KEBIJAKAN AKUNTANSI
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA BERBASIS KAS PENDAHULUAN Tujuan 1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-L pendapatan-LRA RA berbasis kas yang selanjutnya disebut dengan pendapatan-LRA adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan-LRA dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan-LRA. Ruang Lingkup 3. Kebijakan ini diterapkan dalam pencatatan akuntansi pendapatanLRA yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. 4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan-LRA 5. Akuntansi pendapatan-LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan: a) menyediakan informasi mengenai sumber sumber daya ekonomi; b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan-LRA. 6. Akuntansi pendapatan-LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan-LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi: a) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan b) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Lampiran 1.9 – Akuntansi Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas - 1
DEFINISI 7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian: Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. KLASIFIKASI PENDAPATAN
8.
Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut: a. jenis; b. obyek; dan c. rincian obyek pendapatan 9. Pendapatan-LRA dikelompokan atas: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), b. Pendapatan Transfer, c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 10. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah,
Lampiran 1.9 – Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas - 2
11.
12.
13.
14.
15.
16. 17. 18. 19.
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas: a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; b. Dana alokasi umum dan c. Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup: a. Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; b. Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam; c. Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan Lampiran 1.9 – Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas - 3
d.
Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya. 20. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. 21. Penganggaran dan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dicatat pada SKPKD. 22. Penganggaran dan realisasi retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dicatat pada SKPD. PENGAKUAN PENDAPATAN-LRA 23. Pendapatan-LRA diakui pada saat: a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah b. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima oleh SKPD c. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. 24. Pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. 25. Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD. b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD. c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah. d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah. e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. 26. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah. Lampiran 1.9 – Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas - 4
27. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 28. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. 29. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 30. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring ) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. 31. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring ) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. 32. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring ) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
PENGUKURAN 33. Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 34. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. 35. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 36. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. 37. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatanLRA, antara lain: a) Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; c) Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow .
Lampiran 1.9 – Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas - 5
d) e)
Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA. Informasi lainnya yang diangggap perlu.
Format Konversi Penyajian Pendapatan-LRA
Lampiran 1.9 – Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas - 6
