BAB 1
SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA
PENDAHULUAN
Hak asasi manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki manusia eksistensinya melekat pada kodrat manusia sejaka dilahirkan. Hal tersebut juga sebagai tanda bahwa ia adalah "manusia" . Manusia yang dimaksud dalam hal ini ialah, pertama "manusia" seutuhnya yang merupakan ciptaan Tuhan YME dilengkapi dan dianugerahi seperangkat hak kodrati yang bersifat sangat asasi, karenanya tidak boleh diabaikan dan dimarjinakan oleh siapa pun. Demikian HAM bersifat universal, artinya keberlakuannya tidak dibatasi oleh ruang atau tempat (berlaku di mana saja), tidak terbtas hanya pada orang0orang tertentu (berlaku untuk siapa saja), serta tidak dapat diambl, dipisahkan (berlaku untuk siapa saja, serta tidak dapat diambil, dipisahkan dan dilanggar oleh siapapun.
Dengan demikian HAM bersifat universal, artinya keberlakuannya tidak dibatasi oleh ruang atau tempat (berlaku dimana saja), tidak dibatasi oleh waktu (berlaku kapan saja), tidak terbatas hanya pada orang-orang tertentu (berlaku untuk siapa saja), serta tidak dapat diambil, dipisahkan dan dilanggar oleh siapapun.
.
SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM
Dirunut dengan menggunakan optic historical, sejarah HAM bermula dari dunia Barat (Eropa) melalui kristalisasi pemikiran seorang filosuf Inggris pada abad ke-17 bernama John Locke, Ia menyataka adanya hak kodrati (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu Hak atas hidup, hak kebebasan , dan hak milik.
Sejarah mencatat, bahwa system pemikiran HAM muncul dalam rangka memperjuangkan HAM untuk diakui, dihormati,dilindungi dan ditegakan demi harga diri dan martabat manusia, serta keberlangsungannya sebagai landasan moral dalam pergaulan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Pada akhirnya system pemikiran yang bersifat universal dari para filusuf demikian itu diaplikasikan sebagai landasan pijak dalam memperjuangkan pengakuan terhadap HAM, secara parsial di masing-masing negara maupun secara internasional.
Konteksnya dalam skala internasioanl, system pemikiran terhadap HAM mendapat pula pengakuan dari seluruh negara beradab di dunia, sehngga menjadi salah satu capaian paling penting dalam sejarah peradaban manusia modern dri bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia yang prinsip – prinsipnya telah diakui dalam hukum internasional (HI) sebagai prinsip – prinsip umum HI. Jadi hukum HAM internasional berbeda dengan HI yang hanya mengakui hk- hak negara, Rezim hukum HAM internasional mengakui hak – hak individu dan kalim individu atas hak – hak tersebut.
Perkembangan Teoritis dan Konteks Sosial Kemasyarakatan
Sesungguhnya pemikiran dan wacana HAM telah muncul sejak jaman Yunani Kuno dan Romawi ketika terjadi perdebatan kontroversial yang menggeser hak objektif dan hak subjektif . Secara Historikal dan Filosofikal, penyusun rezim (Hukum) HAM Internasional sangat dipengaruhi dan berakar dari pemikiran Teori hak kodrati (Natural Rights Teory) yang dicetuskan Thomas Aquinas yag kemudian dikembangkan oleh Hugo Grotius serta John locke dalam teori kontrak sosial miliknya.
Menurut Locke, setiap individu oleh alam dikaruniai "hak" yang melekat atas hidup (hak hidup), kebebasan (hak kebebasan), dan kempemilikan (hak kepemilikan) yang tidak dapat dicabut oleh negara. Jika negara melanggar hak-hak alamiah (kodrati) individu, maka rakayat berhak untuk mengganti secara paksa penguasa negara.
