Pedoman Rs Pt

PEDOMAN RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013

1|Pedoman RS PT

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran serta UU no 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dalam upaya menghasilkan dokter layanan primer yang profesional dan kompeten, Fakultas Kedokteran disetiap Perguruan Tinggi wajib menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran yang berorientasi kepada kepentingan Nasional. Pendidikan Kedokteran diselenggarakan melalui dua tahap yaitu Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Standar Kompetensi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012. Pada Pendidikan Profesi Dokter setiap Fakultas Kedokteran wajib mempunyai Rumah Sakit Pendidikan sebagai tempat pendidikan profesi dokter. Pada PP No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dicantumkan bahwa Pengelolaan kesehatan adalah proses atau cara mencapai tujuan pembangunan kesehatan melalui pengelolaan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. Sumber daya manusia dan pengembangannya pada Sistem Kesehatan Nasional termasuk didalamnya adalah dokter layanan primer yang dihasilkan dari Pendidikan Profesi Dokter di RS Pendidikan, dengan demikian RS Pendidikan tidak berdiri sendiri namun merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional sehingga dokter layanan primer yang dihasilkan harus sesuai dengan sasaran dan tujuan nasional untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. RS Perguruan Tinggi adalah Rumah sakit pendidikan berkedudukan langsung dibawah Rektor Univesitas dibawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud merupakan tempat pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu. Untuk menyelenggarakan RS PT diperlukan Pedoman RS PT sebagai acuan pada setiap program anggaran dan kegiatan pendidikan di RS PT. Kepada seluruh kontributor penyusunan buku pedoman ini kami sampaikan terimakasih. Semoga rumah sakit perguruan tinggi negeri dapat menjadi tempat pendidikan yang menghasilkan luaran tenaga kesehatan, penelitian dan layanan yang berkualitas.

Jakarta, Agustus 2013

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

2|Pedoman RS PT

TIM PENYUSUN

1.

Dadang Sudiyarto

2.

Harris Iskandar

3.

Amal C. Sjaaf

4.

Anwar Santoso

5.

Tri Hanggono Achmad

6.

Ova Emilia

7.

Arsitawati P. Rahardjo

8.

Abidin Widjanarko

9.

Tri Hesty Widyastoeti

10. Erwin Santosa 11. Buddy HW. Utoyo 12. Budi Riyanto 13. Johnny Sinaga 14. Fadjrif H. Bustami 15. Ahmad Samhari Baswedan 16. Masyitoh

3|Pedoman RS PT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... TIM PENYUSUN ............................................................................................ DAFTAR ISI .................................................................................................... DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

2 3 4 5

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................. 6 1.2. Landasan Hukum ........................................................................ 10 1.3. Pengertian Rumah Sakit Pendidikan ........................................... 13 1.4. Pengertian Rumah Sakit Perguruan Tinggi .................................. 13 1.5. Tujuan Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi ........................ 13 BAB II KONSEP DASAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN 2.1. Konsep Dasar Rumah Sakit Pendidikan ...................................... 14 2.2. Konsep Teknis Rumah Sakit Pendidikan .................................... 16 2.3. Indikator Rumah Sakit Pendidikan ............................................. 21 BAB III IMPLEMENTASI KONSEP DASAR RS PENDIDIKAN DI RS PT 3.1. Implementasi Konsep Dasar Pendidikan di RS PT ...................... 24 3.2. Implementasi Konsep Dasar Penelitian di RS PT ....................... 32 3.3. Implementasi Konsep Dasar Pelayanan di RS PT ...................... 35

BAB IV KELEMBAGAAN DAN PENGORGANISASIAN RS PT 4.1. Kelembagaan RS PT ................................................................... 38 4.2. Tujuan RS PT .............................................................................. 38 4.3. Visi dan Misi RS PT .................................................................. 39 4.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ......................................... 39 4.5. Organisasi RS PT ........................................................................ 41 4.6. Kerjasama .................................................................................... 42 BAB V TATA KELOLA SUMBER DAYA RS PT 5.1. Rencana Strategi Bisnis ............................................................... 43 5.2. Tata Kelola Sumber Daya Manusia ............................................ 44 5.3. Tata Kelola Keuangan RS PT Milik Pemerintah ........................ 46 5.4. Tata Kelola Aset ........................................................................... 49 5.5. Tata Kelola Teknologi Peralatan RS PT ...................................... 50 5.6. Tata Kelola Sistem Informasi RS PT .......................................... 52 BAB VI PEMBANGUNAN FISIK RS PT 6.1. Landasan Hukum dan Pedoman Pembangunan Fisik RS PT ...... 53 6.2. Proses Pembangunan Fisik RS PT .............................................. 54 6.3. Konsep Dasar Perencanaan RS PT............................................... 74 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 89

4|Pedoman RS PT

DAFTAR GAMBAR

Hal 3.1

Assessment Method ………………………………………………………………..

26

3.2

Pathway Pendidikan Kedokteran untuk Mencapai Kompetensi Klinik …………..

29

3.3

Peranan Pendidikan Interprofesional dalam Meningkatkan Pelayanan

31

Kesehatan ………………………………………………………………………… 3.4

Gambaran Proses Penelitian di Rumah Sakit ……………………………………..

34

3.5

Implementasi Kegiatan RS PTN ……………………………………....................

36

5.1

Skema Asal SDM, Sumber Pendanaan dan Peruntukannya dalam Pengelolaan SDM RS PTN ……………………………………………………………………..

45

5.2

Skema Pendanaan RS PTN pada PT BLU/Satker ………………………………...

47

5.3

Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS PTN pada PTN BLU ……………………………………………………………………………….

47

5.4

Skema Pendanaan RS PTN pada PTN-BH……………………………….............

48

5.5

Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS PTN pada PTN BH ………………………………………………………………………………...

48

5.6

Peruntukan Dana BOPTN ………………………………………………………...

49

6.1

Proses Penyusunan Studi Kelayakan (Pedoman Studi Kelayakan Kemkes 2012) ……………………………………….

6.2

58

Proses Penyiapan Rencana Induk (Pedoman Penyusunan Rencana Induk RS Kemkes 2012) ……………………….

65

6.3

Proses Pembuatan DED RS PT …………………………………………………...

70

6.4

Zona, Alur, dan Sarana Prasarana RS ………………………………………….....

77

5|Pedoman RS PT

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga. Negara bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan saat ini makin disoroti dengan akan diberlakukannya Universal Coverage atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka diproyeksikan kebutuhan akan penyelenggara pelayanan kesehatan semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan penyelenggara pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter. Sampai tahun 2010 Kementerian Kesehatan mengatakan Indonesia masih kekurangan 30 ribu tenaga dokter.

Institusi pendidikan selaku produsen tenaga dokter dituntut untuk ikut berperan dalam menyukseskan diberlakukankannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pendidikan kedokteran berperan dalam menghasilkan tenaga dokter yang cukup secara kuantitas dan baik secara kualitas. Kuantitas yang cukup dan kualitas yang baik dari tenaga dokter dihasilkan dari sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan diharapkan dapat menjawab tuntutan kompetensi tenaga dokter dan tuntutan kualitas layanan masa kini dan masa datang. Layanan kesehatan yang berkualitas seperti yang diharapkan SJSN membutuhkan tenaga kesehatan, khususnya dokter yang berkualitas.

6|Pedoman RS PT

Data dokter umum, registrasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2010 mengatakan bahwa jumlah tenaga dokter umum masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar ± 235 juta dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk ± 1,42 % per tahun maka jumlah penduduk Indonesia tahun 2016 diperkirakan ± 255 juta, jika tingkat atrisi dokter umum 5% per 5 tahun dan rasio ideal tenaga dokter dengan penduduk adalah 1:1200 maka pada tahun 2016 Indonesia akan kekurangan tenaga dokter sebanyak 149.540 orang. Untuk memenuhi kebutuhan dokter umum pada tahun 2016 maka diperlukan lulusan sebanyak 29.908 lulusan/ tahun.

Untuk dapat menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan maka jumlah tempat tidur di rumah sakit sebagai sarana pendidikan menjadi bagian yang diperhatikan. Kajian The Accreditation Council of Graduate Medical Education menyatakan bahwa jumlah tempat tidur rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan memiliki korelasi terhadap tingkat kelulusan dalam ujian sertifikasi dokter. Jika rasio ideal mahasiswa dan tempat tidur adalah 1 : 3 maka kebutuhan tempat tidur (TT) RS untuk pendidikan pada tahun 2013 adalah 10.450 TT. Fakultas kedokteran yang ada (72 FK) belum dapat mengejar kebutuhan tenaga dokter.

Kualitas lulusan tenaga dokter merupakan peran penting lainnya yang menjadi tanggung jawab sebuah institusi pendidikan. Dimasa yang akan datang tenaga dokter harus mampu menghadapi tantangan-tantangan baru dimana mulai bermunculannya infeksi baru, timbulnya resiko dari kondisi lingkungan dan perilaku serta makin cepatnya transisi demografi yang mengancam kesehatan. Sistem kesehatan dunia saat ini masih terus berjuang menghadapi kondisi yang semakin kompleks dan mahal. Data WHO dalam World Health Report 2006 mengatakan bahwa penyakit kronis saat ini berkembang dan menjadi penyebab kematian tertinggi, lebih lanjut lagi WHO merekomendasikan untuk melakukan revitalisasi strategi pendidikan kedokteran. Pendidikan dokter saat ini belum dapat menjawab tantangan ini dikarenakan kurikulum yang terfragmentasi dan berjalan ditempat sehingga

7|Pedoman RS PT

menghasilkan lulusan yang hanya menguasai penyakit. Hal ini dibenarkan dengan adanya data Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang mengatakan bahwa lulusan dokter Indonesia menguasai penegakkan diagnosa dan terapi tetapi sangat lemah dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, rehabilitasi dan pengetahuan akan hukum dan etik.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah menetapkan SKDI sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dokter di Indonesia. Kompetensi tenaga dokter Indonesia terdiri dari empat pilar dan tiga pondasi. Pilar kompetensi terdiri dari pengelolaan informasi, landasan ilmiah kedokteran, keterampilan klinis dan pengelolaan masalah kesehatan. Pondasi terdiri dari profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri serta komunikasi yang efektif. Untuk dapat menjawab tantangan dimasa yang akan datang maka pendidikan tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya haruslah berorientasi pada outcome dan kesiapan terhadap peningkatan jumlah penyakit kronik. Outcome yang ingin dihasilkan adalah pembelajaran transformatif dan interdepedensi dalam pendidikan.

Pembelajaran transformatif adalah suatu cara pembelajaran dimana kepemimpinan dikembangkan, yang bertujuan untuk menghasilkan seorang agen perubahan. Tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya diharapkan bukan hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan menjadi seorang professional, tetapi juga menjadi pemimpin yang siap menghadapi berbagai kondisi mendatang. Interdependensi adalah elemen kunci dalam pendekatan sistem, karena menekankan pada cara dari berbagai komponen berinteraksi. Interdependensi dalam pendidikan juga melibatkan 3 pemikiran fundamental yaitu pendidikan yang terisolasi menjadi pendidikan yang sejalan dengan sistem kesehatan, institusi yang berdiri sendiri menjadi institusi yang memiliki jejaring dan institusi yang melihat ke dalam menjadi institusi yang menjalin koneksi dengan dunia luar untuk konten kemajuan pendidikan. Pembelajaran transformatif dan interdepedensi di jabarkan dalam sembilan konsep dasar. Sembilan konsep dasar ini di harapkan dapat menjawab tantangan masa depan mengenai kompetensi dan kualitas layanan tenaga kesehatan, khususnya dokter.

8|Pedoman RS PT

Dalam perjalanannya sistem pendidikan kedokteran memerlukan rumah sakit sebagai tempat pendidikan. Munculnya paradigma bahwa fungsi pendidikan mengganggu pelayanan di rumah sakit menyebabkan pengembangan kompetensi interprofesionalitas dalam pelayanan dan pendidikan serta penelitian translasional belum berjalan optimal.

Model rumah sakit pendidikan saat ini adalah rumah sakit rujukan pelayanan tertier

sehingga

peserta

didik/co-ass

seringkali

menemukan

kesulitan

mendapatkan kasus sesuai kompetensinya. Kasus yang ada dalam rumah sakit rujukan sebagian besar merupakan kasus-kasus rujukan sehingga sudah tidak tepat lagi untuk tempat pendidikan dokter layanan primer, tetapi lebih sesuai sebagai tempat pendidikan dokter spesialis.

Selain itu ditemukan juga perbedaan kualitas hasil didik Fakultas Kedokteran di beberapa RS Pendidikan, hal ini ditengarai oleh besarnya variasi rumah sakit pendidikan, lemahnya koordinasi antar bagian di beberapa RS Pendidikan dalam men-standarisasi proses pendidikan klinik, belum adanya integrasi antara pendidikan dan pelayanan, dan belum adanya model rumah sakit pendidikan yang ideal .

Belajar dari keadaan yang ada dimana Indonesia masih kekurangan tenaga dokter yang dalam pendidikannya memerlukan rumah sakit sebagai wahana pendidikan, perlunya perubahan strategi pendidikan kedokteran, perlunya pendekatan pembelajaran transformatif dan menempatkan pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem kesehatan di Indonesia dan lahirnya UU Pendidikan Kedokteran No 20 Tahun 2013 maka Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan 21 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri.

9|Pedoman RS PT

Rumah sakit perguruan tinggi yang selanjutnya disebut RS PT merupakan rumah sakit pendidikan milik Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau swasta yang dikelola perguruan tinggi. RS PT ditujukan untuk menjadi wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu.

Keberadaan RS PT tidak berdiri sendiri namun merupakan bagian dari Sistem Kesehatan

Nasional

(SKN).

SKN

adalah

pengelolaan

kesehatan

yang

diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (PP RI No 72 tahun 2012 tentang Siskesnas) termasuk disini adalah dokter layanan primer yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pada masyarakat, yang merupakan output dari proses pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran dan RS PT. Dengan demikian jati diri RS PT adalah untuk kepentingan bangsa dalam hal ini kesehatan bangsa. Jadi arah pendidikan dokter disamping kompetensi dokter sesuai SKDI juga pembangunan karakter nasional dengan pemahaman bahwa RS adalah bagian dari sistem kesehatan nasional.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Pedoman RS PT adalah sebagai berikut : 1.

UUD 1945. a. Pasal 28H Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. b. Pasal 34 Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 6

10 | P e d o m a n R S P T

Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: a. memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan; c. memiliki laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat; dan d. memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran. 3.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

5.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. a. Pasal 1 Rumah

sakit

adalah

menyelenggarakan

institusi

pelayanan

pelayanan kesehatan

kesehatan

perorangan

yang secara

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. b. Pasal 22 1. Rumah

sakit

dapat

ditetapkan

menjadi

Rumah

Sakit

Pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan. 2. Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pendidikan.


c. Pasal 23 1. Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran,

pendidikan

kedokteran

berkelanjutan,

dan

pendidikan tenaga kesehatan lainnya. 2. Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan dapat dibentuk jejaring RS PT. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 6.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

7.

