Peraturan Rumah Sakit Hapsah

RUMAH SAKIT HAPSAH Jl. Urip Sumoharjo, No. 10. Bone Kode pos 92731 Telepon : 082 347 191 810 / (0481) 2 911 811, Email : [email protected]

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HAPSAH NOMOR : 001 / SK / DIR / RSH / I /2016 Tentang PERATURAN RUMAH SAKIT HAPSAH TAHUN 2016 Menimbang

: a. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hak dan kewajiban karyawan dalam pelaksanaan hubungan kerja selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Rumah Sakit Hapsah perlu membuat Peraturan Rumah Sakit; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Direktur tentang surat Keputusan Peraturan Rumah Sakit Hapsah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 4. Peraturan Rumah Sakit tentang perjanjian Kerja Sama Karyawan Rumah Sakit Hapsah. Memperhatikan: Surat Keputusan Peraturan Rumah Sakit Hapsah tahun 2016. MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Mengesahkan Peraturan Rumah Sakit : Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Hapsah Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No 10, Kel. Mattirowalie, Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. No. Surat Izin Operasional : 444/12.01/BP2T Peraturan Rumah Sakit tersebut diatas Berlaku 2 ( dua ) tahun terhitung mulai tanggal 11 januari 2016 s/d 11 Januari 2018. Kedua : Pihak Rumah Sakit wajib Memberikan Naskah Peraturan Rumah Sakit Ini kepada Setiap karyawan atau sekurang-kurangnya menempelkan ditempat-tempat yang mudah dibaca oleh karyawan Rumah Sakit; Ketiga : Disamping ketentua-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Rumah Sakit ini, karyawan wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Hapsah;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone Pada tanggal 11 Januari 2016

Rumah Sakit Hapsah Direktur,

dr. ANDI MELDA SAKKIRANG

BAB I UMUM

Peraturan Rumah Sakit Hapsah | *

Pasal 1 Defenisi 1. Rumah Sakit : Adalah Merupakan Unit pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bone yang berlamatkan di jln. Urip Sumoharjo No 10, Kel. Mattirowalie, Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone. 2. Peraturan Rumah Sakit : Adalah keseluruhan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Buku Peraturan Rumah Sakit, Keputusan Manajemen serta peraturanperaturan pelaksanannya. 3. Lingkungan Rumah Sakit : Adalah keseluruahan tempat yang berada dibawah penguasaan Rumah Sakit yang digunakan sebagai Unit Pelayanan Kesehatan diKabupaten Bone. 4. Direktur / Pimpinan Rumah Sakit : Adalah Anggota manajemen, pimpinan atau pejabat yang oleh Rumah sakit diberikan wewenang untuk bertindak baik ke dalam maupun ke luar Rumah Sakit atas nama Rumah Sakit untuk hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas Rumah Sakit. 5. Atasan : Adalah karyawan yang secara struktural mempunyai jabatan yang lebih tinggi atau paling tinggi di bagian tertentu. 6. Atasan Langsung : Adalah karyawan yang secara struktural mempunyai jabatan yang lebih tinggi secara langsung di bagian tertentu. 7. Karyawan : Adalah seseorang yang mempunyai hubungan serta ikatan dalam hubungan kerja dengan Rumah Sakit, baik untuk jangka waktu tertentu maupun jangka waktu tidak tertentu. 8. Keluarga Karyawan : Adalah seorang Istri atau suami dan anak-anak sah dari karyawan yang terdaftar dalam dokumen pendukung, misalnya Kartu Keluarga. 9. Status Karyawan : Berdasarkan status kekaryawanan, Karyawan dibedakan sebagai berikut : - Karyawan tetap : Adalah karyawan yang terikat hubungan kerja dengan Rumah Sakit dan jangka Waktu tidak tertentu dan telah melalui masa Orientasi/percobaan -

selama 3 Bulan. Karyawan Lepas :


Adalah karyawan yang masih melalui masa Orientasi/percobaan selama 3 Bulan atau yang belum terikat hubungan kerja dengan Rumah Sakit dan jangka waktu tertentu. 10. Kerja Lembur : Adalah kerja yang dilakukan oleh karyawan atas perintah Rumah Sakit, di luar hari dan jam kerja yang sudah ditetapkan. 11. Jam Kerja : Adalah waktu yang telah ditetapkan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja karyawan. 12. Pakaian Kerja : Adalah pakaian yang sesuai dengan aturan Rumah Sakit dan harus sesuai dengan sifat kerjanya. 13. Kecelakaan Kerja : Adalah kecelakaan yang terjadi/ timbul karena hubungan kerja. 14. Hari Istirahat : Adalah hari dimana karyawan dibebaskan dari tugas / pekerjaanya. 15. Upah/gaji : Adalah Gaji pokok dan Tunjangan yang akan di akumulasikan dalam bentuk remunerasi di mana karyawan wajib datang ke tempat kerja dan melakukan pekerjaannya sesuai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 16. Mangkir : Adalah tidak masuk kerja atau pulang kerja lebih awal tanpa alas an yang dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa izin dari Atasan atau Atasan langsung. 17. Perundang-undangan : Adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undangundang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan; Peraturan Rumah Sakit tentang perjanjian Kerja Sama Karyawan Rumah Sakit Hapsah. 18. Kerja Shift : Adalah karyawan yang bekerja mengikuti sistem gilir atau shift sesuai dengan aturan Rumah Sakit. Pasal 2 Maksud dan Tujuan 1. Peraturan Rumah Sakit ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi Rumah Sakit dan seluruh Karyawan dalam mengadakan dan menjalankan hubungan kerja. 2. Tujuan dibuatnya Peraturan Rumah Sakit ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban baik Rumah Sakit maupun Karyawan sehingga dapat tercipta ketenangan kerja . Pasal 3 Lingkup Berlakunya Peraturan Rumah Sakit


