Nomor
:
A/ /2017 Revisi Ke : 0 Berlaku Tgl: 1 Maret 2017
PEDOMAN KESEHATAN JIWA PUSKESMAS SAWANGAN 1 Ditetapkan Kepala Puskesmas Sawangan I
dr. Iskandar NIP.19650612 200701 1 016
PEDOMANKABUPATEN PELAYANAN MAGELANG DINAS KESEHATAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PUSKESMAS SAWANGAN I PEMBERANTASAN PENYAKIT Jln. Serma Dharmin 126 Tlatar Krogowanan Sawangan
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pedoman program KESWA tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik. Pedoman ini penulis disusun untuk menjadi acuan kegiatan selama tahun 2016 sebagai penanggung jawab program KESWA yang telah dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit menular dengan berbagai macam pelayanan baik melalui pendidikan kesehatan,dengan meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat dan menciptakan lingkungan sehat di wilayah kerja Puskesmas Sawangan I. Tak lupa pula penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung Semoga dengan adanya pedoman ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk membuat usulan kegiatan program tahun yang akan datang Harapan penulis, demi sempurnanya laporan hasil kegiatan program ini penulis menerima saran dan kritik untuk perbaikan laporan ini.
Sawangan, 30 Januari 2017 Mengetahui Kepla Puskesmas Sawangan I
Penyusun
Dr Iskandar NIP.19650612 200712 1 016
Murwani NIP.19
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................... ............................................ i DAFTAR ISI .................................................................... ....................................................... ii A.
Latar Belakang ................................................................. ........................................... 3
B.
Tujuan Pedoman.............................................................. ........................................... 4
C.
Sasaran Pedoman ........................................................... ........................................... 4
D.
Ruang Lingkup Pelayanan ........................................................... ............................... 5
E.
Batasan Operasional .................................................................. ................................. 5
BAB II STANDAR KETENAGAAN .................................................................... ..................... 6 A.
Kualifikasi Sumber Daya Manusia ............................................................ ................... 6
B.
Distribusi Ketenagaan ................................................................ ................................. 6
C.
Jadwal Kegiatan.............................................................. ........................................... 6
BAB III STANDAR FASILITAS............................................................... ............................... 7 A.
Standar Fasilitas ................................................................................................ ......... 7
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN ...................................... ........................................... 8 A.
Lingkup Kegiatan ........................................................................................................ 8
B.
Metode ................................................................. ....................................................... 8
C.
Langkah Kegiatan ............................................................ ........................................... 8
BAB V LOGISTIK.............................................................. ................................................... 10 BAB VI KESELAMATAN SASARAN .................................................................................... 11 BAB VII KESELAMATAN KERJA................................................ ......................................... 12 BAB VIII PENGENDALIAN MUTU .................................................................... ................... 13 BAB IX PENUTUP ...................................................................... ......................................... 14
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan
kesehatan
diselenggarakan
secara
bertahap
dan
berkesinambungan mengacu pada arah dan kebijakan rencana pembangunan jangka panjang pembangunan jangka menengah yang disusun dalam 5 tahunan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara menyusun rencana pembangunan nasional , perlu memperhatikan beberapa beberapa hal antara lain sasaran program prioritas presiden,, konsisten kebijakan dan program pemerintah dengan yang tertuang dalam rpjmn, sinergisitas output dan outcome serta sumber daya yang layak menurut kerangka ekonomi makro dalam dokumen RPJ MN . Dalam bidang kesehatan, kepmenkes nomor. 375/MENKES/SK/V/2009 telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah (5 tahunan). Jiwa merupakan amanah dari undang-undang no.18 Pemilu tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Pasal 1 menyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dapat mengatasi tekanan dapat mengatasi tekanan/ stres, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kesehatan jiwa dipandang penting karena permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban pembangunan yang signifikan., Jika permasalahan kesehatan jiwa tidak ditanggulangi akan menurunkan status kesehatan fisik, menurunkan produktivitas kerja dan kualitas sumber daya manusia,
sehingga
menimbulkan
disharmoni
keluarga,
permasalahan
Psychosocial dan menghambat pembangunan bangsa Perlu dilakukan berbagai upaya dalam kesehatan jiwa yang meliputi promotif,
kuratif
dan
rehabilitatif
secara
terintegrasi
komprehensif
dan
berkesinambungan Upaya tersebut dilaksanakan di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan, lembaga keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan serta melibatkan berbagai sumber daya yang ada di masyarakat
3
B. Tujuan Pedoman Secara umum tujuan pembangunan kesehatan jiwa kurun waktu 2015-2019 adalah menuju masyarakat Indonesia yang sehat jiwa. Secara khusus tujuan pembangunan kesehatan jiwa kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. 2. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK, ODGJ 3. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ODMK, ODGJ. 4. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa 5. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 6. Memberikan kesempatan kepada ODMK, ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.
