PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X
Rangkuman Bab 1-5 -
Hak Asasi Manusia (HAM) Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bentuk, Sistem Pemerintahan, dan Kedaulatan Negara Pemerintahan Pusat dan Daerah Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Nama : Firdaus Alghifari
Kelas : X MIPA 1
Rangkuman PKN Bab 1-5 Bab 1: Hak Asasi Manusia A. Pengertian, Perkembangan, dan Macam-Macam Hak Asasi Manusia 1. Pengertian dan Macam-Macam HAM Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1 Macam-Macam HAM: 1. Hak asasi pribadi (personal rights) Hak asaspi ribadi adalahh ak kebebasanb eragama,b eribadats esuadi engank eyakinan masing-ma-singm. enyatakanp endapat, dan kebebasanb erserikata tau berorganisasi. 2. Hak asasi ekonomi (property rights) Hak asasi ekonomi meliputi hak pemilikan sesuatu, hak membeli atau menjual sesuatu. serra hak untuk mengadakan perjanjian atau kontrak.. 3. Hak asasi dalam kesamaan hukum Hak asasi dalam kesamaan hukum adalah hak asasi untuk mendaparkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Rights of Legal Equality) ataudikenal dengan hak kesamaan hukum. 4. Hak asasi politik (political right) Hak asasi politik adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, .hak untuk mendirikan partai politik, serta hak untuk mengajukan petisi, kritik, arau saran. 5. Hak asasi dalam perlindungan hukum (procedural rights) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tatacaradan perlindungan hukum, misalnya hak untuk mendaparkan perlakuan yang wajar dan adil d"l"- penangkapan, penggeledahan,p enyidikan, peradilan, dan pembelaanh ukum. 6. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights) Hak asasi sosial dan kebudal'aan merupakan hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan masalah sosial budaya. 2.Upaya Pemerintah dalam Menegakan Hak Asasi Manusia a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) b. Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai HAM c. Pembentukan Pengadilan HAM 3.Instrumen Nasional HAM 1.Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 2.UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). 3.Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 4.Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia. 5.Inpres No, 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Pro-gram, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemenintahan. 6.UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 7.UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 8.Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A — 28J mengatur secara eksplisit Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.
4.Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut: a. Diskriminasi, yaitu pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang langsung maupun yang tidak langsung berdasarkan pembedaan manusia atas dasar agama,suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individual maupun kolektif dala, semua spek kehidupan b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggraan HAM yang berbahay dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dsb. Penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamtan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi B.Instumen Hukum dan Peradilan Internasional Hak Asasi Manusia 1. Instrumen HAM Internasional a. Periode sebelum berdirinya PBB • Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. • Petition of Rights • Hobeas Corpus Act adalah undang- undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679 di Britania Raya • Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris • Declaration of Indenpendence di Amerika Serikat tahun 1776 b. Periode setelah berdirinya PBB • Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). • Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) • Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights) • Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) • Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminsasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) 2.Kasus-Kasus Pelanggaran HAM internasional a. Kejahatan Genosida (The crime of genocide) • Pembantaian My Lai • Pembantaian Sabra dan Shatila b. Kejahatan melawan kemanusiaan (Crime againts humanity) c. Kejahatan perang (War crimes) d. Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain (The crime of aggression) • Invasi Irak ke Iran • Invasi Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Irak 3.Sanksi Internasional atas Pelanggaran HAM 1.Di berlakukannya travel warning terhadap warga negaranya 2.pengalihan investasi atau penanaman modal asing 3.Pemutusan hubungan diplomatik 4.Pengurangan bantuan ekonomi 5.Pengurangan tingkat kerjasama
