ROAD MAP RBP GEL.III TAHUN 2016-2019

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019

Daftar Isi BAB I

1

PENDAHULUAN

BAB II

3

GAMBARAN BIROKRASI POLRI Kemajuan, Harapan dan Permasalahan A. Gambaran umum................................................... umum.................................................................................... ...................................... ..... B. Harapan Pemangku Kepentingan.......................... Kepentingan....................................................... ......................................... ............

3 6

1. Program Revolusi Mental Aparatur.................................... Aparatur............................................................ ........................ 7 2. Program Penguatan Sistem Pengawasan............................. Pengawasan.................................................. ..................... 7 3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.........................

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL................................ RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN..................................... RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS............. BERKUALITAS.......................... ......................... ........................ ......................... ......................... ............................... ............................... ................ ....

BAB IV

59

MONITORING DAN EVALUASI Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten

BAB V PENUTUP Membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Profesionalisme Polri

63

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ 541 /V/2016

tentang PENGESAHAN ROAD MAP REFORMASI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 2016 -2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang Menimban g

: bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Map Reformasi Birokrasi 2016-2019, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/541 /V/2016 TANGGAL : 30 MEI 2016

Memperhatikan: 1.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/301/IV/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015-2019; 2015-2019;

2.

Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2300/XI/2015 Sprin/2300/XI/2015 tanggal 5 November 2015 tentang penunjukan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri Tahun 2016-2019;

3.

saran dan pertimbangan staf Mabes Polri. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ROAD MAP REFORMASI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019. 1.

Road Map Reformasi Map Reformasi Birokrasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019, 2016-2019, digunakan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan lingkungan Polri;

2.

Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 dilaksanakan di Satker tingkat Mabes Polri dan tingkat Kewilayahan/Polda dan jajarannya;

3.

dengan terbitnya keputusan ini maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara

BAB I PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi Polri bukan lagi merupakan suatu tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Birokrasi dan terutama aparatur Polri dapat berkualitas lebih baik tetapi benar-benar menjadi kebutuhan dalam mewujudkan good governance dan clean government . Dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi Nasional, Polri telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang terbagi dalam dua gelombang yaitu Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I Tahun 2004-2009 dan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014. Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri memiliki peran penting dalam mewujudkan Polri yang professional dan mandiri sesuai harapan masyarakat dan hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019 yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019. Karena itu pelaksanaan Reformasi Birokrasi saat ini merupakan penguatan dari

Excellent yang yang tertuang dalam Renstra Polri 2015 –2019, 11 Program Prioritas Polri termasuk diantaranya delapan program Quick Wins , program Pemerintah dalam Nawa Cita, masukan dari pemerhati masalah Polri dan pemerintah dari Kementerian PAN-RB. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019 bukan lagi pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, tidak akan terjadi pelaksanaan program yang terkotak-kotak, semua program akan terintegrasi dalam mencapai tujuan strategis Polri guna mendukung tercapainya tiga sasaran Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 dalam mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi Nasional. Pada dokumen ini, akan disampaikan beberapa hal mengenai gambaran umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri, harapan masyarakat dan pemangku kepentingan, permasalahan dan agenda Reformasi Birokrasi Polri

BAB II GAMBARAN BIROKRASI POLRI Kemajuan, Harapan dan Permasalahan A.

Gambaran Umum

Polri telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi guna mewujudkan harapan masyarakat menjadi “Polri yang dipercaya, yang memberikan pelayanan prima, minimal zero complain, complain, menjadikan Polri unggul dan profesional berlandaskan revolusi mental“ dalam bidang Sumber Daya Manusia, administrasi, operasional dan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Hal ini seiring dengan program Reformasi Birokrasi Nasional dalam mewujudkan good governance dan clean government . Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 Polri melaksanakan program Reformasi Birokrasi gelombang pertama dengan lima area perubahan bidang kelembagaan, kelembagaan, budaya organisasi, ketatalaksanaan,

program quick wins yang dapat berdampak nyata dan membuahkan hasil serta dirasakan oleh masyarakat. Program quick wins ini, terutama terkait dengan peningkatan pelayanan quick respons Sabhara, transparansi pelayanan di bidang SIM, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan pelayanan di bidang penyidikan dan transparansi pelayanan di bidang rekruitmen anggota Polri, perlu untuk terus ditingkatkan. Sebagai wujud nyata kesiapan Polri melaksanakan program Reformasi Birokrasi, Pemerintah memberikan tunjangan kinerja. Pada tahun 2015 Tim Independen dari Kementerian PAN-RB melakukan verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi Polri dengan sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terhadap delapan area perubahan dengan nilai 67,23 kategori “B” . Hasil penilaian tersebut diikuti dengan persetujuan penyesuaian tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri sebesar 70% terhitung tanggal 1 Mei 2015. Namun

Penilaian WTP diperoleh sejak tahun 2013 dimana sebelumnya Polri mendapatkan mendapatkan predikat WTP Dengan Penjelasan Paragraf (WTP-DPP). Namun demikian penilaian tersebut tidak menjamin aparatur Polri bebas dari korupsi, hal ini dibuktikan pada penilaian KPK yang memberikan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Polri sebesar 2,65 skala 4. Penilaian secara keseluruhan pada komponen hasil dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN mendapat nilai 7,60 dari skala 10, jika disetarakan dengan nilai raport maka masuk dalam kategori di atas rata-rata; 2.

Pada sasaran dalam meningkatkan pelayanan prima kepolisian. Diperoleh nilai hasil inovasi pelayanan publik bidang bantuan SAR yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB, masuk dalam Top 99 Inovasi dari 515 Inovasi Kementerian/Lembaga. Evaluasi Quick Wins Layanan Dasar Publik bidang pelayanan SSB, SKCK, Transparansi Penanganan Perkara terhadap kelengkapan data dukung mencapai nilai 99% yang artinya sangat lengkap. Hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2012 Bidang Pelayanan SIM dan STNK yang diselenggarakan Bappenas, Polri menduduki peringkat I dari masyarakat yang membayar lebih ketika berurusan dengan Polisi

3.

Pada sasaran dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas akuntabilitas kinerja. Tahun 2014 penilaian AKIP Polri mendapat nilai 65,10 kategori “B” peringkat 42 dari 82 K/L lebih tinggi jika dibanding dengan penilaian tahun 2013 dengan nilai 60,02 (CC). Tahun 2015 penilaian AKIP Polri naik menjadi 68,04 68,04 kategori “Baik” peringkat 36 dari 77 K/L sedangkan dalam lingkungan Lembaga Peradilan, Polri berada pada peringkat 3 dari 6 Lembaga dibawah MK dan Kemenkumham, diatas MA, KY dan Kejagung. Nilai survey kapasitas organisasi yang dilakukan secara online baik baik oleh anggota Polri maupun masyarakat diperoleh nilai dengan hasil 3,52 dari skala 5.

Namun demikian masih banyak gejala dalam masyarakat yang menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri, meski seharusnya mendapat kepercayaan masyarakat merupakan tujuan dari reformasi tahun 2010 yang harus tercapai seiring dengan strategi Polri dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat. Indikasi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga terlihat dari tren laporan pengaduan masyarakat yang masih tinggi, semakin meningkatnya jumlah

1.

Program Revolusi Mental Aparatur. Program

ini

bertujuan

untuk

membentuk

sistem

nilai

4.

Program Penguatan Kelembagaan. Program ini bertujuan untuk membentuk organisasi pemerintahan yang tepat struktur, efektif, efisien dan berkinerja tinggi. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah terwujudnya organisasi Polri yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata kelola kepolisian yang baik, dengan ukuran keberhasilan postur Polri yang tepat fungsi tepat ukuran dan Indeks Kelembagaan berdasarkan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri) dan Indeks Tatakelola Polri (ITK) dengan nilai 70 sebelumnya 67,23 dari skala 1-100;

5.

