BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu istilah yang relative baru, dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Istilah tersebut menggantikan istilah natural rights (hak-hak alam) karena konsep hukum alam-yang berkaitan dengan istilah natural rights-menjadi suatu kontroversi, dan frasa the rights of Man yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita.
Kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan hak-hak asai manusia (HAM) sangat meningkat dalam tempo lebih dari 18 tahun terakhir ini. Dari selatan Afrika ke Uni Soviet, hingga ke Amerika Latin dan tempat-tempat lain di dunia, suatu arus perubahan global telah meninggalkan otokrasi-otokrasi politik dan mengisolasinya bagaikan para pelaut yang berada pada bagian bahwah dari gelombang air pasang. Semenjak tahun 1989, sejumlah besar Negara di berbagai belahan dunia dan benua, telah melaksanakan reformasi, dan bergerak ke arah kategori kemunculan dan kemunculan kembali demokrasi, dan memproklamirkan dukungan terhadap HAM internasional dengan tulus.
Pernah terjadi beberapa pelanggaran HAM yang dicatat oleh sejarah sebagai pelanggaran HAM terbesar, salah satunya saat terjadi di Afrika setelah terjadinya perang dunia kedua. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang pelanggaran HAM Apartheid yang terjadi di Afrika
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah ini yakni:
Apa itu pelanggaran Hak Asasi Manusia?
Bagaimana kasus pelanggaran HAM Apartheid di Afrika?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan prinsip-prinsip yang terdapat di hampir semua perjanjian internasionaldan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas, yaitu pertama prinsip kesetaraan, merupakan hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia kedua pelarangan diskriminasi, dimana Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan ketiga kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap Negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu, dimana menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.
Hak asasi manusia disebut sebagai hak asasi karena dianggap sebagai fundamen yang diatasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun dan merupakan asas-asas undang-undang. Makna hak asasi jelas dipandang sebagai humanisasi hidup yang harus digalang sejak manusia sadar tentang tempat, tugas, dan fungsinya di dunia. John Locke menyatakan bahwa manusia dalam hukum alam adalah bebas dan sederajat, mempunyai hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan (atau bahkan diambil) oleh kelompok masyarakat lainnya, kecuali lewat perjanjian masyarakat.
Upaya sengaja untuk merampas hak atas tanah, penolakan kewarganegaraan, pembantaian massa, pengusiran, pembakaran pelarangan pelaksanaan ibadah, penutupan jalur pasokan makanan, dan sejumlah tindakan brutal lainnya adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal di dalam piagam hak asasi manusia berisi; hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, kewajiban, perlindungan dan pemajuan.
Hak-hak asasi manusia adalah mengenai hubungan antara warga negara dan negaranya menyangkut kewajiban negara untuk mempromosikan dan mengamankan hak-hak dasar khusus dari warga negara sebagaimana ditentukan dalam instrumen-instrumen itu. Banyak dari hak dasar ini diakui oleh konstitusi negara-negara, demikianlah seperti hak hidup, hak berkumpul dalam perserikatan yang tujuannya tidak merugikan orang lain, hak mengungkapkan gagasan yang tidak memfitnah orang lain, hak memeluk kepercayaan agama, hak atas milik pribadi, hak menuntut keadilan secara hukum, hak atas proses pengadilan yang benar, antara lain. Maka pelanggaran hak-hak asasi manusia terjadi, bila negara atau pejabatnya atau perangkatnya melanggar hak-hak warga Negara.
Isu-isu hak asasi manusia telah semakin menjadi perhatian global dan mengancam perpecahan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang sebagai akibat konfrotansi pandangan UtaraSelatan selama dekade 1960-an sampai awal 1980-an. Ada masa pada Perang Dunia II dan era pasca perang menginginkan semakin dikuranginya yurisdiksi eksklusif negara atas warganya di satu pihak, dan internasionalisasi lembaga perlidungan bagi individu menghadapi negara dimana ia menjadi warganya di lain pihak. Lembaga perlidungan ini telah dikenal sebagai hak-hak asasi manusia. PBB adalah pelopor dalam perkembangan ini, salah satu tujuannya yang utama adalah mempromosikan hak-hak asasi manusia. Kemudian terdapat Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan tahun 1966, dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966. Perjanjian Internasional tentang Diskriminasi Rasial, Perjanjian tentang Pemusnahan Suatu Bangsa dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Anak.
System nilai yang menjelma dalam konsep hak asasi manusia (HAM) tidaklah semata-mata sebagai produk Barat, melainkan dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia.
Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun demikian, wacana HAM menjadi actual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas territorial sebuah Negara. Manfred Nowak menegaskan human rights must be considered one of the major achievements of modern day philosophy.Ruth Gavison juga menegaskan, the twentieth century is often described as "the age of rights". Begitu derasnya kemauan dan daya desak HAM, maka jika ada sebuah Negara yang diidentifikasi melanggar dan mengabaikan HAM, dengan sekejap mata nation-state di belahan bumi ini memberikan respons, terlebih beberapa Negara yang dijuluki sebagai adi kuasa memberikan kritik, tudingan bahkan kecaman keras seperti embargo dan sebagainya.
Human rights are, literally, the rights that one has simply because one is a human being. Berarti, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan ditanggungjawabi untuk dilaksanakan. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesame manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, gejala tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah hidup bersama.
Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia. Maka, tidak dibenarkan siapapun mencabut HAM itu. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah to affirm the twofold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to-be-violented), demikian tegas Michael J. Perry
DalamUndang-Undang No.39 tahun 1999 Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hokum ,mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.Yang sekarang telah menjadi UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM yang berbunyi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku.
2.1 Kasus Pelanggaran HAM Apartheid di Afrika
Apartheid adalah kata Afrikans yang berarti "perpisahan." Ini adalah nama yang diberikan pada ideologi sosial ras tertentu yang dikembangkan di Afrika Selatan selama abad ke-20. Intinya, apartheid adalah tentang segregasi rasial. Ini menyebabkan diskriminasi politik dan ekonomi yang memisahkan Hitam (atau Bantu), Berwarna (ras campuran), India dan Afrika Selatan Putih.
Pemisahan ras di Afrika Selatan dimulai setelah Perang Boer dan benar-benar muncul pada awal 1900-an. Ketika Uni Afrika Selatan dibentuk pada tahun 1910 di bawah kendali Inggris, orang-orang Eropa di Afrika Selatan membentuk struktur politik negara baru tersebut. Tindakan diskriminasi diimplementasikan sejak awal. Baru pada pemilihan tahun 1948, kata apartheid menjadi umum dalam politik Afrika Selatan. Melalui semua ini, minoritas kulit putih menempatkan berbagai batasan pada mayoritas kulit hitam. Akhirnya, segregasi tersebut mempengaruhi warga kulit berwarna dan India juga. Seiring waktu, apartheid terbagi menjadi apartheid kecil dan megah. Apartheid kecil mengacu pada segregasi yang terlihat di Afrika Selatan sementara apartheid grand digunakan untuk menggambarkan hilangnya hak politik dan hak kulit hitam Afrika Selatan.
Selama ratusan tahun tidak ada bagian kehidupan di Afrika Selatan yang tidak diatur oleh pemisahan ras. Namun sejak Partai Nasional de Boer 1948, setelah Perang Dunia ke-2, memenangkan pemilihan umum dan membentuk pemerintahan minoritas kulit putih, sistem apartheid kemudian ditetapkan dalam undang-undang. Pada tahun 1950, Undang-undang Pendaftaran Populasi semua warga Afrika Selatan dibagi dalam tiga kategori ras, yaitu Bantu atau Afrika kulit hitam, kulit putih dan kulit berwarna lainnya. Kemudian ada kategori baru, yaitu Asia yang sebagian besarnya adalah warga etnis India dan Pakistan.
Pada tahun 1956, lebih dari 20.000 wanita dari semua ras bergerak dalam demonstrasi. Inilah saat protes pasif, tapi itu akan segera berubah. Pembantaian Sharpeville pada tanggal 21 Maret 1960, akan menjadi titik balik apartheid. Ini juga merupakan protes terhadap undang-undang yang disahkan dan merupakan momen penting dalam sejarah Afrika Selatan.
Pada 31 Mei 1961, mengikuti referendum orang-orang kulit putih, negara ini menjadisebuah republik dan meninggalkan Persemakmuran (Britania). Ratu Elizabeth II tidak lagimenjadi kepala negara dan Gubernur Jendral terakhir menjadi Presiden Negara. Pemerintahan Nasionalis mengatur jalannya undangundang pemisahan, menggolongkan orang - orang kedalam tiga ras, mengembangkan hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum dan batasan pemukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitam yang jauh lebih besar. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai Apartheid.
