BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1361, 2014
KEMENKUMHAM. KEMENKUMHA M. Kelas Jabatan. Struktural. Struktu ral. Fungsional. Perubahan.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa dengan adanya penambahan jenis jabatan dan kelas jabatan bagi jabatan fungsional tertentu dan jabatan jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diubah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2014, No.1361
Mengingat
2
: 1.
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
5.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 2014 Nomor 513); 513); MEMUTUSKAN:
Menetapkan Menetapkan :
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 513), diubah
3
2014, No.1361
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
2014, No.1361
4
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU, JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL UMUM, UMUM, DAN JABATAN LAINNYA SERTA SERTA KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA A.
DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NO. 1
2
3
4
5
6
NAMA JABATAN PERANCANG PERATURAN PERUU PERANCANG PERATURAN PERUU PERTAMA PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA PERANCANG PERATURAN PERUU UTAMA PEMERIKSA PATEN AHLI PEMERIKSA PATEN PERTAMA PEMERIKSA PATEN MUDA PEMERIKSA PATEN MADYA PEMERIKSA PATEN UTAMA PEMERIKSA MEREK AHLI PEMERIKSA MEREK PERTAMA PEMERIKSA MEREK MUDA PEMERIKSA MEREK MADYA PEMERIKSA MEREK UTAMA PEMERIKSA MEREK TERAMPIL PEMERIKSA MEREK PELAKSANA PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN PEMERIKSA MERK PENYELIA DOKTER/SPESIALIS DOKTER PERTAMA DOKTER MUDA DOKTER MADYA DOKTER UTAMA DOKTER GIGI/SPESIALIS DOKTER GIGI PERTAMA DOKTER GIGI MUDA DOKTER GIGI MADYA DOKTER GIGI UTAMA
KELAS JABATAN 8 9 11 13 8 9 11 13 8 9 11 13 6 7 8 8 9 11 13 8 9 11 13
5
NO. 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NAMA JABATAN PERAWAT GIGI PERAWAT GIGI PEMULA PERAWAT GIGI PELAKSANA PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN PERAWAT GIGI PENYELIA PERAWAT AHLI PERAWAT PERTAMA PERAWAT MUDA PERAWAT MADYA PERAWAT UTAMA PERAWAT TERAMPIL PERAWAT PEMULA PERAWAT PELAKSANA PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN PERAWAT PENYELIA ARSIPARIS AHLI ARSIPARIS PERTAMA ARSIPARIS MUDA ARSIPARIS MADYA ARSIPARIS UTAMA ARSIPARIS TERAMPIL ARSIPARIS PELAKSANA ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN ARSIPARIS PENYELIA PUSTAKAWAN AHLI PUSTAKAWAN PERTAMA PUSTAKAWAN MUDA PUSTAKAWAN MADYA PUSTAKAWAN UTAMA PUSTAKAWAN TERAMPIL PUSTAKAWAN PELAKSANA PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN PUSTAKAWAN PENYELIA WIDYAISARA WIDYAISARA PERTAMA WIDYAISARA MUDA WIDYAISARA MADYA WIDYAISARA UTAMA PENELITI PENELITI PERTAMA PENELITI MUDA PPENELITI MADYA PENELITI UTAMA AUDITOR AHLI
2014, No.1361
KELAS JABATAN 5 6 7 8 8 9 11 13 5 6 7 8 8 9 11 13 6 7 8 8 9 11 13 6 7 8 8 9 11 13 8 9 11 13
2014, No.1361
AUDITOR AUDITOR AUDITOR AUDITOR NO. 17
18
19
20
21
22
23
24
25
6
PERTAMA MUDA MADYA UTAMA NAMA JABATAN
AUDITOR TERAMPIL AUDITOR PELAKSANA AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN AUDITOR PENYELIA PRANATA KOMPUTER AHLI PRANATA KOMPUTER PERTAMA PRANATA KOMPUTER MUDA PRANATA KOMPUTER MADYA PRANATA KOMPUTER UTAMA PRANATA KOMPUTER TERAMPIL PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN PRANATA KOMPUTER PENYELIA ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA ANALIS KEPEGAWAIAN UTAMA PSIKOLOG KLINIS AHLI PSIKOLOG KLINIS PERTAMA PSIKOLOG KLINIS MUDA PSIKOLOG KLINIS MADYA PSIKOLOG KLINIS UTAMA PENERJEMAH AHLI PENERJEMAH PERTAMA PENERJEMAH MUDA PENERJEMAH MADYA PENERJEMAH UTAMA PERENCANA AHLI PERENCANA PERTAMA PERENCANA MUDA PERENCANA MADYA PERENCANA UTAMA APOTEKER AHLI APOTEKER PERTAMA APOTEKER MUDA
8 9 11 13 KELAS JABATAN 6 7 8 8 9 11 13 6 7 8 6 7 8 8 9 11 13 8 9 11 13 8 9 11 13 8 9 11 13 8 9
7
26
NO. 27
28
29
30
31
32
33
34
35
