Rangkuman Materi Ujian Sekolah Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat SMA/MA

RANGKUMAN MATERI UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2012-2013 SMA KOLESE GONZAGA: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Antonius Kevin Arlen BAB I HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA I.1. HAKIKAT BANGSA DAN UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA  Manusia menurut Aristoteles 1. Makhluk individu (jiwa dan raga): mampu bertanggung jawab dan mengatasi masalah sendiri karena dibekali akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan. 2. Makhluk sosial (zoon politicon): berinteraksi dengan orang lain.  Makna bangsa: kumpulan orang yang memiliki kesamaan keturunan, bahasa, adat, dan sejarah.  Unsur-unsur bangsa 1. Cita-cita bersama sehingga mengikat. 2. Sejarah bersama sehingga tercipta rasa senasib. 3. Adat, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama. 4. Tinggal di kesatuan wilayah. 5. Terorganisir dalam pemerintah berdaulat, sehingga menjadi masyarakat hukum.  Hakikat bangsa Sekelompok manusia mempunyai kesatuan tekad untuk hidup bersama membangun masa depan dengan mendirikan negara dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingan bersama secara adil.  Unsur konstitutif negara 1. Rakyat a. Berdasarkan hubungan daerah: i. Penduduk: menetap dalam jangka waktu yang lama. ii. Bukan penduduk: berada untuk sementara waktu. b. Berdasarkan hubungan pemerintah: Warga Negara dan Bukan Warga Negara. 2. Wilayah a. Daratan: batas alamiah, buatan, geografis. b. Lautan: No Batas Lautan Pengertian 1 Laut Teritorial 12 mil dari garis dasar 2 Zona Bersebelahan 24 mil dari garis dasar 3 Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil dari garis dasar 4 Landas Kontinen Sedalam 200 m dari Laut Teritorial 5 Landas Benua >200 mil laut c. Udara d. Ekstrateritorial: daerah perwakilan diplomatik, kapal berbendera negara. 3. Pemerintah Berdaulat a. Kedaulatan ke dalam: kewenangan tertinggi mengatur organisasi negara. b. Kedaulatan ke luar: tidak tunduk pada kekuasaan lain.  Unsur deklaratif negara 1. Pengakuan Negara Lain a. De facto: sesuai fakta. b. De jure: sesuai hukum.

Rangkuman Materi Ujian Sekolah PKn T.P. 2012-2013 – Antonius Kevin Arlen

1

I.2. HAKIKAT NEGARA DAN BENTUK-BENTUK KENEGARAAN  Sifat hakikat negara 1. Memaksa: berkekuatan fisik secara legal. 2. Memonopoli: menetapkan tujuan bersama. 3. Mencakup semua: peraturan perundangan berlaku bagi seluruh rakyat.  Bentuk negara 1. Kesatuan: pemerintah pusat berdaulat penuh atas pemerintahan di bawahnya. 2. Serikat: kekuasaan terbagi menjadi kekuasaan federal dan negara bagian. 3. Konfederasi: Kerja sama pemerintahan antara beberapa negara di mana pemerintah bersama tunduk pada kedaulatan masing-masing negara anggota (contoh: ASEAN). I.3. PENGERTIAN, FUNGSI, DAN TUJUAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  Fungsi Negara Fungsi negara adalah mengatur kehidupan untuk mencapai tujuan negara, mencakup: 1. Stabilisator: menjaga ketertiban (law and order). 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Mengusahakan pertahanan dari luar. 4. Menegakkan keadilan.  Fungsi negara menurut Montesquieu 1. Legislatif: membuat UU. 2. Eksekutif: melaksanakan UU. 3. Yudikatif: mengawasi UU.  Tujuan Negara Menciptakan kesejahteraan, ketertiban, dan ketenteraman semua rakyat.  Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alinea IV) 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. I.4. SEMANGAT KEBANGSAAN, NASIONALISME, DAN PATRIOTISME  Nasionalisme (cinta Tanah Air): paham yang menciptakan kedaulatan negara dengan mewujudkan satu identitas bersama.  Patriotisme (rela berkorban): menunjukan sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.


