan maksud untuk tidak saling mempengaruhi e. Membuat tanda di TKP kecelakaan lalu lintas f. Penanganan korban terhadap kecelakaan lalu lintas 5.2.3 Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas a. Pengamatan umum b. Pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas c. Pemeriksaan terhadap jalan dan kelengkapannya d. Pemeriksaan terhadap tersangka 5.2.4 Pengakhiran penanganan TKP kecelakaan lalu lintas a. Konsolidasi b. Pembukaan TKP c. Permintaan visum et repertum d. Pembuatan bap di TKP e. Adakan koordinasi dengan pihak jasa raharja dalam rangka mempercepat klaim asuransi bagi korban luka maupun meninggal dunia 5.2.5 Taktik dan tekhnik pemeriksaan a. Persiapan pemeriksaan b. Hasil pemeriksaan dibuat dalam berita acara 5.2.6 Administrasi penyidikan a. Penyidikan kecelakaan lalu lintas perlu perlu didukung dengan sistim administrasi yang baik meliputi : 1). Kelengkapan berkas perkara kecelakaan meliputi : a) Sampul berkas perkara
6
b) Daftar isi berkas perkara c) Resume d) Laporan polisi 2). Berita acara pemeriksaan di tkp 1). Surat pemberitahuan di mulainya penyidikan 2). Bap saksi 3). Bap / surat keterangan saksi / ahli 4). Berita acara penyumpahan saksi / ahli 5). Bap tersangka 6). Surat perintah penyitaan barang bukti 7). Berita acara penyitaan barang bukti 8). Surat panggilan 9). Surat perintah penangkapan 10). Surat perintah penahanan 11). Berita acara rekontruksi 12). Berita acara penangkapan 13). Berita acara pengembalian barang bukti 14). Berita acara pembungkusan dan penegelan barang bukti bukti 15). Surat perintah penangguhan penahanan 16). Surat perintah pengalihan jenis penahanan 17). Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada kepala kejaksaan negeri 18). Surat permintaan permintaan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri 19). Surat permintaan perpanjangan penahanan 20). Surat permintaan ijin penetapan penyitaan barang bukti pada ketua pengadilan negeri (3). Kelengkapan administrasi penyidikan bentuk buku register meliputi : 1). Buku register laporan polisi 2). Buku register kejahatan / pelanggaran 3). Buku register surat panggilan 4). Buku register surat perintah penangkapan 5). Buku register surat perintah penyitaan 6). Buku register surat perintah tugas 7). Buku register tahanan 8). Buku register berkas perkara 9). Buku register barang bukti 10). Buku register pencarian orang dan kendaraan
7
11). Buku register permintaan VER VER 12). Jurnal kecelakaan lalu lintas 13). Daftar recidivist 6. Pengawasan dan pengendalian 1. Pengawasan a. Analisa dan evaluasi hasil laporan. laporan . b. Gelar perkara c. Sprin penyidikan d. Sp2hp e. Mengontrol langsung. 2. Pengendalian a. b. c.
Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas. Langsung dan tidak langsung Dalam pelaksanaan Penyidikan laka Lantas sesuai dengan standar waktu dan dilarang : 1) Menyimpang dari Pelaksanaan tugas pokok 2) Menerima segala bentuk imbalan dan atau pungli. 3) Melepas atribut atau perlengkapan yang ada pada perorangan. 4) Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan masyarakat, profesi dan kesatuan.
8
7.
PENUTUP 1.
2.
3.
Ketentuan perubahan dan berlakunya Standard Operation Procedur ini ada pada Dit Lantas Polda Gorontalo yang pelaksanaan dan pembinaan / bimbingan teknis dilakukan oleh Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Gorontalo. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan prosedur Ur Langgar yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya. Buku Standard Operation Procedure (SOP) berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Gorontalo 2016
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO WAKA u.b KASAT LANTAS TTD WAWAN ANDI S. SH. SIK. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82051524
9
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS
NO. DOKUMEN SOP/LANTAS/RES-GTO/02
NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT:
DIBUAT OLEH BAUR TILANG
HALAMAN 9-16 2016
DIPERIKSA OLEH KASAT LANTAS TTD
DISAHKAN OLEH KAPOLRES GORONTALO TTD
TTD MAUDY SASAMU BRIPKA NRP 85030188
1.
WAWAN ANDI S. SH.SIK AKP NRP 82051524 82051524
HERRI RIO PRASETYO SIK.
AKBP NRP 70020380 70020380
Tujuan Disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pelanggaran lalu lintas ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam rangka penanganan pelanggaran lalu lintas, Polri diharapkan dapat lebih meningkatkan dan memantapkan perannya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan tidak ada keragu-raguan dalam melakukan tindakan penegakan hukum agar terwujud kepatuhan pengguna lalu lintas yang patuh terhadap peraturan lalu lintas sehingga terwujud situasi kamseltibcarlantas di jalan..
2.
Pedoman/Acuan 2.1 Undang-Undang. No.8 tahun 1981 tentang KUHAP (pasal 221 s/d 216) 2.2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2.3 Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
10
2.4
PP No. 41 s/d PP No. 44 tahun 1993.
2. Pengertian 3.1
Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang dan Ruang lalu lintas dijalan.
3.2
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
3.3
Pelanggaran Lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundangundangan lalu lintas dan atau peraturan lalu lintas yang menimbukan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu Kamseltibcar Lantas.
3.4
Quick Respon Sat Lantas adalah tindakan nyata personil lalu lintas berupa upaya, kegiatan dan pekerjaan secara cepat, tepat, menangani kejadian atau masalah yang berhubungan dengan kemacetan arus lalu lintas, pengawalan, kecelakaan lalu lintas, baik yang diketahui, didengar atau dilihat langsung oleh petugas maupun laporan masyarakat kepada petugas atau call centre dengan TPTKP, Pengaturan, Pertolongan dan Penyelamatan, represif tahap awal serta tindakan kepolisian lain yang tidak tidak bertentangan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.
3.5
Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku.
3.6
Penindakan Pelanggaran Lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditunjukan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas, yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia baik secara Edukatif maupun Yuridis.
3.7
Tindakan Edukatif adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia kepada pelanggar secara simpatik dalam bentuk teguran/peringatan, tindakan ini hanya ditujukan terhadap pelanggaran lalu lintas yang sifatnya ringan dan terhadap pelanggar yang masih asing dengan suatu wilayah (pendatang baru).
