Wawan Tunggul Alam, Demi Bangsaku Pertentangan Sukarno vs Hatta (Jakarta: Gramedia, 2003) hlm. 453.
Ricklef: hal 530
1
SEJARAH INDONESIA MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
"RANGKUMAN MAKALAH KELOMPOK"
SAKA MUKHAMAD SURYA
4415133812
PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2015
KELOMPOK 1
KONFLIK IDEOLOGI 1945-1959
Demokrasi Parlementer (Liberal)
Kabinet parlementer adalah kabinet yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Dalam masa Kabinet Parlementer ini, konflik antar partai di Indonesia sangat tinggi sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun. Konflik ini didasari oleh perbedaan ideologi yang dianut berbagai partai politik.
Kondisi Indonesia Pada Tahun 1945-1959
Pada masa tahun 1945-1959, terbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), kembali Ke Negara Kesatuan, adanya ideologi yang berkembang dalam partai, adanya system multi politik, jatuh bangunnya kabinet, diadakannya pemilihan umum tahun 1955, munculnya dekrit presiden pada tahun 1959
Ideologi di Indonesia tahun 1945-1959
Ideologi Nasionalisme
Ideologi Nasionalisme menjadi dasar perjuangan Partai nasional Indonesia. PNI mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. PNI pada dekade 1950-an menjadi Partai yang selalu mendominasi struktur kabinet. PNI memperoleh keuntungan banyak dengan mengaitkan namanya dengan Soekarno.Setelah kejatuhan Soekarno, PNI menjadi bulan-bulanan kekuatan politik lain, akibat hubungannya dengan Soekarno
Ideologi Komunisme
Komunisme di Indonesia sering dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada Februari 1948 PKI dan Partai Sosialis membentuk front bersama, yaitu Front Demokrasi Rakyat. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan.
Ideologi Sosialisme
Ideologi sosialisme pada era pasca kemerdekaan hingga tahun 1959 diidentikan dengan suatu Partai yakni Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pada bulan Agustus1960, PSI bersama Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno atas pertimbangan Mahkamah Agung melalui Penetapan Presiden No. 7/1960
Ideologi Agama (Pan-Islamisme)
Ideologi ini diwakilkan oleh partai Masyumi dan NU. Setelah pemilu tahun 1955 selesai, terjadi Pertentangan antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis sekuler mulai terlihat dalam majelis konstituante. Banyak terjadi pertentangan antara partai Islam dan juga partai non Islam. Partai islam dianggap ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang berazaskan Islam
Sistem Multi Partai
Demokrasi Liberal membuat diberlakuannya Sistem Parlementer yang kemudian memicu munculnya sistem multi partai karena adanya Maklumat Hatta No. X. Dalam menjalankan peran dan fungsi partai adanya benturan-benturan ideologi dan pemanfaatan isu nasional yang melahirkan Konflik Antar Partai. Sistem multi partai dikatakan sebagai sumber konflik nasional pada saat itu, dikarenakan konsekuensi dari sistem tersebut yaitu terjadinya konflik horizontal antar partai yang membuat situasi politik yang tidak stabil.
Pemilihan Umum 1955
Dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada bulan September 1955 untuk memilih anggota DPR dan bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Dilatarbelakangi oleh pergantian kabinet pada tahun 1950-1955. Para politisi Jakarta mencari dukungan rakyat dengan daya tarik ideologi. Pemilihan umum 1955 tidak menyelesaikan konflik ideologi antar partai, yang terjadi hanyalah pembuktian adanya empat partai besar. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-undang Dasar 1945.
KELOMPOK 2
KONFERENSI ASIA AFRIKA
Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika
Konferensi Asia Afrika merupakan gagasan dari lima Negara yaitu Indonesia, India, Pakistan, Burma dan Sri Lanka. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan melalui dua tahap. Persiapan pertama dilakukan di Kolombo pada tanggal 28 April – 2 Mei 1954. Persiapan kedua dilakukan di Bogor pada tanggal 29 Desember 1954.
Konferensi Kolombo
Pada tanggal 28 April-2 Mei 1954 diadakan konferensi di Colombo. Dalam konferensi Colombo ini diputuskan antara lain sebagai berikut.