Menurut Locke didalam "pactum subjectionis", ketiga hak fundamental (HAM) tersebut tidak ikut diserahkan kepada seseorang yang di beri kekuasaan untuk memimpin Negara. Jadi menurut Locke, ketika perjanjian penyerahan (pactum subjectionis) dilakukan, disertakan pula syarat- syarat bahwa kekuasaan yang diserahkan tidak boleh atau dilarang melanggar hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Dalam teori Locke ada dua jenis perjanjian, pertama perjanijian persatuan (pactum unionis) dan kedua perjanjian penyerahan (pactum subjectionis), yaitu penyerahan kekuasaan kepada negara (kecuali ketiga hak asasi berupa hak hidup, hak kebebasan dan hak milik tidak diserahkan)
Berbeda dengan konsep Locke, J.J Rousseau bahwa keadaan alamiah atau kodrati manusia di umpamakan sebagai keadaan sebelum manusia melakukan dosa, suatu keadaan yang aman dan bahagia.
Menurut Rousseau dalam teori perjanjian sosialnya hanya mengenal " pactum unionis " dan tidak mengenal " pactum subjectionis ".Kontruksi perjanjian sosial demikian itu menghasilkan bentuk negara demoktratis secara langsung, dengan ciri-ciri rakyatlah yang berdaulat secara langsung dan penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat.
Pemikiran Locke dan Rousseau di atas, sampai dengan sekarang sangat dihormati pada konteks memperkuat munculnya pemikiran HAM untuk diakui, dihormati dan dilindungi di seluruh negara di dunia. Di dalam negara demokratis demikian, tentu rakyatlah paling tahu bagaimana mereka seharusnya menguatkan dan memperlakukan HAM mereka sendiri.
Thomas Hobbes oleh pemimpin-pemimpin negara tirani dalam memerintah dalam teorinya membangun kontruksi kehidupan manusia yang diibaratkan sebagai homo homini lupus manusia satu merupakan serigala ( binatang buas ) bagi manusia lainnya. Terjadi di dalam kehidupan bersama seperti itu disebut dengan istilah "bellum omnium contra omnes" ( the war of all against all ) selalu berada dalam keadaan perang.
Selanjutnya Hobbes mengatakan, bahwa perjanjian masyarakat hanyalah "pactum subjectionis" (perjanjian penyerahan), di dalam perjanjian tersebut manusia menyerahkan natural right pf selt-preservation kepada the ruler.
Perkembangan Pengaruh Teori Hukum Alam (Kodrat) tentang HAM Pada perkembangan kemudian, konsepsi teori hukum alam (hukum kodrat) memengaruhi perkembangan sosial masyarakat Amerika Serikat pada abad ke-18 dengan menghubungkan kebebasan beragama dengan perjuangan kebebasan politik. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) mengekspresikan gagasan locke yang menyebut, " Setiap laki-laki dicipitakan setara dan mereka menyebut hak yang tidak bisa di cabut, terkait dengan hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Di Amerika juga lahir The Virgin Declaration Of Rights yang mencantumkan " kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak-hak yang di turunkan dari proses hukum sebagai kebebasan khusus yang dilindungi dari intervensi pemerintah". Adapun pula Bill Of Rights (1791) yang memasukkan serangkaian hak, mulai dari hak atas kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan ekspresi dan berkumpul, perlindungan dari penangkapan tidak sah, hingga hak-hak hukum lain.
Sementara itu, dieropa, benih-benih perlindungan manusia oleh negara menemukan momentum awalnya pada Perdamaian Westphalia (1648), yang mengakhiri perang 30 tahun, menetapkan asas persamaan hak bagi agama khatolik roma dan protestan di jerman (Asplund, 2008)
The Declaration of The Rights of Man and the Citizens yang merupakan hasil penting revolusi prancis 1789 menjadi momentum (hukum) HAM sebagai praktik sosial politik internasional (Griffin, 2008). Kebebasan egalitarianisme (kesetaraan) menjadi nafas yang menghidupi deklarasi ini.
