Proposal Rusunawa PNS

Proposal Rusunawa PNS Kab. Luwu

1

KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah terpanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dimana kita masih diberikan Berkat dan Kesehatan sehingga kami dapat menyusun Proposal Permohonan Bantuan Program Bantuan Rumah Susun Sederhawa Sewa (Rusunawa) PNS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proposal ini kami ajukan sebagai tindak lanjut dari visi, misi dan strategis pembangunan Kabupaten Luwu di bidang perumahan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permasalahan hunian bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Kondisi perumahan dan permukiman serta pelayanan masyarakat di daerah kami, Kabupaten Luwu yang semakin berkembang namum telah diwarnai oleh begitu banyak persoalan-persoalan salah satunya persoalan kebutuhan hunian bagi para PNS di lingkup Pemda Luwu. Keterbatasan dana menjadi faktor utama sehingga alokasi bidang perumahan dan permukiman pada APBD masih sangat minim. Oleh karena itu bantuan pendanaan melalui program-program program-program Kemen PU-PERA sangat kami harapkan untuk membantu menyelesaikan persoalan dan mempercepat mempercepat pembangunan perumahan dan permukiman di daerah kami. Akhirnya kami ucapkan ucapkan banyak terima terima kasih kepada pihak Kemenpera. Kemenpera. Kami sangat mengharapakan mengharapakan tindak lanjut dari Proposal Proposal kami ini. Wassalam Belopa, Agustus 2014

Dinas perumahan, cipta karya & tata ruang Kab. Luwu


2

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Kondisi Wilayah Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang berada dalam wil ayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah akibat pemekaran Kota Palopo yaitu Kabupaten Luwu Bagian Selatan yang terletak di sebelah selatan Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu Bagian Utara yang terletak di sebelah utara Kota Palopo. Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah sekitar 3.000,25 Km2 atau 3.000.250 Ha dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 335.828 jiwa pada tahun 2011, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya bergerak pada sektor pertanian dan perikanan. Secara umum karasteristik bentang alam Kabupaten Luwu terdiri atas kawasan pesisir/pantai dan daratan hingga daerah pegunungan yang berbukit hingga terjal, dimana berbatasan langsung dengan perairan Teluk Bone dengan panjang garis pantai sekitar 116,161 Km (RTRW Kabupaten Luwu). Ditinjau dari segi geografis, Kabupaten Luwu terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, dimana posisi Kabupaten Luwu terletak 2º.34’.45” – 3º.30’.30” LS dan 120º.21’.15” – 121º.43’.11” BT. Secara administratif, Kabupaten Luwu memiliki batas sebagai berikut: Sebelah Utara

: Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo

Sebelah Timur

: Teluk Bone

Sebelah Selatan

: Kota Polopo dan Kabupaten Wajo

Sebelah Barat

: Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap.



3

Peta Administrasi Kabupaten Luwu

1.2. Latar Belakang

Dalam UUD 45 pasal 28h, rumah merupakan kebutuhan / hak dasar manusia. Rumah memiliki peranan penting dalam membentuk watak serta kepribadian bangsa sehingga perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh karena itu kebutuhan akan hunian yang sehat layak dan terjangkau merupakan kebutuhan yang mendesak bagi masyakarat. Menurut BPS, backlog (kesenjangan kebutuhan dengan ketersediaan) di bidang perumahan mengalami peningkatan dari 5,8 juta unit (pada tahun 2004) menjadi 7,4 juta unit (pada tahun 2009), sementara itu pertumbuhan keluarga baru setiap tahun sekitar 700.000 keluarga.