2

BAB II SIKAP POSITIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM, PERADILAN, DAN ANTIKORUPSI II.1. PENGERTIAN HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL  Unsur-unsur hukum 1. Mengatur tingkah laku manusia. 2. Diadakan badan resmi yang berwenang. 3. Bersifat memaksa. 4. Ada sanksi tegas.  Tujuan hukum Mengatur kehidupan, mencapai keadilan, menjaga kepentingan masing-masing manusia.  Sumber hukum 1. Undang-Undang 2. Kebiasaan 3. Yurisprudensi: putusan hakim terdahulu mengenai perkara yang tidak diatur oleh UU. 4. Traktat: perjanjian antarnegara. 5. Doktrin: pendapat ahli hukum.  Tata Urutan Peraturan Perundangan Indonesia (Tap MPR no. III/MPR/2003) 1. UUD 1945 2. Tap MPR 3. UU 4. Perpu 5. PP (Peraturan Pemerintah) 6. Keppres 7. Perda I dan II. II.2. PERANAN LEMBAGA-LEMBAGA KEADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG  Pengadilan Negeri Memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana semua golongan penduduk yang mencari keadilan pada umumnya. PN berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.  Pengadilan Agama Memeriksa dan memutuskan perkara antara orang Islam, berkaitan dengan nikah, rujuk, talak/cerai, nafkah, waris, dan sebagainya.  Pengadilan Militer Memeriksa dan memutuskan perkara pidana TNI dan Polri, atau seseorang/golongan yang disamakan dengan TNI/Polri menurut UU.  Pengadilan Tata Usaha Negara Memeriksa dan memutuskan perkara sengketa tata usaha negara. III.3. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA  Pencegahan (Preventif)  Penindakan (Kuratif), contoh: KPK.  Edukatif, contoh: Indonesia Corruption Watch.


3

BAB III POLA DAN PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMAJUAN DAN PENEGAKKAN HAM III.1. UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA  Hak Asasi Manusia Adalah hak dasar setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada dirinya sejak lahir. Jenis-jenisnya adalah: 1. Hak asasi pribadi 2. Hak asasi ekonomi (property) 3. Hak asasi politik 4. Hak asasi mendapatkan perlakuan sama di depan hukum dan pemerintahan 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan 6. Hak asasi mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural).  Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 oleh PBB Menyerukan kepada semua negara untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia dalam konstitusi masing-masing. III.2. PERAN MASYARAKAT DALAM PEMAJUAN HAM DI INDONESIA  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).  Tap MPR no. XVII/MPR/1998 tentang HAM.  Amandemen UUD 1945 terutama penambahan dalam bidang HAM.  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).  UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. III.3. INSTRUMEN HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL TENTANG HAM  Lembaga International Criminal Court berupaya mengadili kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnik (genosida).  Pelanggaran HAM internasional dilakukan oleh Komisi HAM PBB yang berkedudukan di Den Haag. Setiap negara yang melanggar HAM akan memperoleh sanksi dari Mahkamah Internasional.  Proses peradilan HAM internasional didahului oleh laporan yang dimuat dalam Year Book on Human Rights dan diproses oleh Komisi HAM PBB.


4

BAB IV HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI IV.1. HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI  Dasar Negara Adalah filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Menjadi sumber hukum dan “staatsfundamentalnorm” atau norma dasar.  Konstitusi Adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan, yaitu kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara.  Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi Dasar negara adalah dasar dari konstitusi. Pancasila yang adalah ideologi/filsafat negara tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional. IV.2. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA  Jenis Konstitusi 1. Tertulis 2. Tidak tertulis (konvensi), contoh: pidato kenegaraan presiden menjelang 17 Agustus.  Sifat Konstitusi 1. Luwes: cara mengubahnya mudah mengikuti perkembangan zaman. 2. Kaku: cara mengubahnya sulit dari hukum dasarnya.  Fungsi Pokok Konstitusi Membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang.  Cara Mengubah Konstitusi 1. Oleh badan legislatif 2. Referendum: pemungutan suara rakyat. 3. Oleh badan khusus IV.3. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 TERHADAP INDONESIA  Hukum Dasar Berisi aturan mendasar yang mengatur kehidupan bernegara dan kekuasaan lembaga negara.  Hukum Tertinggi Konstitusi secara hierarkis diberi kedudukan tertinggi dalam sistem peraturan perundangan RI.