Bukan hanya itu hukum apharteid juga melarang kontak langsungantar golongan ras, tidak ada bagi hasil yang merta antara orang kulit putih dengan kulithitam, serta orang kulit putih di larang untuk menggunakan fasilitas umum milik orang-orangkulit putih. Semakin kontroversial, mendorong ke arah meluasnya sanksi internasional,divestasi dan kerusuhan serta penindasan dalam Afrika Selatan. Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah, dan kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan,demonstrasi, protes, dan sabotase dengan menggunakan bom atau cara lain, oleh berbagaigerakan anti-apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC) secaraundang-undang itu di protes oleh ANC yang dibentuk tahun 1912. Bukan hanya ANC sejakatahun 1962, majelis umum PBB sudah membahas kebijakan rasial di afrika selatan dan meminta untuk segera mengakhirinya di bawah piagam (charter), tetapi pemerintah afrika selatan menolaknya, sikap itu di sayangkan oleh PBB, setelah peristiwa pembunuhan besar besaran di Sharpeville tahun 1960, resolusi DK PBB, mempersalahakan penembakan yang terjadi setelah itu. Majelis umum PBB memberikan sanksi kepada afrika selatan, tahun 1974 PBB menskors afrika selatan dan tahun 1980-an majelis umum PBB mengatakan aphartheid merupakan tindakan kejahatan melawan kemanusiaan.
Penjelasannya, penderitaan yang dialami oleh orang kulit hitam akhirnya meledak pada tahun 1976, ribuan pelajar di suwet omengadakan demonstrasi dengan berpawai keliling kota merka menuntut agar apartheid dihapuskan karena sistem pendidikan mereka lebih buruk di bandingkan orang kulit putih, tetapi naas ratusan pelajar di tembaki oleh polisi saat mejalankan aksinya, tetapi hal itu tidak mematikan semnagat orang kulit hitam. Penduduk afrika selatan memilikipendudukyang bhineka lebih dari 68% penduduk adalah orang afrika, sekitar 19% adalah penduduk kulit putih. 10% kulit berwarna (berdarah campuran afrika dan bangsa lain) dan sekitar 3% adalah kelompok masyarakat asia. Meskipun merupakan golongan mayoritas, orang eropamemerintah negara ini berdasarkan kebijaksanaan segresi (perbedaan warna kulit) yangdisebut kelompok masyarakat asia. Meskipun merupakan golongan mayoritas, orang eropamemerintah negara ini berdasarkan kebijaksanaan segresi (perbedaan warna kulit) yang disebut apartheid.
Orang-orang kulit hitam yang semula tidak mengerti bahwa kebijakan pemerintahannya,lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial (perbedaan warnakulit). Oleh karena itu mereka bangkit mengadakan perlawanan, tetapi pemerintaha PieterBotha dengan kejam menumpas setiap perlawanan yang terjadi. Banyak tokoh-tokoh kulithitam yang dijebloskan dalam penjara, seperti tokoh kharismatik Nelson Mandela yangterpaksa mendekam dalam penjara selama 27 tahun. Politik Apartheid dirancang olehHendrik Verwoed. Apartheid menurut bahasa resmi Afrika Selatan adalah AparteOntwikkeling artinya perkembangan yang terpisah. Memperhatikan makna dari artiApartheid itu kedengarannya baik yaitu tiap golongan masyarakat, baik golongan kulit putihmaupun golongan kulit hitam harus sama-sama berkembang. Tapi perkembangan itudidasarkan pada tingkatan sosial dalam masyarakat yang pada prakteknya menjurus pada pemisahan warna kulit dan terjadinya penistaan dari kaum penguasa kulit putih terhadaprakyat kulit hitam.Verwoed menyusun rencana pembentukan homeland, yang disebut juga Batustan. Homeland dilaksanakan dengan diadakannya pembagian kembali Afrika Selatan berdasarkan wilayah kesukuan. Tiap orang kulit hitam Afrika Selatan diharuskan menjadiwarga negara salah satu homeland atas dasar tempat lahirnya. Untuk memantapkan proyekhomeland dikeluarkan bantuan biaya untuk perangsang termasuk perangsang untuk pemasukan modal dari luar untuk homeland. Kemajuan-kemajuan kecil tampak dari proyek itu.
Kelompok anti apartheid, termasuk Kongres Nasional Afrika (ANC) dan Kongres Pan Afrika (PAC) telah membentuk demonstrasi. Apa yang dimaksudkan untuk menjadi demonstrasi damai di Sharpeville dengan cepat berubah mematikan saat polisi menembaki kerumunan. Dengan lebih dari 180 orang kulit hitam Afrika terluka dan 69 terbunuh, pembantaian tersebut menarik perhatian dunia. Selain itu, ini menandai dimulainya perlawanan bersenjata di Afrika Selatan.