APOTEKER MADYA APOTEKER UTAMA ASISTEN APOTEKER ASISTEN APOTEKER ASISTEN APOTEKER ASISTEN APOTEKER ASISTEN APOTEKER
2014, No.1361
11 13 PELAKSANA PEMULA PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PENYELIA NAMA JABATAN
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN UTAMA PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA FISIOTERAPIS AHLI FISIOTERAPIS PERTAMA FISIOTERAPIS MUDA FISIOTERAPIS MADYA FISIOTERAPIS UTAMA FISIOTERAPIS TERAMPIL FISIOTERAPIS PELAKSANA FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN FISIOTERAPIS PENYELIA RADIOGRAFER TERAMPIL RADIOGRAFER PELAKSANA RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN RADIOGRAFER PENYELIA PEREKAM MEDIS PEREKAM MEDIS PELAKSANA PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN PEREKAM MEDIS PENYELIA NUTRISIONIS AHLI NUTRISIONIS PERTAMA NUTRISIONIS MUDA NUTRISIONIS MADYA NUTRISIONIS UTAMA NUTRISIONIS TERAMPIL NUTRISIONIS PELAKSANA NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN NUTRISIONIS PENYELIA ADMINISTRATOR KESEHATAN
5 6 7 8 KELAS JABATAN 8 9 11 13 5 6 7 8 8 9 11 13 6 7 8 6 7 8 6 7 8 8 9 11 13 6 7 8
2014, No.1361
36
NO. 37
38
39
40
41
42
8
ADMINISTRATOR PERTAMA ADMINISTRATOR MUDA ADMINISTRATOR MADYA ADMINISTRATOR UTAMA PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI
8 9 11 13 PERTAMA MUDA MADYA UTAMA
NAMA JABATAN BIDAN AHLI BIDAN PERTAMA BIDAN MUDA BIDAN MADYA BIDAN UTAMA BIDAN TERAMPIL BIDAN PELAKSANA PEMULA BIDAN PELAKSANA BIDAN PELAKSANA LANJUTAN BIDAN PENYELIA PENYIDIK PPNS PENYIDIK PPNS PERTAMA PENYIDIK PPNS MUDA PENYIDIK PPNS MADYA PENYIDIK PPNS UTAMA PENYULUH HUKUM AHLI PENYULUH HUKUM PERTAMA PENYULUH HUKUM MUDA PENYULUH HUKUM MADYA PENYULUH HUKUM UTAMA ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA ANALIS KEIMIGRASIAN MADYA ANALIS KEIMIGRASIAN UTAMA PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PENYELIA
8 9 11 13 KELAS JABATAN 8 9 11 13 5 6 7 8 8 9 11 13 8 9 11 13 8 9 11 13 5 6 7 8
9
B.
NO.
2014, No.1361
DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN LAINNYA SERTA KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NAMA JABATAN FUNGSIONAL
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI STAF AHLI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN 1 PERTANAHAN 2 STAF AHLI BIDANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA 3 STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIA P EREKONOMIAN N DAN HUBUNGAN 4 LUAR NEGERI 5 STAF AHLI BIDANG POLITIK SOSIAL DAN KEAMANAN 6 STAF KHUSUS MENTERI ANGGOTA TEKNIS BHP ANGGOTA TEKNIS HUKUM FUNGSIONAL UMUM 1 BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT 2 BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT 3 ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERUNDAN G-UNDANGAN 4 ANALIS JABATAN 5 ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN 6 ANALIS KELEMBAGAAN ANALIS KONSEPSI, PRAKARSA DAN RANCANGAN 7 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8 ANALIS PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI 9 ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT 10 ANALIS PENGEMBANGAN PENGEMBANGA N HUKUM 11 ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI 12 ANALIS PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN PEWARGAN EGARAAN 13 ANALIS PERATURAN DAERAH ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN 14 PENGHAPUSAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 15 ANALIS PERJANJIAN KERJA SAMA 16 ANALIS PERMASALAHAN HAM 17 ANALIS PERMASALAHAN PERMASALAH AN HUKUM 18 ANALIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI 19 ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM 20 ANALIS PERTIMBANGAN PERTIMBANGA N BANTUAN HUKUM
KELAS JABATAN
16 16 16 16 16 15 10 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
21
ANALIS PERTIMBANGAN PERTIMBANGA N EKSTRADISI
7
22 23 24
ANALIS PERTIMBANGAN PERTIMBANGA N HUKUM ANALIS PROGRAM BIMBINGAN ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
7 7 7
2014, No.1361
NO.