Seluruh ketentuan yang tertera dalam Peraturan Rumah Sakit ini beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya sejauh tidak diatur dalam perjanjian kerja, berlaku bagi semua karyawan. Pasal 4 Kewajiban Rumah Sakit Dalam hubungan kerjanya dengan karyawan, Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan upah/gaji kepada karyawan, memperhatikan kesejahteraan serta melaksanakan peraturan dan ketentuan dalam bidang Ketenagakerjaan. Pasal 5 Kewajiban Karyawan Dalam hubungan kerjanya dengan Rumah Sakit, karyawan berkewajiban untuk : 1. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan baik. 2. Mentaati ketentuan tata tertib serta disiplin yang berlaku di tempat kerja.

Pasal 6 Hak Rumah Sakit Dalam mengelola dan menjalankan Fungsinya, Rumah Sakit Berhak : 1. Menerima, mempromosikan, memutasi, merotasi karyawan dari suatu bagian ke bagian lain dalam Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan. 2. Memberikan perintah dan pekerjaan yang layak kepada karyawan. 3. Menetapkan peraturan-peraturan lain untuk menopang jalannya Rumah Sakit dengan tetap memperhatikan perundang-undangan Rumah Sakit yang berlaku. Pasal 7 Hak Karyawan 1. Penerimaan Karyawan sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Rumah Sakit. 2. Persyaratan umum penerimaan Karyawan Rumah Sakit adalah sebagai berikut : - Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang telah mendapat izin secara sah dari instansi pemerintah yang berwenang untuk bekerja di wilayah -

Indonesia; Berbadab dan berjiwa sehat; Pada saat penerimaan berusia minimal 18 tahun dan tidak terikat hubungan kerja dengan pihak lain;


-

Bersedia mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan Rumah

-

Sakit; Tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam kegiatan atau keanggotaan partai / organisasi terlarang; Pasal 9 Jabatan Struktural dan Jenjang Karir Karyawan

1. Rumah Sakit menetapkan jabatan struktural dan jenjang karir Karyawan. 2. Pengaturan lebih lanjut jabatan struktural dan jenjang karir Karyawan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Managemen.

Pasal 10 Masa Percobaan 1. Bagi setiap calon Karyawan yang diterima sebagai Karyawan Tetap adalah wajib untuk mengikuti/ menjalankan Masa Percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak hari pertama saat masuk kerja. 2. Penilaian prestasi kerja selama masa percobaan dilakukan oleh atasan langsung dimana karyawan ditempatkan, ditambah disiplin dan penilaian umum dari bagian HRD Rumah Sakit. 3. Setelah melalui masa percobaan dengan hasil evaluasi penilaian kinerja yang baik, maka karyawan tersebut mendapat hak sepenuhnya yaitu di angkat menjadi karyawan tetap, namun sebaliknya apabila hasil evaluasi menunjukkkan karyawan bersangkutan dianggap tidak mampu atau kompetensi yang dipersyaratkan dalam pekerjaannya tidak sesuai, maka masa percobaannya tidak

diperpanjang

dan

dapat

diberhentikan

sesuai

dengan

Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 Golongan dan Tingkat Jabatan Karyawan 1. Penentuan golongan, jabatan, struktur dan skala upah akan di atur sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.


2. Penentuan golongan dan skala upah karyawan yang diatur oleh Rumah Sakit, Tetap memperhatikan ketentuan pasal 88, pasal 91 dan 92 UU Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003. Pasal 12 Penempatan, Mutasi, Rotasi dan Perjalanan Dinas 1. Demi kelancaran kegiatan Rumah Sakit, serta pendayagunaan tenaga kerja yang ada, Rumah Sakit berhak penuh untuk menempatkan, memutasikan atau merotasikan Karyawan dari satu bagian kebagian lainnya dalam lingkungan Rumah Sakit. 2. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, Rumah Sakit memerintahkan Karyawan melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun ke luar Negeri. 3. Pengaturan lebih lanjut mengenai penempatan, mutasi, rotasi, perjalanan dinas Karyawan serta Atasan yang berwenang menyetujui, diatur lebih lanjut oleh Managemen. Pasal 13 Peningkatan Kompetensi 1. Pada Hakekatnya peningkatan kompetensi pekerja/Karyawan merupakan program Rumah Sakit dalam rangka menempatkan pekerja sesuai dengan persyaratan kompetensi pada setiap jabatan yang ada dalam struktur Organsasi Rumah Sakit. 2. Pekerja diikutkan dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, wawasan dan keterampilan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan Rumah Sakit. Oleh karena itu hasil pelatihan tersebut harus membuahkan pekerja/pekerja yang produktif, proaktif dan penuh inisiatif/inovatif. 3. Pelatihan merupakan proses berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pekerja agar inivatif, dapat bekerja optimal dan mampu menghadapi persaingan berlandaskan nilai-nilai Rumah Sakit. Pasal 14 Peningkatan Produktivitas Dalam rangka meningkatkan produktivitas, maka Rumah Sakit melakukan usahausaha-usaha sebagai berikut : 1. Menciptakan suasana

agar

setiap

karyawan

produktivitas/profesionalismenya masing-masing. 2. Memberikan kesempatan kepada setiap

meningkatkan

karyawan

untuk

mendalami/mengetahui program peningkatan produktivitas.