Afrika Selatan kemudian dibagi. 80 persen wilayah negara itu dimiliki warga kulit putih. Sementara warga kulit hitam ditempatkan di wilayah termiskin yang disebut sebagai homelands atau tanah air. Mereka memiliki semacam pemerintahan administrasi mandiri. Mereka secara ekonomi, sosial dan politik dikucilkan. Pada tahun 1970 diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Tanah Air Bantu. Semua warga kulit hitam harus bertempat tinggal di "homeland", atau tanah air, suatu wilayah yang dihuni mayoritas kulit hitam Afrika. Warga homelands harus membawa paspornya untuk dapat meninggalkan wilayahnya.
Pemisahan warga kulit putih dan hitam juga diberlakukan di fasilitas umum. Gedung-gedung umum, transportasi umum, taman-taman, rumah makan, serta tentu sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit dan gereja. Daerah-daerah permukiman di setiap kota dan desa juga dibagi dua, sistem pendidikan sekolah terpisah dengan kualitas guru yang berbeda, dan hanya warga kulit putih yang memiliki hak pilih.
Orang-orang kulit hitam yang semula tidak mengerti bahwa kebijakan pemerintahannya, lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial (perbedaan warna kulit). Oleh karena itu mereka bangkit mengadakan perlawanan, tetapi pemerintahan Pieter Botha dengan kejam menumpas setiap perlawanan yang terjadi. Banyaktokoh-tokoh kulit hitam yang dijebloskan dalam penjara, seperti tokoh kharismatik NelsonMandela yang terpaksa mendekam dalam penjara selama 27 tahun. Politik Apartheiddirancang oleh Hendrik Verwoed. Apartheid menurut bahasa resmi Afrika Selatan adalahAparte Ontwikkeling artinya perkembangan yang terpisah. Memperhatikan makna dari arti Apartheid itu kedengarannya baik yaitu tiap golongan masyarakat, baik golongan kulit putihmaupun golongan kulit hitam harus sama-sama berkembang. Tapi perkembangan itudidasarkan pada tingkatan sosial dalam masyarakat yang pada prakteknya menjurus pada pemisahan warna kulit dan terjadinya penistaan dari kaum penguasa kulit putih terhadaprakyat kulit hitam.Verwoed menyusun rencana pembentukan homeland, yang disebut jugaBatustan. Homeland dilaksanakan dengan diadakannya pembagian kembali Afrika Selatan berdasarkan wilayah kesukuan. Tiap orang kulit hitam Afrika Selatan diharuskan menjadiwarga negara salah satu homeland atas dasar tempat lahirnya.
Untuk memantapkan proyek homeland dikeluarkan bantuan biaya untuk perangsang termasuk perangsang untuk pemasukan modal dari luar untuk homeland. Kemajuan-kemajuan kecil tampak dari proyek itu.
Pemisahan suku di Afrika selatan mendapat tanggapan dari dunia lnternasional. DiAfrka selatan sering terjadi pemberontakan-pemberontakan untuk menghapus pemerintahanApartheid. Gerakan yg terkenal dilakukan oleh rakyat kulit hitam di Afrika selatan dipeloporioleh African National Congrees (ANC) dibawah pimpinan Nelson Mandela. Pada pemerintahan Frederick Willem de Klerk,Nelson memimpin aksi rakyat Afrika selatan untuktinggal di rumah,aksi tersebut mendapat tanggapan oleh pemerintah dengan menjebloskan Nelson ke penjara,tetapi kemudian ia dibebaskan. Pembebasan ini membawa dampak positifterhadap perjuangan rakyat Afrika selatan. Maka untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Mei1990 pemerintahan Afrika selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuatUU non Rasial. Pada tanggal 3 Juni 1990 de Klerk menghapus UU Darurat Negara yang berlaku hampir di setiap bagian Afrika selatan. Perjuangan Nelson Mandela memakan waktuyang cukup lama. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan negrinya baikdi dalam negeri maupun di luar negeri. Upaya-upaya yang ditempuh Nelson Mandela mulaimenampakan hasil yang menggembirakan ketika F.W.de Klerk memberikan angin segarkebebasan bagi warga kulit hitam.
Pada tanggal 21 Februari 1991, Presiden de Klerkmengumumkan penghapusan semua ketentuan dan ekstitensi sistem politik Apartheid dihadapan parlemen Afrika selatan Pengumuman itu diikuti penghapusan 3 UU yg memperkuatkekuasaan Apartheid,yaitu:
Land Act
UU yang melarang orang kulit hitam mempunyai tanah di luar wilayahtempat tinggal yang ditentukan.
Group Areas Act.
Yang mengatur pemisahan tempat tinggal Orang-orangkulit putih dengan kulit hitam.
