1. Apa itu perancangan kontrak kontrak ? Istilah perancangan kontrak dari istilah bahasa inggris, yaitu contract drafting . Dalam kamus bahasa indonesia perancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan dan kewajiban. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diberikan definisi dari perancangan kontrak. Perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuatu oleh para pihak. 2. Apa Fungsi kontrak ? 1) Fungsi ekonomi : menggerakan dari yang tidak bernilai menjadi bernilai 2) Fungsi hukum : merupakan instrumen hukum atau sebagai alat bukti 3. Sumber hukum perancangan kontrak ? Sumber hukum perancangan kontrak yang berasal dari peraturann perundang – undangan, adalah sebagai berikut : a. Buku III KUH Perdata Sistem pengaturan Buku III KUH Perdata adalah sistem terbuka ( open Sistem ). Artinya, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur didalam undang – undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:‖ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk : 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian perjanjian 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun 3) Menetukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratnnya 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis lisan b. Buku IV KUH Perdata tentang Pembuktian dan Daluarsa Daluarsa Terdapat pasal 2 yang mengatur tetnag perancangan kontrak, yaitu dari pasal 1865 s.d Pasal 1894 KUH Perdata. Pasal – pasal itu merupakan pasar yang berkaitan dengan pembuktian dengan tertulis. 4. Apa saja unsur unsur dari akta ? –
Unsur-unsur akta ada 4 macam : 1. Surat tanda bukti Surat tanda bukti merupakan tulisan yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa atau perbuatan hukum. 2. Isinya pernyataan resmi Isinya; pernyataan resmi artinya bahwa apa yang tertulis dalam akta itu merupakan pernyataan resmi atau sah dari pejabat atau para pihak. 3. Dibuat menurut peraturan yang berlaku Dibuat menurut peraturan yang berlaku artinya bahwa akta yang dibuat di muka pejabat atau dibuat oleg para pihak selalu berdaasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya akta perkawinan berdasarkan UU No 1 tahun 1974. 4. Disahkan, disaksikan oleh notaris atau pejabat pejabat pemerintah yang yang berwenang. Disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang (untuk a kta otentik)
5. Sebutkan jenis
–
jenis akta disertai contohnya ?
Pada dasarnya akta dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu : 1. Akta di bawah tangan Adalah merupakan akta yang pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli dsb. 2. Akta otentik Adalah akta yang dibuat dengan beberapa formalitas tertentu dihadapan seorang notaris atau pejabat yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil) Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dsb 6. Apa itu MOU ? MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa yang akan datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis. Menurut Munir Fuady bahwa yang dimaksud dengan MoU adalah perjanjian pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Oleh karena itu memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. 7.Mengikatkah MOU? Tentang hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa MoU kekuatan mengikat dan memaksa sama halnya dengan perjanjian itu sendiri.Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada para pihak yang membuatnya serta bahwa MoU adalah merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya. Ketentuan pasal 1338 KUHPerdata menjadi dasar hukum bagi kekuatan mengikat MoU itu. Menurut pasal 1338, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan kata lain jika MoU itu telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang —yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU. Kedua, pendapat yang menyatakan –dengan menitikberatkan MoU sebagai sebuah perjanjian pendahuluan —sebagai bukti awal suatu kesepakatan yang memuat hal-hal pokok, serta yang harus diikuti oleh perjanjian lain, maka walaupun pengaturan MoU tunduk pada ketentuan perikatan dalam KUHPerdata, kekuatan mengikat MoU hanya sebatas moral saja. Dengan kata lain pula MoU merupakan gentlement agreement. Penggunaan istilah MoU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis dokumen MoU bukan merupakan dokumen yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, harus ditindaklanjuti dengan perjanjian. Kesepakatan dalam MoU hanya bersifat ikatan moral. Secara praktis MoU disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga hukum.
8. Faktor
–
factor dalam merancang kontrak ?
Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak adalah : 1. Kewenangan hukum Kemampuan para pihak, yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Di dalam KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah dewasa dan atau sudah menikah, yaitu umur 21 tahun, sedangkan orang-orang yang tidak berwenang untuk membuat kontrak adalah minder jarigheid (di bawah umur, curatele (di bawah pengampunan). 2. Perpajakan Pada dasarnya, setiap kontark yang dibuat oleh para pihak mengandung kewajiban para pihak untuk membayar pajak kepada negara, apakah itu pajak penghasilan (PPh), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan bea materai, Pengenaan pajak tergantung pada objek kontrak. 3. Alas hak yang sah Sebelum kontrak disetujui oleh para pihak, maka yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah mengenai objek kontrak, apabila objek kontrak merupakan milik yang sah dari para pihak atau para pihak mempunyai atas hak yang sah atau tidak. Yang diartikan dengan atas hak adalah peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan suatu barang, seperti misalnya tukar menukar jual beli, dan sebagainya [2]. Pada hakikatnya, atas hak yang sama berkaitan dengan cara seseorang memperoleh atau menguasai suatu benda dengan cara yang sah. 4. Masalah keagrarian Perancangan perjanjian juga harus memperhatikan masalah seputar hukum Agraria. Dalam banyak para pihak tidak memahami masalah-masalah keagrariaan. Oleh karena itu, para ahli hukum harus memberi tahukan kepada kliennya mengenai hal tersebut. 5. Pilihan hukum Pilihan hukum, yaitu berkaitan dengan hukum manakah yang akan digunakan dalam pembuatan kontrak tersebut. Di dalam kontrak yang telah dibuat oleh para pihak telah ditentukan hukum yang digunakan jika terjadi sengketa diantara para pihak. Misalnya, para pihak memilih hukumIndonesia atau hukum Inggris di dalam menyelesaikan sengketa. 6. Penyelesaian sengketa Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian perlu dimasukkan klausula mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai, arbitrase, mungkin melalui pengadilan.dalam hal sengketa yang diselesaikan di pengadilan perlu diingat hukum acara perdata Indonesia mengenai kompetensi dan yurisdiksi pengadilan negeri tersebut. Apabila kita mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat 1 (10) Undangundang No30 tahun 1999, maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi 5 (lima) cara, yaitu : 1. konsultasi 2. negosiasi
3. mediasi 4. konsiliasi 5. penilaian ahli 7. Pengakhiran kontrak Di dalam pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa : ―Tiap -tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan putusan penyatuan yang mempunyai yuridiksi atas kontrak tersebut‖ maksud ketentuan ini adalah melindungi pihak yang lemah.
8. Bentuk Perjanjian standar a. Pengertian standar kontrak Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat bakuadalah ―syarat -syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tahu, tanpa membicarakan isinya dahulu‖. (Sudikno Merto Kusumo, 1995: 2). Selanjutnya Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut : 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat 2) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu 3) Bentuk tertentu (tertulis) 4) Dipersiapkan secara masal dan kolektif [3] b. Jenis-jenis standar kontrak Secara kuantitatif, jumlah standar kontrak yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak. Hondius tidak mengklasifikasikan jenis-jenis standar kontrak tersebut, baik berdasarkan usahanya maupun lainnya, namun Mariam Daus Badrulzaman membagi jenis perjanjian baku menjadi empat jenis, yaitu : 1) Perjanjian baku sepihak 2) Perjanjian baku timbal balik 3) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah 4) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh lingkungan notaris atau advokat. c. Landasan hukum perjanjian baku a). Pasal 6.5.1.2 dan pasal 6.5.1.3 NBW Belanda b). Pasal 2.19 s.d pasal 2.22 prinsip UNIDROIT c). Undang-undang No 10 tahun 1988 tentang Perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan
d). Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen e). Rancangan Undang-undang tentang Kontrak d. Kekuatan mengikat perjanjian baku (Standar) Dalam perjanjian baku (standar) telah ditentukan klausul-klausulnya oleh salah satu pihak, misalnya dalam perjanjian kredit bank, polis asuransi, leasing (sewa guna) dan lain-lainnya. Persoalannya kini apakah dengan adanya berbagai Klausul tersebut, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Dalam perpustakaan hukum telah dicoba untuk mencari dasar mengikat-nya perjanjian dengan syarat-syarat baku. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Artinya, dengan menandatangani perjanjian baku, ia akan segera mendapatkan yang ia inginkan, tanpa memerlukan waktu dan pikiran yang lama. Seperti, misalnya apabila ia membutuhkan kredit bank, maka begitu ia menandatangani perjanjian kredit, perjanjian sudah terjadi. Dengan telah ditandatangani standar kontrak tersebut, timbulah hak dan kewajiban para pihak. Hak dari penerima kredit adalah menerima uang dan kewajibannya membayar hutang Pokok dan bunga sesuai yang di sepakatinya dalam formulir perjanjian kredit. 9. Unsur
–
unsure perancangan kontrak ?
