Nicaragua Case

Nicaragua Case (Nicaragua v United States of America)

KASUS POSISI Kasus ini berawal dari penghentian bantuan ekonomi dari AS ke Nicaragua dikarenakan tindakan-tindakan Nicaragua yang melawan El Salvador, yang memiliki hubungan diplomatis yang baik dengan Amerika. Atas respon dari tindakan Nicaragua ini, AS mulai menempatkan fasilitas militernya dan melakukan beberapa tindakan yang diklaim Nicaragua sebagai pelanggaran hukum internasional.

Beberapa tindakan AS di Nicaragua adalah penanaman ranjau di laut wilayah dan pedalaman Nicaragua, yang kemudian mengakibatkan hancurnya kapal-kapal milik Nicaragua dan pihak asing. Selain itu, AS juga melakukan penyerangan dan perusakan terhadap beberapa fasilitas sipil dan militer Nicaragua. AS juga membantu pasukancontras, yaitu kelompok gerilyawan Nicaragua yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Sandinista yang berkuasa kala itu.

Nicaragua Case adalah kasus yang terjadi pada tahun 1986 yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Di mana ICJ mendukung Nikaragua yang melawan Amerika Serikat untuk memberikan ganti rugi terhadap Nikaragua. Mahkamah Internasional menyatakan bahwa AS telah melanggar hukum internasional dengan mendukung gerilyawan dalam pemberontakan mereka melawan pemerintah Nikaragua dan pertambangan di pelabuhan Nikaragua. Amerika Serikat menolak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan setelah Mahkamah menolak argumen AS bahwa Mahkamah Internasional tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan kasus ini.

Mahkamah menemukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar kewajibannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain, tidak ikut campur dalam urusan negara lain, tidak melanggar kedaulatan negara lain, tidak mengganggu perdagangan maritim secara damai, dan melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal XIX Perjanjian Persahabatan, Perdagangan dan Navigasi antara kedua belah pihak yang ditandatangani di Managua pada tanggal 21 Januari 1956.

Fakta-fakta Hukum : 1. Kasus ini berawal dari penghentian bantuan ekonomi dari AS ke Nicaragua dikarenakan tindakan-tindakan Nicaragua yang melawan El Salvador, yang memiliki hubungan diplomatis yang baik dengan Amerika. Atas respon dari tindakan menempatkan

fasilitas

militernya

Nicaragua

ini,

AS

mulai

dan melakukan beberapa tindakan yang diklaim

Nicaragua sebagai pelanggaran hukum internasional 2. Beberapa tindakan AS di Nicaragua adalah penanaman ranjau di laut wilayah dan pedalaman Nicaragua, yang kemudian mengakibatkan hancurnya kapalkapal

milik

Nicaragua dan pihak asing. Selain itu, AS juga melakukan penyerangan dan perusakan terhadap beberapa fasilitas sipil dan militer Nicaragua. AS juga membantu pasukan contras, yaitu kelompok gerilyawan Nicaragua yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Sandinista yang berkuasa kala itu. 3. Nicaragua membawa sengketa dengan AS ini ke Mahkamah Internasional pada tanggal 9 April 1984. Gugatan yang diajukan Nicaragua antara lain : a. AS telah melanggar kewajibannya berdasarkan hukum internasional dengan aktifitas militer dan paramiliternya di Nicaragua (AS harus menarik seluruh fasilitas dan

kelengkapan

militernya

dari

Nicaragua

untuk memenuhi kewajibannya

berdasarkan larangan penggunaan kekerasan (non-use of force) b. AS harus memberikan ganti rugi terhadap Nicaragua berdasarkan pelanggaranpelanggaran yang telah terjadi. Nicaragua

