Ringkasan Bab 4 PKn Kelas XI

Ringkasan Bab 4 PKn Kelas XI

Bab 4 Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional 1. Hukum Internasion Internasional al Koordinasi: berdiri sendiri dan tidak ada yang satu di bawah kuasa yang lain. Subordinasi: “negara dunia” membawahi negara-negara di dunia. •

•

2. Latar Latar belakang hubungan hubungan internasiona internasionall di Indonesia adalah kita sebagai manusia harus saling mengenal, menghormati dan dapat melengkapi. 3. Kerja sama internasion internasional: al: Bilateral: antar dua negara. Contoh: •

Pemerintah Indonesia berhutang kepada pemerintah Jepang secara langsung. •

•

Regional: hubungan antar negara dalam satu kawasan. Contoh: ASEAN Multilateral: hubungan kerjasama antara suatu negara dengan banyak negara lainnya. Contoh: Pemerintah Pemerintah Indonesia berhutang kepada ADB yang anggotanya terdiri dari banyak negara.

4. Faktor Faktor yang mendorong mendorong berkembangny berkembangnya a masyarakat dunia: Perkembangan IPTEK  Perkembangan ekonomi pasar (ada pasar dan ada pemasok)  Tenaga kerja yang mahal di negara maju (diatasi dengan penanaman modal di negara yang tenaga kerjanya murah) Kebutuhan negara yang telah begitu negatif mempengaruhi sistem lingkungan • •

•

•

5. Pengertian Pengertian perjanjian perjanjian internasio internasional: nal: Pasal 2 ayat 1 huruf a Konvensi Wina tahun 1969 suatu persetujuan yang dibuat antarnegara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua/lebih instrumen yang berkaitan dan apa pun nama yang diberikan kepadanya. •

•

•

•

UU No. 3 Tahun 1999 (Hubungan Luar Negeri) dan UU No. 24 Tahun 2000 (Perjanjian Internasional) Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 1 huruf a UU No. 24 Tahun 2000 Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum politik.

6. Istilah Istilah dalam perjanjian perjanjian internasiona internasional: l: a. Traktat (Treaty) Mencakup segala macam bentuk persetujuan internasional. Paling penting dan sangat formal. Istilah traktat digunakan untuk suatu perjanjian yang materinya sangat   prinsip, yang memerlukan adanya  pengesahan (ratifikasi). Contoh: perjanjian persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara (Treaty (Treaty of Amity and  Cooperation in Southeast Asia) 24 Feb 1976.

b. Konvensi (Convention) Untuk perjanjian multilateral (anggota banyak). Mirip traktat. Contoh: Konvensi Jenewa (1949) perlindungan korban perang. Konvensi Wina (1961) hubungan diplomatik.

c. Persetujuan (Agreement) Mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat/konvensi. d. Piagam (Charter) Perangkat dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Berasal dari Magna Charta (1251). Contoh: United Nations Charter 1945.

e. Protokol (Protocol) Untuk yang materinya lebih sempit dari treaty/convention. Sebagai tambahan. Contoh: Protokol Kyoto.

f. Deklarasi (Declaration) Berisi ketentuan umum di mana para pihak berjanji untuk melakukan kebijaksanaan tertentu di masa yang akan datang. Hanya berisi prinsip dan pertanyaan umum. Contoh: Deklarasi ASEAN dan Deklarasi Universal.

g. Final Act  Ringkasan laporan sidang suatu konferensi dan menyebutkan pejanjian-perjanjian atau konvensikonvensi yang dihasilkannya kadang disertai anjuran. Contoh: Final Act General Agreement Agreement on Tariff  and Trade (GATT) 1994.

h. Arrangement  Mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Untuk proyek jangka pendek yang betul-betul bersifat teknik. Contoh: Arrangement Studi Kelayakan

2)

Proyek Tenaga Uap di Aceh.

i. Modus Vivendi  Bersifat sementara (akan diganti dengan pengaturan yang telah tetap dan terperinci.

  j. Pakta (Pact) Perjanjian internasional yang khusus. Cotoh: Briand Kellog Pact.

7. Tahap pembuatan perjanjian internasional: a. Tahap Perundingan Bisa melalui pejabat yang sah (harus menggunakan surat kuasa). Surat kuasa tidak lagi berlaku kepada kepala negara, menlu, duta besar, dll b. Tahap Penandatanganan Ditentukan dari 2/3 suara jumlah peserta. c. Tahap Pengesahan/ratifikasi Berasal dari bahasa Latin, “ratificare” pengesahan (confirmation) atau persetujuan (approval). Ratifikasi mengandung 2 pengertian: 1) Persetujuan secara formal yang melahirkan kewajiban-kewajiban internasional. 2) Persetujuan agar perjanjian tersebut berlaku bagi masingmasing negara peserta.

3)

Presiden dalam membuat perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau perubahan/pembentukan UU harus dengan DPR. Lebih lanjut diatur UU.

10. Tujuan ratifikasi ialah memberikan kesempatan kepada negara peserta guna mengadakan peninjauan serta pengamatan secara seksama, apakah negaranya dapat diikat oleh perjanjian itu atau tidak. Untuk negara demokrasi parlementer, tujuannya untuk memberi kesempatan kepada parlemen untuk meyakinkan dirinya bahwa wakil pemerintah yang turut serta dalam perundingan dan penandatanganan suatu perjanjian tidak melakukan hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. PERJANJIAN INTERNASIONAL Yang penting:

→

8. Pengakhirnan perjanjian jika: 1) Kesepakatan para pihak sesuai prosedur dalam perjanjian 2)  Tujuan perjanjian telah tercapai 3)  Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian 4) Salah satu pihak tidak melaksanakan/melanggar perjanjian (untuk bilateral)

Dibuat perjanjian baru menggantikan perjanjian lama 6) Muncul norma baru dalam hukum internasional 7)  Terdapat hal-hal merugikan kepentingan nasional 5)

9. Hukum nasional tentang ratifikasi Pasal 11 UUD 1945 dan perubahannya: 1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain.

Contoh: UNCLOS 1982 (Conference on  The Law of The Sea) Yang sederhana:

(cukup dengan Keputusan Presiden)  Tidak ada ratifikasi karena berhubungan dengan DPR (bisa terjadi pertengkaran)