BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Setiap negara memiliki standar akuntansi yang berbeda – beda. Indonesia telah memiliki sendiri standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia tersebut lebih dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
PSAK disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia. IAI yang didirikan pada tahun 1957 selain mewadahi para akuntan juga memiliki peran yang lebih besar dalam dunia akuntansi di Indonesia. Peran tersebut seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah peran adalam rangka penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi yang di Indonesia dikenal dengan nama PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tersebut merupakan seperangkat standar yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi didunia bisnis di Indonesia.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tersebut mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia. Standar-standar tersebut selain ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai ke tujuan akhirnya yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan perusahaan.
IAI selaku penyusun standar akuntansi di Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi perubahan-perubahan yang turut berimplikasi kepada dunia akuntansi. Beberapa kali revisi terhadap beberapa pernyataan telah dilakukan untuk menyesuaikan standar akuntansi yang dibuatnya. Revisi pertama dilakukan pada tahun 1973 dengan melakukan modifikasi atas standar-standar akuntansi dalam bentuk Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Revisi berikutnya dilakukan pada tahun 1984 dengan hasilnya adalah revisi berupa Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Selanjutnya revisi dilakukan pada tahun 1994. Revisi pada tahun 1994 dilakukan secara total terhadap PAI 1984 dan hasilnya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK)1994. Dengan semakin berkembangnya laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan karena adanya permintaan dari negara – negara yang tergabung dalam anggota G – 20, maka indonesia harus melakukan revisi terhadap PSAK dan melakukan penyesuian dengan standar yang dipakai di internasional yaitu IFRS.
Salah satu bentuk revisi standar IAI yang berbentuk adopsi standar international menuju konvergensi dengan IFRS tersebut dilakukan dengan revisi terakhir yang dilakukan pada tahun 2007. Revisi pada tahun 2007 tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang IAI yaitu menuju konvergensi dengan IFRS sepenuhnya pada tahun 2012. Skema menuju konvergensi penuh dengan IFRS pada tahun 2012 dapat dijabarkan sebagai berikut:
Pada akhir 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK;
Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS;
Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik.
Rumusan Masalah
Bagaimana pembayaran berbasis saham dilakukan?
Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui bagaimana pembayaran atas saham dilakukan
Manfaat Penelitian
Bagi penulis Diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan atau referensi untuk makalah selanjutnya. Hal ini karena tidak ada batasan dalam ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin maju mengikuti perkembangan zaman.
Bagi pembaca Diharapkan makalah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam hal share based payment.
BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL
NC IFRS 2: Pembayaran berbasis Saham (efektif 2010)
Menurut perbandingan Deloitte 2009, tidak seperti IFRS, "mengandung DASS pengobatan alternatif yang memungkinkan untuk mengukur pembayaran berbasis ekuitas saham dengan karyawan sebesar nilai intrinsik mereka pada tanggal pemberian opsi dan nilai ini diakui langsung sebagai beban"
2.1 Pengertian
Sebuah pembayaran berbasis saham adalah transaksi di mana entitas menerima barang atau jasa baik sebagai pertimbangan untuk instrumen ekuitas atau dengan menimbulkan kewajiban untuk jumlah berdasarkan harga saham entitas atau instrumen ekuitas lainnya entitas. Persyaratan akuntansi untuk pembayaran berbasis saham tergantung pada bagaimana transaksi akan diselesaikan, yaitu dengan dikeluarkannya (a) ekuitas, (b) uang tunai, atau (c) saham atau kas.
Pembayaran Berbasis Saham yang dikeluarkan pada 1 Januari 2012. Termasuk IFRS dengan tanggal efektif setelah tanggal 1 Januari 2012, tetapi tidak IFRS mereka akan menggantikan. Tujuan IFRS ini adalah untuk menentukan keuangan pelaporan oleh entitas yang melakukan berbasis saham-transaksi pembayaran. Secara khusus, ia membutuhkan suatu entitas untuk mencerminkan laba atau rugi dan posisi keuangan efek transaksi pembayaran berbasis saham, termasuk biaya yang berhubungan dengan transaksi di mana saham pilihan yang diberikan kepada karyawan.
IFRS mengharuskan entitas untuk mengakui transaksi pembayaran berbasis saham dalam laporan keuangan, termasuk transaksi dengan karyawan atau pihak lain untuk harus diselesaikan secara tunai, aset lainnya, atau instrumen ekuitas entitas. Tidak ada pengecualian untuk IFRS, selain untuk transaksi yang Standar lain yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk transfer instrumen ekuitas induk entitas, atau ekuitas instrumen entitas lain dalam kelompok yang sama sebagai entitas, kepada pihak yang telah disediakan barang atau jasa kepada entitas. IFRS menetapkan prinsip pengukuran dan persyaratan khusus untuk tiga jenis transaksi pembayaran berbasis saham:Top of FormBottom of Form
Transaksi pembayaran berbasis saham ekuitas-diselesaikan, di mana entitas menerima barang atau jasa sebagai pertimbangan untuk instrumen ekuitas entitas (termasuk saham atau opsi saham);
Kas diselesaikan berbasis saham pembayaran, di mana entitas mengakuisisi barang atau jasa dengan menimbulkan kewajiban kepada pemasok barang-barang atau jasa untuk jumlah yang didasarkan pada harga (atau nilai) dari entitas saham atau instrumen ekuitas lainnya entitas; dan
Transaksi di mana entitas menerima atau mengakuisisi barang atau jasa dan hal pengaturan memberikan salah satu entitas atau pemasok yang baik atau jasa dengan pilihan apakah yang entitasnya mengendap transaksi di tunai atau dengan menerbitkan instrumen ekuitas.
