BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penganggaran
diawali
dengan
diterbitkannya
peraturan
perundang -undangan seperti Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional.
Peraturan
perundang -undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), PP Nomor 39/2006 tentang tentang Tata Cara Pe ngendalian ngendalian dan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada perencanaan dan
sistem penganggaran terpadu
(Unified Budgeting ), berbasis kinerja (Performance Based Budgeting ), dan berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework ). 1.2 Tujuan Penyusunan Paper ini dibuat agar agar kita dapat mengetahui bagaimana sistem anggaran anggaran dan kebija kan APBN di Indonesia. Dan juga bagaimana bagaimana penerapannya dalam lingkup keuangan Negara. Selain itu, paper ini di buat guna menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar pengantar keuangan keuangan publik.
BAB II PEMBAHASAN A. Sistem Anggaran 1. Anggaran Anggaran Terpadu Terpadu ( Unified Budget ) Penganggaran
terpadu
adalah
penyusunan
rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintregasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. ( PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006)
Dalam hal ini, perencanaa perencanaan n belanja rutin rutin dan belanja moda moda l dilakukan secara terpadu dalam rangka mewujudkan prestasi kerja kementrian/lembaga (K/N) yang dapat memuaskan masyarakat. Ada 5 komponen pokok pendekatan anggaran terpadu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Negara/Lembaga (RKA KL), diantaranya :
a) Satuan kerja (Satker) Penetapan Satker sebagai kuasa penguasa pengguna anggaran (KPA) untuk untuk m elaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga.
b) Kegiatan Setiap Satker minimal mempunyai satu kegiatan dalam rangka mewujudkan sebagian sasaran program dari unit organisasi.
c) Keluaran Kegiatan yang dilakukan Satker mempunyai keluaran yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan keluaran dari kegiatan lain.
d) Jenis belanja belanja Jenis belanja yang ditetapkan dengan criteria yang sama untuk semua kegi atan.
e) Dokumen anggaran Satu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran, dan satu dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satker dan kegiatan.
Secara tegas unified budget baru dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2005, dengan ditiadakannya ditiadakannya penge luaran rutin dan dan pengeluaran pembangunan dari struktur dan format APBN.
2. Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budget ) Penganggaran pencapaian
berbasis
kinerja
utput (keluaran) (keluaran) dan
o
mengutamakan
upaya
utcome (hasil) atas alokasi
o
belanja belanja (input) (input) yang ditetapkan. Dengan tujuan tujuan u ntuk memperoleh memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran
kinerja
untuk
tingkat
satuan
kerja
(Satker)
dan
kementrian/lembaga. Lima komponen pokok pendekatan anggaran kinerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Negara/Lembaga (RKA KL) adalah sebagai berikut :
a) Satuan kerja Satuan kerja sebagai penanggung jawab pencapaian Keluaran/Output kegiatan/sub kegiatan.
b) Kegiatan Rangkaian tindakan yang dilaksanakan Satuan Kerja sesuai dengan tugas pokoknya pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan.
c) Keluaran Satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan.
d) Standar biaya Perhitungan anggaran didasarkan pada standar biaya (bersifat umum dan khusus).
e) Jenis belanja belanja Pembebanan anggaran pada jenis belanja yang sesuai. Pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja merubah fokus pengukuran besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya.
Landasan Konseptual Anggaran Berbasis Kinerja : 1. Alokasi anggaran berorientasi berorientasi pada kinerja ( output and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilita akuntabilitas s (let the manager manages); manages); 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money function)
Dalam menetapkan target kinerja, perlu dilakukan metode SMART, yaitu : y
Specific ± jelas, tepat dan akurat
y
± dapat dikuantifikasikan Measured ±
y
Achievable ±
praktis & realistis
y
R evelant ± evelant ±
y
± batas atau tenggang waktu Timed ±
bagi konsumen (masyarakat)
Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sebuah program atau kegiatan maka perlu perlu dilakukan
evaluasi kinerja dengan
mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan (Penjelasan PP No. 21 Tahun 2004 (poin I.4) ), diantaranya : y
Indikator Kinerja Kegiatan
y
Indikator Kinerja Program
y
Indikator Efisiensi
y
Indikator Kualitas
3.