3.8
Tindakan Yuridis adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia kepada pelanggar secara Yuridis (Acara Pemeriksaan Cepat /
11
Tilang, Acara Pemeriksaan Singkat). Tindakan ini ditujukan kepada para pelanggar peraturan perudang-undangan lalu lintas. 3.9
Tilang adalah bukti pelanggaran lalu lintas yang meliputi pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui, tidak perlu alat untuk membuktikan dan tidak perlu keterangan ahli.
3.10
Dakgar Lantas adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh Anggota Polri khususnya personil lantas sebagai Penyidik/penyidik pembantu dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk menindak kepada semua elemen masyarakat yang melanggar peraturan undang-undang yang telah ditetapkan, yang bermuara menimbulkan kemacetan serta potensial menyebabkan terjadinya laka lantas.
3.11 Tabel denda adalah kesepakatan perkiraan denda bagi jenis-jenis pelanggaran pelanggaran yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya tabel ini dipergunakan oleh Penyidik untuk mencantumkan besarnya denda yang harus dibayar ke Bank. 4.
Alat 4.1
4.2 4.3 4.4
5.
Alat perlengkapan penindakan pelanggaran lalu lintas yang digunakan 4.1.1 Blangko Tilang / BAP Singkat. 4.1.2 Surat Perintah Tugas. 4.1.3 Papan Petunjuk adanya pemeriksaan. 4.1.4 Label Barang Bukti. Piranti pendukung lainnya; Perundang-undangan, buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan produk hukum; Jalan yang digunakan sebagai tempat untuk dilakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.
Prosedur Pelaksanaan 5.1 Tahap persiapan Untuk penindakan pelanggaran lalu lintas administrasi pendukung yang perlu disiapkan antara lain : 5.1.1 Blangko Tilang / BAP Singkat. Bentuk dan Administrasi Tilang
12
a.
Tilang bentuk dan formatnya merupakan Berita Acara yang disederhanakan sehingga dalam Tilang tercantum catatan Polisi tentang : 1). Identitas pelanggar 2). Jenis pelanggaran 3). Lokasi pelanggarannya 4). Barang bukti yang diminta 5). Waktu pelaksanaan sidang 6). Dan pada sebaliknya catatan untuk Pengadilan dan Kejaksaan 7). Data penindakan lengkap dengan tanda tangan
b. Tilang terdiri dari 5 lembar dan masing – masing berlainan warna : (1). Merah dan atau Biru untuk Pelanggar (2). Hijau untuk Pengadilan (3). Putih untuk Kejaksaan (4). Kuning untuk Polri c. Fungsi Tilang : (1). Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri (2). Sebagai pengantar untuk pembayaran denda ke Bank / Panitera (3). Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang di sita ( SIM, STNK, Kendaraan Bermotor ). 5.1.2 Surat Perintah Tugas. 5.1.3 Papan Petunjuk adanya pemeriksaan 5.1.4 Label Barang Bukti. 5.2
Tahap Pelaksanaan 5.2.1 Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas digolongkan menjadi 2 yaitu: 1. Penindak bergerak / Hunting yaitu cara menindak pelanggar sambil melaksanakan patroli (bersifat insidentil). Sifat penindakan ofensif terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan ( Pasal 111 KUHAP) bagi petugas tidak perlu dilengkapi Surat Perintah Tugas 2. Penindakan ditempat / stationer yaitu cara melaksanakan pemeriksaan kendraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a, pasal 3 (1), pasal 7, pasal 1a2, pasal 13 (1,2), pasal 14, pasal 15, pasal 18. PP 42 tahun 1993.
13
5.2.2
Dalam pelaksanaannya harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan dipimpin oleh Perwira.pada setiap lokasi pelaksanaan pemeriksaan kendraan bermotor petugas dibagi dalam kelompok-kelompok: 1. Petugas yang beri isyarat mengurangi kecepatan. 2. Petugas yang menghentikan. 3. Petugas yang memeriksa 4. Petugas yang melaksanakan penilangan 5. Petugas yang mengamankan Barang bukti 6. Petugas yang siap sedia melakukan tindakan lain (pengajaran, mengantisipasi kalau ada perlawanan Fisik). 5.2.3 semua Pelanggaran ditindak denganTilang Alternatif Alternatif I, kecuali bagi pelanggar yang tidak mengakui kesalahannya/tidak mau tanda tangan, ditindak dengan alternatif III. 5.2.4 Proses Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu lintas menggunakan Tilang sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KUHAP 5.3
Kelengkapan Tugas 5.3.1 Pakaian petugas menggunakan PDL Sus Lantas lengan panjang dilengkapi sabuk dan manshet. 5.3.2 Alkomlek yang bisa digelar ke mako dan induk / pos-pos. 5.3.3 Kendaraan bermotor secukupnya.
5.4
Tehnik Penindakan. a. Penindakan bergerak dilaksanakan pada saat petugas sedang melakukan : 1). Patroli lalu lintas. 2). Pengaturan dan penjagaan pada PH Lantas (persimpangan, ruas jaln dll). b. Penindakan ditempat pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1). Direncanakan terlebih dahulu. 2). Dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas 3). Harus dipimpin oleh Perwira. 4). Lokasinya ditetapkan. 5). Sasaran diprioritaskan. 6). Dapat dilaksanakan secara gabungan dengan instansi terkait (Pemda, DLLAJ, Jasa Raharja dll). c. Sistem penindakan (1). Alternatif penindakan Pelaksanaan penindakan dengan Tilang ada 2 alternatif
14
yaitu : (a). Alternatif I diperuntukan : - Terhadap pelanggar yang mengakui Kesalahannya - Pelanggar bersedia bayar denda ke Bank dan diwakili petugas yang ditunjuk Polri - Formulir Tilang yang disampaikan warna biru (b).
oleh
Alternatif II diperuntukkan : Terhadap pelanggar yang tidak mengakui kesalahan, menentang petugas dengan cara tidak mau tanda tangan dan atau pelanggar yang melakukan pelanggaran pada ruas jalan yang ditetapkan sebagai Pilot Proyek Tertib Lalu Lintas( PPKTL ).
(2). Prosedur dan Mekanisme Tilang Polri selaku penyidik bertugas : (a). Menindak pelanggar baik dengan alternatif I maupun alternatif III. (b). Pelaksanaan Tilang alternatif I : Polri menindak dengan menggunakan Formulir warna biru Menyarankan pelanggar dalam kesempatan pertama bayar denda ke Bank ( Maksimal dalam batas waktu 5 hari ). Setelah pelanggar bayar denda ke Bank dan Bank telah memberikan validasi berupa Cap Registrasi, segera Polri mengembalikan Barang Bukti yang di sita. Berkas Tilang akan diajukan secara kumulatif oleh petugas Ba Tilang ke PN sedangkan sidang dihadiri oleh wakil yang ditunjuk.