Untuk transaksi pembayaran ekuitas-diselesaikan berbasis saham, IFRS mensyaratkan entitas untuk mengukur barang atau jasa yang diterima, dan sesuai peningkatan ekuitas, langsung, pada nilai wajar barang atau jasa diterima, kecuali bahwa nilai wajar tidak dapat diestimasi dengan andal. Jika entitas tidak dapat memperkirakan andal nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima, entitas yang dibutuhkan untuk mengukur nilai mereka, dan peningkatan terkait ekuitas, secara tidak langsung, dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Yaitu:
Untuk transaksi dengan karyawan dan lain-lain memberikan si layanan milar, entitas ini diperlukan untuk mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, karena biasanya tidak mungkin untuk memperkirakan adil nilai jasa karyawan yang diterima. Nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan diukur pada tanggal pemberian.
Untuk transaksi dengan pihak selain karyawan (dan mereka yang memberikan layanan serupa), ada Anggapan dibantah bahwa nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima dapat diestimasi dengan andal. Bahwa nilai wajar ditentukan pada tanggal entitas memperoleh barang atau counterparty membuat layanan. Dalam kasus langka, jika anggapan tersebut dibantah, transaksi diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, ditentukan pada tanggal entitas memperoleh barang atau pihak peminjam membuat layanan.
Untuk barang atau jasa yang diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, IFRS menetapkan bahwa kondisi vesting (kompensasi), selain kondisi pasar, tidak diperhitungkan saat memperkirakan nilai wajar saham atau opsi pada tanggal pengukuran yang relevan (seperti yang ditentukan di atas). Sebaliknya, kondisi vesting diperhitungkan dengan menyesuaikan jumlah instrumen ekuitas termasuk dalam pengukuran jumlah transaksi sehingga, akhirnya jumlah yang diakui untuk barang atau jasaditerima sebagai imbalan atas instrumen ekuitas yang diberikan didasarkan pada jumlah instrumen ekuitas yang akhirnya dikompensasikan. Oleh karena itu, secara kumulatif, tidak ada jumlah yang diakui untuk barang atau jasa yang diterimajika instrumen ekuitas yang diberikan lakukan tidak dikompensasikan karena kegagalan untuk memenuhi kondisi vesting (selain kondisi pasar).
IFRS membutuhkan nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan harus berdasarkan harga pasar, jika tersedia, dan untuk memperhitungkan syarat dan kondisi di mana mereka instrumen ekuitas yang diberikan. Dalam tidak adanya harga pasar, nilai wajar diperkirakan, dengan menggunakan teknik penilaian untuk memperkirakan berapa harga dari instrumen ekuitas akan menjadi pada tanggal pengukuran dalam transaksi lengan panjang antara berpengetahuan, pihak bersedia.
IFRS juga menetapkan persyaratan jika syarat dan kondisi dari sebuah pilihan atau saham pemberian yang dimodifikasi (misalnya sebuah opsi repriced) atau jika pemberian tersebut dibatalkan, pembelian kembali atau diganti dengan pemberian ekuitas instrumen lain. Misalnya, terlepas dari modifikasi, pembatalan atau penyelesaian pemberian ekuitas instrumen untuk karyawan, IFRS biasanya membutuhkan entitas diakui, sebagai minimum, layanan yang diterima diukur pada nilai wajar tanggal pemberian instrumen ekuitas yang diberikan.
Untuk transaksi pembayaran berbasis saham kas diselesaikan, IFRS mensyaratkan entitas untuk mengukur barang atau jasa diperoleh dan kewajiban yang timbul pada nilai wajar kewajiban. Sampai kewajiban dilunasi, entitas diharuskan untuk mengukur kembali nilai wajar kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dan pada tanggal penyelesaian, dengan perubahan nilai diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham di mana hal pengaturan menyediakan salah satu entitas atau pemasok barang atau jasa dengan pilihan apakah entitas mengendap transaksi tunai atau dengan menerbitkan instrumen ekuitas, entitas diharuskan untuk memperhitungkan transaksi itu, atau komponen transaksi itu, sebagai transaksi pembayaran berbasis saham kas diselesaikan jika, dan sejauh itu, entitas telah dikeluarkan kewajiban untuk menetap di kas (atau aset lainnya), atau sebagai transaksi pembayaran berbasis saham ekuitas-diselesaikan jika, dan sejauh itu, tidak ada kewajiban tersebut telah dikeluarkan.
