MATA KULIAH
: KEBIJAKAN PUBLIK
DOSEN
: Prof. Said Zainal Abidin, Ph.D., MPIA
Soal Ujian Tengah Semester Gasal STIA-LAN RI
1. Apa yang menentukan suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu diimplementasikan, jelaskan ! Jawab : ( Hal. 166 ) a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dicapai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan kebijakan dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriterian sebagai berikut : - Rasional. Artinya tujuan tersebut dapat dipahami dan diterima oleh akal sehat - Diinginkan ( desirable ). Tujuan dari kebijakan tersebut menyangkut orang banyak, sehingga memperoleh dukungan dari banyak pihak b. Asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan adalah realistis, tidak mengada-ada. Asumsi ini menentukan tingkat validitas suatu kebijakan c. Informasi yang digunakan lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat apabila didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa ( out of date ). Sementara kebijakan yan g tidak didasarkan pada informasi yang kurang lengkap boleh jadi kebijakan itu nantinya tidak sempurna atau tidak tepat 2. Apa perbedaan kebijakan publik dan kebijakan pemerintah,? Jelaskan! Kebijakan Publik adalah kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan dan belum terjamin bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah, yang diperuntukkan dan ditujukan langsung ke masyarakat.Kebijakan publik berorientasi pada tujuan, ditetapkan dan dan dilaksanakan tepat pada waktunya, tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh ditetapkan secara terlambat. Menurut N. Dunn, kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusankeputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik merupakan apa saja yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah.
Contoh kebijakan publik adalah Peraturan Perundang-undangan, misalnya peraturan perundang-undangan di bidang pend idikan : mengikuti wajib belajar 9 tahun. Kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum untuk memecahkan permasalahan di negara tersebut baik dalam hal politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kebijakan pemerintah diperuntukkan untuk pengaturan struktur pemerintahan. Kebijakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Contoh : Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah (oleh Bank Sentral) untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Saat ini kebijakan moneter merupakan kebijakan utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan yang dilakukan Bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dikenal dengan Tight Money Policy, dengan cara membatasi pemberian kredit, menjual surat berharga, menaikan suku bunga dan menaikan cadangan kas
3. Bagaimana peranan birokrasi publik dalam perumusan kebijakan publik ? Jawab : Birokrasi pemerintah merupakan institusi yang kuat eksistensinya karena mempunyai kewenangan yang besar dan begitu luas memiliki sumber daya yang tidak cukup dalam menjalankan kekuasaannya dibanding dengan organisasi lain dalam suatu negara. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik, mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda, fungsinya berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas serta bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. Karenanya birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Birokrasi pemerintah menjadi kekuatan dalam mengimplementasikan kebijakan publik, melalui pola pembagian tugas dan tanggung jawab yang terkendali. Birokrasi merupakan alat dalam mencapai efisiensi yang setingi-tingginya dalam administrasi negara yang merupakan sebagai kekuatan politik dalam menentukan keberlangsungan suatu kebijakan. 4. Sebagai sebuah sistem kebijakan terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi internal dan dimensi ekstrnal. Dimensi internal merupakan ciri kebijakan. Sedangkan dimensi internal adalah gambaran luar dari sistem sebuah kebijakan dalam
proses kebijakan yang dipandang sebagai sifat umum kebijakan. Jelaskan yang menjadi sifat-sifat umum kebijakan tersebut! Jawab : ( Hal. 51 ) -
Kompleksitas
-
Dinamis
-
Berupa sebuah keputusan
