PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH
DRAFT
TENTANG
PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (NURSING STAF BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan peraturan internal staf keperawatan (nursing staf by laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Moewardi Provinsi Jawa Tengah. b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Nomor
/
/ 2014 tentang peraturan internal
staf keperawatan (nursing staf by laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah. Mengingat
:
1.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia)
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentangRumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Keseharan 5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standart Profesi Bidan
6. Peraturan
Menteri
Kesehatan
HK.02.02/MENKES/148/1/2010
tentang
No. Izin
dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat 7. Peraturan
Menteri
Kesehatan
No.
1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan 8. Peraturan
Menteri
Kesehatan
1464/MENKES/PRE/VIII/2010
tentang
No. Izin
dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan 9. Peraturan
Menteri
1796/MENKES/PER/VIII/2011
Kesehatan tentang
No.
Registrasi
Tenaga
Kesehatan 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit. 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK. 02. 02 / MENKES / 148 / 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaRumah Sakit Umum Daerah DanRumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. 13. Peraturan Gubernur Jawa Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2008 tentang
Penjabaran
Tugas
Pokok,
Fungsi
dan
KerjaRumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
Tata
Provinsi
Jawa Tengah. 14. SK Direktur RSUD Dr. Moewardi Moe wardi Surakarta No : 821.2/ 821.2 / 11417/ 2009 Tanggal 1 September 2013 tentang Komite Keperawatan RSUD Dr. Moewardi. 15. SK Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta No : 118.4/19505 / 2012.Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital by laws) Rumah Sakit dr.moewardi. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PEMBERLAKUAN
ATAS PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI NOMOR ……/……./2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (NURSING STAF BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pengertian
Pasal 1 Dalam Nursing Staff by Law ini, yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staff By Laws) Rumah Sakit umum Daerah Dr. Moewardi adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis ( clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf keperawatan di Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Moewardi. 2. Jabatan Fungsional Keperawatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang perawat dan bidan dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 3. Komite keperawatan RSUD Dr. Moewardi: adalah wadah non struktural RSUD Dr. Moewardi yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. 4. Ketua Komite Keperawatan: adalah seseorang yang ditetapkan oleh kepala/ Direktur RSUD Dr. Moewardi dengan memperhatikan masukan dari tenaga Keperawatan yang bekerja di RSUD Dr. Moewardi 5. Sekretaris Komite Keperawatan: adalah seorang yang ditetapkan oleh Kepala/ Direktur RSUD Dr. Moewardi berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari tenaga Keperawatan yang bekerja di RSUD Dr. Moewardi 6. Ketua Sub komite Keperawatan: adalah seorang yang ditetapkan oleh Kepala/ Direktur RSUD Dr. Moewardi berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari tenaga Keperawatan yang bekerja di RSUD Dr. Moewardi 7. Anggota Komite Keperawatan: adalah seorang yang dipilih oleh ketua Komite Keperawatan dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. Moewardi sebagai seorang anggota Komite Keperawatan 8. Staf Keperawatan adalah seluruh perawat RSUD RSUD Dr. Moewardi, termasuk perawat anastesi, perawat gigi dan bidan. 9. Area Praktek 6 SPF ( SPF medical,SPF bedah, SPF kritis, SPF gawat gawat darurat 10. Kelompok Staf Perawat Per awat Fungsional Fungsiona l yang selanjutnya disebut Kelompok SPF adalah kelompok Perawat/ Bidan yang melakukan pelayanan dan telah disetujui
serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. 11. Kewenangan Klinis Keperawatan (Nursing Privilege) adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan sesuai degan area prakteknya. 12. Penugasan Klinis (clinical appointment) adalah penugasan yang diberikan oleh
Direktur RSUD Dr. Moewardi terhadap staf keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di RSUD Dr. Moewardi berdasarkan daftar kewenangan klinis.Kewenangan klinis sementara ( temporary clinical privilege ) 13. Kewenangan klinis dalam keadaan darurat (emergency clinical privilege) adalah
Penugasan klinis yang diberikan dalm keadaan darurat oleh Direktur RSUD Dr. Moewardi secara langsung tidak berdasarkan rekomendasi Komite keperawatan. 14. Kewenangan klinis bersyarat
(provisional clinical privilege) adalah uraian
intervensi keperawatan untuk melakukan sekelompok pelayanan keperawatan tertentu dengan mempunyai persyaratan khusus yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis keperawatan (clincal appointment) . 15. Buku Putih: Dokumen berisi syarat- syarat s yarat yang harus dipenuhi dipe nuhi oleh tenaga keperawatan yang digunakan untuk menentukan kewenangan klinis. 16. Sub komite kom ite Kredensial Kr edensial bertugas ber tugas merekomendasikan mer ekomendasikan kewenangan klinis klin is yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap tenaga keperawatan. 17. Sub
komite
Mutu
Profesi:
bertugas
melakukan
audit
keperawatan
dan
merekomendasikan kebutuhan pengembangan professional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan. 18. Sub komite Etik dan disiplin profesi: p rofesi: bertugas merekomendasikan pembinaan pemb inaan etik dan disiplin profesi. 19. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap te rhadap staf keperawatan untuk menentukan m enentukan kelayakan diberi kewenangan klinis keperawatan
(clinical privilege) sesuai
kemampun dan/atau kompetensinya. 20. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap t erhadap staf keperawatan yang telah memiliki kewenangan klinis keperawatan (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. 21. Audit keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi keperawatan 22. Mitra bestari (peer group) keperawatan adalah sekelompok tenaga keperawatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga keperawatan (Unsur pendidikan, Organisasi profesi PPNI/
IBI dan peminatan tenaga Keperawatan ( asesor ) yang ada di RSUD Dr. Moewardi
BAB II TUJUAN
Pasal 2 Peraturan internal staf keperawatan ( Nursing staff by laws) disusun agar komite keperawatan dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik ( Good clinical governance )
melalui
mekanisme
kredensial,
peningkatan
mutu
profesi,
dan
penegakan disiplin profesi. Pasal 3 Peraturan internal staf keperawatan ( Nursing staff bylaws) bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi mitra bestari ( peer group) dalam pengambilan keputusan profesi melalui komite keperawatan. Pasal 4 Putusan yang diambil dilandasi semangat bahwa hanya staf keperawatan yang kompeten dan berperilaku profesional sajalah yang boleh melakukan asuhan keperawatan di rumah sakit.
BAB III KEWENANGAN KLINIS
Pasal 5 Proses penilaian kewenangan klinis keperawatan: a. Perawat dan atau bidan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewenangan Klinis kepada Ketua Komite Keperawatan b. Ketua komite keperawatan menugaskan subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensial (dapat dilakukan secara individu atau kelompok) c. Subkomite membentuk panitia adhoc yaitu yaitu untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan berbagai metode porto folio, assesmen kompetensi d. Subkomite memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan
Pasal 6 Proses pemberian kewenangan klinis Keperawatan:
Melalui uji kredensial yang dilakukan oleh Sub komite Kredensial bersama-sama dengan Mitra bestari (peer group) disetujui oleh Ketua Komite Keperawatan diberikan kewenganan klinis tertentu kepada seorang staf keperawatan
Pasal 7 Proses pengakhiran kewenangan klinis Keperawatan: Melalui uji kredensial yang dilakukan oleh Sub komite Kredensial bersama-sama dengan Mitra bestari (peer group) disetujui oleh Ketua Komite Keperawatan dihentikankan kewenganan klinis tertentu kepada seorang staf keperawatan
Pasal 8 Pengaturan kewenangan klinis perawat: a. Kewenangan klinis sementara ( temporary clinical privilege ) b. Kewenangan klinis dalam keadaan darurat ( emergency clinical privilege ) c. Kewenangan klinis bersyarat (provisional clinical privilege)
BAB IV PENUGASAN KLINIS
Pasal 9 Bahwa dalam melakukan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan, perawat/ bidan Rumah Sakit Dokter Moewardi harus memiliki surat penugasan klinis yang diberikan oleh Direktur RSUD Dr. Moewardi. Adapun tata cara pemberian dan pengakhiran pengakhiran penugasan klins perawat/ bidan diatur sebagai berikut: Ayat 1 Proses pemberian penugasan klinis Keperawatan: Hasil kredensial berupa pengetahuan, sikap dan skill beserta daftar kewenganan klinis subkredensial melalui ketua komite keperawatan mengajukan surat permohonan kepada Direktur untuk diterbitkannya penugasan klinis
Ayat 2 Proses pengakhiran penugasan klinis Keperawatan: Hasil kredensial berupa pengetahuan, sikap dan skill beserta daftar kewenganan klinis melaui rapat penentuan kewenangan klinis seorang tenaga keperawatan dinyatakan tidak kompeten untuk melakukan klinis pada jenjang karir tertentu maka diajukan kepada Direktur untuk dihentikannya penugasan klinis
BAB V DELEGASI TINDAKAN MEDIK
Pasal 10 Dalam hal pelaksanaan tindakan medik yang bersifat delegasi, diatur sebagai berikut: a. Komite Medik mengajukan daftar tindakan medis delegasi berikut SPO nya kepada Direktur b. Direktur menerbitkan SK pelaksanaan tindakan delegasi Pasal 11 Tindakan Medis yang bersifat delegasi ditetapkan meliputi tindakan berikut: (1) Tenaga keperawatan melakukan tidakan delegasi berdasarkan SPO yang sudah
disiapkan oleh komite medik (2) Pembagian jasa tindakan delegasi 60 % diberikan kepada pelaksana
BAB VI KOMITE KEPERAWATAN
Pasal 12 Pembentukan Komite Keperawatan
Komite Keperawatan dibentuk oleh direktur RSUD Dr Moewardi.
Pasal 13 Tujuan Komite Keperawatan Komite
keperawatan
dibentuk
dengan
tujuan
menyelenggarakan
pelayanan
keperawatan yang professional dengan menumbuhkan mitra kerja dengan profesi lain, dilandasi oleh ilmu pengetahuan, sikap dan ketrampilan sesuai standar profesi.
Pasal 14
Susunan Organisasi Susunan organisasi komite Keperawatan terdiri dari: a. Ketua; b.
Sekretaris;
c.
Sub komite Kredensial;
d. Sub komite Mutu profesi; dan e. Sub komite Etika dan Disiplin Profesi.
Pasal 15 Keanggotaan Komite Keperawatan (1)
Keanggotaan komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. Moewardi dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.
(2)
Jumlah keanggotaan komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah staf Keperawatan di rumah sakit.
Pasal 16 (1)
Ketua komite Keperawatan ditetapkan oleh direktur rumah sakit dengan memperhatikan masukan dari staf Keperawatan yang bekerja di rumah sakit.
(2)
Sekretaris komite Keperawatan dan subkomite ditetapkan oleh direktur RSUD Dr Moewardi berdasarkan rekomendasi dari ketua komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari staf Keperawatan yang bekerja di rumah sakit.
Pasal 17 (1)
Anggota komite Keperawatan terbagi ke dalam subkomite.
(2)
Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.
subkomite
kredensial
yang
bertugas
menapis
profesionalisme
staf
Keperawatan; b. subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf Keperawatan; dan c.
subkomite etik dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf Keperawatan.
