KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) SAT INTELKAM POLRES GORONTALO
BAB I PENDAHULUAN 1.
Umum a.
Polri sebagai alatdan penegak hukum dan penyelenggara dalam hukum negeri yang memiliki tugas fungsi memelihara keamanan,keamanan menegakkan serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana rumusan tugas pokok Polri sesuai dengan Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dituntut untuk mampu mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman Kamtibmas.
b.
Intelijen merupakan bagian yang sangat menentukan bagi keberhasilan tugas-tugas Kepolisian, sebab organ Intelijen berfungsi menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan satuannya untuk ”early warning” dan ”early detection”. Kondisi ini akan bisa terwujud apabila organisasi Intelijen cukup solid, sistem serta metodenya berkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapi dan yang lebih penting adalah bahwa pelaksana-pelaksana tugas Intelijen mempunyai kemampuan yang dibutuhkan.
c.
Fungsi Intelijen di tingkat kewilayahan/Polres adalah Sat Intelkam yang bertugas menyelenggarakan/membina fungsi Intelijen bidang keamanan serta pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.
d.
Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, diperlukan tata kelola kinerja yang baik, sehingga tercipta ketertiban penyelenggaraan operasional dan admistrasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan operasional Satuan Intelkam Polres Gorontalo, maka diperlukan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
e.
Perwujudan transparansi dan standarisasi pelayanan dapat dilakukan antara lain melalui penyusunan strandar pelayanan, untuk menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan maka diperlukan rangkaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman yang menunjukan apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang melakukan dan berapa lama harus diselesaikan.
f.
Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) ini sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Satuan Intelkam Polres Gorontalo. /2. Dasar . . . . . . . . .
- 2 2.
Dasar a. b.
c. d. e.
f. g. h. i.
Organisasi Tata No. KerjaPol. Baintelkam Keputusan dan Kapolri : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) lampiran “A” Polda Umum, “B” Polda Metro Jaya dan “C” Polres. Keputusan Kapolri Nomor : KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Undang –Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31
n.
Tahun 1994 tentang Pengawasan Tindakan Peraturan Pemerintah RI No. 50 Orang Tahun Asing 2010 dan tentang Jenis Keimigrasian. dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/816/IX/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri. Naskah Sementara Peraturan Kapolri Nomor 544 Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengamanan Orang Asing. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : JUKLAP/ 02 /XII/1995 tanggal 29 Desember
o. p. q.
1995 dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. Grandtentang StrategiPerizinan Polri 2005-2025. Renstra Polri tahun 2010-2014. Reformasi Birokrasi Polri.
j. k.
l.
m.
3.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Keputusan Presiden RI No. 97 tahun 2001 tanggal 2 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI No. 54 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Satuan-satuan Organisasi Kepolisian Negara RI Kepetusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 perihal
Maksud dan Tujuan a.
Maksud Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Intelkam Polres Gorontalo ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh Pejabat / Anggota di lingkungan Sat Intelkam Polres Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya.
b.
Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Intelkam Polres Gorontalo dapat digunakan sebagai pedoman langkah-langkah dan prosedur bagi setiap personil Sat Intelkam Polres Gorontalo dalam melaksanan tugas pokok dan fungsinya.
4.
Ruang Lingkup Ruang lingkup Standar Operasional Prosedure (SOP) Sat Intelkam Polres Gorontalo merupakan uraian pokok-pokok tugas dan fungsi yang ada pada Sat Intelkam Polres Gorontalo baik operasional maupun administrasi /5. Tata Urut . . . . . . . .
- 3 5.
Tata Urut BAB I PENDAHULUAN 1. Umum 2. Dasar 3. Maksud dan Tujuan 4. Ruang Lingkup 5.
Tata Urut
BAB II TUGAS DAN FUNGSI 6. Satuan Intelkam 7. Ur Bin Ops Sat Intelkam 8. Ur Mintu Sat Intelkam 9. Unit I Sat Intelkam (Bidang Sosial Politik) 10. Unit II Sat Intelkam (Bidang Sosial Ekonomi) 11. Unit III Sat Intelkam (Bidang Sosial Budaya) 12. Unit IV Sat Intelkam (Bidang Wasendak) 13. Unit V Sat Intelkam (Bidang Was OA) 14. Unit VI Sat Intelkam (Bidang Keamanan) 15. Subnit Intelkam 16.
Banit Intelkam
BAB III TATACARA PELAYANAN INTELKAM 17. 18. 19. 20.
Surat Izin Kegiatan Masyarakat Administrasi Orang Asing Ketentuan Tambahan Realisasi Peningkatan Pelayanan
BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB V PENUTUP
BAB II TUGAS DAN FUNGSI 6.
Satuan Intelkam a. b.
c.
d. e.
Satuan Intelkam Polres Gorontalo selaku unsur pembantu Pimpinan dan unsur pelaksanan utama Polres yang berada dibawah Kapolres Gorontalo. Satuan Intelkam Polres Gorontalo menyelenggarakan dan membina bidang keamanan, termasuk perkiraan Intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin / rekomendasi, surat keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat yang membutuhkan serta Gorontalo melakukandipimpin pengamanan pengawasan pelaksanaannya. Sat Intelkam Polres oleh Kepala Satuandan Intelkam yang disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres Gorontalo dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres Gorontalo Kasat Intelkam Polres Gorontalo dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Intelkam disingkat Wakasat Intelkam. Tugas pokok Kasat Intelkam, meliputi : 1)
Menetapkan rencana dan kegiatan Sat Intelkam serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya, guna menjamin tercapainya sasaran. / 2) Menentukan . . . . . . .
- 4 2)
3)
4) 5) 6)
7.
Menentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rangka memimpin Staf Intelkam serta mengarahkan fungsi tehnis, guna menjamin terselenggaranya fungsi secara menyeluruh. Memelihara disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum serta meningkatkan kemampuan personil dan materiil, guna mempertinggi kemampuan berorganisasi. Mengadakan koordinasi dan supervisi staf terhadap segala kegiatan bidang pembinaan dilingkungannya. Menyelenggarakan administrasi berpedoman pada administrasi Intelijen. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kapolres.
Ur Bin Ops (Urusan Pembinaan Operasi) a. b.
Urusan Pembinaan Operasional Sat Intelkam selaku unsur pembantu Pimpinan / pelaksana Staf Intelkam dibawah Kasat Intelkam. Urusan Pembinaan Operasi Sat Intelkam selaku unsur pelaksana staf dan operasional Intelijen membantu Kasat Intelkam dalam rangka mendukung administrasi operasional Intelkam serta mencatat, mengolah dan menyajikan data
c.
informasi/bahan keterangan bentuk Intelijen yang bersifat periodik dan insidentil kepadadalam Pimpinan sertaprodukproduk menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi Intelijen. Urusan Pembinaan Operasional dipimpin oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasi, disingkat Kaur Bin Ops yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Bamin dan Banum. Tugas pokok Kaur Bin Ops, meliputi :
d.
1)
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) e.
Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan tugas Intelkam serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk pelaksanaan operasi khusus fungsi Intelkam. Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi operasional Intelkam. Menyelenggarakan administrasi operasional Intelkam. Mengumpulkan, mencatat, mengolah dan menyajikan data informasi / bahan keterangan yang berhubungan dengan Kamtibmas. Menyusun, merumuskan dan menyampaikan produk-produk Intelijen yang bersifat periodik dan insidentil yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Menyelenggarakan dokumentasi Intelijen. Mengadakan koordinasi dibidang kegiatan produk dan dokumentasi baik dilingkungan Sat Intelkam maupun dengan fungsi tehnis Kepolisian lainnya. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kasat Intelkam.
Tugas pokok Bamin dan Banum, meliputi : Bamin unsur pembantu Pimpinan pelaksana Staf pada Sat Intelkam yang berada selaku dibawah Kaur Bin Ops dalam dan rangka mendukung administrasi Intelijen khususnya tentang pengendalian kegiatan administrasi, dengan tugas pokok, meliputi : 1). 2).
Registrasi buku-buku administrasi Intelijen. Mencatat, mengolah dan menyajikan data.
Banum selaku unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana Staf pada Sat Intelkam yang berada dibawah Kaur Bin Ops dalam rangka mendukung administrasi Intelijen dengan tugas pokok meliputi mengumpulkan, mencatat, menyusun, menyimpan, memelihara dan memusnahkan data. /8. Urmintu . . . . . . . .
- 5 8.
Ur Mintu (Urusan Administrasi dan Ketatausahaan) a. b.
Urusan Administrasi dan Tata Usaha Sat Intelkam selaku unsur pembantu Pimpinan / Pelaksana Staf Intelkam dibawah Kasat Intelkam. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Sat Intelkam selaku unsur pelaksana staf membantu Kasat Intelkam dalam rangka mendukung administrasi Intelijen dan ketatatausahaan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasan
c.
kegiatan ijin / rekomendasi surat serta keterangan termasuk masyarakat pengawasanmelalui orang pemberian asing, senjata api / bahan dan peledak Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Ur Mintu dipimpin oleh Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur Mintu yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Bamin dan Banum. Tugas pokok Kaur Mintu, meliputi :
d.
1) 2)
3) 4)
e.
Menyelenggarakan administrasi personil, kearsipan / dokumentasi Intelijen dan administrasi umum lainnya. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasan kegiatan masyarakat melalui pemberian ijin / rekomendasi dan surat keterangan termasuk pengawasan orang asing, senjata api / bahan peledak / senapan (SKCK). angin kaliber 4,5 mm serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian Mengadakan koordinasi dibidang kegiatan administrasi dan ketatausahaan baik di lingkungan Sat Intelkam maupun dengan fungsi tehnis Kepolisian lainnya. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kasat Intelkam.
Tugas pokok Bamin dan Banum, meliputi : Bamin selaku unsur pelaksana pelayanan administrasi pada Sat Intelkam yang berada dibawah Kaur Mintu Sat Intelkam dengan tugas pokok meliputi
: 1)
Melakukan proses penertiban ijin / surat keterangan / rekomendasikegiatan masyarakat.
2) 3)
Melakukan penerbitan SKCK. pengamanan dan pengawasan Orang Melakukan proses proses administrasi Asing/proses penerbitan STM. Melakukan proses administrasi pengamanan dan pengawasan senjata api dan bahan peledak.
4)
9.
Unit I Sat Intelkam (Bidang Sosial Politik) a. b.
c.
d.
Unit I Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yang berada dibawah Kasat Intelkam. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu Kasat Intelkam dalam rangka mendukung operasional Intelkam khususnya dibidang Sosial Politik dan tugas-tugas pokok Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan). Unit I Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit). Tugas pokok Kanit I Sat Intelkam, meliputi : 1) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnya mengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnya bidang Sosial Politik. 2) Menyelenggarakan komunikasi baik dengan anggota maupun dengan Pimpinan (Kasat Intelkam). /3). Mengkoordinasikan . . . . . . .
- 6 3) 4)
5) 6) 7) 8) 9)
10.
Mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan penyusunan, penjabaran tugas untuk menjamin tercapainya sasaran. Memimpin, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Unit Opsnal dalam rangka operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran tugasnya. Memimpin Unit melaksanakan pemberian beck up operasional Polres dan Jajarannya berdasarkan perintah Pimpinan. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Instansi didalam dan diluar Polres dalam pelaksanaan tugas Unit Opsnal Sat Intelkam sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan. Melaksanakan brifing dan debrifing terhadap Anggota Unit. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Intelkam.
Unit II Sat Intelkam (Bidang Sosial Ekonomi) a. b.
c.
d.
Unit II Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yang berada dibawah Kasat Intelkam. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu Kasat Intelkam rangka mendukung Intelkam khususnya dibidang Sosial Ekonomi dalam dan tugas-tugas pokok operasional Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan). Unit II Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit). Tugas pokok Kanit II Sat Intelkam, meliputi : 1)
2) 3) 4)
5) 6)
7) 8) 9)
Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnya mengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnya bidang Sosial Ekonomi. Menyelenggarakan komunikasi baik dengan anggota maupun dengan Pimpinan (Kasat Intelkam). Mengkoordinasikan, membimbing mengarahkan penyusunan, penjabaran tugas untuk menjamin tercapainya dan sasaran. Memimpin, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Unit Opsnal dalam rangka operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran tugasnya. Memimpin Unit melaksanakan pemberian beck up operasional Polres dan Jajarannya berdasarkan perintah Pimpinan. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Instansi didalam dan diluar Polres dalam pelaksanaan tugas Unit Opsnal Sat Intelkam sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan. Melaksanakan brifing dan debrifing terhadap Anggota Unit. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Intelkam.
11.
Unit III Sat Intelkam (Bidang Sosial Budaya) a. b.
Unit III Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yang berada dibawah Kasat Intelkam. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu Kasat Intelkam dalam rangka mendukung operasional Intelkam khususnya dibidang Sosial Budaya dan tugas-tugas pokok Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan). /c. Unit III . . . . . . . .
- 7 c.
d.
Unit III Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit). Tugas pokok Kanit III Sat Intelkam, meliputi : 1)
2) 3) 4)
5) 6)
7) 8) 9)
12.
Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnya mengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnya bidang Sosial Budaya. Menyelenggarakan komunikasi baik dengan anggota maupun dengan Pimpinan (Kasat Intelkam). Mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan penyusunan, penjabaran tugas untuk menjamin tercapainya sasaran. Memimpin, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Unit Opsnal dalam rangka operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran tugasnya. Memimpin Unit melaksanakan pemberian beck up operasional Polres dan Jajarannya berdasarkan perintah Pimpinan. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Instansi didalam dan diluar Polres dalam pelaksanaan tugas Unit Opsnal Sat Intelkam sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan. Melaksanakan brifing dan debrifing terhadap Anggota Unit. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Intelkam.
Unit IV Sat Intelkam (Bidang Keamanan) a. b.
c. d.
