Pertanyaan dan Jawaban Seputar Korupsi.docx

Pertanyaan dan Jawaban Seputar Korupsi 1. Bagaimana Anda mendefinisikan korupsi? Transparency International (TI) telah memilih definisi yang jelas dan fokus dari istilah: Korupsi secara operasional didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. TI lebih lanjut membedakan antara "menurut aturan" korupsi dan "melawan aturan" korupsi. Pembayaran fasilitasi, di mana suap dibayar untuk menerima perlakuan istimewa dari penerima suap yang wajib melakukan tindakan hukum. Di sisi lain, sebagai suap yang dikeluarkan untuk mendapatkan layanan yang dilaraang dari si penerima suap.

2. Apa itu "transparansi"? "Transparansi" dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip yang memungkinkan mereka yang terkena oleh keputusan administrasi, transaksi bisnis atau pekerjaan amal tidak hanya untuk mengetahui fakta-fakta dasar dan angka, tetapi juga mekanisme dan proses. Ini adalah tugas pegawai negeri, manajer dan pengurus untuk bertindak terlihat, bisa ditebak dan dimengerti.

3. Apa yang TI lakukan terhadap korupsi? Bahkan setelah satu dekade memimpin kemajuan dan mencapai kesuksesan dalam memerangi korupsi, kami di Transparency International sangat menyadari bahwa tantangan yang signifikan masih tetap ada. Kami tetap berkomitmen dengan nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip yang telah membimbing pekerjaan kami dari awal gerakan kami pada tahun 1993. Prinsip-prinsip dasar perjuangan anti-korupsi TI sudah ditetapkan sejak awal: membangun koalisi, melanjutkan secara bertahap, dan sisanya non-konfrontatif.  Apa artinya ini? TI berpen berpendapat dapat bahwa mengawa mengawasi si tindak korupsi k orupsi hanya dapat dilakukan jika wakil-wakil dari pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil bekerja sama untuk menyetujui serangkaian standar dan prosedur yang mereka dukung bersama. TI juga berpendapat bahwa korupsi tidak dapat dibasmi dalam satu sapuan besar. Sebaliknya, pertempuran itu adalah langkah-demi-langkah, proyek-melalui proses-proyek. TI mengutuk penyuapan dan korupsi dengan penuh semangat dan berani dimanapun kasus itu telah diidentifikasi, meskipun TI tidak berusaha untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi individual. Akhirnya, pendekatan TI nonkonfrontatif diperlukan untuk mendapatkan dukungan semua pihak terkait.

4. Apa saja dampak akibat korupsi? Dampak korupsi adalah empat kali lipat: politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi politik, korupsi merupakan suatu hambatan yang besar bagi demokrasi dan supremasi hukum. Dalam sistem demokrasi, kantor dan institusi kehilangan legitimasi mereka ketika mereka disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Meskipun ini berbahaya di demokrasi yang sudah mapan, bahkan lebih berbahaya di negara demokrasi baru. Kepemimpinan politik yang terpercaya tidak dapat berkembang dalam iklim yang korup. Secara ekonomi, korupsi menyebabkan penipisan kekayaan nasional. Hal ini merupakan penyebab untuk penyaluran sumber daya publik yang langka untuk proyek-proyek high-profile tidak ekonomis, seperti bendungan, pembangkit listrik, jaringan pipa dan kilang, dengan mengorbankan proyek-proyek infrastruktur kurang spektakuler tetapi mendasar seperti sekolah, rumah sakit dan jalan, atau pasokan listrik dan air untuk daerah pedesaan. Selain itu, menghambat perkembangan struktur pasar yang adil dan mendistorsi persaingan, sehingga menghalangi investasi.

Pengaruh korupsi pada struktur sosial masyarakat adalah yang paling merusak dari semua. Ini melemahkan kepercayaan rakyat dalam sistem politik, di lembaga dan kepemimpinannya. Menimbulkan frustrasi dan sikap apatis umum di kalangan publik akibat kekecewaan. Yang berikutnya membuka jalan bagi pemimpin lalim maupun pemimpin yang terpilih secara demokratis tapi tak bermoral untuk mengubah aset-aset nasional menjadi kekayaan pribadi. Menuntut dan membayar suap menjadi norma. Mereka yang tidak bersedia untuk mematuhi seringkali emigrasi, meninggalkan negara kehabisan warganya yang paling mampu berkarya dan paling jujur. Kerusakan lingkungan adalah satu lagi konsekuensi dari sistem yang korup. Kurangnya, atau tidak adanya penegakan, peraturan lingkungan dan perundang-undangan secara historis memungkinkan pembalakan liar. Pada saat yang sama, eksploitasi sumber daya alam yang ceroboh, oleh agen domestik dan internasional telah menyebabkan lingkungan alam rusak. Proyek-proyek yang merusak lingkungan menjadi pilihan dalam pendanaan, karena mereka adalah target mudah untuk menyedot uang publik ke dalam kantong pribadi.

5. Dapatkah biaya korupsi diukur? Jawaban singkatnya adalah "tidak". Beberapa ahli menggunakan analisis regresi dan metode empiris untuk mencoba menempatkan angka pada biaya korupsi. Adalah hampir mustahil untuk dihitung karena pembayaran suap tidak dicatat secara publik. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak uang yang sedang "diinvestasikan" di pejabat korup setiap tahunnya. Dan suap tidak hanya mengambil bentuk moneter: nikmat, jasa, hadiah dan sebagainya adalah hal yang biasa. Paling banyak, seseorang dapat melakukan penelitian hubungan antara tingkat korupsi dan, katakanlah, demokratisasi, pengembangan ekonomi atau kerusakan lingkungan. Biaya sosial korupsi bahkan lebih tidak terukur. Tidak ada yang tahu berapa banyak hilangnya seorang pengusaha energik atau ilmuwan yang diakui negara. Selain itu, biaya sosial yang diperkirakan dalam rupiah tidak akan cukup untuk mengukur tragedi kemanusiaan di balik pengunduran diri, buta huruf, atau perawatan medis yang tidak memadai. Sebuah skeptisisme umum vis-à-vis segala upaya kuantifikasi biaya korupsi dengan demikian diperlukan. Contoh berikut menggambarkan dilema menekan isu menjadi fakta-fakta dan angka: Sebuah pembangkit listrik sedang dibangun di suatu tempat di dunia, dengan biaya sebesar 1 trilyun rupiah. Dapat dikatakan bahwa - kalau bukan karena korupsi - biaya bisa saja terendah 800 milyar rupiah. Kerusakan finansial publik berarti sebesar 200 milyar rupiah. Dalam praktek, cukup sering proyek direncanakan secara sederhana sehingga mereka yang yang terlibat dapat membuat keuntungan pribadi yang besar. Jika diasumsikan bahwa pembangkit listrik itu ternyata sudah melebihi kapasitas berlebih, maka kerusakan finansial bernilai 1 Trilyun rupiah. Dan hingga saat ini, belum ada proyek konstruksi utama yang tidak mempengaruhi lingkungan. Hasilnya mungkin: polusi meningkat, penurunan harga tanah, memindahkan kembali (resettlement) penduduk lokal, beban utang meningkat bagi negara, dll perhitungan ini mungkin dekat dengan kenyataan - sangat kompleks. Pada skala global, tampaknya hampir mustahil. Tetapi bahkan jika kita dapat menghitung kerusakan lingkungan, peningkatan beban utang dan faktor lain, bagaimana seseorang mengukur erosi kepercayaan publik dan kemerosotan legitimasi pemerintah, yang merupakan akibat langsung dari korupsi?

6. Di mana korupsi yang paling umum? Sekilas, pertama tanpa pandang bulu, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index (CPI), diterbitkan setiap tahun oleh TI, tampaknya untuk mengkonfirmasi gagasan stereotip bahwa korupsi umumnya merupakan masalah Selatan. Sementara negara-negara Skandinavia

tidak termasuk di atas, sebagian besar sub-Sahara Afrika barisan di bagian bawah. Tidak hanya akan salah untuk menyimpulkan, bagaimanapun, bahwa - menurut CPI 2008 - Somalia dan Myanmar adalah negara-negara paling korup di dunia, tetapi juga akan menjadi kontraproduktif. Indeks tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi label pada satu negara atau wilayah, atau untuk pit Utara terhadap Selatan. Sebaliknya, itu adalah alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah dan mempromosikan tata pemerintahan yang lebih baik. Orang-orang korup karena sistem memungkinkan mereka untuk menjadi korup. Ini adalah pertemuan antara godaan dengan ke-permisif-an sehingga korupsi berakar pada skala luas. Lingkungan seperti itu lebih mungkin dalam negara demokrasi yang baru muncul dari Selatan dan Timur. Di sana, administrasi dan lembaga-lembaga politik masih lemah dan skala gaji umumnya sangat rendah, para pejabat tergoda untuk "tambahan" penghasilan mereka. Dalam sistem diktatorial, sementara itu, lembaga-lembaga administratif dan politik hanyalah perpanjangan dari praktek korup perampas itu. Tahun 1999 Konvensi Anti-Suap OECD telah membuat penyuapan pejabat asing sebagai tindak pidana. TI telah membahas hal ini aspek dengan Index Pembayar Suap nya (BPI), sebuah pelengkap logis CPI. Selain pertanyaan tentang pervasiveness korupsi regional, isu korupsi berdasarkan sektor sering diangkat. BPI menyediakan bukti statistik sebagai mana sektor usaha yang paling rentan terhadap korupsi. Menurut hasil ini, masalah korupsi sangat lazim di pekerjaan umum dan konstruksi, diikuti oleh persenjataan dan industri pertahanan. Sektor dengan korupsi terdeteksi paling sedikit adalah pertanian.

7. Bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat? Di seluruh dunia, korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam banyak cara. Dalam kasus-kasus terburuk, korupsi mengakibatkan kematian. Dalam kasus lain yang tak terhitung, menyebabkan hilangnya kebebasan, kesehatan, atau uang. Ini memiliki konsekuensi global yang mengerikan, memerangkap jutaan dalam kemiskinan dan kesengsaraan, selain dapat memicu kerusuhan sosial, kerusuhan dan politik. Korupsi adalah penyebab kemiskinan, dan sekaligus hambatan untuk mengatasinya. Berikut adalah beberapa contoh: Ketika harga bensin Guatemala melonjak pada 2008, kehidupan menjadi sulit bagi banyak keluarga dan bisnis. Beberapa pemasok bensin, bagaimanapun, tidak menderita bersama mereka: mereka telah mampu membawa bensin murah melalui perbatasan dari Meksiko, meskipun itu ilegal untuk dilakukan. Karena "menyebrang" dengan truk kosong merupakan pelanggaran, pengemudi truk mungkin telah membayar suap kepada otoritas bea cukai untuk diizinkan lewat. Media secara luas melaporkan bahwa bensin murah tersedia di pinggiran kota, kadang-kadang dijual di stasiun bensin dadakan dan sementara. Pemilik SPBU yang tidak memiliki akses ke pasokan bensin murah dari Meksiko mengklaim mereka kehilangan bisnis kepada para pemasok bensin baru. TI menyerahkan masalah ini ke Kantor Bea Nasional bahwa peraturan bea diperjelas untuk memastikan bahwa semua kendaraan komersial melintasi perbatasan harus punya bukti yang sah atas alasan bisnis mereka untuk melakukannya.

8. Bagaimana jenis lingkungan dimana niat korupsi dapat berkembang? Sebagaimana ditunjukkan di atas, korupsi tumbuh subur di mana godaan berdampingan dengan ke-permisif-an. Dimana pemeriksaan kelembagaan atas kekuasaan hilang, dimana pengambilan keputusan masih tidak jelas, di mana masyarakat sipil tipis di atas tanah, di mana kesenjangan besar dalam distribusi kekayaan membuat orang hidup dalam kemiskinan, merupakan tempat berkembang praktek-praktek korupsi. Hal ini tidak bisa ditekankan cukup

bahwa korupsi masih hidup dan baik bahkan di mana lembaga-lembaga politik, ekonomi, hukum dan sosial baik tertanam.

9. Dapatkah korupsi dilihat normal atau tradisional dalam beberapa masyarakat? Para kritikus berpendapat bahwa perang melawan korupsi hanyalah kasus Utara berusaha untuk memaksakan pandangan dan nilai-nilai di Selatan. Beberapa mengatakan bahwa pemberian hadiah dan mengambil di wilayah publik merupakan tradisi normal dalam budaya non-Barat. Perdebatan mengenai relativisme budaya dan neo-kolonialisme adalah satu diperebutkan. Dimana konsep-konsep seperti prosedur pengadaan publik adalah konsep yang tidak diketahui, menyuap pejabat publik untuk mendapatkan kontrak pekerjaan umum tidak ada. Norma dan nilai-nilai konteks-terikat dan bervariasi di seluruh budaya. Pemberian hadiah adalah bagian dari negosiasi dan membangun hubungan di beberapa bagian dunia. Tapi relativisme budaya berakhir di mana rekening bank Swiss memasuki TKP. Ini adalah masalah tingkatan: ada batas-batas dalam semua kebudayaan luar dimana tindakan menjadi korup dan tidak dapat diterima.

10. Apakah demokrasi dan korupsi (tidak) dapat berekonsiliasi? Dalam demokrasi modern, kekuatan yang melekat dalam badan-badan pemerintah merupakan mandat politik yang diberikan oleh rakyat. Kekuasaan dipercayakan dan ini seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, dan bukan untuk kepentingan pribadi individu yang memegang itu. Jadi korupsi - menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi - secara inheren kontradiktif dan tak dapat direkonsiliasikan dengan demokrasi. Namun tidak berarti, korupsi tidak dapat ditemukan dalam sistem demokrasi. Godaan tetap menjadi tantangan di mana saja. Itulah sebabnya semakin penting untuk memasukkan mekanisme kontrol di tempat dan mendirikan rintangan sistemik untuk mencegah orang menyalahgunakan kekuasaan mereka, seperti yang sedang diusahakan oleh TI. Mekanisme tersebut lebih mudah dibuat dan diperkenalkan dalam sistem demokrasi mapan, dari pada negara demokratis baru atau non-demokratis.

Soal Pemberantasan Korupsi; Jangan Cuma Berdebat, Konkretlah...! Awal Mei lalu, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menggelar Seminar Nasional dengan tema Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi di Semarang. Seminar yang berlangsung dua hari ini membahas dan mengkritisi masalah-masalah korupsi di Tanah Air. Selain Jaksa Agung MA Rachman da n Hakim Agung Parman Soeparman, dalam seminar itu sekitar 10 profesor doktor di bidang hukum berbicara soal korupsi. Pesertanya adalah kalangan akademisi di bidang hukum dan bidang terkait dari berbagai perguruan tinggi, serta praktisi hukum, yakni polisi,  jaksa, hakim, pengacara, dan mahasiswa hukum S1 sampai S3 pun hadir. Tujuan seminar ini antara lain mengindentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala pemberantasan korupsi, merumuskan berbagai kriteria tentang kemungkinan kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. Seminar itu akan merumuskan sumbangan hukum perdata terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan antara perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata dengan sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana, serta merumuskan standar penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam pidana korupsi. Jaksa Agung tampil mengungkapkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mengakui, korupsi harus diberantas dan dijadikan agenda setiap pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional. Korupsi sudah merusak mekanisme dan pertumbuhan ekonomi swasta serta merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi, mengacaukan pengambilan keputusan, menimbulkan anomali dalam kehidupan ekonomi rakyat. Ironisnya, kata Rachman, selain modusnya semakin canggih, pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya dari kalangan birokrasi, tetapi juga menyebar di berbagai strata dan kalangan elite politik, ekonomi, dan sosial bahkan lembaga kekuasaan di negara Indonesia. Akan tetapi, ia juga mengakui tantangan yang dihadapi kejaksaan adalah lemahnya kemampuan teknis sumber daya manusia jaksa baik dari kuantitas maupun kualitas. Kendati demikian, kejaksaan sudah berusaha semaksimal mungkin menegakkan m enegakkan hukum dengan menuntut pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan. Rachman pun menyebutkan, selama 10 tahun terakhir, hingga April 2004, perkara korupsi yang dilimpahkan ke pengadilan mencapai 574 perkara.

Angka di atas dianggap kejaksaan sebagai sebuah prestasi. Secara kuantitas mungkin demikian. Namun, secara kualitas belum tentu demikian, karena hampir sebagian besar perkara yang masuk m asuk ke pengadilan-terutama koruptor kelas kakap-kalau tidak lolos l olos dari tuntutan hukum alias bebas, hukumannya sangat rendah. Tidak heran, kalau Prof Dr Andi Hamzah, H amzah, guru besar Universitas Trisakti, menilai bahwa salah satu penyebab banyaknya terdakwa korupsi yang diputus bebas adalah kurang dikuasainya asas-asas hukum pidana oleh jaksa, hakim, dan advokat. Keadaan ini terjadi karena tidak terpadunya pendidikan jaksa, hakim, dan advokat. Apa yang diucapkan Andi Hamzah adalah realita. Sudah bukan rahasia lagi, proses hukum kasus korupsi di pengadilan hampir sebagian besar mengecewakan. Proses hukum dan putusan-putusan pengadilan terhadap sejumlah koruptor kelas kakap dinilai hingga kini belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Kalau tidak dihentikan di tengah jalan prosesnya dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maka prosesnya sengaja ditarik ulur sedemikian lama. l ama. Alasannya pun macam- macam, mulai dari yang belum cukup bukti sampai sedang menunggu penyelesaian dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Kalaupun ada yang lolos ke pengadilan, hanya sedikit yang dijerat dengan hukuman. Kalau tidak bebas atau lepas dari tuntutan, vonis yang dijatuhkan sangat rendah alias minimum. Ada lagi yang lebih mengecewakan, perkara korupsinya disidang tetapi orangnya tidak ada (karena keburu kabur atau diizinkan pergi ke luar negeri -Red). Kerugian negara pun tidak ada-atau kecil sekali -yang bisa diselamatkan. Rantai tindak pidana korupsi tampaknya tidak pernah putus. Yang namanya kasus korupsi seakanakan stoknya tidak pernah habis di Tanah Air ini. Belum selesai proses hukum yang dulu, datang lagi perkara baru. Yang satu belum sempat diadili, yang lainnya sudah dibebaskan. Ada lagi yang lebih ironis, sudah diperiksa berbulan-bulan, bahkan bertahun- tahun, tetapi hingga kini tidak jelas kelanjutannya. Apakah akan diproses ke pengadilan atau tidak. Pejabat yang seharusnya mengampanyekan antikorupsi dan memberantas korupsi korup si justru menjadi tersangka kasus korupsi. Demikian rapinya dikemas perbuatan korupsi itu i tu sehingga seakan-akan sulit tersentuh dengan hukum. Tidak heran, kalau kemudian yang namanya kebijakan publik menjadi bahan perdebatan dalam seminar itu. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif dan negatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dibahas dalam seminar itu. Dalam seminar di Semarang pun, persoalan ini mengundang perdebatan yang panjang. Pada satu sisi ada yang berpendapat, kebijakan publik yang dilakukan oleh pejabat negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara pada sisi lain, ada yang berpendapat kebijakan publik itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana alias tidak dapat diadili secara pidana maupun perdata.