Pasal 18 Tugas, Fungsi Dan Wewenang Komite keperawatan
Fungsi, Tugas dan Kewenangan komite keperawatan telah diatur dalam Permenkes No. 49 tahun 2013 tentang Komite keperawatan Rumah Sakit. Adapun tugas pokok komite keperawatan adalah membantu direktur dalam melakukan Kredensial,
pembinaan
disiplin
dan
etika
profesi
tenaga
keperawatan
serta
pengembangan professional berkelanjutan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Keperawatan mempunyai fungsi :
Komite
(1) Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit
dengan cara; a. Melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan diRumah Sakit b. Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan (2) Dalam melaksanakan fungsi kredensial, komite keperawatan memiliki tugas
sebagai berikut: a. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih b. Melakukan verifikasi persyaratan kredensial c. Merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan d. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis e. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan f. Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan kepada DirekturRumah Sakit (3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, komite keperawatan
memiliki tugas sebagai berikut: a. Menyususun dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik b. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan c. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan d. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan (4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga
keperawatan, komite keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan b. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan c. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan d. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis e. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite keperawatan berwenang:
a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis b. Memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis c. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu d. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan
f. Memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan g. Memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin
BAB VII RAPAT
Dalam hal pengambilan keputusan di bidang profesi oleh komite keperawatan melalui rapat-rapat sebagai berikut: a. Rapat rutin b. Rapat khusus Ketentuan Rapat: a. Jumlah quorum b. Persyaratan rapat c. Notulen rapat d. Prosedur rapat e. Peserta rapat f. Syarat kehadiran rapat
BAB VIII SUB KOMITE KREDENSIAL
Bab ini mengatur tentang peranan komite keperawatan dalam melakukan mekanisme kredensial dan rekredensial bagi seluruh staf keperawatan di rumah sakit. Pedoman pengorganisasian dan tata kerja sub komite kredensial di rumah sakit mengacu pada lampiran peraturan menteri kesehatan ini.
Pasal 19 Peran Komite Keperawatan Dalam Proses Kredensial Keperawatan: 1. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih 2. Melakukan verifikasi persyaratan kredensial 3. Merekomendasikan kewenangan kewenangan klinis tenaga keperawatan 4. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis 5. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan 6. Melaporkan seluruh proses proses kredensial kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan kepada DirekturRumah Sakit
Pasal 20 Mekanisme Kredensial dan rekredensial Keperawatan:
a. Perawat dan/bidan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewenangan Klinis kepada Ketua Komite Keperawatan b. Ketua komite keperawatan menugaskan subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensial (dapat dilakukan secara individu atau kelompok) c. Subkomite membentuk panitia adhoc untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan berbagai metode porto, asesmen kompetensi d. Subkomite memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan
Pasal 21 Pedoman pengorganisasian dan tata kelola sub komite kredensial a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis untuk memperoleh surat penugasan Klinis ( clinical appointment ) kepada Direktur melalui ketua komite keperawatan b. Memberikan masukan, pelaporan dan saran kepada Ketua Komite Keperawatan dalam pelaksanaan tugas c. Melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Ketua Komite Keperawatan
BAB IX SUBKOMITE MUTU PROFESI
Bab ini mengatur peranan komite keperawatan untuk menjaga mutu profesi para staf keperawatan melalui subkomite mutu profesi. Hal ini dilakukan melalui audit keperawatan dan pendidikan dan pengembangan profesi berkelanjutan ( contuining professsional development ). Pedoman pengorganisasian dan tata kerja subkomite
mutu profesi di rumah sakit mengacu pada lampiran peraturan menteri kesehatan ini.
