BAB I PENDAHULUAN
A. LAT LATAR BELAK BELAKAN ANG G Di era reform reformasi asi penge pengelol lolaan aan keuang keuangan an daera daerah h sudah sudah menga mengalam lamii berba berbagai gai perubahan dari waktu ke waktu dengan melakukan tata kelola keuangan yang baik, dengan manajemen yang baik pula, keberhasilan pembangunan dapat tercapai. Penge Pengelol lolaan aan keuang keuangan an daera daerah h adala adalah h kesel keseluru uruha han n kegia kegiatan tan yang yang melipu meliputi ti perenca perencanaan naan,, pelaksan pelaksanaan aan,, penataus penatausahaa ahaan, n, pelapora pelaporan, n, pertangg pertanggungj ungjawa awaban ban dan pengawasan keuangan daerah. Puske Puskesma smas s Ngores Ngoresan an adala adalah h salah salah satu satu unit unit pelaks pelaksan ana a tehni tehnis s dari dari Dinas Dinas Kesehatan, oleh karena itu sumber dana Puskesmas diperoleh dari APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah!. "elain itu karena sejak # $anuari %&#' telah berstatus menyandang status PPK(B)*D maka Puskesmas diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan sendiri.Di samping sumber dana dari APBD dan B)*D, Puskesmas juga mempe memperol roleh eh dana dana dari dari APBN, APBN, berup berupa a DAK Non +isik, +isik, yaitu yaitu Bantua Bantuan n peras perasion ional al Kesehatan BK!. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan-penyusu perencanaan-penyusuan an anggara anggaran n pendapa pendapatan tan belanja belanja daerah daerah APBD!. APBD!. APBD APBD merupaka merupakan n rencana rencana keuangan keuangan tahunan tahunan pemerinta pemerintah h daerah yang dibahas dibahas dan disetujui disetujui bersama bersama oleh pemerinta pemerintah h daerah dan DPD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. leh karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislaif yang dituangkan dalam peraturan walikota. Penyusunan APBD berpedoman pada encana Kerja Pemerintah Daera Daerah h KPD! KPD! dalam dalam rangk rangka a mewuju mewujudka dkan n pelay pelayana anan n kepad kepada a masya masyarak rakat at untuk untuk tercapainya tujuan negara. Berbe Berbeda da deng dengan an "atua "atuan n Kerja Kerja Peran Perangka gkatt Daera Daerah h "KPD "KPD!! pada pada umumny umumnya, a, peng pengelo elolaa laan n keuan keuanga gan n B)*D B)*D membe memberik rikan an fleksi fleksibil bilita itas s berup berupa a kekua kekuasaa saan n untuk untuk menerapkan praktik(praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BK adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu membantu pemerinta pemerintah h kabupate kabupaten-ko n-kota ta melaksan melaksanakan akan pelayana pelayanan n kesehata kesehatan n sesuai sesuai "tandar Pelayanan /inimal "P/! Bidang Kesehatan menuju /illenium De0elopment 1oals 1oals /D1s! /D1s!,, deng dengan an mening meningkat katka kan n kinerj kinerja a Puske Puskesma smas s dan jaring jaringann annya ya serta serta Poskesdes dan Posyandu dalam meneyelenggarakan pelayanankesehatan promotif dan pre0 pre0en enti tif. f.Pe Pema manf nfaa aata tan n dana dana BK BK haru harus s berd berdas asar arka kan n hasi hasill pere perenc ncan anaa aan n yang yang disepakatidalam disepakatidalam )okakarya /ini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin, periodik bulanan-tribulanan sesuai kondisi di wilayah Puskesmas Agar tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan pengelolaan anggaran baik yang bersumber APBD, B)*D, dan BK di *P2D Puskesmas Ngoresan maka disusunlah Pedoman Pemanfaatan Dana Bersumber APBD, B)*D, dan BK ini sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan. B. TUJUAN #. "eba "ebagai gai pedoman pedoman tata cara cara penyu penyusun sunan an angga anggaran ran dan pemanfa pemanfaata atan n dana dana agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program dan 1
kegiatan, sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran %. "ebagai alat pengendalian, pengawasan, pemeriksaan, khususnya dalam pengelolaan keuangan di *P2D Puskesmas Ngoresan.
C. SASARAN PEDOMAN Pengelola Keuangan di *P2D Puskesmas Ngoresan, yaitu Kepala Puskesmas, Pejabat Pelaksana 2ehnis Kegiatan, Pejabat Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
D. RUANG LINGKUP #. Penyusunan Anggaran %. Pemanfaatan Dana
E. BATASAN OPERASIONAL Batasan operasional pedoman pemanfaatan dana bersumber APBD, B)*D, dan BK ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan pemanfaatan dana untuk operasional di lingkup Puskesmas.