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

8.

PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.

9.

Permenkes No 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

10. Permenkes No 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit. 11. Permenkes No 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. 12. Kepmenkes

No

1069/Menkes/SK/XI/2008

tentang

Pedoman

Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan. 13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 2/V/PB/2013 Nomor 38 tahun 2013 tentang Rumah Sakit Pendidikan. 14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia. 15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.


1.3. Pengertian Rumah Sakit Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan dokter dan/atau dokter gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

1.4. Pengertian Rumah Sakit Perguruan Tinggi a.

Rumah sakit perguruan tinggi yang selanjutnya disebut RS PT merupakan rumah sakit pendidikan milik pemerintah, yang dikelola perguruan tinggi.

b.

RS PT sebagaimana dimaksud pada butir (a) ditujukan untuk menjadi wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu.

1.5. Tujuan Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi Tujuan Pedoman RS PT adalah sebagai berikut : 1. Sebagai petunjuk dan acuan perencanaan dan penyelenggaraan, pendidikan kedokteran, pelayanan medik prima dan penelitian translasional secara terintegrasi di RS PT. 2. Sebagai petunjuk dan acuan pengembangan dan pembangunan fisik RS PT sesuai dengan fungsi pendidikan, pelayanan, penelitian RS PT.


BAB II KONSEP DASAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Konsep yang dibangun dalam mengembangkan dan merancang Rumah Sakit Pendidikan mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan, tuntutan kompetensi tenaga dokter masa kini dan masa datang, tuntutan kualitas layanan kesehatan masa kini dan masa datang serta perkembangan RS Pendidikan di luar negeri. Atas dasar tersebut maka disusunlah konsep dasar RS Pendidikan yang di sembilan konsep dasar dan sebelas konsep teknis serta sembilan indikator RS Pendidikan. Pembuat kebijakan dan pengelola RS Pendidikan harus berpegangan kepada sembilan konsep dasar dan sebelas konsep teknis RS Pendidikan.

2.1. Konsep Dasar RS Pendidikan Konsep Dasar RS Pendidikan terdiri dari sembilan konsep, meliputi 4 (empat) konsep dasar pendidikan, 3 (tiga) konsep dasar pelayanan, 1 (satu) konsep dasar penelitian dan 1 (satu) etika dan medikolegal.

2.1.1. Konsep Dasar Pendidikan Kedokteran Konsep dasar pendidikan kedokteran pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan, meliputi: 1. RS Pendidikan digunakan untuk menghasilkan dokter layanan primer secara holistik/komprehensif untuk menjawab problem kesehatan bangsa Indonesia masa kini dan masa depan dengan menekankan juga aspek promotif dan preventif dalam mencapai MDGs, untuk masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit akibat perilaku dan budaya, akibat kerja, akibat disparitas pelayanan/ geografis, infeksi (termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/SJSN).


2. RS Pendidikan merupakan institusi yang membina jejaring tempat pendidikan sebagai satu entitas tersendiri yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter, serta Standar Kompetensi tenaga kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiting dosen klinik dalam rangka koordinasi pencapaian kompetensi sebagaimana butir (1) dan (2). 3. RS Pendidikan harus menyediakan real patient yang memadai baik jenis dan jumlahnya dan atau simulasi tentang pasien yang relevan untuk mencapai kompetensi tertentu. 4. RS Pendidikan berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya baik di rumah sakit maupun jejaringnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan.

2.1.2. Konsep Dasar Penelitian Konsep dasar penelitian pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan, yaitu: RS Pendidikan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pelaksana penelitian translasional dalam rangka pengembangan pelayanan dan pendidikan dokter layanan primer dan tenaga kesehatan lain.

2.1.3. Konsep Dasar Pelayanan Konsep dasar pelayanan pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan, meliputi: 1. RS Pendidikan berfungsi sebagai contoh (pemandu) fasilitas layanan

kesehatan

yang

mengedepankan

pelayanan

prima

kesehatan, keselamatan pasien dan penghargaan terhadap hak-hak pasien/klien/komunitas/masyarakat

yang

terjangkau,

diakses, berkeadilan dan berbasis bukti (evidence based).


mudah

2. RS Pendidikan menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit akibat perilaku dan budaya, akibat kerja, akibat disparitas pelayanan/geografis, infeksi (termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/ SJSN) dan tidak berbasis departemen. 3. RS Pendidikan harus memenuhi profesionalitas inti dari 4 keilmuan klinis dasar meliputi : Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak dan Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan 8 keilmuan klinis lainnya meliputi: Ilmu Radiologi, Ilmu Anestesi, Ilmu Kedokteran Forensik, Ilmu Kulit dan Kelamin, Ilmu Penyakit THT, Ilmu Penyakit Mata, Ilmu Penyakit Syaraf dan Ilmu Kesehatan Jiwa.

2.2. Konsep Teknis Rumah Sakit Pendidikan Konsep teknis RS Pendidikan adalah penjabaran dari 9 konsep dasar menjadi

konsep

yang

secara

teknis

harus

dilaksanakan

dalam

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelayanan dan penelitian di RS Pendidikan. Konsep teknis RS Pendidikan terdiri dari sebelas konsep meliputi 5 (lima) konsep teknis input, 3 (tiga) konsep teknis proses dan 3 (tiga) konsep teknis output.

2.2.1. Konsep Teknis Input Konsep teknis input yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS Pendidikan meliputi 5 (lima) konsep teknis yaitu: 1. Memiliki perhitungan unit cost berbasis aktifitas pendidikan klinik. Standar pelayanan yang disusun dengan berdasar kepada clinical pathway

dikombinasikan

dengan

standar

akademik

dan

penelitian akan menghasilkan standar pelayanan yang lebih baik. Standar pelayanan yang lebih tinggi inilah yang membuat


akuntabilitas RS Pendidikan menjadi lebih tinggi. Dalam rangka menjaga akuntabilitasnya maka RS Pendidikan mutlak harus menghitung besarnya biaya pelayanan yang berdasar kepada aktifitas pendidikan klinik. Beberapa hal yang memberikan kontribusi dalam perhitungan unit cost di RS Pendidikan adalah: a. Kegiatan promotif dan preventif untuk mencapai MDGs dalam pendidikan profesi. b. Aktifitas pendidikan profesi dokter yang menggunakan jejaring RS Pendidikan dan wahana kesehatan lain yang dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiting dosen klinik. c. Pemenuhan aktifitas pendidikan 4 keilmuan klinis dasar dan 8 keilmuan klinis lainnya. d. Biaya komponen skills lab, real patient dan atau manekin. e. Biaya atas pemanfaatan fasilitas RS Pendidikan untuk pendidikan selain dokter. f. Biaya pelaksanaan aktifitas penelitian translasional. g. Kontribusi biaya aktifitas pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh DPJP terhadap unit cost.

Akuntabilitas RS Pendidikan yang tinggi akan mengakibatkan biaya satuan (unit cost) pada RS Pendidikan menjadi lebih tinggi juga karena adanya biaya pendidikan yang mengacu kepada standar akademik. Biaya yang lebih tinggi pada pelayanan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pasien, pasien hanya membayar untuk beban pelayanan langsung, sementara biaya yang timbul dari adanya aktifitas pendidikan klinik menjadi tanggung jawab institusi pendidikan. Penyusunan unit cost menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan klinik. Oleh karena itu dalam penyusunan harus menjadi tanggung jawab bersama RS Pendidikan dan Fakultas Kedokteran.


2. Memenuhi rasio sumber daya yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK). Rasio sumber daya adalah perbandingan antara dokter pendidik klinik, mahasiswa (co-ass) dan pasien. RS Pendidikan harus memiliki rasio yang ideal antara pendidik klinik dengan mahasiswa dan rasio jumlah serta jenis pasien dengan mahasiswa yang mengacu kepada SNPK. 3. Memprioritaskan pembangunan rumah sakit di Perguruan Tinggi sebagai tempat pendidikan dokter pelayanan primer sesuai dengan UU No 44 tahun 2009 tentang RS dengan pelayanan 4 spesialis dasar dan 8 spesialis lainnya dan mengacu kepada Permenkes No 340 tahun 2010. RS Pendidikan berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, minimal harus memenuhi rumah sakit dengan 4 (empat) spesialis dasar dan 8 (delapan) spesialis lainya. Segala bentuk pelayanan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mengacu kepada standar rumah sakit yang sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan dan pedoman tata laksana pasien. 4. Memenuhi kebutuhan Tri Dharma Pendidikan dalam lingkup keilmuan

Biomedik,

Kedokteran

Klinik,

Bioetika

dan

Humaniora serta Kedokteran Komunitas. Setiap mahasiswa dan pendidik klinik memiliki kewajiban dalam melaksanakan penelitian. Lingkup penelitian yang dilaksanakan di RS Pendidikan terdiri dari lingkup keilmuan Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora serta Kedokteran Komunitas yang berdasar kepada guidelines penelitian yang sudah disusun RS Pendidikan.


5.

Memiliki akreditasi RS sesuai dengan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Akreditasi pada RS Pendidikan diperlukan untuk menjamin kualitas dari sebuah pelayanan. Pelayanan di RS Pendidikan sangat berperan dalam sistem pendidikan kedokteran klinik yang berujung pada dihasilkannya tenaga dokter yang kompeten. Mengantisipasi kesiapan RS Pendidikan yang baru berdiri, untuk memperoleh akreditasi dapat diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk mendapatkan akreditasi yang tertuang dalam bentuk kebijakan rumah sakit.

2.2.2. Konsep Teknis Proses Konsep teknis proses yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS Pendidikan meliputi 3 konsep teknis yaitu: 1. Menerapkan kurikulum pendidikan kedokteran dalam mencapai SKDI sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter. Dalam pelaksanaan pendidikan dokter klinik harus mengacu kepada kurikulum pendidikan kedokteran yang terdiri dari content kurikulum, proses delivery dan assessment yang sesuai dengan

standar

pendidikan

profesi

dokter.

Dalam

pelaksanaannya upaya pendidikan didasarkan pada pedoman dan SPO pendidikan yang terintegrasi dengan memperhatikan kaidah pendidikan klinik yang berkualitas. RS Pendidikan juga diharuskan menerapkan peningkatan kualitas pengembangan profesi berkelanjutan (Continuing Profesionalism Development) di rumah sakit. Dalam setiap fungsinya rumah sakit harus memperhatikan aspek medikoetik dan medikolegal.


2. Melaksanakan

penelitian

terpadu

di

bidang

Biomedik,

Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora, serta Kedokteran Komunitas. RS Pendidikan melakukan penelitian di bidang Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora serta Kedokteran Komunitas. 3. Bagian dari sistem upaya pelayanan kesehatan perseorangan (jejaring pelayanan kesehatan). RS Pendidikan harus memiliki jejaring. Jejaring RS Pendidikan terdiri dari rumah sakit lain, puskesmas dan jenis pelayanan kesehatan lainnya. Semua jejaring RS Pendidikan menjadi tanggung jawab RS Pendidikan. Bentuk tanggung jawab tersebut adalah memastikan diterapkannya peningkatan kualitas pelayanan berkelanjutan.

2.2.3. Konsep Teknis Output Konsep teknis output yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS Pendidikan meliputi 3 (tiga) konsep teknis yaitu: 1. Meluluskan dokter yang kompeten sesuai dengan SKDI. Output dari fungsi rumah sakit sebagai tempat pendidikan adalah menghasilkan lulusan tenaga dokter yang kompetensinya sesuai dengan SKDI yang memiliki penguasaan terhadap permasalahan kesehatan bangsa dan memperhatikan medikoetik dan medikolegal profesi. 2. Menghasilkan publikasi dan atau karya penelitian Biomedik, Kedokteran Klinis, Bioetika dan Humaniora, serta Kedokteran Komunitas. Output dari fungsi penelitian adalah dipublikasikannya karya penelitian baik nasional maupun internasional di bidang Biomedik, Kedokteran Klinis, Bioetika dan Humaniora serta Kedokteran Komunitas.


3. Menghasilkan pelayanan prima, bermutu dengan tingkat keselamatan pasien yang tinggi. Output dari fungsi pelayanan adalah dihasilkanya pelayanan prima yang bermutu dengan memperhatikan keselamatan pasien.

2.3. Indikator Rumah Sakit Pendidikan Indikator RS Pendidikan merupakan ukuran dari pelaksanaan 9 konsep dasar dan 11 konsep teknis RS Pendidikan. Indikator dikelompokkan menjadi 5 indikator pendidikan, 1 indikator penelitian dan 3 indikator pelayanan.

2.3.1. Indikator Pendidikan Indikator pendidikan pada RS Pendidikan meliputi: 1.

Rasio perbandingan jumlah tenaga dokter pendidik dengan peserta didik. Rasio perbandingan antara dokter pendidik klinik dan peserta didik adalah 1 : 5. Tenaga pendidik klinik pada RS Pendidikan disahkan oleh institusi pendidikan melalui surat keputusan Dekan.

2.

Rasio jumlah dan jenis pasien dengan peserta didik. Adalah rasio jumlah pasien dan jenis pasien yang memiliki kasus sesuai dengan standar kompetensi dokter yang mengacu kepada SKDI.

3.

Memiliki pedoman tata laksana pasien untuk pendidikan. Tersedianya buku tata cara dan tata laksana serta SPO penangangan yang terintegrasi antara pendidikan dan pelayanan dengan pendekatan systematic team work. Dalam penyusunan alur pasien pada RS Pendidikan harus memperhatikan keterlibatan peserta didik.


4.

Jumlah lulusan dokter yang memiliki kompetensi SKDI dan memiliki penguasaan terhadap masalah kesehatan bangsa. Persentase jumlah lulusan dokter yang memiliki kompetensi SKDI dan memiliki penguasaan terhadap karakteristik masalah kesehatan Bangsa.

5.

Jumlah pelaksanaan Continuing Professional Development (CPD) dan Continuing Quality Improvement (CQI) di rumah sakit. Adalah jumlah pelaksanaan CPD dan CQI setiap tahunnya di RS Pendidikan.

2.3.2. Indikator Penelitian Indikator penelitian pada RS Pendidikan yaitu: Jumlah publikasi dan atau karya penelitian dalam bidang biomedik, kedokteran klinis, bioetika dan humaniora, kedokteran komunitas dalam upaya peningkatan mutu pelayanan yang di publikasikan baik nasional maupun internasional.