mendasarkan

gugatannya

ini

berdasarkan

hukum

kebiasaan

internasional, dan selain itu Nicaragua juga menggunakan Treaty of Friendship,

Commerce,

and

Navigation

1956

yang

merupakan

perjanjian

bilateral

internasional antara AS dan Nicaragua. 4. Menanggapi gugatan Nicaragua ini, AS menyatakan bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa ini. AS berpendapat bahwa Nicaragua tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 36(2) Statuta ICJ yang menyatakan bahwa kedua pihak yang bersengketa harus sama-sama menerima yurisdiksi mahkamah ini. Selain itu, AS juga menyatakan bahwa pengajuan Nicaragua ini tidak dapat diterima (inadmissible). AS mendasarkan pernyataannya ini berdasarkan beberapa alasan, yang antara lain : a. Nicaragua tidak membawa serta beberapa pihak-pihak yang kehadiran dan partisipasinya diperlukan untuk melindungi hak-hak para pihak yang bersangkutan b. Nicaragua

mengajukan

masalah

ini

berdasarkan

alasan

ancaman terhadap

kedamaian (threat to peace), yang sebenarnya merupakan wewenang Dewan Keamanan PBB c. Bahwa organ yudisial seperti ICJ tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani suatu situasi yang berhubungan dengan konflik bersenjata yang sedang berlangsung d. Pengajuan yang dilakukan oleh Nicaragua merupakan sebuah bentuk tindakan nonexhaustion, karena pada dasarnya Nicaragua merupakan salah satu pihak dari proses Contadora yang meliputi negara-negara di Amerika Tengah dalam proses penyelesaian sengketa.

Permasalahan Hukum :

1. Apakah ICJ memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus ini, dan apakah pengajuan (application) oleh Nicaragua dapat diterima (admissible)? 2. Apakah segala tindakan Amerika Serikat di Nicaragua bertentangan dengan hukum internasional, khususnya hukum kebiasaan internasional ?

Putusan Mahkamah :

Jurisdiction and Admissibility 1. Berdasarkan 11 banding 5 suara, ICJ memutuskan bahwa pengajuan Nicaragua berdasarkan pasal 36 (2) & (5) Statuta ICJ diterima. 2. Berdasarkan

14

banding

2

suara,

ICJ

menerima

pengajuan

Nicaragua

berdasarkan Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation 1956. 3. Berdasarkan 15 banding 1 suara, ICJ menyatakan memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus ini 4. Berdasarkan suara mutlak, ICJ menyatakan pengajuan (application) Nicagarua dapat diterima (admissible) Putusan akhir : 1. Berdasarkan 11 banding 4 suara, ICJ memutuskan bahwa pengajuan Nicaragua berdasarkan pasal 36 (2) & (5) Statuta ICJ diterima. 2. Berdasarkan 12 banding 3 suara, ICJ menolak pembenaran AS terhadap segala tindakannya di Nicaragua sebagai upaya pertahanan diri (self-defence) 3. Berdasarkan 12 banding 3 suara, ICJ menyatakan AS telah mengintervensi kepentingan dalam negeri Nicaragua dengan memberikan bantuan pada pasukan Contras. 4. Berdasarkan 12 banding 3 suara, ICJ menyatakan AS telah melanggar prinsip non-use of force yang merupakan sebuah hukum kebiasaan internasional karena seranganserangan di beberapa daerah seperti Puerto Sandino, Corinto, San Juan del Sur, dan sebagainya. 5. Berdasarkan 12 banding 3 suara, ICJ berpendapat bahwa tindakan AS yang melakukan penerbangan militer melintasi wilayah Nicaragua merupakan pelanggaran terhadap prinsip persamaan kedaulatan, yang juga merupakan hukum kebiasaan internasional. 6. Berdasarkan 12 banding 3 suara, ICJ menyatakan bahwa tindakan AS menanam ranjau di perairan Nicaragua dan sekitarnya merupakan pelanggaran kewajibannya terhadap prinsip non-use of force, non-intervention, dan equal sovereignty.