(c). Pelaksanaan tilang alternatif III. - Polri menindak dengan menggunakan Folmulir warna merah. - Dalam penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan yang telah ditentukan oleh Pengadilan. - Jelaskan kapan dimana pelanggar harus menghadiri sidang. - Bilamana pelanggar tidak hadir, Penyidik berkewajiban sampai dengan 2 kali memanggil dan untuk ke 3 kalinya langsung melakukan penangkapan ( Pasal 20 (2) KUHAP).
15
-
6.
Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan dengan bukti setelah pelanggar membayar denda kepada Panitera Pengadilan.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1. Pengawasan a. Analisa dan evaluasi hasil laporan. b. Mengecek pelaksanaan melalui alat komunikasi (Telepon (Telepon / HT). c. Mengontrol langsung. 2. Pengendalian a. Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas. b. Langsung dan tidak langsung c. Dalam pelaksanaan Penindakan pelanggar Lantas dilarang: 1. Menyimpang dari Pelaksanaan tugas pokok 2. Menerima segala bentuk imbalan dan atau pungli. 3. Melepas atribut atau perlengkapan yang ada pada perorangan. 4. Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan masyarakat, profesi dan kesatuan.
16
7.
PENUTUP 1.
2.
3.
Ketentuan perubahan dan berlakunya Standard Operation Procedur ini ada pada Dit Lantas Polda Gorontalo yang pelaksanaan dan pembinaan / bimbingan teknis dilakukan oleh Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Gorontalo. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan prosedur Ur Langgar yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya. Buku Standard Operation Procedure (SOP) berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Gorontalo 2016
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO WAKA u.b KASAT LANTAS TTD WAWAN ANDI S. SH.SIK. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82051524
17
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGATURAN P ENGATURAN,, PENGAWALAN, PATROLI ( TURWALI ) LANTAS
NO DOKUMEN
NO REVISI
HALAMAN
SOP/LANTAS/RES-GTO/03
00
17-29
TANGGAL TERBIT :
DIBUAT OLEH
2016
DIPERIKSA OLEH KASAT LANTAS
DISAHKAN OLEH KAPOLRES GORONTALO
KANIT TURWALI TTD
TTD
T TD BAYU R. FELINDRA SIK IPDA NRP 91020215
1.
WAWAN ANDI S. SH.SIK AKP NRP 82051524 82051524
HERRI RIO PRASETYO SIK.
AKBP NRP 70020380 70020380
Tujuan Disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) turjawali lantas ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas seorang polisi lalu lintas dalam bidang pengaturan, penjagan, pengawalan dan patroil lalu lintas. Diharapkan dengan adanya Standar
Operasional
Prosedur
turjawali
lantas
ini
dapat
lebih
meningkatkan
dan
18
memantapkan perannya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan tidak ada keragu-raguan dalam melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, sehingga tercipta situasi kamseltibcarlantas yang baman dan kondusif.
2.
Pedoman / Acuan 2.1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP (pasal 221 s/d 216) 2.2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2.3 Undang – Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. 2.4 Undang- Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3.
PENGERTIAN 3.1
Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang dan ruang Lalu lintas di jalan
3.2
Pengaturan adalah pemberitahuan kepada pengguna jalan bagaimanan dan dimana dapat atau tidak dapat bergerak terutama pada waktu macet atau darurat dalam arti luas semua aktivitas dari kepolisian dalam mengatur lalulintas dijalan umum.
3.3
Penjagaan adalah suatu kegiatan kegiatan Kepolisian Kepolisian dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis dengan cara menempatkan personil Unit Turjawali di pos-pos baik pos tetap maupun pos sementara.
3.4
Pengawalan adalah suatu kegiatan Kepolisian dalam rangka memberikan pelayanan pejabat, masyarakat maupun barang lainnya untuk kemudahan di jalan raya tanpa ada hambatan.
19
3.5
Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan oleh anggota Unit Turjawali Lantas Polri guna mencegah terjadinya tindak kriminal, memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat serta melaksanakan patroli didaerah rawan laka,langgar dan macet
3.6
Turjawali adalah suatu kegiatan pengaturan, penjagan, pengawalan dan patroli lalu lintas yang bertujuan untuk menciptakan Kamseltibcar Lantas dan menekan angka kecelakaan.
4.
ALAT/ PERLENGKAPAN PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN DIBUTUHKAN 4.1 Alat/ perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan turjawali lantas sebagai berikut: 4.1.1
4.1.2
Kelengkapan perorangan a.
Gampol yang berlaku sesuai ketentuan
b.
Tanda pengenal anggota bisa berupa KTA, KTP, SIM, dll
c.
Sabuk ”Lantas”
d.
Rompi
e.
Pet/Helm/Topi lapangan (sesuai kegiatan)
f.
Borgol
g.
Peluit
h.
Manset
i.
Senter pengatur lalu lintas
j.
Persenjataan ( sesuai kebutuhan )
Kelengkapan secara umum : a.
Surat perintah tugas
b.
Blangko tilang
c.
Papan operasi
20
4.1.3
Perundang-undangan, buku-buku dan referensi yang berkitn dengan turjawali
4.1.4 4.1.5
Alat komunikasi ( HT, HP, dll ) Kendaraan patroli ( R2 dan R4 ) serta s erta bahan bakar Perlengkapan mobil patroli 1) 2) 3) 4) 5)
5.
Perangkat pengeras suara Lampu rotator Public Adress Senter P3K
PROSEDUR PELAKSANAAN 5.1. a. Tahap persiapan pengaturan 1. Menyiapkan Surat perintah tugas 2. Memperhatikan sikap tampang, rapi, bersih dan penampilan personel. 3. mengecek kelengkapan perorangan yg dimiliki anggta antara lain : tutup kepala (pet/helm), sempritan & manset, termasuk kartu anggota. 4. mengecek kelengkapan lapangan antara lain; tongkat lantas, senter serba guna (untuk kegiatan malam hari), rompi lantas, jas hujan. 5. Memberikan app sebelum melaksanakan tugas. 6. Setiap petugas pengaturan lantas dilengkapi buku tilang & blanko teguran. 7. Petugas pengaturan lalulintas sudah harus berada di lapangan sebelum masyarakat melakukan aktivitas.
b. Tahap pelaksanaan 1. Petugas menempatkan diri pada tempat yg mudah dilihat oleh pemakai jalan & terjamin keamanan dalam pelaksanaan tugas. 2. Petugas menguasai 12 sikap dasar pengaturan lalulintas.