5

BAB V

HAK WARGA NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI REPUBLIK INDONESIA V.1. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN  Sistem penentuan status kewarganegaraan 1. Stelsel aktif: individu melakukan tindakan hukum secara aktif.  Hak opsi: hak memilih suatu kewarganegaraan. 2. Stelsel pasif: individu dengan sendirinya menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan.  Hak repudiasi: hak menolak suatu kewarganegaraan.  Asas kewarganegaraan berdasarkan UU no. 12 tahun 2006 1. Ius Sanguinis: berdasarkan keturunan. 2. Ius Soli: berdasarkan tempat kelahiran. 3. Kewarganegaraan Tunggal: menentukan satu kewarganegaraan. 4. Kewarganegaraan Ganda Terbatas: menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan, sehingga tidak ada lagi bipatride dan apatride.  Masalah pewarganegaraan 1. Apatride (Tanpa Kewarganegaraan) Contoh: Seorang keturunan bangsa A (Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis). Maka orang itu bukan warga negara A maupun warga negara B. 2. Bipatride (Kewarganegaraan Rangkap) Contoh: Seorang keturunan bangsa X (Ius Sanguinis) lahir di negara Y (Ius Soli). Sehingga karena ia keturunan negara X, maka dianggap warga negara X, negara Y juga menganggapnya sebagai warga negara karena ia lahir di negara Y.  Pewarganegaraan di Indonesia Menurut UU no. 62 tahun 1958, yang dapat menjadi WNI adalah: 1. WNI menurut UU 2. Kelahiran (Ius Soli) 3. Adopsi melalui PN (anak asing di bawah 5 tahun) 4. Anak di luar perkawinan dari wanita Indonesia 5. Pewarganegaraan/Naturalisasi 6. Wanita asing yang menikah dengan laki-laki Indonesia 7. Anak di bawah 18 tahun (belum kawin) yang mengikuti ayah/ibunya (Ius Sanguinis) 8. Orang asing yang telah berumur 21 tahun melalui pernyataan. V.2. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA  Warga Negara menurut UUD 1945 pasal 26 ayat 1 Ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara.  Definisi Warga Negara Adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota negara dengan status kewarganegaraan asli atau warga negara keturunan asing.  Warga negara dan bukan warga negara memiliki hak dan kewajiban berbeda, contohnya dalam pemilu. V.3. SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK INDONESIA  Infrastruktur politik (menjalankan input) Partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, tokoh politik.  Suprastruktur politik (menjalankan output) 1. Legislatif (pembuat kebijakan publik): MPR, DPR, DPD, DPRD.


6

2. Eksekutif (pelaksana kebijakan publik): Presiden, Wapres, Menteri kabinet. 3. Yudikatif (pengawas kebijakan publik): MA, MK, KY, lembaga peradilan di bawah MA. 4. Inspektif (pemeriksa tanggung jawab keuangan negara): BPK. V.4. PERAN SERTA POLITIK DI INDONESIA  Bentuk partisipasi politik KONVENSIONAL NON-KONVENSIONAL Pemberian suara (voting) Pengajuan petisi Diskusi politik Demonstrasi Kampanye Konfrontasi Kelompok kepentingan Mogok kerja Komunikasi individual dengan pejabat politik Kekerasan politik terhadap benda dan administratif manusia  Tingkatan partisipasi politik

V.5. KELEBIHAN-KELEMAHAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER DAN PRESIDENSIAL  Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Kelebihan: a. Pertanggungjawaban jelas dan transparan. b. Pengawasan kuat dari parlemen, kabinet berhati-hati dalam bertindak. c. Pembuatan kebijakan pasti dan tuntas. 2. Kelemahan: a. Kedudukan kabinet tergantung dukungan parlemen. b. Masa jabatan tidak dapat ditentukan. c. Kabinet bisa jadi mengendalikan parlemen. d. Legislatif menjadi tempat kaderisasi eksekutif.


