U125 Ulangan PPKN K-13 SMK Kelas X Semester Genap Bab 5 : Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
1
Suatu peraturan disebut hukum apabila memiliki sifat-sifat hal tersebut ini, kecuali .... A. memaksa B. disetujui oleh suara mayoritas C. sanksi bagi pelanggarnya tegas D. mengatur perilaku manusia terhadap lingkungannya E. dibuat oleh yang berwenang Kunci : B
2
Perlakuan seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya, dalam pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles , merupakan jenis pengertian keadilan .... A. komutatif B. distributif C. kodrat alam D. konvensional E. perbaikan Kunci : B
3
Suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan perjanjian atau ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian keadilan ini dikemukakan oleh .... A. Thomas Hobbes B. Aristoteles C. Dr. Notonegoro, SH. D. Plato E. Montesquieu Kunci : C
4
Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini dinyatakan dalam UUD 1945 Amandemen pada .... A. Pembukaan UUD 1945 B. Pasal 1 ayat (1) C. Pasal 1 ayat (2) D. Pasal 1 ayat (3) E. Pasal 24 ayat (2) Kunci : D
5
Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim disebut .... A. undang-undang B. kebiasan C. traktat D. doktrin E. yurisprudensi Kunci : E
MASTER SOAL PPKN
Kode Soal SK/KD
U125 Ulangan PPKN K-13 SMK Kelas X Semester Genap Bab 5 : Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
6
Hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang berbentuk .... A. tertulis yang dikodifikasi B. tertulis tidak terkodifikasi C. tidak tertulis D. sistematis E. konvenan Kunci : C
7
Menurut tempat berlakunya, hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu disebut hukum .... A. nasional B. internasional C. regional D. asing E. gereja Kunci : A
8
Berdasarkan waktu berlakunya, hukum yang berlaku untuk selama-lamanya, disebut .... A. ius constitutum B. ius constituendum C. hukum asasi D. hukum positif E. hukum prospektif Kunci : C
9
Hukum pidana (KUHP), dipandang dari sudut cara mempertahankannya, termasuk hukum .... A. material B. formal C. acara D. memaksa E. mengatur Kunci : A
10
Apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, maka suatu hukum (undang-undang) dapat dikesampingkan. Sifat hukum yang demikian disebut .... A. hukum yang memaksa B. hukum yang mengatur C. hukum mediasi D. hukum publik E. hukum privat Kunci : B
MASTER SOAL PPKN
Kode Soal SK/KD
U125 Ulangan PPKN K-13 SMK Kelas X Semester Genap Bab 5 : Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
11
Klasifikasi hukum objektif dan hukum subjektif, merupakan klasifikasi menurut .... A. bentuknya B. isinya C. sifatnya D. sumbernya E. wujudnya Kunci : E
12
Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara), dalam pengklasifikasian hukum berdasarkan isinya termasuk hukum .... A. material B. formal C. privat D. traktat E. publik Kunci : E
13
Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yag isinya mengikat secara umum merupakan sumber hukum .... A. undang-undang B. kebiasaan C. yurisprudensi D. traktat E. doktrin Kunci : A
14
Suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama serta selalu diikuti dan diterima oleh yang lainnya, merupakan sumber hukum .... A. traktat B. yurisprudensi C. custom D. doktrin E. konvenan Kunci : C
15
Kumpulan keputusan yang dalam zaman yang lalu telah dirumuskan oleh hakim, dalam sistem di negar-negara Anglo Saxon disebut sebagai .... A. common law B. civil law C. custom law D. doctrine E. tractat Kunci : A
MASTER SOAL PPKN
Kode Soal SK/KD
U125 Ulangan PPKN K-13 SMK Kelas X Semester Genap Bab 5 : Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
16
Hakim dalam membuat yurisprudensi melakukan penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang, penafsiran yang demikian disebut penafsiran secara .... A. gramatikal B. historis C. sistematis D. teleologis E. otentik Kunci : C
17
Pendapat para ahli hukum terkemuka, banyak ditemukan dalam pembuatan hukum internasional. Pendapat ahli hukum ini dalam sumber hukum formal disebut ... A. covenant B. custom C. testamen D. ab-intesto E. doctrine Kunci : E
18
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah A. pasal 24 ayat (1) B. pasal 24 ayat (2) C. pasal 24A ayat (1) D. pasal 24B ayat (2) E. pasal 24C ayat (1) Kunci : B
19
Pengadilan terhadap sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata berdasarkan syariat Islam, misalnya perceraian, pernikahan, warisan dan lain-lain, dilakukan oleh .... A. peradilan umum B. peradilan agama C. peradilan tata usaha negara D. peradilan E. Sistem Kunci : B
20
Peradilan khusus tingkat pertama yang menangani kasus izin pendirian bangunan antara Pemerintah Kota Bandung dengan pengelola Hotel Planet adalah .... A. Pengadilan Negeri B. Pengadilan Tinggi
MASTER SOAL PPKN
Kode Soal SK/KD
U125 Ulangan PPKN K-13 SMK Kelas X Semester Genap Bab 5 : Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
C. Pengadilan Tata Usaha Negara D. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara E. Pengadilan Agama Kunci : C