3. Mendorong para pimpinan dari semua tingkatan untuk meningkatkan kemampuan/kualitas kepemimpinannya. 4. Mendorong para karyawan untuk menemukan ide-ide dan metode kerja baru guna perbaikan dalam Rumah Sakit, utamanya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15 Penilaian Prestasi Kerja 1. Penilaian prestasi kerja setiap pekerja dilakukan oleh atasan yang didasarkan atas tujuan penilaian dengan menggunakan lembaran penilaian prestasi kerja. Adapun pengaturan lebih lanjut di tetapkan tersendiri. 2. Hal-hal yang dinilai dalam prestasi kerja menyangkut : a. Disiplin b. Kualitas kerja/kompetensi c. Inisiatif d. Tanggung jawab e. Dedikasi terhadap rumah sakit. 3. Hasil penilaian prestasi kerja akan digunakan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan : a. Pengembangan karir karyawan b. Kenaikan upah/gaji c. Promosi golongan dan jabatan d. Pendidikan dan pelatihan. 4. Hasil penilaian prestasi kerja disimpan oleh Departemen HRD Rumah Sakit.

BAB III WAKTU KERJA Peraturan Rumah Sakit Hapsah | *

Pasal 16 Hari Kerja dan Hari Istirahat Mingguan 1. Hari kerja bagian Managemen (Non Pelayanan) adalah Senin sampai dengan Jumat (5 hari kerja dalam seminggu), dan hari sabtu dan Minggu merupakan hari istirahat mingguan. 2. Hari kerja di bagian Pelayanan dengan jam kerja bergilir (shift), hari kerja dan hari istirahat mingguannya diatur tersendiri dengan tetap memperhatikan atau berpedoman pada peraturan Rumah Sakit. Pasal 17 Jam Keja dan Jam Istirahat 1. Rumah Sakit menetapkan jam kerja dan jam istirahat dengan memperhatikan ketentuan dan aturan Rumah Sakit yang berlaku. 2. Pengaturan jam kerja dan jam istirahat adalah sebagai berikut : - Non Pelayanan Masuk Kerja : 08.00 Wita Istirahat : 12.00 Wita s/d 13.00 Wita Pulang Kerja : 16.00 Wita - Karyawan Pelayanan Shift Pagi : 08.00 Wita s/d 14.00 Wita Shift Sore : 14.00 Wita s/d 21.00 Wita Shift Malam : 21.00 Wita s/d 08.00 Wita Karyawan harus bisa menyesuaikan jam kerjanya dengan pekerjaan yang dibebankan Rumah Sakit.

Pasal 18 Kerja Lembur 1. Kerja lembur hanya dilakukan oleh Karyawan Non Pelayanan dalam hal ada penugasan atau perintah dari Atasan atau Atasan Langsung. 2. Rumah Sakit menugaskan Karyawan untuk melakukan kerja lembur dalam hal : - Hasil pekerjaan diperlukan segera; - Pekerjaan harus selesai sesuai dengan mutu dan jumlah yang telah ditentukan; Peraturan Rumah Sakit Hapsah | *

-

Pekerjaan dalam proses hampir selesai; Keadaan memaksa atau darurat yang

menyangkut

kelangsungan

Operasional Rumah Sakit.

BAB IV PENGUPAHAN/PENGGAJIAN Pasal 19 Umum 1. Upah/gaji yang berlaku secara umum di Rumah Sakit Hapsah adalah : a. Upah/gaji Pokok. b. Tunjangan Tetap, berupa Tunjangan Makan c. Tunjangan Tetap, berupa Tunjangan Transport. Pada poin a, b dan c di atas akan di akumulasikan dalam bentuk sistem Remunerasi yang telah di tentukan dalam peraturan Rumah Sakit. 2. Pajak Penghasilan atas upah/gaji Karyawan ditanggung oleh Karyawan, dipotong oleh Rumah Sakit untuk disetor ke Kantor Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 3. Rumah Sakit berhak memotong sebagian dari Upah/gaji untuk disetor ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan sebagai premi asuransi Jaminan Hari Tua sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. 4. Pembayaran Upah/gaji dilakukan 1 (satu) kali sebulan selambat-lambatnya dalam minggu pertama kerja berikutnya.


Pasal 20 Upah/Gaji 1. Rumah Sakit menetapkan upah/gaji sesuai dengan kualifikasi karyawan dengan memperhatikan upah/gaji minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Peninjauan Upah/gaji Karyawan dilakukan setahun sekali

dengan

memperhatikan prestasi kerja karyawan dan kemampuan Rumah Sakit. 3. Perhitungan Upah/gaji kerja lembur dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Rumah Sakit. 4. Perhitungan upah/gaji kerja lembur dimaksud di atas adalah sebagai berikut : - Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja atau hari istirahat mingguan

-

atau Hari Libur Resmi : (1) Untuk jam kerja lembur pertama dibayar sebesar 1,5 x upah/gaji sejam. (2) Untuk jam kerja lembur selebihnya dibayar 2 x upah/gaji sejam. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mengguan atau Hari Libur Resmi : (1) Untuk setiap jam dalam batas 8 jam (delapan), harus dibayar lembur sebesar 2 (dua) kali gaji sejam. (2) Untuk satu jam ke-9 (Sembilan), lembur harus dibayar sebesar 3 (tiga) kali gaji sejam. (3) Untuk jam kerja ke-10 (sepuluh) dan seterusnya, harus dibayar lembur

-

sebesar 4 (empat) kali gaji sejam. (4) Perhitungan gaji biasa sejam : Upah bulanan = 1/173 x upah sebulan. Ketentuan mengenai upah/gaji lembur tidak berlaku untuk karyawan Pelayanan.