7

 Sistem Pemerintahan Presidensial 1. Kelebihan: a. Pemerintahan stabil. b. Masa jabatan jelas. c. Program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan masa jabatan. d. Legislatif bukan tempat kaderisasi eksekutif (menteri tidak harus dari parlemen). 2. Kelemahan: a. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. b. Dapat berkekuasaan mutlak. c. Pembuatan kebijakan publik adalah hasil tawar-menawar eksekutif dan legislatif, maka tidak tegas dan butuh waktu lama. V.6. CIRI-CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER DAN PRESIDENSIAL  Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Kepala negara dan pemerintahan terpisah. 2. Kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen. 3. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. 4. Kepala negara atas saran PM dapat membubarkan parlemen. 5. Masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan.  Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 1. Presiden berkekuasaan luas (kepala negara dan pemerintahan). 2. Presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. 3. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 4. Presiden dibantu menteri yang diangkat dan ditunjuknya (hak prerogratif). 5. Menteri bertanggung jawab terhadap presiden, tidak pada parlemen. 6. Masa jabatan kabinet jelas (RI = 5, AS = 4 tahun).


8

BAB VI

BUDAYA POLITIK, DEMOKRASI, KONSTITUSI, KEDAULATAN, KETERBUKAAN, DAN KEADILAN DI INDONESIA VI.1. PENGERTIAN BUDAYA POLITIK  Pengertian budaya politik Sifat atau karakter berpolitik yang berkembang dalam masyarakat dengan seperangkat objek dan proses sosial yang bersifat khusus.  Faktor yang memengaruhi budaya politik 1. Tingkat pendidikan 2. Tingkat ekonomi 3. Reformasi politik 4. Supremasi hukum 5. Media komunikasi yang independen.  Moralitas politik adalah kualitas perbuatan manusia dalam politik yang menunjukkan: 1. Benar (jujur) -- salah (kebohongan). 2. Baik (tidak korup) -- buruk (korup). VI.2. JENIS-JENIS BUDAYA POLITIK  Jenis budaya politik menurut Almond dan Verba 1. Partisipan: sangat aktif dalam penetapan kebijakan. 2. Kaula/Subjek: terdidik dan paham politik, namun tidak terlibat langsung dalam penetapan kebijakan. 3. Parokial: tidak paham tentang politik.  Tipe budaya politik di Indonesia 1. Budaya Politik Tradisional Berdasarkan satu budaya dari etnis tertentu, bersifat Patron Klien (majikan dan bawahan). Contohnya budaya Jawa. 2. Budaya Politik Islam Berdasarkan nilai agama Islam, dipelopori oleh kelompok santri. Contohnya Partai Masyumi, PPP, NU. 3. Budaya Politik Modern Berdasarkan stabilitas dan kemajuan, menganut beragam subkultur (birokrat, intelektual, militer). VI.3. PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN  Budaya politik partisipan adalah sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi yang menopang terwujudnya partisipasi politik, yakni keikutsertaan warga negara berdasarkan kesadaran sendiri guna memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.  Tipe partisipasi politik 1. Partisipasi aktif: tanggap pada kebijakan pemerintah. 2. Partisipasi militan/radikal: tanggap dengan cara non-konvensional. 3. Partisipasi pasif: hanya taat pada kebijakan. 4. Perilaku apatis: tidak mau tahu pada kebijakan. VI.4. DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN  Tumbuh dan berkembangnya KKN pada aspek kehidupan yang meliputi semua tingkatan.  Pejabat yang terpilih karena politik uang akan memikirkan cara agar “balik modal”.  Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam.  Rendahnya dan kepercayaan partisipasi warga negara terhadap kebijakan pemerintah.


9

VI.5. SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA-BERNEGARA  Keterbukaan Adalah sikap dan perilaku terbuka dari individu yang memungkinkan ketersediaan informasi yang didapatkan oleh masyarakat luas. Manfaatnya: 1. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan pembangunan. 2. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap kebijaksanaan.  Keadilan Adalah sikap tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Menurut Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi: 1. Keadilan Komutatif Perlakuan terhadap seseorang yang diberikan dengan tidak melihat jasa-jasanya. 2. Keadilan Distributif Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya. 3. Keadilan Kodrat Alam Perlakuan terhadap seseorang, sama seperti perlakuan orang lain terhadap kita. 4. Keadilan Konvensional Perlakuan yang diberikan negara kepada warga negara apabila telah menaati peraturan. 5. Keadilan Perbaikan Perlakuan yang berusaha memulihkan nama orang yang telah tercemar. VI.6. FUNGSI DAN PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS  Contoh nilai demokrasi 1. Menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. 2. Menjamin perubahan secara damai. 3. Pergantian penguasa secara teratur. 4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin. 5. Penghormatan kepada keanekaragaman, keadilan, kebebasan, dan ilmu pengetahuan.  Unsur politik dalam demokrasi 1. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan. 2. Jaminan HAM warga negara.  Persyaratan negara demokratis 1. Eksekutif 2. Legislatif 3. Yudikatif 4. Partai-partai politik 5. Pemilu 6. Pers bertanggung jawab.  Pengertian Pers 1. Etimologis “Press” berarti menekan; upaya menerbitkan melalui mencetak dengan tekanan. 2. Leksikon Komunikasi: a. Usaha percetakan/penerbitan b. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita c. Penyiaran berita lewat media d. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita e. Media penyiaran berita. 3. Umum Segala usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (hiburan, keinginan, peristiwa, berita) dalam media komunikasi. 4. Arti sempit: media cetak


