MODUL SISTEM INFORMASI KESEHATAN Revisi 2014

Modul SIK

2014 MODUL SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRAT Manado

Konsep Dasar dan Penerapan Sistem Informasi Kesehatan

Modul Kuliah Sistem Informasi Kesehatan KONSEP DASAR DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Penyusun: Tim Pengajar FKM-UNSRAT

 Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRAT Kampus UNSRAT Manado Telepon (0431)863886, 863786 • Fax (0431)822568, 827532 Homepage: http://www.unsrat.ac.id

i

Daftar Isi Daftar Isi

i

BAB 1

Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan

BAB 2

Peran Sistem Informasi Kesehatan dalam Manajemen Kesehatan

13

BAB 3

Sistem Informasi Manajemen

23

BAB 4

Pendekatan Sistem dan Pengembangan SIK

41

BAB 5

Identifikasi Kebutuhan Informasi dan Penetapan Indokator

73

BAB 6

Pengumpulan Data Secara Rutin dan Sewaktu-waktu

91

BAB 7

Proses Mengolah Data Menjadi Informasi

119

BAB 8

Manajemen Sistem Informasi Kesehatan

139

BAB 9

Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia

154

BAB 10

Sistem Informasi Rumah Sakit

190

BAB 11

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas

213

BAB 12

Sistem Informasi Geografis dan Penerapannya

255

Kepustakaan

1

303

Lampiran-Lampiran

iii

ii

1 BAB

FKM - UNSRAT

Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan Organization without Information is nothing.

K

eberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan antara lain oleh tersedianya data dan informasi kesehatan. Data dan informasi ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

Untuk mendapatkan data dan informasi kesehatan yang berkualitas diperlukan suatu sistem informasi kesehatan yang adekuat. Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan yang adekuat dalam menghasillkan informasi yang berkualitas dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan membutuhkan pengetahuan konsep dasar system informasi kesehatan itu sendiri dan dasar-dasar dalam pengembangannya. Untuk dapat lebih memahami secara konseptual dan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan, kita mulai dengan memahami konsep dasar Sistem Informasi Kesehatan yang berisi definisi dan kerangka dasar Sistem Informasi Kesehatan.

Konsep Dasar Sistem 1. Pengertian Sistem Pengertian sistem yang menekankan pada komponen-komponennya seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli di bawah ini:

1

MODUL KULIAH SISTEM INFORMASI KESEHATAN

a. ―Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yg terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan ― (McLeod, 1995) b. ―Gabungan dari beberapa komponen yang bekerja sama

untuk mencapai tujuan

umum‖ (Sauerborn dan Lippeveld, 2000) c. ‖Suatu tatanan dimana terjadi suatu kesatuan usaha dari berbagai unsur yang saling berkaitan secara teratur menuju pencapaian tujuan dalam suatu lingkungan tertentu‖ Sedangkan pengertian sistem Pengertian sistem yang menekankan pada prosedur, menurut pendapat FitzGeald (1981) yang dikutif oleh Sauerborn dan Lippeveld (2000) : ―sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan , berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu‖. Pengertian sistem yang menekankan komponen-komponennya merupakan definisi yang lebih luas dan banyak diterima, karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem bagian. Ciri yang mendasari suatu sistem adalah : a. Pencapaian suatu tujuan b. Mempunyai struktur tertentu c. Terdiri dari komponen-komponen d. Adanya kesatuan usaha berbagai komponen e. Saling berhubungan yang teratur

2. Komponen-Komponen Sistem Berdasarkan komponen-komponennya bentuk sistem terdiri dari: a. Sistem Sederhana, yang hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu: masukan (input), proses (process), dan keluaran(output). b. Sistem dengan Pengendalian Umpan Balik, yang terdiri dari komponen-komponen masukan, proses, keluaran, pengendalian, umpan balik dan lingkungan.