6.Pemboikotan produk eksport 7.Embargo Ekonomi Bab 2: Pembukaan UUD Negara REpublik Indonesia Tahun 1945 A. Makna Pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motifasi dan inspirasi perjuangan dantekad bangsa Idonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yangingin ditegakkan baik dilingkungan nasional maupun internasional. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hidmat dalam 4 alenia, setiapalenia dan kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat mendalam danmempunyai nilai-nilai yang universaldan lestari. Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah tempat penaungan jiwa proklamasi yaitu jiwa pancasila. Jadi pembuakaan UUD merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhurdari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang memuat pancasila sebagai dasarNegara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah merupakan pokok kaidah Negara yangfundamental bagi Negara Indonesia yang berkedudukan serta melekat pada kelangsunganhidup Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dirubah oleh siapapun karenamengubah pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berarti pembubaran Negara RepubilikIndonesia. B. Isi Pembukaan UUD 1945 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terdiri dari empat alenia, yang masing-masing alenia mempunyai perumusan sebagai berikut: Alenia pertama, berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segalabangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidaksesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan”. Bagian pertama ini merupakan pernyataan kemerdekaan dari segala bangsa danbukanlah hak kemerdekaan dari individu untuk mempertanggung-jawabkan lebih lanjut,maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Alenia ke dua, berbunyi “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telahsampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka,bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Bagian kedua ini, menunjukkan kebanggaan dan harapan kita atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Kesimpulan dari pada alenia ini adalah : 1. Bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampailah pada saat yang menentukan. 2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Bahwa kemerdekaan itu bukan tujuan akhir, tapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur. Alenia ketiga, berbunyi,” Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengandidorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bagian ketiga ini mengandung pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia. Pernyataankemerdekaan ini menegaskan bahwa: 1. Tercapainya kemerdekaan ini bukanlah seolah-olah hasil usaha mahasiswa belaka, akan tetapi berdasarkan pula atas karunia Tuhan. 2. Proklamasi kemerdekaan ini didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. 3. yang menyatakan kemerdekaan adalah rakyat Indonesia. Alenia keempat, berbunyi,” Kemudiaan dari pada itu untuk membentuk suatupemerintahan Negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaianabadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalamsuatu UUD Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkankepada ke-Tuhanan Yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilasn social bagiseluruh rakyat Indonesia. Bagian alenia keempat inilah yangmenjadi pembukaan dalam arti yang murnidaripada undang-undang dasar. Karena isinya dapat digolongkan kedalam empat hal yaitutujuan, ketentuan diadakannya UUD, bentuk Negara, dasar kerohanian/falsafah NegaraPancasila. C. Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 Pokok-pokok pikiran dijelmakan dalam batang tubuh UUD yaitu dalam pasal-pasalnya.Ada 4 pokok pikiran yang sifat dan
maknanya sangat dalam yaitu: 1. Pokok pikiran pertama. “Negara begitulah bunyinya” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala faham golongan, mengatasi segala faham perseorangan. Negara meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya, inilah suatu dasar yang tidak boleh dilupakan. Rumusan ini mewujudkan pokok pikiran PERSATUAN. 2. Pokok pikiran kedua. “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. Ini merupakan pokok pikiran KEADILAN SOSIAL yang dilakukan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. 3. Pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam pembukaan ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu system Negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas pemusyawaratan/ perwakilan. Memang alenia itu sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran KEDAULATAN RAKYAT yang mengatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (sebelum diamandemen) sekarang “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”. 4. Pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelengaraan Negara untuk memlihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran. Ke-TUHANAN YANG MAHA ESA dan KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. D. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Dikatakan bahwa proklamasi adalah suatu proclamation of independen, yang merupakanpenjebolan tertib hukum colonial dan mulai memberlakukan tertib hukum nasional.Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia secara terperinci dituangkan dalam pembukaanUUD 1945, atau menurut ketetapan MPR No. XX/ MPRS/1996 dinyatakan bahwapembukaan merupakan keinginan bangsa Indonesia yang terperinci yangmengandungcita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat pancasiladidalamnya, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus1945. Dapat juga dinyatakan, bahwa pembukaan UUD 1945 adalah merupakan suatuDeclaration of independence dengan proclamation of independence hubungannya sangaterat, sebab keduanya salingkait-mengait satu dengan lainnya yaitu apa yang dinyatakandalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 selanjutnya diperinci lebih lanjut dalampembukaan UUD 1945. E. Hubungan Antara Pembukaan dengan Batang Tubuh Isi pengertian yang terkandung dalam masing-masing bagian pembukaan melukiskanadanya rangkaian peristiwa dan keadaan berkenaan dengan berdirinya Negara Indonesiamelalui pernyataan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya Negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi motif pendorong bagi tersusunnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya Negara Indonesia (Bagian pertama, kedua, dan ketiga pembukaan UUD 1945).2. Yang merupakan ekspresi daripada peristiwa dan keadaan setelah Negara Indonesia terwujud. (bagian keempat pembukaan UUD 1945). Garis pemisah antara kedua peristiwa dan kedaan tersebut dengan jelas ditandai olehpengertian yang terkandung dalam istilah “Kemudian daripada itu”. Pada bagian ke-empat pembuakaan, sehingga dapatlah ditentukan sifat hubungan antara masing-masingbagian pembukaan dengan batang tubuh UUN 1945, yaitu: 1. Bagian pertama, kedua dan ketiga pembukaan merupakan segolongan pernyataan- pernyataan yang tidak mempunyai hubungan organisasi dengan batang tubuh UUD 1945. 2. Bagian keempat pembukaan mempunyai hubungan kausal dan organis dengan batang tubuh UUD 1945. 3. Bahwa bentuk Republik yang berkedaulatan rakyat dan pokok dasar kerohanian Negara Pancasila harus tertuang dalam batang tubuh UUD, oleh karena telah merupakan ketentuan dari pembukaan. Bab 3: Bentuk, Sistem Pemerintahan, dan Kedaulatan Negara Bentuk negara adalah susunan suatu organisasi negara secara keseluruhan. Mengenai sturuktur Negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Sedangkan bentuk (susunan)
1.
2.
3.
4.
5.
B. a.
pemerintahan khusus menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan saja dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun bangsanya. Untuk mencegah terjadinya salah pengertian, maka perlu dibedakan secara tegas mengenai penggunaan istilah bentuk yang ditujukan kepada pengertian republik, sedangkan istilah susunan ditujukan kepada pengertian kesatuan atau federasi. Sehingga diperoleh pengertian mengenai bentuk negara sebagai republik dan susunan negaranya sebagai negara kesatuan atau federasi. Dalam ilmu Negara mengenai bentuk negara dibagi dalam berbagai macam bentuk negara, antara lain sebagai berikut: Monarchie Ialah negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Beberapa macam bentuk negara monarchie Republik Republik berasal dari bahasa latin Respublica yang artinya kepentingan umum, yaitu negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala Negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Aristoraksi (Oligarki) Aristoraksi adalah negara dengan pemerintahan yang pimpinan tertingginya terletak ditangan beberapa orang. Golongan orang yang memegang kekuasaan dapat dibedakan menurut kekayaan, umur, pendidikan dsb. Demokrasi Demokrasi ialah suatu negara dengan pemerintahan yang pimpinan tertingginya terletak ditangan rakyat. Jadi suatu pemerintahan negara disebut demokrasi apabila kekuasaan negara berada ditangan rakyat, dimana gerak langkah negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Autoraksi Autoraksi adalah suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan yang berdasarkan atas pandangan autoriteit negara. Dimana pengangkatan atau penunjukan kepala negaranya tidak menggunaka sistem pewarisan, tetapi setiap orang berhak menduduki jabatan sebagai kepala negara. Dengan demikian dari beberapa macam bentuk negara jelaslah bahwa bentuk negara Indonesia adalah Republik, hal ini semakin diperkuat dalam pasal- pasal UUD 1945 yang dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk Republik bukan kerajaan dan dalam pasal 6 ayat 2 yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat dan tidak turun temurun. Susunan Negara Negara Kesatuan (Unitaris) Negara Kesatuan, dapat pula disebut Negara Untaristis. Negara ini ditinjau dari segi susunannya, memanglah susunannya bersifat tunggal, maksudnya Negara Kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah p u s a t y a n g m e m p u n y a i k e k u a s a a n s e r t a w e w e n a n g t e r t i n g g i d a l a m b i d a n g pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan p e m e r i n t a h a n n e g a r a b a i k d i p u s a t , maupun di daerah-daerah. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu: 1. Sentralisasi Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. 2. Desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. b. Negara Serikat (Federasi) Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara
C.