Program Penguatan Tatalaksana. Program ini bertujuan untuk membentuk proses manajemen birokrasi yang sederhana, transparan, efektif dan efisien berbasis TIK. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu (1) terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tatakelola kepolisian yang

8.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu (1) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan ukuran keberhasilan skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 90% dan (2) meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik dengan ukuran keberhasilan jumlah inovasi pelayanan, hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, skor Indeks Integritas Pelayanan Publik dengan nilai 8,5; Persentase tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dan Public Service Index dengan menetapkan Zona Hijau ada pelayanan di 10 Satpas dan 453 pelayanan SKCK;

9.

Program Monitoring dan Evaluasi Program ini bertujuan untuk Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai rencana aksi dan target yang telah dicapai melalui program ini adalah

menjamin agar pelaksanaan dengan ketentuan, kegiatan, ditetapkan. Hasil yang ingin memberikan peringatan dini

Dari komposisi penilaian tersebut digambarkan bahwa pencapaian hasil belum maksimal yang tentunya menjadi permasalahan Birokrasi Polri untuk diprioritaskan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019, sebagaimana tergambar dalam pencapaian delapan area perubahan, yaitu: 1.

Bidang Organisasi dengan program Penataan Penguatan Organisasi, terdapat 3 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum dilakukan pengukuran jenjang organisasi, masih ditemukan kemungkinan duplikasi fungsi dan kesesuaian struktur organisasi dengan mandat;

2.

Bidang Tata Laksana dengan program Penataan Tata Laksana, terdapat 1 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum seluruh anggota dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan SOP yang memiliki peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi kepada seluruh unit kerja;

3.

Bidang Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan dengan program Penataan Peraturan Perundang-undangan, terdapat 1 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum melakukan evaluasi pada system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan; perundang-undangan;

tersosialisasi sampai dengan anggota dan belum dilaksanakan internalisasi dalam penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Polri di tingkat Satker, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri belum dilengkapi rencana tindak lanjut dan belum dibentuk tim agent of change/role model sebagai agen perubahan pola pikir dan budaya kinerja. Kondisi tersebut diatas, berdampak pada pencapaian tiga sasaran Reformasi Birokrasi Polri sebagai komponen hasil atas upaya kinerja yang telah dilakukan pada delapan area perubahan tersebut, yaitu: 1.

Dalam rangka mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, mencapai nilai 7,60 dari skala 10, hal ini in i disebabkan karena: a.

belum mengimplementasikan mengimplementasikan penanganan gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan untuk menguatkan pengawasan di lingkungan Polri;

b.

Wisthle Blowing System yang telah di implementasikan belum dievaluasi untuk menjamin kualitas pelaksanaan system;

c.

belum membangun lingkungan pengendalian pengendalian dan penilaian resiko keseluruh organisasi;

3.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas akuntabilitas kinerja Polri memperoleh nilai nilai 13,34 dari skala 20, hal ini disebabkan karena: a.

pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang selama ini telah dilaksanakan untuk perbaikan system sesuai dengan kondisi saat ini belum dilakukan evaluasi;

b.

belum melakukan evaluasi organisasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, dan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat, kemudian menindaklanjutinya dengan mengajukan perubahan organisasi yang diperlukan untuk menata dan menguatkan organisasi;

c.

belum menyusun rencana redistribusi pegawai dan melakukan promosi terbuka secara kompetitif, dengan penilaian yang obyektif, dan dilakukan oleh panitia seleksi yang independen, serta pengumuman hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka untuk menguatkan penataan sistem manajemen SDM;

d.

belum melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu, dan menjadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja; belum membangun sistem pengukuran kinerja berbasis

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI POLRI Langkah-langkah Langkah-langkah konkrit menuju World-Class World-Class Organization Pelaksanaan tugas Polri pada Renstra 2015-2019 diarahkan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan organisasi Polri menuju National-Class Organization (NCO) hingga mencapai status World-Class Organization (WCO) (WCO) pada 2025; organisasi Polri dengan Good and Clean Governance ; perubahan mind set dan culture set menuju Pemolisian Demokratis (Democratic (Democratic Policing ); rasa aman dan nyaman nyaman di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kehidupan sehari-hari; Polri yang profesional dan kompeten, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat; dan penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang tidak lain sebagai aktualisasi arah kebijakan pemerintah dalam Nawa Cita menuju perubahan dengan menghadirkan negara yang bekerja, kemandirian yang mensejahterakan, dan revolusi mental sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

a.

rekrutment personel personel Polri dan PNS dengan dengan mempertimbangkan mempertimbangkan kebijakan minimal zero growth zero growth ;

b.

percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri;

c.

meningkatkan profesionalisme pendidikan dan pelatihan;

d.

membangun SDM Polri yang profesional melalui metode sekolah sambil bekerja (off ( off campus ) di STIK-PTIK;

e.

melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian;

f.

mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

g.

melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);

anggota

Polri

melalui

b.

4.

5.

peningkatan kemampuan Polair dan udara dengan didukung penambahan kapal dan pesawat udara yang dapat menjangkau pulau-pulau terluar dan wilayah terluar berpenghuni/berpenduduk dalam rangka mendukung poros maritim.

Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal, yaitu: a.

penguatan lembaga penelitian dan pengembangan pengembangan dalam rangka membangun kemampuan industri Kepolisian melalui rintisan perangkat inovasi teknologi Kepolisian yang mencakup semua bentuk Almatsus Polri menuju standar minimal pelayanan Polri;

b.

membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polda dan Polres.

Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis

intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial. 7.

Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis terbangunnya kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka sinergi polisional, yaitu: a.

mengoptimalkan mengoptimalkan sinergi polisional antar kementerian dan lembaga serta kerja sama dengan luar negeri;

b.

meningkatkan partisipasi Polri dalam menjaga perdamaian dunia.

8.

Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka implementasi implementasi Polmas Polmas dan melakukan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat, yaitu: Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (community policing ) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas.

9.

Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis memantapkan keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung

b.

membangun kemampuan back up operasional di tingkat Mabes Polri dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi ( Flash Point ) secara langsung dan cepat, khususnya terorisme, separatisme dan konflik social;

c.

membangun kemampuan penyidikan berstandar investigasi pidana yang ilmiah (Scientific ( Scientific Criminal Investigation-SCI) dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek.

Oleh karena itu, dalam penyusunan agenda Reformasi Birokrasi diintegrasikan dengan mengacu pada delapan area perubahan Reformasi Birokrasi Nasional bidang Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Kelembagaan, Tatalaksana, Tatalaksana, Sumber Sumber Daya Daya Manusia Manusia Aparatur, Aparatur, Peraturan perundang - undangan dan Pelayanan publik. Kedelapan area perubahan

1.

Program Revolusi Mental Aparatur. Program ini bertujuan untuk membentuk sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a.

b. c. d. e. f.

meningkatnya penerapan/internalisasi penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan; meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah; meningkatnya integritas aparatur; meningkatnya profesionalisme profesionalisme aparatur; meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat; meningkatnya kepuasan masyarakat.

Program Revolusi Mental Aparatur, dilaksanakan dengan dua kegiatan: a.

pengembangan pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;

a.

b. c. d. e. f.

3.

pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); pelaksanaan pengendalian gratifikasi; pelaksanaan whistleblowing system ; pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja; penanganan pengaduan masyarakat.

Program Penguatan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan system manajemen kinerja organisasi dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a. b.

meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan professional;

d.

e. f. g.

meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah; meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan; meningkatnya kinerja aparatur.

Program Penguatan Kelembagaan, dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri. 5.

Program Penguatan Tatalaksana. Program ini bertujuan untuk membentuk proses manajemen birokrasi yang sederhana, transparan, efektif dan efisien berbasis TIK dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a.

meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja

6.

Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a.

b. c.

d.

e.

meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif; meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit; meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur; meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya; meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya;

h. i.

j. k.

l. m. n.

7.

perumusan dan penetapan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri; perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri; perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan; menyusun dan menetapkan pola karier; pengukuran gap competency (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan. Perundang-Undangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis kebutuhan publik dan hasil yang

8.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a. b. c.

meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; meningkatnya profesionalisme profesionalisme aparatur.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilaksanakan dengan empat kegiatan: a. b. c. d.

penerapan pelayanan satu atap; percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari; deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan; pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;

1.

