A. UPAYA MEMPERSIAPKAN MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN INDONESIA INDONESIA 1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Tangga Tanggall 1 Maret 1945 Jende Jenderal ral Kumaki Kumakichi chi Harada Harada mengum mengumumk umkan an di bentuknya bentuknya suatu suatu badan khusus khusus yang bertugas bertugas menyelid menyelidiki iki usaha-usaha usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang bernama Dokuritsu Junbi Chosakai atau atau Badan Badan Penyelidi Penyelidikk Usaha-usa Usaha-usaha ha Persiapa Persiapann Kemerde Kemerdekaan kaan Indonesi Indonesiaa (BPUPKI). Badan ini bertujuan untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal pent pentin ingg meng mengen enai ai masa masala lah h tata tata peme pemeri rint ntah ahan an Indo Indone nesi siaa Merd Merdek eka. a. Anggo Anggota ta dari dari badan badan penyel penyelidi idikk ini terdir terdirii atas atas 60 orang orang tokoh tokoh bangsa bangsa Indonesia dan 7 orang bangsa bangsa Jepang Jepang (mereka (mereka tidak mempunyai suara). suara). Sebagai ketua ditunjuk KRT Radjiman Widyodiningrat (seorang nasionalis tua) dan wakil ketua, yaitu R. Surono dan seorang lagi dari orang Jepang. Badan penyelidik ini diresmikan pada 29 Mei 1945, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dua orang pembesar militer Jepang, yaitu Panglima Tentara Wilayah Ketujuh Jenderal Izagaki yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah Keenambelas Jenderal Yuichiro Nagano. Sidang ber berlan langsun gsungg dari tang tangga gall 29 Mei Mei samp sampaai 1 Jun Juni 1945 1945.. Sidang dang ini ini membi membicar caraka akann dasar dasar filsafat filsafat negara negara Indonesia Indonesia Merdeka Merdeka yang kemudian kemudian dikenal dengan Pancasila. Setelah persidangan pertama itu selesai, BPUPKJ menunda persidangan hingga bulan Juli 1945. Namun pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan orang anggota yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Maramis, Abdulkahar Abdulkahar Muzak Muzakar ar,, Wach Wachid id Hasyi Hasyim, m, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso membentuk Panitia Sembilan atau Panitia Kecil. Panitia Sembilan ini menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia Merdeka. Piagam Piagam Djakarta Djakarta kemudia kemudiann menjadi menjadi Mukadima Mukadimah h Undang-Un Undang-Undan dangg Dasar Dasar 1945. 1945. alam alam perum perumusa usann Piagam Piagam Djakar Djakarta ta sebaga sebagaii dasar dasar filsaf filsafat at negara negara Indone Indonesia sia Merdeka, diadakan perubahan pada sila pertama, pertama, yaitu dari “Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi bag i para pemelu pemeluknya knya”” menjad menjadii “Ketuha “Ketuhanan nan Yang Maha Esa”. Esa”. Perubah Perubahan an sepe sepert rtii ini ini dise disesu suai aika kann deng dengan an kead keadaa aann masy masyar arak akat at Indo Indone nesi siaa yang yang beraneka ragam agama. Untu Untukk pela pelaks ksan anaa aann nnya ya dibe dibent ntuk uk PPKI PPKI dan dan wila wilaya yah h Indo Indone nesi siaa akan akan melipu meliputi ti seluru seluruh h bekas bekas jajaha jajahann Beland Belanda. a. Anggot Anggotaa PPKI PPKI terdi terdiri ri atas atas 21 orang dengan ketuanya Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta. Namun Namun,, tanpa tanpa seizin seizin Jepang Jepang,, PPKI PPKI diamb diambil il lih oleh oleh pemimp pemimpin-p in-pemi emimpi mpinn bangsa Indonesia menjadi badan perjuangan milik milik bangsa Indonesi Indonesiaa dengan
menambah keanggotaannya menjadi 27 orang. 2.