Ada juga pendapat kebijakan publik hanya bisa dinilai dengan hukum administrasi negara. Yang lain lagi berpendapat kebijakan publik harus dilihat apakah sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial di masyarakat. Namun, Andi Hamzah justru mempertanyakan siapakah yang bisa menentukan bahwa suatu perbuatan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial di masyarakat. UU Tindak Pidana Korupsi perlu dikaji mendalam dan perlu yurisprudensi untuk mengisi kekosongan. Karena UU itu buatan manusia, maka perlu diperbaiki, disempurnakan, dan diselaraskan dengan konvensi internasional, ujarnya. Dan akhirnya seperti yang sudah diduga, seminar ini pun tidak ada bedanya dengan seminar lain. Soal apakah kebijakan publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, tidak ada kesimpulannya. Yang ada hanya rumusan sementara yang berisi kutipan- kutipan pembicara, tetapi rekomendasi yang jelas mengenai upaya konkret dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air tidak ada. Bicara soal seminar yang terkait dengan korupsi, mungkin tidak terhitung berapa banyak seminar yang membahas soal korupsi. Pembahasan maupun perdebatan soal korupsi dari waktu ke waktu tak kunjung berhenti. Hampir semua pakar hukum di Tanah Air sudah berbicara dan memberikan konsep-konsep tentang pemberantasan korupsi. Bahkan, berbagai lembaga- lembaga untuk memberantas korupsi pun dibentuk, bahkan yang terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tampaknya tidak membuat para koruptor j era, tidak membuat praktik korupsi di Tanah Air berhenti. Proses hukum di pengadilan pun tidak pernah ada perubahan berarti. Kendati gencarnya sorotan dan kritik terhadap masyarakat, putusan- putusan pengadilan dalam kasus korupsi tetap saja masih mengecewakan. Ibarat pepatah, meski anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itulah nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Kenyataannya, sampai sekarang korupsi semakin merajalela dan memprihatinkan. Sementara para pakar dan aparat penegak hukum sibuk membahas dan mendiskusikan pasal demi pasal dari berbagai undang-undang. Ada sedikit harapan ketika Law Summit III yang digelar April lalu, di mana semua pemimpin di bidang hukum dan peradilan berkumpul dan sepakat akan mempercepat melakukan upaya pemberantasan korupsi. Tetapi sayangnya, kesepakatan itu hanya tinggal secarik kertas yang tiada berarti. Kapan mulai action-nya hingga kini tak kunjung jelas. Lihat saja KPK enam bulan sudah berlalu, tetapi apa yang dikerjakannya belum jelas. Tidak heran, kalau KPK kemudian dianggap telah mati suri, sementara pengadilan korupsi tak kunjung terbentuk. Lalu, bagaimana nasib pemberantasan korupsi di Tanah Air? Jawaban terbaik saat ini, jangan hanya berkumpul, berbicara, dan berdiskusi, tetapi tunjukan tindakan konkret. Itu penting. Karena yang ditunggu rakyat saat ini bukan teori dan teori lagi, lagi , tetapi kapan praktiknya. Cuma itu! (SONYA HELLEN SINOMBOR) Sumber: Kompas, 25 Mei 2004

SOAL DAN JAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN EKONOMI TAHUN AJARAN 2014/2015

SOAL ! 1. Kemukakan pengertian korupsi dari segi gramatika/bahasa dan dari segi pengertian yuridis/hukum ! Jawab : Pengertian Korupsi dari segi Gramatikal/Bahasa yaitu : Dalam bahasa Inggris korupsi berasal dari kata “Corruption” dan bahasa Belanda, yaitu “Corruptie” untuk menjelaskan atau menunjuk kepada suatu perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan. (Sudarto, 1986). Pengertian Korupsi dari segi yuridik / hukum yaitu : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut :  “setiap orang yang secara melawan hukum hukum melakukan perbuatan perbuatan memperkaya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuang keuangan an negara atau perekonomian negara”. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi :  “setiap orang yang dengan tujuan menguntun menguntungkan gkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

2. Kemukakan 7 asas dalam UU No. 30 tahun 1999. Jelaskan dua di antara yang anda kemukakan tersebut ! Jawab : ( saya menyerah untuk menjawab pertanyaan no 2 ini,, tidak ketemu jawabannya koddong.. klu ada yang dapat jawabannya mohon bagi jawabannya akakkakkaa ) Ada saya dapat tapi Asas dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 5 yaitu : 1.

Asas

Kepastian

Hukum

2.

Asas

Keterbukaan

3.

Asas

Akuntabilitas

4. 5.

Asas

Kepentingan

Umum

Asas Proporsionalitas

PENJELASAN ASAS : 1.

Asas Kepastian Hukum

"Kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. 2.

Asas keterbukaan

"Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3.

Asas Akuntabilitas

"Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.

Asas Kepentingan Umum

"Kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5.

Asas Proposionalitas

"Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

3. Sebutkan beberapa faktor penyebab korupsi di Indonesia! Jawab : Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi

berada  (Arifin:2000). berada (Arifin:2000).

Secara umum faktor penyebab terjadinya korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW:2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu faktor

politik,

faktor

Faktor

hukum, Penyebab

1.

Tidak

2.

Kurang

3.

faktor

dan

birokrasi,

Korupsi

Moral

7.

Kebutuhan

8.

Malas

Indonesia Agama pimpinan di

peraturan

organisasi

perundang-undangan individu

yang

pelaku kurang

hidup

Gaya

9.

Di

korupsi

Aspek

6.

transnasional.

keteladanan

menutupi

Aspek

5.

faktor

ajaran

memiliki cenderung

dan

Menggila

menerapkan

Manajemen

4.

ekonomi

yang

hidup

mendesak

yang

atau

tidak

kuat komulatif

mau

bekerja.

TAMBAHAN

:

1. Iman Yang Tidak Kuat (Iman yang lemah) Orang-orang yang memiliki kelemahan iman, sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi contohnya. Apabila iman orang tersebut kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan

korups

ini.

Banyak

sekali

alasan

yang

diberikan

oleh

penindak

korupsi

ini.

2. Lemahnya penegakan hukum Lemahnya dan tidak tegasnya penegakan hukum merupakan faktor berkembangnya tindakan korupsi. Penegakan hukum yang lemah ini dapat menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi-sanksi hukum. 3. Kurangnya Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak tahu tentang mengenai bentuk-bentuk tindakan korupsi, ketentuan dan juga sanksi hukumnya, dan juga cara menghindarinya. Akibatnya, banyak sekali diantara mereka yang menganggap menganggap "biasa" terhadap tindakan korupsi, korupsi, bahkan merekapun juga akan melakukan

hal

tersebut.

4. Desakan Kebutuhan Ekonomi Dengan keadaan ekonomi yang sulit, semua serba sulit, berbagai tindakan pun akan dilakukan oleh seseorang, guna untuk mempermudah kebutuhan ekonomi seseorang, salahsatunya adalah dengan melakukan

tindakan

korupsi.

5. Pengaruh Lingkungan Lingkungan yang baik akan berdampak baik juga bagi orang yang berada dilingkungan tersebut, tetapi bagaimana jika di lingkungan tersebut penuh dengan tindakan korupsi dan lain-lain. Maka orang tersebut juga akan terpengaruh dengan tindakan kriminal, contohnya korupsi.

4. Apakah yang dimaksud Gratifikasi dan kemukakan cara pelaporan Gratifikasi ? Jawab : Pengertian

Gratifikasi

menurut

penjelasan

Pasal

12B

UU

No.

20

Tahun

2001

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang

dilakukan

Tata

dengan

menggunakan

sarana

Cara

elektronik

atau

tanpa

Pelaporan

sarana

elektronik. Gratifikasi

Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut : 1.

Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) puluh) hari hari

kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 2.

Laporan disampaikan secara tertulis dengan dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. 3.

Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :

4.

Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.

5.

Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

6.

Tempat dan waktu penerima gratifikasi.

7.

Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan

8.

Nilai gratifikasi yang diterima

9.

Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK

5. Kemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi ! Jawab :

Rumusan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang kini telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 memuat 3(tiga) unsur yaitu: 1. Adanya perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 2. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

6. Tindak Pidana Korupsi yang bagaimana dapat di tangani oleh KPK ? Kemukakan dan  jelaskan jawaban jawaban Anda ! Jawab : TPK YANG DAPAT DITANGANI KPK •

Melibatkan aparat penegak penegak hukum, penyelenggara penyelenggara negara, dan orang orang lain yang ada kaitannya kaitannya

dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; •

Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

•

Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit sedikit Rp1.000.000. Rp1.000.000.000 000 (satu (satu miliar rupiah).