2.2 Ruang Lingkup
Konsep pembayaran berbasis saham yang lebih luas dari opsi saham karyawan. IFRS 2 meliputi penerbitan saham, atau hak untuk saham, dengan imbalan jasa dan barang. Contoh item yang termasuk dalam ruang lingkup IFRS 2 adalah hak berbagi penghargaan, rencana pembelian saham karyawan, rencana kepemilikan saham oleh karyawan, rencana opsi saham dan rencana di mana penerbitan saham (atau hak untuk saham) mungkin tergantung pada pasar atau non-pasar terkait kondisi.
IFRS 2 berlaku untuk semua entitas. Tidak ada pengecualian untuk swasta atau lebih kecil. Selain itu, anak perusahaan menggunakan ekuitas orang tua atau rekan mereka anak perusahaan sebagai pertimbangan untuk barang atau jasa berada dalam lingkup Standar. Ada dua pengecualian terhadap prinsip lingkup umum:
Pertama, penerbitan saham dalam kombinasi bisnis harus dicatat dengan IFRS 3 Kombinasi Bisnis. Namun, perawatan harus dilakukan untuk membedakan pembayaran berbasis saham yang terkait dengan akuisisi dari orang-orang yang terkait dengan jasa karyawan terus
Kedua, IFRS 2 tidak membahas pembayaran berbasis saham dalam lingkup paragraf 8-10 dari IAS 32 Instrumen Keuangan: Penyajian, atau paragraf 5-7 dari IAS 39 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Oleh karena itu, IAS 32 dan IAS 39 harus diterapkan untuk kontrak derivatif berbasis komoditas yang dapat diselesaikan dalam saham atau hak untuk saham.
IFRS 2 tidak berlaku untuk berbagi berbasis transaksi pembayaran selain untuk akuisisi barang dan jasa. Oleh karena dividen saham, pembelian saham treasury, dan penerbitan saham tambahan di luar ruang lingkup.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Share Based Payment sebelum dan sesudah Revisi
3.1.1 Sebelum revisi
PSAK 53 bertujuan untuk untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kompensasi berbasis saham. Istilah "kompensasi" dalam Pernyataan ini mencakup semua imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemasok barang atau jasa. Pemasok mencakup pihak karyawan dan nonkaryawan. Dalam transaksi pemerolehan barang atau jasa, perusahaan dapat menempuh cara kompensasi dengan menerbitkan instrumen ekuitas atau mengakui kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Untuk menarik karyawan berkualitas, perusahaan dapat merancang program kompensasi dengan memberikan instrumen ekuitas kepada karyawan. Demikian juga, untuk mengembangkan kemitran usaha dengan para pemasok dan mitra bisnis, perusahaan dapat menempuh cara yang sama. Ruang lingkup dari PSAK 53 adalah diterapkan pada semua transaksi pemerolehan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan dengan imbalan atau kompensasi berupa pemberian instrumen ekuitas atau berupa kewajiban yang jumlahnya ditentukan berbasis pada harga instrumen ekuitas, dan juga diterapkan pada semua transaksi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk pemberian instrumen ekuitas seperti saham dan opsi saham.
Didalam PSAK 53 terdapat beberapa istilah yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut :
Penghargaan tetap (fixed award) adalah program kompensasi karyawan berbasis saham yang mensyaratkan bahwa untuk memperoleh hak kompensasi, karyawan harus memberikan jasa kepada perusahaan secara terus-menerus untuk jangka waktu tertentu tanpa memperhitungkan kondisi kinerja karyawan dalam penentuan hak kompensasi tersebut.
Nilai intrinsik (intrinsic value) adalah selisih lebih antara harga pasar saham dan harga opsi sahampadasaateksekusi.
Nilai minimum (minimum value) adalah nilai opsi yang dihitung dengan menggunakan model penentuan harga opsi (option-pricing model) tanpa memperhitungkan ekspektasi fluktuasi harga saham yang mendasarinya.
Nilai wajar (fair value) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (knowledgeable) dan berkeinginan (willing) untuk melakukan transaksi yang wajar (arm'slength-transacation).
Perusahaan publik adalah perusahaan yang berbentuk hukum perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Perusahaan nonpublik adalah perusahaan selain perusahaan publik atau perusahaan yang tidak memenuhi kriteria perusahaan publik.
Masa bakti karyawan (service period) adalah periode pemberian jasa oleh karyawan yang menimbulkan hak karyawan atas kompensasi berbasis saham.
Saham tanpa hak (nonvested stock) adalah saham yang tidak dapat dijual kepada pihak lain karena karyawan yang memperoleh saham tersebut belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak kompensasi.
Saham tanpa hak (nonvested stock) adalah saham yang tidak dapat dijual kepada pihak lain karena karyawan yang memperoleh saham tersebut belum memenuhi persyaratan untukmemperolehhakkompensasi. Saham berbatas jual (restricted stock) adalah sejumlah saham yang penjualannya dibatasi selama periode tertentu karena adanya perjanjian atau karena adanya peraturan pemerintah, walaupun karyawan telah memenuhi semua persyaratan untuk memiliki saham tersebut.
Penghargaan melekat (tandem award) adalah suatu program kompensasi dengan dua (atau lebih) komponen di mana apabila salah satu komponen dieksekusi maka komponen lainnya akan menjadi batal.