Program Revolusi Mental Aparatur, dengan Quick Wins Sebagai Penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial di Ruang Publik;

2.

Program Penguatan Sistem Pengawasan, dengan Quick Wins Penetapan Zona Integritas menuju WBK tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres;

3.

Program Penguatan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja, dengan Quick Wins Peningkatan Nilai AKIP;

4.

Program Penguatan Kelembagaan, dengan Quick Wins: a. Restrukturisasi Organisasi Polri tingkat Mabes, Polda dan Polres yang Efektif, Efesien dan Akuntabel; b. mengintensifkan sinergitas Polisional dengan Kementerian Lembaga;

5.

Program Penguatan Tata Laksana, dengan Quick Wins Penerapan e-government yang terintergrasi dalam System Informasi Manajemen Teknologi Polri (Simtekpol), (Simtekpol), e-document dan dan e-office.

6.

Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia,

d.

Bidang Sabhara: Melaksanakan patroli dialogis di seluruh jajaran kewilayahan;

e.

Bidang Polair: Pelayanan masyarakat di wilayah pelabuhan berbasis tehnologi informasi (aplikasi smarth phone di di wilayah sekitar pelabuhan);

f.

Bidang Reskrim: Pelayanan masyarakat dalam pemberian SP2HP;

g.

Bidang Brimob: Quick respon JIBOM, bantuan SAR dan KBR.

Penetapan program quick wins tersebut tidak terlepas dari penetapan program quick wins nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, yaitu: 1.

Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kampanye akan dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi, yang diharapkan dapat menjangkau seluruh

4.

Rekrutmen Anggota Polri. Rekrutmen anggota Polri diarahkan pada penyelesaian status tenaga honorer K2 menjadi CPNS dan pemberlakukan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri.

5.

Penguatan Pelayanan Publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perijinan, diselenggarakan di PTSP dengan tujuan terwujudnya model pelayanan terpadu satu pintu.

6.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik peningkatan kualitas pelayanan publik

untuk

mengakselerasi

Mendorong dan mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui pelaksanaan Satu Instansi Satu Inovasi (one agency one innovation ) dengan mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. Pemenang kompetisi akan mendapat penghargaan dari Presiden/Wakil Presiden dan diikutsertakan

1.

Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Indikator

Target 2019

Opini WTP

Opini WTP



Opini WTP dari BPK



Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-5)

1

2

1

2



Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (skor 1-5) Nilai AKIP

Skor 68,04

Skor 70



Penggunaan e-procurement

30%

80%



2.

Baseline 2015

Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien Indikator 





Indeks Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB) Indeks Profesionalitas Aparatur Polri (Skor 1-100) Indeks e-Government Indeks e-Government Polri

Baseline 2015 Skor 67,23 (B)

Target 2019 Skor 70 (B)

Skor 86

Skor 86

Skor 2,66

Skor 2,66

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten A.

Organisasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi Polri agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan, meliputi dua tingkatan yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan masingmasing tugas sebagai berikut: 1.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Polri dipimpin oleh Kapolri dan Wakapolri selaku penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dengan Tugas dari Tim Pengarah adalah sebagai berikut: a.

memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 serta menetapkan Road Map ;

d.

Tim IV

:

Program Penguatan Kelembagaan, Kelembagaan, selaku Ketua Tim Karolemtala Srena Polri;

e.

Tim V

:

Program Penguatan Tatalaksana, selaku Ketua Tim Karolemtala Srena Polri;

f.

Tim VI

:

Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ASN, selaku Ketua Tim Karojianstra SSDM Polri;

h.

Tim VII :

Program Penguatan Peraturan Perundang –Undangan, selaku Ketua Tim Karosunluhkum Divkum Polri;

i.

Tim VIII :

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, selaku Ketua Tim Wakakorlantas Polri, yang dilaksanakan oleh: 1)

bidang Lantas oleh Kabidregident Korlantas Polri;

2)

bidang Reskrim oleh Kabagren Rorenmin Bareskrim Polri;

3)

bidang Intel oleh Kabidyanmas Baintelkam Polri;

4)

bidang Sabhara oleh Kasubditgasum Kasubditgasum Ditsabhara Baharkam Polri;

5)

bidang Binmas oleh Kasubdibintibmas Kasubdibintibmas Ditbinmas

B.

1.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi Polri dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan penyimpangan dari target-target yang telah telah ditentukan. ditentukan. Kegiatan monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut: a.

pertemuan rutin dengan Kasatker untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat Reformasi Birokrasi Polri harus terus dimonitor oleh Kasatker untuk menjaga keberlanjutannya; keberlanjutannya;

b.

pertemuan dengan Kasatker untuk merespon permasalahan permasalahan yang harus cepat diselesaikan;

2.

Evaluasi Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dilakukan dalam rentang waktu tertentu tertentu setiap enam bulan dan dan tahunan. tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari tingkat Satker sampai pada Mabes Polri, sebagai berikut: a.

evaluasi semesteran, tahunan dan keseluruhan di tingkat Satker yang dipimpin oleh Kasatker untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; ditetapkan;

b.

evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;

BAB V PENUTUP Membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Profesionalisme Polri

Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 merupakan peta jalan sebagai acuan dalam merealisasikan sasaran Reformasi Birokrasi Polri dalam mewujudkan Birokrasi yang berbasis kinerja (Performance Based Bureaucracy) menuju Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien. Sehingga Birokrasi Polri harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola kepolisian yang baik dan professional, mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.

Oleh karena itu kunci keberhasilan dari implementasi Reformasi Birokrasi Polri sangat bergantung dari konsistensi masing-masing Tim Pelaksana dalam menjalankan program, kegiatan kegiatan dan rencana aksi yang telah ditetapkan.

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL “

”

Sasaran: 1. 2. 3. 4.

Penerapan system nilai dan integritas birokrasi yang efektif. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasian system akuntabilitas keuangan dan kinerja. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

1. AREA PERUBAHAN : MENTAL APARATUR PROGRAM : REVOLUSI MENTAL APARATUR RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN 1 1. Meningkatnya penerapan/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;

TAHUN

KEGIATAN RENCANA AKSI 2 1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;

INDIKATOR

3 1. Pembuatan kurikulum dan modul;

4 . 324 Modul dan 208 kurikulum di publikasikan;

2. Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi;

. 1 Surat Edaran Kapolri tentang Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi;

3. Melakukan dikjur sesuai . 265 Kompol, 2863 Inspektur polisi dan 3065 Brigpol dengan kompetensi; mengikuti dikjur;

31

2016

2017

2018

5 324* Modul 208* kurikulum

6 340 Modul 210 kurikulum

7 357 Modul 229 kurikulum

1

-

-

Kp 265* Ip 2863* Brig 3065

Kp 278 Ip 3006 Brig 3218

Kp 291 Ip 3149 Brig 3371

2019

PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG

8 9 375 Modul Kalemdiklat 240 1. Kabaintelkam kurikulum Polri; 2. Kabareskrim Polri; 3. ASSDM Polri; 4. Kakorlantas Polri; 5. Dirsabhara Baharkam Polri; 6. Dirbinmas Kp 304 Baharkam Polri; Ip 3292 7. Kadivpropam Brig 3259 Polri *kenaikan 5%

1

2

2. Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah; 3. Meningkatnya integritas aparatur;

6. Meningkatnya kepuasan masyarakat

2. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.

4

5

6

8

151 Polres

151 Polres

4. 1 TOT tingkat Mabes Polri dan 453 TOT tingkat Polres;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT;

5. 5 dokumenHasil Monev TOT di 5 Rayon;

-

-

-

5

6. Melaksanakan sertifikasi gadik, gadikan, peserta didik dan pengasuh sebanyak 33.500

Wilayah 33500* Pusat 625

Wilayah 35175 Pusat 625



1

-

-

-

320 Agen Polda

151 Agen Polres

151 Agen Polres

151 Agen Polres

453 Polres

453 Polres

453 Polres

453 Polres

7. 1 kali sosialisasi 7. Sosialisasi Perkap No. Pembentukan Role 856/ X /2015 tentang Model/Agen Perubahan pembentukan Role tingkat Mabes Polri sd Model /Agen /Agen perubahan; Polres; 8. 320 agen perubahan 8. Melakukan seleksi tingkat Polda dan 453 terhadap calon agen tingkat Polres; perubahan; 9. Pembuatan VCD fungsi teknis Polri.