21
3. Mengambil posisi
sedemikian rupa sehingga mudah melakukan
gerakan
pengaturan lantas 4. Petugas
yang
melaksanakan
pengaturan
lalulintas
tidak
dibenarkan
menggunakan rompi yg menutup identitas petugas (nama/pangkat/kesatuan). 5. Bila arus lalulintas dalam keadaan normal, petugas melaksanakan penjagaan lalulintas & kegiatan2 sebagai berikut : a. Melakukan pengamatan & mencari faktor2 penyebab timbulnya masalah lalulintas serta menjadikan prioritas prioritas untuk penyelesaiannya. b. Mengadakan pembinaan & pendekatan terhadap potensi masyarakat yg ada disekitar lokasi & bila diperlukan diminta untuk berperan serta dalam membantu pengaturan lalulintas. c. Bila temukan pelanggar yang dilakukan oleh pengemudi / pengendara yangg dilihat dengan kasat mata (tidak menggunakan helm sesuai ketentuan, (tali helm tidak diikat
& bukan helm yg memenuhi standar), kendaran tidak
penuhi syarat laik jalan, pengemudi / pengendara tidak menggunakan lajur paling kiri pada jalan yang memiliki lajur lebih dari 1 terutama sepeda motor & angkutan berat, petugas harus melakukan tindakan sebagai berikut : 1. berhentikan kendaraan pelanggar pada tempat yang memiliki ruang yang cukup untuk berhenti & tidak mengganggu arus lalulintas. (usahakan di bahu jalan). 2. menyuruh pelanggar ke bahu jalan. 3. memerintahkan pelanggar untuk mematikan kendaraan. 4. memberitahukan kapada pelanggar tentang pelanggaran yang dilakukan. 5. memberi penjelasan kepada pelanggar tentang pentingnya perlengkapan kendaraan / sopan santun pengemudi.
22
6. petugas menanyakan surat-surat kendaraan / pengemudi dari pelanggar, & bila salah satu tidak ada, dapat dilakukan tilang (tidak dapat menunjukan sim & atau stnk). 7. mengamankan barang bukti yang disita termasuk berkas tilang & menyerahkan kepada baur tilang pada hari itu juga, bila baur tilang tidak ada, barang bukti diserahkan kepada petugas jaga / piket pada hari itu (petugas piket mencatat dalam buku mutasi penjagaan). 8. memberikan pelayanan kepada pengguna jalan yang perlu bantuan. 9. petugas
dapat
melakukan
tindakan
diskresi
kepolisian
terhadap
pengemudi yang melakukan pelanggaran (teguran lisan / tertulis). 10. membantu masyarakat yang akan menyeberang. 11. menegur angkot yang menurunkan / menaikkan penumpang pada badan jalan / tempat terlarang terlaran g (rambu larangan berhenti, tikungan, traffic light, jembatan, marka garis tidak terputus dan lain - lain). 12. apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas, aggota yang bertugas pada traffic light wajib melaksanakan pengaturan & tidak memfungsikan sementara traffic light sebelum arus lalu lintas kembali normal.
d.
Hal-hal yg Dilarang pada saat Pengaturan 1.
Pada saat melaksanakan
pengaturan lalu lintas dilarang ngobrol sesama
petugas. 2.
dilarang berdiri dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan seperti istrahat kuda / membelakangi arus lalu lintas.
3.
dilarang pegang ht dengan tangan kanan & penghormatan pada saat melaksanakan pengaturan yang dapat akibatkan tidak jelas perintah / larangan yang diberikan kepada pengguna jalan.
23
4.
pada saat melaksanakan pengaturan petugas dilarang menggunakan hp.
5.
petugas dilarang memarkir kendaraan pada tempat larangan parkir / berhenti termasuk marka chevron.
6.
petugas dilarang ambil sekecil apapun untuk kepentingan pribadi / orang lain dari barang bukti yang disita.
7.
petugas dilarang terima uang titipan denda tilang di jalan.
8.
petugas dilarang terima imbalan dalam bentuk apapun yang terkait dengan kasus pelanggaran & kecelakaan lalulintas.
9.
dilarang istrahat (duduk) di pinggir jalan
5.2.a. Tahap persiapan penjagaan 1.
Menentukan jenis penjagaan, meliputi pos tetap, pos sementara, dan pos yang diperkuat.
2.
Mengecek kesiapan personil yang akan melaksanakan penjagaan (kesehatan, kerapihan dan sikap tampang).
3.
Mengecek peralatan perlengkapan perorangan.
4.
Mendata lokasi/daerah yang dilengkapi/tidak “Apil”.
5.
Mengecek lokasi/daerah yang perlu dilakukan pengawasan/tdidak secara terus menerus.
6.
Menentukan jumlah personel yang dilibatkan berdasar kerawanan
7.
Melaksanakan APP tentang: a. lokasi rawan laka/macet b. Cara bertindak c. Hal khusus yang perlu diatensi
24
b. Tahap pelaksanaan 1.
kegiatan penjagaan lalu lintas dengan pola jaga = 2 kelompok pengertian pola dilaksanakan 1 hari.
2.
posisi petugas jaga aman, mudah melihat/dilihat & menghadap arah lantas berada di luar jalan/jalur, pada kondisi tertentu dapat di badan jalan.
3.
pola waktu pengaturan jam dinas disesuaikan dengan anatomi karakteristik ancaman/ kerawanan
4.
konsolidasi & analisa selesai tugas jaga dengan laksanakan apel cek kuat personel & perlengkapan jaga serta membuat laporan dalam buku mutasi
5.
pengawasan pengendalian & alat arus lalu lintas.
6.
menemukan & menindak pelanggar (peringatan/ditindak )
7.
melakukan TPTKP
8.
memberi pelayanan kepada pengguna jalan
5.3.a Tahap persiapan pengawalan 1.
adakan survey route perjalanan utama & alternatif sebelum dilaksanakan pengawalan.
2.
cek sikap tampang & kerapihan.
3.
cek kelengkapan perorangan & kelengkapan lapangan.
4.
cek kelengkapan kendaraan.
5.
siapkan sprin pengawalan.
6.
melaksanakan app sebelum melaksanakan tugas.
7.
cek air accu, angin, ban, oli mesin, rem, power stering, lampu, segitiga pengaman, traffic cone, meteran, alat tulis, kapur, accident kit dan lain lain.
25
b. Tahap pelaksanaan 1.
menentukan formasi pengawalan sesuai prosedur kawal kehormatan, kawal pengamanan & pengawalan pemantauan dengan mempertimbangkan obyek yang dikawal.
