26
RENCANA KERJA SYARAT-SYARAT
ADMINISTRASI DAN TEKNIS
PENGADAAN KONSULTAN PERENCANAAN
PENGADAAN PEKERJAAN INTERIOR & FURNITURE
GEDUNG KANTOR PT. ASKRINDO
KANTOR CABANG BANDUNG JAWA BARAT
2017
TIM PERBAIKAN PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR
PT. ASKRINDO KANTOR CABANG BANDUNG JAWA BARAT
SYARAT SYARAT UMUM
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
Dokumen-dokumen berikut bersifat saling melengkapi dan mengikat :
Pedoman Pengadaan Jasa Konsultan PT. Askrindo
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Administrasi & Teknis, RKS, dan dokumen-dokumen lain termasuk lampiran-lampirannya
Perjanjian kerjasama Pengadaan Konsultan Perencana Pekerjaan Interior & Furniture Gedung Kantor PT. Askrindo Kantor Cabang Bandung, Addendum perjanjian pelaksanaan pekerjaan ( jika ada ).
Peserta harus mempelajari seluruh Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) secara seksama untuk memahami maksud dan isi dokumen tersebut secara keseluruhan.
PEMBERI TUGAS
Pemberi tugas adalah PT. Askrindo ( Persero ).
NAMA PEKERJAAN
Nama Pekerjaan adalah Pengadaan Konsultan Perencana Pekerjaan Interior & Furniture Gedung Kantor PT. Askrindo KANTOR CABANG BANDUNGJAWA BARAT.
PESERTA
Peserta adalah Penyedia JASA kONSULTAN yang diundang/mendaftar/ dan memenuhi persyaratan dan lolos hasil kualifikasi dan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Satu orang pendaftar hanya boleh mendaftarkan diri untuk dan atas nama 1 (satu) badan usaha. Apabila terbukti mendaftarkan diri untuk dan atas nama lebih dari satu badan usaha, maka yang diterima hanya 1 (satu) badan usaha.
Peserta harus mengisi dengan jelas dan benar semua formulir yang telah disediakan dan melengkapi seluruh data/keterangan yang diminta di dalam RKS ini.
Kelalaian melengkapi seluruh data yang diperlukan dalam RKS berakibat ditolaknya permohonan mengikuti tender.
Hal-hal yang dapat menyebabkan ditolaknya permohonan mengikuti pengadaan Konsultan Perencana Gedung Kantor PT. AskrindoKantor Cabang BandungJawa Barat,adalah :
Pendaftaran, pengambilan dan/atau pemasukan dan pembukaan dokumen pengadaan diluar batas waktu yang ditetapkan.
Tidak dapat memperlihatkan surat kuasa asli dari pemimpin perusahaan yang berwenang
Tidak dapat memperlihatkan lampiran kelengkapan administrasi perusahaan sebagaimana format terlampir.
Atau disebutkan syarat-syarat lainnya
Formulir yang disediakan wajib diisi dan diketik dengan rapi dan ditandatangani oleh pemimpin perusahaan atau kuasanya (yang dikuasakan namanya tercantum dalam akte perusahaan) dengan melampirkan surat kuasa asli.
Pendaftaran dilakukan oleh direktur/kuasanya dengan memperlihatkan tanda pengenal (KTP/SIM).
Dokumen yang telah disiapkan sesuai ketentuan RKS ini harus disusun sesuai dengan urutan yang ditentukan, dijilid dengan rapi serta diberi halaman pembatas antara tiap jenis dokumen dan diserahkan kepada PT. Askrindo Kantor Cabang Bandung yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Jasa Proyek Renovasi PT. AskrindoKantor Cabang BandungJawa Barat.
LINGKUP PEKERJAAN
Melaksanakan pekerjaan Design Interior & Furniture Gedung Kantor PT. AskrindoKantor Cabang BandungJawa barat, meliputi pekerjaan : Interior, Furniture Customade, Pengadaan Kursi,Sofa dan Backdrop beserta Logo ASKRINDO. Pihak Konsultan wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalamSurat Perintah Kerja ( SPK ) dan syarat - syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.
JADWAL PENJELASAN PEKERJAAN DAN PEMASUKAN DOKUMEN
Penjelasan pekerjaan
Penjelasan pekerjaan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal :
Jam :
Tempat :
Waktu penyampaian penawaran
Waktu penyampaian penawaran :
Hari / Tanggal :
Jam :
Tempat :
Pembukaan penawaran
Pembukaan penawaran :
Hari / Tanggal :
Jam :
Tempat :
BIAYA PENAWARAN
Semua biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa menjadi beban penyedia jasa dan tidak mendapat penggantian dari pengguna jasa.
PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSULTAN
Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen pada waktu dan tempat sesuai ketentuan.
Dalam acara penjelasan pengadaan jasa Konsultan, dijelaskan mengenai :
Lingkup pekerjaan, persyaratan dan kualifikasi pihak penyedia jasa Konsultan.
Dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam penawaran
Tata cara dan ketentuan-ketentuan mengenai proses pengadaan, antara lain metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi, hal-hal yang menggugurkan penawaran.
Jenis kontrak yang akan digunakan
Daftar kuantitas dan harga
Spesifikasi teknis
Syarat-syarat perjanjian.