9. 453 Polres melaksanakan Pelatihan fungsi teknis Polri.

32

1 TOT Pati 151 Polres Mabes Polri

7

4. Membentuk dan meningkatkan jumlah TOT revolusi mental dan bela Negara

6. Peningkatan kompetensi gadik, gadikan dan peserta didik;

4. Meningkatnya profesionalisme aparatur; 5. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat;

3

9

2. AREA PERUBAHAN : PENGAWASAN PROGRAM : PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN

KEGIATAN RENCANA AKSI

1 . Meningkatnya kapasitas APIP;

2 3 1. Pembangunan 1. Meningkatkan unit kerja untuk kapabilitas APIP Polri ke memperoleh Level II: . Meningkatnya predikat menuju a. Pembuatan piagam penerapan sistem wilayah bebas audit intern; pengawasan dari korupsi b. Peningkatan yang independen, (WBK)/ wilayah kompetensi; profesional dan birokrasi bersih c. Pembuatan sinergis; dan melayani peraturan/SOP; . Meningkatnya (WBBM). d. Pembuatan Peta penerapan resiko objek penyelenggaraan pemeriksaan. pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN;

. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi;

TAHUN

2. Penyelenggaraaan Wasrik, reviu, pemantauan tindak lanjut dan evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

INDIKATOR 4 . Sertifikasi Auditor (APIP) Polri ke level II: a. 1 piagam audit intern;

b. 370 Bersertifikasi JFA, bersertifikasi audit investigasi, bersertifikasi audit PBJ, Sertifikat review Lapkeu, sertifikat audit dasar; c. 17 Peraturan kapolri/irwasum/kadivpro pam; d. 1 peta resiko objek pemeriksaan tahunan. . 92 Laporan Hasil Wasrik tahunan, 3 Laporan Hasil Review, Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat “BB”; 33

2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

1

1

1

1

25JFA 30 AI 45 PBJ 45 Keu 105 AD

100JFA 0 AI 30 PBJ 40 Keu 0 AD

110 JFA 40 AI 30 PBJ 30 Keu 0 AD

135 JFA 0 AI 30 PBJ 30 Keu 0 AD

5

4

4

4

1

1

1

1

92

92

92

92

4

4

4

4

100% ITW 90% BPK

100% ITW 60 % BPK

100% ITW 70% BPK

100% ITW 75% BPK

BB

BB

BB

A

PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Irwasum Polri 1. Karo Wasidik Bareskrim Polri 2. Karo RBP Srena Polri 3. Karopaminal Divpropam Polri

1

2

3 3. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Indeks Tata Kelola Polri (ITK);

4 . Nilai ITK lebih baik dibandingkan nilai ITK 2015 (Rata-rata Nasional 5,693);

5 6 6,15 6,50 (cenderung (cenderung Baik) baik)

4. Penetapan WBK/ WBBM;

. WBK/WBBM tingkat Polres, Polda dan Mabes Polri;

4 WBK/ WBBM Polresta Palembang Polresta Pontianak, Polres Cimahi dan Polres Banyumas

5. Pemenuhan LHKPN;

. Pejabat Polri Eselon I, Kapolda, Eselon IIA dan Eselon II yang wajib mengisi dan menyerahkan LHKPN;

6. Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan;

. Mempertahankan laporan keuangan oleh BPK dengan Predikat WTP;

7. Penerapan disiplin dan kode etik;

. 4 Laporan hasil penerapan disiplin dan kode etik;

34

7 7,50 (baik)

8 7,70 (baik)

4 WBK/ WBBM 1 satker Polda dan Dittipidkor Bareskrim Polri

4 WBK/ WBBM 1 satker Polda 1 Satker Mabes

4 WBK/ WBBM 1 satker Polda 1 Satker Mabes

100% Es I dan Ka

100% Es I dan Ka 60% Es IIA

100% Es I dan Ka 70% Es IIA

100% Es I dan Ka 80% Es IIA 30% Es II

WTP

WTP

WTP

WTP

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

9

1 . Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur;

. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP-BPK

2 2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi; 3. Pelaksanaan whistleblowing system; system;

3 Pengendalian gratifikasi

Penerapan whistle blower system Tipikor

4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;

Penanganan benturan kepentingan

5. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja;

Optimalisasi penataan penyelenggaraan SPIP pada Satker di lingkungan Polri

6. Penanganan pengaduan masyarakat;

Membangun sistem Pengaduan Masyarakat (Dumas) online (Dumas) online terintegrasi terintegrasi dengan Satfung di lingkungan Polri yang menangani Dumas

4 Tersedianya 1 Perkap tentang pengendalian gratifikasi bagi seluruh anggota Polri - 4 Laporan sharing informasi WBS online antara Polri, KPK dan LPSK; - Terkoneksinya WBS online tingkat Mabes Polri

- 1 Surat Edaran Kapolri tentang penanganan benturan kepentingan - 3 Laporan benturan kepentingan SPIP di tingkat Mabes Polri dan Polda terbentuk

- Terbentuknya Dumas online - 3 Laporan Dumas online

35

5 1 Perkap

6 -

7 -

8 -

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Surat Edaran

-

-

-

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

SPIP tingkat SPIP tingkat SPIP tingkat SPIP tingkat Mabes Polri Mabes Polri Mabes Polri Mabes Polri dan Polda dan Polda dan Polda

-

1 Sistem 1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

9

3. AREA PERUBAHAN : AKUNTABILITAS PROGRAM : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN

TAHUN


INDIKATOR

1 . Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi;

2 3 4 Pembangunan/ 1. Pemantapan . 1258 Dokumen perjanjian Pengembangan penyusunan dokumen kinerja sudah sesuai Perkap Teknologi perjanjian kinerja no 6 tahun 2015; Informasi Dalam sebagaimana Perkap 6 Manajemen Kinerja tahun 2015; 2. Menyediakan alat . Tersedianya alat pengolah pengolah data untuk data dengan menggunakan melaksanakan pelaporan aplikasi BPP & GPP pada . Meningkatnya pembayaran belanja tingkat Mabes Polri dan kualitas pegawai pada Polri dgn Polda; penerapan sistem mengunakan aplikasi pengadaan BPP dan aplikasi GPP; barang dan jasa . 350 personil Polri mengikuti yang adil, 3. Melaksanakan kegiatan pelatihan pengadaan barang transparan, dan pelatihan dan sertifikasi dan jasa dan 50% peserta profesional; pengadaan barang/jasa pelatihan bersertifiksasi 4. Penggunaan e-proc PBJ; . Meningkatnya terhadap belanja penerapan . 453 polres, 32 polda dan 60 pengadaan tingkat Sistem satker Mabes. mabes Polri, Polda dan Manajemen Polres. Kinerja Nasional 5. Penyusunan IKU yang . 4 Naskah IKU . Meningkatnya terukur dan dapat akuntabilitas dipertanggungjawabkan aparatur. terhadap masyarakat.

36

2016

2017

2018

2019

5 1258

6 1258

7 1258

8 1258

32 Polda

21 Mabes

21 Mabes

20 Mabes

50

75

100

125

100%

100%

100%

100%

1 Naskah

1 Naskah

1 Naskah

1 Naskah

PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Karo Jakstra Srena Polri 1. Karo Jianstra Ssarpras Polri 2. Kapuskeu Polri

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN ”

”

Sasaran: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya. implementasinya. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasise-Government . Penerapan manajemen ASN ASN yang transparan, kompetitif,dan kompetitif,dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang professional professional dan bermartabat. Penerapan system manajemen kinerja nasional yang efektif. Peningkatan kualitas kebijakan publik. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yangvisioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif. transformatif. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

4. AREA PERUBAHAN PROGRAM

: KELEMBAGAAN : PENGUATAN KELEMBAGAAN RENCANA AKSI

HASIL YANG DIHARAPKAN 1 . Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional;

TAHUN

KEGIATAN RENCANA AKSI 2 3 Evaluasi dan 1. Pembentukan Polsek restrukturisasi baru yang sudah kelembagaan memenuhi persyaratan; di lingkungan Polri. 2. Pembentukan Rumkit Bhayangkara;

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

4 1. Terbentuknya 1 Polsek baru hasil evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri.