2

FKM - UNSRAT

Saling berhubungan fungsional yang teratur antar komponen-komponen sistem digambarkan pada gambar 1.1 sebagai berikut : Gambar 1.1 Hubungan fungsional antar komponen sistem Kontrol

Masukan Proses

Keluaran

Balikan

Sumber : Siregar, 1992

Komponen-komponen fungsional yang melandasi sistem menurut Siregar (1992) yaitu sebagai berikut : a. Masukan ada 2 macam : 

Masukan yang diolah oleh proses sistem (materi atau masalah)



Masukan yang dibutuhkan untuk mengolah dalam proses sistem.

b. Proses Proses merupakan komponen sistem yang berfungsi untuk mengolah sehingga dihasilkan keluaran atau kegiatan yang mengubah masukan menjadi keluaran. c. Keluaran Keluaran merupakan hasil kerja langsung dari suatu sistem, bentuknya harus nyata, dapat dilihat dan diukur. d. Umpan balik Umpan balik merupakan kegiatan dalam sistem dimana dengan adanya umpan balik ini dapat dilakukan penyesuaian secara otomatis terhadap masukan dan proses sehingga diperoleh keluaran yang sesuai.

3


e. Kontrol Kontrol berfungsi untuk mengendalikan kerja sistem sehingga proses-proses yang dilakukan sistem dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan. f.

Lingkungan Lingkungan merupakan tempat dimana sistem hidup. Lingkungan mempunyai pengaruh terhadap sistem dan sebaliknya lingkungan dapat dipengaruhi sistem (Siregar,1992).

Data dan Informasi 1. Pengertian Data dan Informasi Data merupakan bentuk jamak dari kata datum (Latin) yang berarti

sebagian kecil dari informasi atau sebuah fakta yang diketahui atau diperkirakan yang digunakan sebagai dasar dari teori, kesimpulan atau inferens. Data itu sendiri mempunyai arti informasi yang faktual merupakan fakta-fakta

atau gambaran-gambaran yang didapat dari eksperimen atau survey yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan atau penyusunan kesimpulan. Dalam sistem informasi (ilmu komputer) data merupakan informasi

perhitungan dari pengolahan komputer berupa angka, teks, gambar, suara dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dan pengolahan oleh komputer. Dalam statistik data adalah himpunan angka-angka yang merupakan nilai

dari unit sampel kita sebagai hasil dari mengamati/mengukur. Ditinjau dari jenis data dapat kita tentukan : a. Data diskrit : data dalam bentuk bilangan bulat atau data yang didapat dari hasil perhitungan. Misalnya : jumlah anak dalam keluarga, jumlah penderita TBC Paru dll. b. Data kontinyu : data dalam bentuk rangkaian data yang dapat dalam bentuk desimal dan didapatkan dari pengukuran. Misalnya : Tinggi Badan, berat badan, panjang badan dll.

4

FKM - UNSRAT

c. Data kuantitatif : data dalam bentuk bilangan (numerik) misalnya jumlah balita yang diimunisasi dll. d. Data kualitatif : data yang dalam bentuk kualitatif (kategorial). Misalnya : pernyataan terhadap KB setuju, kurang setuju, tidak setuju. Ditinjau dari sumbernya data dibagi atas : a. Data primer : data yang dikumpulkan oleh penelitinya sendiri. b. Data sekunder : data yang diambil dari suatu sumber dan biasanya data itu sudah dikompilasi lebih dahulu oleh instansi atau yang punya data. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sauerborn meringkasnya menjadi kumpulan fakta atau data yang sangat berguna. 2. Transformasi Data menjadi Informasi Menurut Siregar (1992), alih bentuk data menjadi informasi melalui empat langkah pokok yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan analisis data. Selanjutnya diilustrasikan sebagai berikut: Gambar 1.2. Transformasi Data Menjadi Informasi Dengan Empat Langkah

Data

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Penyajian Data

Tabel Instrumen Pengumpulan Data

Basis Data

Grafik

Chart

Sumber: Siregar, 1992

5

Analisis & Penyimpulan

Infor masi


Proses pengumpulan data diawali dengan ketersediaan data pada sumber data baik dalam bentuk hasil pencatatan dan pelaporan ataupun hasil survei. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan perangkat komputer Proses pengolahan data atau transformasi adalah kegiatan-kegiatan mengubah data menjadi informasi dengan cara tertentu sesuai dengan keperluan terhadap informasi yang dihasilkan. Umumnya terdapat empat kelompok cara pengolahan data yaitu klasifikasi, sortir, kalkulasi dan kesimpulan. Klasifikasi

