NOTULEN RAPAT PEMBINAAN TRANTIB WILAYAH KECAMATAN KECAMATAN BOTOLINGGO BOTOLING GO BERTEMPAT DI PENDOPO KECAMATAN BOTOLINGGO, ACARA DIMULAI PUKUL 08.30 WIB
Peran RT/RW Dala Men!e" Men!e"e#$% e#$% D%n% Ma$ala& Keaanan Keaana n L%n'#(n'an L%n'#(n'a n ). $a*("an +aa" *"l%n''
Dalam struktur Pemerintahan Daerah di tingkat kabupaten/kota, keberadaan RT dan RW diatur dalam PERDA masing-masing daerah yakni sebagai suatu organisasi masya masyara raka katt yang yang diak diakui ui Peme Pemeri rint ntah ah Daer Daerah ah sete setemp mpat at,, khus khusus usny nya a dala dalam m hal hal kegiatan administrasi kependudukan, kegiatan pembinaan lingkungan, pembinaan ketertiban masyarakat dan sebagainya. Singkat kata, ungsi RT/RW adalah sebagai mitra Pemerintah Daerah di tingkat !elurahan atau Desa, meskipun se"ara ormal organisasi RT/RW tidak masuk dalam struktur resmi Pemerintah Daerah setempat. Pengurus RT/RW di suatu lingkungan pemukiman masyarakat, ditetapkan berdasarkan pilihan masyarakat setempat. !emudian !emudian bagi pengurus RT terpilih terpilih akan dilantik oleh #urah atau !epala Desa dengan S! pengangkatan dari #urah atau !epala Desa. Sedangkan pengurus RW dilantik oleh $amat dengan S! pengangkatandari pengangkatandari $amat atas nama %upati/Walikota. Di situlah letak legalitas ormal kepengurusan RT/RW di suatu lingkungan pemukiman. 2. KEPALA DESA LUMUTAN
Dalam struktur kepengurusan RW, di antaranya terdapat Seksi !eamanan yang dipimpin atau dikoordinir oleh seorang !epala Seksi !eamanan. Ada pun ruang lingkup tugas !epala Seksi !eamanan ini, antara lain memba&ahi para petugas 'A(S)P atau #)(*AS dan &arga setempat yang dilibatkan dalam kegiatan keamanan. (amun se"ara resmi, di suatu lingkungan pemukiman umum, pengelola dan penanggung+a&ab keamanan setempat adalah petugas 'A(S)P atau #)(*AS. !e"uali lingkungan komplek perumahan seperti realestate, apartement atau komplek instansi pemerintah mau pun s&asta yang menggunakan Satpam sebagai pengelola dan penanggung+a&ab keamanan lingkungan setempat. *aka berdasarkan gambaran di atas, dapat dipahami bah&a peran RT/RW merupakan u+ung tombak pemerintahan di daerah. !arena RT/RW inilah yang berhubungan langsung langsung dengan masyarakat masyarakat di lingkungan masing-masing. masing-masing. Artinya pengurus RT/RW yang sangat mengetahui m engetahui berapa +umlah &arga di lingkungannya, baik &arga permanen permanen mau pun non permanen permanen kost atau kontrak rumah . kondisi kondisi ekosistem, serta lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau, dalam masalah keamanan lingkungan, ungsi Seksi !eamanan di lingkungan RT/RW men+adi sangat penting.
3. DANSUBRAMIL BOTOLINGGO
(amun pada kenyataannya, hampir di banyak lingkungan pemukiman umum di kota-kota besar seperti 0akarta, %andung, Surabaya, *edan dan *akassar, khususnya lagi di ka&asan pemukiman padat, peran Seksi !eamanan di setiap kepengurusan RW tidak berlangsung optimal. Pen"urian masih kerap ter+adi, perkelahian antar&arga sering berlangsung hingga men+adi perkelahian massal, pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat seperti pesta miras, +udi serta sema"amnya +uga masih sering ter+adi. %ahkan yang paling memprihatinkan, pihak Seksi !eamanan di lingkungan kepengurusan RW bisa tidak tahu kalau di lingkungannya terdapat kegiatan teroris, peredaran narkoba, human trai"king, praktek aborsi dan sebagainya. Ada dua aktor utama yang men+adi penyebab kelemahan pengelolaan dan pembinaan sistem keamanan di lingkungan pemukiman umum seperti itu. Pertama, !etua RW merekrut !etua Seksi !eamanan dalam kepengurusannya tanpa pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan. !e dua, ketidak tahuan mereka dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem keamanan di lingkungan pemukimannya. 0adi kedua aktor itulah yang mau tidak mau berpotensi men+adi penyebab timbulnya berbagai masalah keamanan di lingkungannya. *isalnya ketidak tahuan bah&a di lingkungan tersebut terdapat kegiatan kelompok teroris, perederaan narkoba, perdagangan manusia, praktek aborsi serta lain sebagainya. 1. !AP2SP2# %2T2#)(332 *aka untuk me&u+udkan peran dan kualitas kiner+a Seksi !eamanan dalam kepengurusan RW, hendaknya Pemerintah Daerah, khususnya pihak !elurahan, di&a+ibkan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sistem keamanan bagi Seksi !eamanan dan +a+arannya di setiap kepengurusan RW di &ilayahnya. 4akni dengan melibatkan pihak Polsek, !oramil dan Polisi Pamong Pra+a Pol PP sebagai instruktur pengarah. Pelatihan bisa diselenggarakan selama tiga hari, yaitu dari hari 0um5at sampai *inggu. Sehingga bila Seksi !eamanan RW dan +a+arannya ada yang sibuk beker+a, bisa mengikuti pelatihan tanpa harus bolos beker+a. *ateri pelatihan yang diberikan bisa terbagi dalam beberapa bagian. Dari Polsek misalnya, tentang kemitraan dengan kepolisian seperti tata "ara menangani T!P Tempat !e+adian Perkara , tata "ara membuat dan menyampaikan laporan ke+adian, tata "ara penga&asan serta pembinaan ketertiban masyarakat dan sebagainya, termasuk tata "ara berkoordinasi dengan Polsek bersangkutan. !emudian dari pihak !oramil, di antaranya tentang tata "ara pembinaan &ilayah teritorial , tata "ara penyampaian laporan atau pengaduan suatu ke+adian perkara, penanganan ben"ana alam seperti ban+ir, tanah longsor, kebakaran dan termasuk tata "ara berkoordinasi dengan pihak !oramil setempat. Demikian pula halnya dengan Sat Pol PP yang memberikan arahan tentang ketentuan penegakkan PERDA Peraturan Daerah , kemitraan dengan Sat Pol PP dalam melaksanakan ketertiban
masyarakat, tertib administrasi kependudukan, kebersihan lingkungan serta yang sema"amnya. Dengan terselenggaranya pelatihan tersebut, insya Allah kepengurusan RT/RW, khususnya peran Seksi !eamanan dan +a+arannya dapat melaksanakan tugas dan perannya se"ara optimal. Sehingga berbagai masalah keamanan dan masalah sosial di lingkungan RT/RW pada setiap !elurahan atau Desa, dapat terdeteksi lebih dini dan lebih "epat diantisipasi.
Botolinggo , 3 Pebruari 2016 NOTULIS
TAUFIK HIDAYAT