2.
petugas harus menguasai kendaraan yang digunakan, route pengawalan & keadaan cuaca sebelum melakukan pengawalan.
3.
melaksanakan koordinasi melalui alat komunikasi dengan unsure-unsur / petugas pam yg ada di sepanjang route perjalanan.
4.
mampu melakukan prosedur teknis escape dengan mempertimbangkan keamanan obyek pengawalan sebagai prioritas & mencari jalan terdekat dalam keadaan darurat.
5.
operator pengawalan / pengemudi harus tahu persis kondisi ranmor yang dikawal, sehingga pelaksanaan pengawalan berjalan lancar (tidak terjadi yang dikawal tertinggal/ terpisah).
6.
menjamin keamanan dan keselamatan obyek pengawalan sampai tujuan.
c. hal – hal yang dilarang 1.
pada
saat
meminta
jalan
untuk
mendahului
kendaraan
tidak
boleh
menggunakan tangan terbuka, terbuka, tetapi cukup dg jempol diangkat keatas 2.
menggunakan sirine hanya dengan skala prioritas seperti pada jalur tikungan, terjadi kepadatan & kemacetan arus arus lalulintas
3.
dilarang menggunakan jalur lain yang berlawanan untuk mendahului, kecuali dalam situasi aman
4.
melaksanakan kegiatan lain di luar tugas mengawal
26
5.4.a Tahap persiapan Patroli 1.
cek sikap tampan & kerapihan.
2.
cek kelengkapan perorangan.
3.
siapkan surat perintah pelaks patroli.
4.
melaks app sebelum melaksanakan tugas.
5.
Siapkan kendaraan dan kelengkapannya.
6.
cek air accu, angin ban, oli mesin, rem, power stering, lampu, segitiga pengaman, traffic cone, meteran, alat tulis, kapur, accident kit ,lampu signe, dll.
b. Tahap pelaksanaan 1. 2.
mengemudikan ranmor dengan kecepatan rata-rata maksimal 30 km/jam jalan di jalur paling kiri
3.
melakukan pengamatan di route patroli
4.
mencatat hal-hal yang menonjol
5.
dipandang perlu “minggir” / berhenti & yang satu keluar kendaraan sedang pengemudi tetap di atas kendaraan
6.
lakukan dikmas lantas
7.
selalu komunikasi dengan induk kesatuan, pos yg dilewati
8.
penggunaan sirene sesuaikan dengan kebutuhan
9.
melakukan pelayanan masyarakat & kepolisian tugas umum. umum.
10. setiap melaksanakan patroli lampu rotator senantiasa menyala. 11. saat patroli kaca samping pengemudi & pendamping senantiasa terbuka kecuali hujan. 12. saat melaksanakan patroli, petugas mengamati & mencermati situasi arus lalulintas, mengintai & menemukan pelanggar, membuntuti dari belakang
27
dengan cara yang aman, mendahului dengan kecepatan diatas rata-rata & mengambil tindakan sesuai prosedur. 13. mengemudi kendaraan patroli dalam kecepatan rata2 max 40 km / jam sehingg mudah mengawasi situasi yang dilalui. 14. mencatat masalah yang menonjol, bila ada yang mencurigakan segera minta informasi kepada kesatuan terdekat. 15. melaporkan situasi lalulintas pada pos / kesatuan polri terdekat. 16. membantu petugas gatur untuk melakukan pengaturan lantas bila terjadi macet / semrawut lalulintas. 17. pada lokasi2 tertentu petugas patroli melakukan penerangan penerangan lalulintas dengan menggunakan public adress. 18. bila menemukan pelanggar lalulintas segera melakukan tindakan sesuai proses penindakan, bila dalam tindakan tersebut harus disita barang bukti agar melakukan koordinasi dengan sat lantas pada kesatuan setempat utk penindakan lebih lanjut (untuk patroli antar wilayah). 19. bila menemukan laka lantas & kasus kejahatan lain segera ambil tindakan pertama di TKP & hubungi kesatuan polri setempat untuk penyelesaian proses lanjut. 20. melihat
iring-iringan
pengantar
jenazah,
lakukan
pengawalan
terhadap
rombongan jenazah. 21. pada saat melaksanakan patroli melihat mobil berhenti, maka harus berhenti di belakang mobil tersebut & menyapa pengemudi serta berikan bantuan yang diperlukan tanpa harapkan imbalan dari masyarakat, dengan motto bisa membantu merupakan kebahagiaan kami. 22. pada saat melaksanakan patroli posisi ranmor berada pada lajur paling kiri. 23. membuat laporan hasil pelaksanaan patroli.
28
c. hal-hal yang dilarang 1. mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi kecuali dalam keadaan tertentu yg butuh penindakan dengan cepat (bawa korban laka lantas). 2. melaksanakan pembiaran terhadap terjadinya kemacetan & pelanggaran lalulintas. 3. tidak melaksanakan tindakan pertama di TKP apabila menemukan kasus laka lantas / kejahatan lain yang terjadi di jalan. 4.
pada saat melakukan patroli dilarang melaksanakan razia kendaraan dengan dalih apapun kecuali atas perintah untuk menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri.
6.
5.
dilarang melakukan tindakan penilangan di dalam kendaraan.
6.
dilarang membuka pet & merokok dalam mobil.
7.
memberhentikan ranmor secara mendadak.
8.
dilarang memasang kaca film lebih dari 40 persen. persen.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1. Pengawasan a.
Analisa dan evaluasi hasil laporan. laporan .
b.
Mengecek pelaksanaan melalui alat komunikasi (Telepon / HT).
c.
Mengontrol langsung di route pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas yang sudah ditentukan.
d.
Survey secara langsung kepada masyarakat dalam route yang telah ditentukan dan menanyakan respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
29
2. Pengendalian a.
Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
b.
Langsung dan tidak langsung
c.
Dalam pelaksanaan kegiatan turjawali dilarang: 1.
Menyimpang dari route daerah yang telah ditentukan.
2.
Menerima segala bentuk imbalan dan atau pungli.
3.
Melepas atribut atau perlengkapan yang ada pada perorangan.
4.
Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan masyarakat, profesi dan kesatuan.
7.