Indocina harus dimerdekakan dari penjajahan Perancis.
Menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko.
Menyetujui dan mengusahakan adanya konferensi Asia-Afrika dan memilih Indonesia sebagai penyelenggara.
Konferensi Bogor
Pada tanggal 28-31 Desember 1954 diadakan Konferensi di Bogor. Rekomendasi yang diajukan dalam sidang ini adalah sebagai berikut.:
Mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung dalam bulan April 1955.
Menetapkan kelima negara peserta konferensi Colombo sebagai negara sponsor.
Menetapkan 25 negara-negara Asia-Afrika yang akan diundang.
Menentukan 4 tujuan pokok dari konferensi Asia-Afrika.
Konferensi Asia Afrika
Dari Konferensi ini dihasilkan 10 prinsip yang disepakati bersama dengan nama Dasa Sila Bandung, yang tercantum dalam Declaration On The Promotion Of World Peace and Cooperation.
Pengaruh Konferensi Asia Afrika
Secara Global
Mempererat solidaritas yang terjadi antara para anggota KAA.
Cetusan rasa setia kawan dan kebangsaan bangsa-bangsa asia afrika untuk menggalang persatuan.
Banyak negara asia-afrika yang merdeka kemudia masuk menjadi anggota PBB DLL.
Secara Nasional
Adanya dukungan bagi Indonesia yaitu berupa keputusan KAA mengenai perjuangan perebutan kembali irian barat dalam forum PBB.
Di tandatanganinya persetutujuan dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RCC (seseorang yang memegang dwi kewarganegaraan harus memilih salah satu dan tidak memilih dapat mengikuti kewarganegaraan)
Indonesia di anggap sebagai negara yang berperan aktif dalam terciptanya perdamaian di dunia DLL.
KELOMPOK 3
PEMIKIRAN SOEKARNO
Soekarnoisme; sebuah pemikiran tentang "persahabatan" ideologi
Soekarno berpendapat bahwa Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme menjadi Rohnya pergerakan nasional Indonesia. Dasar pemikiran Soekarno adalah dasar tradisional Indonesia yang tidak menerima keharusan untuk memilih.
Nasakom
Gagasan Nasakom ini bermaksud untuk mempersatukan kalangan bangsa Indonesia untuk bersatu sebagai konsepsi pemikiran yang digunakan untuk melawan penjajahan dan penindasan atau Imperialisme. Gagasan Nasakom dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin yang terkandung dalam pidato yang selanjutnya dikenal sebagai Manipol USDEK. Proses penyisipan misi Nasakom ini mengalami hambatan tidak berjalan seperti apa yang diharapkan oleh Soekarno. Penolakan TNI AD terhadap gagasan Nasakom merupakan puncak dari pertentangan antara Presiden Soekarno dengan TNI AD. Penentangan ini lebih ditujukan pada tidak sesuainya konsep Nasionalisme dan konsep Agama disetarakan bahkan disatukan dengan konsep komunis.
Marhaenisme
Marhaenisme diambil dari nama seorang petani bernama Marhaen yang di jumpai Bung Karno pada tahun 1926-1927. Istilah Marhaen untuk pertama kalinya digunakan oleh soekarno didalam pidato pembelaan soekarno pada tahun 1930, Indonesia Menggugat. Menurut Soekarno, sosialisme Indonesia adalah sosialisme nasionalisme yang akan mampu mengangkat nasib kaum marhaen.
KELOMPOK 4
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN TERPIMPIN
Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara
Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Tujuannya adalah membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya.
Pendidikan Sebagai Alat Politik Atau Sebagai Alat Mencerdaskan
Politik pendidikan sendiri pada masa era Soekarno dapat di bagi seiring dinamika politik yang mempengaruhinya: 1) Periode 1945-1950 diwarnai oleh semangat revolusi, Untuk menanamkan semangata jiwa patriotisme; 2) Periode 1950 -1959 diwarnai oleh demokrasi liberal. Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia sosial yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertangung jawab tentang kesejahteran masyarakat dan tanah air. 3) Periode 1959-1966 yang di warnai dengan Manipol-Usdek, dimana pendidikan bertujuan melahirkan warganegara Sosialis Indonesia yang bersusila Pendidikan nasional pada Orde Lama yang berlangsung sejak 1945 hingga 1966 tetap berdasarkan pancasila.