10

5. Arti luas: media komunikasi (cetak, audio, audio visual). 6. UU no. 40 thn. 1999 tentang Pers: Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan jurnalistik (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi) melalui media.  Sejarah pers dunia Pers muncul pertama kali di Romawi Kuno. Surat kabar pertama kali ada di Eropa Barat, Inggris, AS dan mendapat sensor. UU Kebebasan Pers dikeluarkan oleh Swedia dan AS. Industri surat kabar maju saat revolusi industri, di mana J. Gutenberg menemukan mesin cetak uap.  Fungsi pers 1. Penyampai informasi kepada masyarakat. 2. Penyalur opini publik. 3. Penginvestigasi masalah publik. 4. Wahana komunikasi massa. 5. Media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial. 6. Lembaga ekonomi.  Peranan pers 1. Memenuhi hak masyarakat untuk tahu. 2. Menegakkan nilai demokrasi, supremasi hukum dan HAM, kebhinekaan. 3. Mengembangkan pendapat umum. 4. Mengawasi, kritik, koreksi, saran terhadap kepentingan umum. 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. VI.7. PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA  Masa Pergerakan Terbagi menjadi tiga golongan (pers kolonial, cina, dan nasional). Tirtohadisuryo/R. Djokomono adalah pendiri Medan Prijaji, sebagai pemrakarsa pers nasional.  Masa ’45-‘50an (Pers Perjuangan/Revolusi) Merebut kekuasaan alat cetak Jepang, seperti Suara Asia (Surabaya), Cahaya (Bandung), Sinar Baru (Semarang). Pers terbagi menjadi pers republik dan pers NICA. Pers republik ada yang berkedudukan di kota yang didiami Belanda dan di pedalaman untuk menjaga jiwa revolusi. Pada kongres di Solo, berdiri PWI yang diketuai Sumanang. Kantor berita ANTARA setelah dibredel Jepang, dibuka lagi. Berdiri pula Serikat Pengusaha Suratkabar (SPS).  Masa ’50-‘59an (Pers Partisan) Menjadi alat propaganda parpol yang mendanainya.  Masa ’59-’66an (Pers Partisan) Menjadi alat kontrol pemerintah.  Masa ‘70an (Pers Depolitisasi dan Komersialisasi) 1. Depolitisasi: pengurangan kegiatan politik (pembauran menjadi tiga kelompok besar (Golkar, PPP, PDI), sehingga parpol tidak mendapat dana. 2. Komersialisasi: pers mencari dana melalui iklan.  Masa ‘80an (Pers Pembangunan) Depen mengeluarkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), maka pers mengalami diversifikasi (memperbanyak usaha), seperti munculnya grup konglomerat. Pemerintah berharap pers untuk mendukung pembangunannya. Apabila ada yang mengkritisi, SIUPP-nya dicabut.  Masa ‘90an (Pers Repolitisasi) Mulai berani menentang pemerintah dengan memuat artikel kritik terhadap pemerintah.  Masa Reformasi (Pers Bebas) Muncul UU no. 40 tahun 1999 tentang Pers, di pasal 2: “Kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan demokrasi, keadilan, supremasi hukum.”