PENUTUP 1. Ketentuan perubahan dan berlakunya Standard Operation Prosedur ini i ni ada pada Dit Lantas Polda Gorontalo yang pelaksanaan dan pembinaan / bimbingan teknis dilakukan oleh Kasubdit Bin Ops Ditlantas Polda Gorontalo. 2. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan prosedur Unit Turjawali yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya. 3. Buku Standard Operation Prosedur (SOP) berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Gorontalo 2016
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO WAKA u.b KASAT LANTAS TTD WAWAN ANID S. SH.SIK. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82051524
30
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM
NO. DOKUMEN SOP/LANTAS/RES-GTO/04
NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT:
DIBUAT OLEH KANIT REG IDENT
HALAMAN 30-46 2016
DIPERIKSA OLEH KASAT LANTAS
DISAHKAN OLEH KAPOLRES GORONTALO
TTD TTD SUPOMO IPDA NRP 77080010
1.
TTD WAWAN ANDI S. SH.SIK AKP NRP 82051524 82051524
HERRI RIO PRASETYO SIK.
AKBP NRP 70020380 70020380
Tujuan. Tujuan dibuatnya standar operasional prosedur pelayanan SIM ini agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi petugas untuk melaksanakan pelayanan publik secara professional serta meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri khususnya Polantas, serta guna persamaan persepsi petugas pelaksana pelayanan publik di SATPAS, yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
31
2.
3.
Dasar 2.1 Undang – Undang Nomor 2 tahun tahun 2002 tentang Indonesia;
Kepolisian Negara Republik
2.2
Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2.3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, pada pasal 216, dinyatakan bahwa pemberian surat ijin mengemudi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh unit pelaksana penerbitan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor Satuan Lalu Lintas Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut Pelaksana Penerbitan Surat Ijin Mengemudi SIM);
2.3
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2004 tentang tariff dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada POLRI;
2.4
Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.
2.5
Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 63 / KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
Pengertian Satpas adalah Satuan Penyelenggara administrasi surat ijin mengemudi (SIM) dan merupakan satu unit / seksi organisasi di bawah Kepolisian Resor (Polres) yang dibentuk berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek); 3.1
SATPAS memiliki tugas pokok sebagai berikut : a. menyelenggarakan bimbingan teknik latihan dalam pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Pengemudi (SIM); b. mengatur penyelenggaraan pengadaan, pendistribusian dan penyimpanan formulir blangko serta kelengkapan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Regident Pengemudi;
32
c.
menjamin bahwa sarana Regident pengemudi yang diterbitkan dipertanggung jawabkan, baik secara formal maupun material;
dapat
d. menerbitkan SIM beserta administrasinya bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang beriaku; e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang SIM; f.
melaksanakan uji ulang, pembatalan SIM dan administrasi, pencabutan SIM oleh Hakim serta sistem Rencana pelanggaran / Hukuman yang dijatuhkan kepada pemegang SIM;
g. menyelenggaraan administrasi dari hasil kegiatan penerbitan SIM; h. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat penelitian dan pengembangan dalam bidang SIM; i.
mengkoordinir pengawasan dan pengendalian kegiatan sekolah mengemudi;
j.
menunjang instansi samping yang terkait dalam penerbitan SIM;
k.
4.
menyelenggarakan hubungan lintas fungsional Polri, maupun lintas sektoral dengan instansi lain berkaitan dengan pelaksanaan registrasi mengemudi;
PELAKSANAAN 4.1
Waktu, metode, obyek dan subyek pelayanan. 1. Waktu pelayanan. Waktu pelayanan SIM dilaksanakan setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) kecuali hari libur nasional, yaitu jam 08.00 WIB s/d selesai; 2. Metode pelayanan. Metode pelayanan publik dilaksanakan secara tidak rumit, tidak berbelit - belit, efektif, efisien, dan transparan dalam hal prosedur, biaya dan waktu dengan tetap mengedepankan aspek akurasi dan keamanan;
33
3. Obyek Pelayanan. Obyek pelayanan Satpas adalah pemohon yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku baik permohonan SIM baru, perpanjangan, mutasi masuk, SIM rusak dan peningkatan golongan; 4. Subyek Pelayanan. Penerbitan SIM dilaksanakan oleh Unit pelaksana penerbitan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor Satuan Lalu Lintas Negara Republik Indonesia; 4.2
Pelayanan Satpas Mekanisme Pembuatan SIM pada Satpas Polres Limboto : 1.
Loket Bank;
2.
Permohonan Baru;
3.
Permohonan Perpanjangan;
4.
Permohonan Hilang;
5.
Permohonan Rusak;
6.
Permohonan Mutasi masuk;
7.
Prosedur : a.
Petugas loket BRI menerima beamin SIM dari pemohon sesuai dengan PNBP (Baru = SIM A : Rp. 120.000, Baru SIM B = Rp. 120.000,- Baru SIM C = Rp. 100.000,- Perpanjangan SIM A = Rp. 80.000,- Perpanjangan SIM B = Rp. 80.000,-Perpanjangan SIM C = Rp. 75.000);
b.
Petugas mencatat pada buku register beamin SIM dan mencatat identitas pemohon pada kwitansi pembayaran beamin SIM;
34
c.
8.
Petugas memberikan kwitansi pembayaran kepada pemohon warna kuning, warna merah untuk berkas dan warna hijau untuk arsip;
Loket Pendaftaran a.
b.
Identifikasi persyaratan pendaftaran permohonan SIM, meliputi : 1)
Permohonan SIM Baru;
2)
Permohonan SIM Perpanjangan;
3)
Permohonan SIM Hilang;
4)
Permohonan SIM Rusak;
5)
Permohonan surat rekomendasi peningkatan Gol SIM;
6)
Permohonan mutasi masuk;
7)
Permohonan surat rekomendasi mutasi keluar;
Tanggung jawab petugas pendaftaran terdiri dari : 1)
Mengecek kelengkapan persyaratan administrasi;
2)
Memilah berkas sesuai dengan permohonan;
3)
Mengembalikan berkas ke pemohon apabila tidak lengkap untuk dilengkapi;
4)
Mencatat dan memberi nomor registerasi;
5)
Memberikan nomor antrian;
6)
Menyerahkan berkas pemohon ke loket entri data;
7)
Mengarahkan selanjutnya;
pemohon
untuk
duduk
menunggu
panggilan
35
8)
Melakukan panggilan kepada pemohon SIM yang akan melaksanakan Ujian Teori baik pemohon SIM baru ataupun pemohon SIM perpanjangan yang masa berlakunya sudah habis;
9)
Menyerahkan berkas ke loket uji teori;
10)
Menyerahkan surat pengantar berkas mutasi / peningkatan golongan SIM;
Prosedur : Petugas loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas administrasi dari pemohon berupa : a.
b.