Population Registration
Yang mewajibkan orang kulit hitam untuk mendaftarkan dirimenurut kelompok suku masing- masing
Pengahpusan UU tersebut diikuti dengan janji pemerintahan de Klerk untukmenyelenggarakan pemilu tanpa pembatsan rasial. Pada pemilu Multirasial tahun 1994, partaiyang dipimpin oleh Nelson Mandela yaitu ANC, berhasil menjadi pemenang. Pada tanggal 9Mei 1994 Nelson Mandela dipilih oleh Majelis Nasional sebagai Presiden Afrika selatan,yaitu Pres pertama orang kulit hitam. Pada tanggal 10 Mei 1994 Nelson Mandela dilantiksebagai presiden dalam upacara megah di Union Building, Pretonia. Peristiwa ini merupakan perjuangan rakyat Afrika selatan. Sejak terhapusnya Apartheid, Afrika selatan mulaimembangun negerinya agar sederajat dengan negara lain di dunia.Apharteid berasa ldari bahasa Belanda yang artinya pemisahan. Pemisahan disini berarti pemisahan orangorang Belanda (kulit putih) dengan penduduk asli Afrika (kulithitam). Apharteid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politikresmi Pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri dari program-program dan pertaruran-peraturan yang bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial. Pemerintahan Nasionalismengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang ke dalam tigaras, mengembangkan hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan, sepertihukum pass dan batasan pemukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitamyang jauh lebih besar. Apartheid menjadi semakin kontroversial, mendorong ke arahmeluasnya sanksi internasional, divestasi dan kerusuhan serta penindasan dalam AfrikaSelatan.
Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah, dan kadang-kadang dengankekerasan, pemogokan, demonstrasi, protes, dan sabotase dengan menggunakan bom ataucara lain, oleh berbagai gerakan anti-apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres NasionalAfrika (ANC). Di Afrka selatan sering terjadi pemberontakan-pemberontakan untukmenghapus pemerintahan Apartheid. Gerakan yang terkenal dilakukan oleh rakyat kulit hitamdi Afrika selatan dipelopori oleh African National Congrees (ANC) dibawah pimpinan Nelson Mandela.pada tanggal 2 Mei 1990 pemerintahan Afrika selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat UU non Rasial. Pada tanggal 3 Juni 1990 de Klerkmenghapus UU Darurat Negara yang berlaku hampir di setiap bagian Afrika selatan. Upaya-upaya yang ditempuh Nelson Mandela sangat lama hingga mulai menampakan hasil yangmenggembirakan ketika F.W.de Klerk memberikan angin segar kebebasan bagi warga kulithitam. Pada tanggal 21 Februari 1991, Presiden de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan ekstitensi sistem politik Apartheid di hadapan parlemen Afrika selatan.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Hak asasi manusia (HAM) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Orang lain tidak dapat menggangu hak asasi masing-masing individu. Oleh karena itu, hak asasi harus dipahami oleh setiap orang.
Burns H. Weston, "Human Rights" dalam Claude dan Weston, eds., Human Rights in the World Community, Issues and Action (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), halaman 14.
Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, social, dan budaya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), halaman ix.
Richard Pierre Claude dan Burns H. Weston, eds., Human Rights in the World Community, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), halaman ix.
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Hlm. 39
Lusiana Margareth Tijow, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin, Intelegensia Media. Hlm. 24
Bang Andi, "Akar Permasalahan Rohingya Ada di Myanmar", http://suarajakarta.co/news/hukum/akar-masalah-pelanggaran-ham-rohingya-ada-di-myanmar/ (diakses pada 14 February 2019 pukul 12.01)
A. Masyur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika penyusunan Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia. Hlm. 3
Lusiana Margareth Tijow, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin, Intelegensia Media. Hlm. 26
Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime (Leiden:Martinus Nijhoff Publishers, 2003) hlm. 1
Abdul Muin Salim, "Al-Huquq al-Insan al-Asasiyah fi al-Qur'an al-Karim", dalam Azhar Arsyad, et.al. (ed), Islam&Global Peace (Yogyakarta;Madyan Press, 2002), hlm. 339
Loc.cit
Ruth Gavison, "On the Relationship Between Civil and Political Rights, and Social and Cultural Rights, dalam Jeand-Mare Coicaud, et.al. (ed.), The Globalization of Human Rights (Tokyo: United Nations University Press, 2003), hlm. 24
Jack Donelly, Universal Human Rights in Theory and Practice (Ithaca: Cornell University Press, 2003), hlm. 10
Michael J. Perry, Toward a Theory of Human Rights; Religion, Law, Courts (Cambridge; Cambridge University Press, 2007), hlm. 33