Pemberian penjelasan mengenai dokumen pengadaan yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia/Petugas Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia pengadaan dan minimal 1 (satu) peserta yang mewakili seluruh peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pengadaan.
Dalam acara penjelasan, diumumkan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia.
Peserta penyedia Jasa Konsultan yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawarannya.
PENINJAUAN LAPANGAN
Bila dipandang perlu, panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan.
Peserta Penyedia Jasa Konsultan dianjurkan untuk meninjau lapangan pekerjaan dengan seksama untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menyiapkan penawaran.
ISI DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dokumen tender teridiri dari :
DOKUMEN ADMINISTRASI
Asli 'surat kuasa' di atas kertas dengan Kop Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,- bertanggal, dicap dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan, apabila Pimpinan Perusahaan / Direktur berhalangan hadir dalam pemasukan penawaran / pelelangan ini.
Rekaman / copy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan perubahannya (bila ada perubahan).
Daftar Susunan Pemilik Modal
Daftar Susunan Pengurus Perusahaan
Rekaman / copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku. Asli harus dibawa untuk diperlihatkan.
Rekaman / copy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konsultan dan Design yang diakui oleh Pemerintah.
Rekaman / copy Kartu Tanda Anggota dari asosiasi bidang Konsultan konstruksi sipil& Design Interior yang diakui oleh Pemerintah.
Rekaman / copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Asli harus dibawa untuk diperlihatkan.
Asli Referensi Bank / Surat Keterangan Nasabah Bank yang ditujukan untuk pekerjaan ini
Asli Neraca Perusahaan.
Daftar Pengalaman Pekerjaan sejenis disertai bukti SPK dan Berita Acara Serah Terima.
Bagan Organisasi Perusahaan dan Organisasi di lapangan untuk melaksanakan pekerjaan ini, dilengkapi dengan nama dan Jabatan. Asli dan copy dicap dan ditandatangani Pimpinan / Direktur Perusahaan.
Metode PelaksanaanTata Pelaksanaan Pekerjaan (Construction Schedule), yang memuat antara lain rincian bagian-bagian pekerjaan serta jadwal pelaksanaannya dengan menggunakan barchart
Daftar Peralatan yang diperlukan.
DOKUMEN TEKNIS
Surat Penawaran Biaya dibuat diatas kertas Kop Perusahaan bermeterai Rp.6.000,00, bertanggal, dicap dan ditandatangani oleh Pimpinan / Direktur Perusahaan
Rekapitulasi Anggaran Biaya Asli dibuat di atas kertas Kop Perusahaan yang dicap dan ditandatangani Pimpinan / Direktur Perusahaan
Daftar Perincian Perhitungan Biaya (lampiran B) di atas kertas HVS biasa, dicap dan diparaf pada setiap sudut kanan bawah lembar oleh Pimpinan / Direktur Perusahaan.
Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dari Penawaran Biaya / Harga adalah
Harga penawaran harus jelas dan yang tertera dalam angka harus sama dengan yang tertera dalam huruf. Apabila huruf atau angka tidak sama dan atau salahsatunya tidak ada maka penawaran dinyatakan gugur.
Masa berlaku Surat Penawaran adalah 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan Surat Penawaran.
Penawaran yang diminta adalah berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
Biaya yang diajukan oleh Pihak Konsultan sudah termasuk keuntungan serta pajak-pajak yang berlaku.
Ketidaklengkapan syarat-syarat administrasi di atas dapat mengugurkan penawaran dan Panitia / Owner / Askrindo tidak akan membuka dokumen penawaran biaya.
Apabila salah satu persyaratan yang disyaratkan dalam dokumen biaya tidak lengkap peserta dinyatakan gugur.
ADDENDUM DOKUMEN PENAWARAN
Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, pengguna jasa dapat mengubah ketentuan dokumen pengadaan dengan menerbitkan addendum.
Setiap addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen tender dan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu bersamaan kepada pihak penyedia jasa
Apabila addendum diterbitkan oleh pengguna jasa kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dari batas akhir pemasukan penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada pihak penyedia jasa dalam menyiapkan penawaran, pengguna jasa wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran sesuai Pasal 1.25.
BAHASA PENAWARAN
Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
HARGA PENAWARAN
Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan
Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis "TIDAK JELAS" dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.
Penyedia Jasa harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran.
Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran
Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah tetap.
MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.
Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
MASA BERLAKUNYA PENAWARAN
Masa berlakunya penawaran adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender
Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta penyedia jasa secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu
Peserta penyedia jasa dapat :
Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran.
Menolak permintaan tersebut secara tertulis.
BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN
Peserta penyedia jasa harus menyampaikan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai 1.14. dan diberi tanda "ASLI" dan 1 (satu) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda "COPY". Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan copy, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.
Dokumen penawaran asli dan rekaman harus :
Ditandatangani oleh pemimpin/direktur, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut hukum, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
serta bermaterai, dan bertanggal.
PENYAMPAIAN PENAWARAN
Penyampaian dokumen penawaran dipilih metoda satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri atas persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Panitia Pengadaan/Petugas Pengadaan.
Cara penyampaian dokumen penawaran dengan sistem satu sampul adalah sebagai berikut:
Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam satu sampul, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen sebagaimana diminta dalam dokumen pengadaan.
Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga yang ditanda tangani oleh calon penyedia barang / Jasa.
Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf.
Jumlah harga penawaran harus ditulis dengan angka dan huruf yang sama bunyinya, jika angka dan huruf berbeda maka penawaran dalam huruf dinyatakan berlaku. Jika huruf ada dan angka tidak ada maka penawaran dalam huruf dinyatakan berlaku. Jika angka ada dan huruf tidak ada maka penawaran dinyatakan gugur
Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu dilarang dikirim kepada anggota Panitia Pengadaan atau perseorangan.
Dokumen diantar secara langsung, maka dokumen penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan kedalam tempat / kotak yang telah disediakan oleh Panitia Pengadaan.
Dokumen penawaran yang diterima panitia setelah batas waktu pemasukan penawaran tidak diikutsertakan.
Penawaran disampaikan kepada: "TIM PERBAIKAN PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR PT. ASKRINDO ( PERSERO ) KANTOR CABANG BANDUNG JAWA BARAT.
BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN
Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat tanggal :...............................pukul..........WIB, di Sekretariat Panitia Jasa Pengadaan Proyek Renovasi Gedung Kantor PT. AkrindoKantor Cabang Bandung Jawa Barat.
Panitia Pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum dokumen Penawaran.
PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
Sistem Pembukaan Sampul
Untuk Sistem Satu Sampul, Panitia Pengadaan /Petugas Pengadaan membuka sampul dokumen penawaran di hadapan pihak penyedia jasa.
Panitia Pengadaan/Petugas Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan pihak penyedia jasa mengenai kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
Apabila salah satu dari kelengkapan tersebut tidak terdapat dalam sampul penawaran, maka penawaran yang bersangkutan dinyatakan tidak lengkap.
Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen tersebut, panitia pengadaan menyatakan penawaran rekanan mana yang lengkap dan mana tidak lengkap serta mencantumkan dalam berita acara.
Kelainan dan kekurangan yang dijumpai dalam data administrasi dinyatakanpula dalam berita acara.
Para peserta penyedia jasa diberi kesempatan melihat dokumen penawaran yang disampaikan kepada panitia.
Penawaran dinyatakan gugur pada saat penawaran, apabila penawaran dinyatakan tidak lengkap.
Setelah pembacaan dan penetapan lengkap tidaknya dokumen penawaran tersebut, panitia segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang memuat hal-hal tersebut di atas dan keterangan lainnya.
Setelah dibaca dengan jelas, berita acara ditanda-tangani oleh panitia dan saksi.
Pengadaan ditetapkan gagal/tidak sah :
Apabila penyedia jasa yang mendaftarkan diri hanya 1 (satu) peserta, maka pengadaan dinyatakan gagal dan Panitia/Petugas Pengadaan melanjutkan proses pengadaan dengan metoda penunjukan langsung kepada peserta yang mendaftar tersebut; Pengadaan jasa Umum dengan pasca kualifikasi/kualifikasi bersamaan dengan evaluasi penawaran (SOP Pengadaan Barang dan Jasa ):
Peserta yang berminat dan memenuhi persyaratan mendaftarkan diri dan mengambil dokumen pengadaan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan isi pengumuman pengadaan.
Bila ternyata jumlah peserta yang mendaftar hanya 1 (satu) peserta, maka pengadaan dinyatakan gagal dan Panitia Pengadaan/Petugas Pengadaan melanjutkan proses pengadaan dengan metoda pemilihan langsung yang diikuti oleh peserta yang mendaftar tersebut
Surat penawaran dinyatakan gugur apabila:
Penawaran dinyatakan tidak lengkap berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dokumen penawaran dikirim melalui anggota panitia atau pejabat dari instansi yang bersangkutan.
Dokumen penawaran disampaikan melebihi batas waktu yang ditetapkan
EVALUASI PENAWARAN
Evaluasi Administrasi (Sudah dilakukan terlebih dahulu )/Sebelum Tender.
Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan;
adanya penawaran dari penyedia jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
Susunan pemilikan modal menunjukan bahwa beberapa peserta lelang tidak berada dalam satu kendali pemilik modal (kecuali BUMN/BUMD) sehingga panitia dapat meyakini bahwa dalam pelelangan tidak akan terjadi pengaturan bersama di antara peserta yang dapat merugikan Bank.
Akte pendirian perusahaan serta perubahannya dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU PT No. 40 tahun 2007).
Surat izin usaha yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
NPWP benar, jelas dan sesuai dengan nama penyedia barang/jasa yang bersangkutan.
Surat penawaran :
Ditandatangani oleh pemimpin/direktur, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut hukum, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;
Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
Bermaterai, dan bertanggal.
Untuk kontrak harga satuan, daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan diisi dengan lengkap. Sedangkan untuk kontrak lumpsum, daftar kuantitas dan harga hanya sebagai pelengkap bila diperlukan. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;
Sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir dan memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25/ Pasal 21/ PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir atau PPh Pasal 23 terakhir, serta dapat dilengkapi dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF) asli yang dikeluarkan oleh kantor pajak setempat, sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan;
Memenuhi syarat administrasi lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi.
Evaluasi Penawaran – Teknis
Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Panitia pengadaan tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tatacara penilaian yang telah ditetapkan.
Untuk pengadaan jasa konsultan, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:
Metode pelaksanaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
Jadwal waktu pelaksanaan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan.
Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.
Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen pengadaan.
Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia pengadaan melakukan klarifikasi dengan pihak penawar.
Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi harga sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur, dan tidak akan dilakukan evaluasi harga.
Metoda Evaluasi Teknis
Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi.
Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah)
Unsur pokok yang dinilai yaitu :
Penilaian Kemampuan teknis :
Metode pelaksanaan pekerjaan
Penguasaan lapangan
Penguasaan teknis pelaksanaan
Penguasaan rangkaian kegiatan
Kelengkapan item yang diuraikan
Jadwal kegiatan
Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen pemilihan barang/jasa..
KERAHASIAAN PROSES
Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh tim pengadaan secara independen.
Setiap usaha peserta pengadaan untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
PEMERIKSAAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT
Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, tim pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran :
Berasal dari peserta pengadaan yang diundang;
Telah dibubuhi meterai, tanggal, tandatangani oleh yang berhak dan dicap;
Memenuhi ketentuan dokumen pengadaan
Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai ketentuan dokumen pengadaan, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting / pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :
Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja / Performance pekerjaan;
Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pengadaan;
Persyarataan tambahan diluar ketentuan tender yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta penyedia jasa yang memenuhi syarat.
Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, akan ditolak oleh tim pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat.
KOREKSI KEWAJARAN HARGA.
Kewajaran Harga Penawaran
Sebagai acuan untuk meneliti kewajaran harga penawaran, Tim Pengadaan/Petugas Pengadaan menggunakan HPS.
Dalam kontrak lumpsum, Panitia/Petugas Pengadaan meneliti kewajaran harga dengan cara membandingkan total harga penawaran terhadap HPS yang bersangkutan, sedangkan dalam kontrak harga satuan, panitia meneliti kewajaran harga penawaran dengan cara membandingkan harga satuan terkoreksi dengan HPS.
Klarifikasi kepada penawar.
Panitia melakukan penelitian terhadap kewajaran setiap harga satuan pekerjaan utama yang ditawarkan :
Bila terdapat harga satuan pekerjaan utama timpang yang nilainya lebih besar dari 120% (seratus dua puluh persen) terhadap HPS, panitia melakukan klarifikasi kepada rekanan yang bersangkutan. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat penambahan volume untuk mata pembayaran tersebut, maka dilakukan negosiasi harga satuan terhadap volume tambahan tersebut
mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan, dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya
klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah. Apabila dari hasil klarifikasi terbukti dinilai harganya terlampau rendah, dan peserta pengadaan tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pengadaan.
Untuk kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan yang harga satuannya ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
PENETAPAN CALON PEMENANG
1.25.1 Penilaian pemenang dilakukan oleh Panitia berdasarkan system harga terendah dengan tahapan sebagai berikut :
Evaluasi Harga Penawaran
Evaluasi Kewajaran Harga Penawaran
1.25.2Penawaran harga yang memenuhi syarat dan merupakan harga terendahakan diusulkan sebagai calon pemenang.melalui usulan kepada Direksi PT. ASKRINDO.
1.25.3 Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pembukaan Dokumen Penawaran, Panitia memutuskan calon pemenang dan mengusulkannya kepada Direksi PT. ASKRINDO.
1.25.4 Dilakukan Negosiasi terhadap Penawaran Harga Terendah
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi tanggapan atas klarifikasi harus secara tertulis.
Sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, Tim Pengadaan/Petugas Pengadaan menetapkan hal-hal yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi;
Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta pemilihan langsung yang menawarkan harga terendah sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh peserta pemilihan langsung lainnya;
Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak harga satuan, maka panitia pengadaan/petugas pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap harga satuan item-item pekerjaan yang nilainya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS;
Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak lumpsum, panitia pengadaan melakukan negosiasi hanya pada harga total saja;
Setelah klarifikasi dan negosiasi, Panitia/Petugas Pengadaan meminta kepada peserta penyedia jasa umum yang akan diusulkan untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah berikutnya;
Berdasarkan berita acara tersebut, Tim pengadaan membuat surat usulan penetapan penyedia barang/jasa kepada Direksi PT. ASKRINDO .
PENETAPAN PEMENANG TENDER
Pemenang tender diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia/Petugas Pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari Direksi PT. ASKRINDO.
DATA PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTAN
Keterangan :
Data tender ditetapkan oleh pengguna jasa yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan, meliputi : penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran dan penunjukan penyedia jasa.
Panitia pengadaan dapat menambahkan ketentuan lain.
Bila terjadi perbedaan antara instruksi kepada peserta tender dengan data tendermaka ketentuan dalam data tender yang berlaku.
Data tender tidak menjadi bagian dari kontrak.
LINGKUP PEKERJAAN
Nama Pengguna jasa : PT. ASKRINDO
Nama pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Interior & Design Kantor PT. ASKRINDOKantor Cabang Bandung Jawa Barat.
Jangka waktu penyelesaian : ....... ( ........................................) hari kalender.
SUMBER DANA
Pekerjaan ini dibiayai dengan dana anggaran tahun 2016/2017PT. ASKRINDO
PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Penjelasan dokumen pengadaan akan dilaksanakan pada :
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
MASA BERLAKU PENAWARAN
Masa laku penawaran selama (..................) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
PENGIRIMAN/ PENYERAHAN PENAWARAN
Alamat Panitia Jasa Pengadaan Proyek Renovasi Gedung Kantor PT. ASKRINDOKantor Cabang BandungJawa Barat.
