Perdes Pasar Kemlagi

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN KEMLAGI

d

DESA KEMLAGI Jalan KH. Arif Hasan No. 415 Kemlagi 61353

PERATURAN DESA KEMLAGI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEMLAGI, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan, diperlukan keberadaan Pasar Desa yang berpotensi dalam memberikan kontribusi nyata dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa; bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa serta untuk melindungi dan mengoptimalkan fungsi Pasar Desa perlu adanya Penataan dan Pengelolaan Pasar Desa sebagai perwujudan dari upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);

-2-

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10. 11. 12. 13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16); Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa.

-3-

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN BADANPERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATANDESA.................... DESA KEMLAGI DAN KEPALA DESA............................ DAN KEPALA DESA KEMLAGI Menetapkan

: PERATURAN DESA KEMLAGI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA KEMLAGI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan (1) Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto; (2) Desa adalah Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kab. Mojokerto (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kemlagi (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyawaratan Desa Kemlagi (5) Pasar Desa adalah Pasar Desa Kemlagi BAB II NAMA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 2 Nama Pasar Desa Kemlagi adalah ‘’ Pasar Raya Kemlagi’’ Pasal 3 Pasar Desa Kemlagi berlokasi di Kemlagi Timur , Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, yang berdiri di atas tanah aset desa ± 3800 m2 Pasal 4 Pasar Desa Kemlagi berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli barang yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. Pasal 5 (1) Pasar Desa terdiri dari bangunan yang disebut : a. Kios b. Los (2) Kios adalah bangunan permanen yang tetap; (3) Los adalah bangunan terbuka;

-4-

BAB III PENGELOLAAN Pasal 6 (1) Pengelola Pasar Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, keamanan dan ketertiban, kebersihan, administrasi, pungutan dan pelaporan (2) Pengelolaan Pasar Desa Kemlagi dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kemlagi (3) Pemerintah Desa Kemlagi membentuk Pengurus Pengelola Pasar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan saran dari Badan Permusyawaratan Desa (4) Pengelola Pasar Desa Kemlagi bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kemlagi (5) Pembukuan keuangan Pasar Desa dicatat dalam buku keuangan Desa (6) Hasil Pendapatan Pasar Desa setelah dikurangi Biaya Operasional disetor ke Kas Desa setiap bulan Pasal 7 (1) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai wewenang : a. Mengembangkan Pasar Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa ( PADes ) b. Melaksanakan pungutan dan mengelola hasil Pendapatan dari Pasar Desa sebagai salah satu Unit Usaha Desa yang dipisahkan pengelolaannya dengan Pemerintah Desa (2) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai kewajiban : a. Melaksanakan tugas pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Membuat laporan pelaksanan kegiatan pengelolaan Pasar Desa secara berkala c. Menyetorkan hasil pengelolaan Pasar Desa ke Kas Desa (3) Pengelola dalam melaksanakan wewenang dan kewajibanya berdasarkan persetujuan Pemerintah Desa Kemlagi Pasal 8 Susunan Pengurus dan Pengelola Pasar Desa Kemlagi terdiri dari : (1) Kepala Pasar (2) Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban (3) Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Pasal 9 Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus dan Pengelola Pasar Desa dibantu oleh Petugas Pasar yang terdiri dari : (1) (2) (3) (4)

Petugas Petugas Petugas Petugas

Administrasi Pemungut Kebersihan Keamanan

-5-

Pasal 10 Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Pengelola Pasar Desa dan Petugas Pasar Desa adalah : (1) (2) (3) (4) (5)

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Penduduk Desa Kemlagi; Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa; Sehat jasmani dan rohani; Sanggup melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang masing-masing.

Pasal 11 (1) Hak dan Kewajiban Pengurus dan Pengelola Pasar Desa Kemlagi ditetapkan oleh Kepala Desa Kemlagi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kemlagi (2) Masa bhakti Pengelola Pasar Desa Kemlagi selama 3 ( Tiga ) tahun dan dapat dipilih kembali. Pasal 12 Pengurus dan Pengelola Pasar Desa Kemlagi berhenti karena : (1) Meniggal dunia (2) Berakhir masa jabatannya; (3) Mengundurkan diri; (4) Diberhentikan dengan tidak hormat atas pelanggaran yang dilakukan. BAB IV PENGAWAS Pasal 13 (1) Pemerintah Desa Kemlagi membentuk Pengawas Pasar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan saran dari Badan Permusyawaratan Desa (2) Pengawas Pasar Desa Kemlagi bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kemlagi Pasal 14 (1) Pengawas Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mempunyai wewenang : a. Pengawasan terhadap Pengurus dan Pengelola Pasar Desa Kemlagi b. Pengawasan pada dictum (a) meliputi :  Administrasi  Kebersihan  ketertiban  keamanan (2) Pengawas Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai kewajiban : d. Melaksanakan tugas Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