7. Dalam pembuktian terbalik maka keterangan terdakwa dapat meringankan dan dapat pula memberatkan. Pertanyaan : - Kapan keterangn terdakwa dapat meringankan baginya? - Dalam hal apakah keterangan terdakwa dapat memberatkan dirinya? Jawab : -

keterangan terdakwa dapat meringankan meringankan baginya apabila : Terdakwa dapat memberikan

keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. -

keterangan terdakwa dapat memberatkan memberatkan dirinya apabila apabila : dalam hal hal terdakwa terdakwa tidak dapat

membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat (1) UU No. 20

Tahun 2001 digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

CATATAN : CATATAN  : Jika ada kesalahan atau jawaban yang keliru mohon kritik dan sarannya. Karena saya hanya mendapat jawaban dari beberapa blog yang saya baca. DAN jika merasa kurang puas dengan jawaban yang ada, silahkan Search di berbagai berbagai blog yang lainnya... Semoga Bermanfaat Bermanfaat dan Semoga Sukses Guys...

(^___^)'

(Wallahu'alam)..

Sumber : Semua blog di akses pada Selasa, 22 Juni 2016

http://paulsinlaeloe.blogspot.co.id/2010/07 http://paulsinlaeloe.blogsp ot.co.id/2010/07/memahami-korupsi.html /memahami-korupsi.html http://www.kompasiana.com/www.nab http://www.kompas iana.com/www.nabilahfirda.com/faktor-penyebab-k ilahfirda.com/faktor-penyebab-korupsi-menggila-diorupsi-menggila-diindonesia_54f939e0a33311f8478b4d47 https://msofyanlubis.wordpress.com/201 https://msofyanlubis.wor dpress.com/2010/10/17/per 0/10/17/perbedaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-n bedaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-nomor-31omor-31tahun-1999-yang-telah-diubah-dengan-uu-nomor-20-tahun-2001/ http://multiajaib.blogspot.co.id/2014/10/fak http://multiajaib.blogspot.co .id/2014/10/faktor-penyebab-tindakan-k tor-penyebab-tindakan-korupsi.html orupsi.html http://hasbagiilmu.blogspot.co.id/2015/08 http://hasbagiilmu.blogsp ot.co.id/2015/08/faktor-penyebab-k /faktor-penyebab-korupsi.html orupsi.html http://komunitasgurupkn.blogspot.co.id/20 http://komunitasgurupk n.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-gra 15/04/pengertian-gratifikasi-dan-cara.html tifikasi-dan-cara.html http://kpk.go.id/id/faq http://kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyar http://kpk.go.id/id/layana n-publik/pengaduan-masyarakat/mengenai-pengaduan akat/mengenai-pengaduan-masyarakat -masyarakat

Tanya Jawab Anti Korupsi Rabu, 20 April 2011

 Apakah yang yang dimaksud dimaksud dengan dengan korupsi? UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan: * Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2) * Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3) * Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6, dan 11) * Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10) * Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12) * Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7) * Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C)  Apa sajakah tugas Komisi Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi Korupsi (KPK)? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas: * Koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi * Supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi * Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi * Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi * Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara  Apa sajakah wewen wewenang ang KPK dalam dalam melaksanakan melaksanakan tugasnya? tugasnya? Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang: * Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi

* Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi * Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait * Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi * Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi  Apa batasan batasan korupsi korupsi yang bisa bisa ditangani ditangani oleh KPK? KPK? Sesuai dengan Pasal 11 UU No. 30/2002, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang: * Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. * Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. * Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Bagaimanakah cara masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke KPK?  Anggota masyarakat (peroranga (perorangan, n, ormas, LSM) LSM) berhak berhak mencari, memperoleh, memperoleh, dan dan memberikan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada KPK. Informasi, saran, atau pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab, disertai dengan identitas pelapor dan bukti permulaan. Untuk memudahkan penindaklanjutan laporan dan jika diperlukan penjelasan lebih dalam tentang laporan, identitas pelapor wajib menyertakan: nama, pekerjaan, alamat rumah, dan alamat tempat kerja, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.  Apa sajakah yang termasuk termasuk syarat laporan pengadu pengaduan an tindak pidana korupsi korupsi yang yang baik? Laporan pengaduan tindak pidana korupsi yang baik setidak-tidaknya harus: * Disampaikan secara tertulis * Dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas * Memuat informasi dugaan TPK * Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana (mengapa), dan bagaimana * Dilengkapi dengan informasi nilai kerugian negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan * Dilengkapi dengan bahan bukti yang mendukung/menjelaskan adanya TPK (gambar, dokumen tertulis, rekaman) * Dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman * Informasi penanganan kasus oleh penegak hukum/lembaga pengawasan (jika ada) * Pengaduan tidak dipublikasikan

 Apakah yang yang dimaksud dimaksud dengan dengan gratifikasi? gratifikasi? Menurut UU No. 20 tahun 2001, penjelasan pasal 12b ayat (1), gratifikasi adalah "pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya". Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Mengapa gratifikasi perlu dilaporkan? Korupsi seringkali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negera. Misalnya penerimaan hadiah oleh pejabat penyelenggara/pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar. Hal semacam ini semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara yang bersangkutan. Banyak orang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekadar tanda terima kasih dan sah-sah saja. Namun, perlu disadari bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa. Siapakah yang dimaksud "pejabat penyelenggara negara" dan "pegawai negeri" dalam konteks gratifikasi ini? Berdasarkan UU No. 28 tahun 1999, bab II pasal 2, penyelenggara negara yang dimaksud meliputi: * Pejabat Negara pada lembaga tertinggi negara * Pejabat Negara pada lembaga tinggi negara * Menteri * Gubernur * Hakim * Pejabat Negara lainnya seperti Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota dan wakilnya * Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti: Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD * Pimpinan Bank Indonesia * Pimpinan Perguruan Tinggi * Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer * Jaksa

* Penyidik * Panitera pengadilan * Pimpinan proyek atau bendaharawan proyek. Sementara yang dimaksud dengan pegawai negeri, sesuai dengan UU No 31. tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan No. 20 Tahun 2001, meliputi: * Pegawai pada MA dan MK * Pegawai pada kementerian/departemen/LPDN * Pegawai pada Kejagung * Pegawai pada Bank Indonesia * Pimpinan dan pegawai pada sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Dati II * Pegawai pada Perguruan Tinggi * Pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan UU, Kepres, maupun PP; * Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Seskab & Sekmil * Pegawai pada BUMN dan BUMD * Pegawai pada Lembaga Peradilan * Anggota TNI dan Polri, serta pegawai sipil di lingkungan TNI dan Polri * Pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I dan II.  Apakah terdapat terdapat sanksi sanksi jika tidak melaporkan gratifikasi? Ya. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12b ayat (1) adalah: "Pidana penjara seumur hidup. Dan atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus  juta rupiah) dan paling paling banyak Rp 1.000.0 1.000.000.000 00.000 (satu miliar rupiah)." rupiah)." Siapa sajakah Penyelenggara Negara yang harus menyampaikan LHKPN?  Adapun Penyelen Penyelenggara ggara Negara Negara sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam pasal Pasal Pasal 2 Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: * Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; * Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; * Menteri; * Gubernur; * Hakim; * Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan * Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi: 1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; 2. Pimpinan Bank Indonesia; 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 4. Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan Selain jabatan-jabatan di atas, maka jabatan-jabatan berikut ini juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu: * Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara * Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan * Pemeriksa Bea dan Cukai * Pemeriksa Pajak * Auditor * Pejabat yang mengeluarkan perijinan * Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat * Pejabat pembuat regulasi * Pejabat-pajabat lainnya yang diiwajibkan untuk menyampaikan LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi di lingkungannya masing-masing * Kandidat atau Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan perintah undang-undang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Misalnya: Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah  Apakah sanksi sanksi bagi Penyele Penyelenggara nggara Negara Negara jika tidak tidak menyerahkan menyerahkan LHKPN? LHKPN? Bagi Penyelenggara Negara yang tidak menyerahkan LHKPN maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber tulisan: www.kpk.go.id Sumber gambar: www.artclesnack.com

DAMPAK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME ( KKN )