Perancangan kontrak ini disebut juga sebagai proses pembuatan perjanjian (contract drafting). Beberapa unsur dalam perancangan perjanjian adalah : 1. struktur kontrak, yaitu susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak 2. anatomi, berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain 3. substansi, adalah isi kontrak dapat dinegosiasikan ataupun telah ditentukan oleh salah satu pihak. Substansi kontrak ini meliputi unsur-unsur dalam perjanjian yaitu unsur essensialia , unsur naturalia, dan unsur accidentalia. 10. Perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan ? KETERANGAN
AKTA OTENTIK
AKTA BAWAH TANGAN
Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Definisi
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil),di tempat akta itu dibuat.(vide Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (―HIR‖), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (―RBg‖).
akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (vide Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg).
Ciri – Ciri
1. Bentuknya sesuai UU Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga aktaakta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak. 2.Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang 3.Kekuatan pembuktian yang sempurna 4.Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.
Kekuatan Pembuktian
Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
1. Bentuknya yang bebas 2.
Pembuatannya tidak harus hadapan pejabat umum
di
3.
Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tdk disangkal oleh pembuatnya
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.
Menurut Pasal 1857 KHUPerdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.
11. Apa yang dimaksud prestasi dan bagaimana wujud dari prestasi ? Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Bentuk dan wujud prestasi : a. Memberikan sesuatu b. Berbuat sesuatu c. Tidak berbuat sesuatu Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.
Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam, yaitu : 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. 3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. 4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian. 12. Apa pentingnya materai pada akta di bawah tangan ? Dengan adanya materai dalam suatu akta di bawah tangan (misalnya perjanjian jual beli) maka akta di bawah tangan tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. 13. Apa pentingnya disebutkan umur dan alamat para pihak dalam kontrak ? Umur para pihak sudah mencapai 18 tahun atau sudah pernah melakukan perkawinan (cakap atau dewasa menurut hukum) 14. Apa fungsi komparisi ? Komparisi adalah bagian dari akta yang dimuat setelah judul dan awal akta, yang mengandung identitas para pihak atau pembuat perjanjian, termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan (rechtsbekwaanheid) serta kewenangan (rechtshandelingen) sebagaimana dinyatakan dalam akta. Jadi, komparisi mengandung beberapa fungsi, yaitu: a. menjelaskan identitas para pihak yang membuat perjanjian/akta; b. dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak; c. berdasarkan apa kedudukannya tersebut; d. bahwa ia cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum yang disebutkan di dalam akta; e. ia mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam akta 15. Macam macam penyelesaian sengketa ? –
Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 macam : 1. Melalui Pengadilan (litigasi) 2. Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)-non litigasi Litigasi Litigasi adalah model peyelesaian sengketa dengan membawa sengketa tersebut ke Pengadilan. Kadang dalam sengketa keperdataan hal ini adalah hal terakhir yang ditempuh apabila model penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak menemui kesepakatan diantara kedua belah pihak. Tapi tidak jarang juga kita menemui sebuah kontrak yang langsung menggunakan litigasi sebagai satu-satunya model penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian tersebut. Non-litigasi (Alternative Dispute Resolution) Mekanisme penyelesaian sengketa ini disebut sebagai non-litigasi karena merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan. Ada 4 (macam) metode penyelesaian sengekta non-litigasi yaitu : -
Arbitrasi
Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa; -
Mediasi Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) , yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak;
-
Negosiasi Negosiasi adalah penyelesaian sengekta dengan menggunakan komunikasi dua arah dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama
-
Konsiliasi Upaya unutk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian bersama.