Tanggal pemberian kompensasi (grant date) adalah tanggal saat perusahaandan karyawan mencapai kesepakatan mengenai persyaratan program kompensasi berbasis saham. Pada tanggal pemberian kompensasi, perusahaan memiliki kewajiban bersyarat untuk menerbitkan instrumen ekuitas atau mentransfer aktiva kepada karyawan yang memenuhi persyaratan untuk menerima hak kompensasi.
Memperoleh hak kompensasi (vest) adalah memperoleh hak atas manfaat dari program kompensasi. Program kompensasi karyawan berbasis saham dianggap telah menjadi hak karyawan pada saat hak karyawan tidak lagi tergantung pada pemberian jasa karyawan atau tercapainya persyaratan kinerja untuk menerima atau mempertahankan saham atau kas dari program kompensasi tersebut.
Volatilitas adalah suatu ukuran perubahan harga saham yang telah terjadi pada periode tertentu (historical volatility) atau suatu ukuran perubahan harga saham yang diharapkan akan terjadi pada periode tertentu (expected volatility). (Volatilitas suatu saham merupakan standar deviasi tingkat pengembalian majemuk (compounded) yang terus menerus dari suatu saham untuk jangka waktu tertentu).
Transaksi kompensasi non karyawan,
Apabila perusahaan menerbitkan instrumen ekuitas sebagai kompensasi atas pemerolehan barang atau jasa dari pihak nonkaryawan, maka transaksi kompensasi tersebut harus diperlakukan berdasarkan pilihan nilai mana yang lebih terukur secara andal berikut ini: nilai wajar barang/jasa atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diterbitkan.
Tujuan dan tanggal pengukuran,
Tujuan pengukuran adalah untuk mengestimasi nilai wajar instrumen ekuitas berdasarkan harga saham pada tanggal pemberian kompensasi, yang akan menjadi hak para karyawan ketika mereka telah memberikan jasa yang dipersyaratkan dan memenuhi persyaratan lain untuk memperoleh hak atas manfaat instrumen tersebut (misalnya untuk melaksanakan opsi saham atau menjual saham).
Penentuan nilai wajar Penentuan nilai wajar dilakukan sebagai berikut:
Nilai wajar ditentukan dengan dasar harga pasar pada suatu pasar yang aktif.
Apabila harga pasar tersebut tidak mungkin diperoleh maka nilai wajar ditentukan dengan estimasi berdasar pada harga aktiva sejenis.
Apabila estimasi tersebut tidak mungkin diperoleh maka nilai wajar ditentukan dengan metode penilaian yangsesuai dengan kondisi masing-masing.
Metode pengukuran
Kompensasi yang Dilakukan dengan Penerbitan Instrumen Ekuitas:
Saham tanpa hak
Nilai wajar saham tanpa hak yang diberikan kepada karyawan diukur dengan harga pasar saham (atau harga pasar estimasian apabila saham tersebut tidak tercatat di bursa efek), seolaholah saham tersebut telah menjadi hak karyawan dan diterbitkan pada tanggal pemberian kompensasi.
Saham berbatas jual
Saham berbatas jual dinilai sebesar nilai wajar saham yang berhak penuh (vested share) dan beredar (atau taksiran harga pasar, bila saham tersebut tidak tercatat di bursa efek).
Opsi saham perusahaan publik
Nilai wajar opsi (atau yang setara) perusahaan public diestimasi dengan menggunakan model penentuan harga opsi (option- pricing model). Nilai wajar opsi yang diestimasi pada tanggal pemberian kompensasi tidak boleh disesuaikan walaupun terjadi perubahan harga saham, ketidakstabilan harga saham (stock's volatilitas), periode opsi, dividen atas saham tersebut,atau suku bunga bebas risiko (risk-free interest rate).
Program pembelian saham oleh karyawan (employee stock purchase plan)
Program pembelian saham oleh karyawan yang memenuhi semua kriteria yang terdapat dalam paragraf 29 bukan merupakan kompensasi kepada karyawan (not compensatory). Untuk program yang tidak bersifat kompensasi, jumlah diskonto (yang merupakan penjualan saham dibawah nilaiwajarnya) mengurangi jumlah yang diperoleh dari penerbitan saham.
Kompensasi yang dilakukan dengan pembayaran kas
Program kompensasi berbasis saham tertentu dapat menimbulkan kewajiban perusahaan kepada karyawan karena karyawan dapat menuntut perusahaan untuk memberikan kompensasi dengan pembayaran kas atau transfer aktiva lainnya kepada karyawan sebagai pengganti penerbitan instrument ekuitas.
Pengakuan beban kompensasi
Jumlah beban kompensasi yang diakui untuk suatu program kompensasi karyawan berbasis saham ditentukan berdasarkan atas jumlah instrumen ekuitas yang pada akhirnya akan menjadi hak karyawan. Jika karyawan gagal memenuhi persyaratan jasa untuk memperoleh hak kompensasi pada suatu kompensasi penghargaan tetap (fixed award), maka beban kompensasi yang berasal dari program kompensasi yang gagal dimiliki oleh karyawan, tidak diakui oleh perusahaan. Beban kompensasi juga tidak diakui jika perusahaan tidak mencapai suatu persyaratan kinerja (misalnya, perusahaan tidak mencapai laba bersih sebagaimana yang ditentukan dalam program). Namun, beban kompensasi akan tetap diakui apabila persyaratan memperoleh hak kompensasi atau eksekusi didasarkan pada suatu target harga saham (target stock price) atau pada nilai intrinsic tertentu.