4

Pembangunan perumahan terkendala dalam hal penyediaan lahan, terutama di kawasan perkotaan di mana terjadi urbanisasi. Untuk itu, salah satu solusi penyediaan rumah adalah dengan membangun secara vertikal (rumah susun) dengan mengoptimalkan lahan yang ada. Setelah terjadi pemekeran di Kabupaten Luwu dimana terjadi perpindahan ibukota kabupaten dari Kota Palopo ke Kota Belopa. Hal ini berdampak pada domisili para PNS Pemda Luwu yang sampai saat ini masih banyak yang berdomisili di Kota Palopo karena pertimbangan keluarga yang sudah menetap di Kota Palopo. Seiiring dengan masalah tersebut, Bupati Luwu telah melakukan banyak kebijakan dan solusi antara lain menyediakan sarana transportasi berupa bus pegawai dan penyediaan perumahan PNS. Namun karena banyaknya jumlah pegawai yang belum berdomisili di Kota Belopa sehingga persoalaan kebutuhan hunian pegawai masih menjadi persoalan besar. Aksesibilitas pegawai dari rumah ke kantor yang terlalu jauh tersebut berdampak pada kinerja pelayanan masyarakat yang menurun dan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh pegawai semakin besar. Banyaknya pegawai Pemda Luwu yang berdomisili di luar Kabupaten Luwu tersebut juga menurunkan pertumbuhan ekonomi karena peredaran uang menjadi kurang di Kabupaten Luwu, khusunya Kota Belopa.

1.3. Maksud dan Tujuan Dengan pembangunan Rusunawa PNS, maka diharapkan para PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Luwu dapat hidup dan tinggal ditempat yang layak dan semestinya serta berpengaruh positif pada efektifitas pekerja. Rusunawa yang dilengkapi oleh fasiltas umum dan sosial yang memadai juga akan mendorong terciptanya profesionalisme kerja yang baik

1.4. Sasaran Rencana pembangunan Rusunawa ini adalah untuk menampung para PNS yang saat ini belum memiliki hinuan tetap di Kota Belopa sebagai pusat pemerintahan dan perkantoran di Kabupaten Luwu Dinas perumahan, cipta karya & tata ruang Kab. Luwu


5

BAB II DATA UMUM PENERIMA BANTUAN

Ka

LOGO PEMERINTAH DAERAH KABUATEN LUWU

2.1 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopo selaku perintahan otonom kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km², sebelum Kota Palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km. Pemekaran kabupaten Luwu yang kemudian melahirkan kabupaten Luwu Utara dan kota otonom Palopo dibawah kepemimpinan Bupati Luwu Dr. Kamrul Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003. Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006. Dinas perumahan, cipta karya & tata ruang Kab. Luwu


6

Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati H.M. Basmin Mattayang kemudian dilakukan pemilihan Kepala Daerah langsung pertama di daerah itu dan memilih Ir. H. Andi Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2009-2014 dan saat ini memasuki kepemimpinan di periode ke-2 2014-2019.

2.2 LOKASI PERKANTORAN Kompleks perkantoran sebagai pusat pemerintahan Pemda Luwu berada pada BWP E Kota Belopa Batas Kompleks Perkantoran: 