Landasan Dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Indonesia yang akan menjadi negara merdeka, sudah tentu mempunyai landasan dasar yang dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari. Landasan itu adalah landasan dasar nasional dan landasan dasar internasional. Landasan dasar nasional Landasan ini tercermin di dalam Pembukaan UUD 1945, sekaligus merupakan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia. Adapun 7 pokok-pokok isi Pembukaan UUD 1945 adalah: a Bahwa Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. b. Dan perjuangan kemerdekaan itu telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. c. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. d. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu Undang-Undang Dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Landasan dasar internasional Untuk memperkuat kedudukan negara Indonesia merdeka dan sebagai bukti-bukti internasional tentang hak-hak dari segala bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, maka dapat kita teliti deklarasi-deklarasi dunia maupun piagam-piagam bersejarah.
B. 1.
PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA Peristiwa Rengasdengklok
Pada tanggal 15 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta baru kembali ke tanah air setelah memenuhi panggiian Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsekal Terauchi yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Baru segera mengadakan pertemuan setelah mendengar berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 08.00 malam, para pemuda berkumpul di ruang belakang laboratorium bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur No. 13, Jakarta di bawah pimpinan Chaerui Saleh. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada bangsa atau negara lainnya. Dengan segala macambukti dan logika, Bung Karno menolak pandangan golongan pemuda. Golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara teroganisir, karena pihaknya ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditentukan tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Persoalan ini tidak mendapat tanggapan dari golongan pemuda, dan mereka tetap pada prinsip semula, sehingga terjadilah perbedaan pendapat mengenai masalah kemerdekaan antara golongan tua dengan golongan muda. Perbedaan pendapat itu mendorong para pemuda untuk mem-bawa Soekarno-Hatta (golongan tua) ke Rengasdengklok (kota Kawedanaan di sebelah timur Jakarta) tanggal 16 Agustus 1945, agar jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Rengasdengklok dipilih karena berada jauh dari jalan raya utama Jakarta - Cirebon. Di samping itu, mereka dengan mudah dapat mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Akhirnya, Soekarno-Hatta dijemput dari Rengasdengklok. Sebelum berangkat ke Rengasdengklok, Ahmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Sudancho Subeno bersedia melepas Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta beserta rombongan untuk kembali ke Jakarta. Rombongan tersebut tiba di Jakarta pukul 17.30 WIB.
2.
Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 (sekarang Perpustakaan Nasional, Depdiknas). Naskah proklamasi dirumuskan oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Ahmad Subardjo. Dalam perumusan naskah proklamasi itu, Ir. Soekarno membuat konsep dan kemudian disempurnakan dengan pendapat dari Drs. Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo. Saat menjelang subuh, naskah proklamasi berhasil disele-saikan dan Ir. Soekarno membuka perte-muan dengan para hadirin. Ir. Soekarno menyarankan kepada seluruh yang hadir itu agar menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran Ir. Soekarno itu diperkuat oleh Drs. Moh. Hatta dengan mengambil contoh pada Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh 13 utusan dari negara-negara bagian. C.
1.
PENYEBARLUASAN INDONESIA
BERITA
PROKLAMASI
KEMERDEKAAN
Penyebarluasan Berita Proklamasi
Sambutan dan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia cukup luas di kalangan masyarakat Indonesia. Berita tentang proklamasi tersebut menyebar ke hampir seluruh penjuru tanah air. Berita tersebut menyebar melalui media massa surat kabar maupun radio. Walaupun masih dikuasai oleh tentara Jepang, ternyata radio merupakan sarana penting di dalam menyebarluaskan berita proklamasi. Tokoh pergerakan bangsa Indonesia yang bekerja pada stasiun radio antara Iain Maladi dan Yusuf Ronodipura. Semua stasiun radio dan stasiun kereta api di Pulau Jawa merupakan sarana untuk meneruskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar sampai kepada masyarakat Indonesia. Kantor berita Jepang, Domei dapat dikacaukan, bahkan berita kemerdekaan Indonesia dapat tersebar hingga ke luar negeri melalui jaringan Jepang s’endiri. Sinar api kemerdekaan Indonesia itupun terus merayap ke manamana, ke seluruh pelosok Pulau Jawa kemudian menyeberang lautan menuju ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Di samping melalui siaran radio, koran dan selebaran-selebaran, berita proklamasi secara resmi dibawa oleh para utusan yang kebetulan
menghadiri sidang PPKI {Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Utusan-utusan itu di antaranya, Teuku. .Muhammad Hasan (Aceh), Sam Ratulangi (Sulawesi), Ketut Pudja (Bali), AA HamidarT(Kalimantah)r” 2.