PENJELASAN PEKERJAAN
Penjelasan pekerjaan dilaksanakan pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN
Waktu penyampaian penawaran :
Hari :
Tanggal :
Jam :
PEMBUKAAN PENAWARAN
Pembukaan penawaran :
Hari :
Tanggal :
Jam :
BENTUK SURAT PENAWARAN, SURAT KUASA DAN PENAWARAN BIAYA
BENTUK SURAT PENAWARAN
KOP PERUSAHAAN
Nomor :…………………2017
Lampiran :
Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Renovasi Gedung Kantor PT. ASKRINDO Kantor Cabang Bandung Jawa Barat.
Perihal : Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Interior &
Furniture Gedung Kantor PT. ASKRINDO.
Kantor Cabang Bandung Kantor PT.ASKRINDO."
Dalam penawaran ini sudah termasuk pengadaan Gambar Design, gambar kerja, peralatan, biaya umum konsultan, dan semua jenis pajak yang dikenakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaiman tertuang pada syarat – syarat khusus kontrak, terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah kerja.
Penawaran ini berlaku selama ...... (..............................) hari kalender sejak pembukaan penawaran. Kami akan tunduk pada ketentuan – ketentuan
Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami lampirkan :
Sampul pertama :
Penawaran Harga
Sekurang-kurangnya terdiri dari :
Surat Penawaran
Penawaran biaya yang diajukan harus sudah memperhitungkan keuntungan dan pajak
Penawar
Meterai, Tanggal, tanda tangan dan cap perusahaan
Meterai, Tanggal,
tanda tangan dan cap perusahaan
……………………...
Jabatan
BENTUK SURAT KUASA
KOP PERUSAHAAN
SURAT KUASA
Nomor :…………………….
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : ……………………………..........
Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT ...........................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris ………………….di …………………No…………………………. tanggal ……………………. Beserta perubahannya yang berkedudukan di ………………………………….(alamat perusahaan).
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.
Memberi kuasa kepada :
Nama : ……………………………………
Jabatan : ……………………………………
Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris ………………..di……………….. No …………………tanggal……………………beserta perubahannya yang berkedudukan di ……………………. (alamat perusahaan).
Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan ………………………………………………beserta lampirannya.
Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.
……………,……….. 2017…..
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa
Meterai,
Rp. 6000,- BertannggalTandatangan, cap perusahaan
Meterai,
Rp. 6000,-
Bertannggal
Tandatangan, cap perusahaan
…………………. …………………….
(nama dan jabatan) (nama dan jabatan)
BENTUK PENAWARAN BIAYA
KOP PERUSAHAAN
KOP PERUSAHAAN
Nomor :…………………. ………..,…………..,2014....
Lampiran :………………….
Kepada
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Renovasi Gedung Kantor PT. ASKRINDO ( PERSERO ).
Kantor Cabang Bandung Jawa Barat.
Perihal : Penawaran biaya jasa pengadaan konsultan perencana interior dan design gedung………………….
Menunjuk surat penawaran kami nomor…………tanggal…………..perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar Rp………………..(…………………..) sudah termasuk keuntungan dan PPN 10% dengan rincian terlampir.
Demikian kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab.
Nama Perusahaan
Meterai,
Rp. 6000,- BertannggalTandatangan, cap perusahaan
Meterai,
Rp. 6000,-
Bertannggal
Tandatangan, cap perusahaan
(………………………………)
Nama dan Jabatan
SYARAT-SYARAT KONTRAK
LATAR BELAKANG
Dalam rangka menunjang kelancaran operasional PT. ASKRINDO ( PERSERO ), dipandang perlu untuk melaksanakan Pengadaan jasa secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/nondiskriminatif, dan akuntabel.
Pelaksanaan Pengadaan jasa KONSULTAN tersebut perlu diatur dengan peraturan/pedoman tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mengingat anggarannya terpisah serta berdiri sendiri sehingga bukan merupakan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
PT. ASKRINDOdalam mengembangkan usahanya berorientasi kepada pasar. Untuk mendukung pengembangan usaha diperlukan penunjang yang memadai berupa : sarana dan infrastruktur, baik berupa barang maupun jasa.
Pelaksanaan pengadaan sarana dan infrastruktur perlu mempertimbangkan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, harga yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memenuhi unsur tepat waktu dan tepat biaya secara efisien dan efektif. Pedoman ini diharapkan mampu mewujudkan kesatuan penafsiran dan pemahaman terhadap tata cara pengadaan barang / jasa, sehingga menciptakan langkah yang seragam dengan tetap memperhatikan perinsip kehati-hatian.
PENGERTIAN ISTILAH
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
Pengguna Jasa adalah PT. ASKRINDO.
Direksi adalah Direksi ASKRINDO.
Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi, yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pengadaan barang / jasa.
Panitia / Tim Pengadaan adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang, untuk melaksanakan proses pengadaan barang / jasa.
Petugas Pengadaan adalah seorang Pegawai dari PT. ASKRINDO yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa
Panitia Pelaksana Perjanjian adalah beberapa Pegawai PT. ASKRINDO yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk meneliti, menilai, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa .
Petugas Pelaksana Perjanjian adalah seorang pegawai PT. ASKRINDO yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk meneliti, menilai, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa
Unit Kerja adalah SKAI, Divisi, Kelompok, Bagian, Cabang Utama, Cabang Khusus, Cabang dan Cabang Pembantu yang ada pada organisasi PT. ASKRINDO ( PERSERO ).
Jasa Konsultan adalah layanan penanganan pekerjaan Perencanaan dan Design atau wujud Non fisik lainnya yang perencanaan teknis, spesifikasi, proses serta pelaksanaannya ditetapkan dan diawasi oleh Pejabat yang Berwenang.
Jasa Konsultan adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang untuk mencapai sasaran tertentu, yang hasilnya antara lain adalah berbentuk piranti lunak (misalnya : software, research, blueprint, design, dll) yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
Jasa Lainnya adalah Jasa selain jasa pemborongan dan jasa konsultan.
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang / jasa yang dilakukan oleh pihak PT. ASKRINDO sesuai dengan kebutuhan.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / jasa.
Pengguna Barang/Jasa adalah unit kerja yang ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan untuk dan atas nama Bank.
Dokumen Pengadaan atau disebut juga Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa, serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang / jasa, sesuai dengan syarat-syarat ditentukan yang dibuat dan di hitung secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, yang digunakan untuk menilai kewajaran harga penawaran rekanan, dan untuk menghitung jaminan penawaran jika diperlukan. HPS lazim disebut Owner Estimate (OE).
Surat Perintah Kerja (SPK) adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang kepada Penyedia barang / jasa untuk memulai pekerjaan.
Kontrak adalah perjanjian/kesepakatan tertulis antara Pejabat Berwenang dengan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk, yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.
JENIS KONTRAK
Jenis Kontrak yang berlaku adalah Lumpsum, yaitu perjanjian pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dantetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa sepanjang gambar dan atau spesifikasi tidak berubah
BAGIAN DARI DOKUMEN PERJANJIAN
Termasuk bagian dari dokumen perjanjian pengadaan jasa pemborongan/barang/jasa lainnya, terdiri dari :
Surat Perintah Kerja ;
Amandemen dan berita acara-berita acara dalam proses pengadaan
Surat penawaran
Spesifikasi dan/atau gambar-gambar
Daftar kuantitas dan harga
Dokumen Hasil Prakualifikasi
Dokumen lainnya yang dianggap penting
PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI
Penyedia jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat izin tertulis dari pengguna jasa.
HAK PATEN, HAK CIPTA DAN MEREK
Apabila penyedia jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab penyedia jasa sepenuhnya dan pengguna jasa dibebaskan dari segala tuntutan atau klain dari pihak ketioga atas pelanggaraan hak paten, hak cipta dan merek.
PENANDATANGANAN KONTRAK
Setelah SPK diterbitkan, Pejabat yang Berwenang menyiapkan dan menandatangani perjanjian pelaksanaan pekerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPK.
Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk menolak/ mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani perjanjian, maka Pejabat yang Berwenang membatalkan SPK, dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. ASKRINDO
Pejabat yang Berwenang dan penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsep perjanjian meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen perjanjian;
Banyaknya rangkap perjanjian dibuat sesuai kebutuhan
KESELAMATAN KERJA
Penyedia jasa bertanggungjawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
PEMBAYARAN
PRESTASI PEKERJAAN (PROGRES)
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna jasa, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan
Sistem pembayaran prestasi pekerjaan 100 % dibayar 100 % , sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak;
Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alas an untuk menunda pembayaran. Pengguna jasa dapat meminta penyedia jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
Pada saat pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan dibuktikan oleh Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan maka pembayaran adalah 100%.
WEWENANG DAN KEPUTUSAN PENGGUNA JASA
Pengguna jasa memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.
KONSULTAN PENGAWAS DAN PANITIA PELAKSANA PERJANJIAN
Konsultan Pengawas ditunjuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili pengguna jasa
Panitia Pelaksana Perjanjian dibentuk untuk membantu pengguna jasa dalam mengarahkan pekerjaan.
Pelaksanaan Perjanjian
Panitia/Petugas Pelaksana Perjanjian
Dalam rangka pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa, Pejabat yang berwenang dapat membentuk/menunjuk panitia/petugas pelaksana perjanjian.
Tugas panitia/petugas pelaksana perjanjian adalah :
mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan perjanjian
melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik sebagian atau seluruh pekerjaan, termasuk melakukan penilaian dan pemeriksaan dalam rangka serah terima hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada Pejabat yang Berwenang
Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pejabat yang Berwenang.
Panitia/Petugas Pelaksana perjanjian berasal dari pegawai Bank. Bilamana diperlukan, Panitia Pelaksana Perjanjian juga dapat berasal instansi teknis/lembaga/badan usaha/orang perseorangan lainnya yang memahami substansi/ teknis pekerjaan dari barang/jasa yang diadakan.
Dengan mempertimbangkan sifat, jenis dan/atau nilai barang/jasa yang diadakan, Pejabat yang Berwenang dapat meminta kepada pemimpin Pengguna Barang/Jasa untuk mengikutsertakan satu atau lebih pegawai di lingkungan unit kerjanya sebagai anggota panitia pelaksana perjanjian. Dalam hal demikian, nama-nama pegawai dimaksud harus sudah ditetapkan oleh pemimpin Pengguna Barang/Jasa dan diserahkan kepada Pejabat yang Berwenang sebelum proses pengadaan dimulai.
