SEJARAH KONSTITUSI INDONESIA DAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Upaya Pencarian Jati Diri Bangsa Indonesia) Disusun untuk Memenuhi Tugas Terstruktur I Mata Kuliah Hukum Tata Negara

16

SEJARAH KONSTITUSI INDONESIA DAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Upaya Pencarian Jati Diri Bangsa Indonesia)



Disusun untuk Memenuhi Tugas Terstruktur I
Mata Kuliah Hukum Tata Negara

OLEH:
DIAN LARASWATI ZURIAH (135010100111046)
KELAS B / 4







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2014

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal itu menunjukkan bahwa wujud dari konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Wujud konstitusi yang tertulis kemudian lazim disebut sebagai Undang-Undang Dasar (UUD). Sedangkan contoh dari wujud tidak tertulis adalah penerapan konstitusi dari Kerajaan Inggris (United Kingdom). Hingga hari ini, Kerajaan Inggris tidak pempunya UUD. Walaupun demikian, sama sekali tidak ada yang meragukan bahwa Inggris adalah negara konstitusional. Bahkan secara substantif, Inggris adalah pelopor pelaksanaan negara konstitusional.
Konstitusi dalam arti sempit (the constitution in the narrow sense, constitutie in enge zin) sama halnya dengan UUD. Sedangkan konstitusi dalam arti luas tidak hanya UUD, melainkan mencakup pula ketentuan diluar UUD yang meliputi kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan putusan hakim. Dapat disimpulkan bahwa UUD hanyalah salah satu dari ketentuan konstitusi, namun konstitusi belum tentu UUD, dikarenakan diluar UUD masih terdapat bentuk konstitusi lain. Sehingga perlu kehati-hatian dalam mengartikan konteks uraian UUD dan konstitusi tersebut. Dalam pembahasan makalah ini yang dimaksud dengan konstitusi adalah kontitusi yang tertulis atau UUD.
Dapat dipastikan bahwa materi muatan dalam konstitusi atau UUD yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Hal itu dikarenakan ada berbagai macam sebab perbedaan-perbedaan antar berbagai UUD tersebut. Bagir Manan menjelaskan bahwa perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh: perbedaan dasar filosofi dan ideologi; perbedaan landasan teori dan konsep; latar belakang kultural; latar belakang sejarah; bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Walaupun demikian, pada dasarnya konstitusi yang ada memuat hal-hal sebagai berikut:
Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemrintahan.
Alat-alat perlengkapan negara, yang sekurang-kurangnya seperti ajaran Montesquieu yaitu adanya kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Cara mengisi alat perlengkapan negara dengan pejabat negara yang pada umumnya melalui mekanisme pemilu (election).
Hubungan antar-alat perlengkapan negara.
Kekuasaan dan pembatasan kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
Hubungan antara alat perlengkapan negara/pejabat alat perlengkapan negara dengan rakyat.
Kewarganegaraan dan hak-hak kewarganegaraan.
Cara pembaruan UUD.
Aturan peralihan.
Lain-lain, yang meliputi Komisi Pemilahn Umum, Komisi Kepegawaian, dan sebagainya.
Semua unsur-unsur materi muatan di atas, di dapati dalam UUD 1945, kontitusi dari negara Indonesia, walaupun sebelum diadakannya perubahan-perubahan ada kekurangan dalam materi muatannnya. Sebenarnya, sejak awal pembuatannya, UUD 1945 sudah dimaksudkan sebagai UUD sementara untuk mengantarkan Indonesia ke pintu kemerdekaan. UUD 1945 dibuat karena adanya peluang untuk merdeka yang harus direbut dengan cepat dan untuk itu harus pula segera ditetapkan UUD bagi negara yang digagas sebagai negara konstitusional dan demokratis. Maka dibuatlah UUD 1945 yang melalui proses perdebatan antara Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Karena dikepung oleh situasi politik yang muncul akibat berkobarnya Perang Pasifik, perdebatan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan final. Dan pada akhirnya pendiri negara (founding fathers) menyepakati sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, 18 Agustus 1945, disahkannya UUD 1945 sebagai UUD sementara untuk kemudian, setelah merdeka kelak, segera dibuat UUD yang lebih permanen dan bagus. Hal itu sesuai dengan pidato Soekarnopada tanggal 18 Agustus 1945, selaku ketua dari PPKI.
"… Undang-Undang dasar yang buat sekarang ini adalah Undang-Undang dasar Sementara…, …ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna."
Pandangan Soekarno bahwa UUD 1945 perlu diterima untuk sementara itu tidak dibantah oleh anggota PPKI yang lain. Tertuang juga dalam UUD 1945 itu sendiri yakni dalam Aturan Tambahan yang memuat sikap PPKI bahwa UUD 1945 adalah UUD interim (bersifat sementara). Isi dalam aturan tambahan tersebut adalah:
Dalam enam bulan setelah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
Dengan demikian, tampak jelas bahwa selain tercatat dari rekaman historis keniscayaan perubahan UUD 1945 tercantum juga di dalam UUD itu sendiri yakni di dalam Aturan Tambahan ayat (2) yang sumber kewenangannya ditentukan dalam Pasal 3 mengenai tugas MPR yang mnetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara, serta cara melakukan perubahan terhadap UUD ditentukan di dalam Pasal 37.