KURIKULUM PANCAWARDANA
Dalam Rencana Pendidikan tahun 1964, ( istilah yang dipakai pada waktu itu bukan "kurikulum" tetapi "Rencana Pendidikan"), yang kemudian ditimpali dengan Penetapan Presiden no. 19/1965, pendidikan Pancasila ini ditafsirkan menurut Manifesto Politik dan USDEK serta ditafsirkan pula menurut ciri-ciri manusia sosialis Indonesia, yang kedua-duanya merupakan doktrin politik Orde Lama yang terkenal itu. Di bidang pendidikan, doktrin ini ditambah dengan "Pancawardana" sebagai sub pokok bahasan. Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Panca wardhana).
KELOMPOK 5
PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA
KONSEP KEBUDAYAAN INDONESIA
Pengertian Kebudayaan
Kebudayaan adalah suatu pemahaman Perasaan suatu bangsa (kelompok) dari hasil akal manusia yang bersifat sangat kompleks yang meliputi aspek-aspek kehidupan sebagai unsur –unsur kebudayaan.
Ciri – Ciri Kebudayaan Indonesia
Bangsa Indonesia baru muncul pada abad 20 yang muncul atas kesadaran nasional yang timbul dari kesamaan nasib. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa baik itu Jawa Sunda Betawi madura, dll yang bisa memicu perpecahan atau disintegrasi. Kebudayaan Nasional belum terwujud, masih terus berproses sampai sekarang, yang perlu sekarang adalah dengan pembauran atau dileburkan yang ditranformsikan ke kebudayaan Indonesia.
Mencari Jati Diri Kebudayaan Indonesia (Kongres Kebudayaan)
Kongres Kebudayaan (1945-1965)
Kongres Kebudayaan 1948
Dilaksanakan dimagelang (20-24 agust 1948), isi meletakkan dasar –dasar kebudayaan, didirikan LKI.
Kongres Kebudayaan 1951
Dilaksanakan di Bandung yakni membahahas kesusastraan, hak cipta dan film.
Kongres Kebudayaan 1954
Surakarta tanggal 18-23 sept 1954 , masalah pendidikan kebudayaan bagi kaum terpelajar, masy. Kota ,dan buruh tani.
Kongres Kebudayaan 1957
Kongres ini dilaksanakan pada tanggal 20-24 juli 1957 di buleleng Bali. Dalam kongres yang disepakati adalah (1) Hubungan arsitektur dengan seni rupa, (2) Penyelenggaraan Kesenian Semasyarakat, (3) Kebudayaan dan Konstitusi. Terdapat perbedaan antara faham humanism realis dan humanisme universal baru memanas antara 2 kelompok peserta.
Kongres Kebudayaan 1960
Berisi pernyataan sikap BMKN terhadap tuduhan LEKRA.
PERDEBATAN DI RANAH KEBUDAYAAN INDONESIA 1945 - 1965
Angkatan 45
Periode Angkatan 45 dimulai tahun 1942, tidak lama sesudah masuknya Jepang ke Indonesia. Periode ini merupakan pengalaman dan saat yang penting dalam sejarah bangsa dan juga sastra Indonesia. Penamaan angkatan ini dengan nama Angkatan 45 didasarkan pada peristiwa politik, yaitu kemerdekaan Indonesia.
Surat Kepercayaan Gelanggang (SKG)
Sebagai manifesto kebudayaan pertama yang muncul setelah Indonesia merdeka, SKG tidaklah dihasilkan oleh sebuah organisasi kebudayaan. Redaksi ruang kebudayaan Gelanggang adalah Asrul Sani dan Rivai Apin. Pernyataan SKG sendiri pertama kali muncul dalam rubrik Cahier Seni dan Sastera yang juga bernama "Gelanggang" dari Majalah Siasat edisi Oktober 1950. SKG menganggap seni dan kebudayaan pada umumnya adalah universal.
Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA)
Lahirnya Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) Tahun 1950
Pada tanggal 17 Agustus 1950 didirikan sebuah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di rumah H.B. Jassin dihadiri antara lain oleh H.B. Jassin, D.N. Aidit, dan Njoto serta tokoh kebudayaan lainnya. Lekra didirikan untuk menghimpun kekuatan yang taat dan teguh mendukung revolusi."
Mukadimah Lekra berusaha membongkar bangunan penindasan yang fondasinya adalah kebudayaan. Konsep-konsep kebudayaan Rakyat yang termaktub dalam Mukadimah Lekra merupakan siasat "...mempertahankan dan memperkuat benteng kebudajaan Rakjat (kultur Rakjat)".
Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) Tahun 1959-1965
Lekra mengeluarkan Mukadimah 1959 karena Mukadimah 1950 dianggap tidak lagi cocok lagi dengan kondisi sosial politik jamannya. Selain itu juga tidak bisa lagi menjawab permasalahan baru yang muncul seturut dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan Mukadimah 1950 yang hanya menjelaskan mengapa Lekra didirikan. Kandungan Mukadimah 1959 ialah: Lekra membantah pendapat bahwa kesenian dan ilmu bisa terlepas dari masyarakat, Lekra mengajak pekerja-pekerja kebudayaan untuk dengan sadar mengabdikan dayacipta, guna kemajuan Indonesia, Lekra tidak hanya menyambut sesuatu yang baru; Lekra memberikan bantuan yang aktif untuk memenangkan setiap yang baru dan maju, Lekra menerima dengan kritis peninggalan-peninggalan nenek moyang kita dan bangsa lain, mempelajari dengan seksama segala segi peninggalan-peninggalan itu, menolak sifat anti-kemanusiaan dan anti- sosial dari kebudayaan bukan-rakyat, dan menolak perkosaan terhadap kebenaran dan terhadap nilai-nilai keindahan.
Manifes Kebudayaan
Lahirnya Manifes Kebudayaan
Naskah Manifes Kebudayaan didirikan di Jakarta pada 17 Agustus 1963 dan disetujui pada 23 Agustus 1963. Tokoh–tokohnya : (1) Trisno Sumardjo, (2) Zaini, (3) H.B. Jassin, (4) Wiratmo Soekito, (5) Bokor Hutasuhut, (6) Goenawan Mohamad, (7) Bur Rasuanto, (8) A. Bastari Asnin (datang dari Yogya), (9) Ras Siregar, (10) Djufri Tanissan, (11) Soe Hok Djin (Arief Budiman), (12) Sjahwil (dari Sanggar Bambu), dan (13) D.S. Moeljanto. Inti dari Mukhadimah Manifes Kebudayaan, yaitu : Pancasila sebagai Falsafah Kebudayaan, Kepribadian dan Kebudayaan Nasional, Politisi dan Estetisi.
Pembubaran Manifes Kebudayaan
Presiden Soekarno dalam pernyataannya yang dikeluarkan tanggal 18 Mei menyatakan Manikebu terlarang, dengan alasan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai pancaran Pancasila telah menjadi Garis Besar Haluan Negara dan tidk mungkin di damping dengan Manifesto lain.
Pergeseran Budaya Ke Arah Anti–Barat
Tahun 1953 – 1957 merupakan periode yang penting di dalam sejarah hubungan antara Indonesia dengan Amerika. USIA menjadi agen utama dalam usah amenjaga hubungan Indonesia-Amerika. Di tahun 1955, hubungan Indonesia-Amerika memudar. LEKRA menjadi titik balik perkembangan kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1959 Soekarno menyerukan kepada para seniman agar berdiri dalam front antiimperialisme dan antikolonialisme.
KELOMPOK 6
SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN
Latar Belakang Diberlakukannya Demokrasi Terpimpin
Latar belakangnya ialah munculnya gerakan-gerakan separatisme yang menyebabkan ketidakstabilan politik dalam negeri, sehingga selain mengacaukan keamanan juga dapat menyebabkan disintegrasi bangsa atau perpecahan. Kehidupan politik pada masa Demokrasi Liberal juga ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga menimbulkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah sebab banyak program kerja dan masing-masing kabinet tidak dapat direalisasikan dengan baik.
