SPO mengatur tentang pemberian limpah wewenang kepada petugas yang dianggap mampu untuk melaksanakan tindakan bagi pemberi wewenang 1.
Pemberian atau penyusunan surat limpah wewenang dari dokter umum atau dokter gigi kepada perawat atau bidan
2.
Pelimpahan wewenang dilakukan jika petugas yang sesuai kompetensi tidak ada atau membutuhkan petugas tambahan untuk menjamin kelancaran pelayanan
3.
Petugas yang mendapatkan delegasi wewenang hanya boleh melakukan tindakan sesuai dengan kompetensi yang diberikan
4.
Surat pendelegasian wewenang diketahui oleh pemberi wewenang maupun penerima wewenang dengan menandatanganinya dan diketahui oleh Kepala UPTD Kesehatan Luwuk
2. Tujuan
Agar pelayanan di UPTD Kesehatan Luwuk berjalan dengan lancar bila petugas kesehatan yang berwenang tidak ada maka dilakukan pendelegasian wewenang oleh pemberi wewenang sesuai kompetensi dan kemampuan dari penerima wewenang
3. Kebijakan
Surat Keputusan Kepala UPTD Kesehatan Luwuk Nomor 800/UPTD/KesLwk/SK/032/VII/2016
4. Referensi
5. Prosedur
-
Permenkes no 46 tahun tahun 2015 tentang akreditasi Puskesmas
-
Permenkes no 514 tahun 2015 tentang panduan praktik klinik dokter di FKTP 1. Kepala
UPTD
Kesehatan
Luwuk
mengidentifikasi
kebutuhan
untuk
pendelegasian wewenang dokter umum atau dokter gigi 2. Kepala UPTD Kesehatan Luwuk Luwuk menetapkan kriteria perawat atau bidan yang yang akan di berikan pendelegasian wewenang. 3. Kepala UPTD Kesehatan Luwuk menganalisa kompetensi perawat perawat dan bidan yang akan diberi pendelegasian wewenang
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
4. Kepala UPTD Kesehatan Luwuk memberitahukan kepada dokter umum atau dokter gigi perawat atau bidan yang akan diberi pendelegasian wewenang 5. Dokter umum atau dokter gigi meminta persetujuan perawat atau bidan yang akan diberi pendelegasian wewenang 6. Dokter umum atau dokter gigi membuat surat pendelegasian wewenang 7. Dokter umum atau dokter gigi (pemberi wewenang) dan perawat atau bidan (penerima wewenang) menandatangani surat pendelegasian wewenang dengan diketahui oleh Kepala Puskesmas 7. Unit terkait
1. Poli Umum 2. Poli Lansia 3. Poli Balita 4. Poli KIA KB 5. Poli Gigi
8. Dokumen
Surat Pendelegasian Wewenang
terkait
Rekaman Historis Perubahan No
Isi Perubahan
Tgl. Mulai Diberlakukan
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