Permohonan baru : 1)
Formulir permohonan;
2)
Fotocopy KTP ( usia 17 tahun ke atas);
3)
Fotocopy Surat keterangan dari kelurahan bagi yang belum mempunyai KTP;
4)
Fotocopy paspor dan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) bagi orang asing (bisa ditambah kartu tanda lapor diri);
5)
Fotocopy Surat keterangan tentang ganti nama atau ketetapan ganti kewarga negaraan bagi yang diperlukan;
6)
Surat keterangan sehat dari dokter;
Permohonan perpanjangan : 1)
Formulir permohonan;
2)
Fotocopy KTP / Jati diri;
3)
Asli SIM lama;
36
c.
d.
4)
Surat keterangan sehat dari dokter;
5)
Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 tahun, harus mengikuti ujian teori dan praktek;
Peningkatan golongan 1)
Formulir permohonan;
2)
Fotocopy KTP / Jati diri;
3)
Fotocopy paspor dan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) bagi orang asing (bisa ditambah kartu tanda lapor diri);
4)
Fotocopy Surat keterangan tentang ganti nama atau ketetapan ganti kewarganegaraan bagi yang diperlukan;
5)
Surat keterangan sehat dari dokter;
6)
Sertifikat klipeng (klinik pengemudi) untuk Sim A Umum dan Sim B;
Permohonan SIM Hilang / Rusak. 1)
Formulir permohonan;
2)
Surat keterangan hilang dari kepolisian setempat / SIM yang dimiliki (SIM rusak);
3)
Fotocopy KTP / Jati diri;
4)
Mutasi masuk;
5)
Formulir permohonan;
6)
Surat rekomendasi dari SATPAS yang menerbitkan SIM;
7)
Foto copy KTP domisili yg baru;
37
e.
9.
Mutasi Keluar. 1)
Fotocopy KTP domisili yang baru;
2)
SIM asli / fotocopy;
3)
Petugas loket pendaftaran mencatat dan memberi nomor registerasi berkas pemohon SIM;
4)
Petugas loket pendaftaran menyerahkan dan menerima kembali berkas setelah dientri oleh petugas entri data;
5)
Petugas loket pendaftaran melakukan panggilan kepada pemohon SIM yang akan melaksanakan ujian teori;
6)
Petugas loket pendaftaran memanggil dan menyerahkan berkas surat pengantar bagi pemohon SIM yang mutasi atau meningkatkan golongan SIM nya;
Loket Entri Data a. Tanggung jawab petugas loket entri data adalah : 1) Menerima berkas pemohon dari loket pendaftaran; 2) Mengentri data-data pemohon SIM baru, perpanjangan dan mutasi; 3) Memilah berkas pemohon setelah dientri, berkas perpanjangan dan mutasi diserahkan ke loket produksi untuk panggilan foto, berkas baru dan perpanjangan kadaluarsa diserahkan ke loket pendaftaran untuk dilakukan panggilan pelaksanaan ujian teori; 4) Menyiapkan surat pengantar berkas pemohon mutasi dan peningkatan golongan SIM; b. Prosedur : 1) Petugas loket entri data menerima berkas pemohon dari loket pendaftaran dan selanjutnya dientrikan datanya ke dalam komputer;
38
2) Setelah berkas dientri petugas loket entri data memilah berkas pemohon, berkas perpanjangan dan mutasi diserahkan ke loket produksi untuk panggilan foto, berkas baru dan perpanjangan kadaluarsa diserahkan ke loket pendaftaran untuk dilakukan panggilan pelaksanaan ujian teori; 3) Berkas surat pengantar mutasi atau pengingkatan golongan SIM yang telah disiapkan diserahkan ke loket pendaftaran untuk diserahkan kepada pemohon; 4) Loket Ujian Teori; c. Ujian teori SIM, meliputi : 1) Permohon SIM baru; 2) Permohonan perpanjangan SIM yang habis masa berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun; d. Tanggung jawab petugas ujian teori terdiri dari : 1) Petugas memasukan data pemohon SIM yang akan melaksanakan ujian teori ke dalam buku registerasi; 2) Petugas memberikan arahan kepada peserta ujian mengenai sistem ujian; 3) Petugas mengawasi dan menilai pelaksanaan ujian teori; 4) Petugas mengumumkan hasil ujian teori; e. Prosedur : 1) Petugas penguji teori menerima berkas dari petugas loket pendaftaran; 2) Petugas penguji teori memasukkan data peserta ujian ke dalam buku register;
39
3) Petugas penguji teori menyiapkan lembar soal ujian teori; 4) Petugas penguji teori memberikan arahan kepada pemohon SIM tentang system ujian yang akan dilaksanakan; 5) Petugas peguji teori melakukan pengawasan pelaksanaan ujian teori; 6) Petugas penguji teori mengoreksi hasil ujian dan mengumumkan hasil kelulusan yang disaksikan oieh peserta ujian secara transparan; 7) Petugas penguji teori mengarahkan peserta ujian yang telah lulus untuk menuju loket uji praktek dengan membawa tanda bukti lulus; 8) Petugas penguji teori mengarahkan peserta ujian yang tidak lulus ujian teori untuk mengikuti ujian teori ulang, dengan waktu yang telah ditentukan; 9) Petugas penguji teori mengarahkan peserta ujian yang tidak lulus ujian teori 3 (tiga) kali berturut-turut, untuk mengikuti pelatihan pengetahuan pemohon SIM (dilakukan oleh POLRI bersama Akademisi); f.
Loket Ujian Praktek. 1) Ujian praktek SIM, meliputi : a) Permohon SIM baru; b) Pemohon SIM perpanjangan yang kadaluarsa; 2) Tanggung jawab petugas ujian praktek terdiri dari : a)
Petugas penguji praktek memasukan data peserta ujian praktek ke dalam buku register;
b)
Petugas penguji praktek menyerahkan lembar ujian praktek kepada peserta ujian untuk diisi;
c)
Petugas penguji praktek mengarahkan peserta ujian mengenai sistem ujian;
40
d)
Petugas penguji praktek mengawasi dan menilai pelaksanaan ujian praktek;
e)
Petugas penguji praktek mengumumkan hasil ujian praktek;
3) Prosedur :
10.
a)
Petugas penguji praktek mencatat berkas dari pemohon SIM yang telah lulus ujian teori pada buku register ujian praktek;
b)
Petugas penguji praktek memberikan blanko ujian praktek pada peserta ujian untuk diisi identitas pemohon sesuai dengan permohonan;
c)
Petugas penguji praktek memberikan arahan pelaksanaan ujian praktek pada peserta ujian;
d)
Petugas penguji praktek melakukan pengawasan dan penilaian ujian praktek;
e)
Petugas penguji praktek mengumumkan hasil ujian praktek yang disaksikan langsung oleh pemohon SIM;
f)
Petugas penguji praktek mengarahkan peserta ujian praktek yang telah lulus ujian praktek untuk menunggu panggilan foto dari loket produksi;
g)
Petugas penguji praktek mengarahkan peserta ujian praktek yang tidak lulus ujian praktek untuk mengulang ujian pada waktu yang telah ditentukan;
Loket Produksi SIM. a. Meliputi : 1)
Pemohon SIM yang lulus ujian teori dan ujian praktek;
2)
Pemohon SIM perpanjangan;
dan
contoh
41
3) b.
c.
