PROPOSAL PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2016
BALAI DIKLAT INDUSTRI REGIONAL VII MAKASSAR MAKASSAR
PROPOSAL IZIN PENGGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA BALAI DIKLAT INDUSTRI REGIONAL VII MAKASSAR TAHUN 2016 A. Latar Belakang
Balai Diklat Industri Regional VII Makassar adalah salah satu unit pelaksana teknis dibidang pendidikan dan pelatihan bagi SDM Aparatur dan Dunia Usaha sektor industri di bawah Pusdiklat Kementerian Perindustrian RI. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006. Balai Diklat Industri Regional VII Makassar mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Diklat Kepemimpinan, Fungsional, Teknis dan Dunia Us aha. Dalam melaksanakan
tugas pokok Balai Diklat Industri Regional VII
Makassar sebagai unit pelaksana teknis hendaknya didukung oleh anggaran yang memadai, sementara anggaran pendapatan yang bersumber dari APBN (Rupiah Murni) masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan tugas pokok tidak maksimal. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mendapatkan sumber pendapatan lainnya dengan memaksimalkan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki. Sumber pendapatan dimaksud berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Dengan adanya sumber pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diharapkan akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Balai Diklat Industri Regional VII Makassar. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi kegiatan Sewa Gedung dan Pendidikan dan Pelatihan secara swadana yang ditawarkan pada Aparatur dan dan Dunia Usaha Sektor Industri. Pelaksanaan kegiatan Pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak tentunya tidak terlepas dari kaidah atau
atau aturan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
Mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 telah mendapatkan target pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan, namun pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak dapat terealisir oleh karena pagu anggarannya sangat kecil sehingga dirasakan sulit untuk melakukan program pendidikan dan pelatihan secara swadana yang ditawarkan pada aparatur Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha sektor industri. Sementara sumber pendapatan yang diperoleh melalui sewa gedung tidak dapat digunakan oleh karena belum menyusun program kegiatan yang sumber dananya dari sewa gedung tersebut, yang selama ini hanya disetor ke Rekening Kas Negara. Pada Tahun 2013 Balai Diklat Industri Makassar mendapatkan target penerimaan sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan program kegiatan Sewa Gedung dan program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berupa Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Tahun 2014 Balai Diklat Industri Makassar mendapatkan target penerimaan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan program kegiatan Sewa Gedung dan program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berupa Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
B. Visi dan Misi
Visi : Balai Diklat Industri Regional VII Makassar mempunyai visi: Menjadi “
lembaga diklat industri yang profesional, tangguh dan berbasis kompetensi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur dan Dunia Usaha . ”
Mi si : Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi yang diemban oleh Balai Diklat Industri Regional VII Makassar adalah : 1. Meningkatkan kerjasama diklat industri dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. 2. Meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah dan dunia usaha yang profesional. 3. Menjadi transformasi kebijakan pemerintah sektor industri
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan dunia usaha pada sektor industri.
F ungsi : a. Menyusun rencana dan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis umum dan keterampilan khusus serta dunia usaha b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis umum dan keterampilan khusus serta dunia usaha c. Pelaksanaan pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Balai Diklat Industri Regional VII Makassar
D. Target dan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015
No
Target dan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013 Uraian
1
Pendapatan Sewa Gedung
2
Pendapatan Pendidikan Lainnya Jumlah
No
Realisasi
%
Target PNBP 2013 90.000.000
Penerimaan
Real. Angg
51.400.000
13,89
280.000.000
175.750.000
47,50
370.000.000
227.150.000
61,39
Target dan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 Uraian
1
Pendapatan Sewa Gedung
2
Pendapatan Pendidikan Lainnya Jumlah
Realisasi
%
Target PNBP 2014 110.000.000
Penerimaan
Real. Angg
35.250.000
32,05
290.000.000
83.250.000
28,71
400,000,000
118,500,000
29,63
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 di uraikan sebagai berikut : No
Uraian
Target
Pagu PNBP
Realisasi
%
2015
Real. Angg
1
Pendapatan Sewa Gedung
110.000.000
85.679.000
Penerimaan 0
2
Pendapatan Pendidikan Lainnya
290.000.000
225.881.000
0
400.000.000
311.560.000
0
J umlah
*Ket : Realisasi Penerimaan sampai bulan Januari 2015
E. Pokok-Pokok Kebijakan PNBP Tahun Anggaran 2016
Pokok-pokok kebijakan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 yakni mengupayakan untuk melakukan penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan dengan menawarkan program pelatihan pada unit-unit aparatur yang menangani sektor industri di daerah. Selain itu, melakukan optimalisasi terhadap penyewaan Gedung dan Bangunan.
F. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 diuraikan sebagai berikut : No
Uraian
Target
Pagu PNBP
Realisasi
2016
Pendapatan
1
Pendapatan Sewa Gedung
110,000,000
85,679,000
2
Pendapatan Pendidikan Lainnya
290,000,000
225,881,000
J umlah
400,000,000 311,560,000
% Real. Angg
G. Alasan/Justifikasi Target 2016
1. Kondisi sarana dan prasarana pada Balai Diklat Industri Regional VII sangat memungkinkan untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. Kegiatan tahun 2015 baru dapat dipastikan setelah APBN sudah final di perkirakan pada bulan Juli 2015, sehingga masih sulit untuk memprediksikan berapa target yang akan dicapai dalam tahun 2016.
H. Realisasi Penggunaan Dana PNBP Tahun Anggaran 2013 dan 2014
No
Realisasi Penggunaan Dana PNBP Tahun Anggaran 2013: Uraian
Pagu PNBP
Realisasi
Realisasi
%
2013
Pendapatan
Penggunaan
240.000
51.400.000
0
Real. Penggunaan 0
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
369.760.000
175.750.000
136.891.675
36,99
J umlah
370.000.000
227.150.000
136.867.200
36,99
1
Pendapatan Sewa Gedung
3
Pagu Penggunaan PNBP Tahun Anggaran 2013 berdasarkan izin Menteri Keuangan sebesar Rp. 369.760.000,- yang berasal dari pendapatan pendidikan lainnya sudah terealisasi sejumlah Rp. 136.891.675,- atau sebesar 36,99% dari total Pagu penggunaan PNBP. Sedangkan untuk penerimaan PNBP yang berasal dari pendapatan sewa gedung sejumlah Rp. 51.400.000,- tidak dapat digunakan oleh karena belum dimasukkan dalam usulan penggunaan anggaran .
No
Realisasi Penggunaan Dana PNBP Tahun Anggaran 2014: Uraian
Pagu PNBP
Realisasi
Realisasi
%
2014
Pendapatan
Penggunaan
1
Pendapatan Sewa Gedung
110.000.000
35.250.000
0
Real. Penggunaan 0
3
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
290.000.000
83.250.000
64.843.100
16,21
J umlah
400.000.000
118.500.000
64.843.100
16,21
Pagu Penggunaan PNBP Tahun Anggaran 2014 berdasarkan izin Menteri Keuangan sebesar Rp. 400.000.000,- yang berasal dari pendapatan pendidikan lainnya
sudah terealisasi sejumlah Rp.64.843.100,- atau sebesar 16,21% dari total Pagu penggunaan PNBP. Sedangkan untuk penerimaan PNBP yang berasal dari pendapatan sewa gedung sejumlah Rp.32.250.000,- tidak dapat digunakan oleh karena belum dimasukkan dalam usulan penggunaan anggaran .
I. Besaran Pagu yang diusulkan untuk dibiayai dari Dana PNBP untuk T.A 2016
Besaran Pagu yang diusulkan untuk dibiayai dari Dana PNBP untuk tahun anggaran 2016 dengan mengacu pada persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP yang ditetapkan Menteri Keuangan (77,89%) adalah sebagai berikut: No
Besaran Pagu yang diusulkan untuk dibiayai dari dana PNBP (Rp)
Uraian
A. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan: 1
Belanja Bahan
2
Honor yang terkait dengan Output Kegiatan
11,000,000
3
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
15,000,000
4
Belanja Jasa Profesi
54,600,000
5
Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
30,000,000
115,281,000
B. Pengadaan Perlengkapan: 1
Belanja Barang Operasional Lainnya
85,679,000
Total Pagu yang di usulkan
311,560,000
J. Perkiraan Target dan Pagu PNBP tahun anggaran 2017 - 2019
No
Perkiraan Target dan Pagu PNBP tahun anggaran 2017 Uraian
Target
Pagu Penggunaan PNBP
Realisasi
%
Penerimaan
sesuai Izin MenKeu (77,89%)
Penggunaan
Real. Penggu
1
Pendapatan Sewa Gedung
110,000,000
85,679,000
-
-
2
Pendapatan Pendidikan Lainnya
290,000,000
225,881,000
-
-
Jumlah
400,000,000
311,560,000
-
-
No
Perkiraan Target dan Pagu PNBP tahun anggaran 2018 Uraian
Target
Pagu Penggunaan PNBP
Realisasi
%
Penerimaan
sesuai Izin MenKeu (77,89%)
Penggunaan
Real. Penggu
1
Pendapatan Sewa Gedung
110,000,000
85,679,000
-
-
2
Pendapatan Pendidikan Lainnya
290,000,000
225,881,000
-
-
Jumlah
400,000,000
311,560,000
-
-
No
Perkiraan Target dan Pagu PNBP tahun anggaran 2019 Uraian
Target
Pagu Penggunaan PNBP
Realisasi
%
Penerimaan
sesuai Izin MenKeu (77,89%)
Penggunaan
Real. Penggu
-
-
1
Pendapatan Sewa Gedung
110,000,000
85,679,000
2
Pendapatan Pendidikan Lainnya
290,000,000
225,881,000
-
-
Jumlah
400,000,000
311,560,000
-
-
Demikian Proposal Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini disampaikan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.
Makassar, 8 Januari 2015 Kepala Balai Diklat Industri Makassar
