PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 0411-513127 – 510016 Fax. 0411 – 587256 Makassar
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR Nomor : 8100.A /RSUD-MKS/XI/2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN BANTUAN HIDUP DASAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2016 PEMBINA PENGARAH I PENGARAH II KETUA SEKRETARIS KOORDINATOR
: Direktur RSUD Kota Makassar : Wadir Umum Dan Keuangan : Wadir Pelayanan Medik : drg. Hasni, MARS : dr. Nunung Susanti Nufri : Mutmainnah, SKM, M.Kes
1. Seksi Acara
2. Seksi Konsumsi
3. Seksi Perlengkapan
4. Seksi Dokumentasi
: -
M. Rusdi Abdullah, SE Sulolipu, SKM Mardawiah, S.Kom
-
Murni, S.Kep Sri Listrianingsih, S.Kep Hapiana, S.Kep
-
Nasrullah, Amd.TEM A. Akmal Syarif, ST Nurul Fajriani, A.Md Kep Andi Mahniar, Amd.Keb
-
Al Candra, SE Indrawaty, SKM Musdalifa, A.Md. Kep
:
:
:
Ditetapkan di Makassar Padatanggal, 7 November 2016 DIREKTUR,
dr. H. Muhammad Rusly, M.Kes Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c Nip. 19630308 199803 1 002
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 0411-513127 – 510016 Fax. 0411 – 587256 Makassar
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR Nomor : 8100.A /RSUD-MKS/XI/2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN BANTUAN HIDUP DASAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2016 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR Menimbang
Mengingat
:
:
a.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu menunjuk panitia pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD).
b.
Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut sebagaimana poin (a) diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.
1.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 1822);
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4286);
4.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4355);
5.
Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4400);
6.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4438);
7.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5601); 9.
Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatrur Sipil Negara (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor
10 .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 11. standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12 .
13 .
14 .
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2009 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Makasasar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 96).
15 .
Peraturan Walikota Makassar No.42 tahun 2015, tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.
16 .
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN BANTUAN HIDUP DASAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2016.
KESATU
: Menunjuk Panitia Pelatihan Bantuan Hidup dasar ( BHD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 dengan susunan sebagai berikut :
NO KEPANITIAAN 1. PEMBINA 2. PENGARAH 1 3.
PENGARAH 2
4. 5.
KETUA SEKERTARIS
6. 7.
KOORDINATOR ANGGOTA STAF GOLONGAN IV ANGGOTA STAF GOLONGAN III
8.
9.
ANGGOTA STAF KONTRAK
JABATAN/ NAMA Direktur RSUD Kota Makassar Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kota Makassar Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Makassar Kabid. Pelayanan Medik Kasi Perencanaan & Pengembangan Bidang Pelayanan Medik Kasubbag Rekam Medik 1. Murni, S.Kep 1. M. Rusdi Abdullah, SE 2. A. Akmal Syarif, ST 3. Nasrullah, Amd.TEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sulolipu, SKM Sri Listrianingsih, S.Kep Mardawia, S.Kom Hapiana, Amd.Kep Andi Mahniar, Amd.Kep Musdalifa, A.Md.Kep Al Candra, SE Nurul Fajriani, A.Md Kep Indrawaty, SKM
KEDUA
:
Tugas panitia penanggung jawab kegiatan di maksud dalam diktum KESATU keputusan ini adalah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dan mensukseskan Pelatihan bantuan Hidup Dasar (BHD) dengan baik.
KETIGA
:
Panitia Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan mendapatkan honorarium dengan rincian sebagaimana berikut :
NO 1. 2.
KEPANITIAAN
PEMBINA PENGARAH 1
Rp. 800.000 Rp. 750.000
PENGARAH 2
Rp. 750.000
3.
KETUA
Rp. 700.000
4.
SEKERTARIS
Rp. 650.000
5.
KOORDINATOR
Rp. 600.000
6.
ANGGOTA PegawaiGolongan IV ANGGOTA STAF PegawaiGolongan III ANGGOTA STAF KONTRAK
Rp. 550.000
7. 8.
Rp. 475.000 Rp. 350.000
JUMLAH HONOR ( untuk 1 (Satu) kali kegiatan )
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2016. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruann di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. KEEMPAT
:
KELIMA
:
Tembusandisampaikankepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Walikota Makassar di Makassar; Inspektur Kota Makassar di Makassar; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Makassar di Makassar; Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah; Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; Masing-Masing yang bersangkutan; Pertinggal.