5 -

6 1

7 -

8 -

2. Terbentuknya 6 Rumkit Bhayangkara dari tingkat III menjadi tingkat II;

4

2

-

-

37

PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Karolemtala Srena Polri Karokerma Sops Polri

1 . Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi & sinergisme Kelembagaan Kementerian/Lembaga/ pemerintah non Kementerian / lembaga non struktural; . Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar kementerian/ lembaga dan antar kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah; . Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; . Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah; . Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan; . Meningkatnya kinerja aparatur.

2

3 3. Pembentukan Polda Sulbar dan Kaltara;

4 Terbentuknya 2 Polda yaitu Sulbar dan Kaltara;

5 -

6 2 Polda

7 -

8 -

3.

4. Peningkatan tipologi Polres;

4.

5 SKEP Kapolri tentang peningkatan tipologi Polres;

-

5 SKEP Kapolri

-

-

5. Revisi organisasi Polri tingkat Mabes dan kewilayahan;

5. 3 Perkap tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres.

1 Perkap tingkat Polres

1 Perkap tingkat Polda

1 Perkap tingkat Mabes

6. Penguatan sinergi Polisional kelembagaan antara instansi terkait pemerintah pusat dan daerah;

6. MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah

MoU tingkat pusat dan daerah



38

-


9


: TATA LAKSANA : PENGUATAN TATA LAKSANA RENCANA AKSI

HASIL YANG DIHARAPKAN

TAHUN

KEGIATAN

1 2 . Meningkatnya 1. Perluasan penerapan sistem, penerapan eproses dan prosedur government yang yang kerja yang jelas, efektif terintegrasi dalam dan efisien, cepat, penyelenggaraan terukur sederhana, pemerintahan dan transparan, partisipatif, pembangunan dan berbasis e. government; . Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; . Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik; . Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; . Meningkatnya penerapan manajemen ke arsipan yg handal; . Meningkatnya kualitas pelayanan;

RENCANA AKSI 3 1. Penerapan LPSE pengadaan barang & jasa pada tingkat satker ;

2. Penerapan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi (e(edocument & eoffice); office);

INDIKATOR 4 1. 1.230 Satker menerapkan LPSE pengadaan barang & jasa pada tingkat satker;

2. Penerapan 1 e-document tingkat mabes Polri 32 satker Polda, penerapan pengintegrasian e-office (e-post, Aplikasi naskah dinas elektronik (ANDE), Sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) dan aplikasi daftar nama pejabat ;

3. 1 Perkap Kapolri tentang 3. Penyempurnaan Almatsus Polri; draft Almatsus Polri; 4. Pengkajian HTCK 4. 32 Hasil kajian HTCK pada unsur pada tingkat Polda, 54 pengawas dan HTCK Polair pada tingkat pembantu pimpinan/ polda dan polres, 25 pelayanan di tingkat HTCK satfung mabes. Polda; 39

2016

2017

2018

2019

5 1.230 Satker

6 1.230 Satker

7 1.230 Satker

8 1.230 Satker

1 e-doc Mabes, 1 e-office Mabes

32 e-doc Polda

10 e-office Polda

10 eoffice Polda

-

1 Perkap

-

54 HTCK Polair

25 HTCK Satfung Mabes

32 HTCK Polda

-

-

PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Karolemtala Srena polri 1. Assarpras Polri 2. Karowabprof Divpropam Polri 3. Karo PID Divhumas Polri 4. Kasetum Polri

1

2 2.. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintah

3 1. Penyusunan SOP pada tingkat Satker Mabes Polri;

4 1. 106 Jumlah SOP satfung Mabes Polri;

2. 4 dokumen Perhitungan 2. Penyusunan Evaluasi tunjangan kinerja Analisa Beban Kerja berdasarkan Analisa (ABK) dalam rangka Beban Kerja (ABK). penerapan pembayaran tunjangan kinerja. . Implementasi undang- 1. Peningkatan undang keterbukaan pengumuman rencana infomasi; umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP; 2. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;

1. 4 kali Rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dapat diakses publik;

2. 4 dokumen Laporan evaluasi

3. Evaluasi implementasi 3. 4 dokumen Laporan Perkap Nomor 12 Tahun evaluasi Perkap 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). . Penerapan Sistem Terbangunnya e-office e-post , ANDE, SIKD dan Kearsipan yang handal yang terintegrasi aplikasi daftar nama pejabat

40

5 25 SOP

6 25 SOP

7 25 SOP

8 31 SOP

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 e-doc Mabes Mabes Polri, 1 e-office Mabes Polri

32 e-doc Polda

10 e- office Polda

10 eoffice Polda

9


: SDM APARATUR : PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA RENCANA AKSI


TAHUN

KEGIATAN

1 2 . Meningkatnya 1. Perbaikan kemampuan unit yang berkelanjutan mengelola SDM ASN sistem untuk mewujudkan SDM perencanaan aparatur yang kompeten kebutuhan dan kompetitif; personel Polri . Meningkatnya kepatuhan instansi untuk menerapkan manajemen SDM Polri yang berbasis merit; . Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk 2. Perumusan dan mengidentifikasi dan penetapan meningkatkan kompetensi kebijakan sistem SDM Aparatur; rekruitmen dan . Meningkatnya jumlah seleksi secara instansi untuk membentuk transparan dan talent pool (kelompok (kelompok berbasis suksesi) untuk kompetensi; pengembangan karier pegawai di lingkungannya;

RENCANA AKSI

INDIKATOR

3 4 1. Penyusunan rencana 1. Dokumen perencanaan kebutuhan personel Polri kebutuhan personel Polri dalam memunuhi standar tahun 2015-2019; ideal minimal dengan prinisp minimal zero growth; 2. 4 Kep Kapolri tentang 2. Pendistribusian kuota pendistribusian hasil didik pendidikan pembentukan secara proporsional dan pendidikan proporsional dengan pengembangan secara mempertimbangkan proporsional dengan kebutuhan Satker dan mempertimbangkan Satwil dan kaderisasi kebutuhan Satker dan Satwil personel; dan kaderisasi personel; 1. Rekrutmen anggota Polri di 1. 10% Anggota Polri yang wilayah perbatasan, wilayah direkrut berasal dari pesisir dan pulau-pulau wilayah perbatasan terluar; negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar; 2. Pendaftaran untuk rekrutmen dan seleksi 2. 32 Polda menggunakan anggota Polri melalui teknologi online penggunaan teknologi informasi (online) di tingkat Polda.

41

2016

2017

2018

2019

5 1

6 -

7 -

8 -

1

1

1

1

10%

10%

10%

10%

10

10

10

2


9 ASSDM Kapolri

1

. Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya; . Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan; . Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM Aparatur; . Meningkatnya profesionalisme aparatur

2

3

4

3. Pelaksanaan rekrutmen 3. 453 Polres yang proaktif melalui kampanye rekrutmen setiap hari sepanjang tahun di tingkat Polres 3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka;

Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme: a. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka,

Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan Polri;

5

6

7

8

80%

90%

95%

100%

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1 Mabes Polri 4 Polda




10 Pelatihan

10 Pelatihan

10 Pelatihan

10 Pelatihan

b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas c. Tata cara pengisian jabatan struktural dan fungsional; 4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;

1. Menetapkan Kebijakan kompetensi dalam jabatan struktural di tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek maupun jabatan fungsional umum; 2. Menetapkan Kebijakan pengembangan assessment center dalam pembinaan karier sampai pada tingkat Polda melalui revisi Perkap No. 12 tahun 2012. 3. pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor tingkat Polda;

1. Peraturan ASSDM Kapolri; 2. Hasil revisi Peraturan Kapolri tentang Assessment Center; 3. Peraturan Kapolri tentang Assessment Center; 4. Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan dgn menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di tingkat Mabes Polri dan 16 Polda 5. 40 Pelatihan di 32 Polda 42

9

1

2

3

5.