11

VI.8. MANFAAT PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS  Teori Pers dalam Hubungan Negara 1. Otoritarian: pers menjadi kekuasan mutlak kerajaan (alat pemerintah). 2. Libertarian: pers menghargai kebebasan individu (alat kontrol sosial). 3. Totalitarian: pers menyampaikan segala sesuatu kepada rakyat (alat negara), contoh: negara komunis. 4. Tanggung Jawab Sosial: pers bertanggung jawab memberikan informasi dan dilarang melanggar kepentingan masyarakat.  Landasan Kebebasan Pers di NKRI 1. UUD 1945 psl. 28: kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat. 2. UUD 1945 psl. 28F: berkomunikasi dan informasi. 3. Tap MPR/17/MPR/1998: HAM berkomunikasi dan informasi. 4. Pasal 19 Piagam PBB: setiap orang berhak berpendapat. 5. UU no. 40 th. 1999 psl. 4: a. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak WNI. b. Pers nasional tidak dikenakan penyensoran. c. Pers berhak mencari, mendapat, menyebarluaskan informasi. d. Pers memiliki hak tolak (untuk menolak mengungkapkan identitas).  Prinsip Pertanggungjawaban Pers 1. Wajib memberi berita dengan menghormati norma agama, susila, asas praduga tak bersalah. 2. Wajib melayani hak jawab (hak memberi tanggapan/sanggahan yang merugikan nama orang lain). 3. Wajib melayani hak koreksi (mengoreksi kekeliruan iinformasi). VI.9. BENTUK DAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN PERS  Bentuk Penyalahgunaan Pers 1. Penyiaran yang tidak sesuai Kode Etik Jurnalistik 2. Trial by Press (peradilan oleh pers) 3. Opini sesat 4. Fitnah dan provokatif 5. Berita bohong  Penyakit Pers 1. Pornografi 2. Pembunuhan karakter 3. Berita palsu 4. Iklan sesat dan provokatif 5. Wartawan tidak profesional.


12

BAB VII HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN SISTEM HUKUM INTERNASIONAL VII.1. PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Adalah hubungan antarbangsa yang dilakukan negara yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan han-kam dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa itu. VII.2. TAHAP-TAHAP PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL  Perundingan (Negosiasi) Diwakili kepala negara, kepala pemerintahan, menlu, atau duta besar dengan Surat Kuasa Penuh.  Penandatanganan (Signature) Dilakukan oleh menlu atau kepala pemerintahan.  Pengesahan (Ratifikasi) Dikuatkan oleh badan eksekutif, legislatif, atau kerja sama antara eksekutif-legislatif. VII.3. FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK  Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima  Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas yang diizinkan oleh hukum internasional  Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima  Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan UU dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim  Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.


13

BAB VIII

SIKAP POLITIK DAN MASYARAKAT MADANI YANG SESUAI PANCASILA DAN UUD 1945 VIII.1. PERBEDAAN ANTARA DEMOKRASI LIBERAL, KOMUNIS, DAN PANCASILA  Demokrasi Liberal (demokrasi parlementer)  Demokrasi Komunis (pemerintahan proletariat, seperti Republik Rakyat Tiongkok)  Demokrasi Pancasila (Demokrasi presidensial menurut UUD 1945) VIII.2. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI  Kedaulatan rakyat  Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah  Kekuasaan mayoritas  Hak-hak minoritas  Jaminan hak asasi manusia  Pemilihan yang bebas, adil dan jujur  Persamaan di depan hukum  Proses hukum yang wajar  Pembatasan pemerintah secara konstitusional  Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik  Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. VIII.3. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, serta masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. VIII.4. CIRI MASYARAKAT MADANI  Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi.  Beradab.  Mengedepankan kesederajatan dan transparasi.  Ruang publik yang bebas  Demokratisasi  Toleransi  Pluralisme  Keadilan Sosial  Partisipasi sosial  Supermasi hukum VIII.5. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA  Demokrasi Kerakyatan (17 Agustus 1945-14 November 1945)  Demokrasi Liberal (14 November 1945-5 Juli 1959)  Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)  Demokrasi Pancasila (11 Maret 1966-sekarang) VIII.6. PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI  Menghindarkan perbuatan otoriter.  Melaksanakan amanat rakyat.  Melaksanakan hak tanpa merugikan orang lain.  Mengembangkan toleransi antarumat beragama.  Menghormati pendapat orang lain.  Senang ikut serta dalam kegiatan organisasi misalnya OSIS, Pramuka, PMR dan sebagainya.