Pasal 21 Upah/gaji Dirumahkan Sementara 1. Dalam hal ini terjadi penurunan / penghentian sebagian kegiatan Rumah Sakit dapat merumahkan sementara Karyawan. 2. Selama dirumahkan sementara, Karyawan

diperbolehkan

mencari

dan

melakukan pekerjaan di luar Rumah sakit. 3. Selama dirumahkan sementara, apabila Karyawan melakukan pekerjaan di Luar Rumah Sakit berdasarkan ikatan atau kontrak dengan pihak luar, maka karyawan tersebut dianggap telah mengundurkan diri dari Rumah Sakit dan oleh karenanya, Rumah Sakit dibebaskan oleh kewajiban memberikan upah/gaji maupun pesangon kepada karyawan tersebut. 4. Selama dirumahkan sementara pembayaran upah/gaji karyawan disesuaikan dengan kebijakan/peraturan dalam Rumah Sakit. Pasal 22


Tunjangan Hari raya Keagaman 1. Setiap tahun Rumah Sakit memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada

hari

raya

Idul

Fitri

kepada

seluruh

Karyawan

yang

berhak

mendapatkannya. 2. Pembayaran THR dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal hari raya tersebut. 3. Ketentuan pembayaran THR adalah sebagai berikut : a. Untuk masa kerja 12 bulan secara berturut-turut atau lebih, besarnya THR adalah 1 bulan Upah/gaji. b. Untuk masa kerja 3 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, besarnya THR adalah prorata. c. Untuk masa kerja kurang dari 3 bulan, tidak ada THR. Pada poin a,b dan c di atas di sesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan Rumah sakit.

BAB V JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN Pasal 23 Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan Setiap karyawan wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT) menurut ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Rumah Sakit Hapsah | *

Pasal 24 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1. Untuk pelayanan berobat jalan dan rawat inap di Rumah sakit, Karyawan dan keluarganya berhak memperoleh diskon sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Oleh Pihak Rumah Sakit Hapsah. 2. Rumah Sakit tidak bertanggungjawab dan tidak berkewajiban untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan karyawan untuk berobat jalan maupun perawatan di Rumah Sakit. 3. Dalam hal karyawan

sakit

berkepanjangan

sehingga

Karyawan

yang

bersangkutan berhalangan masuk kerja, maka upah/gaji dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku atau sesuai dengan aturan Rumah sakit.

BAB VI HARI LIBUR, CUTI DAN IZIN Pasal 25 Hari Libur Resmi 1. Hari libur Resmi adalah hari-hari libur yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah. 2. Dalam hal kebutuhan mendesak, Rumah Sakit dapat meminta Karyawan untuk bekerja pada Hari Libur Resmi dengan mendapatkan upah/gaji kerja lembur sesuai peraturan Rumah Sakit yang berlaku. Pasal 26 Cuti Tahunan 1. Karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan tanpa terputus, berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapat upah. 2. Agar Rumah Sakit punya cukup waktu untuk mengatur kelancaran Operasional Rumah Sakit, maka karyawan yang bermaksud mempergunakan hak Cuti Peraturan Rumah Sakit Hapsah | *

Tahunan wajib mengisi Formulir Permohonan Cuti (yang tersedia di Bagian HRD/SDM) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengambilan cuti. 3. Rumah Sakit berhak mengatur jadwal pengambilan cuti karyawan dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan Karyawan dan Operasional Rumah Sakit. 4. Hak atas cuti tahunan gugur apabila dalam 6 bulan setelah timbulnya hak cuti tahunan tidak digunakan oleh karyawan tanpa alasan yang dapat diterima oleh pihak Rumah Sakit. Pasal 27 Cuti Bersalin 1. Kepada Karyawan Tetap wanita yang hamil dan akan melahirkan anak dari suami yang sah, Rumah Sakit memberikan cuti bersalin dan tetap mendapatkan upah/gaji. 2. Cuti Bersalin diambil 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan atau menurut tafsiran dokter kandungan atau bidan. 3. Bagi Karyawan wanita yang mengalami keguguran kandungan dari suami yang sah, maka istirahat akan diberikan apabila ada Surat Keterangan Dokter Kandungan. 4. Karyawan yang bermaksud mengambil cuti bersalin harus mengajukan permohanan kepada Rumah Sakit melalui bagian HRD/SDM Rumah Sakit paling lambat 14 hari kerja sebelum cuti bersalin dimulai. Pasal 28 Izin Tidak Masuk Kerja dengan Upah/gaji 1. Karyawan diizinkan meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah/gaji untuk hal-hal sebagai berikut : - Karyawan melangsungkan pernikahan - Pernikahan anak Karyawan - Istri karyawan melahirkan/keguguran - Suami/istri/anak karyawan meninggal dunia - Orang tua/ mertua karyawan meninggal dunia - Saudara kandung karyawan meninggal dunia - Pernikahan Saudara kandung karyawan - Khitanan anak karyawan

: 3 hari kerja : 2 hari kerja : 2 hari kerja : 2 hari kerja : 2 hari kerja : 1 hari kerja : 2 hari kerja : 1 hari kerja

Hal-hal tersebut di atas harus dibuktikan dengan surat-surat yang sah.