Dukungan Rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
a. Rapat Raksasa di Lapangan Ikada Pada tanggal 19 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan rapat raksasa di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) dengan tujuan agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia. Rakyat telah siap menunggu perintah dan tugas-tugas selanjutnya dalam rangka mendukung dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Persiapan penyelenggaraan rapat raksasa itu dilakukan secara beranting oleh organisasi pemuda, BKR, Barisan Pelopor, Pamong Desa, API, RT, pelajar dan Hisbullah. Wa3aupun demikian, rapat raksasa yang dilakukan di Lapangan Ikada itu mengalami banyak hambatan seperti: Pada tanggal 16 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan pernyataan yang melarang pelaksanaan rapat-rapat. 2) Adanya pro dan kontra di kalangan para menteri, mengingat bahaya yang ditimbulkan terhadap larangan dari Jepang itu. 3) Pada saat terlaksananya rapat itu, Lapangan Ikada dijaga ketat dalam radius satu kilometer oleh pasukan tank, pasukan pejalan kaki, dan tentara Jepang yang dilengkapi dengan bayonet. 1)
Setelah mendengar pidato Bung Karno, rakyat berangsur-angsur pulang dengan tertib. Kemerdekaan telah menjadi dambaan bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun yang silam, bahkan mereka siap berkorban hanya untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, rapat di Lapangan Ikada merupakan gambaran tekad bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara dari segala bentuk penjajahan dan kekuasaan bangsa asing. Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Dalam upaya mewujudkan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan dukungan •
terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Melalui pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX itu, negeri Ngayogyakarta Hadiningrat secara resmi menjadi bagian wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dengan kedudukannya sebagai daerah istimewa. Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX itu mendapat sambutan dari seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan serta mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. 3.
Tindakan-tindakan Heroik di Berbagai Kota
Tindakan-tindakan bangsa Indonesia dalam merebut kekuasaan dari tangan lepang dilakukan dengan merebut tempat-tempat yang dianggap penting dan merebut persenjataan lepang. Daerah-daerah yang bergejolak itu adalah sebagai berikut. Di SurabayaSelama bulan September 1945, terjadi perebutan senjata di arsenal (gudang mesiu) Don Bosco dan perebutan Markas Pertahanan di Jawa Timur. Selain itu, juga dilakukan perebutan atas pangkalan Angkatan Laut di Ujung beserta Markas Tentara Jepang dan juga merebut pabrikpabrik yang tersebar di seluruh kota. Pada tanggal 22 September 1945 terjadi insiden bendera di Hotel Yamato. Insiden itu terjadi ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki hotel itu dengan bantuan pasukan Sekutu yang diterjunkan di Gunung Sari. Orang-orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak tiang bendera Hotel Yamato. Keadaan itu memancing kemarahan pemuda Indonesia. Hotel itu diserbu oleh para pemuda setelah permintaan Residen Soedirman unruk menurunkan bendera ditolak oleh Belanda. Beberapa orang pemuda akhirnya mengambil langkah-langkah keras, yaitu memanjat atap hotel dan menurunkan bendera Belanda dengan menyobek warna biru serta menaikkan kembali bendera Merah Putih. Sasaran berikutnya adalah Markas Kempetai yang dianggap sebagai lambang kekejaman pemerintah Jepang (kantor itu terletak di depan kantor Gubernur Jawa Timur sekarang). Di Yogyakarta Perebutan kekuasaan di daerah Yogyakarta dilakukan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10.00 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa pemerintah Jepang menyerahkan semua kantor yang dikuasainya kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintah Republik Indonesia.