10
NAMA JABATAN FUNGSIONAL
KELAS JABATAN
38 39 40 41 42
UNDANGAN ANALIS SIDIK JARI ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA ANALIS STANDARISASI STANDARISAS I SARANA KERJA BENDAHARA PENERIMAAN SATKER BENDAHARA PENGELUARAN SATKER NAHKODA PEMBIMBING PEMBIMBING KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN PENELAAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN PENELAAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI EKSTRADISI PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEMASYARAKATAN PENERJEMAHAN BAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGEVALUASI PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PENYULUH HAK ASASI MANUSIA PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM PENYUSUN INFORMASI HUKUM PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI
7 7 7 7 7
43
PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKS AAN
7
44 45
PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PENYUSUN MATERI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERANCANGAN PERATURAN P ERATURAN DAERAH PENYUSUN MATERI PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYUSUN MATERI KEBIJAKAN PENYUSUN NASKAH AKADEMIK AKADEM IK PENYUSUN PROGRAM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ANGGA RAN PENYUSUN TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA DOKUMENTALIS HUKUM KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASI PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN AN PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI KEUANGAN PENGELOLA PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN PENGELOLA BANTUAN HUKUM PENGELOLA PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PENGELOLA PENGELOLA BASAN/BARAN
7 7
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
11
NO. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
NAMA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN PENGELOLA PENGELOLA DATA PENGHARMONISASIAN PENGELOLA PENGELOLA HASIL KERJA PENGELOLA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI PENGELOLA PENGELOLA KEUANGAN PENGELOLA PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL PENGELOLA PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN PENGELOLA PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN PENGELOLA PENGELOLA PEMBINAAN ROHANI PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA REGISTRATOR REGISTRATOR PEMASYARAKATAN PENGELOLA PENGELOLA RUMAH DETENSI PENGELOLA PENGELOLA SARANA KERJA PENGELOLA PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN PEMASYARAKATAN PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PENSIUN/PEMB ERHENTIAN PNS PENGELOLA WEBSITE PENGEVALUASI PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGOLAH BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI EKSTRADISI PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAPORA N PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDAN PERUNDANG-UNDANGAN GAN PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAM PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAM PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN KOMUNIKASI KOMUNIKASI MASYARAKAT PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KOMISI BANDING PENGOLAH DATA ANGGARAN PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG
2014, No.1361
KELAS JABATAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2014, No.1361
NO. 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
12
NAMA JABATAN FUNGSIONAL PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM INTERNASIONAL UMUM PENGOLAH DATA DISEMINASI HAM PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN PERLENGKAPAN PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTAR BADAN INTERNASIONAL PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN PENGOLAH DATA KERJASAMA PENGOLAH DATA KESEHATAN PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI INDUSTRI PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MASALAH DAN KASUS PENGOLAH DATA KOVENAN KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK PENGOLAH DATA LAPORAN PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTU K EBUTUHAN HAN DAN PEMBAKUAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK KELOMPOK K ELOMPOK RENTAN PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK PENGOLAH DATA LAPORAN HAM YANG BERAT PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURAN P ENYALURAN PERLENGKAPAN PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI
KELAS JABATAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
13
NO. 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
2014, No.1361
NAMA JABATAN FUNGSIONAL PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGI DISEMINASI D ISEMINASI HAM PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN PERBENDAHARAAN PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DAN INFORMASI PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DAN DATABASE PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAM PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM PENGOLAH DATA WASIAT PENGOLAH SAI PENYUSUN PENYUSUN BAHAN KOORDINASI DAN MONITORING M ONITORING PERSIDANGAN PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA ROHANIAWAN AGAMA/PEMBIMBING AGAMA SEKRETARIS PIMPINAN TEKNISI JARINGAN JARINGAN VERIFIKATOR OPERATOR KOMPUTER PEMBUAT DAFTAR GAJI PEMELIHARA KANTOR PEMERIKSA PELANGGARAN PELANGGARA N TATA TERTIB PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTA PENINGGALAN PEMROSES PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI PEMROSES IZIN ADVOKAT ADVOKA T ASING PEMROSES PEMROSES JAMINAN SOSIAL PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM PEMROSES LEGALISASI LEGALISAS I PEMROSES PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN PEMROSES PEMROSES PERMOHONAN P ERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PEMROSES PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN RI PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM PEMROSES PEMROSES PENYELE P ENYELESAIAN SAIAN SENGKETA, LITIGASI DAN PENYIDIKAN PEMROSES PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN PEMBERHEN TIAN DAN PENSIUN
KELAS JABATAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2014, No.1361
NO.