Konsep Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila.
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ialah berupa dibentuknya Front Nasional. Selain itu Demokrasi terpimpin menjadikan Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan serta pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan dan munculnya Gagasan Nasakom
Tokoh Demokrasi Terpimpin
Presiden Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin pada saat perayaan proklamasi kemerdekaan tahun 1959 dengan pidato beliau yang berupa "Penemuan kembali Revolusi kita"
Penyebab Kegagalan Demokrasi Terpimpin
Penyebab kegagalan Demokrasi Terpimpin adalah adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, kedudukan presiden yang bertentangan dengan UUD 1945, pembentukan MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945, situasi politik yang semakin buruk.
KELOMPOK 7
SISTEM DEMOKRASI LIBERAL (1945-1959)
Konsep Demokrasi Liberal di Eropa
Demokrasi Liberal mulai berkembang pada abad ke-18 di Eropa yaitu, pada masa pencerahan (Enligtenment) oleh penggagas Teori Kontrak Sosial seperti Thomas Hobbes, Jhon Locke, montesquieu, Jean Jacques Rousseau dan lainnya.
Konsep Demokrasi Liberal Di Indonesia
Konsep dasar dari politik demokrasi liberal Indonesia adalah sistem multi partai sesuai dengan Maklumat X Wakil presiden bulan oktober tahun 1945 dan juga Maklumat yang dikeluarkan di bulan November, yang berisi tentang Pembentukan badan legislatif (parlemen), perintah pembentukan partai politik dan pergantian sistem demokrasi dari sistem demokrasi Presidensil menjadi demokrasi parlementer.
Latar Belakang Diterapkannya Demokrasi Liberal Indonesia
Latar belakang diterapkannya demokrasi liberal bermula pada perubahan sistem negara Indonesia pada saat itu yaitu RIS yang berbentuk negara perserikatan diubah menjadi negara kesatuan pada 17 agunstus 1950, atau bertepatan dengan ulang tahun ke 5 negara Repulik Indonesia.
Penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia (1949-1950)
Di Indonesia demokrasi liberal atau demokrasi konstitusi pada masa itu demokrasi liberal lebih banyak di identikkan dengan demokrasi parlementer. Tahapan menuju demokrasi parlementer yaitu: Maklumat no. X tanggal 16 oktober 1945: presidensial ke parlementer dan Maklumat no X pada tanggal 3 november 1945: mendirikan partai politik.
Sistem Presidensiial (1945-1950)
Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun 1945) dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden.
Masa peralihan dari presidensial ke parlementer
Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidentil menjadi parlemen. Dimana dalam sistem pemerintahan presidentil, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.
Sistem Parlementer (1950-1959)
Penerapan system parlementer di mulai semenjak dicetuskannya konstitusi RIS tahun 1949.
Kritik Terhadap Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia hingga akhirnya mengalami keruntuhan adalah karena dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, struktur sosial yang masih sangat hirarkis. Adapun dampak dari demokrasi liberal bagi pemerintahan adalah: Pembangunan tidak berjalan lancar karena Kabinet selalu silih berganti, karena masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partaiatau golongannya, tidak ada partai yang dominan maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang diantara kepentingan banyak partai.
Tokoh Penggagas dan penentang Demokrasi Liberal
Tokoh Penggagas
Mohammad Hatta termasuk dalam tokoh yang menerapkan demorkasi liberal di dalam bentuk sistem demokrasi parlementer yang di mana ketika itu ia mengeluarkan maklumat no X tanggal 16 oktober dan 3 november 1945 bersama Syahrir.
Tokoh Penentang
Demokrasi Liberal banyak ditentang terutama dari kelompoknya Tan Malaka, bahkan oleh Soekarno pada masa-masa berikutnya.