Di Semarang Pada tanggal 14 Oktober 1945, 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring diangkut oleh pemuda Indonesia ke Semarang dengan rencana untuk menawannya di penjara Bulu. Namun dalam perjalanan, sebagian dari tawanan itu berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Batalion Kido. Para pemuda menjadi marah, sehingga melakukan perebutan dan pendudukan terhadap kantor pemerintah Jepang di Indonesia. Pasukan Jepang ditangkap dan ditawan. Namun pada keesokkan harinya pasukan Jepang melakukan serbuan ke Semarang dari tangsinya yang terletak di Jatingaleh. Dengan demikian, terjadilah pertempuran lima hari di Semarang. Korban yang jatuh di dalam pertempuran itu diperkirakan 990 orang dari kedua belah pihak. Di Banda Aceh Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokohtokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Namun, pada tanggal 12 Oktober 1945 Shukokan Jepang memanggil para pemimpin pemuda dan menyatakan bahwa walaupun Jepang kalah, keamanan dan ketertiban masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang dan meminta agar semua perkumpulan pemuda menghentikan kegiatannya. Jepang juga mengancam akan membubarkan segala bentuk organisasi pemuda tersebut. Pimpinan pemuda menolak dengan keras dan pertemuan itu berubah menjadi ajang perbedaan pendapat antara kalangan pemuda dan pihak Jepang. Perseteruan terus berlangsung, akhirnya para pemuda merebut dan mengambil alih kantor pemerintah dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pelucutan senjata Jepang terjadi di beberapa tempat dan bentrokan dengan pasukan Jepang juga terjadi di daerah Langsa, Lho Naga, Ulee Lheue, dan tempat-tempat lainnya di Aceh. Di Sumatera Selatan Pada tanggal 8 Oktober 1945 terjadi perebutan kekuasaan di Sumatera Selatan. Residen Sumatera Selatan, Dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih. Setelah upacara itu, pegawai negeri kembali ke kantor, serta mengibarkan bendera Merah Putih di kantornya masingmasing. Dalam upacara itu diumumkan bahwa seluruh Karesidenan Palembang hanya terdapat satu kekuasaan yaitu kekuasaan dari Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang terjadi tanpa insiden, karena orang-orang Jepang telah rnenghindar ketika terjadinya demonstrasi. D.
pembentukkan pemerintahan dan kelengkapan Negara Indonesia
Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) menyelenggarakan sidang untuk pertama kali yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Dalam sidang PPKI itu dibahas berbagai persoalan untuk melengkapi keberadaan negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Dalam sidang PPKI itu berhasil diambil suatu keputusan yang sangat penting bagi pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Keputusan yang berhasil dicapai dalam sidang PPKI adalah sebagai berikut. a. Mengesahkan rancangan undang-undang dasar negara yang dibahas dalam siding BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Dasar itu lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). b. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintahan yang sah dari Negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Selanjutnya PPKI memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden serta Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. c. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan umum (pemilu). Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berjalan dengan lancar dan berhasil membentuk serta mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). Pembentukan Lembaga-iembaga Kelengkapan Negara Dalam rangka pembentukan lembaga-iembaga negara ini, maka Presiden menetapkan membentuk lembaga-iembaga negara yang erat kaitannya dengan masalah-masalah awal yang dihadapi Indonesia. •
Pembentukan Lembaga Kementerian (Departemen) Menteri merupakan jabatan yang memimpin departemen-departemen. Oleh karena itu, pembentukan lembaga kementerian juga diikuti dengan pembentukan departemen-departemen. Departemen ini menangani bidangbidang yang lebih khusus lagi, sehingga seorang menteri yang diangkat untuk memimpin departemen, hendaknya memahami bidang yang akan ditanganinya itu. •
Pembentukan lembaga kementerian (departemen) ini tidak menyimpang dari UUD 1945. Dalam UUD 1945 telah dicantumkan bahwa pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh menteri- menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. •
Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
Dalam rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa (Gambir Selatan, Jakarta) dibahas tiga masalah utama yang pernah dibicarakan dalam sidang sebelumnya. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohammad Hatta. Hasil yang dapat dicapai adalah sebagai berikut. KNI (Komite Nasional Indonesia) merupakan badan atau lembaga yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). KNI ini disusun dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. 2) PNI (Partai Nasional Indonesia) dirancang menjadi partai tunggal negara Republik Indonesia, tetapi dibatalkan. 3) BKR (Badan Keamanan Rakyat) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada tiap-tiap daerah. 1)
Dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. X yang isinya memberikan kekuasaan dan wewenang legislatif kepada KNIP untuk ikut serta dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk dalam pemilihan umum. Kemudian atas desakan Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) Sutan Syahrir, pada tanggal 3 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat Politik yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, KNIP memiliki peranan dan tugas yang sangat penting ada awal berdirinya negara Republik Indonesia, karena dapat mernbantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Di samping itu, juga iapat memberikan masukan kepada Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya, Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara Panitia kecil yang membahas masalah pertahanan dan keamanan negara itu dipimpin oleh Otto Iskandardinata. •
Sidang menerima usul tersebut secara aklamasi. Adapun urusan kepolisian dimasukkan dan menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya Presiden menunjuk Abdul Kadir (ketua), Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandardinata untuk mempersiapkan
pembentukannya. Di samping itu, peserta sidang juga membahas perlunya dengan segera diciptakan ketentraman dan keamanan. Sementara itu, pada tanggal 19 Agustus 1945, para pemuda meminta Presiden dan Wakil Presiden menghadiri rapat. Rapat dipimpin oleh Adam Malik bersama Kasman Singodimedjo dan Ki Hajar Dewantara. Dalam rapat itu, Adam malik membacakan dekrit mengenai lahirnya Tentara Republik Indonesia yang berasal dari anggota-anggota PETA maupun Heiho. Presiden dan Wakil presiden tidak keberatan terhadap usul itu, namun belum dapat memutuskan pada saat itu. Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno dalam pidatonya melalui siaran radio mengumumkan pembentukan tiga badan, termasuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada bulan September 1945, kelompok BKR pusat menghubungi para bekas perwira KNIL di Jakarta, agar mendukung perjuangan bangsa Indonesia dengan segala konsekuesinya. Di pihak lain, sebagian pemuda Indonesia yang berperan besar dalam mencetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan membentuk kelompok politik pada zaman pendudukan Jepang menyatakan menolak kehadiran BKR. Mereka langsung menginginkan pembentukan tentara nasional, tetapi usul itu ditolak oleh Presiden. Setelah mengalami tindakan provokatif dan agresif dari pihak Belanda, Indonesia menyadari bahwa keberadaan suatu pemerintahan regular bukanlah merupakan sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memanggil Mayor KNIL, Oerip Soemohardjo dari Yogyakarta untuk datang ke Jakarta. Tugas yang dibebankan kepadanya adalah menyusun Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemilihan Soedirman menjadi Panglima Tertinggi merupakan titik tolak perkembangan organisasi kekuatan pertahanan dan keamanan. TKR berubah namanya menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada tahun 1946 dan pada bulan Juni 1947 dibentuk TNI (Tentara Nasional Indonesia). TNI merupakan alat rakyat, alat revolusi, dan alat bangsa Indonesia, bukan sebagai alat negara, alat pemerintah atau alat kekuasaan. 3. Pembentukan Provinsi di Seluruh Wilayah Indonesia Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi atas 8 provinsi. Daerah provinsi dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia beserta mengangkat gubernur sebagai kepada daerah.
4. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dibentuklah perangkat-
perangkat atau lembaga-lembaga daerah dengan tugas dan wewenang yang telah diatur perundangan-undangan. Lembaga-lembaga pemerintahan yang terdapat di daerah-daerah seperti: Lembaga Pemerintah Daerah; Lembaga ini dipimpin oleh seorang
•
kepala daerah dengan tugas dan wewenangnya adalah menjalankan pemerinta han atas daerah yang dikuasainya. • Lembaga Komite Nasional Indonesia Daerah (KNI-D); Lembaga inisebagai tindak lanjut dari pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat(KNI-P). • Lembaga Teknis Daerah; lembaga ini merupakan institusi yang membantu pelaksanaan pemerintahan dari seorang kepala daerah. • Dinas Daerah; lembaga ini merupakan unsur pelaksana dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga daerah itu sendiri. • Wakil Kepala Daerah; wakil kepala daerah adalah pembantu kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari. • Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yangtugasnya membantu Kepala Daerah di dalam menyelengg arakan pemerintahan atas daerah yang di perintahnya. E.
PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
Dl BERBAGAI DAERAH Pertempuran Surabaya (10 Nopember 1945) Pertempuran di Surabaya melawan pasukan Sekutu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahuluinya, yaitu usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Perebutan kekuasaan dan senjata yang dilakukan oleh para pemuda berubah menjadi situasi revolusi yang konfrontatif antara pihak Indonesia dengan sekutu. •
Para pemuda sebelumnya sudah berhasil memiliki senjata dengan cara merampas dari tentara Jepang yang telah dinyatakan kalah perang. Pemerintah mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan para pemuda, dengan maksud mempersenjatai diri dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Namun, pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Dengan tujuan melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran Sekutu. Pemimpin pasukan Sekutu menemui Gubernur Jawa Timur R.M. Soerjo untuk membicarakan maksud kedatangan mereka.
Pihak Republik Indonesia akhirnya memperkenankan tentara Inggris memasuki kota dengan suatu syarat bahwa hanya obyek-obyek yang sesuai dengan tugasnya saja yang dapat diduduki, seperti kamp-kamp tawanan perang. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam harinya satu peleton pasukan Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huiyer (seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda) bersama kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan dengan melakukan pendudukan terhadap Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio dan obyek-obyek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pukul 11.00 pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Brigadir Jenderal Mallaby mengaku tidak tahu menahu soal pamflet-pamflet tersebut. la bahkan berpendirian bahwa sekalipun sudah terdapat perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia, tetapi ia akan melaksanakan tindakan sesuai dengan isi pamflet-pamflet tersebut. Sikap itu menghilangkan kepercayaan pemerintah Republik Indonesia terhadap pihak Inggris. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang pertama antara Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas, sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29 dan 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan Sekutu dapat dipukul mundur dan bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Pemimpin pasukan Sekutu Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby berhasil ditawan oleh para pemuda Indonesia. Melihat kenyataan seperti itu, Komandan pasukan Sekutu meng-hubung i Presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan antara bangsa Indonesia dengan pasukan Sekutu-Inggris di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akan tetapi setelah Bung Karno, Bung Hatta dan Amir Syarifuddin berserta Hawthorn kembali ke Jakarta, pertempuran tidak dapat dielakkan lagi dan menyebabkan terbunuhnya Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby. Pasukan Inggris kemudian mendatangkan bala bantuan dari Divisi V dipimpin Mayor Jenderal Mansergh dengan 24.000 orang anak buahnya mendarat di Surabaya. Tanggal 9 Nopember 1945, Inggris mengeluarkan
ultimatum yang berisi ancaman bahwa pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara, apabila orang-orang Indonesia tidak menaati ultimatum itu. Inggris juga mengeluarkan instruksi yang isinya: ”....semua pemimpin bangsa Indonesia dari semua pihak di kota Surabaya harus datang selambai-lambainya tanggal 10 Nopember 1945 pukul 06.00 pagi, pada tempat yang telah ditentukan dan membaioa bendera Merah Putih dengan diletakkan di atas tanah pada jarak seratus meter dari tempat berdiri, lalu mengangkai tangan tanda menyerah.” Ultimatum itu ternyata tidak ditaati. Pada tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pertempuran Ambarawa - Magelang Pertempuran di Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Nopember 1945 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Pertempuran itu terjadi antara pasukan TKR bersama rakyat Indonesia melawan pasukan Sekutu-Inggris. •
