KEPALA DESA PANCURAN GADING KABUPATEN KAMPAR PERATURAN DESA PANCURAN GADING NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA PANCURAN GADING KECAMATAN TAPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PANCURAN GADING,
Meni Menimb mban ang g
: Bahw Bahwaa Seba Sebagai gai Dasa Dasarr dalam dalam Penyus Penyusun unan an Kebija Kebijakan kan,, Progr Program am,, dan dan Kegi Kegiat atan an Desa Desa dalam dalam Bidan Bidang g
Penye Penyele leng ngga gara raan an Pemer Pemerin inta tahan han Desa Desa,,
Pela Pelaks ksan anaan aan
Pembang Pembanguna unan n Desa, Desa, Pembin Pembinaan aan Kemasy Kemasyara arakat katan an Desa, Desa, dan Pember Pemberday dayaan aan Masy Masyar arak akat at Desa Desa tent tentan ang g Kewen Kewenan anga gan n Berd Berdas asar arka kan n Hak Hak Asal Asal- -su sull Dan Dan Kewenangan !okal Berskala Desa Desa Pan"uran #ading Ke"amatan $a%ung& Meng Mengiingat ngat
:
'&
nda ndang ng--nda ndang ng (om (omor or ') ') $ah $ahun un '*) '*)+ + tent tentan ang g Pemb Pemben entu tuka kan n Daer Daerah ah-Daerah Kabu%aten dalam !ingkungan Daerah stimewa ogyakarta .Berita (egara /e%ublik ndonesia $ahun $ahun '*)+ (omor 001 2
3&
ndan ndangg-nd ndan ang g (omo (omorr 4 $ahu $ahun n 3+'0 3+'0 tent tentang ang Desa Desa .!em .!emba bara ran n (egar (egaraa /e%ublik ndonesia $ahun 3+'0 (omor 5, $ambahan !embaran (egara /e%ublik ndonesia (omor )0*)12
6&
ndan ndangg-n nda dang ng (omo (omorr 36 $ahu $ahun n 3+'0 3+'0 tent tentan ang g Peme Pemeri rint ntah ahan an Daer Daerah ah .!embaran (egara /e%ublik ndonesia $ahun 3+'0 (omor 300, $ambahan !embaran (egara /e%ublik ndonesia (omor ))751 Sebagaimana $elah Diubah $erakhir dengan ndang-ndang (omor * $ahun 3+') tentang Perubahan Kedua Atas ndang-ndang (omor 36 $ahun 3+'0 tentang Pemerintah Pemerintahan an Daerah Daerah .!embaran .!embaran (egara /e%ublik ndonesia ndonesia $ahun $ahun 3+') (omor )7, $ambahan $ambahan !embaran (egara /e%ublik ndonesia (omor )45*12
0&
ndan ndangg-n nda dang ng (omo (omorr '6 $ahu $ahun n 3+'3 3+'3 tent tentan ang g Keis Keisti time mewa waan an Daer Daerah ah ogyakarta ogyakarta .!embaran .!embaran (egara /e%ublik ndonesia ndonesia $ahun 3+'3 (omor '5+, $ambahan !embaran (egara /e%ublik ndonesia (omor )66*12
)&
Peraturan
Pemerintah
(omor
06
$ahun hun
3+'0
tentang ang
Peraturan
Pela Pelaks ksan anaa aan n nda ndang ng- -nd ndan ang g (omo (omorr 4 $ahun ahun 3+'0 3+'0 tent tentan ang g Desa Desa .!em .!emba bara ran n
(ega (egara ra /e%u /e%ubl blik ik ndo ndone nesi siaa $ahun ahun 3+'0 3+'0 (omo (omorr '361 '361
Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah (omor 05 $ahun
2
3+') tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (omor 06 $ahun 3+'0 tentang Peraturan Pelaksanaan (omor 4 $ahun 3+'0 tentang Desa .!embaran (egara /e%ublik ndonesia $ahun 3+') (omor ')5, $ambahan !embaga (egara /e%ublik ndonesia (omor )5'512 4&
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa $ertinggal, dan $ransmigrasi (omor ' $ahun 3+') tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal sul dan Kewenangan !okal Berskala Desa .Berita (egara /e%ublik ndonesia $ahun 3+') (omor ')712
5&
Peraturan Menteri dalam (egeri /e%ublik ndonesia (omor 00 $ahun 3+'4 tentang Kewenangan Desa .Berita (egara /e%ublik ndonesia $ahun 3+'4 (omor '+6512
7&
Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
$ertinggal,
dan
$ransmigrasi (omor 3 $ahun 3+') tentang Pedoman $ata $ertib dan Mekanisme Pengambilan Ke%utusan Musyawarah Desa, .Berita (egara *&
/e%ublik ndonesia $ahun 3+') (omor ')*12 Peraturan Menteri Dalam (egeri /ebublik ndonesia (omor 7+ $ahun 3+') tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .Berita (egara
/e%ublik ndonesia $ahun 3+') (omor 3+6412 '+& Peraturan Menteri Dalam (egeri /ebublik ndonesia (omor