Perumusan dan Revisi Peraturan Kapolri penetapan tentang penilaian kinerja bagi kebijakan anggota Polri dengan SMK; penilaian kinerja personel Polri. 6. Perumusan dan Penyusunan Kebijakan penetapan tentang reward and kebijakan punishment bagi anggota reward and Polri. punishment berbasis kinerja; 7. Pembangunan/ Pengembangan aplikasi pengembangan rekam jejak personel Polri di sistem informasi tingkat Mabes Polri dan personel Polri Polda; 8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri;

Menyusun peraturan tentang penerimaan anggota Polri terpadu

9. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri.

Kebijakan pemanfaatan dan pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi pada level Mabes dan Polda.

4

5

6

7

8

1 Peraturan Kapolri tentang Sistem Penilaian Kinerja;

-

1

-

-

1 Peraturan Kapolri tentang Reward and punishment system;

-

-

1

-

Tersedianya aplikasi rekam jejak personel Polri di seluruh satker Mabes Polri dan 32 Polda

40%

100%

1

-

Peraturan Kapolri tentang penerimaan anggota Polri terpadu.

1 Keputusan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Karir.

43

1

-

-

9

1

2 10. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas Diklat;

3 Evaluasi dan validasi Diklat meliputi Diktuk, Dikbangpim, Dikbangspes dan Program latihan Polri serta pelaksanaan Kerja sama pendidikan dan latihan Dagri/Lugri dalam rangka mendukung penguatan sistem dan kualitas Diklat sesuai kebutuhan guna mendukung kinerja.

4 4 Laporan Hasil evaluasi dan validasi.

11. Penerapan 1. Diterapkan promosi secara 1. 1 Naskah profil sistem promosi terbuka pada jabatan kompetensi jabatan; secara terbuka, tertentu di tingkat Mabes kompetitif, dan Polri, Polda dan Polres. berbasis 2. Penerapan prosedur dan kompetensi kriteria pelaksanaan seleksi 2. Assesment tingkat Mabes, didukung oleh 32 Polda dan Polres dalam rangka promosi makin efektifnya secara terbuka untuk pengawasan. pengisian jabatan struktural dan fungsional; 3. Penerapan tim pengawasan pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan struktural dan fungsional untuk menjamin system merit dalam Binkar personel Polri;

44

5 1

6 1

7 1

8 1

1 Naskah

-

-

-

Tingkat Mabes, 32 Polda


Tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres


9

1

2 12. Menyusun dan menetapkan pola karier;

13. Pengukuran GAP Competency (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; 14. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

3 1. Menyusun dan menetapkan pola karier dengan pedoman merit system system yang bebas dari KKN, transparan, dan akuntabel;

2. Menyusun dan menetapkan seleksi/uji kompetensi bagi pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk menduduki jabatan pada periode tertentu. Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran hasil assesement

4 1 Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan Polri;

5 1 Perkap

6 -

7 -

8 -

Assesment tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres





4 laporan Hasil Monitoring dan evaluasi

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Kerjasama pendidikan dan 16 MoU pelatihan Dagri/Lugri dengan perguruan tinggi, dan Kementerian/Lembaga guna pengembangan kapasitas SDM Polri dlm rangka mendukung pelaksanaan tugas melalui perintisan MoU maupun perpanjangan MoU bidang pendidikan dan latihan. 45

7

2

1

6

9

7. AREA PERUBAHAN : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN

TAHUN

KEGIATAN

1 2 1. Meningkatnya 1. Evaluasi secara keterlibatan berkala publik dalam berbagai proses peraturan perumusan perundangkebijakan; undangan yang sedang 2. Meningkatnya diberlakukan kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

RENCANA AKSI

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

3 1. Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan Polri (Perkap).

4 Pemetaan 195 Perkap dan dibuat surat kepada Satker Pemrakarsa untuk dianalisa, evaluasi & per-UU-an yang berlaku, terutama Polri: a. Apakah Apakah Perkap yang ada saat ini masih valid dan masih dibutuhkan untuk mendukung Tupoksi Polri? b.Sudah b. Sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dan/atau tidak mendukung Tupoksi Polri sehingga perlu dicabut/ atau c. Beberapa pasal dalam Perkap tersebut ada yang perlu revisi? Atau d.Perkap d. Perkap tersebut masih valid dan dibutuhkan untuk mendukung Tupoksi Polri tetapi substansinya dapat disederhanakan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Peraturan Kepala Satuan Fungsional (Perkasatfung)

5 195

6 -

7 -

8 -

46

PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Kadivkum Polri

1

2 2. Menyempurnakan/men gubah berbagai peraturan perundangundangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; 3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangundangan yang dipandang menghambat pelayanan

3 Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan per-UU-an, terutama Peraturan Kepolisian.

4 100% Hasil harmonisasi dan sinkronisasi Perkap.

Melakukan revisi Perkap 26 Tahun 2010.

Hasil revisi Perkap 26 Tahun 2010;

47

5 20%

6 30%

7 30%

8 20%

9

1

-

-

-

-

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS “

”

Sasaran: 1.

Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: a. Implementasi UU Pelayanan Publik b. Pemanfaatan ICT Integritas dan kualitas SDM Pelayanan c. d. Budaya pelayanan e.

Quick Wins

8. AREA PERUBAHAN PROGRAM FUNGSI KONDISI YANG DIHARAPKAN

: PELAYANAN PUBLIK : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK : LALU LINTAS

KEGIATAN

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI 1 2 3 . Meningkatnya 1. Penerapan pelayanan 1. Pengembangan SIM sistem monitoring satu atap; online (pelayanan dan evaluasi perpanjangan SIM) terhadap kinerja 2. Percepatan pelayanan pelayanan publik; menjadi maksimal 15 hari; . Meningkatnya kualitas 3. Deregulasi dalam pelayanan public rangka mempercepat sesuai kebutuhan proses pelayanan; dan harapan masyarakat;

PENANGGUN G JAWAB SATKER PENDUKUNG

TAHUN

INDIKATOR 4 . 4 kali kordinasi nasi dengan Dinas Kependudukan Kementerian Dalam Negari terkait penggunaan NIK dalam pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM; . 1 kali revisi Kerjasama dengan PT. BRI Tbk pembayaran PNBP bidang SIM dengan sistem SIMPONI;

48

2016 5 1

2017 6 1

2018 7 1

2019 8 1

1

-

-

-

9 Kakorlantas Polri

1 . Meningkatnya profesionalisme aparatur.

4.

2 Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;

3

a. Penyempurnaan sistem uji SIM b. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit SIM melalui kompetensi penguji SIM c. Standarisasi kantor pelayanan SIM / Satpas d. Pelayanan Satpas bersih dari calo

4 . penambahan 250 unit mobil SIM Keliling tingkat Polres untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; . Penunjukkan 180 Satpas SIM online perpanjangan menggunakan aplikasi SIM online. Terlaksananya penyusunan revisi perkap 9 tahun 2012 ttg SIM Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penguji SIM di seluruh Satpas Indonesia sebanyak 2000 orang

Standarisasi tata layanan dan gedung 44 Kantor layanan Satpas Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SIM di Satpas Polda Metro Jaya, Polrestabes Bandung, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polrestabes Surabaya & Polrestabes Makassar, Polres Banyumas, Polresta Palembang, Polresta Pontianak.. 49

5 100 Unit

6 50 Unit

7 50 Unit

8 50 Unit

45 satpas

45 satpas

45 satpas

45 satpas

-

1 Perkap

-

-

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

11 satpas

11 satpas

11 satpas

11 satpas

Satpas Polres Banyumas, Polresta Palembang, Polresta Pontianak, Polres Cimahi

Satpas Polda Metro Jaya,

Satpas Polrestabes Bandung dan Polrestabes Semarang,

Satpas Polrestabes Medan, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Makassar

9

1

2 2.