2.3.3. Indikator Pelayanan Indikator pelayanan pada RS Pendidikan meliputi: 1.

Kontribusi biaya terhadap pelayanan rumah sakit berbasis kepada aktifitas/kegiatan. Merupakan komponen biaya yang terdiri dari tenaga pendidik klinik, sarana prasarana (ruang diskusi, ruang istirahat, dll), peralatan (berpedoman kepada standar kompetensi dokter), bahan habis pakai dan lain sebagainya yang digunakan pada aktifitas pendidikan klinik yang di hitung dalam biaya satuan (unit cost) yang timbul dari aktifitas pendidikan klinik (pelayanan, pendidikan dan penelitian) yang memberikan kontribusi terhadap pelayanan yang dihitung berdasarkan kegiatan ABC (Activity Base Costing).


2.

Tingkat kepatuhanan pelaksanaan SPO, persentase kepuasan pasien, laporan angka kejadian near miss dan KTD. RS Pendidikan diharuskan memiliki sebuah sistem dimana asuhan pasien menjadi lebih aman. Sistem tersebut meliputi assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Evaluasi

yang

dilakukan

di

RS

Pendidikan

dengan

menggunakan: a. Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan SPO. b. Persentase kepuasan pasien pada layanan rawat jalan dan rawat inap. c. Angka kejadian near miss yaitu sebuah insiden yang dapat menimbulkan cedera tetapi belum terpapar kepada pasien. d. Angka Kejadian Tidak Diharapkan adalah sebuah insiden yang dapat menimbulkan cedera pada pasien. 3. Indikator Etika dan Medikolegal bidang pelayanan. Indikator

Etika

dan

Medikolegal

yaitu,

berkurangnya

pelanggaran etik dan disiplin. Berkurangnya angka pelanggaran etik dan disiplin diperoleh dengan cara membandingkan dengan data pelanggaran tahun sebelumnya. Data tersebut diperoleh dari komite etik dan disiplin.


BAB III IMPLEMENTASI KONSEP DASAR RS PENDIDIKAN DI RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI

RS PT merupakan rumah sakit pendidikan yang dikelola perguruan tinggi. Kehadiran RS PT di dunia pendidikan adalah konsekuensi logis dari adanya pendidikan profesi dokter yang merupakan kelanjutan dari program pendidikan sarjana kedokteran Fakultas Kedokterann. Hal ini juga semakin kuat dengan lahirnya UU Pendidikan Kedokteran yang mengamanahkan bahwa tiap Fakultas Kedokteran harus memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri, maka Dirjen Dikti Kemdikbud menindaklanjuti dengan membuat konsep dasar RS Pendidikan untuk diimplementasikan di RS PT. Konsep dasar ini terbagi menjadi Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan, dimana implementasi konsep dasar pada ketiga area tersebut dapat dilihat pada rincian dibawah ini.

3.1. Implementasi Konsep Dasar Pendidikan di RS PT 3.1.1. Kompetensi Klinis yang harus dicapai untuk Memenuhi Standar Kompetensi Dokter Indonesia Kompetensi dokter dibangun oleh fondasi profesionalitas yang luhur, mawas diri, pengembangan diri, dan komunikasi efektif. Kompetensi juga dibangun oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan. Aplikasi konsep dasar RS PT untuk aspek pendidikan harus bisa mencapai kompetensi klinis sesuai dengan pilar keterampilan klinis yang diatur pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI).


Kompetensi inti yang harus dicapai oleh lulusan pendidikan dokter adalah mampu melakukan prosedur klinis sesuai kewenangannya yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menggunakan prinsip keselamatan pasien, serta keselamatan diri sendiri dan orang lain (universal precaution). Berdasarkan SKDI, seorang dokter harus mampu: 1. Melakukan prosedur diagnosis. a. Melakukan

dan

menginterpretasi

hasil

auto,

allo

dan

heteroanamnesis, pemeriksaan fisik umum dan khusus sesuai dengan masalah pasien. b. Melakukan dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang dasar dan mengusulkan pemeriksaan penunjang lainnya yang rasional. 2. Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. a. Melakukan edukasi dan konseling. b. Melaksanakan promosi kesehatan. c. Melakukan tindakan medis preventif. d. Melakukan tindakan medis kuratif. e. Melakukan tindakan medis rehabilitatif. f. Melakukan prosedur membahayakan

diri

proteksi sendiri

terhadap hal dan

orang

lain

yang dapat (universal

precaution). g. Melakukan tindakan medis pada kedaruratan klinis sesuai dengan kewenangannya.


Gambar 3.1 Assessment Method

3.1.2. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada Pendidikan Kedokteran Kurikulum pendidikan kedokteran di Indonesia masih disusun berdasarkan

kompetensi

lulusan

yang mengacu

pada

World

Federation Medical Education (WFME), sehingga muncul perubahan paradigma pendidikan kedokteran dari sebelumnya teacher-centered menjadi student centered learning. Student centered learning menekankan pada problem based, integrated, community-based, early clinical exposure and systematic (SPICES). Penekanan pembelajaran yang dilakukan lebih mengarah kepada pembelajaran konstruktif, kolaboratif, kontekstual dan mandiri. Keempat konsep pembelajaran tersebut tercakup dalam strategi pembelajaran berdasarkan masalah (problem-based learning). Ada 2 implementasi KBK pada pendidikan kedokteran, yaitu: 1. Metode Pembelajaran dengan KBK. Kurikulum Berbasis Kompetensi ditetapkan dalam Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia (KIPDI III). Pada kurikulum inti dan


institusional di tahun 2000, terjadi perubahan konsep dimana kurikulum didorong oleh masalah global atau eksternal terutama yang diuraikan dalam laporan UNESCO. Kurikulum lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan perguruan tinggi yang mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan. Perubahan juga didorong oleh perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tiap Perguruan Tinggi dapat mengembangkan kurikulumnya sendiri dengan mengacu kepada kompetensi standar yang harus dipenuhi. Pembelajaran dalam KBK menganut prinsip Student-Centered Learning (SCL) yakni dengan memfokuskan pada tercapainya kompetensi yang diharapkan. Terjadi perubahan paradigma mengenai belajar, dari mulanya dianggap sebagai transfer of knowledge

yang

bersifat

pasif

menjadi

proses

untuk

mengkonstruksi suatu pengetahuan melalui pembelajaran aktif. Terdapat bermacam-macam metode pembelajaran untuk SCL. Dari sekian banyak metode pembelajaran, contohnya adalah sebagai berikut: a. Small Group Discussion b. Role Play and Simulation c. Case study d. Discovery Learning e. Self-Directed Learning f. Cooperative Learning g. Collaborative Learning h. Contextual Instruction i. Project Based Learning j. Problem Based Learning and Inquiry


Metode pembelajaran yang digunakan juga dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar di Perguruan Tinggi. Kurikulum Berbasis Kompetensi telah dirumuskan sejak tahun 2004 dan terus disempurnakan oleh Tim Kerja. Sosialisasi KBK kepada Perguruan Tinggi telah dilakukan pada tahun 2005 dan 2006 dan dilanjutkan dengan pelatihan untuk pelatih sampai tahun 2008. Sebanyak sekitar 800 orang dosen perwakilan dari 372 perguruan tinggi telah mengikuti pelatihan yang diharapkan dapat mendiseminasikan dan menggunakan pengetahuan KBK di Perguruan Tingginya. 2. Pathway pendidikan kedokteran untuk mencapai kompetensi klinik. Berdasarkan konsep piramida Miller, pendidikan kedokteran untuk mencapai

kompetensi

sebagaimana

diatur

pada

Standar

Kompetensi Dokter Indonesia membutuhkan tahapan mulai dari mengetahui (knows), mengetahui bagaimana melakukan (knows how), menunjukkan bagaimana melakukan (show how) dan melakukan secara komprehensif (does). Dalam setiap tahapan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan dan output yang akan didapatkan adalah sebagai berikut:


Gambar 3.2 Pathway Pendidikan Kedokteran untuk Mencapai Kompetensi Klinik

3.1.3. Output (luaran) yang Diharapkan Output yang diharapkan oleh Ditjen Dikti pada RS PTN, yaitu: 1. Membangun karakter yang professional. Tujuan utama pendidikan profesi tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional. Profesionalisme ini ditandai dengan kompetensi yang sesuai standar, dilaksanakan dengan otonomi yang bertanggung jawab yang dilandasi oleh etika profesi. Profesionalisme dapat diartikan sebagai karakter yang selalu mengutamakan keselamatan pasien, kualitas, kejujuran, evidence-based dan scientific-based terhadap setiap keputusan klinik yang diambil. Profesionalisme sebagai landasan utama profesi kesehatan hanya dapat dibentuk dan dibangun dalam suatu lingkungan rumah sakit pendidikan yang profesional. Jadi, RS PTN bukanlah sekedar wahana, tetapi juga harus merupakan lingkungan yang membentuk karakter profesional. Oleh karena itu, semua


sumber daya manusia, sarana/prasarana, dan manajemen haruslah mendukung

untuk

terbentuknya

karakter

profesional.

Pola

hubungan antar sejawat, antar profesi, antara atasan-bawahan, dosen-mahasiswa

dan

user-supplier

profesionalisme.

Semua

kepentingan

harus harus

didasari

atas

bermuara

pada

keselamatan dan kepuasan pasien, serta lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas. Untuk membangun karakter profesional ini, peran tenaga pendidik tidak lagi sekedar transfer pengetahuan, tetapi transfer nilai. Mereka harus menjadi role model bagi peserta didik. 2. Melaksanakan pendidikan yang berbasis pada pelayanan. Pendidikan tenaga kesehatan sangat tergantung pada pasien, baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks tersebut, upaya promotif, prediktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

dilaksanakan.

Pelayanan

dilaksanakan

dengan

menggunakan standar pelayanan yang telah disepakati untuk menghasilkan luaran kesehatan yang terbaik bagi pasien. Birokrasi pendidikan tidak boleh bertentangan atau mengatasi standar pelayanan. Pelaksanaan pelayanan oleh residen atau mahasiswa harus dilaksanakan dengan pendampingan oleh supervisor, baik diruang perawatan, rawat jalan, maupun di pelayanan gawat darurat. Pendampingan ini tidak hanya penting dalam pencapaian kompetensi bagi peserta didik, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri bagi mereka, dan memberikan kepuasan bagi pasien karena dilayani dengan cepat dan profesional. Dalam melaksanakan pendidikan yang berbasis pelayanan ini, keselamatan pasien merupakan hal yang paling utama. 3. Mengembangkan kompetensi interprofesional. Pelayanan kesehatan kita diberbagai tingkatan masih bersifat dan dibayangi oleh ego profesi dari berbagai profesi kesehatan. Hal ini disebabkan oleh pendidikan tenaga profesi yang sifatnya uniprofessional dimana peserta didik belajar dalam lingkup profesi mereka masing-masing. Kondisi ini tentulah tidak sesuai dengan


permasalahan kesehatan kita yang kompleks dan membutuhkan pendekatan antar disiplin. Keadaan ini menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat tidak dapat berlangsung dengan baik. Pendekatan antar disiplin dapat dikembangkan melalui pendidikan interprofesional. Menurut Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE), pendidikan interprofesional dapat didefinisikan sebagai when two or more professions learn with, from and about each other to improve collaboration and the quality of care (CAIPE 2002).

Peserta didik juga harus dipersiapkan bekerja dalam lingkungan interprofesional agar mereka dapat memahami tentang apa peranan profesi lain sehingga dapat bekerja sama dengan profesi lain dalam satu tim pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dilaksanakan bila ada cara pandang yang positif terhadap peluang yang sama, menghargai perbedaan dan keanekaragaman.

Gambar 3.3 Peranan Pendidikan Interprofesional dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.


Rumah

sakit

merupakan

lingkungan

yang

ideal

untuk

mengembangkan pendidikan dan kompetensi interprofesional. Disana bekerja berbagai profesi kesehatan untuk bersama-sama melayani pasien. Sampai saat ini di Indonesia belum ada upaya secara sadar dan sistematik untuk memasukkannya kedalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan. Kondisi pelayanan kesehatan yang semakin komplek membutuhkan penanganan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, profesional dan mampu bekerja dalam suatu tim interdisiplin. Tenaga kesehatan profesional yang saat ini bekerja di rumah sakit adalah dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, bidan, gizi dan kesehatan masyarakat. Sampai saat ini, pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai tenaga kesehatan tersebut diatas masih bersifat fragmented. Hal tersebut tercermin dari kegiatan pelayanan dan pendidikan di rumah sakit yang belum menyediakan mekanisme dan lingkungan untuk berkembangnya kompetensi interprofesional sebagaimana mestinya. Manajemen pelayanan di rumah sakit saat ini masih didominasi oleh satu profesi (dokter), terkait dengan struktur, proses, insentif dan karir. Kondisi ini bukanlah lingkungan yang ideal untuk mengembangkan kompetensi interprofesional.

3.2. Implementasi Konsep Dasar Penelitian di RS PT 3.2.1. Kegiatan Penelitian di Rumah Sakit Penelitian/riset adalah suatu proses yang dilakukan dengan sistematis dengan meliputi pengumpulan data dan analisis data (informasi) untuk meningkatkan pengetahuan. Di RS PT sesuai konsep dasar penelitian dilakukan pada bidang Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora serta Kedokteran Komunitas.


3.2.2. Pathway Penelitian di RS PT Berdasarkan skema penelitian/riset pada pendidikan tinggi, maka penelitian/riset dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian utama, yaitu: a. Riset Fundamental 1) Riset yang menghasilkan teori, ide dan konsep baru. 2) Menjawab pertanyaan WHY dan HOW. 3) Mendorong inovasi baru dalam satu bidang ilmu. b. Riset Eksplorasi 1) Melakukan eksplorasi terhadap bidang-bidang yang belum banyak dikaji. 2) Menjawab pertanyaan WHAT dan WHERE. 3) Temuannya dapat dilanjutkan menjadi aplikasi. c. Riset Prototipe 1) Riset ini bertujuan untuk memungkinkan penelitian fundamental dan eksploari dikembangkan untuk siap dikomersialkan. 2) Riset ini dapat berupa proof of concepts evaluation, up-scaling, uji pre-klinik dan uji lapangan.

Riset fundamental yang dapat diterapkan pada industri, masyarakat atau klinik disebut dengan riset translasi. Dimana pada riset translasi temuan permasalahan pada masyarakat, industri atau klinik dapat dipecahkan di laboratorium. Jadi, secara konsep dan operasional, ketiga jenis penelitian harus didesain sedemikian rupa agar mempunyai benang merah yang jelas. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, rumah sakit memainkan peranan yang sangat penting. Hasilnya telah terbukti sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Riset di RS PT harus menjadi kegiatan utama, karena yang membedakan secara jelas Rumah Sakit Pendidikan dan yang bukan adalah kegiatan riset. Kenyataan bahwa SDM Universitas yang bekerja di RS PT merupakan potensi yang sangat besar dengan jumlah pasien yang besar dan variasi kasus yang banyak dan kadang unik


merupakan harta karun/aset yang tidak digarap secara optimal. Sejalan dengan skema riset nasional, riset yang dikembangkan di RS PT adalah riset translasi. Pada riset translasi, temuan pada ilmu dasar dengan segera dapat diterapkan pada pasien di klinik atau di masyarakat. Sebaliknya, berbagai masalah kesehatan di masyarakat dan di klinik dapat dicarikan pemecahannya di laboratorium ilmu dasar. Riset translasi di RS PT tidak saja memberikan dampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi bangsa dengan temuan obat baru, vaksin untuk pencegahan dan berbagai marka biologi untuk diagnosis.

