-1-
SPESIFIKASI TEKNIS DAN SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN Pasal 1.
URAIAN UMUM A. Lokasi Pekerjaan Uraian singkat mengenai Kegiatan Kelurahan/ Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi
lokasi pekerjaan : : Sumber Daya Air : Ranteanging : Towuti : Luwu Timur : Sulawesi Selatan
B. Uraian Umum Pekerjaan 1) Kegiatan :
Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4.
PEMBANGUNAN LOEHA
BRONJONG RANTEANGING
2) Termasuk dalam pekerjaan ini adalah : a) Pekerjaan Persiapan i) Pengukuran Pengukuran kembali dan pemasangan patok ii) Pembuatan Direksi Keet dan Bangsal Kerja. iii) Papan nama Kegiatan iv) Pembuatan Shop Drawing v) Mobilisasi Peralatan b) Pekerjaan Tanah i) Pekerjaan Galian Tanah ii) Pekerjaan Timbunan Tanah iii) Menimbun Kembali c) Pekerjaan Struktur i) Anyaman Kawat Bronjong ii) Pasang Batu kali/Gunung untuk Bronjong iii) Pembongkaran Proteksi Lama satu sisi iv) Pemasangan Proteksi GAMBAR-GAMBAR KONSTRUKSI A. Semua pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 1 perincian uraian pekerjaan haruslah dilaksanakan sesuai dengan gambar, atau data dari Direksi. B. Bilamana Direksi menganggap perlu dan/atau atas permintaan Kontraktor pelaksana, maka Direksi dapat memutuskan untuk menyerahkan tambahan perincian gambar-gambar kepada Kontraktor. RKS DAN GAMBAR A. Kontraktor wajib meneliti semua gambar dan RKS termasuk tambahan/ perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). B. Bila gambar tidak sesuai dengan RKS, maka RKS lah yang berlaku. C. Bila sesuatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar yang berskala lebih besar (lebih mendetail) yang berlaku. D. Bila tetap masih ada perbedaan/keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan, pemborong wajib menanyakan pada pengawas teknik dan pemborong mengikuti keputusannya. keputusannya. E. Bila penyimpangan-penyimpangan dan keragu-raguan bisa menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pemborong diminta untuk mengkonsultasikan dengan Direksi dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. RENCANA KERJA A. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 4 bulan atau 120 hari kalender , melihat kondisi pekerjaan yang sangat tergantung dengan kondisi alam yang dipengaruhi oleh curah hujan yang sewaktu – waktu dapat mengakibatkan permukaan air pada sungai meninggi sehingga menghambat pakerjaan, maka diperlukan rencana dan strategi yang matang dalam hal sebagai berikut : Pekerjaan berlangsung secara kontinyu untuk mengejar target volume, kuantitas dan kualitas. Menyusun dan melaksanakan sistem “shift pekerja” untuk menjaga mekanisme kerja sehingga hasil yang dicapai maksimal. RENCANA KERJA & SYARAT SYARAT TEKNIS( RKS )
-2-
Ketersediaan dan pasokan material tidak boleh terputus sebagaimana target volume pekerjaan. Sebelum pekerjaan lapangan dimulai, pemborong wajib membuat rencana kerja pelaksanaan. Rencana Kerja tersebut harus diminta persetujuan terlebih dahulu kepada pengawas, paling lambat dalam satu minggu setelah SPK diterima pemborong, rencana kerja yang disetujui akan dijalankan oleh pengawas. Pemborong wajib memberikan salinan rencana kerja rangkap 4 (empat) kepada pengawas. Satu salinan rencana kerja harus ditempel pada dinding bangsal (Direksi Keet) yang selalu diikuti dengan gambar kemajuan pekerjaan (progress pekerjaan). Pengawas akan menilai prosentase pekerjaan pemborong berdasarkan rencana kerja tersebut.
B. C.
D.
E.
Pasal 5.