RUMUSAN MASALAH
Bagaimana perjalanan konstitusi di Inonesia?
Bagaimana hasil perubahan terhadap UUD 1945?

TUJUAN
Mengidentifikasi dan menganalisis perjalanan konstitusi di Indonesia.
Mengetahui dan menganalisis perubahan terhadap UUD 1945.

MANFAAT
Manfaat Teoritis
Makalah ini diharapkan mampu memberi manfaat dan memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia, khususnya dalam kemajuan di bidang hukum dan politik untuk menciptakan masyarakat yang kritis terhadap perkembangan negaranya.
Manfaat Praktis
Bagi masyarakat umum, penyusunan makalah ini memberikan pengetahuan mengenai konstitusi Indonesia dan periodesasinya.
Bagi Mahasiswa, penyusunan makalah ini dapat menginspirasi penelitian-penelitian lanjutan mengenai konstitusi Indonesia.


BAB II
PENDAHULUAN

PERJALANAN KONSTITUSI INDONESIA
Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang, di negara Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950. Dilihat dari periodesasi berlakunya ketiga UUD tersebut, dapat diuraikan menjadi empat periode yaitu:
18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945.
27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi RIS 1949.
17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959, berlaku UUD Sementara 1950.
5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999, berlaku kembali UUD 1945, yang kemudian berlaku hingga sekarang namun dengan perubahan-perubahan.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945
UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi neagar Indonesia dalam siding PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh suatu badan pemerintahan yang dibentuk Jepang yaitu Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pimpinan dan anggota badan yang diketahui oleh K.R.T Radjiman Wedyodiningrat ini dilantik oleh Pemerintahan Jepang pada tanggal 28 Me 1945 dalam rangka memenuhi janji pemerintahan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
Persidangan badan ini dibagi dalam dua periode, periode pertama yaitu pada 29 Mei samapi 1 Juni 1945, dan masa kedua dari tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam kedua masa siding tersebut, focus pembicaraannya tertuju pada upaya mempersiapkan pembntukan sebuah negara merdeka. Hal ibi terlihat selama masa persidangan pertama, yang membicarakan mengenai philosofische grondslag, dasar falsafah yang harus dipersiapkan dalam rangka Indonesia merdeka. Pembahasan mengenai hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan bau dilakukan dalam masa persidangan kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Agutus.
Dalam masa persidangan kedua itulah dibentuk Panitia Hukum Dasar yang terdiri dari 19 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo yang bertugas untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disetujui oleh BPUPKI. Kemudian setelah pelantikan resmi panitia ini, diadakan sidang PPKI pada tangal 18 Agustus 1945, dengan susunan acara untuk menetapkan UUD, memilih presiden dan wakil presiden, dan lain-lain.
Walaupun UUD 1945 telah resmi disahkan, namun UUD 1945 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. UUD 1945 pada pokoknya benar-benar dijadikan alat saja untuk ssegera mungkin membentuk negara merdeka yaitu Republik Indonesia UUD 1945 memang dimaksudkan sebagai UUD sementara yang memang harus diganti dengan yang baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan keaadaan sudah memungkinkan.
Sehubungan dengan itu, peerintahan menetapkan kebijakan untuk mmbentuk cabinet parlementerpertama di bawah Perdana Menteri Syahrir. Padahal, seperti yang kita ketahu dalam UUD 1945 tersebut menganut sistem pemerintahan Presidensiil, tidak menganut pemerintahan dengan kabinet Parlementer sama sekali. Dengan kata lain, periode 18 agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, meskipun secara formal UUD 1945 berlaku sebagai konstitusi resmi tetapi nilainya hanya bersifat nominal, yaitu hanya sebatas diatas kertas saja. Keadaan demikian terus berlangsung sampai tahun 1949 ktika dibentuk Republik Indonesia Serikat.



