7
PROPOSAL PENELITIAN
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PARA PELAKU USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DIWILAYAH PASAR MERJOSARI KOTA MALANG
Dosen Pengampu :
HENDRIK SUHENDRI SE. MSA
Disusun Oleh :
MUHAMAD KHAMID MAHMUD
( 2014110122 )
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG 20
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian
Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak itu sendiri merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu salah satunya untuk menggali potensi dalam negeri.
Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.
Wajib pajak harus memiliki pengetahuan pajak yang cukup baik agar kewajiban dapat terpenuhi, Sehingga pemerintah memberikan langkah terbaik untuk meningkatkan pengetahuan pajak wajib pajak dengan cara diadakan nya materi perpajakan dalam pendidikan formal dan pendidikan informal berupa sosialisasi perpajakan.
Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang pajak dari petugas pajak. Ada juga yang diperoleh dari radio, televisi, majalah, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun dalam pelaksanaan, kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, dalam dunia pendidikan pengetahuan tentang pajak belum menyentuh secara komprehensif. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali bagi mereka yang menempuh
jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi ini mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah tersebut dapat berjalan baik jika memberikandampak yang baik juga bagi wajibb pajak dalam memahami peraturan perundangan-undangan serta akan memunculkan kesadaran diri yang tinggi bagi wajib pajak untuk untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang patuh.
Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan.
Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul penelitian "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Para Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Diwilayah Pasar Merjosari Kota Malang".
1.2 Indentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat didefinisikan beberapa malasah penelitian sebagai berikut:
1. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang diketahui para pelaku UKM sebagai wajib pajak.
2. Kurangnya sosialisasi terhadap perpajakan.
3. Kurangnya tingkat kepatuhan terhadap pajak.
1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diteliti, penulis memiliki sejumlah keterbatasan, maka pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, pokok masalah yang dibatasi pada pengaruh dua variabel yang digunakan yaitu Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
1.4 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :
Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha kecil menengah (UKM) sebagai wajibpajak?
Bagaimana pengetahuan perpajakan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) di wilayah pasar merjosari malang?
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan
Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha kecil menengah (UKM) sebagai wajib pajak.
Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perpajakan pelaku usaha kecil menengah diwilayah pasar merjosari malang.
2. Manfaat
Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
Bagi penulis
Menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha kecil menengah di wilayah pasar merjosari malang.
Bagi Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Sebagai referensi pengguna ilmu dalam mempelajari tentang pengetahuan pajak dan wajib pajak dan sebagai perbandingan dari kualitas pendidikan Universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan dibidang yang sama sehingga diharapkan munculnya peneliti yang memberikan hasil lebih baik.
1.6 Kerangka Berfikir
Menurut sugiyono (2010: 89) Kerangka berfikir adalah hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Penelitian ini bermula dari harapan penulis dimana fenomena penelitian menggambarkan kontribusi tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan para pelaku usaha kecil menengah sebagai wajib pajak. Dari bahan dan data yang terkumpul penulis merumuskan judul untuk penelitian ini "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Para Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Diwilayah Pasar Merjosari Kota Malang".
Variabel yang terkait yaitu variabel (X) yaitu pengetahuan perpajakan dan variabel (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak.para pelaku usaha kecil menengah.
1.7 Hipotesis
Menurut Sugiyono (2010:93) menyatakan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadapa rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H0 : = 0 Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Para Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Diwilayah Pasar Merjosari Kota Malang.
Ha : = 0 Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Para Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Diwilayah Pasar Merjosari Kota Malang.
BAB II
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Definisi Pajak
Tiada pajak yang dapat dipungut oleh negara tanpa adanya undang-undang yang mengatur pemungutan pajak tersebut.Oleh karena itu setiap pemungutan pajak diatur dalam undang-undang yang berlaku.Adapun yang menjadi dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang dasar 1945 pasal 23 ayat (2) "segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang."
Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (2) di atas lahirlah beberapa undang-undang yang mengatur tentang Perpajakan di Indonesia.Bahkan sejak tahun 1945 sampai sampai sekarang pemerintah telah beberapa kali mengadakan revisi dan penggantian Undang-Undang Perpajakan seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia.
Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
2.1.2 Fungsi Pajak
a. Fungsi Peneriman (Budgeter)
Fungsi peneriman yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagaifungsi pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin Negara dan melaksanakanpembangunan, negara membutuhkan biaya.Biaya ini diperoleh dari daripeneriman pajak.
Fungsi Mengatur (Reguler)
Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidangkeuangan misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian- pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu.
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut waluyo, 2009, dibagi menjadi 2, yaitu:
1) Official Assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenangkepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajakyang terutang oleh Wajib Pajak.
2) Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenangsepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiribesarnya pajak yang terutang.
2.1.4 Tarif Pajak PPh Pasal 21
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-
Diatas Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000
Diatas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000
Diatas Rp 500.000.000,-
5%
15%
25%
30%
Berdasarkan UU No.36/2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 17, besarnya tarif pajak atas penghasilan kena pajak adalah seperti table.
Pengetahuan Perpajakan
Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1.377), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Soemarso, 2010: 2) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Secara umum,
pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Definisi lain dari pajak dikemukan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2003: 1) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
BAB III
3.1 Metodologi Penelitian
3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah pasar merjosari Malang dan kantor Direktorat Jenderal Pajak Daerah Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2016
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Cara pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic Regresi berganda dengan tujuan untuk menguji variabel yang telah ditetapkan. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :
Metode survey
Melalui metode ini dilakukan sebuah sample data dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan secara random atau acak kepada responeden sebagai alat pengumpulan data.
Wawancara (Interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.
3.1.2 Jadwal Kegiatan
No
JADWAL KEGIATAN
Tahun 2016
Januari
Febuari
Maret
April
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Penentuan judulpenelitian
2
Pembuatan proposal penelitian
3
Pengetikan bab 2
4
Berkunjung ke tempat penelitian
5
Pengetikan
6
Membuat kesimpulan
7
Revisi
DAFTAR PUSTAKA
Diana, Anastasia (2014). Teori dan Peraturan Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/943/1/
ahmad%20najiyullah-feb.pdf, 31 0ktober 2016
http://www.pajak.go.id/search/node/pajak%20umkm, 31 oktober 2016