a)
·
· · b)
· · ·
c)
federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Sistem Pemerintahan Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu. Dan pemerintahan dalam arti luas mempunyai pengertian segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Di dalam studi ilmu negara dan ilmu politik sendiri dikenal adanya tiga sistem pemerintahan, yaitu: Sistem Presidensiil Pemerintahan sistem presidensiil adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Dalam sistem Presidensial secara umum dapat disimpulkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya, presiden sekaligus sebagai kepala negara dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif. Sistem Parlementer Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif sangat erat. Hal ini disebabkan karena adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen . maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Adapun ciri- ciri umum dari sistem parlementer antara lain: terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif (parlemen), bahkan antara keduanya saling berpengaruh satu sama lain. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana mentri dibentuk oleh parlemen dari partai politik . Mekanisme pertanggungjawaban mentri kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan "mosi tidak percaya" kepada kabinet jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh mentri baik secara perseorangan maupun kolektif tidak dapat diterima oleh parlemen. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen, kepala negara akan membubarkan parlemen. Sistem Referendum Sebagai variasi dari kedua sistem pemerintahan parlementer dan presidensial adalah sistem pemerintahan referendum. Di negara Swiss, di mana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pada pemerintahan dengan sistem referandum, pertentangan yang terjadi antara eksekutif (bundesrat) dan legislatif (keputusan daripada rakyat) jarang terjadi. Anggota-anggota dari bundesrat ini dipilih oleh bundesversammlung untuk waktu 3 tahun lamanya dan bisa dipilih kembali. Bentuk dan Kedaulatan Negara Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi Negara Indonesia. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hukum diatas segala hukum (staats fundamental norm). Artinya UUD 1945 sebagai dasar hukum, dalam pembuatannya tidak boleh beretentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sebab UUD 1945 adalah hukum yang setingkat di bawah Pancasila. BENTUK DAN KEDAULATAN NKRI Menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakn menjadi dua, yaitu negara kesatuan (unitaris) dan negara serikat (federalis).
Bentuk Negara Indonesia Periode 17 Agustus 1950 – sekarang Negara serikat dirasakan kurang cocok bagi Indonesia. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama, pulau-pulau, bahasa daerah, dan kemajemukan yang tinggi mengakibatkan resiko perpecahan tinggi. Dan kesulitan pemerintah federal mengatur negara bagian, membuat negara bagian cenderung ingin melepaskan diri dari RIS. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 [RIS] (Bentuk Negara Serikat) Dalam periode ini bentuk negara Republik Indonesia berubah menjadi negara serikat. Sebetulnya bukan kehendak bangsa Indonesia untuk memakai bentuk negara dan sistem pemerintahan, politik, dan administrasi negara seperti ini, namun keadaan yang memaksa demikian. Periode 18 Agustus – 27 Desember 1949 (Bentuk Negara Kesatuan) Dalam masa ini bentuk negara sesuai dengan UUD45 yaitu kesatuan dan bentuk pemerintahannya republic Bab 4: Pemerintah Pusat dan Daerah Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD dan Pancasila 1. Indonesia adalah Negara berdasarkan Hukum 2. Sistem Konstitusional 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR/MPR 6. Menteri negara adalah pembantu presiden 7. Kekuasaan negara "tidak tak terbatas" Pemerintahan Pusat Pemerintahan pusat terdiri dari: 1. Presiden [Pasal 4 ayat 1] 2. Wakil Presiden [Pasal 4 ayat 2] 3. Para Menteri [Pasal 17 ayat 1, 2, dan 3] 1. Presiden - Memegang kekuasaan eksekutif - Tidak bertanggung jawab pada MPR/DPR - Dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pemilu/Pilpres 2. Wakil Presiden - Membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan - Dapat menggantikan presiden jika berhalangan, wafat, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama masa jabatannya 3. Para Menteri A. Menteri Koordinator [Menko] : - Menko Polhukam [Menteri Koordinaator Polisi, Hukum, dan Keamanan] - Menko Kesra [Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat] - Menko Perekonomian - Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara] B. Menteri Departemen : - Menteri Dalam Negeri [Mendagri] - Menteri Luar Negeri [Menlu] - Menteri Pendidikan Nasional [Mendiknas]