Unit IV Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yang berada dibawah Kasat Intelkam. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu Kasat Intelkam dalam rangka mendukung operasional Intelkam khususnya dibidang Keamanan dan tugas-tugas pokok Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan). Unit IV Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit). Tugas pokok Kanit IV Sat Intelkam, meliputi : 1)
2) 3) 4)
5) 6)
7) 8) 9)
Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnya mengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnya bidang Keamanan. Menyelenggarakan komunikasi baik dengan anggota maupun dengan Pimpinan (Kasat Intelkam). Mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan penyusunan, penjabaran tugas untuk menjamin tercapainya sasaran. Memimpin, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Unit Opsnal dalam rangka operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran tugasnya. Memimpin Unit melaksanakan pemberian beck up operasional Polres dan Jajarannya berdasarkan perintah Pimpinan. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Instansi didalam dan diluar Polres dalam pelaksanaan tugas Unit Opsnal Sat Intelkam sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan. Melaksanakan brifing dan debrifing terhadap Anggota Unit. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Intelkam. /13. Unit V . . . . . . . . .
- 8 13.
Unit V Sat Intelkam (Bidang Pengawasan Orang Asing) a. b.
c. d.
Unit V Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yang berada dibawah Kasat Intelkam. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu Kasat Intelkam dalam rangka mendukung operasional Intelkam khususnya dibidang Pengawasan Orang Asing (POA) dan tugas-tugas pokok Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan). Unit V Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit). Tugas pokok Kanit V Sat Intelkam, meliputi : 1)
2) 3) 4)
5) 6)
7) 8) 9)
14.
Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnya mengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnya bidang Pengawasan Orang Asing. Menyelenggarakan komunikasi baik dengan anggota maupun dengan Pimpinan (Kasat Intelkam). Mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan penyusunan, penjabaran tugas untuk menjamin tercapainya sasaran. Memimpin, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Unit Opsnal dalam rangka operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran tugasnya. Memimpin Unit melaksanakan pemberian beck up operasional Polres dan Jajarannya berdasarkan perintah Pimpinan. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Instansi didalam dan diluar Polres dalam pelaksanaan tugas Unit Opsnal Sat Intelkam sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan. Melaksanakan brifing dan debrifing terhadap Anggota Unit. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Intelkam.
Unit IVI Sat Intelkam (Bidang Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak) a. Unit VI Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yang berada dibawah Kasat Intelkam. b. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu Kasat Intelkam dalam rangka mendukung operasional Intelkam khususnya dibidang Pengawasan Bahan Peledak (Wasendak) dan tugas-tugas pokok Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan). c. Unit IV Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit). d. Tugas pokok Kanit IV Sat Intelkam, meliputi : 1)
2) 3) 4)
5)
Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnya mengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnya bidang Pengawasan Bahan Peledak. Menyelenggarakan komunikasi baik dengan anggota maupun dengan Pimpinan (Kasat Intelkam). Mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan penyusunan, penjabaran tugas untuk menjamin tercapainya sasaran. Memimpin, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Unit Opsnal dalam rangka operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran tugasnya. Memimpin Unit melaksanakan pemberian beck up operasional Polres dan Jajarannya berdasarkan perintah Pimpinan. /6). Mengadakan . . . . . . . .
- 9 6)
7) 8) 9)
15.
Sub Unit Intelkam a. Sub Unit Intelkam adalah Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan Operasional Intelijen yang berada dibawah Kanit Intelkam bertugas mendukung operasional Intelkam dibidang IPOLEKSOSBUDKAM, Wasendak dan Pengawasan Orang Asing serta tugas-tugas pokok Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan serta pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen). b. Sub Unit Intelkam dipimpinan oleh Kasubnit yang bertanggungjawab kepada Kanit Intelkam, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 6 (enam) Bintara Unit c. Tugas Pokok Kasubnit Intelkam meliputi : 1)
2) 3) 4)
5) 6) 7) 8)
16.
Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Instansi didalam dan diluar Polres dalam pelaksanaan tugas Unit Opsnal Sat Intelkam sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan. Melaksanakan brifing dan debrifing terhadap Anggota Unit. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Intelkam.
Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kanit Intelkam khususnya mengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya bidang IPOLEKSOSBUDKAM, PengawasanOrang Asing dan Wasenndak. Menyelenggarakan komunikasi baik dengan anggota maupun dengan Pimpinan (Kanit Intelkam). Mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan penyusunan, penjabaran tugas untuk menjamin tercapainya sasaran. Memimpin, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Sub Unit Opsnal dalam rangka operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran tugasnya. Memimpin Sub Unit melaksanakan pemberian beck up operasional Polres dan Jajarannya berdasarkan perintah Pimpinan. Melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan. Melaksanakan brifing dan debrifing terhadap Anggota Sub Unit. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kanit Intelkam.
Banit Intelkam Banit Intelkam selaku Agen Pelaksanan dan Agen Pembantu Operasional Intelijen bertanggung jawab kepada Kanit / Kasubnit Intelkam, dengan tugas pokok : a. b. c. d. e. f. g. h.
Mengajukan saran-saran kepada Kanit / Kasubnit dalam melaksanakan penalaran UUK/TO dari Pimpinan. Membuat/menyusun penjabaran tugas sesuai dengan tugas yang dibebankan Ka Unit. Melaksanakan kegiatan fungsi tehnis Intelkam Polri, khususnya fungsi penyelidikan untuk pulbaket yang dibutuhkan. Melaksanakan perintah/instruksi Kanit / Kasubnit yang berkaitan dengan penugasan. Melakukan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi dengan anggota-anggota lainnya maupun Kanit/Kasubnit dalam rangka Melaksanakan pengamanan materiil,penugasan. kegiatan maupun Baket serta membuat Laporan Kegiatan Harian dan Laporan Informasi. Melaksanakan tugas Siaga Intelkam. Menyelenggarakan kegiatan administrasi Intelijen meliputi : 1) Pencatatan Buku Harian Informasi (BHI) 2) Pembuatan Laporan Informasi 3) Pembuatan Laporan Intelijen 4) Pembuatan Telaahan Harian Intelijen 5) Pelaporan Intelijen Aktual 6) Dokumentasi Laporan dengan melampirkan photo, audio video dan rekaman. / BAB III . . . . . . . . . .
- 10 BAB III TATA CARA PELAYANAN
17.
Surat Izin Kegiatan Masyarakat : a.
Penggolongan Perizinan digolongkan menjadi : 1)
c)
Masyarakat
dapat
Pesta berupa pekan raya, festival, bazar dan lain sejenisnya. Keramaian berupa pasar malam, pameran, pekan raya, festival, bazar, pertunjukan ketangkasan / atraksi dan lain sejenisnya. Pawai berupa pawai alegoris, karnaval, pertunjukan ketangkasan atau atraksi dan lain sejenisnya
Rapat. Sidang. Musyarawah. Muktamar. Kongres. Sarasehan. Temu kader. dan lain sejenisnya.
Pertemuan yang tidak memerlukan Izin atau Pemberitahuan. a)
Pesta berupa pesta ulang tahun, pertunangan, perkawinan, khitanan, syukuran, arisan dan bentuk lain sejenisnya.
b)
Peringatan hari nasional berupa upacara, kenduri, pentas seni, panjat pinang danbesar bentuk lain sejenisnya. Pertemuan politik berupa rapat, sarasehan, musyawarah, diskusi dan bentuk lain sejenisnya
c)
b.
