EBOOK SNI WAJIB 2014
http://1standar.blogspot.com/
©adminNovida
Apa Yang Dimaksud SNI Wajib? Pada dasarnya, produsen menerapkan SNI tidak ada paksaan dan bersifat sukarela, akan tetapi SNI dapat diberlakukan secara wajib oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, pertimbangan ekonomis, atau kepentingan nasional lainnya. Hal ini yang dimaksud SNI Wajib. Pemberlakuan SNI Wajib sama baik pada produksi dalam negeri maupun impor yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
2
Apa Saja Dasar Hukum Pemberlakuan SNI Wajib Di Bidang Industri? •
•
•
•
•
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86 Tahun Tahun 2009, tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Secara Wajib. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan pengawasan SNI Secara Wajib. Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri tentang Pedoman Pengawasan Penerapan SNI Secara Wajib. Wajib.
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
3
Apa Sanksi Sanksi Yang Yang Diberikan Dibe rikan Bila Bila SNI Tidak Diterapkan Atau Dilanggar Oleh Produsen? •
•
Produsen yang menerapkan SNI secara sukarela ataupun wajib dan terbukti hasil produksinya yang bertanda SNI tidak memenuhi persyaratan SNI, atau melakukan melakukan pemalsuan pemalsuan tanda SNI dikenakan sanksi berupa Sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa pembekuan SPPT SNI, pencabutan SPPT SNI, pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, atau penarikan barang dari peredaran. Sanksi pencabutan sertifikat produk atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk. Sanksi pencabutan ijin usaha atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan ditetapkan oleh Kementerian yang yang berwenang atau Pemerintah Daerah. Sanksi pidana yang diberikan diatur sesuai peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku.
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
4
Apa Saja Sanksi Bagi Produsen Pemilik SPPT SNI/SPPT ST Secara Secar a Wajib Wajib Yang Yang Barang Dan Atau Jasanya Tidak Tidak Sesuai Dengan Persyaratan SNI Wajib Dan Atau Spesifi Spesifikasi kasi Teknis Teknis Wajib? •
•
•
•
Produsen pemilik SPPT SNI secara wajib atau SPPT ST secara wajib yang berdasarkan hasil pengawasan oleh oleh PPSP menemukan barang dan atau jasanya tidak sesuai dengan persyaratan SNI wajib dan atau Spesifikasi Teknis Teknis wajib yang bersangkutan, dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut : Peringatan tertulis dari Direktur Jenderal pembina industri dan kepada produsen yang bersangkutan diberi waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki barang dan atau jasanya sesuai dengan persyaratan SNI/Spesifikasi Teknis. Apabila dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan produsen tidak memperbaiki barang atau jasanya sesuai dengan persyaratan persyarata n SNI/Spesifikasi Teknis, Direktur Jenderal pembina industri menerbitkan rekomendasi tertulis tentang pencabutan izin usaha industri (IUI) dan SPPT SNI/SPPT ST. ST. Pencabutan IUI dilakukan dilakukan oleh instansi penerbit IUI. Pencabutan Pencabutan SPPT SNI/SPPT ST dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan SPPT SNI/SPPT ST. http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
5
Apa Sanksi Sanksi Yang Yang Diberikan Diberikan Bila Lspro Yang Melanggar Ketentuan Penerbitan SPPT SNI? •
Sanksi yang diberikan bila LSPro yang melanggar ketentuan Penerbitan Pene rbitan SPPT SNI adalah dengan peringatan dan pencabutan sertifikat akreditasi yang dilakukan oleh KAN.