- Menteri Hukum dan HAM C. Menteri Negara : - Menristek [Menteri Riset dan Teknologi] - Menpora [Menteri Pemuda dan Olah Raga] - Menteri Pemberdayaan Perempuan - Menteri Lingkungan Hidup D. Pejabat setingkat Menteri : - Jaksa Agung - Menteri Sekretaris Kabinet Pemerintahan Daerah [Pasal 18] A. Pemerintahan Provinsi : 1. Gubernur dan Wakil Gubernur 2. Sekretaris Daerah Provinsi 3. Dinas Daerah Provinsi 4. Lembaga Teknis Daerah Provinsi B. Pemerintahan Kabupaten/Kota : 1. Bupati/Walikota dan Wakilnya 2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota 3. Dinas Daerah Kabupaten/Kota 4. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota Gubernur dan wakil Gubernur - Gubernur dan wakil Gubernur dipilih melalui Pilkada - Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden - Gubernur bukan atasan Bupati / Walikota Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari: - Sekretaris Daerah - Dinas daerah Provinsi [Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan] - Lembaga Teknis Daerah [Bappeda, BKD, Satuan Polisi Pamong Praja] Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah [ UU no. 32 tahun 2004 ] A. Asas Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri [hak otonomi] B. Asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari kepala pemerintahan pusat ke pejabat daerah C. Asas Tugas Perbantuan yaitu pemerintahan pusat turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
A. PENGERTIAN HUKUM, SISTEM, dan SISTEM HUKUM 1. Pengertian Sistem
Sistem adalah kesatuan yang uth dari suatu rangkaian yang kait mengkait satu sama lain Unsur: - seperangkat komponen, elemen, bagian - saling berkaitan dan tergantung - kesatuan yang terintegrasi - memiliki peranan dan tujuan tertentu - interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar 2. Pengertian Hukum Pengertian Hukum menurut Kamus Bahasa Indonesia: 1. peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. 2. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. 3. patokan (kaidah, ketentuan). 4. keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis. Sistem Hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Unsur-unsur Hukum : a. Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia b. Peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya c. Peraturan bersifat memaksa d. Peraturan mempunyai sanksi yang tegas Ciri-ciri Hukum : a. Adanya perintah dan larangan b. Perintah dan Larangan harus ditaati oleh setiap orang
Tujuan Hukum, juga dapat dirinci yaitu : 1. Untuk mewujudkan keadilan 2. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai 3. Melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat 4. Untuk menjamin adanya ebahagiaan hidup Manusia 5. Untuk mengadakan pembaruan masyarakat Fungsi Hukum : 1. Untuk menyelesaika pertikaian 2. Memberikan jaminan dan kepastian Hukum 3. Menata kehidupan masyarakat agar terib dalam pergaulan hidup 4. Memelihara dan mempertahankan aturan tata tertib dalam msyarakat 5. Menciptakan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan anggota masyarakat dan penguasa. Sifat Hukum: -mengatur -memaksa B. TATA HUKUM INDONESIA Tata Hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat indonesia berpedoman pada undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. C. PENGGOLONGAN HUKUM • Berdasarkan Wujudnya
- Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. - Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Alam praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi (Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus) •Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya - Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya. - Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir dan sebagainya). - Hukum internasional, yaiu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya). •Berdasarkan Waktu yang Diaturnya - Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum); disebut juga hukum positif - Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum). - Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang beraku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu. •Berdasarkan Pribadi yang Diaturnya - Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja. - Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. - Hukum antargolongan yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda. •Berdasarkan Isi Masalah yang Diaturnya Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi: hukum publik dan hukum privat. - Hukum Publik, yaitu hukum yang mengaur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakup Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, hukum Pidana dan Hukum Acara. a. Hukum Tata Negara b. Hukum Administrasi Negara c. Hukum Pidana d. Hukum Acara - Hukum Privat (Hukum Perdata), adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti warga negara pribadi, atau sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah Buergelijk Wetboek (BW). Dalam arti luas hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan hukum Adat. Hukum Perdata dapat dibagi sebagai berikut: a. Hukum Perorangan b. Hukum Keluarga c. Hukum Kekayaan d. Hukum Waris e. Hukum Dagang (Bersumber dari Wetboek Van Koopehandel) f. Hukum Adat