adalah

mengelompokkan

data

berdasarkan

kesamaan

karakteristik ke dalam grup atau kelas. Sebagai contoh data PHBS dikelompokan dahulu berdasarkan karakteristik datanya antara lain nama Desa, nama Kecamatan dan Kabupaten. Selanjutnya mengelompokan data kepala keluarga kemudian kelompok kondisi PHBS perilaku, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Kalkulasi adalah kegiatan pengolahan data dalam bentuk penghitungan angka-angka (arithmetic). Manipulasi angka-angka dari data disebut kalkulasi berupa

penjumlahan,

pengurangan,

perkalian,

pembagian,

pemangkatan,

pengakaran dan sebagainya. Sortir merupakan prosedur penyusunan data dengan urutan. Penyortiran dapat dilakukan dengan dua urutan yaitu urutan angka dan urutan abjad. Hal ini dimaksudkan terutama untuk memudahkan pencarian data catatan pada waktu data catatan ditampilkan pada layar monitor ataupun setelah dicetak menjadi informasi hardcopy. Penyimpulan dimaksudkan agar data menjadi bernilai melalui proses pemadatan atau peringkasan dari deretan data yang telah diinput dan diolah. Sederetan angka-angka dapat diolah menjadi kesimpulan baik dalam bentuk jumlah, persentase, pengurangan dan manipulasi lainnya sehingga memberi nilai dari data tersebut menjadi suatu informasi.

6

FKM - UNSRAT

Sistem Informasi 1. Pengertian Sistem Informasi Menurut Siregar (1995) sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu untuk semua macam proses pengambilan keputusan pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi Sistem informasi memiliki tiga elemen utama, yaitu data yang menyediakan informasi, prosedur yang memberitahu pengguna bagaimana mengoperasikan sistem informasi, dan orang-orang yang membuat produk, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan sistem informasi tersebut. Orang-orang dalam sistem informasi membuat prosedur untuk mengolah dan memanipulasi data sehingga menghasilkan informasi dan menyebarkan informasi tersebut ke lingkungan. Model dasar sistem adalah masukan, pengolahan, dan keluaran. Fungsi pengolahan informasi sering membutuhkan data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam waktu periode sebelumnya. Oleh karena itu pada model sistem informasi ditambahkan pula media penyimpan data (data base) maka fungsi pengolahan informasi bukan lagi mengubah data menjadi informasi tetapi juga menyimpan data untuk penggunaan lanjutan. Skema dasar sistem informasi dapat ditunjukkan pada Gambar 1.3 (Davis, 1999).

INPUT

PROSES

OUTPUT

PENYIMPANAN

Gambar 1.3 Model Dasar Sistem Informasi Model dasar ini berguna dalam memahami bukan saja keseluruhan sistem pengolahan informasi, tetapi juga untuk penerapan pengolahan informasi secara

7


tersendiri. Setiap penerapan dapat dianalisis menjadi masukan, penyimpanan, pengolahan dan keluaran. Keberhasilan suatu sistem informasi sangat bergantung pada sistem basis data. Semakin lengkap, akurat dan mudah dalam menampilkan kembali data yang ada dalam sistem basis data maka akan semakin tinggi kualitas sistem informasi tersebut.

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling

berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan di dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut (Jogiyanto, 1999). 2. Komponen Sistem Informasi Komponen sistem informasi berdasarkan Burch dan Grudnisky (1986), seperti dikutip oleh Jogianto (1999) disebut dengan istilah blok bangunan yang terdiri dari: a. Blok masukan, merupakan input data yang masuk ke dalam sistem informasi, termasuk didalamnya adalah metode-metode dan media yang digunakan, biasanya berupa dokumen-dokumen dasar. b. Blok model, terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang akan memanipulasi data masukan dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. c. Blok keluaran, merupakan produk sistem informasi berupa informasi yang berkualitas

dan

dokumentasi

yang

berguna

untuk

semua

tingkatan

manajemen serta semua pemakai sistem. d. Blok teknologi, yang merupakan perangkat kerja untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan

keluaran

dan

membantu

pengendalian

sistem

secara

keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi, perangkat lunak, dan perangkat keras.

8

FKM - UNSRAT

e. Blok basis data, merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk mengubahnya. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan

sedemikian

rupa,

sehingga

informasi

yang

dihasilkan

berkualitas. f.