Gambar 3.4 Gambaran Proses Penelitian di Rumah Sakit Terkait pembiayaan riset, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan cara : a. Bottom-up. Riset diinisiasi oleh institusi atau individu. Hibah diberikan dalam bentuk kompetisi. b. Top-down. Skema pembiayaan jenis ini khususnya untuk riset yang sifatnya strategis dan penting untuk kepentingan negara, bersifat multidisiplin, dan tidak perlu dikompetisikan. Beberapa institusi yang dianggap mampu (menurut penilaian reviewer yang independent)

diberikan

dana

selama

5

tahun

untuk

mengembangkan produk yang dibutuhkan. Setiap tahun dilakukan evaluasi apakah sesuai dengan target atau tidak.


3.2.3. Harapan Dikti untuk penelitian yang akan dihasilkan Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, riset yang dilakukan di pendidikan tinggi sekurang-kurangnya memiliki tujuan untuk: 1. Mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

untuk

menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; 3. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik Perguruan Tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; 4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan pelindungan hak kekayaan intelektual (HKI) secara nasional dan internasional.

Khususnya untuk bidang kedokteran, Ditjen Dikti mengharapkan penelitian yang ditujukan untuk menyempurnakan standar pendidikan dan

standar

kompetensi

serta

kurikulum

dilakukan

secara

berkelanjutan.

3.3. Implementasi Konsep Dasar Pelayanan di RS PT Sebagai sebuah Rumah Sakit Pendidikan maka jenis pelayanan yang di berikan harus dapat memberikan paparan kepada peserta didik untuk dapat memenuhi kompetensi sesuai SKDI. Berbeda dengan RS Umum, pelayanan medik pada RS PT merupakan support system terselenggaranya pendidikan dan penelitian, oleh karena itu pelayanan medik di RS PT harus lebih baik ditinjau dari segala aspeknya dan merupakan contoh bagi pelayanan medik di RS Umum lainnya. Kompetensi tenaga medik dan keperawatan baik dokter spesialis dan perawat mahir meliputi:

Knowledge,

Skills,

Attitude

dan

Communication

serta

profesionalitas luhur harus diutamakan karena sikap dan perilaku ini akan


menjadi akademik atmosfir bagi anak didik dan masyarakat yang menggunakan pelayanan medik di RS Perguruan Tinggi. Dengan demikian sasaran pelayanan medik yang profesional kepada pasien di RS Perguruan Tinggi ditujukan untuk memberikan pembelajaran pada peserta didik. Sembilan konsep dasar dijabarkan kedalam bentuk pelayanan yang akan diberikan di rumah sakit. RS PTN adalah rumah sakit yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pelayanan secara berkesinambungan.

Pendidikan

Pelayanan

Penelitian

Gambar 3.5 Implementasi Kegiatan RS PTN

Dalam memberikan pelayanan RS PT tidak terlepas dari fungsi pendidikan dan penelitian. Pelayanan yang diberikan haruslah mengedepankan pelayanan prima, keselamatan pasien, menjunjung hak-hak pasien, serta memberikan pelayanan yang berbasis bukti. Dalam memberikan pelayanannya RS PT menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit akibat perilaku dan budaya, akibat kerja, akibat disparitas pelayanan/geografis, infeksi (termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/SJSN) dan tidak berbasis departemen.


Sebagai sebuah rumah sakit dengan fungsi pendidikan maka RS PT harus memenuhi profesionalitas inti dari 4 keilmuan klinis dasar (Bedah, Penyakit Dalam, Anak dan Kandungan) dan 8 keilmuan klinis lainnya (Radiologi, Anestesi, Patologi, Kulit dan Kelamin, THT, Mata, Neurologi dan Psikiatri) sebagai syarat untuk dapat memenuhi kompetensi tenaga dokter sesuai dengan SKDI.

Dalam memberikan pelayanan peserta didik harus dalam pengawasan pendidik klinik sebagai dokter penanggung jawab pelayanan. Semua bentuk pelayanan yang diberikan peserta didik harus tertera jelas di standar pelayanan rumah sakit.


BAB IV KELEMBAGAAN DAN PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI

4.1. Kelembagaan RS PT Sesuai dengan UU No 20 tahun 2013 pasal 8 ayat 3d tentang Pendidikan Kedokteran, Perguruan tinggi dalam mendirikan Pendidikan Kedokteran harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan wahana Pendidikan Kedokteran.

Rumah sakit, sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 40 tahun 2009, pada pasal 7 dikatakan harus berbentuk badan layanan umum (BLU). Rumah Sakit Perguruan Tinggi yang disebut RS PT merupakan rumah sakit milik pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dikelola oleh Perguruan Tinggi mengacu kepada PB

(pasal 1).

Kelembagaan pada RS PT menurut UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat berbentuk: 1. UPT Pendidikan Tinggi 2. UPT Pendidikan Tinggi dengan PK BLU 3. UPT PTN BH (badan hukum)

Dengan ini menjadi jelas bahwa status RS PT adalah entitas yang dikelola Perguruan Tinggi dengan hierarki setara Fakultas dan mengembangkan struktur organisasi yang khusus untuk dapat menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pelayanan.

4.2. Tujuan RS PT RS PT bertujuan untuk mengasilkan dokter layanan pimer, penelitian translasional dan pelayanan prima yang berorientasi pada Sistem Kesehatan Nasional.


4.3. Visi dan Misi RS PT Didalam visi misi RS PT harus terlihat jelas fungsi pendidikan, penelitian dan pelayanan. RS PT wajib memiliki visi misi yang sejalan dengan visi misi perguruan tinggi, dan untuk RS PT milik pemerintah wajib untuk mengikuti Visi Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan berorientasi pada Sistem Kesehatan nasional.

4.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4.4.1. Kedudukan a. Kedudukan RS PT di Organisasi Universitas. Kedudukan RS PT secara struktural dan administratif berada dibawah Universitas, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Rektor. RS PT digunakan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan bagi Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan dan Fakultas Non kesehatan serta LPP/LPM dan UPT lain. b. Kedudukan

RS

PT

di

Kementrian

Pendidikan

dan

Kebudayaan 1. Kedudukan dalam Sistem Pendidikan Nasional. RS PT milik Pemerintah merupakan Rumah Sakit Pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dikelola Perguruan Tinggi. RS PT ditujukan untuk menjadi wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu. 2. Kedudukan di Pendidikan Tinggi. RS PT dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan penelitian dibawah kendali oleh Dirjen Dikti Kemdikbud.


c. Kedudukan RS PT di Kementerian Kesehatan 1. Kedudukan dalam Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Sistem Kesehatan Nasional, RS PT merupakan bagian integral yang berperan dalam pendidikan, pelayanan medik penelitian secara terpadu bersama semua komponen kesehatan lain yang saling mendukung dalam rangka tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 2. Kedudukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan. RS PT tidak dapat terlepas dari Sistem Pelayanan Kesehatan di tingkat Nasional umumnya dan ditingkat Pemerintah Daerah pada khususnya, dengan demikian perencanaan dan sistem pelayanan RS PT tidak terlepas dari perencanaan dan penyelenggaraan sistem pelayanan Lembaga Kesehatan di daerahnya.

4.4.2. Tugas Pokok 1. Melaksanakan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya. 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan. 3. Melaksanakan pelayanan yang berkualitas. 4. Membangun karakter professional. 5. Mengembangkan kompetensi interprofesional. 6. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat. 7. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.


4.4.3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut RS PT mempunyai fungsi: 1. Menyelenggarakan

dan

mengembangkan

pendidikan

kedokteran dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya meliputi program profesi dokter dan program-program profesi kesehatan lainnya. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian translasional yang hasilnya dapat diaplikasikan pada kegiatan klinik, kegiatan pendidikan, kegiatan manajerial dan kegiatan kedokteran komunitas. 3. Melaksanakan

pelayanan

medik

yang

prima

dengan

mengutamakan keselamatan pasien (patent savety) dan kewaspadaan universal (universal precautions) serta medicoethic dan medico-legal sebagai akademik atmosfir pendidikan profesi dokter. 4. Menyelenggarakan

kegiatan

pembinaan

dan

manajemen

administrasi, manajemen keuangan, manajemen pendidikan, manajemen

pelayanan

medik,

manajemen

penelitian,

manajemen sumber daya manusia dan manajemen penjaminan mutu.

4.5. Organisasi RS PT Organisasi dan tata laksana RS PT dapat berbentuk: 1. Satker Univeristas Murni 2. RS dengan Universitas PK BLU 3. RS dengan PK BLU dibawah PTN BH Struktur organisasi RS PT dibentuk dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, status kelembagaan, peraturan terkait (Kemkes, RPP tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PT, PP dan Permen tentang statuta PTN) dan kemampuan operasional dari RS PT. Pada RS PT fungsi pendidikan dan penelitian harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan pelayanan.


4.6. Kerjasama Dalam pengelolaannya RS PT harus sejalan dengan aturan Perguruan Tinggi dan dalam pelaksanaannya RS PT menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Pemda, Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang dibuktikan dengan adanya MOU. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga RS merujuk kepada peraturan terkait Dikti, Dirjen BUK (Kemkes), Dirjen Otonomi Daerah (Sekwilda tingkat 1) deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (Kemenpan), Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu (Dit BLU).


BAB V TATA KELOLA SUMBER DAYA RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI

5.1. Rencana Strategis Bisnis Duncan mendefinisikan perencanaan strategis sebagai suatu proses yang digunakan untuk menelaah situasi serta mengembangkan tata cara pengambilan keputusan di dalam organisasi. Hasil dari suatu proses perencanaan strategi adalah rencana strategi (Swayne, Duncan et al. 2006). Sebuah perencanaan yang baik haruslah dibuat berdasarkan data–data yang realistis dan terukur karena akan dijadikan pedoman dalam kegiatan rumah sakit. Renstra RS PT harus mengacu kepada renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Renstra Kementerian Kesehatan. BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Oleh karena itu penyusunan rencana strategis bisnis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Inpres tersebut, rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Dalam menyusun sebuah perencanaan strategis diawali dengan visi dan misi. Visi adalah gambaran mengenai kondisi yang ingin dicapai RS PT di masa mendatang dan pernyataan misi menjawab bagaimana visi tersebut dapat diwujudkan. Langkah berikutnya melakukan analisis lingkungan internal yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan rumah sakit dan lingkungan eksternal yang dapat menggambarkan peluang dan ancaman yang harus dihadapi rumah sakit. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar dalam penentuan strategi serta implementasinya. Sebuah rensta harus sampai pada rencana kerja dari tiap unit RS PT. Renstra RS PT memberikan gambaran strategi yang dominan pada pendidikan dan penelitian, yang akan terlihat dari rencana kerja tiap unit/satuan kerja di rumah sakit.


5.2. Tata Kelola Sumber Daya Manusia Perencanaan sumber daya manusia dalam RS PT mutlak mengacu kepada perencanaan strategis yang telah disusun. Jenis dan jumlah SDM yang dibutuhkan pada RS PT mengacu kepada klasifikasi rumah sakit yang diatur oleh Undang-Undang Rumah Sakit dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi pendidikan dan penelitian yang dominan pada RS PT. Selain itu perencanaan kebutuhan SDM harus juga mengacu kepada hospital by laws dan medical staf by laws RS PT.

Pemenuhan kebutuhan SDM bersumber dari lulusan PT yang terakreditasi baik dan peserta didik dari berbagai bidang kesehatan maupun non kesehatan yang terkait dengan fungsi RS. Proses rekruitmen dalam RS PT milik pemerintah dapat berasal dari internal dan eksternal PT. Rekruitmen internal adalah mendapatkan sumber daya manusia dari lingkungan PT. Sumber daya berasal dari staf pengajar PT, baik dibidang kesehatan maupun bidang lain yang menunjang. RS PT dapat membuat pengajuan ke dekan fakultas yang dituju atau melalui pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi.

Rekruitmen eksternal dapat dilakukan dengan merekrut PNS baru atau dapat juga dengan memanfaatkan fleksibilitas BLU. Untuk merekrut PNS baru, maka RS PT harus terlebih dahulu membuat usulan kepada pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi mengenai jumlah dan jenis SDM yang dibutuhkan. Fleksibilitas BLU dapat dimanfaatkan dengan merekrut SDM berstatus pegawai BLU, baik pegawai teknis maupun administratif. Dengan demikian SDM pada RS PT dapat berstatus: – PNS (kemendikbud atau kementrian lain) – Pegawai tetap non PNS/ Pegawai BLU – Dosen tetap non PNS dari PT yang terkait – Pegawai yang diizinkan lainnya (misal : pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dosen tidak tetap) – Pegawai Universitas/PTN BH


SDM RS PT memiliki hak dan kewajiban yang mengikuti peraturan perundangan terkait dengan status SDM. Jenjang karir SDM Pendidik (Dosen) akan mengikuti peraturan pemerintah yang diterbitkan kemudian. Sumber pendanaan untuk remunerasi dan pengembangan SDM dapat berasal dari : ― APBN/APBD ― PNBP ― Hibah Berikut adalah skema sumber pendanaan untuk SDM RS PTN

Gambar 5.1. Skema Asal SDM, Sumber Pendanaan dan Peruntukannya dalam Pengelolaan SDM RS PTN

Rekrutmen, Pendayagunaan, Pengembangan, dan Penghentian merujuk kepada peraturan perundangan ditingkat Universitas. Dalam pelaksanaannya RS PT milik pemerintah harus memperhatikan implementasi Permenpan No 17/2003 tentang Jafung dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen dari Kemdikbud atau Kemkes di RS PT diperlakukan sama berdasarkan status pendidik, bukan pasien.


5.3. Tata Kelola Keuangan RS PT Milik Pemerintah Pengelolaan keuangan RS PT mengikuti UU RS dengan PK BLU yang diselaraskan dengan perundangan dibidang keuangan, dan UU Pendidikan Tinggi. RS PT merupakan organ yang resmi dicantumkan dalam statuta PT. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran RS PT harus menjadi bagian dari rencana kegiatan dan anggaran PT dan pengesahannya dilakukan oleh Rektor, dan dalam melakukan penyusunan LAKIP perlu dilakukan sinkronisasi dengan output Ditjen Dikti untuk dimasukkan pada RKAKL.