Program tambahan dan perubahan program yang sedang berjalan
Nilai wajar setiap program kompensasi instrumen ekuitas diukur secara terpisah berdasarkan persyaratan dan harga saham kini serta faktor-faktor terkait lainnya, pada tanggal pemberian kompensasi.
Penyelesaian program kompensasi
Jumlah kas atau aktiva lain yang dibayarkan (atau kewajiban yang timbul) untuk memperoleh kembali instrumen ekuitas yang telah menjadi hak karyawan dibebankan ke ekuitas, dengan syarat jumlah pembayaran tersebut tidak melebihi nilai instrumen yang diperoleh kembali. Perusahaan yang menyelesaikan program kompensasi yang belum menjadi hak karyawan dengan kas, pada dasarnya, memberi hak program kompensasi kepada karyawan. Oleh karena itu, jumlah beban kompensasi yang diukur pada tanggal pemberian kompensasi namun belum diakui, diakui pada tanggal pemerolehan
kembali.
9.Pengungkapan
Perusahaan yang memiliki satu atau lebih program kompensasi berbasis saham menyajikan penjelasan mengenai program kompensasi, termasuk persyaratan umum program kompensasi, seperti persyaratan pemberian hak kompensasi, periode maksimum opsi, dan jumlah saham yang ditetapkan untuk opsi atau instrument ekuitas lainnya.
3.1.2 Sesudah Revisi menjadi ED PSAK 53
Yang membedakan PSAK 53 dengan ED PSAK adalah sebagai berikut:
1.Tujuan.
Dalam ED PSAK 53 tujuannya adalah Mensyaratkan entitas untuk menyajikan dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dampak transaksi pembayaran berbasis saham.
2.Ruang lingkup.
Secara jelas membagi transaksi pembayaran berbasis saham dikelompokkan menjadi:
Transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas
Transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen kas
Transaksi yang memberikan pilihan kepada entitas atau suplier untuk diselesaikan dengan instrument ekuitas atau dengan kas.
3.Defenisi
Tanggal pemberian adalah tanggal pada saat persetujuan tersebut diperoleh.
4. Defenisi kondisi vesting
Dijelaskan dengan baik pada pedoman implementasi.
5.Pengukuran
Tidak mengatur.
6.Klasifikasi transaksi PBS yang diselesaikan dengan kas.
Entitas harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas. Sampai dengan liabilitas tersebut diselesaikan, entitas harus mengukur kembali nilai wajar liabilitas pada setiap akhir periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian, dimana setiap perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada periode tersebut.
7. Transaksi Pembayaran berbasis saham yang memberikan opsi kepada entitas atau suplier untuk diselesaikan dengan instrument ekuitas atau kas. Transaksi PBS dimana persyaratan perjanjian memberikan pilihan kepada entitas atau suplier untuk diselesaikan dengan kas (atau aset lain) atau dengan penerbitan instrumen ekuitas, maka entitas harus mengakui transaksi tersebut atau komponen transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian kas, jika dan sepanjang, entitas telah menimbulkan liabilitas untuk diselesaikan dengan kas atau aset lain, atau sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan diselesaikan instrumen ekuitas jika dan sepanjang,tidak terdapat liabilitas yang timbul.
8.Ketentuan transisi
Retrospektif.
Akuntansi Untuk Pembayaran Berbasis Saham yang Diselesaikan Dengan Ekuitas
Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitas harus mengukur barang atau jasa yang diterima, dan kenaikan ekuitas terkait, secara langsung, pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar barang atau jasa yang diterima secara andal, maka entitas harus mengukur nilai barang dan jasa tersebut, dan kenaikan ekuitas terkait, secara tidak langsung, dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan.
Untuk menerapkan ketentuan pada transaksi dengan karyawan dan pihak lain yang memberikan jasa serupa dengan karyawan, entitas harus mengukur nilai wajar jasa yang diterima dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, karena pada umumnya tidak mungkin untuk mengestimasi nilai wajar jasa yang diterima secara andal. Nilai wajar instrumen ekuitas tersebut harus diukur pada tanggal pemberian.