C. Sasaran Pedoman Dalam rangka mencapai tujuan kesehatan jiwa tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut 1. Terwujudnya upaya kesehatan jiwa yang lebih responsif menyeluruh terpadu berkesinambungan dan terukur 2. Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang lebih terstruktur dan terstandar 3. Program promosi dan prevensi kesehatan jiwa 4. Terwujudnya sistem koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan kesehatan jiwa. 5. Terwujudnya sistem informasi dan Monitoring evaluasi kesehatan jiwa berbudaya kinerja. 6. Terwujudnya SDM kesehatan jiwa yang kompeten dan berbudaya kinerja 7. Terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan jiwa dan sesuai standar 8. Terwujudnya dukungan regulasi dan kebijakan kesehatan jiwa
4
D. Ruang Lingkup Pelayanan Ruang lingkup pedoman ini meliputi: 1. Kegiatan di dalam gedung : a. Penanganan pasien Jiwa b. Penjaringan suspek Jiwa c. Penanganan pasien OODMK d. Penanganan pasien ODGJ 2. Kegiatan di luar gedung a. Deteksi Dini Gangguan jiwa b. Penyuluhan kesehatan Jiwa
E. Batasan Operasional Kegiatan yang dilakukan progam Keswa di Puskesmas adalah: a. Mendeteksi dini Kesehatan jiwa b. Meningkatkan upaya penemuan penderita melalui Posyandu, PKD, Pustu c.
Meningkatkan ketentuan
keterampilan pengelola
perundang-undangan
yang
Program digunakan
Keswa Beberapa sebagai
dasar
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Penyakit di Puskesmas adalah sebagai berikut a.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
949/MENKES/SK/VII/2004
tentang
Republik Pedoman
Indonesia Penyelenggaraan
Nomor Sistem
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) b.
Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 158 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan PTM beserta akibat yang ditimbulkan.
5
BAB II STANDAR KETENAGAAN
A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Sesuai dengan pasal 88 dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan yang diijinkan berprofesi minimal berijazah Diploma Tiga (D III). Akan tetapi karena keterbatasan tenaga maka semua karyawan Puskesmas harus berpartisipasi dalam program pengendalian penyakit, mulai dari Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKP, Penanggung jawa UKM, Penanggung jawab masing
–
masing program KESWA, dan seluruh karyawan Puskesmas. Berikt ini SDM dan realisasi tenaga pemegang program KESWA di Puskesmas Sawangan I Kegiatan Keswa
Kualifikasi SDM Minimal D III
Realisasi Diampu oleh 3 orang petugas dengan latar belakang pendidikan
D3
Keperawatan1
orang,
S1
Keperawatan 1 orang, SPK 1 orang
B. Distribusi Ketenagaan Pengaturan dan penjadwalan Penanggung jawab Keswa di puskesmas dikoordinir oleh Penanggung jawab masing-masing program sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan
Petugas
Profesi
Keswa
Murwani
Perawat ( UKM )
C. Jadwal Kegiatan 1. Pengaturan kegiatan upaya keswa dilakukan bersama oleh para pemegang program dalam kegiatan lokakarya mini bulanan maupun tri bulanan/lintas sektor, dengan persetujuan kepala puskesmas. 2. Jadwal kegiatan Program Keswa dibuat untuk jangka waktu satu tahun, dan di koordinasikan pada awal bulan sebelum pelaksanaan jadwal. 3. Secara keseluruhan jadwal dan perencanaan kegiatan Program KESWA di koordinasikan oleh Kepala Puskesmas SawanganI.