PELAKSANAAN DI LAPANGAN A. Pemborong wajib memberitahukan kepada Direksi/ Pengawas Lapangan bila akan memulai pekerjaan atau sesuatu bagian pekerjaan dengan Request Sheet. Pemborong dapat memulai pekerjaan apabila Request Sheet telah ditandatangani oleh Konsultan Supervisi dan Direksi. Hal-hal mengenai pekerjaan yang tidak dilengkapi dengan Request Sheet tidak akan diperhitungkan oleh Direksi. B. Pekerjaan pengukuran, penentuan batas dan penempatan bangunan dan sebagainya dikerjakan sendiri oleh Konsultan Pengawas dan Direksi. Hal-hal mengenai pekerjaan yang tidak dilengkapi dengan Request Sheet tidak akan diperhitungkan oleh Direksi. C. Pemborong tidak diperbolehkan merubah sesuatu yang terdapat dalam RKS sebelum berunding dan mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak Kegiatan. D. Perbaikan/penentuan ukuran atau gambar konstruksi yang kurang jelas, hanya dapat dikerjakan oleh pemborong setelah mendapat persetujuan tertulis dari pihak Kegiatan. E. Semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan contoh yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi/Pengawas Lapangan. F. Pelaksana harus mengadakan peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan mendapat persetujuan Direksi. G. Selama waktu pelaksanaan, pemborong diharuskan menetapkan minimal seorang pelaksana/pengawas pekerjaan tetap (unit voerder) yang cakap dan mampu serta bertanggungjawab atas jalannya pelaksanaan pekerjaan.
Pelaksana/Pengawas yang ditetapkan harus dilaporkan dan mendapat persetujuan Direksi. Pasal 6.
PENGUKURAN KEMBALI DAN PEMATOKAN A. PENGUKURAN KEMBALI Sebelum memulai pekerjaan pemborong harus mengadakan pengukuran kembali dengan teliti elevasi dasar saluran, permukaan tanah, ketinggian tanggul dan jalan atau elevasi lainnya sesuai permintaan Direksi. Semua pengukuran kembali harus dikaitkan terhadap titik tetap yang terdekat. Alat-alat ukur yang digunakan harus dalam keadaan berfungsi baik dan sebelum pekerjaan dimulai semua alat ukur yang akan dipakai harus mendapat persetujuan Direksi, baik dari jenisnya maupun kondisinya. Alat-alat yang dipergunakan adalah waterpass lengkap dengan statif dan rambu-rambunya, theodolit lengkap dengan statif dan rambu-rambunya, meteran, dan alat lainnya sesuai dengan instruksi Direksi. Cara pengukuran ketepatan hasil pengukuran toleransi salah tutup, dan pembuatan serta pemansangan patok bantu akan ditentukan oleh Direksi. Apabila terdapat perbedaan antara elevasi yang tercantum dalam gambar dengan hasil pengukuran ulang maka Direksi akan memutuskan hal itu. Apabila terdapat perbedaan dalam pengukuran kembali, maka pengukuran ulang menjadi tanggungjawab pemborong. Pemborong bertanggungjawab penuh atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut peil-peil dan ukuran dalam gambar dan uraian/syarat-syarat pelaksanaan itu. RENCANA KERJA & SYARAT SYARAT TEKNIS( RKS )
-3-
B. PEMATOKAN Pemborong mengerjakan pematokan untuk menentukan Letak Bangunan sesuai dengan gambar rencana. Pekerjaan ini harus seluruhnya telah disetujui oleh Direksi sebelum memulai pekerjaan selanjutnya. Direksi dapat melakukan revisi pemasangan patok tersebut dan pemborong harus mengerjakan revisi tersebut sesuai dengan petunjuk Direksi. Hanya hasil pengukuran yang telah disetujui oleh Direksi dapat digunakan sebagai dasar untuk pembangunan. Pemborong wajib menyediakan alat-alat ukur dan perlengkapannya, juru-juru ukur dan pekerja-pekerja yang diperlukan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan/pengujian hasil pematokan atau pekerjaan lain yang serupa. Pembuatan dan pemasangan papan dasar pelaksanaan (bouwplank) termasuk pekerjaan pemborong dan harus dibuat dari kayu jenis kelas II yang tidak berubah oleh cuaca. Pemasangannya harus kuat dan permukaan atasnya rata dan sifat datar (waterpass). Semua tanda-tanda (rambu-rambu lalu lintas) dilapangan harus disediakan dan dipasang sendiri oleh pemborong dan harus tetap dipelihara dan dijaga dengan baik. Apabila ada tanda-tanda yang rusak harus segera diganti. Pada keadaan dimana ada penyimpangan dari gambar rencana, pemborong harus mengajukan 3 (tiga) lembar gambar penampang dari daerah yang dipatok. Direksi akan membubuhkan tanda tangan persetujuan atau pendapat/revisi pada satu lembar gambar tersebut dan mengembalikannya kepada pemborong. Setelah diperbaiki, pemborong harus mengajukan kembali gambar yang oleh Direksi diminta untuk direvisi. Gambar tersebut harus digambar kembali diatas kertas kalkir dan setelah disetujui oleh Direksi, maka Pemborong akan menyerahkan kepada Direksi gambar asli dan 3 (tiga) lembar hasil produksinya sebagai SHOP DRAWING
Pasal 7.