Partai dan Kabinet Masa Demokrasi Liberal
Wakil-wakil partai duduk dalam kabinet. Akan tetapi ternyata stabilitas politik tidak tercapai. Tidak adanya partai dengan mayoritas yang jelas. Berdasarkan beberapa partai yang mendominasi pemerintahan demokrasi parlementer dan adanya pembentukan cabinet hingga jatuh bangunnya cabinet tersebut. Ada tujuh kabinet dalam demokrasi parlementer ini yaitu: Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951), Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952), Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957), Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)
Dampak Dari Demokrasi Liberal
Dampak yang dirasakan salah satunya yaitu sistem pembangunan yang tidak stabil. Hal ini akibat dari tidak konsistennya suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu pemerintahan. Adanya krisis percayaan kepada pihak pemerintah. Dampak yang lain yaitu dalam aspek ekonomi inflasi yang berkelanjutan.
Pro kontra dari Demokrasi Liberal
Pro : Moh.Hatta, maklumat no. X tgl. 16 Oktober dan 3 November 1945, menekankan hak-hak politik rakyat. Syahrir, atas dasar pendelegasian kekuasaan kepada Perdana Menteri yang hanya mengatasi kesulitan pemerintahan untuk sementara waktu.
Kontra : Tan Malaka, pendelegasian kekuasaan oleh perdana menteri dianggap sebagai suatu ancaman persatuan.
KELOMPOK 8
SISTEM EKONOMI INDONESIA
Pengertian Sistem, Ekonomi, dan Sistem Ekonomi
Sistem
Sistem menurut Chester A. Bernard, adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri.
Ekonomi
Ekonomi merupakan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kekeluargaan dalam hal cara menambah, menggunakan, dan mengatur kekayaan kebendaan.
Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalanekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara.
Perkembangan Sistem Ekonomi Di Indonesia Pada Masa Orde Lama
Pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945, Indonesia secara teoristis memiliki tiga model Demokrasi, yakni Demokarasi Liberal (tahun 1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan Demokrasi Pancasila. Ketiga demokrasi itu turut mempengaruhi pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia.
Situasi perekonomian Indonesia sekitar tahun 1945-1950-an sangat tidak menguntungkan bagi pemerintahan Republik Indonesia. Sistem perekonomian pada masa tersebut merupakan ekonomi perang gerilya terhadap penjajahan, bahkan ekonomi masih dimonopoli oleh perusahaan-perusaahn Belanda.
Ekonomi terpimpin dalam masyarakat sosialis Indonesia mengacu pada "Pasal 33 UUD 1945" Soekarno mengatakan bahwa Ekonomi terpimpin menghendaki kegotong royongan di bidang ekonomi. Menurut Soekarno sistem ekonomi itu mengandung tiga unsur yakni kepentingan bersama yang ditetapkan bersama, usaha bersama yang dilaksanakan bersama, dan pemimpin bersama yang dimufakati bersama.
Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Lama
Beberapa kebijakan ekonomi pada masa Orde Lama yakni:
Pembentukan Bappenas
Deklarasi Ekonomi
Devaluasi
Selain kebijakan – kebijakan yang dilakukan pemerintah guna mengatasi permasakah ekonomi Indonesia di atas, ada beberapa kebijakan lain yakni :
Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri.
Pembentukan Front Nasional.
Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP)
Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia
Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal membuat Soekarno membuat rencana dan program kebijakan ekonomi yang berhaluan dari Manipo- Usdek. Tantangan pembangunan ekonomi adalah mengimplementasikan perubahan paradigma "ekonomi liberal " ke "ekonomi terpimpin" . Ditambah kondisi perekonomian Indonesia 1959-1960 cukup memprihatinkan.
Upaya Untuk Meperbaiki Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama
Upaya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama ialah melalui: Gunting Sjafruddin, Program Benteng (benteng group), Nasionalisasi de javasche bank, Sistem Ekonomi Ali-Baba, Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek), Rencana Pembangunan Lima tahun (RPLT), dan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).