Blok kendali, merupakan mekanisme yang dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat cepat diatasi. Kesatuan dari komponen-komponen tersebut dapat digambarkan seperti

pada gambar 1.4. Gambar 1.4 Komponen Sistem Informasi

Data INPUT

Diolah MODELES

Informasi OUTPUTASI

TEKNOLOGI BASIS DATA

KONTROL

Sumber: Jogiyanto, 2003 3. Jenis-Jenis Sistem Informasi Sistem informasi dikembangkan untuk berbagai tujuan, sehingga terdapat beberapa jenis sistem informasi, diantaranya:

9


a. Sistem

pengolahan

transaksi,

adalah

sistem

informasi

yang

terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin dan inventarisasi. Sistem ini merupakan sistem tanpa batas yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. b. Sistem otomasi perkantoran, sistem yang dipakai untuk menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mengubah data atau menggantikannya dengan cara-cara tertentu sebelum membaginya atau menyebarkannya secara keseluruhan, kepada organisasi dan kadang-kadang di luar itu. c. Sistem kerja pengetahuan, adalah sistem yang mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur dan doktor untuk membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka menerapkannya pada organisasi atau masyarakat. d. Sistem informasi manajemen, merupakan sistem yang menghasilkan informasi untuk kepentingan manajerial atau proses-proses manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian) kegiatan organisasi. e. Sistem

pendukung

keputusan,

merupakan

sistem

informasi

terkomputerisasi di atas sistem informasi manajemen yang lebih menekankan pada fungsi mendukung pengambilan keputusan di seluruh tahapnya, walaupun

keputusan

akhir

masih

tetap

wewenang

khusus

pembuat

keputusan. f.

Sistem

ahli

dan

kecerdasan

buatan,

merupakan

sistem

yang

menggunakan pendekatan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah melalui pengguna bisnis dan secara efektif menggunakan pengetahuan seorang ahli untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam suatu organisasi.

Sistem Informasi Kesehatan 1. Batasan Sistem Informasi Kesehatan Beberapa batasan sistem informasi kesehatan:

10

FKM - UNSRAT

a. ―Sistem informasi kesehatan adalah mekanisme pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengiriman informasi yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan dan mengoperasikan pelayanan kesehatan dan juga untuk penelitian dan pelatihan.‖8 b. ―Sistem informasi kesehatan adalah sejumlah komponen dan prosedur yang terorganisir dengan tujuan untuk menghasilkan informasi untuk meningkatkan keputusan manajemen pelayanan kesehatan pada setiap tingkat sistem kesehatan.‖2 2. Komponen Sistem Informasi Kesehatan Seperti sistem lainnya, sistem informasi kesehatan terdiri dari komponen yang saling berhubungan yang dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu:2 a. Proses informasi, yang terdiri dari: 2 i.

Pengumpulan data

ii. Pengiriman data iii. Pengolahan data iv. Analisis data v. Penyajian informasi Pemantauan dan penilaian proses tersebut memungkinkan gabungan masukan yang benar menghasilkan tipe keluaran yang benar pada waktu yang tepat. Sistem informasi dapat menyediakan informasi yang tepat dan relevan hanya jika setiap komponen proses informasi terstruktur dengan baik. b. Manajemen sistem informasi, yang terdiri dari: 2 i.

Sumber

daya

sistem

informasi

kesehatan

meliputi

orang-orang

(perencana, manajer, ahli statistik, ahli epidemiologi, pengumpul data), perangkat keras (register, telepon, komputer), perangkat lunak (kertas karbon, format laporan, program pengolah data) dan sumber dana. ii. Aturan-aturan organisasi, misalnya penggunaan standar diagnosa dan penanganan, uraian tugas petugas, prosedur manajemen distribusi,

11


prosedur

pemeliharaan

komputer

yang

memungkinkan

efisiensi

penggunaan sumber daya sistem informasi kesehatan. Oleh karena itu dalam merancang atau merancang kembali sistem informasi kesehatan dibutuhkan penekanan pada pengaturan yang sistematis setiap komponen baik proses informasi maupun manajemen sistem informasi tersebut.2 3. Masalah-masalah Sistem Informasi Kesehatan Pada banyak negara sistem informasi kesehatan tidak adekuat dalam menyediakan

dukungan

dalam

manajemen

program.