D. SUMBER HUKUM Adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa a. Sumber Hukum Materil -keyakinan -individu -umum b. Sumber Hukum Formal
- UU - Kebiasaan -Yurisprudensi -Traktat -Doktrin Hukum
E.PERANAN LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN 1. Klasifikasi Lembaga Peradilan Dalam UU no. 4 thn 2004, diuraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam empat lingkungan peradilan yaitu : a. Peradilan umum, berwenang menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana. b. Peradilan Agama, berwenang menyelesaikan perkara perdata dibidang tertentu atas permohonan orang yang beragama islam. c. Peradilan militer, berwenang menyelesaikan perkara pidana militer/tentara. d. Peradilan Tata Usaha Negara, bew\rwenang menyelesaikan perkara tata usaha Negara/administrasi Negara. Kekusaan kehakiman menurut organisasinya adalah terdiri atas : a. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan Negara tertinggi dilingkungan kekuasaan kehakiman. b. Badan-badan kehakiman yang dibagi atas :
F. SANKSI NORMA A. Norma Agama adalah norma mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sanksinya: mendapat dosa B. Norma Kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari akhlak atau dari hati nurani sendiri tentang apa yang lebih baik dan apa yang buruk. Sanksinya: akan dikucilkan orang lain C. Norma Kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat . Sanksinya: akan dicemoohkan oleh masyarakat dalam pergaulan . D. Norma Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau peraturan-peraturan oleh pemerintah. Sanksinya: dipenjara atau denda.
G. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 1.Pengertian korupsi Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: • perbuatan melawan hukum; • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2.Sejarah Pemberantasan korupsi di Indonesia Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. • Orde Lama Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960
Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. • Orde Baru Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971 Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis. • Reformasi Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001 Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi: 1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi) 2. Komisi Pemberantasan Korupsi 3. Kepolisian 4. Kejaksaan 5. BPKP 6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW) 3. Dasar hukum Pemberantasan Korupsi a) Pancasila sila kelima yaitu, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d) Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme e) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi f) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Korupsi Tindak Pidana Korupsi g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dan Pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4.Klasifikasi Perbuatan Korupsi a. Korupsi yang dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi b. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri c. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara 5.Macam-Macam Gerakan Anti Korupsi a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) b. Indonesia Corruption Watch (ICW) c. Transparency International (TI) 6.Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi 1. Menanamkan aspirasi,semangat ,dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional,kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non-formal, dan pendidikanagama. 2. Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan perinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagiberdasarkan norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme. (Rekruitmen pejabatsecara adil dan terbuka). 3. Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidupsederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. (Pengawasan dari atasan terkait semakinditingkatkan) 4. Memiliki kelancaran layanan administrasi pemerintah
Sumber-sumber: http://www.google.com/ http://griyapkn.blogspot.co.id/p/bab-ii-sistem-hukum-dan-peradilan.html http://estikurniati.blogspot.co.id/2013/11/rangkuman-pkn-pemerintahan-pusat-dan.html http://sekelebatilmu.blogspot.co.id/2013/08/rungkasan-pkn-kelas-x10-tentang-sistem.html http://pknonline76.blogspot.co.id/2013/11/bentuk-dan-kedaulatan-negara.html http://ritongachandra.blogspot.co.id/2014/01/makalah-bentuk-susunan-dan-sistem.html