Korupsi ( bahasa latin: courruptio dari kata kerja corrumpere, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat  publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia telah menjadi penyakit sosial yang sangat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dari upaya mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran dan kemandirian, bahkan memenuhi hak-hak dasar kelompok masyarakat rentan (fakir miskin, kaum jompo dan anak-anak terlantar). Menurunnya tingkat kesejahteraan (menyengsarakan rakyat), kerusakan lingkungan sumber daya alam, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hilangnya modal manusia yang handal, rusaknya moral masyarakat secara besar besaran bahkan menjadikan bangsa pengemis merupakan cerminan dari dampak KKN. Pada umumnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan negara. Selain itu, Korupsi merupakan bagian dari gejala sosial yang yang masuk dalam klasifikasi menyimpang (negative), karena merupakan suatu aksi tindak dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasar pada keadilan, serta  pembunuhan karakter terhadap individu itu sendiri. Makna korupsi, sebagai suatu tindakan amoral, tidak memihak kepentingan bersama (egois), mengabaikan etika, melanggar aturan hukum, dan terlebih melanggar aturan agama. Kolusi adalah suatu kerja sama melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara  penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Dan  Nepotisme adalah tindakan atau perbuatan yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam prakteknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang otentik. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang

 berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Dalam konteks USDRP yang diinisasi Pemerintah dan Bank Dunia, KKN menjadi penyebab rendahnya daya saing suatu daerah, terhambatnya proses pertumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal/daerah maupun semakin jeleknya kualitas dan kuantitas layanan publik. Untuk itu, menjadi suatu kewajaran salah satu manual UIDP yang dikembangkan oleh CPMU dengan dukungan Team Manajemen Konsultan UIDP dan MTAS mengembangkan manual tentang Program Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dikenal Anti Corruption Action Plan/ACAP. Tentunya pengembangan manual ACAP yang sedang disiapkan oleh Team Konsultan Tingkat  Nasional tersebut menjadi saksi bahwa Pemerintah dan Bank Dunia melalui USDRP serius untuk membasmi pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) beserta benih-benihn ya. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi tumbuh subur pada suatu tatanan pemerintahan yang mengabaikan prinsip demokratisasi dasar yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Dampaknya paling dirasakan oleh kelompok sosial masyarakat rentan baik secara ekonomi maupun akses, selain itu tumbuh kembangnya budaya dan relasi informal dalam pelayanan publik serta distrust terhadap pemerintahnya. Hernando de Soto (1992) misalnya

menyatakan. “….terdapat “….terdapat perilaku rasional (rational choice) dari

masyarakat untuk menjadi “informal” secara ekonomis terhadap pelayanan-pelayanan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Munculnya perilaku rational choice masyarakat tidak terlepas dari  perilaku birokrasi yang selama ini ini dirasakan oleh masyarakat.” Barzelay (1982) dalam ‘Breaking Through Bureaucracy’ menyatakan “ masyarakat bosan pada birokrasi yang rakus dan bekerja lamban” Bagaimana bila suatu saat mereka bisa menduduki jabatan stategis dan basah. Jadi mereka tinggal meningkatkan kreativitasnya untuk korupsi. Intinya adalah masalah kesempatan saja, yang berarti produk undang-undang dan aplikasinya hanyalah tindakan pemberan Bagaimana bila suatu saat mereka bisa menduduki jabatan stategis dan basah. Jadi mereka tinggal meningkatkan kreativitasnya untuk korupsi. Intinya adalah masalah kesempatan saja, yang berarti produk undang-undang dan aplikasinya hanyalah tindakan pemberantasan dan  bukan pencegahan (preventif). Perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang banyak menimpa para pejabat, baik dari kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif menunjukkan tidak hanya mandulnya Undangundang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, tetapi juga semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat. Kasus korupsi yang diduga melibatkan para menteri, mantan menteri, gubernur, mantan gubernur, bupati, mantan bupati dan lain sebagainya menunjukkan bahwa para pejabat negara yang diharapkan menjadi tauladan bagi masyarakat luas mengenai tertib hukum dan tertib

sosial, ternyata justru mereka yang harus duduk dikursi pesakitan dengan tuntutan tindak pidana korupsi. Kasus Bulog dan kasus dana non bugeter DKP yang begitu kusut hanyalah sedikit dari sekian banyak perkara pelaku korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negara yang berupaya mewujudkan good goverment and clean goverment sebagai salah satu cita-cita reformasi. Akibat –  Akibat  –  akibat  akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini adalah : 1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap. 2. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya. 3.  pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi. Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusahaterutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik,  pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibat korupsi diatas adalah sebagai berikut : 1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. 2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial. 3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik. 4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi,hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah,  pengambilan tindakan-tindakan represif. Secara umum akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Semangat dan upaya pemberantasan korupsi di era reformasi ditandai dengan keluarnya berbagai  produk perundangan-undangan dan dibentuknya institusi khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Harapan terhadap produk-produk hukum diatas adalah

 praktek sebelum reformasi dapat dibawa kemeja hijau dan uangnya dikembalikan pada negara, sedangkan pada pasca reformasi dapat menjadi suatu usaha preventif.  Namun apa yang terjadi dilapangan tidaklah sesuai yang diharapkan. Beberapa kasus dimasa orde baru ada yang sampai kemeja hijau. Walau ada yang sampai pada putusan hakim tapi lebih  banyak yang diputuskan atau bahkan hanya sampai pada penyidik dan Berita acara perkaranya (BAP) mungkin disimpan dilemari sebagai koleksi pribadi pengadilan. Kemudian timbul  pertanyaan bagaimana hasilnya ha silnya setelah pasca reformasi? Jawabannya adala h sama saja walaupun sebenarnya dimasa presiden Susilo Bambang Yudoyono genderang perang terhadap korupsi sudah menunjukan beberapa hasilnya, kalau tidak mau disebut jalan ditempat. Beberapa kasus besar memang telah sampai pada putusan pemidanaan dan berkekuatan hukum tetap. Tapi perkara korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) ini bukanlah monopoli dari kalangan elit tapi juga oleh kalangan akar rumput walaupun kerugian yang ditimbulkan sedikit. Pertanyaan selanjutnya? Bagaimana bila suatu saat mereka bisa menduduki jabatan stategis dan basah. Jadi mereka tinggal meningkatkan kreativitasnya untuk korupsi. Intinya adalah masalah kesempatan saja, yang berarti produk undang-undang dan aplikasinya hanyalah tindakan pemberantasan dan  bukan pencegahan (preventif). Korupsi ternyata bukan hanya masalah hukum tapi juga budaya, kebiasaan dan kesempatan, moral dan agama. Sehingga menjadi suatu kesalahan besar ketika kita mengatakan bahwa korupsi bisa diberantas sampai keakar-akarnya bila yang dilakukan hanyalah sebatas pemenuhan kebutuhan yuridis. Karena realitasnya semakin banyak peraturan justru korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) ini akan semakin meningkat. Indonesia merupakan negara yang berprestasi dalam hal korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan negara-negara lain tertinggal jauh dalam hal ini. Bahkan yang lebih menggelikan lagi ada kalimat yang sudah menjadi semacam slogan umum bahwa Indonesia negara terkorup tapi koruptornya tidak ada. Sepertinya ini sesuatu yang aneh yang hanya dapat terjadi di negeri antah barantah. Selain korupsi, dua kata yang dikaitkan dengannya adalah kolusi dan nepotisme juga merupakan tindak pidana. Tapi apakah selama ini ada perkara yang terkait dengan hal itu. Muncul pertanyaan apakah dimasukannya dua tindak pidana tadi hanya sebagai produk untuk memuaskan masyarakat saja? Atau memang bertujuan melakukan pemberantasan terhadap kolusi dan nepotisme yang telah masuk kedalam stuktur masyarakat dan struktur birokrasi kita? Kenapa UU No.28/1999 tidak berjalan efektif dalam aplikasinya? Apakah ada error criminalitation? Padahal proses pembuatan suatu undang-undang membutuhkan biaya yang besar dan akan menjadi sia-sia bila tidak ada hasilnya. Dimana sebenarnya letak kesalahan yang membuat tujuan tertib hukum ini justru meningkatkan ketidaktertiban hukum. Dizaman dimana hukum positif berlaku dan memiliki prinsip asas legalitas yang bertolak pada aturan tertulis membuat hukum dipandang sebagai engine solution yang utama dalam mengatasi

 banyak permasalahan yang muncul dimasyarakat. Namun dalam realitasnya ternyata hukum hanya sebagai obat penenang yang bersifat sementara dan bukan merupakan upaya preventif serta bukan juga sebagai sesuatu yang dapat merubah kebiasaan dan budaya negatif masyarakat yang menjadi penyebab awal permasalahan. Permasalahan pokok yang menyebabkan ketidaktertiban hukum ini adalah karena adanya ketidaktertiban sosial. Bila bicara masalah hukum seharusnya tidak dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat karena hukum merupakan hasil cerminan dari pola tingkah laku, tata aturan dan kebiasaan dalam masyarakat. Namun sangat disayangkan hukum sering dijadikan satusatunya mesin dalam penanggulangan kejahatan dan melupakan masyarakat yang sebenarnya menjadi basis utama dalam penegakan hukum. Jadi jelas bahwa aspek sosial memegang peran yang penting dalam upaya pencegahan kejahatan yang tentunya hasilnya akan lebih baik karena memungkinkan memutus mata rantainya. Upaya Penanggulangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) : 1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansipemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik  perusahaan atau milik negara. 2. mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya. 3. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan  pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara. 4. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan  pandangan, penilaian dan kebijakan. 5. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. 6. hal

yang

tidak

kalah

pentingnya

adalah

bagaimana

menumbuhkan

“sense

ofbelongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasaperuasahaan tersebut adalah milik sendiri dan selalu berusaha berbuat yang terbaik. Pada akhirnya pemerintah mempunyai peran penting dalam penanganan Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme (KKN) ini sehingga bangsa kita bisa lebih menjadi lebih baik dan lebih maju.

Pro kontra wacana remisi untuk koruptor ‘Pemerintah bermaksud untuk melonggarkan syarat atau obral pemberian remisi

agar koruptor tidak perlu berlama- lama dipenjara’

PENGGELAPAN PAJAK. Mantan pegawai pajak Gayus Tambunan berada di Pengadilan Tipikor, 1 Maret 2012. Foto oleh Bagus Indahono/EPA

JAKARTA, Indonesia – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 tahun 2012 yang sebelumnya mengetatkan pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi. Namun hal tersebut mendapat tentangan dari masyarakat. Seorang warga bernama Dewi Anggraeni Puspitasari, misalnya, menolak mentah-mentah wacana tersebut. Dalam petisinya di situs Change.org, ia mengatakan, “Pada peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-71 ke-71,, Gayus Tambunan mendapat hadiah berupa remisi  atau pemotongan masa pidana sebanyak 6 bulan, sedangkan Nazaruddin dapat remisi sebanyak 5 bulan. Belum lagi dalam satu tahun para terpidana kasus korupsi [koruptor] bisa mendapat lebih dari satu kali remisi. Terbayang bukan, jika syarat pemberian remisi kepada koruptor lebih diperlonggar?” 