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
6
Apa Yang Perlu Dilakukan Produsen Yang Barangnya Termasuk SNI Wajib Agar Barangnya Dapat Beredar Bebas Di Pasar? •
•
•
•
Produsen wajib mendapatkan SPPT SNI dengan mendaftarkan produknya pada LSPro. Kemudian produsen membubuhkan membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label hasil produksinya atau pada dokumen yang menyertainya. LSpro penerbit SPPT SNI melakukan pengawasan secara berkala terhadap performance atau unjuk kerja produsen produsen yang telah memperoleh memperoleh Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI. Dalam peredarannya di pasar, pengawasan SNI Wajib Wajib dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan pengawasan pengawasan di pasar. pasar. Pengawasan pra pasar terhadap barang SNI wajib produksi dalam negeri yang diperdagangkan dilakukan melalui Nomor Registrasi Produk (NRP). Jadi produsen juga harus melakukan melakukan pendaftaran NRP ke Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sedangkan pengawasan pra pasar terhadap barang impor impor yang termasuk SNI wajib dilakukan melalui Surat Pendaftaran Barang yang di dalamnya terdapat Nomor Pendaftaran Barang. http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
7
Apa Yang Yang Terjadi Terjadi Bila Ruang Lingkup Produk Untuk SNI Wajib Pada Lspro Atau Laboratorium Uji Belum Terakreditasi Oleh KAN? Perusahaan tetap dapat mendaftarkan produknya, selama LSPro atau Laboratorium Uji (Lembaga Penilaian Kesesuaian) akan melakukan pendaftaran akreditasi akreditasi ruang lingkup ke KAN. KAN. Sebagai tambahan, Menteri yang memiliki kewenangan produk SNI Wajib Wajib diwajibkan menunjuk LSPro atau Laboratorium Uji (Lembaga Penilaian Kesesuaian) yang telah dievaluasi kompetensinya berdasarkan: •
•
•
Aspek legalitas kelembagaan Aspek kompetensi yaitu ketersediaan sarana pengujian dan metode uji, sarana inspeksi dan metode inspeksi, asesor dan petugas pengambil contoh serta tenaga ahli. Telah terakreditasi KAN sebagai laboratorium uji, lembaga inspeksi atau LSPro
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
8
Apakah Kriteria Lembaga Penilaian Kesesuaian Kesesu aian Yang Ditunjuk Oleh Menter Menteri? i? Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/MIND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri pada Pasal 12, LSPro maupun Laboratorium Uji /Lembaga Inspeksi harus memenuhi: •
Terakreditasi KAN untuk ruang rua ng lingkup yang sesuai;
•
MoU dengan Laboratorium Uji /Lembaga Inspeksi
•
Membuat surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajibannya.
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
9
Bagaimana Pengawasan Oleh Pemerintah Atas Barang Yang SNI Nya Diberlakukan Wajib? Pengawasan barang yang SNI-nya diberlakukan secara wajib dilakukan dengan: •
•
•
Pengawasan barang di pabrik. Pengawasan secara sewaktuwaktu dilakukan oleh Pemerintah via Direktorat Jenderal Pembina Industri di Kementerian Perindustrian dengan menugaskan PPSP (Petugas (Petugas Pengawas Standar barang dan jasa ja sa di Pabrik) dan PPNS-PK (Petugas Penyidik Negeri SipilPerlindungan Konsumen); Pengawasan barang impor impor di kawasan pabean. Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai; Pengawasan barang beredar di pasar. pasar. Pengawasan di pasar p asar dilakukan oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
1 0
Apakah Dasar Hukum Yang Memperbolehkan Pemberlakuan Secara Wajib Sebagian Persyaratan SNI? •
•
Pemberlakuan secara wajib sebagian persyaratan SNI diperbolehkan dalam PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Pasal 12 Ayat Ayat (3) yaitu: Dalam hal standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar nasional Indonesia.
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
1 1
Kenapa Pemberlakuan Secara Wajib Sebagian Persyaratan SNI Diperbolehkan? •
•
Karena proses penyusunan SNI secara lengkap dan kesiapan peralatan uji pada Lembaga Penilaian Kesesuaian membutuhkan waktu yang lama, maka untuk mempercepat proses pemberlakukan SNI Wajib Wajib dapat ditetapkan dengan cara memberlakukan sebagian daripada parameter SNI atau yang lebih dikenal dengan istilah Peraturan Teknis. Usulan pemberlakuan SNI atau Peraturan Teknis Teknis secara wajib sebaiknya berasal dari pelaku usaha untuk dapat mengetahui kesiapannya dalam menerapkan SNI atau Peraturan Peratur an Teknis. Teknis.
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
1 2
Apakah Spesifi Spesifikasi kasi Teknis? Teknis? Spesifikasi Teknis Teknis adalah persyaratan teknis yang telah melalui pembahasan sesuai dengan Sistem Standardisasi Nasional (SSN) sepanjang SNI atas produk yang bersangkutan belum ditetapkan ditetapkan oleh BSN.
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
1 3
Kenapa Spesifikasi Teknis Dapat Diberlakukan Oleh Pemerintah? •
Selama belum terdapat SNI, Pemerintah dapat memberlakukan Spesifikasi Teknis Teknis secara wajib atas barang atau jasa yang terkait dengan aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, pertimbangan ekonomis dan atau kepentingan nasional lainnya.