F. LANDASAN HUKUM #. Peraturan Pemerintah Nomor '3 2ahun %&&' tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lembaran Negara epublik 4ndonesia 2ahun %&&' Nomor #5&, 2ambahan )embaran Negara epublik 4ndonesia Nomor 5'63!7 %. Peraturan Pemerintah Nomor %6 2ahun % tentang Pengelolaan Barang /ilik Negara-Daerah )embaran Negara epublik 4ndonesia 2ahun % Nomor 8%, 2ambahan )embaran Negara epublik 4ndonesia Nomor ''99!7 9. Peraturan Presiden Nomor '5 2ahun %&#& tentang Pengadaan Barang-$asa Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 2ahun %&#' tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor '5 2ahun %&#& tentang Pengadaan Barang-$asa Pemerintah7 5. Peraturan :alikota "urakarta Nomor %5 2ahun %&#' tentang Pedoman 2eknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota "urakarta '. Peraturan :alikota "urakarta Nomor #3(A 2ahun %&#' tentang Perubahan atas Peraturan :alikota "urakarta Nomor %6 2ahun % tentang Pedoman "istem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2
;. Keputusan :alikota "urakarta Nomor < 8&&-#&#()-4-% tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan )ayanan *mum Daerah *nit Pelaksana 2eknis Dinas Puskesmas se(Kota "urakarta 6. Peraturan :alikota "urakarta Nomor %%(B 2ahun %&#' tentang Pedoman "istem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan )ayanan *mum Daerah Kota "urakarta 3. Peraturan /enteri Kesehatan No. ## 2ahun %&#' tentang Petunjuk 2eknis Bantuan perasional Kesehatan7
3
BAB II PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
A. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) #. Penyiapan DPA("KPD - DPPA("KPD a. DPA *P2D Puskesmas Ngoresan merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan rencana penarikan dana untuk pengeluaran yang dibutuhkan tiap(tiap "KPD serta pendapatan yang telah diperkirakan. b. *P2D Puskesmas Ngoresan membuat ancangan DPA("KPD yang disampaikan kepada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk dibahas dan di0erifikasi oleh 2APD c. Berdasarkan hasil 0erifikasi kemudian PPKD mengesahkan ancangan DPA("KPD dengan persetujuan "ekretaris Daerah d. DPA("KPD yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala *P2D Puskesmas Ngoresan selaku Kuasa Pengguna Anggaran %. +ormat DPA("KPD a. DPA("KPD ingkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja "KPD! b. DPA("KPD # incian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan "KPD! c. DPA("KPD %.# incian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja 2idak )angsung "KPD! d. DPA("KPD %.% ekapitulasi Belanja )angsung berdasarkan Program dan Kegiatan "KPD! e. DPA("KPD %.%.# incian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja )angsung Program dan per Kegiatan "KPD!. 9. +ormat DPPA("KPD a. DPPA("KPD ingkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja "KPD! b. DPA("KPD # incian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan "KPD! c. DPA("KPD %.# incian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja 2idak )angsung "KPD! d. DPA("KPD %.% ekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja )angsung /enurut Program dan Kegiatan "KPD! e. DPA("KPD %.%.# incian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja )angsung Program dan per Kegiatan "KPD!.
4
5. Penyusunan Anggaran Kas a. Anggaran Kas memuat perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. b. /ekanisme Penyusunan Anggaran Kas Kepala "KPD menyusun rancangan anggaran kas "KPD. ancangan Anggaran kas "KPD disampaikan kepada PPKD selaku B*D bersamaan dengan rancangan DPA("KPD-DPPA("KPD. Pembahasan rancangan anggaran kas "KPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan "KPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA("KPD-DPPA("KPD. PPKD selaku B*D menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran( pengeluaran sesuai dengan rencapa penarikan dana yang tersebut dalam DPA("KPD-DPPA("KPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna memdanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
B. ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 1. Perencanaan Dalam proses perencanaan, B)*D menyusun encana "trategi Bisnis B)*D yang mencakup pernyataan 0isi, misi, program strategi, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan B)*D. encana "trategi Bisnis B)*D digunakan sebagai dasar penyusunan BA dan e0aluasi kinerja. %. RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) Dalam proses penganggaran, B)*D menyusun BA tahunan yang berpedoman pada encana "trategi Bisnis B)*D. BA disusun berdasarkan prinsip anggaran yang berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber(sumber pendapatan B)*D lainnya. encana anggaran pendapatan terdiri atas pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat dan atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. encana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang dikeluarkan merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pengeluaran, guna memberikn seluruh biaya dan 0olume barang dan jasa yang akan dihasilkan. encana biayapengeluaran terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang merupakan sumber dari APBD- APBN dan B)*D.