' $ahun
3+'4 tentang Pengelolaan Aset Desa .Berita (egara /e%ublik ndonesia $ahun 3+'4 (omor )612 ''& Peraturan Menteri Desa, $ransmigrasi
Pembangunan
Daerah
(omor 33 $ahun 3+'4 tentang
$ertinggal,
Peneta%an
dan
Prioritas
Penggunaan Dana Desa $ahun 3+'5 .Berita (egara /e%ublik ndonesia $ahun 3+'4 (omor '77612 '3& Peraturan Menteri Dalam (egeri (omor 00 $ahun 3+'4 tentang Kewenangan Desa .Berita (egara /e%ublik ndonesia $ahun 3+'4 (omor '+6512 '6& Peraturan Daerah Kabu%aten Kam%ar (omor 4 $ahun 3+'4 tentang Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah Kabu%aten
.!embaran Daerah Kabu%aten Kam%ar $ahun 3+'4 (omor 412
Kam%ar
3
Dengn Pe!"e#$%$n Be!"& B'n Pe!&$"()!#n De" Pn*$!n G'+ng 'n Ke De" Pn*$!n G'+ng
MEMUTUSKAN. Mene#/n .
PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA PANCURAN GADING KECAMATAN TAPUNG BAB I KETENTUAN UMUM P" 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : '& Daerah Adalah Kabu%aten Kam%ar& 3& Pemerintahan Daerah Adalah Bu%ati Sebagai nsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang
Memim%in
Pelaksanaan
rusan
Pemerintahan
yang
Menjadi
Kewenangan Daerah 8tonom& 6& Bu%ati Adalah Bu%ati Kam%ar& 0& Ke"amatan Adalah 9ilayah Kerja amat Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabu%aten Kam%ar dalam 9ilayah Kerja Pemerintah Kabu%aten Kam%ar& )& Desa Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang Memiliki Batas 9ilayah yang Berwenang untuk Mengatur dan Mengurus rusan Pemerintahan Ke%entingan Masyarakat Setem%at Berdasarkan Prakarsa Masyrakat, Hak Asal sul, dan;atau Hak $radisional yang Diakui dan Dihormati dalam Sistem Pemerintahan (egara Kesatuan /e%ublik ndonesia. 4& Kewenangan Desa Adalah Kewenangan yang Dimiliki Desa Meli%uti Kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyrakat Desa Berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal sul dan Adat stiadat Desa& 5& Kewenangan Berdasarkan Hak Asal sul Adalah Hak yang Meru%akan 9arisan yang Masih Hidu% dan Prakarsa Desa atau Prakarsa Masyrakat Desa Sesuai dengan Perkembangan Kehidu%an Masyarakat& 7& Kewenangan !okal Berskala Desa Adalah Kewenangan untuk Mengatur dan Mengurus Ke%entingan Masyarakat Desa yang $elah Dijalankan oleh Desa atau Mam%u dan <=ekti= Dijalankan oleh Desa atau yang Mun"ul Karena Perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa& *& Pemerintahan Desa Adalah Penyelenggaraan rusan Pemerintahan dan Ke%entingan Masyarakat Setem%at dalam Sistem Pemerintahan (egara Kesatuan /e%ublik ndonesia&
4
'+& Pemerintah Desa Adalah Ke%ala Desa Dibantu Perangkat Desa Sebagai nsur Penyelenggara Pemerintahan Desa& ''& Badan Permusyawaratan Desa yang Selanjutnya Disebut BPD Adalah !embaga yang Melaksanakan >ungsi Pemerintahan yang Anggotanya Meru%akan 9akil dari Penduduk
Desa Berdasarkan
Keterwakilan 9ilayah
dan Diteta%kan
Se"ara
Demokratis& '3& Musyawarah Desa atau yang Disebut dengan (ama !ain Adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan nsur Masyarakat yang Diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa ntuk Menye%akati Hal yang Bersi=at Strategis& '6& Peraturan Desa Adalah Peraturan Perundang-ndangan yang Diteta%kan oleh Ke%ala Desa Setelah Dibahas dan Dise%akati Bersama Badan Permusyawaratan Desa&
BAB II KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL P" 2
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal sul Meli%uti : a& Sistem 8rganisasi Masyarakat& b& Pembinaan Kelembagaan Masyarakat& "& Pembinaan !embaga dan Hukum Adat& d& Pengelolaan $anah Desa& e& Pengembangan Peran masyrakat Desa& P" 3
Da=tar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal sul Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 3 $er"antum dalam !am%iran yang Meru%akan Bagian $idak $er%isahkan dengan Peraturan Desa ni&
BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA P"
Kewenanagn !okal Berskala Desa Meli%uti Bidang : a& Penyelenggaraan Pemerintahan Desa& b& Pelaksanaan Pembangunan Desa& "& Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan d& Pemberdayaan Masyarakat Desa&
5
P"
Da=tar Kewenangan !okal Berskala Desa Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 0 $er"antum dalam !am%iran yang Meru%akan Bagian $idak $er%isahkan dari Peraturan Desa ni&
BAB I TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA P"
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenanangan lokal berskala desa diteta%kan dengan taha%an sebagai berikut : a& Pemilihan kewenangan berdasarkan da=tar kewenangan desa yang telah diteta%kan dalam %eraturan bu%ati2 b& Penyusunan ran"angan %eraturan desa2 "& Pembahasan bersama BPD2 dan d& Peneta%an %eraturan desa& P" 7
.'1 Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud %ada %asal 4 huru= a dilakukan dalam =orum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh %emerintah desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat& .31 nsur masyarakat sebagaimana dimaksud %ada ayat .'1 terdiri dari: a& $okoh agama2 b& $okoh masyarakat2 "& $okoh %endidikan2 d& Perwakilan kelom%ok tani2 e& Perwakilan kelom%ok %erajin2 =& Perwakilan kelom%ok %erem%uan2 g& Perwakilan kelom%ok %emerhati dan %erlindungan anak2 dan h& Perwakilan kelom%ok masyarakat miskin& .61 Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud %ada ayat .31, musyawarah Desa da%at melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat& .01 Pemilihan kewenangan desa didasarkan %ada da=tar kewenangan Desa yang telah diteta%kan Bu%ati& .)1 Ke%ala desa bersama BPD da%at menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan %rakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan %eraturan %erundangundangan&
6
.41 Hasil musyawarah %emilihan jenis kewenangan desa sebagaiman dimaksud dalam ayat .01 dan %enembahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat .)1 dituangkan dalam Berita A"ara&
BAB PEMBIAYAAN P" 4
Pembiayaan untuk %elaksanaan %enataan kewenangan Desa dibebankan %ada : a& Anggaran Penda%atan dan Belanja Desa2 dan b& Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan %eraturan %erundang-undangan& BAB I KETENTUAN PENUTUP P" 5
Peraturan desa ini mulai berlaku %ada tanggal diundangkan& Agar setia% orang mengetahuinya, memerintahkan %engundangan %eraturan Desa ini dengan %enem%atannya dalam Berita Desa Pan"uran #ading Ke"amatan $a%ung&
Diteta%kan di : Pan"uran #ading Pada tanggal : '4 A%ril 3+'5 K
NURMAN
Diundangkan di
: Pan"uran #ading
Pada tanggal
: '4 A%ril 3+'5
S
HA6RI ISNALDI
B$A D
7 LAMPIRAN I
P
DA>$A/ K<9<(A(#A( D
(o '&
Bidang Kewenangan Penyelenggaraan Desa
/in"ian Kewenangan Desa
Pemerintahan a& Sistem organisasi masyarakat desa antara lain: %embinaan %aguyuban warga;trah, %embinaan rembug-rembug warga& b& Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: sistem %engelolaan air& "& Pengangkatan juru kun"i makam, %enjaga balai desa& d& >asilitasi dan %embinaan Pemuda Desa& e& Peman=aatan tanah Desa: tanah kas desa,
3&
Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pelestarian budaya gotong royong, Bersih bersih !ingkungan&
6&
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
>asilitasi %engembangan kelembagaan dan %enyelenggaraan seni budaya antara lain: Kuda !um%ing,
0
Pemberdayaan Masyarakat Desa
>asilitasi %enyelenggaraan Keagamaan, antara lain : Peringatan Maulid (abi,sra Miraj,$ahun Baru slam, $akbir Akbar, kenduri&
KEPALA DESA PANCURAN GADING
NURMAN
8
LAMPIRAN II
P
DA>$A/ K<9<(A(#A( !8KA! B
Bidang Kewenangan
/in"ian Kewenangan Desa
'
3
6