3 Penyempurnaan sistem pelayanan BPKB dan STNK yang akan akan online secara integrasi dengan Korlantas Polri

a. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit BPKB dan STNK melalui kompetensi penerbit BPKB dan STNK b. Pengaktifan regident ranmor yang terintegrasi c. Pelayanan Samsat bersih dari calo

4 . Penambahan hardware dan software pada unit layanan BPKB dan STNK di 24 Polda. . Terlaksananya penyusunan revisi Perkap 5 th 2012 ttg Regident Ranmor. Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi kompetensi 800 petugas penerbit BPKB dan STNK di seluruh Indonesia

5 6 Polda

6 6 Polda

7 6 Polda

8 6 Polda

1

-

-

-

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

Terlaksananya operasional regident ranmor yang terintegrasi di 32 Polda

6 Polda

10 Polda

10 Polda

6 Polda

Samsat Polres Banyumas, Polresta Palembang, Polresta Pontianak, Polres Cimahi

Samsat Polda Metro Jaya,

Samsat Polrestabes Bandung dan Polrestabes Semarang,

Samsat Polrestabes Medan, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Makassar

Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan Samsat di Polda Metro Jaya, Polrestabes Bandung, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polrestabes Surabaya & Polrestabes Makassar, Polres Banyumas, Polresta Palembang, Polresta Pontianak.

50

9

FUNGSI

: INTELKAM RENCANA AKSI


TAHUN


1 2 3 . Meningkatnya 1. Penerapan pelayanan 1. Membangun Akses sistem monitoring satu atap; aplikasi secara online dan evaluasi dalam rangka pelayanan terhadap kinerja 2. Percepatan pelayanan SKCK pelayanan publik; menjadi maksimal 15 a. Terimplementasi nya hari; aplikasi registrasi . Meningkatnya SKCK Online di kualitas 3. Deregulasi dalam Satker Mabes Polri, pelayanan public rangka mempercepat 32 Polda dan 453 sesuai kebutuhan proses pelayanan; Polres. dan harapan b. Terlaksananya masyarakat; 4. Pembangunan / Sertifikasi . Meningkatnya pengembangan kompetensi petugas profesionalisme penggunaan teknologi penerbitan SKCK di aparatur. informasi dalam 32 Polda dan 453 pelayanan. Polres. c. Terimplementasi nya aplikasi penerimaan dan penyetoran PNBP secara online tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres.

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

-

-

-

Mewujudkan Zona bebas 32 Polda dan percaloan pelayanan 453 Polres SKCK di 32 Polda dan 453 Polres.

32 Polda dan 453 Polres.

4 Polda 151 Polres

8 Polda 151 Polres

8 Polda 151 Polres

12 Polda 150 Polres

1 Mabes Polri, 32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek.


-

-

-

51


9 Kabaintelkam Polri

1

2

3 d. Terlaksananya penyelenggara an Survei Kepuasan Masyarakat. e. Deklarasi Pernyataan zona bebas percaloan SKCK di Mabes Polri, Polda dan Polres.

2. Membangun Link Sistem online tentang Data Kriminalitas perorangan dengan Pusiknas a. Terimplementasinya Catatan Kriminal di Satker Mabes Polri, Polda dan Polres dan Polsek. b. Terbangunnya rancang bangun (kajian akademia) intregated SKCK online. c. Terimplementasinya Intregated SKCK Online.

4 4 Laporan hasil Survei kepuasan masyarakat di 453 Polres

5 1 Laporan 100 Polres




1 Naskah Deklarasi Pernyataan Zona Bebas Percaloan SKCK di tigkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres

1 Naskah

-

-

-


1 Paket

-

-

-

1 naskah kajian akademia

1 Paket

-

-

-


1 32 453

3. Penerapan Sistem First Terimplementasinya In First Out di level Polda Mesin Antrian FIFO di dan Polres. 32 Polda dan 453 Polres.

10

52

1.500 Polsek 1.500 Polsek 1.429 Polsek

150

150

175

9

FUNGSI: BINMAS RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN 1 1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.

TAHUN

KEGIATAN RENCANA AKSI 2 1. Penerapan pelayanan satu atap; 2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;

INDIKATOR

2016

4 5 1. Tersusunnya 1 per dir 1 perDir dan 1 perkaba tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice 2. Membuat aplikasi 2. Tersedianya 1 unit 1 unit database BUJP online system aplikasi BUJP 3. Deregulasi dalam di tingkat mabes polri online rangka 3. Penyusunan 3. 1 dokumen Peraturan 1 dok mempercepat peraturan Dit Kabaharkam/Dir Binmas dirbinmas proses pelayanan; Binmas/per ttg layanan BUJP online 4. Pembangunan/peng Kabaharkam tentang embangan pelayanan BUJP penggunaan online teknologi informasi 4. Unit mobile SPM pada dalam pelayanan; 4. Penerapan Sentra 32 unit tingkat Polda dan tingkat polda, 73 Pelayanan Polres Masyarakat (Mobile) polres

2017

2018

2019

6 -

7 1 Perkaba

8 -

-

-

-

-

1 dok perkaba

-

126 unit polres

157 unit polres

188 unit polres

3 1. Menyusun per dir binmas, perkaba tentang ADR/RJ;

53

PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Dirbinmas Baharkam Polri

FUNGSI: POLAIR RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN 1 1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.

TAHUN

KEGIATAN

2 1. Penerapan pelayanan satu atap; 2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;

3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan; 4. Pembangunan/pen gembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;

RENCANA AKSI

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

3 1. Peningkatan pengamanan area Hot Spot 10 area prioritas, area labuh jangkar/ lego jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan;

4 1. Berkurangnya sebanyak 50% kejadian pencurian di atas kapal di area 10 hot spot area berdasarkan laporan hasil giat pengamanan pada tahun 2015 sebanyak 102 kasus;

5 51

6 26

7 13

8 7

2. Peningkatan giat Polmas dan sambang nusa ke pulau kecil terluar dan berpenghuni;

2. 1.104 kegiatan Polmas Perairan dan 60 kegiatan sambang nusa pulau kecil terluar berpenghuni;

240 giat polmas

264 giat polmas

288 giat polmas

312 giat polmas

12 Sambang nusa

14 Sambang nusa

16 Sambang nusa

18 Sambang nusa

-

X

-

-

3. Pengintegrasian 3. MoU Polri dan KKP. sistem monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerjasama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU fishing. 54

PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Dirpolair Baharkam Polri

FUNGSI : SABHARA RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN

TAHUN

KEGIATAN

1 2 1. Meningkatnya 1. Penerapan sistem pelayanan satu monitoring dan atap; evaluasi 2. Percepatan terhadap kinerja pelayanan menjadi pelayanan maksimal 15 hari; publik; 3. Deregulasi dalam rangka 2. Meningkatnya mempercepat kualitas proses pelayanan; pelayanan 4. Pembangunan/pen publik sesuai gembangan kebutuhan dan penggunaan harapan teknologi informasi masyarakat; dalam pelayanan. 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.

RENCANA AKSI

INDIKATOR

3 4 1. Tersusunnya Revisi 1. Naskah Perkabaharkam Perkabaharkam tentang hasil revisi revisi tentang Patroli Patroli;

2. Tersosialisasinya Revisi Perkabaharkam tentang patroli di 32 Polda 2. Tergelarnya Turjawali di tempat rawan kriminalitas dan kemacetan.

3. Laporan hasil giat Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli, Di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan.