Mengapa pemerintah berupaya mempermudah syarat remisi? Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pernah mengatakan, bahwa penjara di Indonesia sudah kelebihan kapasitas. "Over kapasitas kita sudah cukup mengkhawatirkan," kata Yasonna, pada 8 Februari 2016. 2016.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto oleh Sigid Kurniawan/Antara

Dalam petisinya, menyambung pernyataan Yasonna, Dewi menambahkan, “Penjara sudah kelebihan muatan dan hal itu diakibatkan oleh adanya syarat napi tersebut harus mau berkerjasama [ justice  justice collaborator  collaborator ] yang menyulitkan pemberian remisi.”  sendiri adalah saksi sekaligus pelaku yang bekerjasama  Justice collaborator  collaborator  sendiri dengan penegak hukum guna membongkar perkara, bahkan mengembalikan aset hasil tindak korupsi jika harta itu ada padanya. Status justice collaborator  diberikan  diberikan penuntut umum maupun penyidik kepada terdakwa maupun tersangka yang membantu proses penyidikan hingga penuntutan supaya pelaku yang menjadi “korban” atau bukan merupakan pelaku utama mau memberi keterangan yang bisa meringankan hukumannya sekaligus mengungkap pelaku lain dalam kasus korupsi yang menjeratnya.

Mengapa menolak Revisi PP no. 99 tahun 2012?

Ilustrasi petisi tolak remisi koruptor di Change.org

“Pertama, ada upaya pengaburan informasi dari pemerintah,” tulis Dewi.

Upaya merevisi PP No. 99 tahun 2012 sudah dimulai sejak akhir 2015, tetapi ditolak publik sehingga wacana revisi aturan yang akan mempermudah narapidana kasus korupsi mendapat remisi ini menghilang. Namun, sekitar Juli 2016 rancangan revisi itu muncul kembali dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Warga Binaan. Dalam RPP ini,

aturan tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah bagian kecil dari keseluruhan substansinya, Karena tidak disebut “Revisi PP 99/2012”, walau PP No. 99 tahun 2012 akan dicabut jika RPP disahkan, penolakan publik tidak sekeras ketika wacana ketika Revisi PP 99/2012 muncul. Namun, syarat menjadi  justice collaborator collaborator tetap dihapus dalam RPP itu. “Kedua, syarat remisi kepada napi korupsi sangat longgar,” kata Dewi.

RPP Warga Binaan (Pasal 32 Ayat 1 dan 2) memberi tiga syarat kepada narapidana korupsi yang ingin mendapat remisi: 1. Telah melaksanakan 1/3 masa pidana 2. Sudah melunasi pembayaran pidana denda serta pidana tambahan uang pengganti 3. Berkelakuan baik Pemberian remisi pun menjadi lebih mudah karena dihapusnya syarat harus memiliki status sebagai justice collaborator  collaborator .  lapas [lembaga pemasyarakatan] bukan “ Over capacity  lapas Ketiga, kata Dewi, “Over disebabkan oleh napi korupsi.” Membandingkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dengan kata-kata Menteri Yasonna, jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan di penjara serta rumah tahanan per Juli 2016 di Indonesia adalah 197.670 orang. Sementara, narapidana kasus korupsi berjumlah 3.894 orang atau sekitar 1,96 persen dari total penghuni tahanan serta penjara. “Jelas bahwa bahwa pelonggaran syarat remisi akan menguntungkan koruptor, padahal koruptor telah lebih dahulu merugikan kita, warga negara Indones ia,” kata Dewi.

ICW: Cabut hak remisi jika terdakwa bukan ‘whistleblower’ dan ‘justice collaborator’ Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas pantauan kasus korupsi pada Januari 2016 hingga Juni 2016, para peneliti merekomendasikan,

“Pengadilan harus pula mempertimbangkan untuk mencabut hak mendapatkan remisi jika terdakwa bukanlah seorang whistleblower  dan  dan justice collaborator  .” collaborator .” “Persoalan pemberian remisi itu memang hak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kan perlu dicek kembali arah kebijakan politik hukum penanganan kasus korupsinya pemerintah juga,” kata peneliti ICW, Aradilla Caesar, kepada Rappler.

Menurut Aradilla, ketika PP No. 99 tahun 2012 disusun, tentu ada alasannya. “Nah, alasan tersebut kan setidaknya menegaskan bahwa posisi pemerintah adalah memberikan dukungan sepenuhnya kepada upaya memberantas korupsi dengan mengurangi atau membatasi kesempatan narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi, untuk mendapatkan pengurangan hukuman,” ujarnya.

”Bagaimana mungkin pembinaan bisa efektif kalau pemerintah sendiri  jugg a mencoba untuk meng ur  ju urang ang i huk uman-hukumannya?”  Menanggapi alasan yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM untuk merevisi PP No. 99 tahun 2012, Aradilla menguraikan, “Kalau mau menyusun kebijakan untuk mengurangi over  kapasitas,  kapasitas, yang disasar harusnya napi-napi narkoba, karena jumlahnya sangat besar. “Napi narkoba itu jumlah napi yang paling banyak di lembaga pemasyarakatan. Bukan napi-napi korupsi yang jumlahnya sangat kecil dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi mengurangi masalah kapasitas lapas.”

Ia juga mempertanyakan apakah remisi merupakan hak bagi semua narapidana? “Yang kedua, apakah hak remisi adalah hak yang semua napi harus dapatkan? Kalau di Undang-Undang Pemasyarakatan, itu adalah hak bagi narapidana, tapi di PP No. 99, hak itu sudah diatur dengan konteks pembatasan, diperketat syaratnya. “Semuanya bisa dapat, napi korupsi juga bisa dapat pengurangan [hukuman], remisi, tapi dengan syarat tertentu. Ini juga sudah di- judicial review beberapa kali dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa PP 99 yang memperketat pemberian remisi tidak melanggar hak narapidana yang diatur Undang-Undang Pemasyarakatan. Jadi alasan-alasan ini tidak berdasar dan mudah sekali dipatahkan,” ungkap Aradilla.

Dihukum agar jera dan tidak mengulangi korupsi Aradilla mengatakan, tugas pemerintah yang sesungguhnya dalam konteks pemasyarakatan, adalah pembinaan, bukan fokus pada mengurangi jumlah hukuman. Menentukan jumlah hukuman adalah domain pengadilan atau yudikatif, sementara pemerintah, menurut Aradilla, seharusnya tidak punya hak mengurangi hukuman tersebut agar tidak campur aduk dengan wewenang pengadilan. “Fokus pemerintah adalah melakukan pembinaan di dalam [penjara]. Jadi kalau alasan, misalnya, pemberian remisi adalah bagian dari pembinaan, bagaimana mungkin pelaku kejahatan itu dibina dengan diberikan potongan hukuman? Tentu dia akan semakin berpikir, ‘hukuman saya ringan, karena setiap tahun saya dapat remisi’,” katanya.  Arad mencontohkan, “Ketika seseorang dihukum 10 tahun, harus menjalankan waktu 10 tahun itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika tahun ke-10, dia keluar, sudah menjadi orang yang ‘sudah jera’ melakukan kejahatan dan tidak melakukan itu lagi.” “Dengan mengurangi hukuman, tentu juga akan menghilangkan efek jera itu tadi yang sudah diberikan pengadilan. Kalau tadi misalnya dua tahun dihukum pengadilan, rendah, diberikan remisi lagi, apakah napi akan akan mendapat efek  jera? Tentu tidak.

Pembinaan macam apapun yang dilakukan oleh pemasyarakatan di dalam lapas, juga tidak akan berhasil membina narapidana tersebut, karena dikurangi terus hukumannya. Ketika dikurangi, tentu, secara logis mereka akan berpikir, ‘Saya enggak perlu takut melakukan kejahatan ini lagi, karena kalau nanti masuk lagi, akan dapat remisi lagi, pengurangan hukuman, setiap tahun’,” tutur Arad. “Bagaimana mungkin pembinaan bisa efektif kalau pemerintah send iri juga mencoba untuk mengurangi hukuman-hukumannya?” ujarnya. —Rappler.com

Hukuman Mati Koruptor Picu ProKontra  Ada yang setuju dengan syarat, ada yang menolak.

