Prosedur Pengurusan IMB ( 25 Hari ) Dasar Hukum : 1. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan menggunakan Bangunan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 147 Tahun 2000 "Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Penetapan Keterangan Rencana Kota ( KRK ) dan Penetapan Izin Pendahuluan ( IP ) Mendirikan Bangunan pada seksi P2K Kecamatan". Ketentuan
:
Untuk
setiap kegiatan pembangunan bangunan di wilayah DKI Jakarta, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh IMB
Untuk
bisa menggunakan bangunan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh IPB dari DPPK DKI Jakarta. Bangunan yang tidak memiliki IMB akan terkena sanksi yaitu tindakan tindakan penertiban . mendapatkan IMB,pertama pemohon harus datang ke SUDIN Pengawasan Pembangunan Kota Wilayah setempat, di mana bangunan itu akan didirikan, untuk mengajukan PIMB. Sebelumnya terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan dan melengkapi berkas permohonan yang akan diajukan . Untuk
Persyaratan : A. Untuk Bangunan Rumah Tinggal 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( 1 lembar ) 2. Foto copy surat-surat tanah ( 1 set ), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut : Sertifikat Tanah o Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat o berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut Surat Kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikotamadya atau instansi o lain yang ditunjuk Gubernur. Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau o Kantor Pertanahan setempat. s etempat. Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan penampungan sementara. o Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan o tanah. Surat Pernyataan dari instansi P emerintah atau pemimpin proyek Tim o Pembebasan Pembebasan tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat o Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat. setempat. Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan o tidak sengketa yang diketahui di ketahui lurah setempat. Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik o sudah menempati, menguasai tanah verponding tersebut selama 10 tahun
atau lebih, baik sebagian sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat. setempat.
3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon 4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah ( SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan. 5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar. 6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/ Suku Dinas untuk Bangunan ru mah tinggal tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai keterangan pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut diatas sebanyak mi nimal tujuh set. 7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set. 8. Fotocopy otocopy surat i zin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estate dan bukan daerah pemugaran. 9. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B 10. Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari enam meter serta foto
copy surat izin bekerja Perencanaan
Stuktur
( 1 l embar).
B. Untuk Bangunan Bukan Rumah Tinggal : 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( 1 lembar ) 2. Foto copy surat-surat tanah ( 1 set ), dapat berupa salah satu dari surat s ebagai berikut : Sertifikat tanah o Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat o yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut. Fatwa tanah atau rekomendasi dari kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau o Kantor Pertanahan Setempat. Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan penampungan sementara o Surat Persetujuan/penunjukan Persetujuan/penunjukan Gubernur untuk bangunan bersifat o sementara, bangunan di atas prasarana, bangunan di atas air atau bangunan khusus. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan o tanah.Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek/Tim pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah. 3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon 4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah ( SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan. 5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar. 6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/ Suku Dinas untuk bangunan yang telah memiliki IMB dan dugunakan untuk kegiatan perbaikan/perubahan dan atau penambahan sebagai pengganti keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut minimal sebanyak tujuh set.
7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set dan foto copy surat
izin bekerja Perancang Arsitektur ( 1 lembar ). 8. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK) bagi yang disayaratkan. 9. Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Struktur bagi yang disyaratkan ( 1 l embar embar ). 10. Perhitungan, Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya perlengkapannya minimla tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Instalasi dan Perlengkapannya, Perlengkapannya, bagi yang disyaratkan ( 1 lembar ) 11. Untuk bangunan tempat ibadah, ibadah, selai sel ai memenuhi kelengkapan persyaratan di atas harus dilengkapai juga dengan surat persetujuan Gubernur. C.
Untuk Bangunan - Bangunan 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( 1 lembar ) . 2.
