-1-
PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS KESEHATAN KESEHATAN Jalan Jamaludin Malik NO. 52 Kota Gorontalo
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO NOMOR : /KES/IV/2015 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) KOTA GORONTALO TAHUN 2015 Menimbang
: a. bahwa
dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan
kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Pos Kesehatan Desa dan Pos Pelayanan Terpadu, perlu memberikan Bantuan Operasional Kesehatan; b. bahwa
bahwa
merupakan
Bantuan
bantuan
Operasional
pemerintah
Kesehatan
pusat
kepada
pemerintah daerah untuk percepatan pencapaian MDGs bidang
kesehatan,
melalui
peningkatan
kinerja
Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/ Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan
yang
bersifat
promotif
dan
preventif; c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo tentang Penetapan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Kesehatan Kota Gorontalo Tahun 2015; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang
Nomor
38
Tahun
2000
tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
-2-
3. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Pemeriksaan
Nomor
15
Pengelolaan
Tahun dan
2004
tentang
Tanggung
Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2004
Nomor
Negara 126,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7. Undang-Undang Kesehatan
Nomor
(Lembaran
36
Tahun
Negara
2009
Republik
tentang Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
23
Tahun
(Lembaran
2014
Nomor
2014
Negara 244,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 9. Undang-Undang Anggaran
Nomor
Pendapatan
27 dan
Tahun Belanja
2014
tentang
Negara
Tahun
-3-
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas,
dan
Fungsi
Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata
Cara
Pembayaran
dalam
Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
-4-
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Petunjuk
Teknis
Bantuan
Operasional
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 354); Memperhatikan : 1. Keputusan
Menteri
MENKES/52/2015
Kesehatan tentang
Nomor
HK.02.02/
Rencana
Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. 2. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 127/10/ IV/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Kota Gorontalo Tahun 2015. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Penetapan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Kesehatan Kota Gorontalo Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Menetapkan SK alokasi/realokasi dana BOK. 2. Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan BOK. 3. Melaksanakan
kegiatan
BOK
sesuai
kebijakan
nasional. 4. Menyusun besaran alokasi/realokasi dana BOK per Puskesmas. 5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BOK tingkat kabupaten/ kota dan Puskesmas. 6. Melakukan sosialisasi BOK tingkat kabupaten/kota dan Puskesmas. 7. Melakukan
verifikasi
didanai BOK.
POA
Puskesmas
yang
akan
-5-
8. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan,
pembinaan
dan
pengendalian
pelaksanaan BOK di Puskesmas. 9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BOK di kabupaten/kota kepada Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi tembusan Tim Pengelola BOK Tingkat Pusat. KETIGA
:
Biaya
yang
timbul
sebagai
akibat
dari
pelaksanaan
Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Gorontalo (03) Tahun 2015 Nomor : SP DIPA-024.03.4.319194/2015, Tanggal 14 November 2014, Program Bantuan Operasional Kesehatan. KEEMPAT
:
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kepala
Dinas
Kesehatan
Kota
Gorontalo
Keputusan Nomor
:
06/Kes/I/2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Bantuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kota Gorontalo Tahun 2014, dinyatakan tidak berlaku. KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 01 April 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BOK KOTA GORONTALO
dr. NUR ALBAR, Sp.PD.FINASIM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19600907 198901 2 001 Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo di Gorontalo. 2. Yth. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Provinsi Gorontalo di Gorontalo. 3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo di Gorontalo. 4. Yth. Yang bersangkutan. 5. Arsip.
-6-
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO NOMOR : /KES/IV/2015 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TINGKAT KOTA GORONTALO TAHUN 2015. N O 1 2 3
NAMA/NIP dr. Nur Albar, Sp.PD.FINASIM 19600907 198901 2 001 Olan Jusuf, S.ST 19730712 199203 2 003 Raplin W. Moha, S.Pd 19690323 199203 1 007
Marton Panu, M.Kes 19660814 198903 1 012 Tasmiruddin, SKM, M.Kes 5 19660519 198803 1 005 Lisnawaty Pakaya, MM.Kes 6 19711015 199603 2 003 4
PANGKAT/ GOLONGAN
JABATAN
Pembina Utama Madya IV d Penata Tk. I III d
Penanggung Jawab
Penata Tk. I III d Pembina Tk. I IV b Pembina Tk. I IV b Penata III c
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BOK KOTA GORONTALO
dr. NUR ALBAR, Sp.PD.FINASIM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19600907 198901 2 001