Kegiatan
Pertemuan yang memerlukan Pemberitahuan, antara lain : a) b) c) d) e) f) g) h)
3)
Pemberitahuan
Pertemuan yang memerlukan Izin, yang berbentuk antara lain : a) b)
2)
dan
Penerbitan Surat Izin Kegiatan Masyarakat : 1)
Menerima surat permohonan izin yang dialamatkan kepada Kapolres Gorontalo atau kepada Kapolres up. Kasat Intelkam
2)
Meneliti berkas permohonan yang dialamatkan kepada Kapolres dan up. Kasat Intelkam, apabila telah memenuhi persyaratan maka kepada pemohon diberikan tanda Bukti Pengajuan Surat Permohonan Izin.
3)
Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan dimaksud belum memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon diberikan penjelasan untuk melengkapi kekurangan persyaratan permohonan dikembalikan kepada pemohon tanpa memberikan Tanda Bukti Pengajuan Surat Permohonan Izin.
4)
Dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi terkait.
5)
Surat izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tembusannya dikirim kepada Instansi terkait.
6)
Surat Izin ditanda tangani oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres. /18. Administrasi . . . . . . .
- 11 18.
Administrasi Orang Asing : a.
Fungsi STM 1) 2)
Sebagai surat keterangan bahwa orang asing yang menginap disuatu wilayah telah diketahui dan diregistrasi oleh Pejabat Polri setempat. Sebagai perlindungan dan pengamanan terhadap orang asing yang berada di suatu wilayah Indonesia.
b.
Persyaratan Administrasi STM. 1)
2)
c.
Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kasat Intelkam dengan melampiri foto copy : KTP Penanggung jawab penginapan, pasport lengkap orang asing yang menginap, stempel kedatangan orang asing di Bandara / pelabuhan di Indonesia. Khusus bagi artis asing yang akan mengadakan pertunjukan di Indonesia, selain persyaratan tersebut pada angka 2 huruf a di atas, melampirkan surat rekomendasi Kementerian Pariwisata dan Budaya.
Mekanisme Proses Penerbitan STM. 1)
2) 3) 4) 5) 6)
pemohon dan / atau sponsor yang mewakili datang langsung ke ruang pelayanan administrasi orang asing pada Bid Yanman Sat Intelkam dengan membawa kelengkapan administrasi. menyerahkan berkas administrasi permohonan STM beserta formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada petugas loket penerimaan berkas. petugas loket memeriksa kelengkapan berkas pemohon; apabila telah lengkap pemohon diberikan surat tanda terima yang berisi tanggal pengambilan STM. Apabila berkas pemohon belum lengkap, petugas pelaksana mengembalikan untuk dilengkapi. petugas loket menyerahkan berkas permohonan STM kepada petugas STM untuk diteliti, dicatat dalam buku agenda.
7)
Setelah diagenda berkas STM dilaporkan kepada Kaur Mintu untuk verifikasi kelengkapan seluruh berkas kemudian diparaf. 8) Penandatanganan STM oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres Gorontalo. 9) STM yang sudah ditandatangani dinomori dan disyahkan dengan stempel oleh Baurmin Yan Oras. 10) Petugas loket menyerahkan STM yang sudah distempel kepada pemohon melalui loket pengambilan.
d.
19.
Jangka Waktu Penyelesaian STM. Penyelesaian STM yang memenuhi persyaratan, sejak penyerahan berkas di loket sampai diterima kembali oleh pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
Ketentuan Tambahan a.
Setiap penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan izin kepada Pejabat Kepolisian yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kegiatan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan untuk kegiatan.
b.
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pertemuan diselenggarakan pejabat Polri yang berwenang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atas pemberitahuan yang telah diajukan secara syah, maka dianggap Polri telah mengetahui akan adanya penyelenggaraan pertemuan. /C. Biaya . . . . . . . . . .
- 12 c.
Biaya atas Jasa pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis Penerimaan dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Polri, biaya penerbitan SKCK ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 26 Juni 2010.
d.
Guna mengukur kepuasan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, disiapkan kotak saran / mekanisme komplen baik melalui SMS ataupun website yang telah tersedia.
e.
Permohonan STM diajukan kepada Kepala Polres atau Kepala Poslek setempat / tempat domisili orang asingnya.
f.
Permohonan dapat juga diajukan langsung ke Ruang Pelayanan Masyarakat Sat Intelkam Polres Gorontalo apabila sponsornya berkantor pusat di Jakarta dan atau dalam hal tertentu yang bersifat mendesak.
g.
Permohonan STM diajukan kepada Kepala Polsek dan atau Kepala Polres setempat di daerah lokasi orang asing tersebut menginap.
h.
Permohonan STM diajukan kepada Kabaintelkam Polri melalui Ruang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri apabila orang asing tersebut berprofesi sebagai artis.
i.
Permohonan SKJ diajukan kepada Direktur Intelkam Polda setempat bagi orang asing yang hanya bepergian dalam satu wilayah Polda tersebut.
j.
Permohonan SKJ diajukan kepada Kabaintelkam Polri bagi orang asing yang bepergian melintasi beberapa Propinsi.
k.
Biaya atas jasa pelayanan perijinan senjata api, bahan peledak dan kembang api berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis Penerimaan dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Polri yang berlaku sejak tanggal 26 Juni 2010.
l.
Pemohon dapat memberi masukan/ saran/ kritikan/ komplain kepada pelaksana perizinan lewat kotak saran yang tersedia di loket pelayanan ataupun melalui sarana informasi baik melalui SMS ataupun Website yang telah disiapkan oleh Polri.
20.
Realisasi Peningkatan Pelayanan
NO
BENTUK PELAYANAN
WAKTU SEBELUM SAAT INI 3 4 3 hari 1 hari / bisa ditunggu
1 1
2 Ijin keramaian dan kegiatan Masyarakat
2
SKCK
1 hari
Bisa ditunggu
3
STTP a) Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Unras)
1 hari
Bisa Ditunggu
b) Giat organisasi (Pertemuan, seminar, musyawarah, dll )
2 hari
1 hari
STM
3 hari
1 hari / ditunggu
4
KET 5
bisa
/BAB IV . . . . . . . . . . .
- 13 BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1.
2. 3.
4.
5.
Fungsi pengawasan dan pengendalian dimaksudkan agar suatu tujuan yang telah ditentukandapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, guna memperoleh hasil yang maksimal. Pengawasan dan pengendalian dilingkungan Sat Intelkam Polres Gorontalo dilaksanakan oleh Kasat Intelkam dibantu oleh Kaur Bin Ops, Kaur Mintu dan para Kanit Intelkam. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian setiap Pimpinan berkewajiban : a. Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Merencanakan, mengelola dan mempertanggung jawabkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efesien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya. c. Mengawasi dan mengendalikan terhadap ketertiban administrasi keuangan, materiil, fasilitas dan jasa yang harus dipertanggung jawabkan dengan menggunakan seoptimal dan sefesien mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas. d. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan Pimpinan serta dapat dipertanggung jawabkan. Para pejabat di lingkungan Sat Intelkam melakukan tindakan korektif terhadap bawahannya yang dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada pada Sat Intelkam Polres Gorontalo baik operasional maupun administrasi dilaksanakan para pejabat dilingkungan Sat Intelkam Polres Gorontalo.