BAB VII DISIPLIN DAN TATA TERTIB Pasal 29 Disiplin Waktu Kerja 1. Setiap karyawan WAJIB ceklok setiap kali hadir masuk kerja, dan setiap kali pulang kerja pada mesin ceklok yang telah di sediakan oleh pihak Rumah Sakit. 2. Jam Ceklok - Karyawan Non Pelayanan : Ceklok Datang : 07.00 Wita s/d 08.15 Wita Ceklok Pulang : 16.00 Wita - Karyawan Pelayanan : Shift Pagi : o Ceklok Datang : 07.00 Wita s/d 08.15 Wita o Ceklok Pulang : 14.00 Wita Shift Sore : o Ceklok Datang : 14.00 Wita s/d 14.15 Wita o Ceklok Pulang : 21.00 Wita Shift Malam :

-

o Ceklok Datang : 21.00 Wita s/d 21.15 Wita o Ceklok Pulang : 08.00 Wita Jika dalam rentang waktu 5 kali berturut-turut di dapatkan ceklok karyawan

terlambat, maka akan diberikan teguran oleh pihak yang berwenang. 3. Karyawan yang meninggalkan tempat kerja baik untuk kepentingan pribadi maupun tugas dan akan kembali lagi, WAJIB memberitahukan kepergiannya kepada Atasan. 4. Karyawan yang berhalangan masuk kerja karena sakit WAJIB memberitahukan secara lisan kepada Atasan Langsung/Atasan.


5. Karyawan yang berhalangan masuk kerja karena sakit WAJIB membuktikan hal sakitnya dengan Surat Keterangan Dokter pada hari pertama kembali masuk kerja. 6. Karyawan yang tidak masuk kerja bukan karena alasan sakit, cuti, atau tanpa izin tertulis dari Atasan atau alasan-alasan lain yang ditetapkan dalam peraturan Rumah sakit dianggap mangkir/Alfa. 7. Bagi karyawan yang tidak mengindahkan disiplin waktu kerja sebagaimana diatur dalam pasal ini, akan diberikan teguran / Surat Peringatan. Pasal 30 Tata Tertib Keselamatan Kerja 1. Setiap karyawan wajib mentaati peraturan keselamatan kerja yang berlaku dalam Rumah Sakit. 2. Pada waktu mulai, selama dan sesudah melakukan pekerjaan Karyawan wajib mentaati

SPO

(Standar

Prosedur

Operasional)

dan

langkah-langkah

keselamatan kerja yang ada dan ditentukan bagi pekerjaannya. 3. Karyawan dilarang melakukan hal-hal dibawah ini : a. Menempatkan barang atau alat secara serampangan atau tidak pada tempatnya yang sudah ditentukan sehingga membahayakan keselamatan dirinya atau orang lain atau merugikan Rumah Sakit. b. Menghidupkan atau menjalankan atau menggerakkan mesin-mesin atau alatalat medis yang bukan menjadi tugasnya. Pasal 31 Tata Tertib Kesehatan dan Kebersihan 1. Karyawan wajib mentaati peraturan Kesehatan dan Kebersihan dalam Rumah Sakit, Seperti penggunaan APD pada pekerjaan tertentu. 2. Demi terciptanya kesehatan dan kebersihan dilingkungan Perusahaan, karyawan dilarang membuang sampah, sisa makanan atau barang-barang yang tidak terpakai di tempat yang bukan semestinya. 3. Karyawan di bagian Pelayanan Wajib mengetahui cara Pemilahan Sampah Medis dan Non Medis.

Pasal 32 Peraturan Rumah Sakit Hapsah | *

Tata Tertib Keamanan 1. Karyawan wajib mentaati peraturan keamanan di lingkungan Rumah Sakit. 2. Karyawan yang mengetahui adanya keadaan/kejadian atau benda yang dapat menimbulkan

kebakaran,

pencurian,

gangguan

terhadap

keselamatan,

keamanan dan ketertiban di Lingkungan Rumah Sakit, wajib memberitahukan satuan pengamanan (Satpam) atau Atasan Langsung siapa saja yang dapat dihubungi secara cepat untuk meminta pertolongan. 3. Setiap karyawan wajib mengetahui cara penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). 4. Untuk mencegah terjadinya kebakaran, karyawan dilarang : a. Menyalakan api atau merokok di area Rumah Sakit. b. Memainkan, merusak, mengubah, memindahkan, atau menghilangkan alat pemadam kebakaran. c. Membawa masuk kedalam Lingkungan Rumah Sakit bahan bakar, bahan peledak, petasan, senjata api atau benda lain yang mudah menimbulkan percikan api, kecuali yang ada kaitannya dengan tugas Karyawan. 5. Untuk mencegah terjadinya pencurian dan pengrusakan, karyawan : a. Wajib menjaga, memelihara serta meyimpan barang-barang Rumah Sakit yang menjadi tanggungjawabnya. b. Tidak meletakkan barang berharga di tempat yang tidak terkunci atau tidak di awasi. 6. Untuk mencegah perkelahian atau hal lain yang dapat mengganggu ketenangan bekerja, karyawan dilarang : a. Melakukan hasutan atau fitnahan terhadap sesama Karyawan. b. Menyebarkan desas-desus atau kabar bohong dalam bentuk dan cara apapun yang menggelisahkan Karyawan. c. Mengancam atau mengintimidasi atau memaksa Karyawan lain untuk mengikuti sikap dan tindakannya. d. Membawa senjata dalam Lingkungan Rumah Sakit, kecuali dalam rangka dinas.