5
9. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BLUD a. Bagi "KPD atau unit kerja pada "KPD yang telah menerapkan PPK(B)*D, penyampaian usulan KA disertai dengan encana Bisnis dan Anggaran BA!7 b. "etelah DPA(B)*D disahkan, "KPD atau unit kerja membuat encana Bisnis dan Anggaran BA! Definitif. DPA B)*D mencakup antara lain < i.
Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan
ii.
Belanja yang bersumber dari APBD-APBN dan B)*D c. Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada PPK B)*D, maka dapat dilakukan perubahan DPA B)*D sebanyak % dua! kali dalam # tahun anggaran, kecuali dalam keadaan memaksa force major!. Perubahan tersebut disesuaikan dengan ambang batas yang ditetapkan dalam BA Definitif.
C. ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) "etelah menerima alokasi Dana BK, Puskesmas segera menyelenggarakan lokakarya mini untuk menyusun PA 2ahunan atau encana Pelaksanaan Kegiatan PK!, yang kemudian dikonsultasikan dan dimintakan persetujuan kepada 2im Pengelola BK DKK. "elanjutnya dibuat encana Kerja Anggaran KA! untuk dimintakan pengesahan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA!.
6
BAB III PEMANFAATAN DANA
A. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 1. AAS UMUM PELAKSANAAN APBD a. "emua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. b. $umlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. c. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. d. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. e. Kriteria keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang(undangan. f. "etiap "KPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. g. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang(undangan.
!. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH "etiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. =arus mendapat pengesahkan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaga daerah. 2idak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan :alikota. =ibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Partai Politik akan diatur dalam Peraturan :alikota tersendiri.
". PERGESERAN ANGGARAN#PERUBAHAN DPA$SKPD Pergeseran anggaran sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan konsistensi perencanaan anggaran dan pelaksanaannya. Pergeseran anggaran meliputi< a.
Pergeseran anggaran antar unit organisasi
b.
Pergeseran anggaran antar kegiatan
c.
Pergeseran anggaran antar jenis belanja d. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama
7
e. Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama f.
Pergeseran anggaran antar perincian-keterangan belanja dalam rincian objek belanja yang sama.
Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan pada saat perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD dan dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan cara mengubah-mere0isi DPA("KPD menjadi DPPA("KPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pembebanan anggaran, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pergeseran anggaran dilakukan atas persetujuan "ekretaris Daerah atas persetujuan Kepala DPPKA selaku PPKD. 2etapi tidak boleh mengubah substansi kegiatan dan target indikator kinerja-output.
B. ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 1. FLEKSIBILITAS a. b. c. d.
+leksibilitas merupakan ketentuan pengelolaan keuangan-barang B)*D pada batas( batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan(ketentuan yang berlaku umum. +leksibilitas pengeluaran biaya B)*D hanya berlaku untuk biaya B)*D yang berasal dari pendapatan selain dari APBN-APBD dan hibah terikat. $ika terjadi kekurangan anggaran, B)*D mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD melalui mekanisme penyusunan APBD dan-atau Perubahan APBD Biaya-belanja B)*D merupakan biaya operasional dan non operasional
!. BIAYA#BELANJA BLUD a.
Biaya B)*D merupakan biaya operasional dan biaya non operasional
b.
Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban B)*D dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi
c.
Biaya operasional terdiri dari biaya pelayanan dan biaya umum-administrasi
d.
Biaya pelayanan terdiri dari biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan, biaya barang jasa, dan biaya pelayanan lain(lain
e.
Biaya umum-administrasi terdiri dari biaya pegawai, biaya administrasi kantor, biaya pemeliharaan, biaya barang jasa, biaya promosi, dan biaya pelayanan lain(lain
f.
Biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban B)*D dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
g.
Biaya non operasional terdiri dari biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya kerugiaan penjualan aset tetap, biaya kerugian penurunan nilai, dan biaya non operasional lain(lain
h.