BAB IV PENUTUP Demikian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Intelkam Polres Gorontalo ini dibuat untuk dijadikan pedoman, langkah – langkah dan prosedur dalam kegiatan operasional dan adaministrasi di lingkungan Sat Intelkam Polres Gorontalo.
Gorontalo, Januari 2016 KEPAL A KEPOLISIAN RESOR GO RONTALO
HERRI RIO PRASETYO, SIK AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73060604
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) SATUAN INTELKAM POLRES GORONTALO TENTANG PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KRIMINAL ( SKCK )
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG
1.
Pelayanan kepada masyarakat yang di emban Satuan Fungsi Intelijen salah satunya adalah penerbitan surat keterangan catatan kepolisian ( SKCK ), dimana dalam pelaksanaannya telah diberlakukan pungutan kepada masyarakat setiap diterbitkannya surat keterangan catatan kepolisian ( SKCK ) untuk dimasukan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ), maka sebagai bidang administrasi khususnya di bagian pelayanan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan dapat di pertanggung jawabkan.
2.
B.
DASAR
1 2. 3. 4.
C.
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Satuan fungsi Intelkam berupaya dengan cara membentuk suatu standar operasional prosedur ( SOP ) guna terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian khususnya dalam bidang pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian ( SKCK ).
Undang – undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang – undang Republik Indonesia no 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No mor 50 tahun 2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak ( PNBP ) yang berlaku pada Polri. Peraturan Kapolri Tahun 2010 tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kriminal.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Fungsi Intelkam Polres Gorontalo ini, dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan akan dijadikan sebagai alat penilaian kerja sehingga di harapkan pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memperoleh hasil sesuai dengan target yang telah dirumuskan.
2.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Fungsi Intelkam Polres Gorontalo ini, bertujuan agar tercipta keseragaman dan persamaan persepsi serta komitmen mengenai apa yang harus dikerjakan oleh unit opsnal / seluruh anggota yang ada pada Satuan Fungsi Intelkam Polres Gorontalo sehingga diharapkan dapat terwujudnya good governance.
- 2 D.
RUANG LINGKUP
SOP ini hanya mengatur tentang prosedur pelaksanaan pelayanan penerbitan SKCK terhadap masyarakat pemohon untuk keperluan tertentu pada tingkat Polres Gorontalo beserta Polsek Jajaran. E.
SISTIMATIKA
Sistimatika penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN A. B. C. D. E.
LATAR BELAKANG DASAR MAKSUD DAN TUJUAN RUANG LINGKUP SISTIMATIKA
BAB II TUGAS POKOK DAN PELAKSANAAN A. B. C. D. E.
TUGAS POKOK PERSONIL YANG DILIBATKAN URUTAN TINDAKAN SARANA PRASARANA YANG DIGUNAKAN KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAN
BAB III ADMINISTRASI, ANGGARAN DAN PELAPORAN BAB IV PENUTUP
BAB II TUGAS POKOK DAN PELAKSANAAN
A.
TUGAS POKOK
Tugas pokok adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pemohon dan memberi penjelasan tentang bagaimana mekanisme penerbitkan Surat Keterangan Catatan Kriminal ( SKCK ). B.
PERSONIL YANG DILIBATKAN
Dalam penerbitan SKCK melibatkan personil sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Kasat Intelkam sebagai penanggung jawab Kaur Mintu sebagai pelayanan penerbitan SKCK Banum sebagai pelaksana penerbitan SKCK Bamin sebagai pembantu bendahara penerimaan penerbitan SKCK
-3C.
URUTAN TINDAKAN
1.
Persyaratan Pemohon merupakan masyarakat yang berdomisili atau yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Polres Gorontalo, kemudian pemohon datang dengan membawa persyaratan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.
2.
Tata Cara Penerbitan a.
Pemohon memasukan berkas ke loket pelayanan
b. c.
Berkas pemohon di teliti oleh petugas pelayanan Jika berkas lengkap maka petugas pelayanan memberikan blangko Clearing Test dan kartu tik untuk diisi oleh pemohon, dan jika berkas belum lengkap maka petugas dengan santun mengarahakan kepada pemohon untuk segera dilengkapi. Petugas pelayanan memproses penerbitan SKCK dengan teliti dan benar selanjutnya SKCK di aukan ke pejabat berwenang untuk di tanda tangani. Registrasi dan Penyerahan SKCK kepada pemohon Benma menerima PNBP dari pemohon Benma menyetor PNBP SKCK kepada putor Benma mencatat penerimaan dan penyetoran PNBP SKCK kedalam buku kas. Penerbitan SKCK selesai dalam waktu 30 menit.
d. e. f. g. h. i.
D.
SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
1. 2. 3. 4. 5.
E.
Rekomendasi Catatan Kriminal dari Polsek setempat mengetahui Kapolsek Foto Copy KTP Foto copy akta lahir Foto copy Kartu keluarga Foto copy kartu rumus sidik jari Pas foto berwarna dengan latar belakang warna merah sebanyak 4 ( empat ) lembar Membayar biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )
Ruang Pelayanan ATK Perangkat Komputer Alat tulis dan Cap stempel Material SKCK
KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAN
1.
Larangan a. b. c.
Dalam penyusunan laporan bulanan dengan penyetoran PNBP ke Benma harus sesuai dengan jumlah yang ada di laporan bulanan. Tidak boleh memungut biaya lebih sesuai dengan ketentuan PP 50 Tahun 2010 tentang tarif atas jenis PNBP. Tidak diperbolehkan melalui joki atau calo / orang kedua pada waktu pembuatan dan pengambilan SKCK.
- 4 2.
Kewajiban a.
Petugas bersikap sopan, senyum, sapa dan salam terhadap pemohon SKCK.
b.
Membuat laporan bulanan dan melaporkan hasilnya ke Dir Intelkam Polda Gorontalo
c.
Menyetorkan PNBP ke Benma Polres tepat waktu.
d.
Pengawasan dan pengendalian
e.
Memberikan penjelesan tentang tata cara pengisian blangko atau cek lis dan melakukan pengecekan terhadap latar belakang para pemohon SKCK yang berasal dari luar daerah.
f.
Petugas dalam menerbitkan SKCK tidak melebihi waktu yang telah di tentukan menit ).
( 30
BAB III ADMINISTRASI, ANGGARAN DAN PELAPORAN
A.
ADMINISTRASI
Dalam rangka ketertiban administrasi pelayanan masyarakat pada Satuan Fungsi Intelijen Polres Gorontalo, maka dalam penerbitan SKCK disiapkan perangkat administrasi pendukung seperti:
B.
C.
a. b.
Surat Perintah Buku-buku petunjuk ( Juklak dan Jukmin )
c. d. e.
Register Slip setoran PNBP Buku Kas
ANGGARAN
1.
Untuk mendukung penerbitan SKCK menggunakan biaya yang telah disediakan dalam anggaran dinas.
2.
Menggunakan anggaran sebagaimana tercantum dalam PP 50 Tahun 2010 tentang tarif atas jenis PNBP.
PELAPORAN
Pelaksanaan proses penerbitan SKCK dilaporkan setiap bulan secara berjenjang kepada satuan atas.
- 5 BAB IV PENUTUP
A.