KELOMPOK 9
PERANG IDEOLOGI 1959-1965
Indonesia Maasa Demokrasi Terpimpin
Pada Konfilk Ideologi pada tahun 1959 – 1969, yang ada di masa sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dengan dibawah pimpinan Ir. Soekarno. Dimana di tengah-tengah krisis tahun 1957 diambilah langkah-langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang oleh Soekarno dinamakan "Demokrasi Terpimpin". Dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ternyata berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, tindakan tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Kedua, berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan oleh partai politik. Pada 17 Agustus 1959, Sukarno menguaraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik). Pada 1960 ,ditambahkannya kata USDEK, yang berarti Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Setelah dijalankannya Manipol-USDEK , mulai terjadi kekacauan ekonomi sehingga mata uang Rupiah di devaluasikan. Pada 5 Maret 1960 DPR dibubarkan dan digantikan oleh DPR-GR pada 24 Juni 1960 yang ditunjuk oleh Presiden. Tugas DPR-GR adalah melaksanakan MANIPOL, merealisasi dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Beberapa partai politik tidak setuju dengan pembubaran DPR dan para tokoh partai oposisi tersebut membentuk Liga Demokrasi
Lakon dalam Perang Ideologi 1959-1965
Soekarno
PKI
Militer
Keterlibatan Angkatan Darat
Pemikiran NASAKOM Soekarno, secara tidak langsung membuat AD lebih intensif terjun ke dunia politik. Faktor keterlibatan AD di masa perang ideologi ini antara lain : AD menganggap mereka punya hak moral untuk memerintah dan Komunis merupakan ancaman di RI baik dalam jangka pendek maupun panjang. Selama masa perang ideologi, AD sempat berada di posisi yang kuat. Ada 2 faktor yang membuat posisi AD menguat antara lain : Dikeluarkannya SOB (Undang-Undang Keadaan Bahaya) bulan Maret 1957 dan Kepemimpinan A.H Nasution di AD. Posisi AD yang sempat kuat untuk mengimbangi dinamika politik di Indonesia ternyata mengalami penurunan. Ada 2 faktor menurunnya posisi AD dalam masa perang ideologi antara lain : Pencabutan pemberlakuan SOB bulan Mei 1963 dan Penggantian KSAD dari A.H Nasution ke Ahmad Yani.
Pengaruh Perang Ideologi bagi Indonesia 1959-1965
Perang ideology tahun 1959-1965 telah membuat PKI menjadi partai rakyat jelata yang dinilai pro rakyat dan PKI menduduki peringkat keempat dalam pemilu. Selain itu, pengaruh lain adalah dibentuknya DPR GR pada tahun 1960.
KELOMPOK 10
PEMBERONTAKAN PKI 1948 DAN 1965
Faktor yang Mendorong Pemberontakan 1948
Sebagai Dampak Hasil Perundingan Renville & Dibetuknya FDR (Front Demokrasi Rakyat)
Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa) Angakatan Perang RI
Kembalinya Muso ke Indonesia
Kondisi Eropa pada tahun 1947
Pemberontakan PKI Musso di Madiun
Malam hari tanggal 18 September 1948 di Madiun merupakan awal pernyataan PKI untuk memulai tahap revolusioner mereka. Soemarsono yang menjadi kunci dalam aksi ini mulai menduduki lokasi-lokasi strategis dan mulai melucuti tentara dan polisi yang berada di Madiun. PKI kemudian mulai menangkap aparat pemerintahan dan menggantinya dengan tokoh-tokoh komunis. Musso yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan propaganda, beralih mengikuti jalan yang lebih "terbuka"
Akhir Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemerintah yang telah menyaksikan pemberontakan ini akhirnya mulai melakukan aksi tegas, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah digalakkannya operasi militer terhadap kaum komunis di Madiun. Setelah berakhirnya peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948, berbagai tanggapan mengenai peristiwa itu pun muncul. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 28 Oktober 1948 sekaligus memperingati hari sumpah pemuda, mengatakan bahwa pemberontakan tersebut terjadi karena mereka tidak berdiri lagi pada dasar Pancasila.
Gagalnya gerakan revolusioner milik PKI disebabkan oleh berbagai hal yakni, ketidaksesuaian antara tujuan dan pelaksanaannya, kekurangan kekuatan penanaman ideologi pada tubuh kaum komunis, sistem militer yang kurang memadai, adanya oknum komunis yang memiliki sifat fanatik.