5. Dalam masyarakat modern keikutsertaan rakyat dalam politik dan urusan pemerintahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka melihat urusan pemerintahan sebagai urusan mereka sendiri yang merupakan bagian dari kehidupanya. Pertanyaanya coba saudara jelaskan apa yang menyebabkan munculnya kesadaran rakyat untuk ikut serta dalam proses kebijakan tersebut? Jawab : ( Hal. 8 ) a. Munculnya kesadaran pada setiap individu sebagai anggota atau bagian dari masyarakat bahwa manusia tidak sekedar hidup sebagai seseorang atau individu, tetapi sebagai salah satu dari anggota masyarakatnya. Sebagai individu orang bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, tetapi sebagai anggota masyarakat setiap tindakannya mempunyai akibat terhadap orang lain , demikian pula tindakan orang lain memiliki akibat kepada dirinya. b. Sebagai kelanjutan suatu keputusan yang dibuat oleh yang berwenang dalam hal ini pemerintah membawa akibat terhadap kehidupan seluruh individu dalam masyarakat c. Adanya kesadaran tentang demokrasi dalam masyarakat modern yang menganggap “ pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” sebagai suatu sistem yang benar 6. Kebijakan publik dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, jelaskan! Jawab : ( Hal. 67 ) -
Berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat ( regulasi ) : UU, PP, Kepres tergolong dalam bentuk ini. Sebagai aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat, kebijakan dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada suatu waktu
-
Distribusi atau alokasi sumber daya : kebijakan pada tindakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah yang umumnya tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara umum. Kebijakan ini ditujukan untuk mengimbangi berbagai kesenjangan antar golongan dan daerah dalam suatu negara
-
Redistribusi atau re-alokasi : merupakan usaha perbaikkan kepincangan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan distribusi. Sasarannya adalah pada pemerataan ekonomi dalam masyarakat
-
Pembekalan atau pemberdayaan : dimaksudkan untuk memodali atau melengkapi masyarakat dengan sasaran-sasaran yang perlu agar dapat berdiri sendiri. Penekanannya pada pemerataan kemampuan untuk dapat berkembang sendiri
-
Etika : merupakan aturan-aturan moral berdasarkan kaidahyang berlaku, baik berupa agama maupun adat yang dapat dijadikan arahan atau pedoman bagi tindakan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah untuk memperlakukan aturan-aturan tersebut merupakan kebijakan pelaksana
7. Ada tiga bentuk analisis kebijakan, jelaskan! Jawab : ( Hal. 64 ) - Analisis kebijakan yang prospektif ( prospective policy analysis ) - Analisis kebijakan retrospektif ( retrospective policy analysis ) - Integratif dua analisis 8. Jelaskan unsur-unsur kebijakan dilihat dari segi struktur! Jawab : ( Hal. 25 ) a. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Suatu kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas, dan berorientasi ke depan. b. Unsur kedua, masalah. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. c. Unsur ketiga, tuntutan (demand). Partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi dapat berupa dukungan, tuntutan dan tantangan
atau kritik. Tuntutan muncul dikarenakan salah satu dari dua sebab berikut: (a) karena terabaikan kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan mereka. (b) karena munculnya kebutuhan baru setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan. d. Unsur keempat , dampak atau outcome. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. e. Unsur kelima, sarana atau alat kebijakan (policy instruments). Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana, antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri. 9. Sebutkan kriteria kriteria yang biasa dipakai dalam menentukan alternatif suatu kebijakan, jelaskan? (halaman 35) Jawab : -
Efektifitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. - Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. - Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada. - Adil - Terjawab – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. - Tepat ( appropriateness ) : merupakan ukuran kombinasi diantara kriteria sebelumnya. Kriteria ini menjadi pengimbang terhadap pengguna sesuatu atau beberapa kriteria tanpa meperdulikan atau mengabaikan kriteria tertentu 10. Mengapa faktor sejarah masa lampau perlu diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan ? Berikan contoh kasus yg pernah terjadi Jawab : Karena setiap masyarakat tidak berada dalam kondisi pada waktu sekarang secara bersamaan . Kondisi tersebut merupakan hasi dari perkembangan yang bersifat komulatif pada masa lampau yang panjang contoh seperti dulu pernah terjadi penggusuran makam mbah priok terjadi di jakarta yg menyebabkan bentrok besar antara pemerintah dan masyarakat )