Demikian Standar Operasional Prosedur ( SOP ) tentang Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kriminal ini di susun berdasarkan peraturan dan petunjuk pelaksanaan pelayanan masyarakat, selanjutnya untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi pengemban fungsi Intelijen dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku di Lingkungan Polri.
B.
Ketentuan – ketentuan lain berkaitan dengan pelayanan dan belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini, sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan masyarakat dapat digunakan sebagai rujukan guna menghasilkan pelaksanaan tugas yang optimal.
Limboto, Januari 2016 KEPALA SATUAN INTELKAM TTD
FEBRI NURZAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84021491
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) SATUAN INTELKAM POLRES GORONTALO TENTANG PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB I PENDAHULUAN A.
B.
C.
LATAR BELAKANG 1.
Perizinan dan pemberitahuan masyarakat / organisasi terkait kegiatan yang dilakukan baik itu dalam bentuk kegiatan yang bersifat Formal maupun Non Formal, adalah merupakan salah satu hal yang harus mendapatkan Izin / STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang dikeluarkan oleh Institusi Kepolisian. Pemberian Izin / STTP ini terkait dengan situasi yang akan terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini dikarenakan kegiatan / acara yang dilaksanakan oleh masyarakat / organisasi secara otomatis akan mengundang mendatangkan warga masyarakat untuk menghadiri acara / kegiatan dimaksud.
2.
Pemberian Izin / STTP juga bertujuan untuk sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka untuk memberikan pelayanan pengamanan demi kelancaran kegiatan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan / aksi yang dapat mengganggu jalannya kegiatan yang pada akhirnya dapat berakibat terhadap stabilitas keamanan daerah secara keseluruhan.
DASAR 1. 2. 3.
Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Juklak Kapolri No Pol : Juklak / 28 / VII / 1991 tentang penyelenggaraan Perizinan. Juklak Kapolri No Pol : Juklak / 02 / XII / 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat
4.
Perkap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelayanan informasi publik di Lingkungan Polri.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Fungsi Intelkam Polres Gorontalo ini, dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan akan dijadikan sebagai alat penilaian kerja sehingga di harapkan pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memperoleh hasil sesuai dengan target yang telah dirumuskan.
- 2 2.
D.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Fungsi Intelkam Polres Gorontalo ini, bertujuan agar tercipta keseragaman dan persamaan persepsi serta komitmen mengenai apa yang harus dikerjakan oleh unit opsnal / seluruh anggota yang ada pada Satuan Fungsi Intelkam Polres Gorontalo sehingga diharapkan dapat terwujudnya good governance.
RUANG LINGKUP
SOP ini hanya mengatur tentang tata cara prosedur pelaksanaan pelayanan penerbitan surat Izin keramaian masyarakat, menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat yang melakukan kegiatan tertentu pada tingkat Polres Gorontalo beserta Polsek Jajaran. E.
SISTIMATIKA
Sistimatika penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG
B. C. D. E.
DASAR MAKSUD DAN TUJUAN RUANG LINGKUP SISTIMATIKA
BAB II TUGAS POKOK DAN PELAKSANAAN A. B. C. D. E.
TUGAS POKOK PERSONIL YANG DILIBATKAN URUTAN TINDAKAN SARANA PRASARANA YANG DIGUNAKAN KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAN
BAB III ADMINISTRASI, ANGGARAN DAN PELAPORAN BAB IV PENUTUP
BAB II TUGAS POKOK DAN PELAKSANAAN
A.
TUGAS POKOK
Membina dan menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam bidang pengawasan kegiatan sosial / politik masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah mewujudkan keamanan dalam negeri, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengeluarkan surat Izin dan STTP dengan indikator pelayanan dapat dilakukan dengan cepat namun tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku, masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tidak ada pengaduan / komplain terhadap pelayanan yang di berikan petugas.
- 3 B.
PERSONIL YANG DILIBATKAN
Personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan pelayanan prima terhadap kegiatan masyarakat adalah anggota Urmintu di bawah pengawasan Kaur Mintu yang menjadi tanggung jawab adalah Kasat Intelkam Polres Gorontalo C.
URUTAN TINDAKAN
1.
Penggolongan terhadap berkas persyaratan penerbitan Surat Izin / STTP a.
Pertemuan yang memerlukan Izin 1). 2). 3).
b.
Peertemuan yang memerlukan pemberitahuan 1). 2). 3).
c.
2.
Pesta: pekan raya, Festifal, Bazar dan lain sebagainya Keramaian: Pasar malam, Pekan raya, Festival, Bazar, pertunjukan ketangkasan, atraksi dan lain sejenisnya. Pawai : Pawai Alegoris, Karnaval, pertunjukan ketangkasan, atraksi dan lain sejenisnya.
Rapat, sidang, musyawarah, muktamar, konggres, sarasehan, temu kader dan lain sejenisnya. Penyampaian pendapat dimuka umum : Unjuk rasa / demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, mogok makan, mogok kerja dan lain sejenisnya Kampanye : Rapat umum/terbuka pertemuan terbatas, tatap muka penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, debat publik/terbuka kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.
Pertemuan yang tidak memerlukan Izin dan Pemberitahuan 1).
Pesta syukuran, ulang tahun, arisan dan sejenisnya yang bersifat tertutup hanya
2). 3). 4).
pribadi/keluarga. Peringatan hari besar nasional. Pertemuan sosial berupa kerja bakti, gotong royong dan sejenisnya. Pertemuan Keagamaan.
Proses penerbitan Izin a.
Pemohon membawa berkas administrasi antara lain : 1). 2).
Surat permohonan yang memuat secara jelas mengenai tujuan, sifat, tempat, waktu, penanggung jawab dan jumlah pengunjung dari undangan. Apabila pemohon dari suatu organisasi maka surat permohonan yang ada harus dilampiri dengan : a). Jadwal acara b). Daftar susunan panitia penyelenggara c). Daftar susunan pengurus organisasi d). Jumlah / nama peserta / undangan e). AD /ART Organisasi f). Proposal g). Surat izin dari pemilik tempat kegiatan
- 4 -
b. c. d. e. f.
3.
Surat permohonan tersebut diterima petugas Polri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan dimulai. Petugas melakukan pemeriksaan berkas permohonan izin apabila sudah memenuhi syarat maka langsung di ajukan kepada KA. Berkas permohonan setelah mendapat persetujuan KA, kemudian dilakukan proses penerbitan. Proses penerbitan surat izin dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi terkait dan satuan tingkat bawah. Surat izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dimulai.
Proses penerbitan pemberitahuan a.
Persyaratan surat pemberitahuan : 1). 2).
3). 4).
b.
c.
hadir dalam pertemuan Di tanda tangani oleh pucuk pimpinan organisasi / badan hukum yang berhak sesuai AD/ART organisasi yang bersangkutan Bila pemberitahuan dari suatu organisasi ditanda tangani oleh ketua kepanitiaan maka harus dilampiri dengan surat keputusan pembentukan panitia yang ditanda tangani oleh pucuk pimpinan organisasi yang dimaksud
Surat pemberitahuan dilampiri dengan 1). 2). 3).
Surat permohonan Jadwal acara Daftar susunan panitia penyelenggara
4). 5). 6). 7). 8). 9).
