B. Penerapan lima syarat pelancar pembangunan pertanian menurut AT. Mosher di Indonesia
1.
Pendidikan Pembangunan
Pendidikan pembangunan yang dimaksud adalah Pendidikan Penyuluhan. Metode mengajar meliputi diskusi selama kunjungan kunjungan
ke usahatani dan
demonstrasi-demonstrasi lapangan dan penggunaan alat, pertemuan kelompok, kunjungan ke usahatani lain. Tujuan dari pendidikan pembangunan yaitu untuk mendorong petani lebih maju dan dapat menerima teknologi-teknologi baru untuk mengembangkan usahatani milik mereka. Di Indonesia, kelompok tani telah disediakan berbagai fasilitas dalam usahatani mereka seperti penyuluhan, bantuan serta subsidi. Namun partisipasi dikalangan petani sendiri mash rendah dimana mereka masih enggan untuk membentuk kelompok tani dan tidak sedikit pula anggota kelompok tani yang enggan mengikuti serangkaian kegiatan yang telah disusun oleh penyuluh pertanian. Contoh para penyuluh mengadakan sekolah lapang di Banjar Sengon setiap seminggu sekali namun peserta semakin berkurang dari minggu ke minggu. 2.
Kredit Produksi Kredit produksi adalah meminjamkan sejumlah dana untuk membiayai usaha
tani petani dalam rentang waktu saat pembelian sarana produksi dan saat penjualan hasil panen untuk membeli sarana produksi karena pada umumnya petani
kurang
modal.
Pemberi
kredit
dalam
pemberian
kredit
selalu
mempertimbangkan juga berbagai masalah dan resiko dalam pemberian kredit. Sedangkan untuk mengurangi kegagalan penggunaan kredit juga sering dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat bertindak sebagai supervisor, konsultan atau mitra dalam manajemen dan pemasaran hasil. Di Indonesia telah tersedia KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk membantu permodalan petani namun hingga saat ini masih belum dapat berjalan dengan baik. Petani juga tidak memanfaatkan fasilitas koperasi untuk mendukung usahataninya. Minat petani menjadi anggota kelompok tani lebih baik, tapi sebagian besar kelompok tani dibentuk atas respons kebijakan pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok untuk bisa mendapatkan pelbagai bantuan.
Kelembagaan petani yang kredibel akan mempermudah akses ke lembaga pembiayaan. Petani lebih memilih meminjam ke tengkulak dengan bunga yang tinggi karena lebih mudah dan cepat. Hal ini juga diakibatkan kurangnya informasi kepada petani sehingga petani tidak mengetahui mengani prosedure dan keuntungan KUR. 3.
Kegiatan Gotong Royong Petani Kegiatan usahatani sebagian dilaksanakan oleh masing - masing petani secara
individu, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Dipihak lain kegiatan-kegiatan pemerintah sangat mempengaruhi hasil dari usahatani. Antara kedua kegiatan ini ada kebutuhan petani, petani, untuk melaksanakan kegiatan bersama antara sesama petani. Kebutuhan ini didasarkan atas sifat-sifat pertanian, seperti ketergantungan pada iklim, pentingnya keamanan, perlunya mengatasi bencana alam dan untuk menghadapi pasar. Kebutuhan-kebutuhan kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk gotong royong atau organisasi petani seperti koperasi dan Persatuan Petani Sejenis. Gotong royong banyak di dasarkan atas budaya tradisional dimana kewajiban dan cara-cara pelaksanaannya tidak begitu formil. Karena pentingnya kegiatan bersama petani, maka pemerintah mendorong dan membina kegiatan dan organisasi kegiatan bersama petani. Namun gotong-royong masih cenderung dilakukan oleh petani yang tergabung dengan kelompok tani yang memang telah memiliki rencana dan program kerja. 4.
Perbaikan dan perluasan lahan pertanian Lahan-lahan
pertanian
yang
telah
diusahakan
perlu
ditingkatkan
produktivitasnya untuk memperoleh pertumbuhan pertanian dan meningkatkan pendapatan petani.
Oleh sebab itu berbagai upaya perlu dilakukan untuk
memperbaiki mutu lahan-lahan pertanian. Dalam perluasan lahan pertanian perlu sekali dipertimbangkan biaya investasi dan kelayakannya, karena biaya investasinya
umumnya umumnya
besar.
Akibat
pengembangan
teknologi
seperti
bioteknologi, hydroponik dan aeroponik, banyak lahan-lahan atau ruang yang tadinya tidak layak menjadi layak digunakan untuk lahan pertanian.
Di Indonesia kini mulai dilakukan perbaikan lahan pertanian seperti mengurangi degradasi lahan dengan cara memperbaiki cara budidaya dan beberapa petani memilih pertanian organik guna menjaga kesuburan tanah. ta nah. Lahan pertanian di Indonesia kini semakin sempit karena telah tergantikan oleh perumahan dan industri. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan undangundang mengenai lahan abadi untuk melindumgi lahan pertanian. Selain itu kini mulai banyak teknologi pemanfaatan lahan yang kurang subur dijadikan lahan pertanian seperi di Madura tanah pasir dapat dijadikan media budidaya bawang merah. 5.
Perencanaan Nasional Untuk Pembangunan Pertanian Kebijakan dan tindakan Pemerintah yang mempengaruhi perencanaan
pembangunan
pertanian,
merupakan
hal
penting
untuk
berlangsungnya
pembangunan pertanian secara tepat dan kontinyu.Perencanaan pembangunan pertanian ini erat hubungannya dengan kebijakan, tindakan serta peran pemerintah karena terkait dengan penyusunan APBN atau APBD setiap tahunnya. Di era Otonomi daerah kini, kebijakan dan tindakan pemerintah di setiap daerah terhadap pembangunan pertanian tentu berbeda, Akan tetapi pola dasar dan tujuannya harus seiring dengan tujuan nasional. Rencana Kegiatan Pembangunan Pertanian Kabupaten atau Kota, disusun berdasarkan usulan dari bawah, yaitu petani dan masyarakat. Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan pertanian secara berjenjang dikoordinasikan oleh BAPPEDA - BAPPENAS melalui wadah MUSRENBANG dari tingkat Kelompok Tani Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Perencanaan nasional pembangunan pertanian harus dipikirkan matang-matang. Sebelum melakukan realisasi dari syarat-syarat atau usaha pembangunan pertanian pemerintah harus memikirkan jalan terbaik bagaimana pertanian ini agar lebih maju. Perencanaan biasanya dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan. Pembangunan pertanian di Indonesia bisa tercapai jika s yarat-syarat pembangunan bisa terpenuhi namun dalam pelaksanaannya masih belum bisa tercapai dengan baik.