Foto
copy surat-surat tanah ( 1 set ), dapat berupa salah satu dari surat sebagai
berikut : a. Sertifikat tanah b. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah pemerintah yang menguasai tanah tersebut. c. Surat kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikotamadya atau instansi l ain yang ditunjuk Gubernur d. Surat kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikotamadya atau in stansi lain yang ditunjuk Gubernur e. Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan Pertanah an setempat f . Surat Keputusann walikotamadya untuk penampungan sementara g. Surat Persetujuan/Penunjukan Persetujuan/Penunjukan Gubernur untuk bangunan -bangunan -bangunan bersifat sementara di atas taman, prasarana atau di atas air h. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasab tanah i. Surat Pernyataan dari Instansi Pemerintah atau P emimpin Proyek Proyek Tim Ti m Pembebasan Tanah, khusus untuk tanah miliik Pemerintah j. Untuk surat tanah sebagaimana tersebut di atas harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan dan atau atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemohon serta untuk kegiatan pemagaran, pernyataan tersebut harus 3. Untuk surat tanah sebagaimana tersebut di atas harus dilampirkan surat pernyataan pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon serta untu kegiatan pemagaran, pernyataan tersebut harus diketahui oleh Lurah 4. Surat Izin Penggunaan Tanah ( SIPPT ) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan 5. keterangan dan peta Rencana Kota dari Dinas/ Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal empat l embar 6. Gambar rancanganArsitektur minimal empat set dan foto copy surat izin bekerja perencana Arsitektur ( 1 lembar ) 7. perhitungan, gambar rencana sturktur dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta fotocopy surat izin bekerja Perencana Stuktur, bagi yang diisyaratkan ( 1 lembar )
8. Perhitungan Perhitungan gambar instalasi dan perlengkapannya perlengkapannya sebanyak mi nimal tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencanaan Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang diisyaratkan (1 lembar) 9. Foto copy IMB bangunan ( 1 set ) bagi yang diisyaratkan, untuk bangunan bangunan bangunan yang didirikan di halaman, di atas bangunan atau menempel pada http://www.jakarta.go.id/infolayanan/layanan/IMB%20baru.htm.. bangunan. Sumber: http://www.jakarta.go.id/infolayanan/layanan/IMB%20baru.htm
Proses Pembuatan IMB 28 September 2009. Hari ini, Ayah dan Bunda Nara berencana pergi ke Walikotamadya Depok, rencananya untuk mengecek, apakah IMB pembangunan rumah yang mulai di proses bulan Juni sudah selesai atau belum. Setelah parkir motor di Walikotamadya Depok, Ayah dan Bunda segera ke BPPT (badan pelayanan perijinan terpadu), tanya ke petugas di bagian loket, ternyata IMB yang di tunggu-tunggu sudah selesai dan bisa diambil per hari ini, Alhamdulilah. Ini sebagian contoh IMBnya.
Proses pembuatan IMB untuk pembangunan r umah Nara cukup memakan waktu, k arena dalam proses pengajuan IMB ini ada beberapa insiden kecil. Juni 2009 Sejak proses jual beli tanah selesai, maka proses persiapan pembangunan rumahpun mulai di persiapkan. Salah satu persiapan yang tidak kalah penting adalah IMB(Izin Mendirikan Bangunan), karena sesuai peraturan pemerintah daerah kota Depok no 3 tahun 2006, setiap bangunan yang akan dibangun harus memiliki IMB, kalau tidak memiliki IMB pemerintah berhak menstop dan membongkar bangunan yang akan/sedang di bangun. IPR (Izin pemanfaatan ruang) Berbekal informasi yang didapat dari staff walikota Depok dan hasil browsing di internet, dapat informasi syaratsyarat pengajuan IMB, berikut syarat-syaratnya 1. Fotocopy KTP 2. Surat kuasa bila penandatanganan bukan pemohon sendiri 3. Fotocopy IPR 4. Fotocopy gambar Rencana Bangunan berikut penjelasannya penjelasannya sk ala 1:100 5. Perhitungan konstruksi bagi bangunan bertingkat 6. Ijin tetangga diketahui RT / RW
7.