7. Berdasarkan 14 banding 1 suara, ICJ menyatakan bahwa tindakan yang terdapat pada putusan no. 6 melanggar pasal XIX Treaty of Friendship 1956

Pertimbangan Putusan :

YURISDIKSI Untuk menemukan yurisdiksi mahkamah pada kasus ini, Nicaragua mendasarkan argumennya pada beberapa ketentuan yang terdapat pada Statuta ICJ dan juga Treaty of Friendship 1956. Berdasarkan pasal 36 (2) ICJ Statute, setiap negara berhak menyatakan terikat pada yurisdiksi mahkamah (compulsory jurisdiction) tanpa adanya perjanjian khusus (special agreement) dengan pihak lainnya, asalkan pihak lain tersebut juga turut menyatakan keterikatan yang sama.

Nicaragua tidak secara eksplisit membuat sebuah deklarasi langsung terhadap yurisdiksi mengikat ICJ, tetapi negara ini pernah menyatakan terikat pada yurisdiksi Mahkamah Permanen Internasional (PCIJ) pada tanggal 24 September 1929 berdasarkan pasal 36 PCIJ Statute. Pasal 36 (5) ICJ Statute menyatakan bahwa setiap deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 36 PCIJ Statute tetap berlaku untuk menjalankan yurisdiksi mengikat ICJ.

Tetapi, AS menentang bahwa deklarasi yang dibuat oleh Nicaragua itu sudah tidak lagi berlaku berdasarkan interpretasi terhadap pasal 36(5) ICJ Statute. Karena menurut AS, Nicaragua tidak meratifikasi Statuta PCIJ, dan dengan demikian Nicaragua bukanlah pihak daripada Statuta PCIJ. Menanggapi pernyataan AS ini, Mahkamah menyatakan bahwa status mengikat deklarasi Nicagarua tahun 1929 itu tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak manapun. Mahkamah pun melanjutkan bahwa dengan diratifikasinya Statuta ICJ oleh Nicaragua, secara tidak langsung Nicaragua telah memastikan peralihan secara efektif dari fungsi PCIJ ke ICJ. Dengan begitu Nicaragua pun memiliki yurisdiksi ICJ.

Diluar itu, apabila melihat tindakan para pihak dalam menyikapi status deklarasi Nicaragua dari sejak era PCIJ hingga ICJ, posisi Nicaragua juga diuntungkan. Nicaragua telah menjalankan compulsory jurisdiction dari Mahkamah Internasional selama 38 tahun dengan tanpa adanya protes dari negara manapun, termasuk AS. Mahkamah pun menambahkan prinsip estoppel yang dalam kasus ini terjadi pada Amerika juga turut menguatkan posisi Nicaragua dalam penentuan yurisdiksi.

Sementara itu, pembahasan yurisdiksi dilihat dari posisi AS pada kasus ini dapat dilihat berdasarkan deklarasi yang dibuat oleh AS pada tanggal 14 Agustus 1946, dimana AS menyatakan terikat pada yurisdiksi mahkamah berdasarkan pasal 36 (2)

Statuta ICJ. Tetapi deklarasi tersebut diikuti dengan sebuah pensyaratan/ reservasi dari AS yang menyatakan bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa mengenai perjanjian multilateral, kecuali (1) apabila pihak yang terimbas dari keputusan mahkamah merupakan pihak yang turut bersengketa di Mahkamah, dan (2) apabila AS sendiri yang membuat persetujuan khusus terhadap yurisdiksi mahkamah. Tetapi, pada akhirnya mahkamah pun tetap menyatakan bahwa deklarasi ini tidak menghilangkan yurisdiksi mahkamah untuk menangani kasus ini, karena pada dasarnya walaupun ICJ tak berwenang mengadili berdasarkan perjanjian internasional ICJ dapat mengadili berdasarkan hukum kebiasaan internasional

Selain pengaplikasian

pasal

36 (2) & (5) Statuta ICJ, Nicaragua juga

menggunakan Pasal XXIV paragraph 2 dari Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation yang ditandatanganinya dengan AS pada tahun 1956. Pasal tersebut mengutarakan sebagai berikut :

“ Any dispute between the parties as to the Interpretation or application of the present treaty, not satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the International Court of Justice, unless the Parties agree to settlement by other pacific settlement means”

Nicaragua menyatakan bahwa dengan aktifitas dan penempatan fasilitas militer dan paramiliter oleh AS di wilayahnya, AS telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di Treaty of Friendship ini. Mengenai interpretasi pasal XXIV tersebut, ICJ menambahkan bahwa tidak dilakukannya negosiasi oleh para pihak yang bersangkutan tidak menyebabkan hilangnya klausa persetujuan bersama dari perjanjian tersebut. ICJ pun menyimpulkan bahwa ketentuan Treaty of Friendship tersebut turut mendukung yurisdiksi ICJ dalam kasus ini.