14
NAMA JABATAN FUNGSIONAL
156 PENATAUSAHAAN 157 PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK 158 PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPAT 159 HUKUM 160 PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN 161 PERLENGKAPAN 162 PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCING 163 TEKNOLOGI INFORMASI INFORMASI 164 PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS 165 PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN KEAMANAN 166 PENGADMINISTRASI PENGADMINIS TRASI PERPUSTAKAAN 167 PENGADMINISTRASI PENGADMINIS TRASI UMUM PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI PERATURAN P ERATURAN PERUNDANG168 UNDANGAN 169 PENGAMBIL SIDIK JARI 170 PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA TAHANAN/NARAPIDANA 171 PENGELOLA PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT 172 PENGELOLA PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN PENGELOLA PENGELOLA HASIL BELAJAR/EV B ELAJAR/EVALUASI ALUASI PESERTA 173 DIKLAT/PELATIHAN 174 PENGELOLA PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN 175 PENGELOLA PENGELOLA KENDARAAN DINAS 176 PENGELOLA TATA NASKAH 177 PENGHIMPUN BERITA 178 PENGHUBUNG PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 179 PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA 180 PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN 181 PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI 182 PENGOLAH ARSIP TERAPAN 183 PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI 184 PENGOLAH DATA INVENTARIS 185 PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN 186 PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL 187 PENGOLAH DATA LAPORAN PEMBUKUAN PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN 188 PERLENGKAPAN PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DAN 189 PENGANGKUTAN PENGANGKUTAN PERLENGKAPAN 190 PENGOLAH DATA SIDIK JARI 191 PENJAGA PINTU UTAMA PEMASYARAKATAN
KELAS JABATAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15
NO. 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
2014, No.1361
NAMA JABATAN FUNGSIONAL PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PENYIAP BAHAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERANCANG PERATURAN DAERAH PENYIAP BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH PENYIAP BAHAN LEGALISASI PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARA N PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI HUKUM PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN PENYIAP BAHAN PUBLIKASI PENYIAP BAHAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PENYIAP DATA DAN BAHAN PENGHARMONISASIAN PENGHARM ONISASIAN PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI LEGISLA SI PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENYIAP DOKUMENTASI NASKAH PENGUNDANGAN P ENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYIAP BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI DOKUMEN TASI PETUGAS DOKUMENTASI DOKUMENTAS I (FOTOGRAFER) (FOTOGRAF ER) PETUGAS/ANGGOTA PETUGAS/ANGGOTA JAGA PETUGAS PENGAMANAN DETENI PETUGAS PROTOKOL POLISI KHUSUS KEIMIGRASIAN/PEMAS KEIMIGRA SIAN/PEMASYARAKATAN YARAKATAN SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA TAHANAN/NARA PIDANA TEKNISI
KELAS JABATAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2014, No.1361
NO. 224 225 226 227 228 229 230 231 232
16
NAMA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN OPERATOR MESIN OPERATOR TELEPON PRAMU ACARA TARUNA AKADEMI AKADEMI PENGEMUDI AGENDARIS PETUGAS PENGGANDAAN PENGGANDAA N CARAKA
KELAS JABATAN 4 4 4 4 4 3 3 3 3
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