14

 Menentukan pemimpin dengan jalan damai melalui pemilihan.  Menerima perbedaan pendapat. VIII.7. NILAI DAN DIMENSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA  Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai 1. Nilai dasar (pembukaan UUD 1945) Esensi sila-sila, mengandung cita-cita, tujuan, dan nilai yang tidak dapat diubah. Menjadi sumber hukum dan “staatsfundamentalnorm” atau norma dasar yang syaratnya: a. Dibuat pendiri negara b. Memuat dasar kerohanian negara c. Memiliki tujuan yang ingin dicapai 2. Nilai instrumental (peraturan perundangan) Penjabaran nilai dasar dalam UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, Perda I/II. Dinamis berkembang sesuai zaman (reformatif). Nilai dasar Pancasila terdapat pada batang tubuh UUD 1945: d. Ketuhanan (29) e. Kemanusiaan (27 ay. 1) f. Persatuan (1 ay. 1) g. Kerakyatan (1 ay. 2) h. Keadilan (27 ay. 2, 33-34). 3. Nilai praktis (pengamalan) Realisasi nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat.  Dimensi ideologi terbuka dinamis menurut Alfian 1. Realitas Bersumber dari nilai riil masyarakat yang telah diamalkan, dihayati sebagai nilai dasar. 2. Idealitas Mengandung cita-cita/tujuan yang memberi gambaran ideal dan pedoman masyarakat. 3. Fleksibilitas Luwes dan merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan tanpa menghilangkan hakikat dasarnya. VIII.8. PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN  Paradigma: asumsi dasar atau teori umum yang merupakan sumber nilai, hukum, dan metodologi.  Pembangunan: usaha bangsa meningkatkan mutu (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) dan taraf hidup masyarakat agar lebih baik.  Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi. Artinya, pembangunan nasional harus berdasarkan nilai Pancasila.  Sumber nilai dasar pada Pancasila 1. Nilai Ketuhanan a. Keyakinan kepada Tuhan. Realisasi dalam lembaga 6 agama: MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, MATAKIN. b. Bersikap taqwa (menjalankan perintahNya, menjauhi laranganNya). c. Memberikan kebebasan memeluk dan mengamalkan agama. Dibutuhkan toleransi yang menjauhi sikap: fanatisme berlebihan, acuh tak acuh, meremehkan, dan mencampur aduk agama lain. d. Tidak memaksakan agama. e. Menghargai antarumat. 2. Nilai Kemanusiaan a. Berperilaku sesuai moral dan hati nurani.


15

b. Pengakuan HAM (personal, political, property, social and culture, procedural rights). c. Mewujudkan adil dan berkeadaban. d. Bersikap mencintai. e. Tenggang rasa/empati/tepo seliro/tat twam asi. 3. Nilai Persatuan a. Menghormati perbedaan. b. Kebersamaan dan kegotong royongan. c. Mewujudkan persatuan bangsa. d. Mengutamakan kepentingan bersama. 4. Nilai Kerakyatan a. Rakyat pemegang kedaulatan (berkuasa). b. Mewujudkan demokrasi. c. Berprinsip musyawarah mufakat. d. Menjalankan keputusan. e. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan. 5. Nilai Keadilan a. Mendapatkan hak. b. Bersikap adil. c. Menyeimbangkan hak-kewajiban. d. Bekerja sama mendapatkan keadilan. VIII.9. SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA  Berpegang teguh pada nilai dasar Pancasila.  Terbuka akan nilai baru yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila.  Menjadikan nilai Pancasila sebagai filter budaya asing.  Menolak Pancasila dijadikan ideologi tertutup.  Mengkaji Pancasila melalui diskusi, tulisan, penelitian.  Menolak Pancasila dijadikan alat kekuasaan.  Mengembangkan norma berbangsa dan bernegara yang berpedoman pada Pancasila.  Menaati norma sosial dan hukum yang sesuai dengan Pancasila. VIII.10. PERBEDAAN PEMILIHAN UMUM ERA ORDE BARU DAN REFORMASI Aspek Orde Baru Reformasi Pelaksana LPU KPU Peserta 3 (terbatas) Multipartai Azas LUBER LUBER-JURDIL Memilih DPR, DPRD DPR, DPRD, DPD, Presiden, Wapres