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
1 4
Apa Saja SNI Wajib Di Bidang Industri Yang Memiliki Petunjuk Teknis Teknis (Juknis)? Pemberlakuan untuk sebagian besar produk SNI Wajib mengacu pada petunjuk teknis (per 1 Pemberlakuan Januari 2012) beberapa di antaranya yaitu: 1. Seped Sepeda a Roda Roda Dua, Jukni Jukniss Dirjen Dirjen Nomor Nomor 15/IUBTT 15/IUBTT/Pe /Per/4/ r/4/2011 2011 tenta tentang ng Pe Petunju tunjuk k Teknis Teknis Pelaksanaan Penerapan Penerapan Dan Pengawasan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepeda Roda Dua Secara Wajib 2. Baja Lemba Lembaran ran Dan Gulung Gulungan an Canai Dingin (Bj.D (Bj.D), ), Juknis Juknis Dirjen Dirjen Nomor 06/BIM/PER/4/2011 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Pener apan SNI Baja Lembaran Dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib 3. Plast Plastik ik - Tangki Tangki Air Silinder Silinder Vertik Vertikal al - Polietil Polietilena ena (PE), (PE), Juknis Juknis Dirjen Dirjen Nomor Nomor 40/IAK/Per/9/2010 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Dan Pengawasan Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal -Polietilena (PE) Secara Wajib 4. Kor Korek ek Api Gas, Juknis Juknis Dirjen Nomor Nomor 17/ILMT 17/ILMTA/PER A/PER/9/2 /9/2010 010 tentang tentang Petunju Petunjuk k Tekni Tekniss Pelaksanaan Penerapan Penerapan Pemberlakuan Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia I ndonesia (SNI) Korek Api Gas Secara Wajib 5. Prod Produk uk Industri Industri Elektron Elektronika, ika, Juknis Juknis Dirjen Nomor Nomor 28/IATT 28/IATT/PER/ /PER/9/20 9/2010 10 tentang tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Standard Nasional Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronik Elektronika a
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
1 5
Apa Saja SNI Wajib Di Bidang Industri (Lanjutan) 6.
Kaca Lembar Lembaran, an, Juknis Juknis Dirjen Nomor Nomor 34/IAK/P 34/IAK/Per/8 er/8/201 /2010 0 tentang tentang Petunju Petunjuk k Teknis Teknis Penerapan Pener apan Dan Pengaw Pengawasan asan Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Kaca Lembaran Secara Wajib
7.
Sepatu Pengaman, Sepatu Pengaman, Juknis Juknis Dirjen Dirjen Nomor 05/ILMT 05/ILMTA/PER/ A/PER/3/20 3/2010 10 tentang tentang Perubah Perubahan an Atas Atas Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka Nomor 21/ILMTA/Per/9/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberlakuan Pemberlak uan Standard Nasional Indonesia (SNI) Produk Sepatu Pengaman Secara Secara Wajib
8.
Baterai Primer Baterai Primer,, Juknis Dirjen Dirjen Nomor 17/IA 17/IATT TT/PER/ /PER/3/20 3/2010 10 tentang tentang Perubah Perubahan an Atas Atas Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi Dan Telematika Nomor 19/Iatt/Per/8/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Dan Pengawasan Standard Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib
9.
Kakao Bubuk, Kakao Bubuk, Juknis Juknis Dirjen Dirjen Nomor 49/IAK/P 49/IAK/Per/9 er/9/2009 /2009 tentang tentang Petun Petunjuk juk Teknis Teknis Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberlakuan Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia Kakao Bubuk Secara Wajib (SNI 01-3747-1995) Atau Revisinya
10. Air Minum Dalam Kemasan, Juknis Juknis Dirjen Nomor 48/IAK/Per/9/2009 48/IAK/Per/9/2009 tentang tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ( AMDK) Secara Wajib (SNI 01-3553-2006) Atau Revisinya Revisinya
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
1 6
Apa Saja SNI Wajib Di Bidang Industri (Lanjutan) 11. Sepatu Pengaman, Pengaman, Juknis Dirjen Nomor 21/ILMTA/PER/9/2009 21/ILMTA/PER/9/2009 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Teknis Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberlakuan Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Produk Sepatu Pengaman Secara Wajib 12. Baja Lembaran, Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas Panas (Bj.P), Juknis Dirjen Nomor 19/ILMTA/PER/8/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Dan Pengawasan Standard Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib 13. Baterai Primer, Primer, Juknis Dirjen Nomor 19/IA 19/IATT/PER/8 TT/PER/8/2009 /2009 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Teknis Pelaksanaan Penerapan Dan Pengawasan SNI Baterai Primer Secara Wajib 14. Produk Melamin - Perlengkapan Perlengkapan Makan Makan Dan Minum, Minum, Juknis Dirjen Nomor 28/IAK/PER/6/2009 28/IAK/P ER/6/2009 tentang Petunjuk Teknis Teknis Pelaksanaan Penerapan Dan Pengawasan Pemberlakuan Pemberlak uan Standard Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin - Perlengkapan Makan Dan Minum Secara Wajib 15. Baja Lembaran Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng Seng (Bj.L As), Juknis Dirjen Dirjen Nomor 09/ILMTA/PER/4/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.L As) Secara Wajib