3. Tergelarnya kendaraan 3.Terkendalinya(monitoring) Patroli berbasis GPS pelaksanaan Patroli sesuai route yang telah ditentukan dan Kecepatan mendatangi TKP

55

2016

2017

2018

2019

5 1 Naskah Perkaba

6 -

7 -

8 -

-

10 Polda

10 Polda

12 Polda

1.007.051 1.007.995 1.400.871 1.400.900 573.711 602.396 5.280.032 5.808.361

1.008.150 1.410.005 632.515 6.389.461

1.008.200 1.410.445 632.515 6.389.900

15-20 menit

15-20 menit

15-20 menit

15- 20 menit

PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Dirsabhara Baharkam Polri

FUNGSI : RESKRIM RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN 1 1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;

TAHUN

KEGIATAN

2 1. Penerapan pelayanan satu atap;

RENCANA AKSI

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

3 1. Sistem informasi LP, SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas seluruh Indonesia;

4 1. 2 Laporan hasil Koordinasi rencana pembangunan database SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas;

5 1 Laporan

6 1 laporan

7 -

8 -

2. MoU dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas;

-

-

1 MoU

-

3. 4 Laporan hasil monitoring SP2HP online di tingkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres. 4. Pengesahan Revisi 14 Perkap, 9 Perkaba dan 30 SOP

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

-

14 Perkap

9 Perkaba

30 SOP

Tingkat Mabes

Tingkat Polda

Tingkat Polres

Tingkat Polres

2. Penerapan SP2HP online di seluruh wilayah indonesia melalui pusiknas; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;

2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;

3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.

4. Pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.

3. Revisi 14 Perkap, 9 Perkaba dan 30 SOP

3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan; 4. Sertifikasi penyidik 5. Jumlah Penyidik Polri dan Polri dan PPNS, PPNS bersertifikasi penyidik

56

PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Kabareskrim Polri

FUNGSI : BRIMOB RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN

TAHUN

RENCANA AKSI

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019


3 . Menyiagakan unit/ satuan Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam untuk bantuan SAR dan KBR;

4 1. 3 Unit tingkat Korbrimob Polri, 32 Sat Brimobda ;

5 3 Unit

6 10 Unit

7 10 Unit

8 12 Unit

9 Kakorbrimob Polri

. Quick Respon JIBOM

2. 4 Laporan hasil peningkatan back up kewilayahan dan 32 unit tim siaga gangguan kamtibmas berintensitas tinggi pada tingkat Polda terbentuk

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

KEGIATAN

1 2 1. Meningkatnya 1. Penerapan sistem pelayanan satu monitoring dan atap; evaluasi terhadap kinerja 2. Percepatan pelayanan pelayanan menjadi publik; maksimal 15 2. Meningkatnya hari; kualitas pelayanan publik 3. Deregulasi sesuai dalam rangka kebutuhan dan mempercepat harapan proses masyarakat; pelayanan; 3. Meningkatnya profesionalisme 4. Pembangunan/ pengembangan aparatur. penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;

. Meningkatkan back up Kewilayahan thdp gangguan kamtibmas berintensitas tinggi;

. Meningkatkan pemanfaatan layanan telepon Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam.

3. 4 Laporan hasil peningkatan layanan telp siaga Brimob di 32 Polda.

57

9. PROGRAM: MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN 1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri berjalan sesuai dengan Road Map dalam mewujudkan 3 sasaran Reformasi Birokrasi Polri Gel. III tahun 2016-2019 yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efesien dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

TAHUN

KEGIATAN RENCANA AKSI 2 1. Monitoring

2. Evaluasi

3 1. Penyusunan SOP pedoman Monitoring dan Evaluasi

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

4

5 1 SOP

6 -

7 -

8 -

1 SOP

2. Laporan Monitoring

4 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1. Laporan Tahunan

2 Laporan

-

1 Laporan

1 Laporan

-

2. Laporan Keseluruhan

1 Laporan

-

-

-

1 Laporan

58

PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Karo RBP Srena Polri

TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL BIROKRASI YANG MENGGUNAKAN SELURUH SUMBER DAYA YANG DIMILIKI SECARA EFISIEN UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK

2016 1. Meningkatnya internalisasi sistem nilai dan integritas birokrasi; 2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan; 3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja; I 4. Meningkatnya keterbukaan N I sistem pelaporan; T5. Meningkatnya penerapan A sistem reward and A punishment dalam S manajemen kinerja I S nasional.

I D N O K

2017 1. Meningkatnya integritas birokrasi; 2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan; 3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja; 4. Meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan; 5. Meningkatnya penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional; 6. Meningkatnya keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi; 7. Meningkatnya independensi APIP; 8. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah; 9. Meningkatnya sinergitas sistem pelaporan.

2018 1. Meningkatnya integritas birokrasi; 2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan; 3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja; 4. Meningkatnya intensitas keterbukaan sistem pelaporan; 5. Meningkatnya intensitas penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional; 6. Meningkatnya intensitas keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi; 7. Meningkatnya intensitas independensi APIP; 8. Meningkatnya intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah; 9. Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah; 10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan.

28

2019 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Meningkatnya integritas birokrasi; Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan; Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja; Meningkatnya intensitas keterbukaan sistem pelaporan; Meningkatnya intensitas penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional; Meningkatnya intensitas keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi; Meningkatnya intensitas independensi APIP; Meningkatnya intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah; Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah; Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan; Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja; Meningkatnya akuntabilitas publik; Terinternalisasinya Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Integritas pada Instansi Pemerintah; Terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas dari praktek KKN; Meningkatnya kontribusi setiap instansi pemerintah pada peningkatan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

N A K P A R A H I D G N A Y I S I D N O K

TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS TINGGI, BERSIH DARI PRAKTEK KKN DAN AKUNTABEL PADA PUBLIK

2016 1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan; 3. Meningkatnya efisiensi; 4. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan I pemerintah; N I 5. Meningkatnya penggunaan T teknologi informasi; A6. Meningkatnya keterbukaan A informasi publik; S7. Meningkatnya kemampuan I unit pengelola SDM untuk S I D menerapkan manajemen SDM N yang berbasis merit; O8. Meningkatnya kesejahteraan K SDM Aparatur; 9. Meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan; 10. Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan.

2017 1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan; 3. Meningkatnya efisiensi; 4. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintah; 5. Meningkatnya sinergi fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah; 6. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi; 7. Meningkatnya keterbukaan informasi publik; 8. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit; 9. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur; 10. Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen pegawai; 11. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundangundangan; 12. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah.

2018 1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan; 3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi; 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi; 5. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintah; 6. Meningkatnya penggunaan teknologi; 7. Meningkatnya keterbukaan informasi publik; 8. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit; 9. Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen pegawai; 10. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur; 11. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan 12. Meningkatnya kualitas kebijakan publik; 13. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah.

29

2019 1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan; 3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi; 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi; 5. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintah; 6. Meningkatnya efektivitas tata hubungan antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah; 7. Meningkatnya penggunaan teknologi; 8. Meningkatnya keterbukaan informasi publik; 9. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit; 10. Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen pegawai; 11. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur; 12. Meningkatnya integritas aparatur; 13. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan; 14. Meningkatnya kualitas kebijakan publik; 15. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah.


TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS BIROKRASI YANG MAMPU MEMENUHI PUBLIC NEEDS

2016 1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan; 2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan; 3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan; I 4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan; N I 5. Meningkatnya inovasi dalam T pelayanan publik; A6. Meningkatnya partisipasi A publik dalam mendorong S peningkatan kualitas I pelayanan; S I 7. Meningkatnya kepuasan D masyarakat terhadap N pelayanan publik.

O K

2017 1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan; 2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan; 3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan; 4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan; 5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik; 6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan; 7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; 8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 9. Meningkatnya investasi dalam negeri.

2018 1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan; 2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan; 3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan; 4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan; 5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam pelayanan publik; 6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan; 7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; 8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 9. Meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia; 10. Meningkatnya investasi dalam negeri dan luar negeri.

30

2019 1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan; 2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan; 3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan; 4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan; 5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam pelayanan publik; 6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan; 7. Meningkatnya kesadaran publik terhadap kualitas pelayanan; 8. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; 9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 10. Meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia; 11. Meningkatnya investasi dalam negeri dan luar negeri; 12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang setara dengan negara-negara maju di Asia; 13. Menurunnya kesenjangan kualitas pelayanan antar daerah dan antar golongan masyarakat; 14. Terwujudnya budaya pelayanan prima; 15. Meningkatnya daya saing nasional.


ROAD MAP RBP GEL.III TAHUN 2016-2019

Recommend Documents