SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RS PUSAT OTAK NASIONAL NOMOR : HK.02.04/ll/0517/ 2014 TENTANG LAYANAN PEMBEDAHAN DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
DIREKSI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Menimbang
Mengingat
:
1.
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit perlu adanya kebijakan mengenai layanan pembedahan
2.
bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a tersebut di atas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
: 1.
Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
2.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3.
Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
4.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Standar Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit
5.
Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/II/123/2013 Tentang Struktur dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. M EMUTUSKAN
menetapkan
: PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN LAYANAN PEMBEDAHAN DI RS PUSAT OTAK NASIONAL.
PERTAMA
: Layanan Bedah mencakup kebijakan pembedahan di kamar operasi baik secara elektif maupun darurat
KEDUA
: Layanan pembedahan yang diberikan harus dapat memenuhi kebutuhan layanan pembedahan dari disiplin terkait serta sesuai dengan bentuk layanan bedah yang dimiliki oleh departemen bedah di RS Pusat Otak Nasional.
KETIGA
: Layanan pembedahan dilakukan oleh staff Instalasi Bedah Sentral dan Sterilisasi sentral yang memiliki SIP di RS Pusat Otak Nasional sebagai DPJP bedah dan oleh peserta didik yang berada dibawah supervisi DPJP bedah sesuai dengan tingkat kompetensinya.
KEEMPAT
: Setiap pelayanan pembedahan harus memperhatikan aspek keselamatan pasien
KELIMA
: Penjelasan pelayanan pembedahan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di jelaskan dalam lampiran surat keputusan ini
KEENAM
: Setiap pemberi pembedahan bertanggungjawab untuk : a. Ikut mengembangkan, menanamkan dan menjaga agar kebijakan serta prosedur layanan pembedahan yang ada terus dikembangkan dan diperbaiki. b. Menjaga program pengendalian kualitas yang telah dibentuk serta melaksanakannya. c. Mengawasi dan meninjau seluruh layanan bedah yang telah dibentuk serta melaksanakannya.
KETUJUH
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 20 Maret 2014 Direktur Utama,
MURSYID BUSTAMI NIP.196209131988031002 Tembusan: 1. Para Direktur RS Pusat Otak Nasional 2. Komite Medik RS Pusat Otak Nasional 3. Kepala Instalasi RS Pusat Otak Nasional 4. Kepala Bidang RS Pusat Otak Nasional
Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor : HK.02.04/II/1680/2014 Tanggal : 20 Maret 2014 PELAYANAN BEDAH DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL 1. Bahwa proses penilaian dan perencanaan pembedahan harus dilakukan pada setiap pasien yang akan menjalani pembedahan, baik elektif maupun emergensi. 2. Untuk kasus kedaruratan, proses penilaian dan perencanaan pembedahan dilakukan sesingkat mungkin sesuai urgensi pembedahan. 3. Proses perencanaan pembedahan selalu didasari oleh riwayat penyakit pasien, status fisik, dan data diagnostik, serta faktor risiko dan keuntungan yang didapat dari jenis pembedahan tersebut Dokter yang bertanggung jawab harus mendokumentasikan setiap informasi yang didapat dari hasil penilaian yang dilakukan untuk mengarahkan dan mendukung prosedur pembedahan yang direncanakan. 4. Setiap perencanaan pembedahan, termasuk diagnosis pra bedah dan rencana tekhnik pembedahan, harus didokumentasikan dalam rekam medis pasien dalam format IAR (Informasi, Analisa dan Rencana) sebelum tindakan dilakukan. 5. Setiap tindakan pembedahan yang dilakukan oleh DPJP harus melalui proses komunikasi dan pemberian informasi serta mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga pasien yang tertulis dalam formulir informed consent 6. Pembatalan pembedahan berencana merupakan kewenangan DPJP Bedah melalui koordinasi dengan DPJP anestesi setelah dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi kondisi prasyarat pembedahan melalui prosedur yang berlaku 7. Layanan Bedah Darurat dilakukan di IGD dengan tetap melalui proses penilaian dan perencanaan sesuai urgensi pembedahan 8. Pembedahan darurat dilakukan oleh spesialis bersangkutan yang kompeten. Bila tidak tersedia maka pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat yang mampu 9. Pembedahan darurat yang membutuhkan ICU pasca operasi pada saat ruang ICU penuh akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat 10. Setiap layanan pembedahan harus didokumentasikan dalam laporan pembedahan yang tersedia dalam rekam medik 11. Konsultasi Intraoperatif dapat dilakukan oleh DPJP bedah dengan mengikuti prosedur yang berlaku 12. Kondisi pasien pasca bedah di ruang pulih harus terdokumentasikan dengan baik di rekam medik
13. Transportasi pasien pasca bedah didampingi oleh petugas kesehatan sesuai kondisi pasien. 14. Rencana pasca bedah didokumentasikan dalam rekam medis dalam 24 jam oleh DPJP, perawat dan pihak lain yang diperlukan dalam format IAR (Informasi, Analisa dan Rencana) 15. Penggunaan alat implan dalam pelayanan bedah harus mematuhi kaidah berikut: a. Pemilihan alat berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian yang ada b. Modifikasi checklist bedah untuk memastikan alat implan tersedia di ruang operasi dan pertimbangan khusus dalam penandaan lokasi operasi c. Kompetensi dan pelatihan staf teknis yang berasal dari sumber luar diperlukan selama prosedur implantasi d. Pengetahuan dan pelaporan kejadian sampingan terkait penggunaan alat implan e. Pertimbangan kontrol infeksi yang unik f. Instruksi discharge khusus untuk pasien g. Kemampuan alat implan untuk dilacak jika ada penarikan alat Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 20 Maret 2014 Direktur Utama,
MURSYID BUSTAMI NIP.196209131988031002
Tembusan: 1. Para Direktur RS Pusat Otak Nasional 2. Komite Medik RS Pusat Otak Nasional 3. Kepala Instalasi RS Pusat Otak Nasional 4. Kepala Bidang RS Pusat Otak Nasional