Bidang Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa
'&
Penyajian Data Dan n=ormasi Dalam Penentuan $itik Batas Desa&
3&
Penyusunan tata /uang Desa
6&
Penyelenggaraan Musyawarah Desa&
0&
Pengolaan n=ormasi Desa&
)&
Penyelenggaraaan Peren"anaan Desa
4&
Penyelenggaraan e?aluasi tingkat %erkembangan %emerintahan Desa
5&
Penyelenggaraan Desa
7&
Pembangunan Sarana @ Prasarana Kantor Desa2 dan
*&
Kegiatan !ain nya sesuai Kondisi Desa
kerjasama
Antar
'+& PembentukanBadanPermusyawaratan Desa ''& Peneta%an Perangkat Desa '3& Peneta%an Bum Desa '6& Peneta%an APB Desa '0& Peneta%an Peraturan Desa ')& Peneta%an Kerja Sama Antar-Desa '4& Pendataan Potensi Desa & A&
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa '& Pembentukan =orum Desa Siaga dan Pelayanan Dasar Desa Padukuhan Siaga 3& >asilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga 6& PM$ %enyuluhan balita 0& >asilitasi kegiatan %osyandu balita )& Pemberian insenti= kader %osyandu dan; atau KB 4& >asilitasi kegiatan %osyandu sila 5& Pembentukan kader %osyandu 7& Pelatihan kader kesehatan dan;atau KB *& >asilitasi kegiatan %enyuluhan kesehatan masyarakat '+& >asilitasi #erakan Perilaku Hidu% bersih dan sehat ''& Pendataan PHBS oleh kader '3& Pembentukan Komitmen dusun kawasan dilarang merokok '6& Pembentukan dusun bebas narkoba '0& >asilitasi %engembangan $aman obat
9
keluarga .$8#A1 ')& Pembangunan dan %emeliharaan #edung PAD yang menjadi milik desa '4& Pemberian insenti= bagi tenaga %endidik PAD yang tidak dianggarakan dalam APBD;APB( '5& >asilitasi sarana %rasarana PAD milik Desa '
3
B&
&
Pengembangan
D&
Peman=aatan Sumberdaya Alam dan !ingkungan Desa
&
Bidang Kemasyarakatan Desa
6 '7& Bantuan biaya o%erasional kegiatan PAD milik desa '*& Pembentukan %er%ustakaan desa 3+& >asilitasi kegiatan %er%ustakaan desa 3'& Menjalin kerjasama %er%ustakaan desa dengan %ihak lain 33& Pendataan %eserta kegiatan kelom%ok belajar desa 36& >asilitasi %enyelenggaraan kegiatan kelom%ok belajar desa& '& Pembangunan dan %engelolaan air bersih beskala Desa, antara lain : - PAMSMAS - sumur - jaringan %er%i%aan *& Pembangunan dan %emeliharaan la%angan desa '+& Pembangunan dan Pemeliharaan serta %engelolaan saluran untuk budidaya %erikanan ''& Pengembangan sarana dan %rasarana %roduksi desa '& Pembangunan dan %engelolaan %asar Desa dan kios desa 3& Pendataan dan =asilitasi %engembangan usaha mikro skala desa 6& >asilitasi %emrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa 0& Peneta%an komoditas unggulan %ertanian dan %erikanan skala desa )& Pelestarian dan %engembangan benih lokal desa 4& >asilitasi dan %engembangan ternak se"ara kolekti= 5& Pendirian, %engelolaan dan %engembangan usaha BM Desa 7& >asilitasi %engembangan teknologi te%at guna %engolahan hasil %ertanian dan %erikanan *& >asilitasi %engembangan sistem usaha %roduksi %ertanian yang bertum%u %ada sumberdaya, kelembagaan dan budaya !okal '&-
'& Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa 3& Membina kerukunan warga masyarakat desa 6& Memelihara %erdamaian, menangani kon=lik dan melakukan mediasi di desa
10
0& Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa &
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
'& Pengorganisasian dan %enguatan lembaga kemasyarakatan desa 3& >asilitasi kelom%ok-kelom%ok masyarakat antara lain : kelom%ok tani, ga%oktan, kelom%ok nelayan, kelom%ok seni budaya 6& nter?ensi %rogram %enaggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau %rogram dari %emerintah kabu%aten, %ro%insi dan %usat 0& >asilitasi terhada% kelom%ok rentan, antara lain : masyarakat miskin, %erem%uan, orang terlantar dan di=abel )& Pengorganisasian melalui %embentukan dan =asilitasi %aralegal untuk memberikan bantuan hukum ke%ada warga masyarakat desa K
NURMAN