Daftar susunan pengurus organisasi AD/ART organisasi/badan hukum Akte pendirian organisasi/badan hukum Proposal Nama-nama pembicara dan judul makalahnya Surat izin dari pemilik tempat kegiatan
Tata cara pengajuan surat permohonan 1). 2). 3).
D.
Tertulis Memuat secara jelas mengenai tujuan, sifat, tempat, waktu pertemuan, penanggung jawab, pembicara dan perkiraan jumlah peserta/undangan yang
Di ajukan secara langsung oleh penyelenggara atau kuasanya yang sah Memenuhi persyaratan surat pemberitahuan Diterima oleh petugas Polri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan dimulai
SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
Sarana dan prasarana yang digunakan berasal dari dinas dan di bebankan kepada Negara (Polres Gorontalo) antara lain memuat blangko yang berkaitan dengan pelayanan giat masyarakat.
- 5 -
E.
KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAN
1.
Larangan Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dalam hal penerbitan Surat Izin / STTP syarat lengkap satu jam selesai dan tidak di perkenankan menerima gratifikasi yang berkaitan dengan penerbitan surat Izin / STTP yang diajukan .
2.
Kewajiban Petugas bersikap sopan, senyum, sapa dan salam kepada pemohon Izin / STTP serta melakukan registrasi pada buku register yang tersedia.
BAB III ADMINISTRASI, ANGGARAN DAN PELAPORAN
A.
ADMINISTRASI
Dalam rangka ketertiban administrasi pelayanan masyarakat pada Satuan Fungsi Intelijen Polres Gorontalo, maka dalam penerbitan Izin / STTP disiapkan perangkat administrasi pendukung seperti:
B.
a. b. c. d.
Formulir tanda terima berkas permohonan Buku register surat permohonan Izin dan Pemberitahuan Buku register penerbitan Surat Izin dan STTP Buku Ekspedisi
e.
Formulir lampiran Surat Izin dan STTP
ANGGARAN
Untuk mendukung penerbitan Izin / STTP menggunakan biaya yang telah disediakan dalam anggaran dinas.
C.
PELAPORAN
Pelaksanaan proses penerbitan Izin / STTP dilaporkan setiap bulan secara berjenjang kepada satuan atas.
- 6 BAB IV PENUTUP
A.
Demikian Standar Operasional Prosedur ( SOP ) tentang Pelayanan penerbitan Surat Izin / STTP ini di susun berdasarkan peraturan dan petunjuk pelaksanaan pelayanan masyarakat, selanjutnya untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi pengemban fungsi Intelijen dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku di Lingkungan Polri.
B.
Ketentuan – ketentuan lain berkaitan dengan pelayanan dan belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini, sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan masyarakat dapat digunakan sebagai rujukan guna menghasilkan pelaksanaan tugas yang optimal.
Limboto, Januari 2016 KEPALA SATUAN INTELKAM
TTD FEBRI NURZAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84021491
KEPOLISIAN NEGARA REPUKLIK INDONNESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) SATUAN INTELKAM POLRESGORONTALO TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN IINTELEJEN
I.
PENDAHULUAN. 1.
Umum a. Pembentukan dan pembinaan jaringan merupakan sub sisitim dari penyelidikan yang berperan untuk mengeumpulkan bahan keterangan secara tertutup, dibentuk dengan sasaran tertentu berdasarkan skala prioritas dari satuan tingkat polsek sebagai basis deteksi, sampai dengan tingkat Mabes Polri sebagai perumus. b. Upaya pembentukan dan pembinaan jaringan dalam rangka pegumpulan bahan keterangan secara tertutup yang dilakukan selama ini, belum memenuhi harapan sesuai dengan kualitas dan kuantitas suatu produk yang disajikan untuk kebutuhan pimpinan. c. Tututan tugas intelejen keamanan dalam pengumpulan bahan keterangan secara tertutup memerlukan jaringan yang kuat, terbentuk dan dibina pada setiap wilayah,strata dan sektor sesuai dengan skala prioritas sehingga diperlukan suatu pedoman yaitu langkah – langkah pembentukan dan pembinaan jaringan intelejen yang tepat dan terarah untuk mecapai sasaran.
2.
Dasar a. Undang - uundang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 8 /I / 2008 tanggal 23 januari 2008 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan Intelejen.
3.
Maksud dan Tujuan a. Maksud Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan gambaran tentang pembentukan dan pembinaan jaringan Intelejen, sebagai pedoman atau langkah – langkah dalam pembentukan dan pembinaan jaringan intelejen yang tepat dan terarah untuk memcapai sasaran.
- 2 b. Tujuan Sebagai pedoman dan langkah – langkah bagi setiap personil Intelejen Polri dalam rangka membentuk dan membina jaringan intelejen.
4.
Ruang Lingk up Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan dan pembinaan jaringan intelejen meliputi proses perekrutan sampai dengan pemutusan hubungan jaringan.
5.
Tata Urut I. II. III. IV. V.
II.
PENDAHULUAN. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN PENGGUNAAN / PEMANFAATAN JARINGAN PENGAKHIRAN JARINGAN PENUTUP.
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN J ARINGAN
1. PEMBENTUKAN JARINGAN. a. Sasaran. Sasaran pembentukan dan pembinaan jaringan Intelejen dapat dilihat dari : 1). Stratifikasi Sosialnya a). b). c). 2).
Masyarakat ; Masyarakat golongan golongan atas menengah; Masyarakat golongann bawah ;
Berdasarkan sifatnya a).
Teritorial / Zona (Pusat,Propinsi,Kabupaten / kota, Kecamatan, Kelurahan / Desa, RT / RW ).
b).
Sektoral (1)
Golongan
(Bangsa/Warga
Negara,
Agama
/
Aliran
(2) (3)
Kepercayaan); Kelompok (orpol,ormas dan perkumpulan sosial); Profesi (Ulama /tokoh masyrakat, pengusaha,cendekiawa,pemuda/ mahasiswa,TNI-Polri-PNS, buruh, petani,nelayan,residivist);
- 3 b. Persyaratan. 1).
Akses. Seorang calon jaringan dapat mempunyai akses langsung ke bahan keterangan atau dapat membantu untuk memperoleh bahan keterangan.
2).
Intelektualitas. Adalah batas pendidikan dan pengetahuan profesional calon di bidang lapangan tugas.
3).
Kualitas karakter. Terdapat batas kemampuan manusia yang dapat membatasi keefektivan calon atau menjadikan calon tidak cocok untuk diberi tugas sebagai jaringan.
c. Taktik 1)
Desepsi. Taktik untuk dapat melakukan pendekatan terhadap sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara mengalihkan perhatian.
2).
Samaran. a).
Penggunaan nama samaran (cover name) oleh anggota intelejen yang akan melakukan perekrutan.
b).
Menggunakan pekerjaan samaran (cover job) sesuai dengan lingkungan sasaran.
c).
Menggunakan cerita samaran (cover story) sementara sebelum dilakukan perekrutan terhadap calon jaringan.
d. Langkah – langkah pe mbentukan jaringan 1).
Persiapan Mengadakan pengamatan, analisis serta menentukan sasaran pembentukan jaringan yang kemudian akan dapat menentukan kuantitas dan kualitas sasaran pembentukan dan pembinaan jaringan.