PENYERAHAN LAPANGAN
Pengguna jasa wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan pekerjaan kepada penyedia jasa sebelum diterbitkannya surat perintah mulai kerja.
Sebelum penyerahan lapangan, pengguna jasa bersama-sama penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh asset milik pengguna jasa yang akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara.
Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak.
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Pejabat yang berwenang harus sudah menerbitkan SPK selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah adanya keputusan pemenang oleh Direksi PT. ASKRINDO.
Dalam SPK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan penyedia jasa dalam pernyataan dimulainya pekerjaan
PERUBAHAN PERJANJIAN
Perubahan perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan penyedia barang / jasa.
Perubahan perjanjian antara lain dalam hal :
Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian.
Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.
Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan.
Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam perjanjian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
Merubah jangka waktu perjanjian.
Perubahan volume /jenis/spesifikasi pekerjaan dilaksanakan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian awal;
Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen perjanjian.
Kesepakatan atas perubahan perjanjian harus dituangkan dalam bentuk amandemen perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian / perjanjian utama
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Hak dan kewajiban pengguna jasa
Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.
Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa.
Melakukan perubahan kontrak.
Menangguhkan pembayaran.
Mengenakan denda keterlambatan.
.
Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan.
Memberikan instruksi sesuai jadual.
Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pengguna jasa.
Hak dan kewajiban penyedia jasa
.
Menerima pembayaran ganti rugi / kompensasi (bila ada).
Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepala pengguna jasa.
Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa.
Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa.
LAPORAN HASIL PEKERJAAN
Buku harian diisi oleh penyedia jasa dan diketahui oleh direksi teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.
Laporan harian dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh direksi teknis, dan disetujui oleh direksi pekerajan.
Laporan harian berisi;
Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan;
Jenis dan kuantitas bahan di lapangan;
Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan;
Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
Catatan lain yang dianggap perlu
Laporan mingguan dibuat oleh penyedia jasa, terdiri dari rangkuman laporan harian berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta catatan yang dianggap perlu.
Laporan bulanan dibuat oleh penyedia jasa, terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu.
Untuk kelengkapan laporan, penyedia jasa dan direksi teknis wajib membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
CACAT MUTU
Konsultan Pengawas wajib memeriksa pekerjaan penyedia jasa dan memberitahu penyedia jasa bila terdapat cacat mutu dalam pekerjaan. Direksi teknis dapat memerintahkan penyedia jasa untuk menguji hasil pekerjaan yang dianggap terdapat cacat mutu.
Apabila Konsultan Pengawas memerintahkan penyedia jasa untuk melaksanakan pengujian dan ternyata pengujian memperlihatkan mutu adanya cacat, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab penyedia jasa. Apabila tidak ditemukan cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan mejadi tanggungjawab pengguna jasa.
Setiap kali pemberitahuan cacat mutu, penyedia jasa harus segera memperbaiki dalam waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan direksi teknis.
Konsultan Pengawas dapat meminta pihak ketiga untuk memperbaiki cacat mutu bila penyedia jasa tidak melaksanakannya dalam waktu masa perbaikan cacat mutu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan direksi teknis dengan biaya dibebankan kepada penyedia jasa.
Cacat mutu harus diperbaiki sebelum penyerahan pertama pekerjaan dan selama masa pemeliharaan. Pemeliharaan pertama pekerjaan dan masa pemeliharaan dapat diperpanjang sampai cacat mutu selesai diperbaiki.
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai pekerjaan yang tercantum dalam SPK.
Pekerjaan dinyatakan selesai apabila jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh direksi pekerjaan.
PENYEDIA JASA LAINNYA
Penyedia jasa diharuskan bekerjasama dan menggunakan lapangan bersama-sama dengan penyedia jasa lainnya, petugas-petugas pemerintah, petugas-petugas utilitas dan pengguna jasa.
WAKIL PENYEDIA JASA
Penyedia jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama penyedia jasa, serta berdomisili di lokasi pekerjaan.
Apabila Konsultan Pengawas menilai bahwa wakil penyedia jasa tersebut. tidak memadai, maka direksi pekerjaan secara tertulis dapat meminta penyedia jasa untuk mengganti dengan personil lain yang kualifikasi, kemampuan dan pengalamannya melebihi wakil penyedia jasa yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil penyedia jasa yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
PENGAWASAN
Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, pengguna jasa diwakili oleh Konsultan Pengawas .
KEADAAN FORCE MAJEURE
Keadaan force majeure yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang mempengaruhi secara langsung sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi;
Yang dapat digolongkan keadaan force majeure adalah :
Peperangan;
Kerusuhan;
Revolusi;
Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
Pemogokan;
Kebakaran;
Perubahan peraturan perundang-undangan.
Gangguan industri lainnya.
Keadaan force majeure ini tidak termasuk hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
Apabila terjadi keadaan force majeure, dalam jangka waktu tertentu penyedia barang/jasa wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pejabat yang Berwenang dengan menyertakan keterangan keadaan force majeure dari instansi yang berwenang.
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan force majeure tidak dapat dikenai sanksi;
Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan force majeure, diserahkan kepada kesepakatan dari para pihak.