Pasal 33 Tata Tertib Hubungan Atasan-Bawahan 1. Seorang atasan dalam bekerja wajib : a. Memperlakukan bawahannya dengan jujur dan wajar sesuai dengan tugas yang telah ditentukan oleh Rumah Sakit. b. Memberikan petunjuk kepada bawahannya tentang pekerjaan yang harus dan bagaimana dilakukan termasuk Peraturan Kesehatan dan Keselamatan kerja.


c. Memberikan

bimbingan

dan

dorongan

kepada

bawahannya

untuk

meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan disiplin kerja. d. Menegur atau memberikan peringatan kepada bawahannya yang melanggar peraturan Rumah Sakit. 2. Seorang bawahan dalam bekerja wajib : a. Berlaku sopan, jujur dan wajar terhadap Atasan. b. Melaksanakan perintah dan petunjuk atasan dengan sebaik-baiknya dalam kaitannya dengan pekerjaan. c. Menanyakan hal-hal yang belum jelas sehubungan dengan pekerjaannya. d. Mengajukan usulan-usulan atau saran demi kelancaran pekerjaan.

BAB VIII SANKSI TERHADAP PELANGGARAN Pasal 34 Tata Tertib 1. Kecuali PHK, peringatan/sanksi yang diberikan kepada karyawan merupakan tindakan korektif dan edukatif terhadap tingkah laku dan perbuatan yang menyimpang dari karyawan. 2. Dalam menerapkan suatu sanksi atau peringatan terhadap suatu pelanggaran, Rumah Sakit mempertimbangkan : a. Ketentuan atau peraturan yang dilanggar. b. Frekuensi pelanggaran. c. Akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran. d. Unsur kesengajaan atau kelalaian. e. Tingkat dedikasi dan loyalitas terhadap Perusahaan. 3. Masa berlakunya suatu sanksi atau Surat Peringatan

mulai

tanggal

dikeluarkannya sanksi atau peringatan tersebut. 4. Suatu sanksi atau peringatan tetap dinyatakan berlaku meskipun Karyawan yang dikenakan sanksi tersebut tidak mau menandatangani Surat Peringatan yang dikeluarkan.


5. Apabila dalam masa berlakunya suatu sanksi atau peringatan, Karyawan kembali melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya, maka kepada karyawan yang bersangkutan diberikan sanksi yang lebih berat hingga kemungkinan diberhentikan (PHK). 6. Sanksi atau tindakan kedisiplinan yang diberikan atas suatu pelanggaran dapat berupa : a. Surat Peringatan (SP) I b. Surat Peringatan (SP) II c. Surat Peringatan (SP) III d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasal 35 Kesalahan atau Pelanggaran yang Dikenakan SP I Karyawan dikenakan SP I dengan masa berlaku 6 (enam) bulan apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut : 1. Mangkir selama 1 (satu) hari kerja atau selama 2 (dua) hari kerja berturut-turut dalam periode 1 (satu) bulan. 2. Selama jam kerja meninggalkan tempat kerja tanpa sepengetahuan Atasan atau Atasan Langsung. 3. Menutupi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh sesama Karyawan. 4. Tidak mengenakan pakaian kerja yang layak/seragam dan alas kaki yang pantas pada waktu melakukan pekerjaan (disesuaikan dengan aturan Rumah Sakit). 5. Dalam waktu hari kerja, jumlah keterlambatan masuk kerja mencapai 5 kali berturut-turut,

kecuali

keterlambatan

oleh

hal-hal

yang

dapat

dipertanggungjawabkan kepada Atasan Karyawan yang bersangkutan dan diterima oleh Atasan tersebut. 6. Jumlah jam kerja di bagian Non Pelayanan di bawah 160 jam dalam kurung waktu 1 bulan. Sedangkan di bagian Pelayanan di bawah 160 jam dalam kurung waktu 1 bulan. 7. Menolak pemeriksaan yang dijalankan petugas keamanan (Satpam) dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban Lingkungan Rumah Sakit. 8. Menghilangkan barang inventaris Rumah Sakit yang tersimpan di setiap Ruangan dalam Lingkup Rumah Sakit.