Revolusi perancis kemudian menandai pegeseran darisistem politik berbasis pada status dan keistimewaan (privilege) menuju system politik mendeklarasikan "kebebasan" dan "kesetaraan" sebagai prinsip. Namun pada zaman pencerahan, teori hukum alam (hukum kodrat) dan kontrak sosia pada abad-19 menuai banyak kritik, misalnya dari Edmun Burke, Jeremy Bentham, John Austin, dan Karl Marx. Selanjutnya, terdapat Bentham, filusuf utilitarian dari Inggris yang secara gigih menentang teori hak kodrati.
Tiga Generasi Hak
Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah dari "generasi ke generasi". Selanjutnya Vasak melakukan klasifikasi hak ke dalam tiga kategoro atau yang dikenal jug dengan Tiga Generasi Hak. Semangat generasi hak yang pertama, yakni kebebasan, tercemin dalam hak-hak sipil dan politik (Sipol). Adapun spirit generasi hak kedua, ialah persamaa, tercemin dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob).
Generasi Pertama HAM
Hak-hak yang dilahirkan pada generasi pertama adalah hak "kebebasan" di bidang hak sipil dan politik (hak sipol). Hal ini muncul sebagai tuntutan dari rakyat untuk melepaskan diri dari kekuasaan absolutism negara dan kekuasaan-kekuasaan sosial lainnya yang muncul dalam revolusi hak di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke 17 dan 18.
ICCPR atau konvenan internasional tentang hak sipol disebut sebagai generasi hak pertama. Negara-negara Asia, Afrika, dan Arab gigih memperjuangkan isu ini dalam konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.
Generasi Kedua HAM
Hak-hak yang dilahirkan pada generasi kedua adalah hak "persamaan" di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob).
IC on ECOSOC atau kovenan internasional tentang hak-hak Ekosob disebut sebagai generasi kedua. Pasalnya, hak-hak Ekosob ini merupakan kontribusi dari negara-negara sosialis yang menomorsatukan pemenuhan kesejahteraan warganya (Ishay, 2007).
Pada generasi hak ini, budaya merupakan objek hak yang bisa diklaim oleh setiap individu, karena setiap individu berhak untuk memiliki dan menikmati budaya.
Generasi Ketiga HAM
Hak-hak yang dilahirkan pada generasi ketiga adalah hak "persaudaraan" yang diperjuangkan sebagai tuntutan "hak solidaritas" atau "bersama". Hak-hak ini muncul karena tuntutan dari negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Hak-hak kelompok, seperti imigran, masyarakat hukum adat (indigeneous people) dan kelompok ini melahirkan teori uang atas HAM dalam generasi ketiga.
Menurut Jimly Asshiddiqie, menyebutkan ada tiga generasi dalam perkembangan HAM, yaitu;
Generasi I
Tahapan ini dimulai dari peristiwa penandatanganan naskah UDHR berdasarkan piagam PBB pada tahun 1948 yang di tetapkan oleh Majelis Umum (MU) dalam Resolusi 217A (III) tertanggal 10 Desember 1948. Dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa seperti:
Piagam Magna Carta (1215) di Inggris
Penandaanganan Bill of Rigths (1689) di Inggris
Declaration of Independence (1787) di Amerika
Declaration of Rights of Man and of the Citizens (1789) diPerancis
Generasi II
Tahapan ini dimulai dari peristiwa penandatanganan ICCPR dan ECOSOC, diterapkan dan dinyatakan terbuka untuk ditandatangani dan diratifikasi. Disetujui oleh resolusi MUPBB 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966, Karena akibat hukum diratifikasinya suatu perjanjian Internasional adalah menjadi bagian dari hukum nasional yang harus ditaati. Namun kenyataannya, masih banyak peraturan perundang-undangan .
Generasi III
Pada tahun 1986, muncul konsepsi baru HAM, yaiu mencakup engertian mengenai hak untuk pembangunan atau rights to development. Hak ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut.