KONSTITUSI RIS 1949
Dalam keadaan terdesak, atas pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tanggal 23 Agustus 1949 diadakannya Konferensi Meja Bundar (Round Table Conference) di Den Haag. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Indonesia dan Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) serta wakil Nederland dan Komisi PBB untuk Indonesia. Konferensi ini berhasil menyepakati tiga hal, yaitu:
Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat.
Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisikan tiga hal, yaitu: (a) piaagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintahan RIS; (b) status uni; (c) persetujuan perpindahan.
Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.
Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama delegasi Republik Indonesia dan delegasi dari BFO ke konferensi tersebut yang kemudian disepakati sebagai Undang-Undang Dasar RIS yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan berdirinya RIS, wilayah RI sendiri masih berdiri di samping RIS dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, RI diakui sebagai salah satu negara bagian, yaitu mencakup wilayah yang tersebut dalam persetujuan Renville.
Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949 itu, pada pokoknya juga dimaksudkan sebagai UUD yang bersifat sementara. Dengan demikian, berlakunya UUD 1945 dalam sejarah awal ketatanegaraan Indonesia, baru berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya Konstitusi RIS yaitu tanggal 27 Agustus 1950, ketika UUDS 1950 resmi diberlakukan.

UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950
Bentuk negara federal mengandung banyak sekali nuansa politis, berkenaan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Oleh karenanya, penggagasan bentuk negara federal dianggap memiliki relevansi sosiologis yang cukup kuat untuk diterapkan di Indonesia, tetapi terkait dengan kepentingan penjajahan Belanda maka ide feodalisme menjadi tidak popular. Apalgi, sebagai negara yang baru terbentuk, Indonesia memangmembutuhkan tahap-tahap konsolidasi kekuasaan yang efektif sedemikian rupa, sehingga bentuk negara federasi RIS tidak berlangsung lama dan bentuk negara kesatuan dinilai jauh lebih cocok untuk diterapkan.
Perlahan wibawa pemerintah RIS berkurang, dan akhirnya dicapaikan kesepakatan antara pemerintah RI dan RIS untuk kembali bersatu dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesepakatan itu ditungakan dalam satu naskah persetujuan bersama pada tangal 19 mei 1950, yang pada intinya disepakati dibentuk kembali NKRI sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Untuk menuju langkah mempersiapkan kembbali naskah UUD, maka dibentuklah panitia untuk menyusun kerangkanya. Setelah racangan selesai, kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950 yaitu dengan ditetapkannnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1950. Undang-Undang Dasar ini bersifat mengganti, sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan dari bentuk Konstitusi RIS melainkan juga menerangkan mengenai penggantian naskah Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
UUDS 1950 ini bersifat sementara juga, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 134 yang mengharuskan Konstituante harus bersama-sama dengan Pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950. Berbeda dengan Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk Konstituante sebagaimana diamantkan di dalamnya, amanat UUDS 1950 telah dilaksankan sedemikian rupa, sehingga pemilihan umum untuk pertama kalinya berhasil diselenggarakan di Indonesia pada bulan Desember 1955.Pemilihan umum ini diadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953. Undang-undang ini berisi dua pasal yaitu: (a) ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950; (b) ketentuan mulai tanggal mulai berlakunya UUDS 1950 itu menggantikan Konstitusi RIS, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas dasar inilah diadakan pemilu pada tahun 1955, yang pada akhirnya terbentuk Konstituante.
Sayangnya, Majelis Konstituante ini tidak atau belum sampai berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru, maka dari itu Presiden Soekarno menilai bahwa Konstituante telah gagal, dan atas dasar itulah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Republik Indonesia selanjutnya.
Menurut Adnan Buyung Nasution dalam disertasi yang dipertahankkannya dalam negeri Belanda, Konstituante ketika itu sedang reses, maka tidak dapat dikatakan gagal sehingga hanya dijadikan alas an oleh Soekarno untuk mengeluarkann dekrit. Namun demikian, nyatanya sejarah ketatanegaraan Indonesiatelah berlangsung sedemikian rupa, sehingga Dekrit Presiden 5 juli 1959 telah menjadi tonggak sejarah diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang.

KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Memang kemudian timbul kontroversi yang luas berkenaan dengan status hukum berlakunya Dekrit Presiden tersebut yang dituangkan dalam Keputusan Presiden itu sebagai tindakan hukum yang sah untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Professor Djoko Soetono memberikan pembenaran dengan mengaitkan antara dasar hukum Dekrit Presiden itu dengan prinsip staatsnoodrecht. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, prinsip tersebut pada pokoknya sama dengan pendapat yang dijadikan landasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara masa Orde Baru untuk menetapkan Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966. Adanya istilah Orde Baru saja menggambarkan pendirian MPRS bahwa masa antara tahun 1959 sampai dengan 1966 adalah masa Orde Lama yang mencerminkan tidak adanya pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karenanya, MPRS mengeluarkan TAP MPR No XX/MPRS/1966 dengan asumsi bahwa perubahan drastis perlu dilakukan karena adanya prinsip yang sama, yaitu keadaan darurat (staatsnoodrecht).
Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden.
Selain itu muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G-30-S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan semakin membahayakan, Ir. Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.
Terlepas dari kontroversi-kontroversi di atas, yang jelas, sejak Dekrit 5 Juli 1959 sampai sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih sebagai UUD semenara. Akan tetapi, karena konsolidasi kekuasaan yang makin lama makin terpusat di masa Orde Baru, dan siklus kekuasaan mengalami stagnansi yang statis karena pucuk pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 tahun, akibatnya UUD 1945 mengalami proses skaraklisasi yang irasional selama kurun masa Orde Baru itu. UUD 1945 tidak boleh tersentuh dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, UUD 1945 itu jelas merupakan UUD 1945 yang bersifat sementara. Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ternyata tidak. Dilihat dari prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan keadilan sosial ternyata masih terdapat banyak hal yang jauh dari harapan. Hampir sama dengan pada masa Orde Lama, sangat dominannya kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden/pemerintah.
Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada UUD 1945 itu sendiri, yang sifatnya singkat dan luwes (fleksibel), sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan. Tuntutan untuk merubah atau menyempurnakan UUD 1945 tidak memperoleh tanggapan, bahkan pemerintahan Orde Baru bertekat untuk mempertahankan dan tidak merubah UUD 1945.

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Maksud dari perubahan disini adalah pembaruan Undang-Undang Dasar yang baru saja dapat tercapai setelah bangsa Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, barulah pada tahun 1999 dapat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagaimana mestinya. Perubahan konstitusi Indonesia dilakukan dengan memisahkan naskah dari teks aslinya, yang kemudian disebut sebagai amandemen. Perubahan seperti ini merupakan tradisi yang dipelopori oleh Amerika Serikat, dan tidak ada salahnya jika negara demokrasi lain, seperti Indonesia mengikuti prosedur yang baik seperti itu.
Perubahan pertama ditetapkan oleh Sidang Umum Majelis Perusyawaratan Rakyat pada tahun 1999, disusul dengan Perubahan Kedua dalam Sidang Tahunan 2000 dan Perubahan Ketiga dalam Sidang Tahunan 2001. Pada Sidang Tahunan 2002 dilakukan pula naskah Perubahan Keempat yang melengkapi perubahan sebelumnya, sehingga keseluruhan materi perubahan itu dapat disusun sekali secara lebih utuh dalam satu naskah Undang-undang dasar yang mencakup keseluruhan hukum dasar yang sistematis dan terpadu.
Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.