Pasal 22 Peran Komite Keperawatan Dalam Proses Kendali Mutu Para Staff Keperawatan a. Menyususun dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik b. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan c. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan d. Memfasilitasi Memfasilit asi proses pendampingan sesuai kebutuhan
Pasal 23 Mekanisme Audit keperawatan a. Subkomite membentuk panitia adhoc audit audit keperawatan b. Sudkomite mengorganisasikan pelaksanaan audit klinik keperawatan c. Sudkomite memberikan rekomendasi tindak lanjut audit klinik keperawatan dan kebidanan
Pasal 24 Mekanisme pendidikan dan pengembangan profesi berkelanjutan bidang keperawatan a. Subkomite menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area pratik b. Subkomite memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan kebidanan berkelanjutan c. Subkomite berkoordinasi dengan bagian diklit mengorganisasikan pelaksanaan pendidikan dan pengembangan tenaga keperawatan
Pasal 25 Pedoman Pengorganisasian Dan Tata Kelola Subkomite Mutu Profesi a. Memberikan masukan, saran dan melaporkan kejadian tentang masalah mutu keperawatan kepada pimpinan. b. Memberikan masukan, pelaporan dan saran kepada Ketua Komite Keperawatan dalam pelaksanaan tugas c. Melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Ketua Komite Keperawatan
BAB X SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI
Bab ini mengatur tentang upaya pendisiplinan staf keperawatan yang dilakukan oleh subkomite etik dan disiplin profesi. Hal ini dilakukan melalui peringatan tertulis sampai penangguhan kewenangan klinis staf keperawatan yang dinilai melanggar disiplin profesi, baik seluruhnya maupun sebagian. Dengan ditangguhkannya kewenangan klinis maka staf keperawatan tersebut tidak diperkenankan melakukan tindakan keperawatan dan kebidanan di rumah sakit. Perubahan kewenangan klinis akibat tindakan disiplin profesi tersebut di atas ditetapkan dengan surat keputusan kepala/direktur rumah sakit atas rekomendasi komite keperawatan. Pedoman pengorganisasian dan tata kerja subkomite etika dan disiplin profesi di rumah sakit mengacu pada lampiran peraturan menteri kesehatan ini.
Pasal 26 Peran Komite Keperawatan tentang upaya pendisiplinan staf keperawatan a. Menyusun kode etik profesi tenaga keperawatan b. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan c. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan d. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan e. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis f. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan
Pasal 27 Mekanisme penelusuran pelanggaran etik profesi
1. Pengaduan a. Pengaduan masalah etik e tik keperawatan kepera watan baik internal inte rnal maupun eksternal ekste rnal disampaikan ke sub komite etik keperawatan secara tertulis maupun lisan b. Sub etik melakukan kajian terhadap laporan tersebut c. Kajian dilakukan maksimal 3 x 24 jam setelah laporan diterima sub komite etik keperawatan d. Hasil dan rekomendasi disampaikan kepada direktur
2. Prosedur pengambilan keputusan a. Pengambilan keputusan berdasarkan pada pedoman etik Rumah Sakit Dr. Moewardi b. Keputusan tentang pelanggaran etik keperawatan diberikan atas ringan, sedang, berat dengan memperhatikan: 1) Akibat tindakan tersebut terhadap kehormatan Rumah Sakit 2) Akibat tindakan tersebut terhadap profesi 3) Akibat tindakan tersebut terhadap kepentingan umum 4) Akibat atau dampak tindakan tersebut terhadap keselamatan pasien Nilai 1 :bila dampak dari pelanggaran tersebut tidak signifikan Nilai 2 : bila dampak dari pelanggaran tersebut ringan Nilai 3 : bila dampak dari pelanggaran tersebut sedang Nilai 4 : bila dampak dari pelanggaran tersebut berat Nilai 5 : bila dampak dari pelanggaran tersebut mengakibatkan kematian Frekuensi kejadian pelanggaran 5) Tujuan yang ingin dicapai oleh si pelapor
Pasal 28 Mekanisme pemberian sangsi pada pelanggaran etik profesi
1. Komite keperawatan melaporkan ke Direktur tentang hasil kajian, dan jika terbukti ada pelanggaran maka dilaporkan kriteria pelanggaran (ringan, sedang, berat) disertai rekomendasi 2. Direktur memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait
Pasal 29 Mekanisme perubahan kewenangan klinis akibat pelanggaran etik/ disiplin profesi 1. Subkomite melalui ketua komite keperawatan melaporkan ke Direktur tentang hasil kajian, dan jika terbukti ada pelanggaran maka dilaporkan kriteria pelanggaran (ringan, sedang, berat) disertai rekomendasi 2. Subkomite
melalui
ketua k etua
komite kom ite
keperawatan
memberikan
rekomendasi
perubahan kewenangan klinis akibat pelanggaran etik/ disiplin profesi
BAB XI PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS
Untuk melaksanakan tata kelola klinis diperlukan aturan-aturan profesi bagi staf keperawatan secara tersendiri di luar nursing staff by laws. Aturan profesi tersebut antara lain adalah : 1. Pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan dengan standart profesi, standart pelayanan, dan standart prosedur operasional serta kebutuhan dasar pasien; 2. Kewajiban melakukan konsultasi dan atau merujuk pasien kepada tenaga keperawatan lain yang dianggap lebih mampu.