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
1 7
Apa Saja SNI Wajib Di Bidang Industri (Lanjutan) 16. Tepung Terigu Terigu Sebagai Bahan Makanan, Makanan, Juknis Dirjen Nomor 60/IAK/Per/7/2008 60/IAK/Per/7/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib 17. Baja Lembaran Lembaran Lapis Seng, Juknis Dirjen Nomor 16/ILMTA/PER/7/2008 16/ILMTA/PER/7/2008 tentang tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng 18. Baja Tulangan Tulangan Beton, Beton, Juknis Dirjen Nomor 17/ILMTA/PER/7/2008 17/ILMTA/PER/7/2008 tentang tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Baja Tulangan Beton 19. Katup Tabung Tabung Baja LPG, Juknis Dirjen Dirjen Nomor 18-1/ILMTA/PER/7/2008 18-1/ILMTA/PER/7/2008 tentang tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Pemberlakuan Spesifikasi Teknis Katup Tabung Baja LPG Secara Wajib 20. Katup Tabung Tabung Baja LPG, Juknis Dirjen Dirjen Nomor 31/ILMTA/PER/12/2008 31/ILMTA/PER/12/2008 tentang tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Pemberlakuan SNI Katup Tabung Baja LPG Secara Wajib 21. Regulator Tekanan Tekanan Rendah Rendah Untuk Tabung Tabung Baja LPG, Juknis Juknis Dirjen Nomor 30/ILMTA/PER/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SNI Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG Secara Wajib 22. Helm Pengendara Pengendara Kendar Kendaraan aan Bermotor Roda Roda Dua, Juknis Dirjen Nomor 86/IAK/Per/11/2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Dan Pengawasan Pemberlakuan Pemberlak uan Standard Nasional Indonesia Helm Pengendar Pengendara a Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
1 8
Apa Saja SNI Wajib Di Bidang Industri (Lanjutan) 23. Katup Tabung Tabung Baja LPG, Juknis Dirjen Nomor 03/ILMTA/PER/1/2008 03/ILMTA/PER/1/2008 tentang tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Katup Tabung Baja LPG Secara Wajib 24. Kompor Gas Bahan Bakar Bakar LPG Satu Tungku Tungku Dengan Dengan Sistem Pemantik Pemantik Mekanik, Mekanik, Juknis Dirjen Nomor 02/ILMTA/PER/1/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Tungku Dengan Sistem Pemantik Mekanik Secara Wajib 25. Regulator Tekanan Tekanan Rendah Rendah Untuk Tabung Tabung Baja LPG, Juknis Dirjen Nomor 04/ILMTA/PER/1/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG Secara Wajib 26. Tabung Baja LPG, Juknis Dirjen Nomor 01/ILMTA/PER/1/2008 01/ILMTA/PER/1/2008 tentang tentang Petunjuk Teknis Teknis Pemberlakuan Pemberlak uan Standard Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib 27. Semen, Juknis Dirjen Nomor 63/IAK/Per/8/2007 63/IAK/Per/8/2007 tentang tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 35/MInd/Per/4/2007 Tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
1 9
Apa Saja SNI Wajib Di Bidang Industri (Lanjutan) 28. Selang Karet Karet Kompor Gas, Juknis Dirjen Nomor 81/IAK/PER/12/2007 81/IAK/PER/12/2007 tentang tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Dan Pengawasan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 92/M-Ind/Per/11/07 Tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia Terhadap Terhadap Selang Karet Kompor Gas Secara Wajib 29. Kaca Pengaman Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Bermotor,, Juknis Dirjen Nomor 73/IAK/Per/10/2007 73/IAK/Per/10/2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaa Pelaksanaan n Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 34/M-Ind/Per/4/2007 Tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Kendaraan Bermotor Secara Wajib 30. Lampu Swa-Balast Swa-Balast Untuk Pelayanan Pencahay Pencahayaan aan Umum, Juknis Juknis Dirjen Nomor 21/IATT/PER/10/200 21/IATT /PER/10/2007 7 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) Lampu Swa-Balast Untuk Pelayanan Pencahayaan Pencahayaan Umum - Pers Persyarat yaratan an Keselamatan (SNI 04-6504-2001) Di Pabrik 31. Ban, Juknis Dirjen Dirjen Nomor 52/IAK/PER/VIII/2005 52/IAK/PER/VIII/2005 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Penerapan Pener apan Dan Pengaw Pengawasan asan Standard Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib 32. Garam Beriodium, Beriodium, Juknis Juknis Dirjen Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 42/M-IND/PER/11/2005 tentang tentang Pengolahan, Pengolahan, Pengemasan Dan Pelabelan Garam Beriodium
http://1standar.blogspot.com
©AdminNovida
2 0
