Nama : Aghia Isfia Ayuni Kelas
: XII MIA 5 / 1
Uji Kompetensi Bab 4 Jawablah pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat. 1. Jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut. 2. Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, baik yang bersifat internal ma upun eksternal? 4. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. 5. Bagaimanakah cara kalian menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Jawab :
1. Perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara : -
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak lahir. Sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan kewarganegaraan seseorang.
-
Hak warga negara sifatnya nasional, dibatasi oleh status kewarganegaraannya artinya tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia akan tetapi semua hak asasi manusia, juga merupakan hak warga negara. Misalnya hak setiap warga negara menduduki jabatan pemerintahan RI adalah hak warga negara Indonesia, sehingga tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia.
Perbedaan antara kewajiban warga negara dan kewajiban asasi : -
Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara, dibatasi oleh status kewarganegaraan.
-
Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar, pokok, pundamental yang harus dilaksanakan setiap setiap orang tanpa dibatasi status kewarganegaraan seseorang.
2. Hak warga Negara -
Hak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan : Pasal 29 ayat 2
-
Hak bebas dari penyiksaan : Pasal 28 G ayat 2
-
Hak atas pekerjaan : Pasal 27 ayat 2
-
Hak atas jaminan sosial : Pasal 28a ayat 3
Kewajiban warga Negara -
Menjunjung tinggi hukum : Pasal 27 ayat 1
-
Membela negara : Pasal 27 ayat 3
-
Menghormati HAM : Pasal 28J ayat 1
-
Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan : Pasal 30 ayat 1
3. Faktor Internal Keadaan psikologis pelaku yang bersifat egois, dan tingkat kesadaran para pelaku pelanggaran hak warga Negara yang rendah. Faktor Eksternal a. Perangkat hukum yang tidak tegas dalam memberikan sanksi pelanggaran hak warga Negara. b. Ekonomi : kemiskinan memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran. c. Kekuasaan dapat menimbulkan kejahatan kerah putih (penjahat berdasi). d. Sosial : adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin menumbuhkan pelanggaran HAM.
4. Yang harus dilakukan adalah dengan menegakkan keadilan dengan baik dan meningkatkan kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajibanya. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja dalam pemecahan persoalan hak dan kewajiban warga negara dengan berlaku jujur, menolak suap, tidak pilih kasih, dan bertanggungjawab menjalankan tugas sebagaimana seharusnya seorang warga Negara. 5. Menyadari bahwa setiap orang punya hak dan hak kita dibatasi oleh orang lain, sehingga kita tidak bisa seenaknya menggunakan hak kita. Selain itu, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Jangan menuntut hak bila kewajiban belum dipenuhi.
Uji Kompetensi Bab 5 Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat! 1. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional. 2. Kemukakan klasifikasi perjanjian internasional. 3. Jelaskan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional. 4. Jelaskan peran perwakilan diplomatik Republik Indonesia. 5. Deskripsikan berbagai bentuk kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Jawab :
1. Faktor internal: Ketakutan negara-negara untuk mendapatkan intervensi dari negara lain baik melalui kudeta ataupun hal-hal lain, sehingga mereka mengadakan hubungan internasional untuk menjamin kelangsungan negara tanpa intervensi tersebut.
Faktor eksternal: - Hukum alam bahwa suatu negara tidak bisa hidup sendiri - Untuk menjalin komunikasi dengan negara lain - Untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia. - Untuk menyelesaikan masalah yang timbul antar Negara
2. Beberapa tinjauan Klasifikasi perjanjian Internasional didasarkan pada : -
Klasifikasi perjanjian dilihat dari segi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian a. Perjanjian antar negara, merupakan jenis perjanjian yang jumlahnya banyak, hal ini dapat dimaklumi karena negara merupakan subyek hukum internasional yang paling utama dan saling klasik. b. Perjanjian antar negara dengan subyek hukum internasional lainnya seperti negara dengan organisasi internasional atau dengan vatikan.
c. Perjanjian antara subyek hukum internasional selain negara satu sama lain, misalnya negara-negara yang tergabung dalam ACP (African, Carriban and Pacific) dengan MEE. d. Klasifikasi perjanjian dilihat dari para pihak yang membuatnya. Penggolongan perjanjian ini dibedakan dalam dua macam yaitu : e. Perjanjian bilateral, suatu perjanjian yang diadakan oleh dua pihak (negara) saja dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Misalnya perjanjian mengenai batas negara. f.
Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan banyak pihak (negara) yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka (open verdrag) dimana halhal yang diaturnya pun lajimnya y ang menyangkut kepentingan umum yang tidak terbatas pada kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi juga menyangkut kepentingan yang bukan peserta perjanjian itu sendiri. Perjanjian ini digolongkan pada perjanjian “law making treaties” atau perjanjian yang membentuk hukum.