Peristiwa itu berlatar belakang insiden di Mageiang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak Republik Indonesia memperkenankan mereka masuk ke wilayah RI untuk mengurus masalah tawanan perang bangsa Belanda yang berada di penjara Ambarawa dan Mageiang. Akan tetapi kedatangan pasukan Sekutu-Inggris diikuti oleh orang-orang NICA {Nederland Indische Civil Administration) yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi insiden di kota Mageiang yang berkembang menjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Sekutu-Inggris dan NICA. Insiden itu berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethell datang ke Magelang tanggal 2 Nopember 1945. Mereka mengadakan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan dalam 12 pasal. Naskah persetujuan itu di antaranya berisi: Pihak Sekutu ternyata mengingkari janjinya. Pada tanggal 20 Nopember 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan tentara Sekutu. Pasukan TKR bersama dengan pasukan pemuda dari Boyolali, Salatiga, Kartasura bertahan di kuburan Belanda, sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang pasukan TKR dari Divisi V/Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androngi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 Nopember 1945 dan berhasil
menduduki desa Pingit dan merebut desa-desa sekitarnya yang sebelumnya diduduki sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan-pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama empat hari empat malam. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam tiga kota utama di Jawa Tengah yaitu Surakarta, Magelang dan terutama Yogyakarta yang menjadi pusat kedudukan Markas Tertinggi TKR Pertempuran Medan Area Pada tanggal 9 Nopember 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara yang diikuti oleh pasukan NICA. Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara memperkenankan mereka untuk menempati beberapa Hotel yang terdapat di kota Medan, seperti Hotel de Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria dan hotel-hotel lainnya. Selanjutnya mereka ditempatkan di Binjai, Tanjung Lapangan. Sehari setelah mendarat, Tim RAPWI mendatangi kamp-kamp tawanan yang ada di Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan. Kelompok itu langsung dibentuk menjadi Medan Batalyon KNIL . •
Dengan adanya kekuatan itu, ternyata bekas tawanan menjadi arogan dan sewenang-wenang sehingga memancing munculnya insiden. Insiden pertama terjadi tanggal 13 Oktober 1945 di Jalan Bali, Medan. Insiden itu berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-nginjak lencana Merah Putih. Sementara itu pada 18 Oktober 1945, Brigadir Jenderal T.E.D Kelly member! ultimatum agar para pemuda Medan menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Pasukan Sekutu-Inggris juga semakin memperkeruh suasana dengan permusuhan dikalangan pemuda Indonesia di Sumatera. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu-Inggris memasang papanpapan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di daerah-daerah pinggiran kota Medan. Sejak saat itu nama Medan Area menjadi terkenal. Tnggris bersama NICA melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik Indonesia di Medan. Bahkan pada tanggal 10 Desember 1945, mereka berusaha menghancurkan konsenterasi TKR di Trepes. Aksi tersebut tentu saja mendapat perlawanan yang sengit dari pemuda
Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, diselenggarakan pertemuan di Tebing Tinggi antara para komando pasukan yang berjuang di Medan yang memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area- Komando resimen itu terdiri atas empat sektor, dan tiap sektor dibagi atas empat subsektor. Tiap sektor berkekuatan satu batalyon. Markas Komando Resimen berkedudukan di Sudi Mengerti, Trepes. Di bawah komando itulah mereka meneruskan perjuangannya. Bandung Lautan Api Pasukan Sekutu Inggris memasuki kota Bandung sejak pertengahan Oktober 1945. Menjelang November 1945, Pasukan NICA melakukan aksi teror di Bandung. Masuknya tentara sekutu (Inggris dan Gurkha) dimanfaat-kan NICA untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Namun semangat juang rakyat dan para pemuda Bandung tetap berkobar. •
Untuk meredakan ketegangan diadakan perundingan antara pihak RI dengan Sekutu/NICA. Akhirnya, Bandung dibagi menjadi dua bagian. Pasukan sekutu menduduki wilayah Bandung bagian utara, sedangkan Indonesia memperoleh bagian selatan. Meskipun pihak Indonesia telah mengosongkan Bandung utara, tapi sekutu menuntut pengosongan sejauh 11 km. Hal itu menyebabkan rakyat Bandung marah. Mereka kemudian melakukan aksi pertempuran dengan membumihanguskan segenap penjuru Bandung selatan. Bandung terbakar hebat dari batas timur Cicadas sampai batas barat Andir. Satu juta jiwa penduduknya mengungsi ke luar kota pada tanggal 23 dan 24 Maret 1946. Meninggalkan Bandung yang telah menjadi lautan api.