Biaya B)*D digunakan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan
8
C. ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) 1. PRINSIP DASAR PEMANFAATAN DANA BOK a. Keterpaduan Kegiatan pemanfaatan dana BK dilaksanakan secara terpadu baik dari segi dana, orang, tempat, waktu, kegiatan, serta sarana untuk untuk mencapai target program kesehatan dengan melibatkan para pelaksana program di Puskesmas, kader kesehatan, lintas sector, dan serta unsur lainnya. b. Kewilayahan Kegiatan pemanfaatan dana BK menggunakan prinsip satuan kewilayahan 2, :, dusun, desa-kelurahan, kecamatan, sekolah, dan satuan administrasi lainnya. c. >fisien Kegiatan pemanfaatan dana BK dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain. d. >fektif Kegiatan pemanfaatan dana BK harus berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian program kesehatan prioritas nasional. e. 2ransparan Kegiatan pemanfaatan dana BK menyangkut sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara terbuka. f.
Akuntabel Kegiatan pemanfaatan dana BK harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
!. RUANG LINGKUP PEMANFAATAN DANA BOK DI PUSKESMAS a. /inimal ;&? dari total alokasi dana BK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan Prioritas melalui berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan di bidang kesehatan b. /aksimal 5&? dari total alokasi dana BK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan )ainnya dan /anajemen Puskesmas. c. incian ruang lingkup program kesehatan dan manajemen Puskesmas meliputi < #! Program Kesehatan Prioritas < i.
*paya menurunkan pre0alensi balita gi@i kurang dan gi@i buruk
ii.
*paya menurunkan angka kematian balita
9
iii.
*paya menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua
i0.
*paya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru =4-A4D" *paya mewujudkan akses terhadap pengobatan =4-A4D" bagi semua yang membutuhkan *paya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru malaria dan 2B 0.
*paya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak
%! Program Kesehatan )ainnya i.
*K/ >ssensial di luar kegiatan kegiatan prioritas seperti penjaringan kesehatan anak sekolah, K, dan lain(lain
ii.
*paya kesehatan lainnya sesuai sesuai dengan *K/ Pengembangan berdasarkan Permenkes Nomor 6' 2ahun %, pelacakan kasus kematian ibu, autopsi 0erbal kematian ibu dan bayi
iii.
efreshing kader kesehatan
i0.
*paya kesehatan lainnya yang bersifat lokal dan spesifik
9! /anajemen Puskesmas i.
Penyelenggaraaan lokakarya mini untuk menyusun PA 2ahunan setelah Puskesmas menerima alokasi dan BK
ii.
Penyelenggaraan rapat minilokakarya bulanan atau tribulanan untuk membahas e0aluasi kegiatan bulan sebelumya dan menyusun rencana kegiatan bulan berikutnya
iii.
Penyelenggaraan rapat di tingkat desa untuk membahas program kesehatan
i0.
Pembinaan-super0isi kegiatan di lapangan
0.
Pelaksanaan konsultasi, pengiriman laporan, menghadiri undangan dan keperluan lainnya terkait BK ke kota
d. Pemanfaatan dana BK meliputi < #! Dana /anajemen Puskesmas
10
i.
Pembelian A2K untuk kegiatan pendukung BK
ii.
Biaya administrasi perbankan
iii.
Pembelian meterai
i0.
Penggandaan
0. 0i.
Pengiriman surat-laporan Pembelian konsumsi rapat %! Dana perasional Puskesmas i.
2ransport petugas kesehatan kegiatan promotif pre0entif luar gedung, rapat lokakarya mini, musyawarah di desa, rapat-konsultasi, dll!
ii.
Kader kesehatan, PKK, tokoh masyarakat atau tokoh agama membantu petugas dalam kegiatan promotif pre0entif luar gedung, rapat lokakarya mini, musyawarah di desa, refreshing kader!
iii.
Pembelian barang P/2 penyuluhan-pemulihan, konsumsi rapat-penyuluhan-refreshing, penggandaan pedoman, media-bahan penyuluhan!
e. Dana BK di Puskesmas 24DAK B)>= dimanfaatkan untuk < i. *paya kuratif dan rehabilitatif ii. 1aji, uang lembur, insentif iii. Pemeliharaan gedung ringan, sedang, berat! i0. Pemeliharaan kendaraan ringan, sedang, berat! 0. Biaya listrik, telepon, air 0i. Pengadaan obat, 0aksin, reagensia, dan alat kesehatan 0ii. Biaya transportasi rujukan pasien
BAB I% PENUTUP
11
Pedoman pemanfaatan dana APBD, B)*D, dan BK ini dibuat untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan di *P2D Puskesmas Ngoresan, penyusunan pedoman ini disesuaikan dengan peraturan(peraturan yang berlaku. $ika ada perubahan perbaikan, akasndisesuaikan sebagaimana mestinya untuk menuju pada hasil yang optimal. Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dana APBD, B)*D, dan BK di puskesmas agar tidak terjadi penyimpangan atau pengurangan dari kebijakan yang telah ditentukan.
12