Pengantar/Rekomendasi lurah dan camat tentang berdirinya bangunan
Untuk detailnya bisa dilihat http://bppt.depok.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=99 Di salah satu syarat ada IPR, IPR, apaan tuh, cari-cari informasi i nformasi IPR adalah izin pemanfaatan ruang, yaitu surat yang dikeluarkan oleh BPPT Depok, Depok, sebagai izin pemanfaatan ruang, sebagai tempat tinggal kah, atau tempat usaha. untuk memproses IPR ada beberapa syarat yang harus di siapkan, yaitu : 1. Fotocopy bukti kepemilikan (akte) 2.Fotocopy Bukti pelunasan PBB tahun terakhir 3 Fotocopy KTP. 4 Pemohon Izin Lingkungan (formnya bisa diminta saat pengajuan IPR). 5. Peta/sketsa lokasi yang dimohon Untuk detail syarat pembuatan IPR bisa dilihat di sini http://bppt.depok.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=99 Informasi tambahan dari pak Achmad (komen no 29-35) untuk IPR detail perhitungan sebagai berikut : Indeks pemanfaatan X Indeks lokasi X Luas tanah X (0.0005)NJOP keterangan : Indeks pemanfaatan : 4 untuk rumah tinggal Indeks Lokasi = 1 atau 2 ( lokasi di pinggir jalan / kompleks ) oh ya IPR hanya diperuntukan untuk bangunan baru dan belum punya IMB, jika sebelumnya kita sudah punya IMB, maka tidak ada biaya IPR alias gratis Surat
izin Lingkungan/tetangga
Untuk akte, berhubung berhubung foto copy akte dari Notaris belum bisa di dapatkan, jadi digun akan akta jual beli dan sertifikat atas nama pemilik pertama. Jadi untuk yang baru selesai urusan Jual beli tanah dan ingin langsung mengurus IMB, pengurusan IMB bisa langsung di mulai dengan menyertakan akta jual Beli dan sertifikat yang lama. Untuk sketsa lokasi, kebetulan sudah di buatkan Om Bakti saat pembuatan design rumah, jadi tidak perlu buat lagi. Kalau pembuatan design layput dibuatkan oleh arsitek biasanya sketsa lokasi sudah satu paket.yang kurang adalah izin lingkungan, l ingkungan, formatnya kebetulan su dah dapat dari walikota Depok saat menanyakan syaratsyaratsyarat disana.ini contoh format surat izin tetangga.
tips: Kalau ngak sempet ke Walikota untuk minta form izin tetangga, buat sendiri aja, gampang kok, Setelah semua syarat-syarat komplit, Eyang mulai proses pengajuan IPR, waktu yang diperlukan untuk proses IPR ini sekitar 2-3 minggu. Sambil menunggu IPR dari walikota keluar, Ayah mulai proses surat pengantar di kelurahan dan di kecamatan.
Surat
Pengantar di Kelurahan
Untuk membuat surat pengantar di kelurahan, kita perlu membawa fotocopy syarat yang sama dengan syarat yang kita ajukan saat pembuatan IPR. Namun saat memproses surat pengantar dikelurahan, Ayah Nara merasakan hal yang tidak wajar dalam hal biaya pengurusan. Untuk membuat surat pengantar IMB, Ayah Nara diminta 250rb rupiah oleh oknum kelurahan. Menurut beliau biaya ini biaya tidak resmi dan bayarnya sukarela, Namun setelah ayah Nara bilang sangupnya cuma setengahnya, beliau mengatakan paling ngak 200rb (dalam hati : ini mah bukan sukarela, tapi pemaksaan). Ayah bilang, lihat besok deh, kalo ada dananya saya kasih kekurangannya. Malamnya Ayah Nara cari informasi di Internet, berapa sih biaya pengurusan surat pengantar IMB di kelurahan, dan di temukan, bahwa biaya surat pengantar di Kelurahan adalah nol alias tidak bayar. Berikut link penjelasan pengaduan di website kota Depok yang menjelaskan bahwa untuk pembuatan surat pengantar di kelurahan dan kecamatan yang tidak dikenakan biaya apapun http://www.depok.go.id/v4/index.php?option=com_viewadu&Idview=400 (bisa dilihat point no.3) ³ 3. Sedangkan untuk Surat Pengantar di Kelurahan maupun di Kecamatan tidak dikenakan biaya Retribusi apapun.´ apapun .´ Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan surat pengantar dikelurahan ini berkisar 1(satu) sampai 2 (dua) hari, tergantung ada atau tidaknya pejabat Lurah (harusnya ada terus ya, namanya juga pelayan masyarakat). Besoknya Ayah ke Kelurahan untuk ambil surat pengantar IMB, sampai di kelurahan surat pengantar IMB sudah selesai, dan pegawai kelurahan menanyakan sisa uang, karena Ayah Nara tidak suka berkonfrontasi dengan oknum kelurahan akhirnya ayah bayarkan sisa uang ke oknum kelurahan, jadi biaya tidak resmi yang dikeluarkan di kelurahan adalah 200 rb. Melihat adanya layanan surat pengaduan di website kota Depok AyahNara berencana membuat surat pengaduan di Website walikota Depok mengenai ketidakwajaran biaya pengurusan surat pengantar di Kelurahan ini. Surat
Pengantar Di Kecamatan
Dari Kelurahan Ayah Nara Nar a langsung menuju k e Kecamatan. Di kecamatan Ayah bert anya tentang tentang syarat pembuatan surat pengantar pembuatan IMB, ternyata salah satu syarat pembuatan pengantar di kecamatan adalah IPR, berhubung saat itu IPR masih dalam proses di Walikota, maka proses surat pengantar kecamatan belum bisa dimulai. Kira-kira satu minggu setelahnya, IPR dari Walikota keluar, segera Eyang ke Kecamatan untuk memproses surat pengantar IMB di kecamatan, berikut contoh IPR.