-
Klasifikasi perjanjian ditinjau dari bentuknya a. Perjanjian antar kepala negara (head of state form). Pihak peserta dari perjanjian disebut “High Contracting State (pihak peserta Agung)”. Dalam praktek pihak yang mewakili negara dapat diwakilkan kepadaMENLU, atau Duta Besar dan dapat juga pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa penuh (full powers). b. Perjanjian antar Pemerintah (inter-Government form). Perjanjian ini juga sering ditunjuk MENLU atau Duta Besar atau wakil berkuasa penuh. Pihak peserta perjanjian ini tetap disebut “contracting State” walaupun perjanjian itu dinamakan perjanjian “inter -governmental”. c. Perjanjian antar negara (inter-state form), pejabat yang mewakilinya dapat ditunjuk MENLU, Duta Besar dan wakil berkuasa penuh (full Powers)
-
Perjanjian dilihat dari proses/tahap pembentukannya. Perjanjian ini dibedakan atas dua golongan :
a. Perjanjian yang diadakan melalui tiga tahap pembentukannya, yaitu perundingan, penandatangan dan ratifikasi dan biasanya diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Menurut Pak Mochtar perjanjian ini termasuk dalam istilah “perjanjian internasional atau traktat”. b. Perjanjian yang melewati dua tahap pembentukan, yaitu perundingan dan penandatangan, diadakan untuk hal-hal yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti perjanjian perdagangan yang berjangka pendek. Untuk golongan ini dinamakan “persetujuan atau agreement”. -
Klasifikasi perjanjian dilihat dari sifat pelaksananya. Penggolongan ini dapat dibedakan atas dua macam : a. Dispositive treaties (perjanjian yang menentukan) yang maksud tujuannya dianggap selesai atau sudah tercapai dengan pelaksanaan perjanjian itu. Contoh perjanjian tapal batas. b. Executory treaties (perjanjian yang dilaksanakan), adalah perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekaligus, melainkan dilanjutkan terus menerus selama jangka waktu perjanjian itu. Contoh perjanjian perdagangan.
-
Klasifikasi dari segi struktur. Penggolongan dari segi struktur dibedakan atas : a. Law making treaties. Law making treaties merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa, oleh karena itu jenis perjanjian ini dikategorikan sebagai sumber langsung dari hukum internasional, yang terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian, dengan kata lain tidak ikut dalam Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang. b. Treaty contracts (perjanjian yang bersifat kontrak). Dengan treaty contracts dimaksudkan perjanjian dalam hukum perdata hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian. “Legal effect” dari treaty contract
ini hanya menyangkut pihak-pihak yang mengadakannya, dan tertutup bagi pihak ketiga. Oleh karena itu “treaty contract” tidak melahirkan aturanaturan hukum yang berlaku umum, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang umum. -
Menurut subjeknya a. Perjanjian bilateral, adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara. b. Perjanjian multilateral, adalah suatu bentuk perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua negara.
3. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional : -
Tahap Perundingan (negotiation) Pada tahap ini pihak-pihak akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi yang hendak dicantumkan dalam naskah perjanjian. Materi tersebut ditinjau dari sudut pandang politik, ekonomi maupun keamanan dan juga mempertimbangkan akibatakibat yang akan muncul setelah perjanjian disahka. Penunjukkan wakil suatu negara dalam perundingan diserahkan sepenuhnya kepada negara bersangkutan.
-
Tahap Penandatangan (signature) Tahap penandatanganan diakhiri dengan penerimaan naskah (adoption of the text) dan pengesahan (authentication of the text). Apabila koferensi tidak menentukan cara pengesahan maka pengesahan dapat dilakukan dengan penendatanganan, penandatanganan sementara atau pembubuhan paraf. Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, berarti suatu negara telah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.
-
Tahap Ratifikasi (ratification) Meskipun delegasi suatu negara telah menandatangani suatu perjanjian internasional, tidak berarti bahwa negara tersebut secara otomatis terikat pada perjanjian itu. Negara tersebut baru terikat pada materi/ isi perjanjian setelah naskah tersebut diratifikasi.
4. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri yang berperan sebagai berikut. a. Menentukan tujuan dengan menggunakan daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut. b. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dandaya yang ada. c. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain. d. Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaikbaiknya. e. Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi. 5. Keterlibatan Indonesia dalam hubungan internasional terjadi, baik dalam bentuk organisasi internasional maupun kerjasama internasional, antara lain: Konferensi Asi a Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB), ASEAN (Association of South East Asian Nations), Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), APEC (Asia Pasific Economic Cooperation), OKI (Organisasi Konferensi Islam), dan sebagainya.
