PEMERINTAH DESA PANDAK DAUN KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Jl. Pandak Daun RT.02 RW.I Desa Pandak Daun Kec. Daha Utara Kab. HSS Propinsi Kalimantan Selatan71253
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDAK DAUN Nomor : 12 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA PANDAK DAUN TAHUN 2019 KEPALA DESA PANDAK DAUN
Menimbang
:
a. Bahwa dalam rangka merumuskan rencana pembangungan desa yang mengacu pada prinsip-prinsip : lengkap, cermat, sistematis, partisipatif, keterbukaan, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa / RKP Desa Tahun 2019. b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud pada konsederan (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tah un 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4548); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tah un 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
RKP DESA PANDAK DAUN TAHUN 2018
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 206 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4664); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2032); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 16. Peraturan Desa Pandak Daun Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Pandak Daun Tahun 2016 – 2022.
RKP DESA PANDAK DAUN TAHUN 2018
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERTAMA
:
Membentuk Tim Penyusun RKP Desa di Desa Pandak Daun Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Menetapkan Nama-Nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKP Desa Pandak Daun.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tersusunnya Dokumen RKP Desa.
KEEMPAT
:
Apabilan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanggal
: Pandak Daun : 28 Juli 2018
Kepala Desa Pandak Daun,
( Drs. Jahri Padeli)
Diundang-undangkan Oleh Sekretaris Desa
(Miftahul Huda, S.Pd.)
Tembusan : 1. Bupati Hulu Sungai Selatan di – Kandangan 2. Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan di – Kandangan 3. Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan di – Kandangan 4. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Hulu Sungai Selatan 5. Camat Daha Utara di – Daha Utara 6. Yang bersangkutan
RKP DESA PANDAK DAUN TAHUN 2018
Lampiran
: Keputusan Kepala Desa Pandak Daun
Nomor
: 12 Tahun 2018
Tanggal
: 28 Juli 2018
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA PANDAK DAUN TAHUN 2019
No.
Nama
Unsur
Jabatan
Kepala Desa
Pembina
Sekdes
Ketua
1
Drs. Jahri Padeli
2
Miftahul Huda, S.Pd.
3
M.Yuseran
Sekretaris LPM
Sekretaris
4
Syar’iyah
Kaur Perencanaan dan Keuangan
Anggota
5
Syarkani
RT
Anggota
6
M. Sofyan
RT
Anggota
7
Ahmad Fuadi
RT
Anggota
8
Abdul Rasyid
RT
Anggota
Ditetapkan di Tanggal
: Pandak Daun : 28 Juli 2018
Kepala Desa Pandak Daun
( Drs. Jahri Padeli)
RKP DESA PANDAK DAUN TAHUN 2018
PERATURAN DESA PANDAK DAUN KECAMATAN DAHA UTARA, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PANDAK DAUN
Menimbang :
a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa); b. Bahwa RKPDesa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJMDesa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hu ruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa.
Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran RKP DESA PANDAK DAUN TAHUN 2018
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2032); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 13. Peraturan Desa Pandak Daun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Pandak Daun Tahun 2017 – 2022. Menetapkan :
Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima
: Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKPDesa dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan. : RKPDesa disusun berdasarkan RPJMDesa 6 (enam) tahunan melalui forum MusrenbangDesa. : Berita acara RKPDesa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM atau LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKPDesa. : RKPDesa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk/wajib diusulkan ke RKP Daerah. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanggal
: Pandak Daun : 28 Juli 2018
Kepala Desa Pandak Daun,
( Drs. Jahri Padeli ) Diundang-undangkan Oleh Sekretaris Desa
(Miftahul Huda, S.Pd.)
RKP DESA PANDAK DAUN TAHUN 2018