Generasi I, II dan III, pada pokonya mempunyai karakteristik dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertical , antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai crime by government, termasuk ke dalam pengertian ini adalh political crime (kejahatan politik) .
SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI BEBERAPA NEGARA
Perkembangan konsep HAM ditelusuri secara hidtoris berawal dari dunia Barat, dimulai dari abad XVII sampai dengan abad XX . pada abad XVII, HAM berasal dari hak kodrati
( natural law ). Pada masa ini lahir fungsi sosial dan hak-hak individu .saat itu lahirlah Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Dikemukakan sejarah perkembangan HAM di beberapa negara sebagai berikut.
Hak Asasi Manusia di Yunani
Filusuf Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-384) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM.
Hak Asasi Manusia di Inggris
Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan HAM. Tonggak pertama bagi kemenangan HAM terjadi di inggris, dapat diverifikasi melalui berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen – dokumen tersebut adalah sebagi berikut.
Magna Charta 1215
Magna Charta dicetuskan pada 15 juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Piagam Magna Charta itu menandatakana kemenangan telah diraih. Sebab hak-hak tertentu yang principal telah diakui dan dijamin oleh pemerintah.
Petition of Rights
Pada dasarnya Petition of Rights berisi pernyataan –pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya.petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parleman pada tahun 1628.
Hobeas Corpus Act
Yang dibuat pada tahun 1679 adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang.
Bill Of Rights
Merupakan undang-undang yang dicetuskn pada tahun 1689 dan diterima oleh parlemen inggris.
Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat
Perjuangan HAM di Amerika Serikat diilham oleh pemikiran filusuf John Locke yang merumuskan hak-hak kodratik, sekaligus menjadi pengangan bagi rakyat Amerika Serikat sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun1776. Revolusi Amerika melalui United States Declaration Of Independence tanggal 4 juli 1776 ini merupakan deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, dan sekaligus merupakan piagam HAM.
Declaration Of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan terhadap HAM dalam konstitusinya (kendatipun secara resmi rakyat prancis sudah lebih dahulu memulainya sejak masa rousseau).
Hak Asasi Manusia di Perancis
Perjuangan HAM di Prancis di rumuskan dalam suatu naskah pada awal revolusi di Prancis. Perjuangan itu di lakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rejim lama naskah tersebut dikenal dengan Declaration Des Droitsde L'homme etdu Citoyin.
Hak Asasi Manusia di Indonesia
Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap tindak dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya sudah berlangsung cukup lama. Secara garis besar, bagi remanan dalam bukunya perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia (2001), membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam 2 periode, menjadi periode sebagai kemerdekaan (1908-1945)
Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)
Periode Setelah Kemerdekaan (1945-sekarang)
Periode 1945-1950
Periode 1950-1959
Periode 1959-1966
Periode 1966-1998
Periode 1998-sekarang
Hak Asasi Manusia Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Setelah PD2, mulai tahun 1946, disusun lah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi PBB yang terdiri dari 18 anggota sidang nya dimulai pada tahun 1947 di bawah pimpinan ny. Eleanor Roosevelt. Tanggal 10 december 1948, sidang umum atau SU PBB yg diselenggarakan di Istana Chaillot Paris, menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UDHR.
Piagam Atlantik
Piagam atlantik adalah pernyataan kebijakan penting pertama yang dikeluarkan pada agustus 1941 awal PD2 yang mendevinisikan tujuan sekutu untuk dunia pasca perang. Di rancang oleh Inggris dan Amerika Serikat kemudian disetujui oleh semua sekutu. Piagam ini menyatakan tujuan ideal perang antara orang lain tidak ada kebesaran territorial, tidak ada perubahan territorial dilakukan terhadap keinginan rakyat.
HUKUM HAK ASASI MANUSIA
Dosen: Dr. Widiada Gunakaya S.A.,S.H.,M.H.
Disusun oleh:
John Willyam
4301.15.362
C
SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG
2018-2019