RAPAT PELAKSANAAN
Konsultan Pengawas dan penyedia jasa dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini 4.37.1.
Konsultan Pengawas wajib membuat risalah rapat pelaksanaan 4.38.1.
Tanggungjawab masing-masing pihak atas tindakan yang harus diambil ditetapkan oleh direksi pekerjaan secara tertulis.
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak.
Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna jasa wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemampuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan sanksi.
Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan,
Pengguna jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa Sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) hari setelah pengguna jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, pengguna jasa dapat memutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah :
Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan Pasal 15.2.;
Penyedia jasa gagal pada uji coba ketiga dalam melaksanakan SCM sesuai Pasal atau Pasal 33.2.a.6).
Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran sesuai dengan Pasal 58.2.;
Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;
Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada pengguna jasa dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban atau kepentingan pengguna jasa.
Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 37.7.c.
Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai h. di atas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak diberlakukan.
Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai g. penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.
Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa
Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari setelah penyedia jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada pengguna jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia jasa dapat memutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah :
Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 37.7.c.
Pengguna jasa gagal mematuhi keputusan akhir perselisihan.
Prosedur pemutusan kontrak
Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus :
Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan keputusan kontrak;
Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh pengguna jasa;
Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh pengguna jasa.
Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 41.5., pengguna jasa tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 41.6., selain pembayaran tersebut di atas pengguna jasa harus membayar pengeluaran angsung yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.
Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia jasa tidak bertanggungjawab lagi atas pelaksanaan kontrak.
PEMANFAATAN MILIK PENYEDIA JASA
Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara dan fasilitas milik penyedia jasa, dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa bila terjadi pemutusan kontrak oleh pengguna jasa.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Penyelesaian perselisihan dapat melalui :
Diluar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia;
Pengadilan;
Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak
Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.
BAHASA DAN HUKUM
Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PERPAJAKAN
Penyedia jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran.
Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pihak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian.
DENDA DAN GANTI RUGI
Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna jasa, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
Besarnya denda kepada penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 (per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 3%. Apabila nilai denda telah melewati 3% dari harga kontrak PT. ASKRINDO berhak memutus perjanjian secara sepihak.
Besar ganti rugi yang dibayar oleh pengguna jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
SERAH TERIMA PEKERJAAN
Pengguna jasa membentuk panitia penerima pekerjaan yang terdiri dari unsur atasan langsung, proyek dan direksi teknis.
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna jasa untuk penyerahan pertama pekerjaan.
Pengguna jasa memerintahkan panitia menerima pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia jasa wajib menyelesaikan/memperbaiki, kemudian panitia penerima pekerjaan melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan.
GAMBAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
Apabila penyedia jasa terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan, maka pengguna jasa dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus
Apabila penyedia jasa tidak menyerahkan gambar pelaksanaan, maka pengguna jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
B. KETENTUAN KHUSUS
PERSONIL
Penyedia jasa wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti atau menugaskan personil lainnya yang disetujui oleh direksi pekerjaan. Direksi pekerjaan hanya akan menyetujui usulan penggantian personil inti apabila kualifikasi, kemampuan dan pengalamannya sama atau melebihi personil inti yang ada dalam daftar personil inti.
Apabila direksi pekerjaan meminta penyedia jasa untuk memberhentikan personilnya dengan alasan atas permintaan tersebut, maka penyedia jasa harus menjamin bahwa personil tersebut sudah harus meninggalkan lapangan dalam waktu 3 (tiga) hari dan harus diganti selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
PENILAIAN PEKERJAAN
Pengguna jasa harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.
Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap kwalitas pekerjaan.
PERCEPATAN
Apabila pengguna jasa menginginkan agar penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sebelum rencana tanggal penyelesaian pekerjaan, maka direksi pekerjaan akan minta usulan biaya yang diperlukan oleh penyedia jasa untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Bila pengguna jasa dapat menerima usulan biaya tersebut, maka rencana tanggal penyesuaian pekerjaan dipercepat dan disahkan bersama oleh direksi pekerjaan dan penyedia jasa.
Apabila pengguna jasa menerima usulan biaya untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan, maka usulan biaya tersebut ditambahkan dalam harga kontrak dan diperlakukan sebagai perintah perubahan untuk diproses menjadi Amandemen Kontrak.
PENANGGUHAN PEMBAYARAN
Apabila penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah pengguna jasa memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertuis.
Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan penyedia jasa untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.
PENGAMBIL ALIHAN
Pengguna jasa akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Berita Acara serah terima akhir pekerjaan.
PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN
Penyedia jasa wajib memberikan pedoman kepada pengguna jasa tentang pengoperasian dan pemeliharaan.
Apabila penyedia jasa tidak melakukan maka pengguna jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
PENUNDAAN ATAS PERINTAH PENGGUNA JASA
Pengguna jasa dapat memerintahkan penyedia jasa untuk menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau memperlambat kemajuan suatu kegiatan pekerjaan.
Jika perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta pembahasannya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dan perintah perubahan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi.
INSTRUKSI
Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.
Jakarta, ………………………………… 2017
Mengetahui, Dibuat Oleh,
PT. ASKRINDO (PERSERO) PROJECT MANAGEMENT OFFICER
……………………………… …………………………. …………………………