Secara umum, saham, opsi saham atau instrumen ekuitas lain yang diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari paket remunerasi, sebagai tambahan dari gaji tunai dan imbalan kerja lainnya. Biasanya, tidak memungkinkan untuk mengukur secara langsung jasa yang diterima atas komponen tertentu dari paket remunerasi karyawan. Tidak memungkinkan juga untuk mengukur nilai wajar dari jumlah paket remunerasi secara terpisah, tanpa mengukur secara langsung nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Selanjutnya, saham atau opsi saham terkadang diberikan sebagai bagian dari bonus, dan bukannya sebagai bagian dari remunerasi pokok, misalnya sebagai insentif kepada karyawan untuk tetap bekerja di entitas atau untuk menghargai mereka atas usahanya dalam meningkatkan kinerja entitas. Dengan memberikan saham atau opsi saham, sebagai tambahan atas remunerasi lain, entitas membayarkan remunerasi tambahan untuk memperoleh manfaat tambahan. Mengestimasi nilai wajar dari manfaat tambahan tersebut sepertinya akan sulit. Dikarenakan kesulitan untuk mengukur nilai wajar jasa yang diterima secara langsung, entitas harus mengukur nilai wajar dari jasa karyawan yang diterima dengan mengacu kepada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan.
Pada transaksi dengan pihak selain karyawan, harus terdapat asumsi bahwa nilai wajar barang atau jasa yang diterima dapat diestimasi secara andal. Nilai wajar tersebut harus diukur pada tanggal entitas menerima barang atau pihak lawan transaksi memberikan jasa. Dalam kasus yang jarang terjadi, jika entitas menolak asumsi ini karena entitas tidak dapat mengestimasi secara andal nilai wajar barang dan jasa yang diterima, entitas harus mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan ekuitas terkait, secara tidak langsung, dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, yang diukur pada tanggal entitas menerima barang atau pihak lawan memberikan jasa.
Secara khusus, jika imbalan yang diterima dapat diidentifikasi (jika ada) oleh entitas tampak kurang dari nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan atau liabilitas yang dibayar, biasanya kondisi ini mengindikasikan bahwa imbalan lain (barang atau jasa tidak teridentifikasi) telah (atau yang akan) diterima oleh entitas. Entitas harus mengukur barang atau jasa yang teridentifikasi akan dapat diterima sesuai dengan pernyataan ini. Entitas harus mengukur barang atau jasa yang tidak teridentifikasi akan diterima (atau akan diterima) sebagai selisih antara nilai wajar kompensasi berbasis saham dan nilai wajar setiap barang atau jasa teridentifikasi yang diterima (atau akan diterima). Entitas harus mengukur barang atau jasa tidak teridentifikasi yang diterima pada tanggal pemberian. Namun, untuk transaksi yang diselesaikan dengan kas, liabilitas harus diukur kembali pada akhir periode pelaporan sampai transaksi ini ditunaikan.
Transaksi di mana jasa diterima, jika instrumen ekuitas yang diberikan vest segera, pihak lawan transaksi tidak diharuskan untuk menyelesaikan suatu periode pemberian jasa tertentu sebelum berhak atas instrumen ekuitas tersebut. Sebaliknya, entitas harus mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan pihak lawan transaksi diperhitungkan sebagai imbalan atas instrumen ekuitas telah diterima. Dalam hal ini, pada tanggal pemberian entitas harus mengakui jasa yang diterima secara penuh, sebesar kenaikan ekuitas terkait.
Apabila instrumen ekuitas yang diberikan tidak vest sampai dengan pihak lawan transaksi menyelesaikan periode pemberian jasa tertentu, entitas harus mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan pihak lawan transaksi yang akan diperhitungkan sebagai imbalan atas pemberian instrumen ekuitas, akan diterima di masa yang akan datang, selama periode vesting (vesting period). Entitas harus mencatat jasa tersebut pada saat jasa tersebut diberikan oleh pihak lawan transaksi selama periode vesting, sebesar kenaikan ekuitas terkait. Sebagai contoh:
Jika karyawan diberikan opsi saham dengan syarat bekerja selama 3 tahun, maka entitas harus mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan karyawan sebagai imbalan atas pemberian opsi saham, akan diterima di masa yang akan datang, selama 3 tahun periode vesting tersebut.
Jika karyawan diberikan opsi saham dengan syarat pencapaian kinerja tertentu dan tetap bekerja pada entitas sampai dengan tercapainya kinerja tertentu tersebut, dan lama periode vesting bervariasi tergantung pada saat pencapaian kinerja tersebut, entitas harus mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan karyawan sebagai imbalan atas pemberian opsi saham, akan diterima pada masa yang akan datang, selama periode vesting yang diekspektasi. Entitas harus mengestimasi lamanya periode vestingyang diekspektasi pada tanggal pemberian, berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang paling memungkinkan. Jika kinerja tertentu yang dimaksud adalah kondisi vesting kinerja pasar, estimasi lamanya periode vesting yang diekspektasi harus konsisten dengan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar opsi yang diberikan, dan seharusnya tidak direvisi. Jika kinerja tertentu yang dimaksud bukan kondisi vesting kinerja pasar, entitas harus merevisi estimasi lamanya periode vesting, jika diperlukan, apabila informasi berikutnya mengindikasikan bahwa lamanya periode vesting berbeda dengan estimasi sebelumnya
Akuntansi Untuk Transaksi yang Diselesaikan Dengan Kas
Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas, entitas harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas. Sampai dengan liabilitas tersebut diselesaikan, entitas harus mengukur kembali nilai wajar liabilitas pada setiap akhir periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian, dimana setiap perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada periode tersebut.