Pembiayaan operasional RS PT untuk proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa bersumber dari APBN dan dari mahasiswa berupa UKT. Sementara untuk biaya penelitian yang dilakukan oleh RS PT menjadi bagian dari biaya penelitian PT yang mendapatkan bagian sebesar 30 % dari BOPTN yang dialokasikan untuk RS PT. Pemenuhan kebutuhan operasional dan investasi RS PT berasal dari APBN/P dalam bentuk dana investasi, dana rutin, BOPTN. Selain itu, dapat berasal dari kerja sama dan hibah dengan/dari institusi lain.

Pengelolaan operasional keuangan untuk biaya investasi, perawatan dan operasional (pendidikan, penelitian dan pelayanan) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah skema pengelolaan Keuangan RS PTN untuk PT BLU dan PTN-BH:


Gambar 5.2. Skema Pendanaan RS PTN pada PT BLU/Satker

Gambar 5.3. Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS PTN Pada PTN BLU


Gambar 5.4. Skema Pendanaan RS PTN pada PTN-BH

Gambar 5.5. Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS PTN Pada PTN BH


Gambar 5.6. Peruntukan Dana BOPTN Untuk memungkinkan pengelolaan tersendiri dan fleksibel dari pendanaan RS maka diperlukan rekening khusus a.n Rektor yang kemudian akan diterbitkan surat penegasan dari Dirjen Dikti agar penerimaan RS PT sebagai PNBP/DM dimanfaatkan kembali untuk kepentingan RS PT. RS PT harus membuat standar pelayanan minimum (SPM) yang disetujui oleh pimpinan BLU (rektor). Biaya satuan dihitung dengan menggunakan standar pelayanan minimum. Pola dan penetapan tarif pelayanan RS disesuaikan dengan aturan umum (BLU) dan aturan PTN-BH yang berdasarkan biaya satuan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kemkeu (PP No 74 Tahun 2012). Untuk kegiatan Komite Bersama RS PTN akan dibiayai dengan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan.

5.4. Tata Kelola Aset Sumber aset baik berupa sumber dana maupun sumber barang menggunakan peraturan yang berlaku saat ini dan akan berlaku kemudian (misal : RPP Pengelolaan dan penyelenggaraan PT). Asset tersebut tercatat pada SIMAK BMN PTN. Kepemilikan akhir asset dapat melalui peralihan asset yang dimungkinkan melalui perubahan status kepemilikan (serah terima antar


kementerian) dan pemberian dalam bentuk hibah dan tercatat. Tata Kelola Aset RS PT dikembangkan dan dilaksanakan merujuk kepada: 1. Tata Kelola Aset Negara di Perguruan Tinggi. 2. Tata Kelola Aset Negara di RS Pemerintah. 3. Tata Kelola Aset Negara menurut kementrian Keuangan.

Dengan demikian aset tata kelola aset negara di RS PT dapat berbentuk: 1. Tata kelola aset negara menurut Kementerian Keuangan (pengadaan, pencatatan, dll). 2. Tata kelola aset negara yang telah dipisahkan di PTN BH (PP 58 tahun 2013).

Kedua bentuk diatas tidak menutup kemungkinan untuk menerima biaya modal (investasi) dari APBN/APBD, hibah dari pihak ketiga yang terikat sesuai dengan tupoksi RS PT dan hibah dari pihak ketiga yang tidak terikat.

5.5. Tata Kelola Teknologi Peralatan RS PT Manajemen teknologi peralatan pada RS PT terdiri dari: a. Memilih dan menentukan teknologi (technology assessment). Alat medik yang ada dalam RS PT harus tetap memperhatikan keamanan, baik untuk pasien juga untuk petugas yang menggunakannya. Syarat penyediaan alat medik untuk rumah sakit adalah aman, efektif, dan costeffective. RS PT dalam penyediaan peralatannya perlu memperhatikan hal sebagai berikut: 

Pengkajian HTA (Health Technology Assesment) tidak mungkin menjadi mekanisme penapisan yang efektif karena kebaruan teknologi belum diikuti cumullative experience dan riset aplikatif yang menunjang kajian meta-analysis atau systematic review.



Penapisan perlu dikerjakan secara kritis oleh peer-reviewer dan expert yang tidak memiliki conflict of interest (Rahardjo, Eddy).


b. Perencanaan kebutuhan peralatan. Dalam membuat perencanaan kebutuhan peralatan harus sejalan dengan renstra yang dibuat, mengutamakan peralatan yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kompetensi dokter dan penelitian. c. Evaluasi dan analisis perangkat. d. Perencanaan anggaran belanja peralatan. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pembelanjaan peralatan: 1. Efektifitas alat dimana akan menghasilkan outcome pasien lebih baik, CFR menurun, hospital stay menurun. 2. Keamanan alat yang perlu dijawab oleh expert opinion. 3. Efisiensi alat dengan perhitungkan down time, jumlah pasien potensial. 4. Cost-wise, cost-wise tidak selalu murah tetapi setiap jumlah rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil yang diharapkan. e. Analisa siklus hidup peralatan (life cycle equipment). f. Pengelolaan kontrak layanan (service contract management).

Peranan tata kelola teknologi: 1. Pemeliharaan peralatan: a. Pengecekan peralatan yang akan digunakan. b. Perbaikan peralatan (corrective maintenance). c. Pemeliharaan terencana (preventive maintenance). d. Pengurusan kalibrasi dan sertifikasi peralatan. 2. Instalasi peralatan. 3. Evaluasi peralatan. 4. Pengelolaan keamanan peralatan (safety & control). Seluruh alat medik yang ada di rumah sakit harus terjamin keamanannya. Keamanan dalam segi penggunaannya dan juga saat penyimpanan. Alat yang banyak dipakai di rumah sakit seperti: alkohol swab, alat suntik, sarung tangan, IV Catheter, “Dressing”, botol infus/Infusion Set, Catheter/NGT, tempat tidur, termometer, tensimeter, ECG, ambulans, USG/Rontgen/CT-Scan/MRI dan sebagainya. Pemakaian alat medik harus memperhatikan Prinsip Safety Device:


a. The Right Device for. Alat medik yang akan digunakan harus tepat sesuai dengan indikasi dari diagnosa. b. The Right Procedure for. Alat medik yang digunakan harus digunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan ditentukan. Sebelum menggunakan alat medik agar membaca cara penggunaannya dan juga memahami benar bagaimana cara penggunaannya. c. The Right Patient. Alat medis yang digunakan harus untuk pasien yang tepat, yaitu pasien yang memiliki indikasi dari penggunaan alat medis tersebut. Hal diatas berguna demi keamanan pasien dan juga petugas dan tepat dalam pengadaan,

penggunaan

serta

pemeliharaan

alat

medis

(procuring,using, maintaining). 5. Modifikasi peralatan (jika diperlukan dengan tetap mempertimbangkan standar, regulasi, dan keamanan) 6. Membangun fasilitas terkait dengan kebutuhan operasional peralatan.

5.6. Tata Kelola Sistem Informasi RS PT Sistem informasi adalah suatu sistem yang diterapkan di rumah sakit yang menghasilkan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi pada RS PT terdiri dari: a)

Sistem informasi akutansi keuangan.

b)

Sistem informasi SDM.

c)

Sistem informasi medical record.

d)

Sistem informasi laboratorium.

e)

Sistem informasi logistik.

f)

Sistem informasi penelitian.

g)

Sistem informasi penunjang.


BAB VI PEMBANGUNAN FISIK RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI 6.1. Landasan Hukum dan Pedoman Pembangunan Fisik RS PT a. Semua pembangunan bangunan Negara mengacu kepada: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Negara. 2) Peraturan Menteri PU No 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung. b. Khusus Pembangunan Rumah Sakit mengacu kepada: 1)

Permenkes No 147/Menkes/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.

2)

Permenkes RS No 2306 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit.

3)

Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan RS. Kemenkes 2012.

4)

Pedoman Rencana Induk Rumah Sakit. Kemenkes 2012.

5)

Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit kelas B. Kemenkes 2012.

6)

Pedoman Teknis Ruang Operasi. Kemenkes 2012.

7)

Pedoman Teknis Prasarana Sistem Tata Udara pada Bangunan Rumah Sakit. Kemenkes 2012.

8)

Pedoman Teknis Ruang Perawatan Intensif RS. Kemenkes 2012.

9)

Pedoman Teknis Ruang Gawat Darurat RS. Kemenkes 2012

10) Pedoman Teknis Prasarana RS Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik. Kemenkes 2012 11) Pedoman Teknis Prasarana RS Sarana Keselamatan Jiwa. Kemenkes 2012. 12) Pedoman Teknis Bangunan RS yang aman dalam Situasi Darurat dan Bencana. Kemenkes 2012. 13) Pedoman Teknis Prasarana RS Sistem Proteksi Kebakaran Aktif. Kemenkes 2012. 14) Pedoman Teknis Bangunan Pusat Sterilisasi Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD). Kemenkes 2012. 15) Pedoman Teknis Bangunan RS Instalasi Rawat Inap Kemenkes 2012


6.2. Proses Pembangunan Fisik RS PT Mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Bangunan Negara dan Permenkes tentang Perizinan RS serta Pedoman Kemenkes tentang Studi Kelayakan dan Rencana Induk RS maka Proses Pembangunan Fisik RS PT dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu Tahap Pendahuluan, Tahap Perencanaan, Tahap Konstruksi dan Tahap Operasional. Yang membedakannya dengan RS Umum adalah pada RS PT fungsi RS ditambah dengan fungsi Pendidikan dan Penelitian mengacu kepada 9 konsep dasar RS Pendidikan dengan segala konsekuensi logis nya.

6.2.1.

Tahap Pendahuluan Tahap pendahulan meliputi studi kelayakan, master plan dan studi amdal. a. Studi Kelayakan (Feasibility Study). Studi kelayakan (feasibility study) adalah hasil analisis dan penjelasan kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari pendirian atau pengembangan suatu RS PT, terkait dengan penentuan rencana kerja pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan RS PT yang baru akan dilakukan, maupun lanjutan dari

yang

sudah

ada

dalam

melakukan

rencana

pengembangan atau peningkatan kelas dari suatu Rumah Sakit. Studi kelayakan meliputi Persiapan, Analisis Situasi, Analisis Permintaan, Analisis Kebutuhan, Analisis Keuangan dan Rekomendasi Kelayakan. (lihat Pedoman Studi Kelayakan RS Kemkes 2012). 1. Tahap Persiapan. Adalah tahapan melakukan kompilasi data dari seluruh data yang didapat dari hasil pengumpulan data yang terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder.


2. Analisis Situasi. Analisis situasi adalah analisis dari seluruh aspek-aspek baik dari aspek eksternal sebagai peluang ataupun ancaman maupun aspek internal yang dapat menjadi kekuatan ataupun kelemahan sehingga aspek-aspek tersebut dapat menjadikan kecenderungan

suatu

rumah

sakit

dalam

melakukan

pembangunan baru atau melakukan pengembangan berupa peningkatan status pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit tersebut. 3. Analisis Permintaan Analisis permintaan membahas tentang analisis posisi kelayakan rumah sakit dari 5 (lima) aspek. Berdasarkan analisis aspek eksternal dan aspek internal yang telah dilakukan pada analisis situasi maka dilakukan analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi

kekuatan

dan

ancaman

yang

secara

kelemahan

serta peluang

sistematis

akan

dan

menjadi

pertimbangan terhadap kelayakan pembangunan rumah sakit tersebut. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai

acuan

untuk

menentukan

langkah-langkah

selanjutnya dalam upaya memaksimalkan kekuatan (strength) dan

memanfaatkan

bersamaan

berusaha

peluang untuk

(opportunity) serta meminimalkan

secara

kelemahan

(weakness) dan mengatasi ancaman (threat). 4. Analisis Kebutuhan Analisis kebutuhan merupakan analisis mengenai kebutuhan yang harus disediakan oleh Rumah Sakit PT secara keseluruhan yang disesuaikan berdasar analisis permintaan yang telah dilakukan.


Analisis

kebutuhan

ini

dapat

memberikan

gambaran

mengenai rencana pengembangan dari Rumah Sakit PT tersebut dilihat dari aspek: 

Kebutuhan Lahan, Pemilihan site/lokasi lahan rumah sakit dapat dihitung berdasarkan program ruang rumah sakit serta kebijakan Pemerintah

Daerah

setempat

mengenai

intensitas

bangunan berupa Koefisien Dasar bangunan (KDB), Koefisien Lantai bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDH), serta peruntukan lahan yang mengizinkan digunakan sebagai lahan yang dapat dibangun rumah sakit. 

Kebutuhan Ruang, Kebutuhan ruang secara keseluruhan dari rumah sakit dapat dihitung 1 TT sebesar 80 m2 – 110 m2 disesuaikan dengan bentuk dan klasifikasi rumah sakitnya.



Peralatan Medis dan Non Medis, Peralatan medis dan non medis akan disesuaikan dengan kapasitas dan jenis layanan dari rumah sakit tersebut.



SDM, Dalam hal pemenuhan ketenagaan atau Sumber Daya Manusia

(SDM)

perlu

mempertimbangkan/memperhitungkan tenaga seefisien dan seefektif mungkin agar menjadikan suatu manajemen pengelolaan RS PT yang optimal. 

Organisasi dan Uraian Tugas. Organisasi dan uraian tugas RS PT disusun sesuai dengan bentuk dan klasifikasi rumah sakit tipe B.


5. Analisis Keuangan Analisis keuangan memberikan gambaran tentang rencana penggunaan sumber anggaran yang dimiliki, sehingga dapat diketahui

tingkat

pengembalian

biaya

yang

akan

diinvestasikan. Dengan demikian maka pihak pemilik/ investor dapat melihat tingkat keuntungan yang mungkin akan diperoleh. Adapun aspek keuangan yang akan dianalisis terdiri dari: a) Rencana Investasi dan Sumber Dana b) Proyeksi Pendapatan dan Biaya c) Proyeksi Cash Flow d) Analisis Keuangan : Break Event Point (BEP), Internal Rate of Return (IRR), dan Net Present Value (NPV) 6. Rekomendasi. Adalah kesimpulan dari studi kelayakan (feasibility study) akan memberikan perspektif dari 4 sudut pandang, yaitu analisis situasi, analisis permintaan, analisis kebutuhan dan analisis keuangan.


Gambar 6.1. Proses Penyusunan Studi Kelayakan (Pedoman Studi Kelayakan Kemkes 2012)

b. Master Plan RS PT Rencana membangun atau mengembangkan RS PT dilakukan setelah mengetahui jenis layanan kesehatan rumah sakit serta kapasitas Tempat Tidur (TT) jenis pendidikan serta kapasitas DPJP dan peserta didik dan jenis penelitian translasional yang akan dilakukan dan disediakan sesuai dengan hasil kajian studi kelayakan/feasibility study.


Rencana ini selanjutnya disusun dalam suatu kajian berupa penyusunan rencana induk/master plan yang menggambarkan rencana pembangunan dan atau pengembangan serta rencana pentahapan pelaksanaannya yang dilihat dari semua aspek secara komprehensif dan berkesinambungan serta utuh sebagai satu kesatuan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit Perguruan Tinggi.