BAB XII TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN
Bab ini mengatur review dan perubahan peraturan internal staf keperawatan (nursing staff bylaws ), kapan, siapa yang mempunyai kewenangan dan bagaimana mekanisme perubahan peraturan internal staf keperawatan ( nursing staff by laws ) yang disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri kesehatn ini.
Pasal 30 Review Dan Perubahan Peraturan Internal Staf Keperawatan Review dan perubahan peraturan internal staf keperawatan, dilakukan setiap 2 tahun sekali sesui dengan lama masa kerja keanggotaan komite keperawatan
Pasal 31 Yang berhak menyusun Nursing Staf By Laws adalah. Ketua komite keperawatan bersama-sama subkomite
Pasal 32 Perubahan terhadap Nursing staf By Laws dapat dilakukan atas pertimbangan sebagai berikut: a. Tidak sesuai dengan pelaksanaan asuhan keperawatan b. Sudah diberlakukan selama 2 tahun
BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan komite keperawatan rumah sakit adalah suatu proses penilaian, umpan balik serta perbaikan seluruh kegiatan komite keperawatan di rumah sakit secara komprehensif dan berkesinambungan. Pembinaan dan pengawasan diarahkan pada peningkatan kinerja komite keperawatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan serta keselamatan pasien di rumah sakit. Pembinaan dan pengawasan komite keperawatan rumah sakit dilaksanakan menteri, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan perhimpunan/asosiasi perumahsakitan dengan melibatkan organisasi profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan komite keperawatan rumah sakit minimal mencakup : a. Dokumen rencana kerja dan anggaran komite keperawatan; b. Dokumen manajemen mutu pelaksanaaan komite keperawatan; c. Sistem dan program kredensial tenaga keperawatan; d. Sistem dan program peningkatan mutu profesi; dan e. Sistem dan program pembinaan etik dan disiplin profesi; Langkah/ strategi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara komite keperawatan rumah sakit meliputi : a. Menetapkan tujuan pembinaan dan pengawasan;
b. Merumuskan lingkup dan sasaran pembinaan dan pengawasan; c. Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan antara lain : 1) Advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis; 2) Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan 3) Monitoring dan evaluasi; e. Memberikan umpan balik hasil pembinaan dan pengawasan; f. Melakukan perbaikan, peningkatan berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi; g. Medokumentasikan seluruh proses dan dan hasil pembinaan dan pengawasan; h. Merekomendasikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada manajemen rumah sakit; dan i.
Dalam
rangka
pembinaan
komite
keperawatan,
menteri,
kepala
dinas
kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis kepada kepala/ direktur rumah sakit.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 33
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komite keperawatan dilakukan oleh Menteri, Badan Pengawas Pengawas Rumah Sakit, Dewan Pengawas Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan perhimpunan/asosiasi perumahsakitan dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pasal 34 (1)
Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan kinerja Komite Keperawatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien di rumah sakit.
(2)
Pembinaan
dan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud
pada
dilaksanakan melalui: a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis; b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan c.
monitoring dan evaluasi.
ayat
(1)
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Bab ini memuat ketentuan mengenai tanggal mulai pemberlakuan dan ketentuan pencabutan peraturan internal staf keperawatan ( nursing staff by laws ) yang lama. Peraturan internal staf keperawatan ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit.
Pasal 35 Nursing Staf By laws ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Pasal 36 Nursing staf By Laws bisa dilakukan pencabutan jika memenuh syarat- syarat
sebagai berikut: 1. Tidak sesuai dengan pelaksanaan asuhan keperawatan 2. Sudah diberlakukan selama 2 tahun
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37 Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Nomor 441/4641/2011 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pasal 39 Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Surakarta
pada tanggal Mei 2014 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH,
R. BASOEKI SOETARDJO