ternyata untuk memproses surat pengantar IMB dikecamatan, Eyang Nara di minta uang 500rb rupiah oleh oknum Kecamatan. Uang yang cukup besar untuk pengurusan surat pengantar IMB, terlebih lagi Ayah Nara mengetahui, kalau pengajuan surat pengantar dikecamatan dikenakan biaya apapun. Karena surat pengantar ini
dibutuhkan untuk memproses IMB, maka setelah tawar menawar akhirnya kita setuju untuk memberikan 450 rb rupiah sebagai biaya surat pengantar dikecamatan. Surat
pengaduan, Bravo Walikota Depok
Karena Ayah kira proses surat pengantar di kecamatan sudah selesai, Ayah dan Bunda segera membuat surat pengaduan mengenai ulah oknum Kelurahan dan Kecamatan. Surat pengaduan ini di maksudkan agar orang lain yang memproses surat pengantar IMB di Kelurahan dan di Kecamatan tidak lagi dimintai uang yang tidak masuk akal ini. Tidak lama setelah surat pengaduan ini di kirim, pegawai kelurahan dan pegawai kecamatan mulai telpon Ayah dan Eyang untuk crosscheck mengenai hal ini, (dalam hati :Alhamdulilah, ternyata proses perbaikan sudah mulai ada di Kota Depok tercinta). Menurut pegawai Kecamatan, baru kali ini ada laporan seperti ini, sehingga Camat di panggil pegawai Walikotamadya Depok, kemudian pegawai kecamatan di briefing, agar hal ini (permintaan uang oleh oknum) tidak terulang lagi. Proses IMB Setelah surat pengantar dari kecamatan selesai, proses pengajuan IMBpun dimulai, nantinya kita akan dapat surat berupa tanda terima, kira-kira dua minggu setelah berkas dimasukkan, kita diminta menyetor sejumlah uang sebagai biaya proses IMB, jangan takut ada biaya siluman, biaya yang disetorkan, sama dengan yang tertera di perhitungan biaya IMB. Setelah proses Bayar kita akan di berikan tanda bukti penyetoran dan estimasi waktu keluar IMB, berikut contoh tanda bukti pembayaran IMB
Tambahan informasi dari pak Achmad, untuk penghitungan IMB : (Indeks volume bangunan X Indeks peruntukan X Tarif bangunan)+ biaya pengawasan 10%, biaya konstruksi 6%, biaya pendaftaran 1%, dan biaya sempadan 1%. Retribusi IMB per m2 = +- Rp. 20.000,-, jadi kalau luas tanah yang dibangun 50 meter, maka retribusi IMB yang disetor adalah 20.000* 50 : kira-kira 1 jt an. itupun tidak mutlak, ada sedikit variasi, karena dalam dokumen IMB di sebutkan luas bangunan tutupan sepert i bangunan utama dan teras, dan bangunan lain-lai -lain n seperti car c ar port, pagar besi, pagar tembok, septic tank, sumur, sumur resapan, dll. Surat
Peneguran dari Walikota Depok.
Tidak berapa lama setelah Ayah membuat surat pengaduan di Walikota Depok, Ayah dan Bunda mendapat surat teguran dari Walikota, surat teguran ini dikeluarkan karena Ayah dan Bunda sudah mulai proses pembangunan tanpa disertai IMB, di surat teguran tersebut Bunda diminta datang ke Dinas tata ruang dan pemukiman. Hal ini (surat teguran) memang sudah Ayah dan Bunda duga berkaitan dengan surat pengaduan kita beberapa waktu lalu. Namun karena kita benar, tidak ada rasa takut atau ragu sedikitpun, besoknya setelah menerima surat teguran tersebut Bunda dan Eyang datang memenuhi panggilan tersebut dan diterima dengan baik oleh pegawai walikota Depok. Proses perijinan pun kembali berjalan, sampai pada tanggal 28 September kemarin IMB untuk pembangunan rumah selesai. Sumber: http://gyannara.wordpress.com/2009/09/30/proses-pembuatan-imb/
http://tamsasolusi.blogspot.com/