Rencana induk/master plan disusun melalui beberapa tahapan meliputi tahap persiapan, analisis kondisi umum, master program, program fungsi, rencana blok bangunan dan konsep utilitas RS sehingga dapat dihasilkan suatu perencanaan rencana induk/Master Plan yang terintegrasi. (lihat Pedoman Rencana Induk RS. Kemkes 2012) 1. Tahap Persiapan Tahap persiapan pada penyusunan rencana induk/master plan adalah suatu tahapan pekerjaan dimana dilakukan kompilasi data yang didapat dari hasil pengumpulan data, yang terdiri dari data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data untuk penyusunan rencana induk pembangunan rumah sakit baru

dan

rencana

induk

pengembangan

rumah

sakit

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. 2. Analisis Kondisi Umum Analisis kondisi umum dalam pekerjaan penyusunan rencana induk/master plan adalah melakukan analisis dari seluruh aspek-aspek baik dari aspek eksternal maupun aspek internal sehingga aspek-aspek tersebut dapat menjadikan rumusan kecenderungan

suatu

rumah

sakit

dalam

melakukan

pembangunan baru atau melakukan pengembangan berupa peningkatan status layanan rumah sakit, yang disebut Perumusan Kecenderungan atau Master Program.


Analisis ini dilakukan untuk mengkaji ulang data yang ada walaupun di dalam analisis situasi pada studi kelayakan telah dilakukan, dan hasil dari analisis kondisi umum pada penyusunan

rencana

induk/master

plan

adalah

untuk

perumusan master program. Untuk menganalisis aspek ekternal dan aspek internal perlu dilakukan proyeksi berupa forcasting, kecuali data yang tidak memungkinkan tetap disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang atau pun diagram pie untuk melihat kecenderungannya.

c. Master Program Master program merupakan perumusan kecenderungan RS PT yang menggambarkan secara umum Pendidikan Profesi Dokter dan Tenaga Kesehatan lainnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan penelitian translasional. Hasil studi kelayakan ataupun analisis kondisi umum pada analisis rencana induk/master plan ini sangat menentukan master program berupa perumusan kecederungan karena telah mengkaji seluruh aspek baik aspek eksternal yaitu yang telah memberi gambaran mengenai segmentasi baik dari aspek geografi, demografi, sosekbud, derajat kesehatan dan ketenagakerjaan serta aspek internal yang memberikan gambaran mengenai kondisi rumah sakit dilihat dari aspek lahan, lokasi, SDM dan organisasi,

teknologi

hingga

kemampuan

dari

pendanaan/pembiayaan. Master program dalam rencana induk terdiri dari: a) Jenis

pelayanan,

pendidikan

klinik

dan

penelitian

translasional. b) Penetapan kelas RS. c) Kapasitas tempat tidur dan klasifikasi kelas perawatan. d) Perhitungan SDM dan struktur organisasi. e) Kebutuhan ruang bangunan RS.


d. Program Fungsi (Functional Program) Program fungsi merupakan suatu penjelasan secara rinci dari master program atau perumusan kecenderungan rumah sakit dalam bentuk-bentuk kegiatan pada rumah sakit, meliputi: aktifitas kerja, hubungan fungsional, pengelompokan/zonasi, pola sirkulasi kegiatan RS, perencanaan green bulding, dan kebutuhan pembiayaan. i.

Aktifitas Kerja. Aktivitas RS sangat dipengaruhi oleh kinerja RS. Aktivitas RS dipengaruhi oleh penempatan fungsi-fungsi ruangan yang harus berkaitan atau berhubungan dengan akses yang mudah dan cepat antara fungsi-fungsi yang berkaitan. Pola aktifitas dan sirkulasi timbul dari kegiatan yang berlangsung di RS PT meliputi pelayanan, pendidikan dan penelitian disetiap unit RS PT yang terdiri atas kegiatan perawatan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, administrasi dan rekam medik, servis dan utilitas, serta pelayanan perawatan gawat darurat.

ii.

Hubungan Fungsional. Hubungan Fungsional RS PT adalah hubungan antar fungsi

kegiatan

dalam

memberikan

pelayanan,

pendidikan dan penelitian yang saling berkaitan satu sama lain guna menghasilkan layanan pasien, hasil didik dan publikasi penelitian yang sesuai dengan standar dan dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas dalam segala bidang. Rencana fisik bangunan dari sebuah RS PT pada dasarnya menjelaskan segala hal yang terkait dengan upaya penetapan lokasi kerja setiap unit pekerjaan dalam

bentuk

rencana

zonasi/rencana

kelompok

peruntukan ruang dan atau rencana blok bangunan rumah


sakit sesuai dengan luasan lantai dan fungsinya bangunan guna memenuhi kebutuhan utama dan penunjangnya. iii.

Pengelompokan/Zonasi RS. Pengelompokkan/zonasi rumah sakit pengkategoriannya yaitu zonasi berdasarkan tingkat risiko terjadinya penularan penyakit, zonasi berdasarkan privasi dan zonasi berdasarkan pelayanan. Pengelompokan zonasi dibagi sebagai berikut: a) Zonasi

berdasarkan

tingkat

risiko

terjadinya

penularan penyakit. b) Zonasi berdasarkan provasi kegiatan. c) Zonasi berdasarkan pelayanan. iv.

Pola sirkulasi Kegiatan RS. Pada dasarnya jalur sirkulasi adalah jalur yang menjadi titik hubung antara satu pola aktifitas dengan aktifitas lainnya, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan medis, penunjang medis dan administrasi. Fungsi-fungsi layanan tertentu memerlukan akses cepat dan mudah ditemukan sehingga perlu dipertimbangkan: a) Peletakkan pintu dan besarannya. b) Tata letak fungsi bangunan, jarak antar massa bangunan dan luasannya. c) Pengaturan sirkulasi, jarak, dan besaran baik untuk pejalan kaki dan kendaraaan. d) Jarak pencapaian dari halte kendaraan umum menuju ke pintu utama lokasi rumah sakit harus dekat dan aman bagi pejalan kaki. e) Perencanaan jalur sirkulasi dari dan menuju bangunan harus memperhatikan hal sebagai berikut: 

Mencegah terjadinya sirkulasi silang.



Pintu masuk utama harus mudah terlihat dan dicapai.




Tersedia fasilitas parkir yang memadai dan parkir khusus bagi penyandang cacat.



Pintu masuk RS minimal 3 pintu, yaitu pintu utama, pintu khusus ke Instalasi Gawat Darurat dan pintu ke area servis.

e. Pentahapan Pembangunan Pentahapan Pembangunan meliputi: 1) Tahap Perencanaan (Planning) Merupakan penetapan garis-garis besar rencana proyek, mencakup:

recruitment

konsultan/perencana

untuk

menterjemahkan kebutuhan pemilik, pembuatan TOR, survey,

feasibility

studies/studi

kelayakan

proyek,

pemilihan desain, schematic design, program dan budget financing. 2) Tahap Perancangan (Design) Tahap Perancangan terdiri dari: a) Prelimenery Design (Pra Rancangan) Mencakup kriteria desain, skematik desain, proses diagramblok plan, rencana tapak, potongan, denah, gambar situasi/site-plan tata ruang, estimasi cost (kerja global). b) Design Development (Pengembangan Rancangan) Merupakan tahap pengembangan dari pra rancangan yang sudah dibuat dan perhitungan-perhitungan yang lebih detail.


3) Tahap Pengadaan (Pelelangan) Pengadaan/pelelangan dilakukan untuk: a) Pengadaan konsultan. (1)

Konsultan

Perencanaan/MK

setelah

gagasan

awal/TOR ada. (2)

Konsultan pengawas/supervisi setelah dokumen lelang ada

b) Pengadaan kontraktor setelah dokumen lelang ada. 4) Tahap Pelaksanaan Konstruksi (Construction) Merupakan pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik yang telah dirancang pada tahap desain. Pada tahap ini, setelah kontrak ditandatangani, SPK dikeluarkan, maka pekerjaan pelaksanaan dilakukan. Pekerjaan pelaksanaan mencakup: a) Rencana kerja (time schedule). b) Pembagian waktu secara terperinci. c) Rencana lapangan (site plan/instalation) rencana peletakan

bahan,

alat

dan

bangunan

bangunan pembantu lainnya. d) Organisasi lapangan. e) Pengadaan bahan/material. f) Pengadaan dan mobilisasi alat. g) Pengadaan dan mobilisasi tenaga. h) Pekerjaan persiapan dan pengukuran (stake out).


Gambar 6.2. Proses Penyiapan Rencana Induk (Pedoman Penyusunan Rencana Induk RS Kemkes 2012

f. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) RS Rumah sakit sebagai salah satu hasil pembangunan dan upaya penunjang pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan sarana pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan dapat menjadi tempat penularan penyakit. Untuk itu telah dilakukan berbagai upaya


penanggulangan dampak lingkungan rumah sakit yang dimulai dari Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). Kenyataan, upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala khususnya biaya.

Analisis dampak lingkungan RS mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan. Permen Lingkungan Hidup RS Nomor 5 tahun 2012 tentang setiap rencana usaha dan kegiatan wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, dan Pedoman Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah Kemkes 2011. 1. Limbah RS Secara garis besar ada 3 (tiga) macam limbah Rumah Sakit yaitu limbah padat (sampah), limbah cair dan limbah klinis. 1) Limbah Padat (sampah) Rumah sakit dapat dianggap sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular karena sampah menjadi tempat tertimbunnya mikro organisme penyakit dan sarang serangga serta tikus. Disamping itu kadang-kadang dapat mengandung bahan kimia beracun dan benda-benda tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau cidera. Sampah yang dihasilkan di rumah sakit antara lain terdiri dari: sampah yang mudah busuk yang berasal dari instalasi gizi, sampah yang tidak mudah busuk dan tidak mudah terbakar atau yang mudah terbakar, sampah medis, sampah patologis serta sampah yang berasal dari laboratorium. 2) Limbah Cair Limbah cair rumah sakit adalah semua limbah cair yang berasal dari ruangan-ruangan atau unit di rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikro organisme, bahan kimia beracun dan radio aktif.


3) Limbah klinis Limbah klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan gizi, "veteranary", farmasi atau sejenis serta limbah yang dihasilkan di rumah sakit pada saat dilakukan perawatan/pengobatan atau penelitian. Bentuk limbah klinis antara lain berupa benda tajam, limbah infeksius, jaringan tubuh limbah cito toksik, limbah farmasi, limbah kimia, limbah radio aktif dan limbah plastik. 2. Dampak Ketiga limbah di atas secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan gangguan kesehatan dan membahayakan bagi pengunjung maupun petugas kesehatan. Ancaman ini timbul pada saat penanganan, penampungan, pengangkutan dan pemusnahannya. Keadaan ini terjadi karena: 1) Volume limbah yang dihasilkan melebihi kemampuan pembuangannya. 2) Beberapa di antara limbah berpotensi menimbulkan bahaya apabila tidak ditangani dengan baik. 3) Limbah

ini

juga

akan

menimbulkan

pencemaran

lingkungan bila dibuang sembarangan dan akhirnya membahayakan serta mengganggu kesehatan masyarakat. 3. Upaya Penanggulangan limbah RS Upaya-upaya penanggulangan dampak limbah RS PT merupakan bagian dari upaya peningkatan lingkungan rumah sakit, seperti yang tercantum pada Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan

No.986/1992,

yang

meliputi

penyehatan

bangunan, makanan dan minuman, kualitas air, tempat, pencucian linen, pengendalian sampah dan limbah, tikus dan serangga, sterilisasi, perlindungan radiasi serta penyuluhan kesehatan lingkungan.


Sesuai dengan edaran Dirjen Pelayanan Medis tentang limbah rumah sakit, maka: 1) Setiap

rumah

sakit

harus

mempunyai

Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL). 2) IPAL yang telah ada agar dikelola dengan baik. 3) Efluen IPAL dipantau secara berkala. Minimal 1 (satu) bulan sekali diperiksa di laboratorium yang telah ditunjuk dan yang belum memenuhi syarat harus segera diperbaiki. 4) IPAL harus direncanakan dengan baik dan disertai studi kelayakan. 5) Tenaga

pengelola

mungkin.

IPAL

didayagunakan

seoptimal

Kualifikasi tenaga tergantung dari kelas

Rumah Sakit. Kelas A & B serendah-rendahnya S1 di bidang kesehatan lingkungan: teknik penyehatan, kimia, dan teknik sipil. Kelas C serendah-rendahnya D3 di bidang kesehatan: lingkungan, teknik penyehatan, biologi, teknik kimia, teknik lingkungan dan teknik sipil. Kelas D Paramedik dibidang kesehatan lingkungan, teknik penyehatan, kimia, dan teknik sipil. 6) Bagi rumah sakit yang belum mempunyai tenaga-tenaga tersebut

agar

dipersiapkan

antara

lain

mengikuti

pelatihan.

6.2.2.

Tahap Perencanaan Tahap perencanaan pembangunan fisik meliputi DED (Detail Engneering Design) RS PT dan perencanaan peralatan baik peralatan penunjang medik maupun peralatan penunjang umum.


a. Detail Engineering Design (DED) RS PT Pembangunan RS PT sebelumnya harus memiliki dan membuat DED. Proses pembuatan DED rumah sakit guna melihat dan mengkaji sejauh mana rumah sakit tersebut siap untuk dibangun. Ruang rumah sakit adalah kebutuhan dengan pendekatan sistem yang mejadi acuan sebelum merancang sebuah ruang untuk berbagai kegiatan manusia. Untuk mengetahui jenis ruang, fungsi ruang, syarat-syarat mutlak ruangan, aktivitas, kondisi, dan karakteristik bangunan yang akan kita rancang ruangannya. Proses pertama yang harus dilakukan secara efektif adalah menjalankan analisis yang konstruktif dan menyeluruh, terutama mengenai aturan baku suatu ruangan maupun perilaku dan kebiasaan.

Dalam sebuah konsep desain arsitektur, perancangan bangunan secara langsung selain harus terkait dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat yang menempatinya tetapi juga harus berdasarkan standarisasi ruang. Hal ini disebabkan oleh aktivitas dan perilaku yang dilakukan akan sangat berpengaruh pada situasi ruangan

yang

standarisasi

akan

ruang

digunakan. maka

Tanpa

dikhawatirkan

mengedepankan akan

terjadi

ketidaknyamanan pengguna ruangan oleh penghuni maupun masyarakat yang terlibat dalam penggunaannya. Namun tidak begitu saja dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, konsep desain yang dihasilkan juga harus menjadi bangunan yang memiliki kemampuan sustainability untuk bertahan mengikuti pola perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan zaman.


Melalui penjabaran di atas, dilakukan pengkajian secara khusus, bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut akan hubungan sebuah aktivitas tertentu terhadap kebutuhan desain dan konsep perancangan arsitektur mengikuti teori yang telah ada dalam memenuhi

kebiasaan

dan

kondisi

masyarakat

dengan

mengedepankan pendekatan sistem yang telah baku dalam pembangunan sebuah rumah sakit.