ADMISSIBILITY Selain masalah yurisdiksi, pihak AS juga menyatakan bahwa aplikasi yang diajukan oleh Nicaragua ini tidak dapat diterima (inadmissible). Seperti yang sudah dikemukakan pada fakta-fakta hukum, AS mengemukakan pendapatnya berdasarkan beberapa alasan. Tetapi, Mahkamah pun memberi tanggapan terhadap beberapa argumen AS tersebut.

Mengenai alasan AS yang pertama, bahwa Nicaragua tidak membawa pihakpihak lain yang bersangkutan dengan sengketa ini, Mahkamah menyatakan bahwa berdasarkan pasal 59 Statuta ICJ, Mahkamah hanya memberikan putusan kepada pihak-pihak yang mengajukan penyelesaian suatu sengketa, dan apabila ada pihakpihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukannya kepada mahkamah dalam pengajuan yang berbeda.

Alasan berikutnya dari AS adalah bahwa Mahkamah tidak dapat menangani masalah yang bersangkutan dengan ancaman terhadap perdamaian (threat to the peace), yang notabene merupakan wewenang dari Dewan Keamanan PBB. Mahkamah berpendapat bahwa sebagai salah satu organ PBB, mahkamah tetap memiliki wewenang untuk menangani kasus ini, karena berkaitan erat dengan penerapan pasal 51 Piagam PBB tentang prinsip pembelaan diri (self-defence). Dewan Keamanan tidak boleh menghalangi diajukannya suatu permasalahan

kepada ICJ, Mahkamah menambahkan. Karena DK dan ICJ memiliki fungsinya masingmasing, sebagai badan politik dan badan yudisial dari PBB.

Mengenai alasan yang keempat, dimana AS menyatakan bahwa sebuah organ yudisial tidak dapat menangani suatu sengketa yang berkenaan dengan suatu konflik bersenjata yang sedang berlangsung, Mahkamah juga menolak alasan ini dikarenakan yang diperlukan dalam suatu proses peradilan di ICJ adalah untuk mendukung dan menetapkan tentang suatu keadaan yang diajukan oleh para pihak berdasarkan buktibukti yang relevan.

Alasan terakhir AS yang berhubungan dengan kewajiban Nicaragua untuk melalui proses Contadora juga ditolak oleh Mahkamah, karena menurut Mahkamah adanya proses seperti

Contadora

sekalipun

tidak

menghalangi

Mahkamah

untuk menjalankan

yurisdiksinya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dengan demikian, Mahkamah pun menyimpulkan bahwa Aplikasi/ pengajuan yang telah diberikan oleh Nicaragua kepada mahkamah dapat diterima (admissible).

LEGAL BASIS Amerika Serikat mendasari keberadaan pasukannya di Nicaragua berdasarkan asas collective self-defence, sebagai bentuk perlindungan terhadap serangan bersenjata yang dilakukan oleh Nicaragua kepada El Salvador, Costa Rica, dan Honduras. Pada dasarnya, asas self-defence ini merupakan sebuah pengecualian dari prinsip non-use of force, yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. Prinsip ini juga dinyatakan sebagai sebuah hukum kebiasaan dengan dicantumkannya prinsip ini pada Resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV).