-6-

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan Pengelola Pasar Desa Kepada Kepala Desa secara berkala

terhadap

(3) Pengawas dalam melaksanakan wewenang dan kewajibanya berdasarkan persetujuan Pemerintah Desa Kemlagi Pasal 15 Syarat-syarat untuk menjadi Pengawas Pasar Desa Kemlagi adalah : (1) (2) (3) (4) (5)

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Penduduk Desa Kemlagi Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa; Sehat jasmani dan rohani; Sanggup melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pasal 16

(1) Hak dan Kewajiban Pengawas Pengelola Pasar Desa Kemlagi ditetapkan oleh Kepala Desa Kemlagi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kemlagi (2) Masa bhakti Pengawas Pengelola Pasar Desa Kemlagi selama 3 ( Tiga ) tahun dan dapat dipilih Kembali. Pasal 17 Pengawas Pengelola Pasar Desa Kemlagi berhenti karena : 1) 2) 3) 4)

Meniggal dunia Berakhir masa jabatannya; Mengundurkan diri; Diberhentikan dengan tidak hormat atas pelanggaran yang dilakukan. BAB V KEUANGAN Pasal 18

(1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lain (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. Pungutan Pasar Desa b. Pungutan Parkir Kendaraan di dalam lokasi Pasar Desa c. Pungutan Kebersihan Pasar Desa d. Pungutan Penggunaan tempat mandi, cuci dan kakus di pasar e. Pungutan pada pedagang disekitar Pasar Desa Kemlagi dengan radius + 300 m² (3) Pendapatan lain dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Hasil dari Sewa Kios, Los dan Lesehan b. Peralihan Sewa Kios, Los dan Lesehan c. Penerbitan ijin menempati tempat jualan (6) Bukti pembayaran pungutan Pasar Desa berbentuk karcis yang didalamnya mencantumkan Nama Pemerintah Desa, Nomor, Tanggal dan besarnya tarip. (7) Bukti pembayaran sewa Kios, Los dan Lesehan pada Pasar Desa dapat berbentuk Surat Tanda Bukti Pembayaran ( STP )

-7-

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan; (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa; (3) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di

: Kemlagi

pada tanggal

: 2 Januari 2013

Pj. KEPALA DESA KEMLAGI

M. AINUR ROFIQ Diumumkan di Kemlagi Pada tanggal 2 Januari 2013 SEKRETARIS DESA KEMLAGI

HUSEN SHOFI NIP :19690901 200908 1 001

-8-

PERATURAN DESA KEMLAGI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

DESA KEMLAGI KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013

-9BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGI KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGI,

Membaca

:

Surat Kepala Desa Kemlagi Nomor 005/33/416.306-17/2012 tanggal 11 Desember 2012 Perihal Rapat Koordinasi dan Rancangan Peraturan Desa Kemlagi tentang Pengelolaan Pasar Desa;

Menimbang :

a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Kemlagi tentang Pengelolaan Pasar Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa ; b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Permusyawaratan Desa perlu menyetuju Peraturan Desa Kemlagi tentang Pengelolaan Pasar Desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

-10-

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa. Mendengar :

Musyawarah dan permufakatan para anggota BPD Desa Kemlagi dalam rapatnya pada tanggal 16 Desember 2012.

-11-

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

: Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kemlagi tentang Pengelolaan Pasar Desa

KEDUA

: Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kemlagi tentang Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dictum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kemlagi tentang Pengelolaan Pasar Desa;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: Kemlagi : 16 Desember 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGI KETUA

SUHARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada : 1. Kepala Desa Kemlagi 2. Arsip.

-12-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD DESA KEMLAGI NOMOR : 3 Tahun 2012 TANGGAL : 16 Desember 2012 BERITA ACARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEMLAGI Nomor : 3 Tahun 2012 TENTANG : RANCANGAN PERATURAN DESA KEMLAGI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA Pada hari ini Jum’at Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas , bertempat di Kantor/Balai Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa kemlagi, dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Perangkat Desa (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Kemlagi tentang Pengelolaan Pasar Desa. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokokpokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : 1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kemlagi tentang Pengelolaan Pasar Desa; 2. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kemlagi tentang Pengelolaan Pasar Desa untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kemlagi tentang Pengelolaan Pasar Desa Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemlagi, 16 Desember 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGI

KETUA

SUHARTO