9. Tidak menegur atau memberikan peringatan kepada bawahannya di depan umum atau khalayak ramai, yang melanggar peraturan Rumah Sakit, tata-tertib, maupun disiplin kerja. 10. Pada waktu mulai, atau selama, atau sesudah melakukan pekerjaan Karyawan tidak menaati SPO (Standar Prosedur Operasional) dan langkah-langkah keselamatan kerja yang ada dan ditentukan bagi pekerjaannya masing-masing, termasuk hal-hal dalam menggunakan Peralatan kerja ataupun peralatan Medis, meskipun telah diberikan peringatan lisan oleh Atasan Langsung. Pasal 36 Kesalahan atau Pelanggaran yang Dikenakan SP II Karyawan dikenakan SP II dengan masa berlaku 6 (enam) bulan apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut : 1. Mangkir selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut atau selama 4 (empat) hari kerja tidak berturut-turut dalam periode 1 bulan. 2. Bukan karena dinas kerja, Karyawan pulang kerja lebih awal dari waktu yang telah ditentukan tanpa izin Atasan Langsung/Atasan. 3. Tidak mematuhi atau tidak menjalankan sebagaimana mestinya pengarahan Atasan. 4. Memindahkan/ menyimpan peralatan kerja dari tempat semula ketempat lain tanpa izin Atasan. 5. Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapatkan Surat Peringatan I atau melakukan pelanggaran lagi, baik pelanggaran serupa ataupun pelanggaran lainnya. Pasal 37 Kesalahan atau Pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan III (Terakhir) Karyawan dikenalkan Surat Peringatan III (Terakhir) dengan masa berlaku 6 (enam) bulan apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut : 1. Mangkir selama 4 (empat) hari kerja berturut-turut atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut dalm periode 1 (satu) bulan. 2. Mengoperasikan mesin, peralatan medis dan non medis atau menggunakan bahan-bahan atau peralatan tidak sesuai dengan perintah Atasan. 3. Menyebarkan berita atau issue dalam lingkungan Rumah Sakit sehingga menimbulkan keresahan di antara sesama karyawan. 4. Melalaikan kewajiban yang menjadi tanggung-jawabnya sehingga menimbulkan kecelakaan bagi dirinya. 5. Terlibat dalam perkelahian atau mogok kerja atau demonstrasi dalam lingkungan Rumah Sakit dibawah ancaman atau perintah Atasan atau teman sejawat.


6. Setelah 2 (dua) kali berturut-turut Karyawan menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang layak dari Atasan. 7. Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapat Surat Peringatan II atau selama masih berlaku Surat Peringatan I melakukan pelanggaran lagi, baik pelanggaran serupa ataupun pelanggaran lainnya. Pasal 38 Kesalahan atau Pelanggaran Berat dengan Sanksi Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Karyawan dikenakan sanksi PHK apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran berat sebagai berikut : 1. Melakukan tindak kejahatan antara lain penipuan, pencurian, penggelapan barang/uang milik Rumah Sakit atau milik sesama Karyawan atau milik pihak luar, memperdagangkan barang terlarang dalam lingkungan Rumah Sakit 2. 3. 4. 5.

maupun diluar lingkungan Rumah Sakit, atau kejahatan lainnya. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan. Mabuk,minum minuman keras yang memabukkan di lingkungan Rumah Sakit. Berjudi dan memakai Narkoba. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan atau kesusilaan

dilingkungan Rumah Sakit. 6. Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan membiarkan diri Karyawan atau teman sekerja dalam keadaan bahaya. 7. Menyerang atau mengintimidasi Direktur, Atasan, ataupun sesama Karyawan. 8. Menganiaya, mengancam secara fisik ataupun mental, menghina secara kasar kepada Direktur, Atasan dan sesama karyawan. 9. Membongkar atau membocorkan rahasia Rumah Sakit atau mencemarkan nama baik Rumah Sakit yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara. 10. Menerima sogokan/pemberian apapun dari siapa saja dalam bentuk apapun yang ada kaitannya dengan pekerjaan. 11. Melakukan pungutan liar di lingkungan Rumah Sakit. 12. Tanpa izin membawa keluar dari lingkungan Rumah Sakit atau tidak menjaga kerahasiaan dokumen yang menjadi rahasia Rumah Sakit. 13. Dengan sengaja atau ceroboh membuat orang lain terkena kecelakaan karena perbuatannya. 14. Berkelahi atau melakukan tindak pidana penganiayaan di lingkungan Rumah Sakit atau dalam rangka dinas. 15. Menghasut, mempengaruhi, atau melakukan pemogokan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di lingkungan Rumah Sakit sehingga mengganggu kelancaran Operasional Rumah Sakit.


16. Ceroboh atau lalai dalam menjalankan tugasnya hingga menimbulkan kerugian materil/immaterial terhadap Rumah Sakit. 17. Tanpa alasan yang jelas menolak mutasi, rotasi atau alih tugas yang dilakukan Rumah Sakit, atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tetap menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang layak dari Atasan meskipun telah dikenakan Surat Peringatan. 18. PHK dapat dilakukan setelah dibuktikan secara sah menurut Hukum.

BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 39 Umum Bentuk-bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdiri dari : 1. PHK dalam masa percobaan. 2. PHK karena berakhirnya hubungan kerja untuk waktu tertentu (khusus karyawan kontrak). 3. PHK karena karyawan mengundurkan diri. 4. PHK karena Rumah Sakit tutup atau pilih atau karena rasionalisasi. 5. PHK karena Karyawan menjalani hukuman pengadilan atau instansi berwajib lainnya. 6. PHK karena karyawan meninggal dunia. 7. PHK Karena karyawan melakukan kesalahan atau pelanggaran berat. Pasal 40 PHK Karena Berakhirnya Hubungan Kerja Waktu Tertentu


1. Hubungan kerja untuk waktu tertentu berakhir pada tanggal jatuh tempo yang disebutkan dalam perjanjian kerja. 2. Kecuali ditentukan lain, Rumah Sakit diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Karyawan yang menjalani PHK karena berakhirnya perjanjian kerja. 3. Karyawan kontrak dan Rumah Sakit tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan ayat 4 di bawah ini. 4. Dalam hal ini Karyawan kontrak melakukan kesalahan atau pelanggaran berat, pihak Rumah Sakit Berhak melakukan PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja tanpa kewajiban membayar upah untuk sisa masa kontrak yang belum dijalani.