2).
Pemilihan (spotting). Melakukan penelitian secara umum terhadap akses, intelektualitas, kwalitas, karakter, latar belakang dan motif-motif calon jaringan disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan bahan keterangan. Dalam pencarian dan penelitian perlu diperhatikan dan dicatat tentang biodata terutama mengenai :
- 4 a). b). c). d). e). f) g) h) i) j) k) l) 3)
Nama lengkap Alamat lengkap Titik kekuatan/keahlian Titik kelemahan / perbuatan yang tercelah Hubungan kekeluargaan sifat pribadinya/karakter (hobbi,temperamen / watak.) pandangan hidup,keadaan ekonomi status sosialnya Kontak –kontak personil kerja/handai tulan) Pekerjaan alamat serta (kerabat untuk kepentingan apa yang bersangkutan dapat di manfaatkan Pendidikan /pengetahuan Latar belakang kehidupan yang dapat membahayakan tugas-tugas rahasia Kehidupan dimasa lampau,kedudukan dimana calon kerja (track record) Motif-motif calon jaringan.
Investigasi. Melakukan pengusutan dan hasil
penyelidikan pendalam terhadap
(spoting) dari beberapa sumber. 4)
Penilaian. Melakukan penilaian terhadap semua data yang ada untuk menentuhkan apakah calon tersebut dapat dijadikan jaringan atau tidak, apakah calon jaringan memiliki kemampuan dan persyaratan serta motif-motif seperti yang di tunjukan pada saat spotting.
5)
Perekrutan. Merupakan proses puncak dalam pembentukan jaringan, yang dilaksanakan memperhitungan resiko yang mungkin dapat terjadi karena kurangnya ketajaman analisa dan penilain pada tahap sebelumnya.
6)
Pelatihan. Pelatihan Agen meliputi tehnik mencari dan mendapatkan bahan keterangan, taktik-taktik yang digunakan, sistem komunikasi, sistem pengamanan baket, resiko-resiko yang di hadapi dan cara-cara menghindari resiko dan alternatif dalam menghadapi permasalahan.
7)
Uji coba. Kegiatan uji coba calon jaringan untuk mengetahui kemampuan calon jaringan dan menyusupkannya (penetrasi)ke sasaran, uji coba dilakukan beberapa kali tidak. untuk menentuhkan calon jaringan dapat melanjutkan kerjasama atau
- 5 8)
Tindakan. Penggunaan jaringan untuk mendapakan bahan keterangan yang di butuhkan sebagai pembuatan produk dan kemudian di serahkan kepada pimpinan.kegiatan ini tidak terlepas dari pengawasan dan pengendalian anggota intelijin yakni Principal Agent ( PA).
e.
Hal-hal yang perlu dip erhatik an . 1).
Setipa p[ersonil yang membentuk jaringan harus melakukan persiapan – persiapan menguasi tahnik dan taktik.
2).
Hal yang sangat prinsip adalah antara jaringan yang satu dengan lainya tidak saling mengenal (sistim cut out).
3).
Surat jaringan tidak dapat diketahui kecuali kecuali oleh agen intelejen.
4).
Mengetahui benar apa motif – motif calon jaringan mau bekerja sama
5).
Pemanfaatan / penggunaan jaringan harus tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan kemampuan jaringan.
B.
PEMBINAAN JA RINGAN a.
Sasaran. 1).
Aspek fisik yang diberikan kepada jaringan adalah : a). b). c). d).
2).
Aspek non fisik a). b).
b.
Menyiapkan bantuan sarana Bantuan alat tulis sesuai dengan kebutuhan Memberikan nomor telefon /HP guna kelancaran pengiriman informasi. Imbalan yang wajar (materil / kesejahteraan).
Menanamkan kesadaran dan tanggung jawab Memberikan petunjuk-petunjuk taktis /teknis terbatas tentang cara melaksanakan tugas
pembinaan. Pembinaan terhadap jaringan 1).
Mengharuskan jaringan intelejen membuat laporan lisan maupun tulisan tiap kegiatan.
2).
Mengadakan pertemuan –pertemuan yang diprogramkan maupun insidentil
3).
Melakukan pengawasan tingkah laku dilingkungan lingkunagn pekerjaan dan pergaulan dimasyarakat.
tempat
tinggal,
- 6 c.
pengawasan 1). 2). 3). 4). 5).
d.
hal-ha l yang perlu diperhatikan 1). 2). 3). 4). 5).
III.
Melalui sumber lain Membandingkan dengan sumber lain Melalui debriefing Pemeriksaan sekuritas Penjajakan fisik
Data identitas jaringan hanya dipegang oleh agen Dalam memberikan materiil / kesejahteraan tidak diketahui siapa pun Hindari pemberian / peminjaman pakaian, barang inventaris / fasilitas dinas Pengarahan secara lisan hindari melalui telepon Janji harus dipenuhi oleh kedua belah pihak
PENGGUNAAN / PEMANFAATAN JARINGAN. Jaringan yang sudah dibentuk dan dibina dapat digunakan untuk pengumpulan bahan yang berkaitan dengan bidang ideologi, Politik, ekonomi, sosial budaya keterangan dan bidang keamanan.
IV.
PENGAKHIRAN JARINGAN 1).
Syarat-syarat pengakhi ran : a.
c.
jaringan membelot kepada pihak lain (lawan) tidak setia dan sangat membahayakan. Jaringan bermuka dua (doble face) yakni bekerja pada pihak sendiri dan pihak lain (lawan). Apabila jaringan menolak / menarik diri dan tidak mau bekerja sama lagi.
d.
Sasaran sudah tidak ada lagi atau bahan keterangan berkurang.
b.
2).
Cara melaksanakan pengakhi ran a.
terhadap jaringan yang membelot ke pihak lain (lawan) yang bermuka dua. 1) Mengidentifikasi kesalahan – kesalahan penyimpangan yang dilakukan oleh jaringan. 2) Dilakukan interogasi 3) Membuat berita acara interogasi sebagai bahan penindakan 4) Perbuatan jaringan dengan kasus berat dan mengancam keselamatan negara harus dilakukan tindakan pengamanan sesuai petunjuk pempinan.
- 7 b.
terhadap jaringan yang menolak / menarik diri cara pemisahannya : 1). 2). 3).
c.
V.
Memanggil jaringan kemudian diberikan penjelasan Memberikan penghargaan materiil maupun ucapan terima kasih Menghimbau untuk bersedia menjadi jaringan bila diperlukan.
hal –hal yang perlu diperhatikan 1).
Saat berhadapan dengan jaringan yang membelot atau bermuka dua mengamati secara terus menurus prilaku dilapangan / masyarakat keungkinan sakit hati / balas dendam
2).
Penghargaan tidak dengan surat pengahargaan dimungkinkan disalah gunakan.
3).
Persiapan pengakhiran dengan baik untuk men ghindari bekerja sama dengan pihak lawan dan pelihara persahabatan.
jaringan hubungan
PENUTUP. Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan dan pembinaan jaringan, dibuat sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
Limboto, Januari 2016 KEPALA SATUAN INTELKAM TTD
FEBRI NURZAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84021491