Sebelah Selatan berbatasan permukiman



Sebelah Utara berbatasan permukiman dan RSUD Lagaligo



Sebelah Barat berbatasan jalan arteri/provinsi dan permukiman



Sebelah Timur berbatasan perbukitan

Kompleks perkantoran pemda Luwu



7

2.3 DESKRIPSI KEGIATAN Kompleks perkantoran sebagai pusat pemerintahan Pemda Luwu berada pada BWP E Kota Belopa seluas sekitar 10 Ha dan berada di pusat kota. Penyediaan rusunawa PNS saat ini sangat penting akibat banyaknya PNS yang belum memiliki hunian tetap di Kota Belopa dan seki tarnya sebagai dampak dari peralihan pusat pemerintahan Kabupaten Luwu dari Kota Palopo ke Kota Belopa sejak tahun 2002. 2.4 KONDISI KARYAWAN DAN PEKERJA Pemda Luwu yang saat ini terdiri dari 30 SKPD dan 23 Kecamatan memiliki jumlah pegawai sebanyak 2.590 orang (belum termasuk guru), dengan rincian; 20 orang golongan I; 896 orang golongan II; 1.367 golongan III; dan 307 orang golongan IV. Bila diamati menurut jenjang pendidikan, angkanya sangat mengembirakan dimana dari 2.590 pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah tersebut, diantara tercatat sebanyak 215 orang yang berlatar belakang pendidikan S3/ S2, 1.503 orang berpendidikan S1/DIV, 187 orang berpendidikan S0/DIII, dan sisanya 685 orang berpendidikan SD hingga SLTA. Dengan kata lain 73,55 % dari pegawai negeri di Kabupaten Luwu berpendidikan S0 hingga S3. Sisanya hanya sebanyak 26,45 % yang berpendidikan SD hingga SLTA. Saat ini terdapat perumahan PNS yang terletak di Desa Senga Selatan Kec. Belopa namum jumlah hunian baru sekitar 100 unit sehingga belum dapat menampung kebutuhan hunian PNS. Kondisi lokasi hunian yang jauh dari kantor membuat kinerja pegawai dalam melaksaanakan pelayanan masyarakat menjadi tidak maksi mal dan besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan sehari-hari un tuk aktifitas pelayanan masyarakat. Untuk mengatasi kondisi tersebut para pegawai terpaksa tinggal di rumah-rumah kos sekitar Kota Belopa namum banyak juga yang masih tetap berdomisili di luar Kota Belopa. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu karena para PNS melakukan aktifitas perbelanjaan di Kota Palopo.



8

BAB III GAMBARAN LOKASI DAN BANGUNAN 3.1 Alokasi Luas Tanah Calon Lokasi Rusunawa Lahan yang disiapkan untuk rencana pembangunan rusunawa PNS terletak di Keluarahan Sabe Kec. Belopa, lokasi berada disekitar kompleks perkantoran, pasar sentral, terminal dan taman kota. Terdapat fasilitas umum dan fasilitas social di sekitar lokasi sehingga akan mendukung fungsi rusunawa sebagai hunian bagi para PNS.

Lokasi rencana pembangunan Rusunawa PNS seluas 1 Ha



9

3.2 Kebutuhan Bantuan Rusunawa Tahun 2012 ini jumlah PNS pemda Luwu 2.590 orang. Sekitar 50% dari jumlah tersebut masih berdomisili di luar Kota Belopa dan 30% dari jumlah yang berdomisili di luar Kota Belopa tersebut tinggal di kos-kosan dan rumah sewa. Jadi sekitar 1.270 orang menjadi pegawai potensial yang akan menjadi penghuni rusunawa PNS tersebut. Dalam perencanaan tahun ini, bangunan rusunawa adalah bangunan permanen 1 tower berlantai 4 dengan jumlah kamar 100 unit dengan ukuran setiap kamar seluas 30 m2. Bila diasumsikan setiap unit rusunawa dihuni oleh maksimal 2 orang (pegawai lajang) atau 1 pegawai (3 orang anggota keluarga) orang maka setiap tower yang mampu menampung 300 pekerja. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh PNS akan dibutuhkan sekitar 5 tower rusunawa. Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan rusunawa PNS tersebut sekitar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).



10

BAB IV GAMBARAN KONDISI EKSISTING 4.1. Gambaran Kondisi Lingkungan Kawasan Lokasi rencana rusunawa PNS Pemda Luwu terletak di kawasan kota baru di kompleks perkantoran dengan kondisi eksisting saat ini berupa hamparan lahan siap bangun. Lahan seluas 1 ha dengan berbatasan dengan Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pasar Sentral Belopa, Taman bermain, rencana terminal Belopa. Lokasi berada dalam peruntukan fungsi pelayanan masyarakat dan permukiman sehingga kawasan dikelilingi oleh permukiman, perumahan, RSUD Lagaligo, pasar sentral Belopa, taman bermain, rencana terminal Belopa.

Para pegawai tinggal dirumah sewa dan kos-kosan



11

4.2. Aksesbilitas Lokasi untuk bangunan rumah susun sewa Lokasi terletak di depan rencana terminal kota Belopa berada 300 m dari jalan lingkar barat Kota Belopa dan 500 m dari jalan provinsi poros Belopa-Palopo. Aksesibiltas ke lokasi dengan angkutan kota dan angkutan pendukung berupa becak dan ojek. 4.3. Fasilitas umum dan Sosial di Sekitar lokasi bangunan rumah susun sewa Fasilitas umum dan social yang berada disekitar lokasi yaitu RSUD Lagaligo, pasar sentral Belopa, taman bermain, rencana terminal Belopa, kompleks perkantoran Pemda Luwu, masjid, rencana hutan kota.