Pasal 41 PHK Karena Karyawan Mengundurkan Diri 1. Karyawan yang ingin berhenti kerja dari Rumah Sakit diwajibkan mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 3 (satu) hari sebelum tanggal pengunduran diri. 2. Karyawan yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dengan bukti yang sah dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Pasal 42 PHK Karena Rumah Sakit Tutup atau Pailit atau Rasionalisasi 1. Dalam hal PHK karena Rumah Sakit tutup akibat mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua) tahun atau karena keadaan memaksa atau karena Rumah Sakit Pailit, Karyawan berhak atas 1 (satu) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja. Pasal 43 PHK karena Karyawan menjalani hukuman pengadilan atau instansi berwajib lainnya. 1. PHK dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan Karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib atau karena Karyawan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau perkara pidana yang dilakukannya.


2. Selama Karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan Rumah Sakit tidak wajib membayar upah/gaji, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga Karyawan yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sbb: a. Untuk satu orang tanggungan adalah sebesar 25% dari gaji; b. Untuk dua orang tanggungan adalah sebesar 35% dari gaji; c. Untuk tiga orang tanggungan adalah sebesar 45% dari gaji; d. Untuk empat orang tanggungan atau lebih adalah sebesar 50% dari gaji; Pada poin a, b, c dan d disesuaikan dengan aturan dan kebijakan dari pihak Rumah Sakit. 3. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama Karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib. 4. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan Karyawan dinyatakan tidak bersalah, maka pihak Rumah Sakit wajib mempekerjakan kembali Karyawan tersebut. Pasal 44 PHK Karena Karyawan Meninggal Dunia Hubungan kerja berkahir dengan sendirinya manakala Karyawan meninggal dunia, kepada ahli waris yang sah dari karyawan akan diberikan sejumlah uang dua kali uang pesangon, atau satu kali penghargaan masa kerja (disesuaikan dengan aturan dan kebijakan dari pihak Rumah Sakit). Pasal 45 PHK Karena Karyawan Melakukan Kesalahan / Pelanggaran Berat Karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan atau pelanggaran berat, tidak berhak atas uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja. Pasal 46 Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja 1. Besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan UUTK Pasal 156. 2. Besarnya uang Pesangon adalah sbb : Masa Kerja (tahun) a. Kurang dari 1 tahun b. 1 atau lebih, kurang dari 2 tahun c. 2 atau lebih, kurang dari 3 tahun d. 3 atau lebih, kurang dari 4 tahun e. 4 atau lebih, kurang dari 5 tahun f. 5 atau lebih, kurang dari 6 tahun g. 6 atau lebih, kurang dari 7 tahun

Besarnya Uang Pesangon 1 bulan gaji 2 bulan gaji 3 bulan gaji 4 bulan gaji 5 bulan gaji 6 bulan gaji 7 bulan gaji Peraturan Rumah Sakit Hapsah | *

Pasal 47 Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan 1. Setiap keluhan dan pengaduan karyawan, pertama diajukan secara tertulis, dibicarakan dan diselesaikan dengan Atasan Langsung. 2. Bila penyelesaian awal yang didapat tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka karyawan dapat meneruskan keluhan danpengaduan kepada Atasan yang lebih tinggi secara tertulis dengan tembusan surat kepada Atasan yang lebih tinggi secara tertulis dengan tembusan surat ke HRD Departemen. 3. Dalam hal penyelesaian kedua juga tidak diperoleh hasil yang memuaskan, maka pimpinan Karyawan yang bersangkutan bersama denga HRD Departemen akan menyelesaikan. 4. Apabila dipandang perlu, penyelesaian berikutnya dapat melalui Direktur.

BAB X PENUTUP Pasal 48 Ketentuan Penutup Hal-hal lain yang belum cukup atau tidak diatur dalam Peraturan Rumah Sakit Hapsah akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan atau Surat Edaran dari Managemen dari waktu ke waktu, dengan selalu berpijak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan ketenaga-kerjaan yang berlaku.


Demikianlah Peraturan Rumah Sakit ini dibuat untuk menegaskan hak dan kewajiban Karyawan dan Rumah Sakit, dan dijelaskan kepada segenap karyawan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LEMBAR PENGESAHAN RUMAH SAKIT HAPSAH BONE TAHUN 2015 Pihak Manajemen,

Pihak Karyawan (Pelayanan),

(dr. Karlina Budiman) Wadir Tata Usaha

(Firkawati, S.Kep) Ka. Devisi Perawatan IRNA

(dr. Lydia Paulina Christina, Sp.Rad) Wadir Pelayanan

(Kamsida Genda, S.Kep) Ka.Devisi Perawatan Intensive

(A.Nahdaniar Jemma, SKM, Adm.Kes) Ka. Devisi Program



Peraturan Rumah Sakit Hapsah

Recommend Documents