Tantangan, Krisis, dan kemunculan Orde Lama 1959-1965
Pada awal tahun 1960an Sukarno berhasil membubarkan parlemen dan kontituante, kemudian berhasil mengambil alih kekuasaan yang kemudian membawa Indonesia mengambil langkah-langkah menuju suatu bentuk pemerintahan yang oleh soekarno dinamakan "Demokrasi Terpimpin". Pada tahun 1959 situasi politik semakin rumit dan mengkristal antara Militer, PKI dan juga Sukarno sendiri. Soekarno memberikan penekanan dan juga menghendaki persatuan antara nasionalisme, islam dan marxis. tema itu dinamakan doktrin nasakom (dari nasionalisme, agama dan komunisme) bahwa doktrin ini mengandung PNI nasionalisme, NU untuk agama sedangkan PKI untuk komunisme. Ketiga golongan tersebut akan sama-sama berperan dalam segala tingkatan, sehingga mereka menghasilkan suatu system yang antara lain koalisi pusat yang terdapat di jawa. Karena PNI dan NU sudah benar-benar terwakili, ada satu masalah yang ditimbulkan oleh Nasakom pada tahap ini dimasukkanya para menteri PKI kedalam tubuh Kabinret Presiden. Inilah yang tidak disetujui oleh pihak militer
Konfrontasi dan Kestabilan Politik
Hubungan Indonesia dengan Malaya bersifat ambivalen sejak kemerdekaan Malaya pada tahun 1957. Banyak pemimpin Indonesia bahwa Malaya belum benar-benar merdeka karena masih banyak pangkalan Inggris yang berada disana, hal ini membuka peluang komunitas Cina yang dinamis dari Singapura untuk mendominasi Negara baru itu. Pada tanggal 16 Sebptember 1963 di umumkan bahwa Malaysia yang terbentuk ini merupakan penghinaan besar terhadap Indonesia. Pada tanggal 23 September 1963 Sukarno menyerukan "Ganyang Malaysia" Cina dan Uni Soviet memuji kebijakan Sukarno. Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan "Aksi Sepihak" guna memanfaatkan undang-undang Land Refrom dari tahun 1959-1960. Perasaan Anti Amerika Semakin bergelora pada tahun 1964. Sukarno melakukan Kerja sama dengan Cina pada tahun 1964. Pada bulan Mei tahun 1965 Cina datang ke Indonesia untuk meminta kepasa Sukarno dibuatkan Angkatan ke lima. Aidit menyarankan agar Angkatan kelima berisi buruh dan tani. A. Yani dan Nasution mengulur waktu tentang angkatan ke lima pada bulan tanggal 31 Mei 1965. Pada bulan tanggal 9 Agustus 1965 Singapura lepas dari Malaysia. Pada pidatonya tanggal 17 Agustus Sukarno menyatakan Poros Jakarta-Phonomphen-Hanoi-Beijing-Pyongyang yang anti imperialisme. Pada tanggal 27 September A. Yani mewakili angkatan darat menyatakan tidak setuju dibuatkan nya "angkatan kelima" atau nasakomisasi militer dalam artian structural.
Gerakan 30 September dan Peralihan Kekuasaan
Pada tanggal 30 September 1965, malam itu 7 Jendral di culik. Usaha Kudeta bermarkas di pangkalan Halim Perdanakusuma. Pada tanggal 1 Oktober Suharto memegang kendali atas Militer. Pada tanggal 2 Oktober 1965 PKI bergerak dan usaha-usaha mendukung gerakan 30 September. Pada tanggal 2 Otober dibawah komando Suharto mulai menyelidiki G30S. Secara prematur Suharto Menyatakan bahwa pelaku dalang G30S adalah PKI. Supersemar menjadi anti Klimaks dari dunia panggung politik ini. Pada tanggal 12 Maret 1966 Suharto membubarkan Partai PKI dan membrantas anggota-anggota PKI di seluruh Indonesia.
Situasi Politik Pasca G30S
Peristiwa G 30 September menimbulkan lima Skenario yang diuduga sebagai dalang peristiwa tersebut: PKI sebagai Dalang, Masalah Internal Angkatan Darat, Sukarno yang bertanggung jawab, Suharto dibalik Gestapu, Jaringan Intelijen dan CIA.