ALASAN DAN TUJUAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain:
UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undangundang.
UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir).
Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945.
Perubahan UUD 1945 memiliki beberapa tujuan, antara lain:
menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi;
menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945;
menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.
melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;
menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan bangsa dan negara.
Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar yang penting dipahami. Kesepakatan tersebut adalah: (a) tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (b) tetap mempertahankan NKRI; (c) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (d) penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif; (e) akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh).

EMPAT PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua Tahun 2000, Perubahan Ketiga Tahun 2001, dan Perubahan Keempat Tahun 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substantive, perubahan yang telah terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadikan proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
Perubahan pertama UUD 1945 disahkan dalam Sidang Umum MPR-RI yang diselenggarakan antara tanggal 12 sampa dengan tanggal 19 Oktober 1999. Pengesahan naskah Perubahan Pertama tepatnya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 yang dapat disebut sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme di sebagian kalangan masyarakat yang cenderung mensakralkan atau menjadikan UUD 1945 bagaikan sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh ole hide perubahan sama sekali. Perubahan Pertama ini mencakup perubahan atas 9 Pasal UUD 1945, yaitu atas Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 (ayat 1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 21. Kesembilan Pasal yang mengalami perubahan atau penambahan tersebut seluruhnya berisi 16 ayat atau dapat disebut sebagai ekuivalen dengan 16 butir ketentuan dasar.
Setelah tembok romantisme dan sakralisme berhasil dirobohkan, gelombang perubahan atas naskah UUD 1945 terus berlanjut, sehingga dalam Sidang Tahunan pada tahun 2000, MPR-RI sekali lagi menetapkan Perubahan Kedua yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000. Cakupan materi yang diubah pada perubahan ini memual lebih banyak lagi, yaitu mencakup 27 Pasal yang tersebar dalam 7 bab, yaitu dalam Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Bab VII tentang dewan Perwakilan Rakyt, Bab IXA tentang Wilayah Negara, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab XA tentang Asasi Manusia, Bab XII tentag Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Bab XV tentang bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Jika ke-27 Pasal tersebut dirinci jumlah ayat atau butir ketentuan yang diaturnya, maka isinya mencakup 59 butir ketentuan yang mengalami perubahan atau bertambah dengan rumusan ketentuan baru sama sekali.
Setelah itu, agenda perubahan dilanjutkan lagi dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2001 yang berhasil menetapkan naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001. Bab-bab di dalam UUD 1945 yang mengalami perubahan dalam naskah Perubahan Ketiga ini adalah Bab I tentang bentuk dan Kedaulatan, Bab II tentang majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V tentang Kementrian Negara, Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Bab VIIIA tentang badan Pemeriksa Keuangan. Seluruhnya terdiri atas 7 bab, 23 Pasal, dan 68 butir ketentuan atau ayat. Dari segi jumlahnya dapat dikatakan naskah Perubahan Ketiga ini memang paling luas cakupan materinya. Di samping itu, substansi yang diatur sebagian besar sangat mendasar. Materi yang tergolong sukar mendapat kesepakatan cenderung ditunda pembahasannya dalam sidang-sidang terdahulu. Oleh karena itu, selain secara kuantitaf materi Perubahan ketiga ini lebih banyak muatannya, juga dari segi isinya, secara kualitatif materi Perubahan Ketiga ini dapat dikatakan sangat mendasar pula.
Perubahan yang terakhir dalam rangkaian gelombang reformasi nasional sejak tahun 1998 sampai tahun 2002, adalah perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2002. Pengesahan naskah Perubahan Keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dalam naskah perubahan keempat ini, ditetapkan bahwa:
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 agustus 1945 da diberlakukan kembali dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR.
Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kalimat "Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia ke-9 pada tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan (3), pasal 25E Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menjadi Pasal 25A.
Penghapusan judul Bab IV DPR dan pengubaham substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pengubahan dan/atau penabahan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (4), pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat (3), bab XIII, pasal 31 ayat1-5, pasal 32 ayat 1-2 : Bab XIV, pasal 33 ayat 4-5, pasal 34 ayat1-4, pasal 37 ayat 1-5, aturan Peralihan Pasal I,II dan III aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945. Dengan demikian secara keseluruhan naskah Perubahan keempat UUD 1945 mencakup 19 pasal, termasuk satu pasal yang dihapus dari naskah UUD. Ke-19 pasal tersebut terdiri atas 31 btir ketentuan yang mengalami perubahan ditambah 1 butir yang dihapuskan dari naskah UUD.


BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Di Indonesia terjadi beberapa periode pemberlakuan Konstitusi, yaitu: (a) Periode pertama pada 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945; (b) Periode Kedua pada 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi RIS 1949; (c) Periode ketiga pada 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959, berlaku UUD Sementara 1950; dan (d) Periode kelima pada 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999, berlaku kembali UUD 1945, yang kemudian berlaku hingga sekarang namun dengan perubahan-perubahan. Dari pemberlakuan konstitusi tersebut jelas mempengaruhi bentuk sistem pemrintahan di Indonesia dan juga dari masing-masing perjalanannya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Setelah kembali kepada UUD 1945, maka pemerintahan Indonesia segera merumuskan Undang-Undang Dasar tetap dengan penyusunan secara berkala melalui empat kali perubahan atau amandemen, yaitu pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan tersebut dapat dilaksanakan setelah masa reformasi tercapai. Dengan isi UUD 1945 setelah empat kali berubah, maka jelas satu sama lain sudah tidak lagi bersesuaian, karena pokok pikiran yang terkandung di dalam keempat naskah perubahan itu sama sekali berbeda dengan apa yang tercantum dalam naskah asli UUD 1945.


DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi.
Asshidiqie, Jimly, 2010. Kontitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi HTN UI.
Lembaran Negara RIS Tahun 1950 No. 56.
Manan, Bagir, 2012. Membedah UUD 1945, Malang: UB Press.
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, amandemen pertama, amandemen kedua,amandemen ketiga, amandemen keempat, dan pasca amandemen.
Pringgodigdo, A.G. 1958. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Majalah Hukum dan Masayarakat.
Yamin, Muhammad, 1971. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Penerbit Siguntang.







Jimly Asshidiqie, Kontitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 29.
Bagir Manan, Membedah UUD 1945, Malang: UB Press, 2012, hlm 2.
Ibid.
Lihat selengkapnya dalam Bagir Manan, Membedah UUD 1945, Malang: UB Press, 2012, hlm. 2-4.
Ibid, hlm. 6-9.
Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Penerbit Siguntang, 1971, hlm. 410.
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.
Ibid.
Janji ini sebenarnya dimaksudkan agar bangsa Indonesia dapat membantu balatentara Jepang dalam menghadapi tentara sekutu, lihat selengkapnya dalam A.G. Pringgodigdo, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Majalah Hukum dan Masayarakat, Tahun III No. 2, Mei 1958, hlm. 3-26.
Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 33.
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1983, hlm. 88.
Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 35.
Ibid, hlm. 37.
Ibid, hlm. 38.
Ibid, hlm. 39.
Lembaran Negara RIS Tahun 1950 No. 56.
Ibid.
Ibid, hlm. 40.
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.Cit., hlm. 96-97.
Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 44.
Anonim, Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, 2008, hlm. 53.
Ibid, hlm. 54.
Ibid.
Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 47.
Naskah UUD RI 1945 amandemen pertama.
Naskah UUD RI 1945 amandemen kedua.
Naskah UUD RI 1945, amandemen ketiga.
Lihat selengkapnya dalam Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 47-51.