Tetapi menurut Mahkamah, untuk dapat memiliki hak tersebut, negara-negara yang bersangkutan harus menyatakan berada dibawah serangan (armed attack) Nicaragua, dan meminta bantuan AS. Mahkamah menyatakan tidak menemukan kriteria tersebut dalam kasus ini. Selain itu, Mahkamah tak melihat AS memenuhi dua syarat dari tindakan self-defence yaitu prinsip kebutuhan (necessity) dan proporsionalitas (proportionality)

Mahkamah malah menyatakan AS telah melanggar asas non-intervention, yaitu suatu asas yang melarang negara untuk mengganggu urusan/kepentingan negara berdaulat lain. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 ayat 7 Piagam PBB. Mahkamah berpendapat bahwa setiap tindakan negara yang mendukung suatu pergerakan yang tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan suatu negara merupakan suatu tindakan

intervensi. Lebih

lanjut, Mahkamah juga menyimpulkan bahwa tindakan intervensi AS tersebut juga murni merupakan tindakan penggunaan kekerasan (use of force). Karena pada dasarnya walaupun Nicaragua terbukti melakukan armed attack, tidak dengan semata-mata memberikan hak bagi negara pihak ketiga, dalam kasus ini Amerika Serikat, untuk melakukan tindakan serangan kolektif.

Tak hanya prinsip non-use of force yang telah dilanggar oleh AS, tetapi juga prinsip pelanggaran terhadap kedaulatan dengan negara lain. Mahkamah menunjuk pada salah satu tindakan AS, yaitu penanaman ranjau di perairan Nicaragua dan sekitarnya sebagai sebuah pelanggaran terhadap kebebasan komunikasi dan perdagangan laut Nicaragua sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tindakan ini juga dianggap telah melanggar Treaty of Friendship 1956 antara Nicaragua dan AS. Selain itu, Mahkamah juga turut menyatakan bahwa tindakan AS dalam memberikan bantuan kepada pasukan Contras bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum hukum humaniter, sebagaimana telah diatur dalam keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mana keempat konvensi tersebut telah menjadi hukum kebiasaan internasional.

ANALISA KASUS : Dalam kasus ini, Mahkamah Internasional memiliki peranan besar dalam pengaplikasian hukum kebiasaan internasional. Mengacu pada reservasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dimana AS menyatakan bahwa permasalahan yang menyangkut interpretasi perjanjian internasional tidak termasuk yurisdiksi ICJ pada Amerika Serikat. Sementara itu, Nicaragua pun mendasarkan permasalahan ini terhadap beberapa prinsipprinsip yang terdapat dalam Piagam PBB, antara lain prinsip non-intervention, non-use of force, self-defence.

Menanggapi permasalahan ini, Mahkamah Internasional mengeluarkan bahwa suatu perjanjian internasional (treaty) merupakan cerminan, ataupun kristalisasi dari hukum kebiasaan internasional yang telah berlaku di masyarakat internasional. Sebagaimana juga telah dinyatakan Mahkamah pada

North Sea Continental Shelf cases. Lebih lanjut,

Mahkamah pun menambahkan bahwa pada dasarnya walaupun suatu hukum kebiasaan dan suatu perjanjian internasional mengatur mengenai norma yang sama, kedua sumber hukum internasional itu tetap memiliki eksistensi yang berbeda. Dalam implementasinya, kedua sumber hukum tersebut tetap berlaku dan dijalankan sebagai dua sumber hukum yang terpisah.

Pada kasus ini, prinsip-prinsip seperti non-intervention, non-use of force yang tercantum dalam piagam PBB telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional pula. Maka, melihat pernyataan Mahkamah mengenai “pemisahan” antara implementasi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional, dasar-dasar hukum yang dibawa oleh Nicaragua dapat digunakan dalam kasus ini (applicable).

Walaupun AS

mengklaim

bahwa Mahkamah

Internasional tidak

memiliki

yurisprudensi untuk menangani kasus ini dikarenakan reservasi yang dilakukannya terhadap pasal 36 (2) Piagam PBB, hal ini tidak menghalangi Mahkamah untuk melaksanakan wewenangnya. Karena pada dasarnya reservasi Amerika Serikat tersebut hanya membuat pengecualian pada yurisdiksi mahkamah terhadap interpretasi perjanjian internasional, bukan terhadap prinsip-prinsip yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional, seperti nonintervention dan non-use of force yang digunakan oleh Nicaragua.