Gambar 6.3. Proses Pembuatan DED RS PT

Sumber : Johnny Sinaga, dalam Workshop Master Plan dan DED RS PT, 18-19 Juli 2012


b. Perencanaan Peralatan Perencanaan pengadaan peralatan mengacu kepada Peraturan Presiden RS Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan pengadaan barang/jasa dan sebagai berikut: a) Mengidentifikasi kebutuhan barang/alat kesehatan RS PT. b) Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/alat kesehatan. c) Menetapkan kebijakan umum tentang: (1) Pemaketan pekerjaan. (2) Cara pengadaan barang/alat kesehatan. (3) Pengorganisasian pengadaan barang/alat kesehatan. d) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat: (1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan. (2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan. (3) Spesifikasi teknis barang/alat kesehatan yang akan diadakan. (4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

6.2.3.

Tahap Konstruksi Tahap konstruksi meliputi proses pelelangan kontraktor dan proses pembangunan konstruksi. Mengacu kepada Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. Proses pelelangan diawali dengan pembentukan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan bersifat permanen. 1. Proses Pelelangan. Pokja ULP melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap proses pemilihan dengan tahapan sebagai berikut:


a. Penawaran

melalui

Undangan

Pengadaan

Pekerjaan

Konstruksi. b. Pengambilan Dokumen Pemilihan. Peserta dapat mengambil dokumen pemilihan sesuai hari, tanggal dan waktu serta tempat pembambilan tercantum dalam undangan. c. Pemberian Penjelasan. Penjelasan dijelaskan kepada peserta mengenai: metoda pemilihan,

cara

penyampaian

dokumen

penawaran,

kelengkapan dokumen, pembukaan dokumen penawaran, metoda evaluasi, hal hal yang menyangkut penguguran penawaran, jenis kontrak yang akan digunakan, ketentuan evaluasi, dll. d. Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen penawaran meliputi: surat penawaran dimana tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran, jaminan penawaran asli, rincian harga, surat kuasa dari direktur, rekapitulasi perhitungan, dan kualifikasi. e. Pembukaan Dokumen Penawaran. Dokumen penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan dokumen penawaran

tidak

dapat

dijadikan

dasar

menolak/menggugurkan penawaran. a. Evaluasi Dokumen Penawaran b. Koreksi Aritmatik c. Evaluasi Admininstrasi d. Evaluasi Teknis e. Evaluasi Harga f. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).


untuk

BAHP

merupakan

kesimpulan

dari

hasil

evaluasi

administrasi, teknis, dan harga yang dibuat oleh pokja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP. BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang. 2. Proses Konstruksi Tahap Pelaksanaan (Construction) Merupakan pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik yang telah dirancang pada tahap design. Pada tahap ini, setelah kontrak ditandatangani, SPK dikeluarkan, maka pekerjaan pelaksanaan dilakukan. Pekerjaan pelaksanaan mencakup: a. Rencana kerja (time schedule) b. Pembagian waktu secara terperinci c. Rencana lapangan (site plan/instalation) rencana peletakan bahan, alat dan bangunan-bangunan pembantu lainnya. d. Organisasi lapangan e. Pengadaan bahan/material f. Pengadaan dan mobilisasi alat g. Pengadaan dan mobilisasi tenaga h. Pekerjaan persiapan dan pengukuran (stake out)

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk gedung berbeda dengan pekerjaan konstruksi jalan atau konstruksi bendungan, pelabuhan, dsb. Pada pekerjaan konstruksi 4 target yang harus dicapai kontraktor: a. Selesai dengan mutu/kualitas paling tidak sama dengan yang ditentukan dalam spesifikasi perencanaan. b. Selesai dengan waktu kurang atau sama dengan waktu perencanaan. c. Selesai dengan biaya kurang atau sama dengan biaya yang direncanakan.


d. Selesai dengan tidak menimbulkan dampak lingkungan (sosial, fisik, dan administratif)

Selanjutnya dilakukan: a. Pemeriksaan laboratorium/testing konstruksi b. Acara penyerahan pertama penyelesaian bangunan c. Masa pemeliharaan bangunan masih dalam tanggungan d. Penyerahan kedua setelah selesai masa pemeliharaan.

6.2.4.

Tahap Operasional Tahap operasional meliputi operasional RS PT dan pemeliharaan sarana fisik. Tahap ini dimulai setelah tahap penyerahan gedung dari kontraktor setelah masa Pemeliharaan yang masih dalam tanggungan Kontraktor.

6.3. Konsep Dasar Perencanaan RS Pendidikan Tinggi Konsep dasar perencanaan RS PT meliputi perencanaan berdasarkan fungsi terdiri dari program fungsi RS PT, zoning dan sirkulasi.

6.3.1.

Perencanaan Bangunan RS PT Berdasarkan Fungsi Fungsi dapat dikategorikan sebagai penentu bentuk atau panduan menuju bentuk. Fungsi menunjukan ke arah mana bentuk harus diwujudkan. Arsitektur tidak hanya bicara tentang fungsi dan bentuk saja, namun ada unsur-unsur lain yang juga erat kaitannya dengan arsitektur, yang merupakan konsekuensi logis dari adanya fungsi.

Louis Sullivan dalam bukunya Form Follow Function menyatakan bahwa fungsi juga merupakan gambaran dari kegiatan, dimana kegiatan

tersebut

membutuhkan

tempat/ruang

untuk

keberlangsungannya. Dengan demikian dalam membahas fungsi, tentunya akan berlanjut dengan pembahasan tentang ruang dan penataannya.


Dibedakan dengan RS Umum, bagi RS PT disamping kegiatan fungsi pelayanan kedokteran dan kesehatan diatas, ditambah lagi dengan fungsi pendidikan dan penelitian yang menghadirkan peserta didik dan peneliti yang harus difasilitasi sehingga ruang, bentuk dan ekspersi serta penataannya memberikan kenyamanan juga kepada pendidik, peserta didik, peneliti dan fasilitator penelitian.

6.3.2.

Program Fungsi RS PT Fungsi-fungsi RS PT merupakan gambaran dari kegiatan-kegiatan, dimana kegiatan tersebut keberlangsungannya

dengan

membutuhkan tempat/ruang untuk demikian

fungsi-fungsi

tersebut

merupakan penentu bentuk atau panduan membentuk RS PT. Pengelompokkan fungsi-fungsi RS PT akan membentuk zona-zona yang merupakan gabungan dari ruang-ruang atau functional room dengan kegiatan-kegiatan yang sejenis, antara ruang-ruang dan masing-masing zona memerlukan alur keluar masuk yang disebut sirkulasi dan memerlukan ruang berkumpul sebelum bekerja untuk pekerja atau ruang tunggu bagi yang dilayani yang disebut sebagai pre-function room. Pre-function room merupakan kesan pertama dari suatu ruang menuju function room atau ruang kerja.

Program fungsi RS PT adalah program perencanaan bagaimana fungsi-fungsi RS PT dirancang menjadi tempat atau ruang kerja atau functional room termasuk perencanaan pre-function room dan sirkulasi alur menuju dan keluar area tersebut. Panduan program fungsi RS PT adalah fungsi-fungsi yang tercantum pada organisasi dan tata kelola RS PT berdasarkan 9 konsep dasar RS Pendidikan. Adanya spesifikasi fungsi-fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian maka disamping perancangan ruang sebagai suatu tempat kegiatan, program fungsi juga memperhatikan fungsi-fungsi lain dari setiap ruang.


1. Fungsi-Fungsi RS PT Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka fungsi-fungsi RS PTdikelompokan sebagai berikut: a. Fungsi Pendidikan meliputi: 1) Fungsi Manajerial Pendidikan untuk 12 Departemen 2) Fungsi Fasilitasi Diskusi dan Tutorial 3) Fungsi Pelatihan Keterampilan Klinik (Skills Lab) 4) Fungsi Perpustakaan/E-Library. b. Fungsi Penelitian. 1) Fungsi Manajerial Penelitian 2) Fungsi Fasilitasi Diskusi dan Tutorial 3) Fungsi Presentasi Penelitian (Auditorium) 4) Fungsi Pelaksanaan Penelitian c. Fungsi Pelayanan dan Penunjang Medik meliputi: 1) Fungsi Pelayanan Poliklinik dari 12 Departemen 2) Fungsi Pelayanan Gawat Darurat 3) Fungsi Pelayanan Rawat Inap 4) Fungsi Pelayanan ICU 5) Fungsi Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Penunjang Terapetik d. Fungsi Manajemen meliputi: 1) Fungsi Manajerial dan Kepemimpinan Direktur 2) Fungsi Staf dan Manajerial Wakil Direktur 3) Fungsi Staf dan Pimpinan Komite 4) Fungsi Satuan Pengawas Internal e. Fungsi Hospital Engineering meliputi: 1) Fungsi Clinical Engineering (Peralatan Penunjang Medik) 2) Fungsi Hospital Facility (Peralatan Penunjang Umum) 3) Fungsi Bangunan, Sarana dan Prasarana


2. Pengelompokan / Zonasi dan Ruang RS PT Zona, ruang dan alur pelayanan, pendidikan dan penelitian digambarkan sebagai berikut: a. Zona dan Sirkulasi Pelayanan Medik b. Zona dan Sirkulasi Pendidikan c. Zona dan Sirkulasi Penelitian d. Zona dan Sirkulasi Hospital Engineering e. Zona dan Sirkulasi Manajemen RS

DOKTER PERAWAT CO ASS

KARYAWAN TECHNICAL SUPPORTING DEPT     

    

Dapur Houskeeping Loundry Workshop Steam Bioler

Instal Air Central AC Limbah Genset Gardu listrik

SKILLS LAB ANES

BEDAH

    

Central Steril Supply Dept Med supply obat & Lab Med Supply Imaging Dept Oxygen Central Workshop

Gudang um Gus Alkes Pus Kom Ambulan

   

MATA KULKEL SYARAF

JIWA

FOR

OBGYN

IPD

IKA

INSTALASI RAWAT INAP Unit Perawatan Umum  R. Isolasi (HCU) Unit Perawatan Bedah  R. Jaga Dr.Spes Unit Perawatan Obgyn  R. Jaga Dr.Umum Unit Perawatan Anak  R. Jaga Perawat ICU  R. Jaga Co Ass

INSTALASI DIAGNOSTIK DAN TERAPETIK  Instalasi Bedah Sentral  Instalasi Radiologi  Instalasi Diagnostik Medik  Instalasi Radio Terapi (Catlab, Endoscopy)  Instalasi Lab Klinik  Instalasi Physiotherapy  InstalasiLab PA  Instalasi Farmasi PELAYANAN

GENERAL SUPPORTING DEPT    

THT

LIBRARY

PENDIDIKAN

MEDICAL SUPPORTING DEPT     

RAD

R. DISKUSI / TUTORIAL

Transport Keamanan Fas umum Kamar Jenazah

    

POLIKLINIK Admin/Pendaftaran pasien Loket Pembayaran Medical Record Poliklinik 4 Spesialis Besar Poliklinik 8 Spesialis lainnya

    

UGD Triase Gawat Darurat Bedah Gawat Darurat Non Bedah R.Jaga Dokter R. Jaga Co Ass

PASIEN

Gambar 6.4. Zona, Alur, dan Sarana Prasarana RS PT


RESEARCH LAB TRANSLASIONAL FARMAKOLOGI     

Kedok Klinik Biomedik Bioetik Humaniora Ked Kom R. DISKUSI

LAB MIKROBIOLOGI

LAB PARASITOLOGI

PENELITIAN AUDITORIUM

      

LAB BIOLOGI MOLEKULER

MANAGEMENT OFFICE Manajemen Pendidikan Manajemen Penelitian Manajemen Pelayanan Manajemen SDM Manajemen Keuangan ManajemenMutu Ruang Direktur & Staf

a. Zona dan Sirkulasi Pelayanan Medik. Zona pelayanan medik di RS PT merupakan zona dengan tingkat konsentrasi kinerja dengan intensitas yang tinggi karena zona ini merupakan padat karya, padat pasien dan pengunjung, padat pakar, padat peserta didik, padat peneliti, padat teknologi dan padat ilmu yang diimplementasikan secara terintegrasi.

Berbeda dengan RS umum bagi RS PT, zona ini merupakan support sistem pendidikan dan penelitian karena kegiatan pendidikan pada zona ini adalah tempat berinteraksinya peserta didik (co-ass), preseptor, DPJP, pasien dan perawat. Untuk kegiatan penelitian adalah tempat berinteraksi peneliti, DPJP, pasien dan perawat.

Pada zona ini tindakan medik dan nonmedik yang legartis dengan profesionalitas serta etika yang tinggi dari pelaku pendidikan, penelitian dan pelayanan menjadi akademik atmosfir RS PT, karena melalui look, feel and listen para peserta didik dan masyarakat yang menggunakan pelayanan prima RS PT merupakan contoh dan pembeda dengan RS pada umumnya.

Pada zona ini peserta didik mendapatkan keterampilan medik pada real patient dan mempraktekan etika dan komunikasi, profesionalitas

luhur,

kewaspadaan

universal

(universal

precaution) serta prosedur keselamatan pasien (patient savety).


1) Sirkulasi Zona Pelayanan Medik:  Sirkulasi pasien dan keluarga masuk melalui 2 arah yaitu melalui Poliklinik dan Unit Gawat Darurat untuk selanjutnya ke Instalasi Diagnostik dan atau ke Instalasi Terapetik dan atau ke Instalasi Rawat Inap dan kembali pulang melalui alur yang sama.  Sirkulasi masuk dan kembali dokter (Preseptor/ DPJP/ Manajemen), peserta didik dan perawat ke zona pelayanan sebaiknya tidak masuk bersama dengan alur pasien namun melalui koridor tersendiri melalui zona pendidikan untuk peserta didik, preceptor dan DPJP, zona penelitian untuk peneliti dan zona manajemen untuk staf manajemen. Sehingga ketika masuk zona pelayanan sudah memakai pakaian atribut dan tanda pengenal yang representatif.  Sirkulasi masuk dan keluar karyawan ke zona pelayanan, zona pendidikan, zona penelitian dan zona manajemen juga melalui koridor tersendiri tidak bersama dengan alur keluar masuk pasien. 2) Prasarana Ruang Pelayanan dan Penunjang Medik. Secara umum prasarana pelayanan medik di RS PT setara dengan RS Tipe B, perbedaannya adalah adanya peserta didik yang akan menggunakan ruang dimana terjadi interaksi bimbingan klinik co-ass dengan preceptor dan pasien dengan demikian akan ada penambahan dimensi ruang sebagai berikut:  Di masing-masing ruang Poliklinik dan UGD dimensi diperluas 15-25%.  Instalasi diagnostik/terapeutik dimensi diperluas 20%.  Instalasi rawat inap dimensi ruangan diperluas 15%.