6
BAB III STANDAR FASILITAS
A. Standar Fasilitas 1. Panduan bagi setiap pemegang program 2. Kit Penyuluhan Keswa : 1 kit a. Kit audiovisual audividual, yang terdiri dari: 1. Wireless system/Amplifier dan Wireless Microphone 2.
Microphone
3.
Laptop
4. LCD projektor
7
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN
A. Lingkup Kegiatan Berikut uraian rincian kegiatan program Keswa seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit: a.
Menghimpun, mengolah dan menganalisa data program salah satu jenis penyakit dari puskesmas.
b.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program .
c.
Menyelenggarakan pertemuan monev .
d.
Monev hasil pertemuan dengan lintas sektor dan lintas program
e.
Membuat laporan kegiatan program Keswa.
B. Metode Metode dalam program pemberantasan keswa melalui beberapa kegiatan yaitu : a. Pengumpulan data b. Pemeriksaan klinis, fisik, c. Pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mendukung penyebab penyakit.
C. Langkah Kegiatan 1. Persiapan a. Diseminasi
informasi
program
pemberantasan
penyakit
tingkat
Kecamatan dan pihak lain yang terkait. b. Membentuk dan mengaktifkan kelembagaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan tingkat Kecamatan
2.
Perencanaan
a. Menyusun Rencana Usulan kegiatan / RUK. Dilaksanakan dengan memperhatikan : a) Evaluasi pelaksanaan program KESWA tahun sebelumnya b) Minlok Puskesmas yang membahas upaya
pencegahan
dan
pengendalian penyakit c) Komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di masyarakat, melalui
kegiatan
di
dalam 8
dan
luar
gedung,
dalam
upaya
meningkatkan pengetahuan, sikap dan prilaku masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. d) Advokasi kesehatan pada pengambil keputusan di tingkat desa dan kecamatan untuk mendapatkan dukungan dalam mengatasi masalah kesehatan e) Pengembangan
dan
pembinaan
berbagai
upaya
kesehatan
bersumberdaya masyarakat di tingkat desa dalam mengatasi masalah kesehatan f) Bertujuan mempertahankan kegiatanyang telah dilaksanakan periode sebelumnya, dan memperbaiki program yang masih bermasalah 3. Pelaksanaan a. Menetapkan mekanisme koordinasi antar sektor terkait dengan leading sektor dari Puskesmas (penanggung jawab program pemberantasan penyakit) b. Membentuk dan mengaktifkan kelembagaan untuk pelaksanaan kegiatan program pemberantasan penyakit di tingkat Kecamatan.
4. Melaksanaan kegiatan program pemberantasan penyakit sesuai dengan jadual yang telah disusun. 5. Monitoring evaluasi Monitoring adalah penilaian yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan sedang berjalan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, apakah ada kesenjangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. sehingga dengan segera dapat direncanakan tindak lanjutnya. Tahap yang terakhir adalah melakukan Evaluasi kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai.
9
BAB V LOGISTIK
Perencanaan
logistik
adalah
merencanakan
kebutuhan
logistik
yang
pelaksanannya dilakukan oleh semua petugas penanggungjawab program kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi.Kebutuhan dana dan logistik untuk pelaksanaan kegiatan direncanakan dalam pertemuan lokakarya mini lintas program dan lintas sektor sesuai dengan tahapan kegiatan dan metoda pemberdayaan yang akan dilaksanakan.