BAHAN-BAHAN UMUM A. KAWAT IKAT Kawat yang dipergunakan adalah kawat 3 mm, yang telah ditetapkan dalam gambar kerja atau yang disetujui oleh direksi. Banyaknya kawat yang dipergunakan harus sesuai dengan jumlah yang ada pada satuan analisa untuk setiap pekerjaan pasangan batu/m3. Kawat akan dibuat secara manual, besar lubang kawat 10 cm-12 cm dengan minimal 3 kali lilitan setiap ikatan. Jenis Kawat yang digunakan kawat bronjong anti karat,tidak mudah putus dan tahan terhadap cuaca. B. BATU KALI / GUNUNG (BELAH) Batu yang digunakan untuk pasangan pada tebing terdiri dari batu Gunung / Belah atau batu kali dimana diameter harus lebih besar dari 15 cm, bentuk tidak pipih, diameter minimal 15 cm.
Pasal 8.
PEKERJAAN TANAH A. LINGKUP PEKERJAAN Semua pekerjaan penting untuk penggalian, timbunan dan pekerjaan tanah lainnya yang diperlukan harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan petunjuk dari Direksi. Galian tanah digali dengan menggunakan alat Excavator. B. PEMBERSIHAN LAPANGAN Lokasi pekerjaan yang telah diserahkan Direksi harus dibersihkan dari pohon, semak, sampah, dan bahan lain yang tidak diperlukan pada daerah sekitar lokasi pekerjaan, kecuali bila diperintahkan lain oleh Direksi. C. PENGUPASAN AKAR TANAMAN DAN HUMUS
Bilamana terdapat akar tanaman atau tonggak kayu yang lebih dalam, harus dicabut sampai bersih dan dibuang atau ditimbun di tempat yang telah ditunjuk oleh Direksi. Tanah tempat kedudukan bangunan harus bersih dari bahan-bahan organis. Tempat dimana ada timbunan pilihan, maka lapisan humus atau permukaan harus distripping + 20 cm. RENCANA KERJA & SYARAT SYARAT TEKNIS( RKS )
-4-
D. TANAH URUGAN/TIMBUNAN
Pasal 9.
Urugan tanah dilaksanakan untuk pembuatan tanggul talud saluran sesuai dengan ukuran-ukuran yang tercantum pada gambar perencanaan. Tanah urugan harus bebas dri potongan-potongan kayu, akar-akar tanaman serta segala macam kotoran yang mudah lapuk. Penimbunan tanah dilaksanakan lapis demi lapis dengan tebal maksimum 20 cm, sambil dipadatkan secara manual juga disiram air secara kontinyu sampai padat. Sisa material dibuang agar tidak merusak pemandangan, bersih dan tidak kembali mengotori saluran, terutama pada musim hujan.
CATATAN LAIN-LAIN DAN KETERANGAN TAMBAHAN A. Keterlambatan pekerjaan akibat kekurangan bahan, tenaga kerja, alat sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kontraktor. B. Kelalaian terhadap perintah/instruksi dari Direksi dan pengawas lapangan mengakibatkan sanksi dapat diberlakukan. C. Pekerjaan yang tidak diterima oleh Direksi dan pengawas lapangan dapat diulangi untuk dibangun kembali sesuai spesifikasi dengan biaya Kontraktor. D. Kerusakan fasilitas umum akibat kelalaian kontraktor menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari kontrktor pelaksana. E. Kerusakan-kerusakan kepemilikan pribadi/orang perorangan seperti pagar penduduk dan semacamnya merupakan tanggungjawab Kontraktor. F. Setiap kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan harus dinyatakan dalam BeritaAcara dan ditandatangani oleh Pelaksana dan Direksi Harian (Pengawas Lapangan).
RENCANA KERJA & SYARAT SYARAT TEKNIS( RKS )