Beberapa fasiltas umum dan social d isekitar rencana Rusunawa PNS

4.4. Kondisi infrastruktur di sekitar lokasi bangunan rumah susun sewa Infrastruktur yang ada pada lokasi antara lain adanya jaringan listrik PLN dan air bersih PDAM, dilalui oleh jalan lingkar barat Kota Belopa dengan kondisi aspal dan beton. Sarana telekomunikasi berupa operator selular dari berbagai operator.



12

BAB V GAMBARAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN BANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA 5.1 Rencana Induk Pengembangan

Dengan ketersediaan rusunawa PNS di dekat kompleks perkantoran di Kota Belopa akan meningkatkan kinerja pegawai dalam melayani masyarakay di Kabupaten Luwu dan akan mengurangi biaya transpotasi para pegawai. Pengembangan jumlah rumah susun kedepannya akan juga mendorong hunian yang layak dan tidak sembrawut karena kebutuhan lahan yang sedikit dengan dilengkapi dengan fasum dan fasos. Hal ini untuk mengatasi persoalan kekurangan lahan perumahan nantinya di Kota Belopa yang akan semakin berkembang

5.2 Rencana Pemberdayaan bangunan rumah susun sewa

Bangunan rusunawa pekerja yang juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas antara lain : masjid, taman bermain, sarana olahraga nantinya akan menjadi sarana hiburan bagi pakerja dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Pemda Luwu juga nantinya akan membantu dalam penyediaan sarana pelayanan dasar seperti air bersih dan persampahan.



13

BAB VI RENCANA PENGELOLAAN BANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA 6.1. Badan / Unit Pengelola

Badan Pengelola Rusunawa PNS nantinya akan berada pada Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Luwu dengan kepala pegelolah setingkat eslon IV pada Bidang Perumahan.

6.2. Struktur Badan Pengelola. STRUKTUR PENGELOLA Pensehat

: Bupati

Kepala Dinas

: Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pimpinan Pengelola

: Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

Sekretaris

:

Bendahara

:

Seksi Kebersihan

:

Sekse Keamanan

:

Seksi Perawatan dan Teknisi :



14

6.3. Penentuan besarnya tarif sewa (didasari atas kemampuan kelompok sasaran calon penerima manfaat dalam membayar sewa). Penentuan tariff sewa unit Rusunawa nantinya akan ditentukan berdasarkan besaran/luasan type unit rusunawa dan mempertimbangkan Gaji minimum PNS sesuai golongan. Pihak Pemda Luwu juga nantinya akan memberikan intensif berupa subsidi untuk sewa rusunawa bagi setiap PNS. 6.4. Dana untuk Pengelolaan (Dana Opersional dan Pemeliharan Rutin) Sewa rusunawa tersebut akan digunakan oleh badan pengelolah untuk membiayai opersional rusunawa. Sistem pengelolaan kebersihan di rusunawa nantinya akan dilaksanakan oleh badan pengelolah dengan mempekerjakan karyawan clean service yang diambil dari karyawan diluar karyawan perusahaan. Sedangkan untuk pola keamanan akan ditugaskan 4 Orang satpam yang bertugas secara bergantian dan dibagi dalam 2 tim dengan durasi waktu jaga setiap tim 2 kali 6 jam setiap hari.



15

BAB VIII PENUTUP Demikian proposal ini kami susun, besar harapan kami sehingga pembangunan Rusunawa PNS penda Luwu dapat disetujui dan terealisai, sehingga persoalan kebutuhan hunian bagi PNS dapat teratasi dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu, khususnya Kota Belopa. Atas perhatian, kerjasama dan bantuannya, kami di haturkan Terima Kasih.

Luwu, Agustus 2014 Mengetahui Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang

A. Fatahillah, S.Pi, MM NIP. 19630113 1986 1 016


Proposal Rusunawa PNS

Recommend Documents