 Khusus UGD ditambah lagi ruang untuk skills lab, ruang jaga co-ass pria dan wanita.  Di Instalasi Rawat Inap ditambah ruang jaga untuk coass wanita dan pria.

b. Zona, Sirkulasi dan Prasarana Pendidikan. 1) Zona Pendidikan. Zona pendidikan merupakan learning resouces area adalah tempat peserta didik mendapatkan ilmu dan mengkonstruksi pola dan proses berpikir/clinical reasoning yang difasilitasi oleh preceptor (pembimbing klinik) melalui metoda diskusi, tutorial, Clinical Report Session, dan Clinical Science Session. Zona pendidikan adalah tempat para SMF yang dipimpin oleh Kepala SMF merancang proses pendidikan, penelitian dan pelayanan. Pada zona ini keterampilan medik diuji dahulu di Skills Lab sebelum melakukan tindakan pada pasien yang sebenarnya. Untuk pengetahuan/knowledge peserta didik zona ini dilengkapi dengan perpustakaan baik konvensional maupun electronic library. 2) Sirkulasi Zona Pendidikan.  Sirkulasi masuk dan keluar ke zona pendidikan untuk pembimbing klinik, DPJP dan peserta didik melalui koridor khusus tidak melalui alur pasien.  Sirkulasi masuk dan kembali dari zona pendidikan ke zona pelayanan medik melalui koridor khusus tidak bercampur dengan alur pasien.


3) Prasarana Zona Pendidikan.  12 ruang kepala departemen/bagian beserta para SMF sebagai pembimbing klinik tempat perancang proses pendidikan dan pelayanan serta penelitian secara terintegrasi. Masing-masing dilengkapi dengan ruang rapat SMF.  6 ruang diskusi/tutorial untuk kegiatan masing-masing departemen yang dapat dipakai bersama.  1 ruang skills lab/mini hospital untuk dipakai bersama setiap departemen.  1 ruang perpustakaan baik konvensional maupun electronic library.  Zona pendidikan dilengkapi dengan pantry, kamar kecil dan mushola.

c. Zona, Sirkulasi dan Prasarana Penelitian. 1) Zona Penelitian Zona

penelitian

adalah

tempat

diselenggarakannya

penelitian tranlasional yang digunakan bersama oleh para SMF dari 12 departemen dengan para mahasiswa dimana temuan dari penelitian kedokteran dasar diterapkan di klinik atau temuan klinik dilakukan penelitian kedokteran dasar, termasuk penelitian Bioetika dan Humaniora. 2) Sirkulasi Zona Penelitian  Alur masuk dan keluar ke zona penelitian untuk SMF dan mahasiswa melalui koridor khusus tidak melalui alur pasien.  Sirkulasi masuk dan kembali dari zona penelitian ke zona pelayanan medik melalui koridor khusus tidak bercampur dengan alur pasien.


3) Prasarana Zona Penelitian.  Ruang administrasi pimpinan dan staf penelitian  Enam ruang diskusi bimbingan proposal penelitian.  Satu auditorium untuk presentasi proposal atau hasil penelitian.  Ruang IT, informasi dan data serta perpustakaan.  Laboratorium Biomolekuler.  Laboratorium Mikrobiologi.  Laboratorium Parasitologi.  Laboratorium Farmakologi.

d. Zona, Sirkulasi dan Prasarana Manajemen RS PT 1) Zona Manajerial. Ruang-ruang manajerial ditata dalam satu zona untuk mempermudah koordinasi antar manajemen RS PT. 2) Sirkulasi dan prasarana manajemen RS PT sama dengan RS tipe B dengan penambahan atau perluasan prasarana ruangan sesuai dengan penambahan fungsi pendidikan dan fungsi penelitian. 3) Prasarana ruangan manajemen RS PT a) Ruang kerja Direktur RS PT berikut ruang rapat staf kecil b) Ruang rapat staf besar untuk rapat seluruh staf struktural RS PT c) Lima ruang kerja dan ruang rapat staf kecil, masingmasing untuk Wadir Pendidikan, Wadir Pelayanan Medik, Wadir Penelitian, Wadir Penunjang Medik dan Penunjang

Penelitian,

Penunjang Umum.


Wadir

Administrasi

dan

d) Tiga ruang kerja dan rapat staf kecil masing-masing untuk

Komite

Medik,

Komite

Etik,

Komite

Keperawatan. e) Ruang kerja dan ruang rapat staf kecil untuk Satuan Pengawas Internal.

e. Zona, Sirkulasi Hospital Engineering Zona sirkulasi meliputi sarana prasarana Clinical Engineering (Alat Penunjang Medik), Hospital Facility (Alat dan Intalasi Penunjang Umum) sama dengan RS Tipe B.

6.3.3.

Efficiency dan Savety Bangunan RS PT Pembangunan berbasis Patient Savety dan Green Building. Konsep dari penyembuhan secara alamiah perlu menjadi pegangan bagi RS PT. Sinar matahari, udara segar, ventilasi alami, tanaman dan unsur alam lain di harapkan dapat mempercepat kesembuhan pasien. Konsep green building memberikan kelebihan bagi RS PT, dimana rumah sakit dapat menjadi lebih efisien akibat penggunaan sumber daya yang lebih minim (listrik, ac, dan lain-lain). Penyusunan teknik bangunan/sarana, prasarana/utilitas, dan peralatan medik pada rumah sakit pendidikan yang mengacu pada patient safety dan green building meliputi: 1.

Penentuan lokasi dan lahan yang tepat

2.

Efisiensi energi

3.

Efisiensi air

4.

Material dan sumber daya lainnya

5.

Kualitas ruangan

6.

Makanan sehat

7.

Edukasi ‘green’

8.

Pengadaan

9.

Kontaminan

10. ‘Green cleaning’


11. Reduksi limbah 12. ‘Healing garden’

6.3.4.

Implementasi Hospital Engineering. RS adalah lingkungan yang spesifik dengan banyaknya ruangan baik bentuk maupun variasinya, padat dengan peralatan medik dan penunjang medik yang spesifik, padat dengan jenis limbah, padat pasien dan pengunjung, padat tenaga dokter spesialis medik serta perawat sebagai pengguna RS. Untuk kenyamanan dan keselamatan serta kemudahan akses memerlukan penataan yang khusus dan memerlukan tata letak, dan sirkulasi yang memadai sehingga kompleksitas karakteristik pengguna RS dapat melangsungkan kegiatannya dengan nyaman dan aman.

Hal ini sering luput dari pengamatan para Direktur RS bahwa ada suatu bidang yang sangat urgen untuk mengatasi permasalah ini. Saat ini masalah teknik dalam organisasi RS yang demikian kompleks dan rawan hanya ditangani oleh unit setingkat Instalasi yang hanya berfungsi untuk pemeliharaan saja. Hospital Engineering adalah integrasi dari multi disiplin ilmu teknik medik dan teknik umum yang seharusnya dilibatkan sejak perencanaan, perancangan bangunan, pengadaan alat medik sampai dengan pemeliharaan karena mempunyai fungsi-fungsi teknis yang berbeda namun harus diintegrasikan untuk mewujudkan Rumah Sakit yang efektif, effisien dan safety.


1.

Fungsi Hospital Engineering Fungsi Hospital Engineering dengan masing masing disiplin ilmunya perlu diintegrasikan, diserasikan dan diharmoniskan dalam pelaksanan tugas dan tanggung jawabnya mulai dari saat perencanaan,

perancangan

bangunan,

pengadaan,

operasionalisasi sampai dengan pemeliharaan dan redesign serta rekonstruksi sebagai dampak perkembangan terkini dari ilmu dan

teknologi

kesehatan

perumahsakitan.

Untuk

mengintegrasikan memerlukan wadah organisasi yang memadai yang dapat mengakomodir fungsi-fungsi sebagai berikut. Fungsi- fungsi Hospital Engineering adalah: a. Fungsi Manajerial Hospital Engineering. Lingkup fungsi manajerial adalah mengkoordinasikan kinerja seluruh tenaga tenaga ahli teknik medik dan teknik umum agar tercapai efektifitas dan efisiensi serta savety. b. Fungsi Biomedical Engineering. Lingkup

fungsi

biomedical

engineering

adalah

mengintegrasikan fungsi clinical engineering, hospital fasility, pengolahan limbah untuk environment savety RS dan lingkungan diluar RS. c. Fungsi Konstruksi Bangunan RS. Lingkup fungsi bangunan RS adalah mengintegrasikan seluruh peralatan baik penunjang medik dan penunjang umum serta limbah yang diinstall pada bangunan fisik. d. Fungsi Clinical Engineering. Lingkup fungsi clinical engineering adalah mengintegrasikan semua tenaga ahli teknik medik dan alat penunjang medik meliputi: infusion pumps, defibrillators, monitors, x-ray machines, catheterization scan, MRI, ultrasound, ventilators, surgical table and lights, electrosurgical units, pulse oxymeters, CT scan, etc.


e. Fungsi Hospital Facility. Lingkup fungsi hospital facility adalah mengintegrasikan semua tenaga ahli, medical gases, medical compressed air, vacuum systems, vehicles, steam, hot water, catering equipment, etc. f. Fungsi Pengolahan Limbah. Lingkup fungsi pengolahan limbah adalah mengintegrasikan semua tenaga ahli limbah padat medik dan nonmedik, limbah cair, limbah radio aktif dll. g. Fungsi Mecanical Electricity. Lingkup

fungsi

mecanical

electricity

adalah

mengintegrasikan semua tenaga ahli mekanik dan elektrik meliputi: lift, AC, TV, genset, gadru listrik, lampu penerangan,

water

heater,

pemadam

kebakaran,

communication systems, dll.

2.

Tenaga Ahli Teknik Perumahsakitan. Untuk menjawab kebutuhan dan persyaratan bangunan fisik RS ditinjau dari kenyamanan, keamanan umum, keselamatan pasien, dan seluruh pengguna RS, perlu ditangani oleh para tenaga ahli dibidang teknis yang spesifik yang tidak dapat saling menggantikan namun harus bekerja sama untuk tercapainya tujuan rumah sakit yang efektif, effisien dan safety sesuai dengan visi dan misinya RS. Tenaga ahli tersebut meliputi:  Tenaga ahli di bidang Biomedical Engineering.  Tenaga ahli dibidang konstruksi bangunan khusus RS  Tenaga ahli di bidang Clinical Enginering  Tenaga ahli dibidang Hospital Facility  Tenaga ahli dibidang limbah dan water treatment  Tenaga ahli dibidang Mecanical Elektrical


Gabungan kinerja semua tenaga ahli teknik ini dinamakan Hospital Engineering. Dengan demikian hospital engineering merupakan integrasi dari kompleksitas multi-disiplin keahlian teknik yang bertanggung jawab secara teknis terhadap operasional ruangan, alat penunjang medik, penunjang umum, keamanan kenyamanan konstruksi bangunan, sikulasi dan akses.

Peran hospital engineering sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program Komprehensif Keselamatan Medis yang terdiri dari 3 pilar yaitu:  Employee safety,  Patient safety dan,  Environment safety

Sesuai dengan motto dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yaitu "Safety is not priority, but it's way of life". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi hospital engineering dalam konsep pembangunan RS PT sangat berkaitan dengan keselamatan (safety).

3.

Organisasi Hospital Engineering. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas memerlukan wadah atau organisasi yang memadai sebagai pembantu dan pelaksana Direktur RS dalam fungsi hospital engineering. a. Kedudukan. Organisasi dirancang dalam bentuk departemen setingkat departemen klinik berkedudukan langsung dibawah Direktur RS dibawah koordinasi Wadir Penunjang Medik dan Wadir Penunjang Umum. b. Struktur Organisasi. Struktur organisasi dirancang untuk mewadahi fungsi-fungsi hospital engineering dengan urutan sebagai berikut:


1) Kepala Departemen Hospital Engineering 2) Kepala Tata Usaha Departemen Hospital Engineering 3) Kepala Bagian Konstruksi Bangunan RS 4) Kepala Bagian Biomedical Engineering 5) Kepala Bagian Clinical Engineering 6) Kepala Bagian Hospital Facility 7) Kepala Bagian Mecanical Electrical 8) Kepala Bagian Limbah dan Kesehatan Lingkungan. c. Tugas Pokok Departemen Hospital Engineering. 1) Membantu Direktur dalam konsultasi, perencanaan, perancangan, pembangunan, operasional, rekonstruksi dan redesign serta pemeliharaan bangunan fisik RS. 2) Membantu Direktur RS dalam konsultasi, perencanan, dan pengadaan serta perancangan dan tata letak, pemasangan, operasional dan pemeliharaan serta penggantian seluruh peralatan penunjang medik. 3) Membantu Direktur RS dalam konsultasi, perencanan, dan pengadaan serta perancangan dan tata letak, pemasangan, operasional dan pemeliharaan seluruh peralatan penunjang umum. 4) Membantu Direktur RS dalam konsultasi, perencanan, dan pengadaan serta perancangan dan tata letak, pemasangan, operasional dan pemeliharaan serta penggantian seluruh mecanical dan electrical. 5) Membantu Direktur RS dalam konsultasi, perencanan, dan pengadaan serta perancangan dan tata letak, operasional dan pemeliharaan seluruh peralatan limbah. 6) Mengkoordinasikan masing-masing tugas dan fungsi Kepala

Bagian

dalam

perencanaan,

pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan.


perancangan,

DAFTAR PUSTAKA

1.

UUD 1945

2.

UU Pendidikan Kedokteran

3.

UU Pendidikan Tinggi

4.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

5.

UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS, pasal 1, 22, dan 23

6.

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

7.

PP No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

8.

PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum

9.

Permenkes No. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

10.

Permenkes No. 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit

11.

Permenkes No. 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit

12.

Kepmenkes No. 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan

13.

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan nomor 2/V/PB/2013 Nomor 38 tahun 2013 tentang Rumah Sakit Pendidikan

14.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia

15.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia

16.

Cook, D. J., J. DeBoer, et al. (2008). Managing Emergency Preparedness: Academic Health Centers Organize and Innovate, Association of Academic Health Centers

17.

GAHS (2007). Teaching Hospital Criteria. G. A. f. H. Services and F. t. E. o. A. Dhabi. Emirate of Abu Dhabi


18.

Kunders, G., Ed. (2004). Hospitals Facilities Planning and Management. Planning and Desaigning a Hospital : The Correct Way. New Delhi, Tata McGraw-Hill

19.

Wartman, S. A. (2007). "The Academic Health Center : Evolving Organizational Models." Association Of Academic Health Center

20.

http://hpeq.dikti.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id =91:kurikulum-kedokteran-berdasar-kompetensi&catid=16:beritaterkait&Itemid=197, diunduh pada hari Selasa tanggal 16-07-2013 pada pukul 19.00 WIB


Pedoman Rs Pt

Recommend Documents