Pemohon SIM mutasi;
Tanggung jawab. 1)
Petugas melakukan panggilan kepada pemohon SIM yang akan melaksanakan foto;
2)
Petugas melakukan pencatatan di buku register foto pemohon SIM yang akan melaksanakan foto;
3)
Petugas melakukan pengambilan gambar pemohon SIM;
4)
Petugas mencetak SIM;
5)
Petugas menyerahkan SIM kepada pemohon SIM;
6)
Petugas menyerahkan berkas pemohon SIM yang telah difoto ke gudang arsip dan dokumentasi;
Prosedur. 1)
Petugas memanggil pemohon SIM untuk melaksanakan foto dan sebelumnya mengarahkan untuk mengisi buku registerasi foto terlebih dulu;
2)
Petugas membacakan data - data pemohon SIM sebelum pengambilan gambar dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki datanya bila terdapat kekeliruan/ salah entri data; Petugas melakukan pengambilan gambar pemohon SIM dengan posisi yang telah ditentukan;
3)
4)
Petugas mencetak SIM pemohon setelah pengambilan gambar;
5)
Petugas memanggil dan kepada pemohon SIM;
6)
Selesai produksi SIM, berkas pemohon diserahkan ke bagian gudang arsip dan dokumen;
menyerahkan SIM yang telah tercetak
42
7) 11.
Gudang Arsip dan Dokumen;
Pelayanan pada gudang arsip, meliputi : a. Ruang penyimpanan arsip dan dokumentasi. b. Rak-rak arsip : 1) Arsip berkas permohonan SIM baru; 2) Arsip berkas permohonan SIM perpanjangan; 3) Arsip berkas Permohonan mutasi masuk; 4) Arsip berkas pengantar peningkatan golongan SIM; 5) Arsip berkas pengantar mutasi keluar;
12.
Durasi Pelayanan. a. Permohonan Baru : 1) Loket
: 5 Menit
2) Loket Entri Data
: 5 Menit
3) Loket ujian teori
: 30 Menit
4) Loket ujian praktek
: 10 Menit
5) Loket Produksi
: 15 Menit
b. Perpanjangan / hilang / rusak : 1) Loket Pendaftaran
: 5 Menit
2) Loket Entri Data
: 5 Menit
43
3) Loket Produksi
:15 Menit
c. Mutasi SIM keluar : 1) Loket Pendaftaran 2) Minops 13.
: 5 Menit : 10 Menit
Penggunaan Golongan SIM (pasal 80 undang – undang Nomor 22 tahun 2009 ): a. Golongan SIM A : Untuk Ranmor dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 Kg; b. Golongan SIM BI : Untuk Ranmor dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 Kg; c. Golongan SIM BII : Untuk Ranmor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg; d. Golongan SIM C : Untuk mengemudikan sepeda motor; e. Golongan SIM D : Untuk Ranmor khusus bagi pengendara cacat;
14.
Persyaratan umum dalam permohonan SIM ( pasal 81 undang – undang Nomor 22 tahun 2009 ) : a. Permohonan tertulis; b.
Tidak buta aksara / bisa baca tulis;
c.
Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor;
d.
Batas usia : 1)
17 (tujuh belas tahun) untuk SIM Golongan A, C, dan D;
2)
20 (dua puluh tahun) untuk SIM Golongan B I;
3)
21 (dua puluh satu tahun) untuk SIM Golongan B II;
44
15.
16.
e.
Syarat administratif;
f.
Sehat jasmani dan rohani;
g.
Lulus uji teori dan praktek;
h.
SIM dilengkapi dengan hasil uji simulator;
Kriteria peningkatan SIM (pasal 83 undang – undang Nomor 22 tahun 2009); a.
SIM A, telah 12 (dua belas) bulan untuk SIM BI / A Umum;
b.
SIM BI / A Umum, telah 12 (dua belas) bulan untuk SIM BII / SIM BI Umum;
c.
SIM BII / BI Umum telah 12 (dua belas) bulan untuk SIM BII Umum;
Biaya Pelayanan. Penerbitan SIM oleh POLRI dipungut biaya melalui Petugas BRI, besarnya biaya untuk penerbitan SIM sejak diberlakukannya PP No. 50 tahun 2010 tentang jenis tarif PNBP yang berlaku di POLRI dan dijabarkan melalui Surat Keputasan Kapolri No. Pol. : Skep /1008 / XII / 2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Petunjuk Administrasi pengelolaan PNBP dilingkungan POLRI biaya penerbitan / pembuatan SIM : a.
b.
c.
Pembuatan SIM baru : 1) SIM A : Rp. 120.000,2) SIM B : Rp. 120.000,3) SIM C : Rp. 100.000,Perpanjangan SIM : 1) SIM A : Rp. 80.000,2) SIM B : Rp. 80.000,3) SIM C : Rp. 75.000,Pemeriksaan dokter bisa dilakukan oleh Dokter Polri atau Dokter Umum.
45
5.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1. Pengawasan a. Analisa dan evaluasi hasil laporan. laporan . b. Mengontrol langsung. 2. Pengendalian a. Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas. b. Langsung dan tidak langsung c. Dalam pelaksanaan penerbitan sim dilarang: 1. Menyimpang dari Pelaksanaan tugas pokok 2. Menerima segala bentuk imbalan dan atau pungli. 3. Melepas atribut atau perlengkapan yang ada pada perorangan. 4. Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan masyarakat, profesi dan kesatuan.
46
6.
PENUTUP a.
Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan SIM SATPAS Polres Limboto dibuat dengan tujuan dapat dipergunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan SIM secara lebih profesional, proporsional, transparan dan akuntabel sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
b.
Hal-hal yang belum diatur dalam “Standar Operasional Prosedur” ini akan ditentukan kemudian.
c.
SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal
: Gororntalo : 2016
KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO WAKAPOLRES U.b KASATLANTAS
TTD WAWAN ANDI S. SH. SIK. AJUN KOMISARIS KOMISARIS POLISI POLISI NRP 82051524