Kerangka
Pengeluaran
Jangka
Menengah
( Medium
Term
Expenditure Framework) erangka K erangka
penganggaran
pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan
berdasarkan
kebijakan,
dengan
pengambilan
keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. anggaran. Untuk mendukukng pencapaian hasil yang dimaksudkan, dalam pendekatan Menengah
penganggaran ( Medium
Term
Kerangka
Pengeluaran
Expenditure
Jangka
Framework/MTEF),
dibutuhkan kondisi lingkungan dengan karakteristik sebagai berikut :
a) Mengkaitkan Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan. b) Mengendalikan pengambilan keputusan dengan : y
y y y
Penentuan prioritas program dalam kendala keterbatasan anggaran. Kegiatan disusun mengacu kepada sasaran program. yang diharapkan. Biaya sesuai dengan kegiatan yang monitoring. Informasi atas hasil evaluasi dan monitoring.
c) Memberikan media berkompetisi dengan bagi kebijakan, program dan kegiatan ya ng diambil. d) Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan sesuai alokasi sumbedaya yang disetujui disetujui legislatif. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi : a) Penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka menengah. b) Penyusunan proyeksi/rencana kerangka/ target-target fiskal (seperti tax ratio, defisit dan rasio utang pemerintah) jangka menengah . c) Rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan) jangka menengah (Medium Term Budget Framework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resource envelope).
d) Pendistribusian total pagu belanja jangka mengengah ke masing-masing kementrian/lembaga (line ministries ceiings), indikasi pagu kementrian/lembaga dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggai anggaran belanja untuk kementrian/lembaga dalam jangka ja ngka menengah. e) Penjabaran pengeluaran jangka menengah (line minitries ceilings) masing-masing kementrian/lembaga ke masingmasing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan. Secara umum konsepsi dasar KPJM dalam RKA-KL dapat digambarkan dalam diagram seperti dibawah ini:
Keterangan : 1) Dijabarkan 2) Dirangkum 3) Indikasi Pendanaan 4) Kepastian Pendanaan 5) Menghasilkan 6) Proyeksi ke depan
B. Kebijakan Kebijakan APBN APBN merupakan hal yang penting dalam kebijakan fiskal dan juga berperan dalam tercapainya tujuan pembangunan. Hal ini berkaitan dengan dengan tiga fungsi utama kebijakan kebijakan fiscal , yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dengan peranan yang sangat strategis tersebut, maka APBN harus sehat, dan sustainable. Ada tiga indikator APBN yang sehat dan berkesinambungan, yaitu: defisit harus terkendali menuju seimbang seimbang atau atau surplus, keseimbangan keseimbangan primer primer terjaga positif positif , rasio utang yang cenderung menurun.
Untuk itu, di Indonesia diterapkan Triple Track Strategy , yang terdiri dari Pro-Growth, Pro-Growth, Pro -Job, dan Pro-Poor. Dijabarkan di bawah ini :
1. Pr o ± Gr ow owth
Pro Growth adalah kebijakan APBN yang mengedepankan alokasi dana belanja modal untuk mendukung pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan
pembangunan
infrastruktur
yang
dapat
meningkatkan meningkatkan pertumubuhan pertumubuhan ekonomi . Contoh : y
y y
Penguatan sektor riil dengan memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil. Pengadaan Infrastruktur. Pengendalian Pengendalian inflasi inflasi untuk menstabilkan harga harga .
2. Pr o ± Job
Pro Job adalah kebijakan yang menekankan pada pengadaan lapangan lapangan pekerjaan dan/atau dan/atau perluasan perluasan lapangan lapangan pekerjaan pekerjaan
yang
bertujuan untuk mengurangi banyaknya banyak nya pengangguran. Contoh : y
Pengadaan proyek-proyek pembangunan untuk menyerap tenaga kerja.
y
Pemberian dana atau modal bagi rakyat untuk membuat usaha di bidang tertentu.
y
Menyediakan
Balai
Latihan
Kerja
di
daerah
untuk
menghasilkan SDM yang mumpuni. y
y
Memperbaiki iklim perekonomian untuk mengundang investasi dari luar. Pemberdayaan Pemberdayaan UKM sekaligus meningkatkan meningkatkan daya saingnya .
3.
Pr o ± Poor berpihak pada Pro Poor adalah kebijakan pemerintah yang berpihak kepentingan kepentingan penghormatan penghormatan,, perlindung perlindungan, an, dan pemenuhan pemenuhan hak -hak dasar kaum miskin (Pro Poor Budget) yang memiliki tujuan dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan revitalisasi revitalisasi pertanian da n pedesaan,
serta
program-program
pro-rakyat
yang
dibuat
untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat. Misalnya : y
Menjaga
kesinambungan
program
kesejahteraan
rakyat
(PNPM, BOS, Jamkesmas, PKH), y
Pemberian Pemberian subsidi tepat sasaran ,
y
Bantuan langsun langsung g rakyat miskin ,
y
Kredit UKM,
y
Pelayanan Pelayanan gratis gratis di puskesmas dan rumah sankit sankit tingkat III ,
y
Program keluarga keluarga harapan .