Hukuman mati bagi koruptor masih memicu pro dan kontra. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, kemarin menyatakan mendukung hukuman mati dengan sejumlah syarat. "Saya sebagai anggota Satgas setuju (hukuman mati)," kata Achmad saat dihubungi kemarin. Achmad mengemukakan sejumlah alasan mengapa koruptor harus h arus dihukum mati, antar lain korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi juga telah mendorong pemiskinan masyarakat, membuat bangsa Indonesia rentan dan lemah, serta menggerogoti kemampuan Indonesia dalam memobilisasi investasi. Namun, menurut Achmad, perlu ada kesepahaman dulu soal jenis korupsi seperti apa yang pelakunya pantas dihukum mati. Misalnya, korupsi yang didorong di dorong oleh keserakahan atau kerakusan serta korupsi yang memanfaatkan penderitaan. Selain itu, menurut Achmad, penerapan hukuman mati m ati tak bisa berdiri sendiri. Hukuman mati harus diimbangi dengan perbaikan sistem peradilan. Peradilan, kata dia, harus bersih dari praktek-praktek manipulasi. "Susah membayangkan jika hukuman mati dihasilkan di hasilkan dari proses yang tak bersih," ujar Achmad. Isu soal pentingnya hukuman mati bagi koruptor kembali digulirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar pada Kamis lalu. Menurut Menteri, secara normatif, undang-undang yang mengatur hukuman mati koruptor sudah ada. Menteri merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Patrialis, orang yang melakukan korupsi dalam d alam keadaan tertentu bisa dihukum mati. Keadaan tertentu itu, misalnya, saat negara dilanda bencana atau krisis, ada orang yang mengkorupsi dana bencana atau uang negara. Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin juga menyambut usulan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Agar tidak berhenti sebatas wacana, Azis menyarankan Kementerian Hukum dan HAM mempertegas dan mengusulkan pasal -pasal hukuman mati dalam rancangan undang-undang. "Jangan hanya digelindingkan, harus ada langkah konkretnya," ujar Aziz kemarin. Namun sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, berpendapat be rpendapat beda. "Hukuman mati harus ditolak," kata dia. Alasannya, tak ada manusia yang berhak mencabut nyawa manusia lainnya. Selain itu, dalam sistem pengadilan yang masih korup, orang yang tak bersalah bisa saja dihukum mati.

Thamrin mengusulkan agar koruptor dihukum dengan cara-cara yang bisa membuat malu dan jera. Misalnya, dibuat penjara khusus koruptor yang bisa dilihat orang ramai. Selain itu, pengadilan kasus korupsi perlu menerapkan sistem pembuktian terbalik. Para tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa mereka bersih dari tuduhan korupsi. "Saya kira itu akan lebih mempunyai efek  jera yang berkelanjutan," kata Thamrin. Thamrin. Sebelumnya, Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi juga menyatakan m enyatakan hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak asasi. Hak seseorang untuk hidup, menurut dia, tak dapat dilanggar dan ditunda pemenuhannya. APRIARTO MUKTIADI MUKTIADI | Febriana Firdaus | EVANA DEWI Sumber: Koran Tempo, 11 April 2010

Pro-Kontra Remisi Koruptor 07 September 2016 10:11:35 Diperbarui: 07 September 2016 10:31:04 Dibaca : 509 Komentar : 0 Nilai : 0 Durasi Baca : 3 menit Gambar diambil dari nasional.republika.com “Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara yang ingin memberantas korupsi” jelas Jokowi dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi G20. Seperti yang dilansir nasional.kompas.com nasional.kompas.co m (5 September 2016), semua  Negara harus bekerja sama dan aktif dalam memeran memerangi gi korupsi. Mencipt Menciptakan akan transparansi anggaran,  penegakan  penegaka n hukum dan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi ke semua elemen masyaraka masyarakatt menjadi poin  penting yang bisa ditiru oleh Negara yang mengikuti forum yang berlangsung di Hangzhou, China. Foto Presiden Jokowi ketika menghadiri pembukaan KTT Hangzhou, China. (Gambar diambil dari kompas.com) Entah memang Presiden kita menganggap bahwa pemberantasan korupsi yang dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berhasil atau hanya sebagai penggringan opini internasional bahwa Indonesia sedang sangat serius memberantas korupsi. Apapu alasannya, kita bisa menyaksikan bahwa Presiden Jokowi melanjutkan tradisi yang baik dari pemerintahan sebelumnya untuk memerangi tuntas kasus korupsi. Di saat pemerintah kita membanggakan taring Indonesia dalam menyelesaikan masalah korupsi, ada fenomena yang kontras di tubuh pemerintahaan sendiri, yaitu revisi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga  binaan pemasya pemasyarakatan. rakatan. Pada revisi PP ini menye menyebutkan butkan bahwa seorang koruptor tidak perlu lagi ikut membantu penegak hukum membongkar tindak pidana yang melibatkan tersangka lainnya atau sebagai Justice collaborator. Jika sebelum revisi, PP ini menyebutkan bahwa menjadi syarat wajib bagi seorang koruptor jika ingin mendapatkan remisi. Poin ini dihilangkan dan disebutkan pada pasal 32 ayat 1 bahwa, untuk memperoleh remisi, seorang tahanan hanya wajib untuk berkelakuan baik dan telah melewati sepertiga masa tahanan. Pro dan Kontra Menurut Kemenkumham, PP Nomor 99/2012 bertentangan dengan asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adanya PP Nomor 99/2012 menjadi batu sandungan bagi warga  binaan yang terkena kasus korupsi, terorisme dan narkotika untuk mendapa mendapatkan tkan remisi. Tak ayal rasa diskriminasi sering kali mengahantui di antara sesame narapidana. Hal ini juga bertentangan dengan semangat re-integrasi untuk menjadikan warga binaan sebagai sosok yang besih ketika balik ke masyarakat. Hal ini memang sudah lama dikaji oleh kemenkumham melalui berbagai kajian. Pada tanggal 22/09/2015 kemenkumham melakukan Focus Group Discussion (FGD). FGD yang mengangkat tema “Menyikapi rencana pemerintah untuk revisi peratuan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang  perubahan kedua kedua atas atas peraturan pemerinta pemerintah h nomor 32 tahun tahun 1999 tentang tentang syarat syarat dan tata cara pelaksanaan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan”, dihadiri oleh perwakilan instansi terkait seperti Kemenkumham (Dirjen HAM dan PAS), BNN, Mabes Polri, dll. Turut hadir perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Elsam, ICJR, YLBHI, dll. Dirjen HAM Kemenkumham, Dr. Mualimin Abdi SH MH, yang mengambil peran sebagai narasumber pada FGD tersebut menyatakan bahwa mengacu pada UU 12/1995

tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 28 C Ayat (2), remisi adalah hak warga binaan pemasyarakatan, maka pemberiannya wajib diberikan tanpa mempertimbangkan hal lain, non diskriminasi dan tidak  bertentangan  bertentang an dengan nilai keadilan, (komnasha (komnasham.go.id) m.go.id) Sementa Sementara ra dari kalang kalangan an Non-Governme Non-Governmental ntal Organization yang pada kesempatan ini antara lain dihadiri oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyampaikan pendapat yang senada bahwa pada prinsipnya mereka tidak menolak pemberlakuan kebijakan remisi. Akan tetapi, masih menurut mereka, persoalan mendasar adalah pada revisi KUHP yang sesungguhnya telah memicu tindakan kriminalisasi yang cenderung berlebihan terhadap terduga pelaku pidana. “Permasyarakatan adalah tumpukan sampah karena menjadi penampung dari kriminalisasi yang dilakukan oleh Polisi dan Jaksa,” tukas Bahrain dari YLBHI. (komnasham.go.id) ICW mengambil sikap yang sebaliknya. Dilansir dari kompas.com (13/08/2016), Anggota Divisi Hukum dan Monitoring ICW Laola Easter menyebut, merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan langkah yang proterhadap koruptor. "Substansi revisi usulan pemerintah itu  jelas pro koruptor karena berupaya membe memberikan rikan banyak celah dan peluang agar koruptor lebih banyak keluar penjara," jelas Laola di kantornya di Jakarta, Sabtu (13/8/2016). Laola juga menambahkan bahwa PP 99/2012 sudah sesuai dengan spirit pemberantasan korupsi. Senada dengan ICW, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa konten revisi PP 99/2012 meringankan koruptor. "Menurut saya, suatu kemunduran kalau ada pemikiran menghapus syarat justice collabolator untuk remisi bagi koruptor” ujar Mahfud MD (kompas.com, 12/08/2016). *** Kita sepakat bahwa koruptor adalah penjahat kelas kakap yang merugikan bangsa, tetapi juga ia adalah seorang manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia yang harus diperlakukan sama dengan napi lainnya. Perdebatan ini tidak akan pernah memiliki satu kesimpulan. Saya bukan ahli hukum yang bisa membuat posisi seperti para pakar atau yang konsen  pada hukum. Saya hanya ingin menganalisis dari sudut pandang yang mungkin tidak menjadi prioritas. Saya lebih sepakat untuk kita lebih focus kepada dua dari tiga hal yang sempat disinggung pak Jokowi di KTT Hangzhou, yaitu Transparansi anggaran dan penanaman nilai-nilai anti-korupsi ke semua lapisan masyarakat. Saya kira, dua langkah ini adalah tindakan preventif yang jika berhasil maka bisa jadi kita tidak

membutuhkan

Selengkapnya

pembahasan

:

panjang

tentang

hak

dan

kewajiban

napi

korupsi.

http://www.kompasiana.com/muhamad_baiul_hak/pro-kontra-remisi-

koruptor_57cf8567b47a61623e03a5fd

“Pro kontra remisi bagi koruptor menjadi ruang pencitraan pejabat publik. Mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim  sebagai pahlawan antirasuah. Bagaimana regulasi mengatur ini? Benarkah rencana revisi PP  No. 99 tahun 2012 akan akan menguntungkan koruptor?” tirto.id - Idul Fitri 2016 merupakan hari yang cukup melegakan bagi mantan Bendahara Partai

Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Meski belum bisa merayakan lebaran bersama keluarga, tetapi Nazaruddin mendapat kado istimewa berupa remisi atau pengurangan masa tahanan selama 1 bulan 15 hari. “Nazaruddin sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi yaitu menjadi justice menjadi justice collaborator  dan  dan mengembalikan uang hasil kor upsi,” upsi,” kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, M. Akbar Hadiprabowo, seperti dikutip Antara dikutip Antara.. Tak hanya tahun ini saja pria kelahiran 26 Agustus 1978 itu mendapatkan remisi. Pada lebaran tahun 2015, Nazaruddin yang divonis 7 tahun penjara dalam kasus korupsi wisma Atlet SEA Games 2011 itu juga mendapat pengurangan tahanan selama 1 bulan. Dalam konteks ini, Nazaruddin memang lebih beruntung ketimbang koleganya di Partai Demokrat.. Di kasus yang sama, para koleganya, seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Demokrat dan Angelina Sondakh justru belum pernah mendapat remisi karena dinilai belum memenuhi  persyaratan.  Namun, selain menjalani masa pidana dalam korupsi wisma Atlet SEA Games, Nazaruddin juga masih harus menjalani vonis 6 tahun penjara dalam kasus penerimaan suap sebesar Rp40,37 miliar dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya terkait proyek tahun 2010 dan tindak  pidana pencucian uang pada 15 Juni 2016 201 6 lalu. Pertanyaannya adalah apakah pemotongan masa hukuman bagi Nazaruddin termasuk kategori obrol remisi? Untuk menjawab ini, kita harus mengacu pada persyaratan remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara umum, persyaratan narapidana mendapatkan remisi diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3). Namun, bagi terpidana korupsi, ada persyaratan p ersyaratan khusus seperti diatur dalam Pasal 34A a yat (1). Salah satu persyaratan yang harus dilalui terpidana korupsi adalah mereka harus bersedia  bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, terpidana korupsi juga telah membayar lunas denda dan uang pengganti

sesuai dengan putusan pengadilan. Kementerian Hukum dan HAM menilai, Nazaruddin Nazarudd in telah memenuhi kriteria di atas. Mantan Bendahara Partai Demokrat ini dinilai sudah memenuhi persyaratan tambahan tersebut karena  bersedia menjadi justice  justice collaborator  dalam  dalam kasus korupsi wisma Atlet SEA Games yang menyeret banyak politisi tersebut. Artinya, meskipun dengan persyaratan yang cuku p ketat, terpidana korupsi masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan remisi yang menjadi hak narapidana. Lantas, apa yang menjadi alasan Menteri Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly begitu “ngotot” ingin merevisi PP Nomor 99 tahun 2012 yang dinilai sudah cukup ideal itu? Pro Kontra Revisi PP

Jawaban pertanyaan di atas memang tidak mudah, karena rencana Yasonna tersebut bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Sejak awal 2015 lalu, ia sudah mengungkapkan niatnya untuk mengubah PP yang dirancang di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Akan tetapi, ide Yasonna saat itu langsung mendapat kecaman publik, sehingga niat tersebut diurungkan.  Namun, saat ini pihaknya kembali mewacanakan ingin merevisi PP Nomor 99 tahun 2012 ini. Kemenkumham menilai, PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, pembuatan PP tersebut juga dinilai tidak melalui syarat prosedur formal, karena tidak melibatkan para pakar terlebih dahulu. Intinya, Kementerian Hukum dan HAM di bawah komando Yasonna Laoly akan merevisi PP yang mengatur pengetatan soal remisi bagi koruptor ko ruptor ini. Yasonna menginginkan PP tersebut harus disesuaikan dengan yang tertuang di dalam UU Nomor 12 Tahun 1995. “Intinya kami harus meletakkan keadilan bagi ba gi semuanya. Tapi prosedurnya harus jadi satu. Kedua jangan sampai [PP] itu bertentangan dengan undang-undang undang-undang yang di atasnya. Itu saja,” ujarnya seperti dilansir kompas.com. kompas.com. Ide Yasonna ini tentu kembali menuai protes dari banyak pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK, Agus Rahardjo menolak pemberian remisi kepada koruptor karena dinilai akan menghilangkan efek jera yang ingin ditanamkan lembaga antirasuah tersebut.

Terlepas dari pro kontra di atas, seharusnya wacana pemerintah tersebut diarahkan menjadi ruang evaluasi bersama terkait pemberantasan korupsi selama ini. Sebab, problem penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya soal pro kontra pemberian remisi, namun juga terkait hasil monitoring   peradilan ICW pada periode Januari-Juni 2016 yang menemukan fakta  bahwa tren vonis korupsi semakin ringan dan menguntungkan koruptor. Temuan tersebut mengkonfirmasi bahwa ada persoalan serius yang tidak kalah pentingnya dari soal pemberian remisi ini, yaitu tren vonis korupsi yang semakin ringan. Dengan kata lain,  jangan sampai pro kontra revisi PP 99/2012 hanya menjadi ajang pencitraan bagi pejabat publik di media massa, sehingga muncul anggapan ang gapan “mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen k omitmen  pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim sebagai pahlawan antirasuah.” Ruang Pencitraan Pejabat Publik?

Ajang pencitraan pejabat publik dalam pro kontra revisi PP 99/2012 ini dapat dilihat dari  pernyataan para politisi dan pejabat publik di media massa. Karena tak sedikit para politisi yang mengkritisi usulan Kementerian Hukum dan HAM, tetapi tidak memberikan solusi terkait  persoalan tersebut. Misalnya, salah satunya adalah Ketua DPR RI, Ade Komaruddin. Sekilas, pernyataan politisi Partai Golkar ini memang cukup populis karena menolak ide Yasonna Laoly yang hendak mengkaji ulang persyaratan pemberian remisi yang diatur dalam PP 99/2012. Ia menilai, rencana  pemerintah memberikan kemudahan remisi bagi terpidana kasus korupsi sebagai tindakan yang tidak bijaksana. Namun, ia tidak memberikan solusi, bahkan tidak menyinggung soal tren vonis yang rendah bagi koruptor tersebut. Selain Ade Komaruddin, ada juga Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, ketimbang mempermudah  pemberian remisi bagi terpidana korupsi, lebih baik pemerintah berpikir dan mengkaji pemberian remisi bagi para terpidana kasus narkoba, khususnya bagi para korban atau pemakai. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam posisi yang berseberangan dengan dua politisi di atas. Kalla berani pasang badan terkait rencana pemerintah yang akan merevisi PP 99/2012 tersebut. Kalla mengatakan, koruptor berhak mendapatkan remisi meskipun pidana korupsi

termasuk kejahatan yang luar biasa. Menurut Kalla, tujuan pemberian remisi terhadap terpidana korupsi ad alah agar terpidana memperlihatkan disiplin selama menjalani masa tahanan. Selain itu, sekaligus u ntuk memberi kesempatan kepada koruptor bertobat dari sisi moral atau berkelakuan baik. Terlepas dari ajang pencitraan para pejabat publik dan politisi di atas, semestinya pro kon tra revisi PP 99/2012 menjadi momentum untuk mengevaluasi penegakan hukum korupsi secara komprehensif. Pengetatan remisi bagi koruptor tidak akan memberikan memb erikan efek jera, jika vonis bagi terpidana korupsi ringan. Sebaliknya, pemberian remisi tidak akan membuat koruptor lega, jika sejak awal vonis hakim terhadap terpidana korupsi maksimal atau berat. Intinya, jangan biarkan koruptor mendapat hukuman ringan dan mudah dapat remisi. Baca juga artikel terkait REVISI PP REMISI atau tulisan menarik lainnya Abdul Aziz (tirto.id - abd/nqm)

JAKARTA (netralitas.com) - Pemerintah berencana ingin melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu poin dalam PP tersebut yakni tentang syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika, dihilangkan.  Alasan pemerintah untuk merevisi peraturan tersebut karena lembaga pemasyarakatan dianggap sudah melebih daya tampung seharusnya atau over load. Diharapkan dengan adanya keringanan dalam pemberian remisi dapat mengurangi beban yang ditampung oleh lembaga pemasyarakatan Menanggapi hal ini Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengatakan lebih baik mempermudah syarat remisi bagi pengguna narkoba dibanding para koruptor. Hal ini dikarenakan 70 persen penghuni lapas merupakan pengguna narkoba. "Tentu saya kira perlu ada revisi untuk pengguna (narkoba), yang lain-lain tentu kita rasa tidak perlu," ujarnya di gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/8). Zulkifli juga mengatakan untuk terpidana pengguna narkoba mereka mendapatkan hukuman 5-6 tahun penjara. Padahal, semestinya mereka mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. "Mereka mengadu pada saya. 'Pak bagaimana, kami ini pengguna, kalau pengedar atau bandar itu silahkan, ini pengguna, pengguna itukan korban'," jelas Zulkifli. Namun Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly berpendapat untuk memberikan remisi terhadap narapidana koruptor. Alasannya berdasarkan UU No 12 tahun 1995 setiap napi memiliki hak mendapatkan remisi sehingga PP 99/2012 yang membatasi remisi untuk napi koruptor bertentangan dengan UU. "Setiap napi yang memiliki hak bebas, hak remisi," ujar Laonny menanggapi revisi PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.