16

BAB IX

PERANAN INDONESIA DALAM POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL ATAU REGIONAL DAN KERJASAMA GLOBAL IX.1. FUNGSI DAN SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL  Fungsi Hubungan Internasional 1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. 3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.  Asas Hubungan Internasional 1. Asas Teritorial: didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya 2. Asas Kebangsaan: didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya 3. Asas Kepentingan Umum: didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.  Sarana Hubungan Internasional 1. Diplomasi Melaksanakan politik luar negeri dalam hubungan dengan negara lain. 2. Negosiasi Upaya menyelesaikan masalah dihadapi dua negara tanpa pihak lain. 3. Lobi Kegiatan politik untuk memengaruhi negara tertentu untuk kepentingan negaa. 4. Propaganda Usaha sistematis untuk memengaruhi pikiran masyarakat umum. IX.2. MANFAAT ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL  Contoh organisasi perintis: KAA, GMB, ASEAN.  Contoh organisasi aktif: PBB, G77, OKI, APEC. IX.3. SIKAP MENGHARGAI KERJASAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL  Menghormati kerjasama  Berupaya mewujudkan tujuan dari kerjasama tersebut  Paham bahwa kita adalah bagian dari masyarakat internasional  Tidak melakukan sesuatu yang melanggar kerjasama tersebut. IX.4. PENGARUH GLOBALISASI  Ekonomi Terbentuknya masyarakat global yang tidak lagi tergantung batas-batas wilayah. Dalam globalisasi bidang ekonomi telah terjadi perdagangan internasional pasar bebas, dibentuknya kerjasama regional, bilateral, maupun multilateral.  Ideologi Timbul dua ideologi besar (Liberal dan Sosialis), di mana keduanya saling bertentangan. Ideologi Liberal menganut paham kebebasan untuk tiap individu merupakan jalan mencapai kebahagiaan, sementara ideologi Sosialis mengekang kebebasan rakyat untuk mencapai masyarakat yang makmur.  Politik Pengaruh globalisasi pada sistem politik di berbagai negara yang berkembang seperti sistem politik demokrasi Liberal, demokrasi Pancasila, Sosialis, Komunis dan sebagainya.  Hankam


17

Upaya setiap negara dalam mempertahankan kedaulatan negaranya melalui pembuatan sistem persenjataan maupun pemberdayaan rakyat dan tentaranya.  Sosial Nilai-nilai dan budaya masyarakat yang mengalami perubahan dengan cara meniru atau menerapkannya secara selektif. Salah satu contoh perubahan di bidang sosial yaitu dengan hadirnya modernisasi di segala bidang kehidupan, terjadi perubahan ciri kehidupan masyarakat desa yang tadinya syarat dengan nilai-nilai gotong royong menjadi individual. Selain itu juga timbulnya sifat ingin serba mudah dan gampang (instan) pada diri seseorang. Pada sebagian masyarakat, juga sudah banyak yang mengikuti nilai-nilai budaya luar yang dapat berpengaruh negatif maupun positif.       

Dampak Positif Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungandengan manusia lain. Kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi meningkatkan efisiensi. Mendukung nasionalisme dalam menggalakkan proses integrasi antara lain dengan mendobrak etnosentrik. Peningkatan mobilitas social dan pengukuhan kelas menengah. Komunikasi yang lebih mudah dan juga murah. Peluang yang lebih luas bagi manusia berbagai etnik, bangsa, budaya dan agama untuk berinteraksi.

  



   

 

Dampak Negatif Masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin besar. Dalam bidang ekonomi, berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat. Terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesinmesin berteknologi tinggi. Timbulnya dominansi negara-negara maju yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat. Mengakibatkan erosi terhadap nilainilai tradisi. Timbul gejala-gejala seperti konsumerisme, materialisme, kendornya moralitas, dsb. Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbedaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasankawasan di sebuah negara dan antar sektor-sektor ekonomi. Masyarakat yang terbentuk lebih tidak kreatif, kurang bersemangat dan berwatak hedonistik. Merebaknya kebiasaan meniru hasilhasil iptek dari negara lain.

IX.5. SIKAP SELEKTIF TERHADAP GLOBALISASI  Memiliki wawasan global  Memanfaatkan globalisasi Untuk pembangunan  Menyesuaikan dengan etika budaya masyarakat.

∞ SEMOGA SUKSES ∞ Rangkuman Materi Ujian Sekolah PKn T.P. 2012-2013 – Antonius Kevin Arlen

18

Rangkuman Materi Ujian Sekolah Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat SMA/MA

Recommend Documents