10
BAB VI KESELAMATAN SASARAN
Setiap kegiatan yang dilakukan pasti akan menimbulkan resiko atau dampak, baik resiko yang terjadi pada masyarakat sebagai sasaran kegiatan maupun resiko yang terjadi pada petugas sebagai pelaksana kegiatan. Keselamatan pada sasaran harus diperhatikan karena masyarakat tidak hanya menjadi sasaran satu kegiatan saja melainkan menjadi sasaran banyak program kesehatan lainnya. Tahapan – tahapan dalam mengelola keselamatan sasaran antara lain : 1. Identifikasi Resiko. Penanggungjawab
program
sebelum
melaksanakan
kegiatan
harus
mengidentifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Identifikasi resiko atau dampak dari pelaksanaan kegiatan
dimulai
sejak
membuat
perencanaan.Hal
ini
dilakukan
untuk
meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan. 2. Analisis Resiko. Tahap selanjutnya adalah petugas melakukan analisis terhadap resiko atau dampak dari pelaksanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam menangani resiko yang terjadi. 3. Rencana Pencegahan Resiko dan Meminimalisasi Resiko. Setelah dilakukan identifikasi dan analisis resiko, tahap selanjutnya adalah menentukan rencana yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko ataudampak yang mungkin terjadi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. 4. Rencana Upaya Pencegahan. Tahap selanjutnya adalah membuat rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukan. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi resiko atau dampak yang terjadi. 5. Monitoring dan Evaluasi. Monitoring adalah penilaian yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan sedang berjalan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, apakah ada kesenjangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. sehingga dengan segera dapat direncanakan tindak lanjutnya. Tahap yang terakhir adalah melakukan Evaluasi kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai.
11
BAB VII KESELAMATAN KERJA
Keselamatan kerja atau Occupational Safety, dalam istilah sehari-hari sering disebut Safety saja, secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah petugas dan hasil kegiatannya. Dari segi keilmuan diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman, kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan serta penurunan kesehatan akibat dampak dari pekerjaan yang dilakukan, bagi petugas pelaksana dan petugas terkait. Keselamatan kerja disini lebih terkait pada perlindungan fisik petugas terhadap resiko pekerjaan. Dalam penjelasan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Seiring dengan kemajuan Ilmu dan tekhnologi, khususnya sarana dan prasarana kesehatan, maka resiko yang dihadapi petugas kesehatan semakin meningkat. Petugas kesehatan merupakan orang pertama yang terpajan terhadap masalah kesehatan, untuk itu`semua petugas kesehatan harus mendapat pelatihan tentang kebersihan, epidemiologi dan desinfeksi. Sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi tubuh yang sehat. Menggunakan desinfektan yang sesuai dan dengan cara yang benar, mengelola limbah infeksius dengan benar dan harus menggunakan alat pelindung diri yang benar.
12
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU
Pengendalian mutu adalah kegiatan yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu pelayanan. Pengendalian mutu sangat berhubungan dengan aktifitas pengawasan mutu, sedangkan pengawasan mutu merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kinerja pelaksanaan dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1.Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual 2.Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan 3.Ketepatan metoda yang digunakan 4.Tercapainya indikator keswa
13
BAB IX PENUTUP
Pedoman pelaksanaan Upaya Pencegahan Penyakit ini dibuat untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaanUpaya Pencegahan Penyakitdi Puskesmas Sawangan I, penyusunan pedoman disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di puskesmas, tentu saja masih memerlukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan pedoman yang berlaku secara nasional. Perubahan perbaikan, kesempurnaan masih diperlukan sesuai dengan kebijakan, kesepakatan yang menuju pada hasil yang optimal. Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi petugasdalam melaksanakan pelayanan Upaya Pencegahan Penyakitdi puskesmas agartidak terjadi penyimpangan atau pengurangan dari kebijakan yang telah ditentukan.
14