Sebagai contoh, entitas dapat memberikan hak atas kenaikan harga saham (share appreciation rights) kepada karyawan sebagai bagian dari paket remunerasi, di mana karyawan akan memperoleh hak untuk menerima pembayaran kas di masa yang akan datang (dan bukannya instrumen ekuitas), berdasarkan kenaikan harga saham entitas dari level tertentu selama periode waktu tertentu. Atau entitas dapat memberikan kepada karyawan hak untuk menerima pembayaran kas di masa yang akan datang dengan memberikan kepada mereka berupa hak atas saham (termasuk saham yang akan diterbitkan karena adanya eksekusi opsi saham) yang dapat ditebus, baik karena diwajibkan (misalnya karena penghentian kontrak kerja) atau atas pilihan karyawan sendiri.
Entitas harus mengakui jasa yang diterima, dan liabilitas untuk membayar jasa tersebut, pada saat karyawan memberikan jasa. Sebagai contoh, beberapa hak atas kenaikan harga saham vest segera, dan karenanya karyawan tidak dipersyaratkan untuk menyelesaikan masa kerja tertentu agar berhak atas pembayaran kas. Sebaliknya, entitas harus mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan karyawan sebagai ganti hak atas kenaikan harga saham telah diterima. Oleh karena itu, entitas harus segera mengakui jasa yang diterima dan liabilitas untuk membayar karyawan tersebut. Jika hak atas kenaikan harga saham tidak vest sampai dengan karyawan menyelesaikan masa kerja tertentu, entitas harus mengakui jasa yang diterima dan liabilitas untuk membayar karyawan tersebut, pada saat karyawan menyerahkan jasa selama periode tersebut.
Liabilitas harus diukur, pada setiap awal dan setiap akhir periode pelaporan sampai dengan diselesaikan, sebesar nilai wajar hak atas kenaikan harga saham, dengan menerapkan model penetapan harga opsi (option pricing model), dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan pemberian hak atas kenaikan harga saham, dan sejauh mana karyawan telah menyerahkan jasa sampai dengan tanggal pengukuran tersebut.
Untuk transaksi pembayaran berbasis saham di mana persyaratan perjanjian memberikan pilihan kepada entitas atau pihak lawan transaksi untuk menyelesaikan transaksi apakah akan diselesaikan dengan kas (atau aset lain) atau dengan penerbitan instrumen ekuitas, maka entitas harus mengakui transaksi tersebut atau komponen transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian kas, jika dan sepanjang, entitas telah menimbulkan liabilitas untuk diselesaikan dengan kas atau aset lain, atau sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan diselesaikan instrumen ekuitas jika dan sepanjang tidak terdapat liabilitas yang timbul.
Pengakuan
Penerbitan saham atau hak untuk saham memerlukan peningkatan komponen ekuitas. IFRS 2 mensyaratkan masuknya debit offsetting yang dibebankan pada saat pembayaran untuk barang atau jasa tidak mewakili aset. Beban harus diakui sebagai barang atau jasa yang dikonsumsi. Sebagai contoh, penerbitan saham atau hak untuk membeli saham persediaan akan disajikan sebagai peningkatan persediaan dan akan dibebankan hanya sekali persediaan tersebut dijual atau mengalami penurunan.
Penerbitan saham sepenuhnya pribadi, atau hak untuk saham, diduga berhubungan dengan jasa lalu, membutuhkan jumlah penuh dari nilai wajar hibah-date yang dibebankan segera. Penerbitan saham kepada karyawan dengan, katakanlah, masa vesting tiga tahun dianggap berhubungan dengan layanan selama periode hak. Oleh karena itu, nilai wajar pembayaran berbasis saham, ditentukan pada tanggal pemberian, harus dibebankan selama periode vesting.
Sebagai prinsip umum, total biaya yang terkait dengan pembayaran berbasis saham ekuitas-diselesaikan akan sama dengan beberapa dari total instrumen yang rompi dan nilai wajar hibah-tanggal instrumen tersebut. Singkatnya, ada truing untuk mencerminkan apa yang terjadi selama periode vesting. Namun, jika pembayaran berbasis saham ekuitas-diselesaikan memiliki kondisi kinerja pasar terkait, biaya akan tetap diakui jika semua kondisi vesting lainnya terpenuhi.
Entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat dan lingkup perjanjian pembayaran berbasis saham yang ada dalam suatu periode. Untuk memberi gambaran implementasi, harus mengungkapkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
Penjelasan mengenai setiap jenis perjanjian pembayaran berbasis saham yang ada pada suatu periode, termasuk syarat dan ketentuan umum setiap perjanjian, seperti
Kondisi vesting, jangka waktu maksimum atas opsi yang diberikan, dan metode penyelesaian (misalnya dengan kas atau ekuitas). Entitas yang memiliki perjanjian pembayaran berbasis saham dengan jenis yang sama secara substansi dapat menggabungkan informasi tersebut, kecuali jika pengungkapan terpisah untuk setiap perjanjian diperlukan untuk memenuhi prinsip.
Jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi saham untuk setiap kelompok opsi saham berikut ini:
Opsi yang beredar pada awal periode;
Opsi yang diberikan dalam suatu periode;
Opsi yang hangus dalam suatu periode;
Opsi yang dieksekusi dalam suatu periode;
Opsi yang telah jatuh tempo dalam suatu periode;
Opsi yang beredar pada akhir periode; dan
Opsi yang dapat dieksekusi pada akhir periode.
Untuk opsi saham yang dieksekusi dalam suatu periode, rata-rata tertimbang harga saham pada tanggal eksekusi. Jika opsi dieksekusi secara berkala selama periode tersebut, sebagai alternatif, entitas dapat mengungkapkan rata-rata tertimbang harga saham selama periode tersebut.
Untuk opsi saham yang beredar pada akhir periode, kisaran harga eksekusi dan rata-rata tertimbang sisa umur kontrak. Jika kisaran harga eksekusi sangat besar, opsi yang beredar harus dibagi ke dalam beberapa kisaran yang dapat digunakan untuk menilai waktu dan jumlah tambahan saham yang dapat diterbitkan dan kas yang dapat diterima pada saat eksekusi opsi tersebut.
Entitas harus mengungkapkan informasi yangmemungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana nilai wajar barang atau jasa yang diterima, atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, dalam suatu periode yang telah ditentukan. Jika entitas mengukur nilai wajar barang atau jasa yang diterima sebagai imbalan atas pemberian instrumen ekuitas entitas secara tidak langsung, dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan harus mengungkapkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
Untuk opsi yang diberikan selama suatu periode, ratarata tertimbang nilai wajar opsi tersebut pada tanggal pengukuran dan informasi tentang bagaimana nilai wajar tersebut diukur, termasuk:
Model penetapan harga opsi yang digunakan dan input pada model tersebut, termasuk rata-rata tertimbang harga saham, harga eksekusi, ekspektasi volatilitas, umur opsi, ekspektasi dividen, tingkat bunga bebas risiko, dan input lainnya, termasuk metode yang digunakan dan asumsi yang dibuat untuk memperhitungkan dampak ekspektasi eksekusi dini;
Bagaimana ekspektasi volatilitas ditentukan, termasuk penjelasan sejauh mana ekspektasi volatilitas tersebut didasarkan pada volatilitas historis; dan
Apa dan bagaimana fitur lain dari pemberian opsi diperhitungkan dalam pengukuran nilai wajar, misalnya kondisi vesting kinerja pasar.
Untuk instrumen ekuitas lain yang diberikan selama suatu periode (yaitu selain opsi saham), jumlah dan rata-rata tertimbang nilai wajar instrumen ekuitas tersebut pada tanggal pengukuran, dan informasi tentang bagaimana nilai wajar tersebut diukur, termasuk:
Jika nilai wajar tidak diukur atas dasar harga pasar yang dapat diamati, bagaimana nilai wajar tersebut ditentukan;
Apakah dan bagaimana ekspektasi dividen diperhitungkan dalam pengukuran nilai wajar; dan
Apakah dan bagaimana fitur lain dari instrumen ekuitas yang diberikan diperhitungkan dalam pengukuran nilai wajar.
Untuk perjanjian pembayaran berbasis saham yang dimodifikasi dalam suatu periode:
Penjelasan tentang modifikasi tersebut;
Tambahan nilai wajar yang diberikan (sebagai hasil dari modifikasi tersebut); dan
Informasi tentang bagaimana tambahan nilai wajar yang diberikan diukur.
Jika entitas mengukur secara langsung nilai wajar barang atau jasa yang diterima selama suatu periode, entitas harus mengungkapkan bagaimana nilai wajar tersebut ditentukan, sebagai contoh apakah nilai wajar diukur dengan harga pasar barang atau jasa tersebut.
Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi entitas dalam suatu periode dan posisi keuangannya. Untuk memberi gambaran implementasi prinsip tersebut, entitas harus mengungkapkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
Jumlah beban yang diakui dalam suatu periode yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham dimana barang atau jasa yang diterima tidak memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan oleh karena itu diakui segera sebagai beban, termasuk pengungkapan terpisah atas bagian dari jumlah beban yang timbul dari transaksi yang dicatat sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian instrumen ekuitas;
Untuk liabilitas yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham:
Jumlah nilai tercatat pada akhir periode; dan
Jumlah nilai intrinsik liabilitas pada akhir periode dimana hak pihak lawan transaksi atas kas atau aset lain telah vested pada akhir periode (sebagai contoh hak atas kenaikan harga saham yang telah vested.
BAB IV
KESIMPULAN
SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN
"SHARE BASED PAYMENT"
PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
DISUSUN OLEH :
GILANG ADHITYA (1311000294)
MIRA JULYANDRI (1311000306)
PERBANAS INSTITUTE
JAKARTA
2016
DAFTAR PUSTAKA
SMH Wallman, 1995, The Future of Accounting and Disclosure in an Evolving World: The Need for Dramatic Change, Accounting Horizon, Sept, 81-91.
Purba, marsini. 2010. International Financial Reporting Standards.Yogyakarta: Graha Ilmu.
Bruce Mackenzie. 2012. International Financial reporting Standards. United States. Willey