Lippeveld

(2000)

menyimpulkan alasannya dalam lima hal: a. Irelevansi informasi yang didapat dengan kebutuhan b. Kualitas data yang kurang c. Duplikasi data dan tidak efisiennya informasi d. Tidak tepat waktu dalam melaporkan dan menindaklanjuti e. Informasinya kurang berguna Menurut Bambang dkk. (1991) terdapat beberapa masalah pada sistem informasi kesehatan di Indonesia diantaranya: a. Data yang harus dicatat dan dilaporkan di unit-unit operasional sangat banyak, sehingga beban para petugas menjadi berat. b. Proses pengolahan data menjadi lama, sehingga hasil pengolahan data menjadi lama, menyebabkan hasilnya menjadi tidak tepat waktu ketika disajikan dan diumpanbalikkan. c. Data yang dikumpulkan terlalu banyak dibanding kebutuhannya, maka banyak data yang akhirnya tidak dimanfaatkan. Keney (1999)11 menyimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam pengumpulan data kesehatan maternal diantaranya kualitas, kelengkapan dan ketersediaan infromasi yang tidak adekuat yang menyebabkan keterbatasan dalam penggunaanya untuk menetapkan kebijakan.

12

2 BAB

FKM - UNSRAT

Peran Sistem Informasi Kesehatan Dalam Manajemen Kesehatan

P

embangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pengelolaan pembangunan kesehatan yang disusun dalam Sistem Kesehatan Nasional. Komponen pengelolaan kese-hatan tersebut dikelompokkan dalam tujuh subsistem, yaitu : 1. Upaya kesehatan, 2. Penelitian dan pengembangan kesehatan, 3. Pembiayaan kesehatan, 4. Sumber daya manusia kesehatan, 5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, dan 7. Pemberdayaan masyarakat. Tantangan pembangunan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Namun, seringkali para pembuat kebijakan di bidang kesehatan mengalami kesulitan dalam

hal

pengambilan

keputusan

yang

tepat

karena

keterbatasan

atau

ketidaktersediaan data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat. Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan

13


kesehatan yaitu pada proses manajemen, pengambilan keputusan, kepemerintahan dan penerapan akuntabilitas. Sistem Informasi merupakan ―jiwa‖ dari suatu proses manajemen, demikian pula Sistem Informasi Kesehatan merupakan ―jiwa‖ dari manajemen kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebagai bagian penting dari manajemen kesehatan terus berkembang selaras dengan perkembangan organisasi. Dengan adanya perubahan sistem kesehatan mengakibatkan terjadinya perubahan pada SIK, namun sayangnya perubahan sistem kesehatan di lapangan tidak secepat dengan yang diperkirakan oleh para pengambil keputusan. Hal ini tampak nyata ketika sistem kesehatan berubah dari sentralisasi ke desentralisasi, SIK tidak berfungsi sebagaimana layaknya. SIK yang selama ini telah dikembangkan, (meskipun masih terfragmentasi) secara Nasional tidak berfungsi, alur laporan dari pelayanan kesehatan ke jenjang administrasi kabupaten/kota hingga ke pusat banyak yang terhambat. SIK membantu dalam proses pengambilan keputusan untuk (a) pelaksanaan pelayanan kesehatan sehari-hari, (b) intervensi cepat dalam penanggulangan masalah kesehatan, dan (c) untuk mendukung manajemen kesehatan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat terutama dalam penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. SIK yang baik adalah sistem informasi yang mampu menghasilkan data/informasi yang akurat dan tepat waktu. SIK telah digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan sehari-hari yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, terutama dalam penanganan pasien dan intervensi penanggulangan masalah kesehatan. Sebaliknya dalam hal manajemen kesehatan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat, SIK belum banyak berperan karena belum menghasilkan data/informasi yang akurat dan tepat waktu.

Manajemen Kesehatan Secara umum manajemen merupakan suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Hal ini berdasarkan beberapa pendapat ahli berikut :

14

FKM - UNSRAT

1. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu orang /lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain guna mencapai hasil (tujuan) yang tidak dapat dicapai oleh hanya satu orang saja. (Evancevich) 2. Manajemen adalah proses dimana pelaksanaan dari suatu tujuan diselenggarakan dan diawasi (Encyclopaedia of sosial sciences) 3. Manajemen membuat tujuan tercapai melalui kegiatan-kegiatan orang lain dan fungsi-fungsinya dapat dipecahkan sekurang-kurangnya 2 tanggung jawab utama (perencanaan dan pengawasan) 4. Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan orang lain (Robert D. Terry). Dalam bidang kesehatan masyarakat, manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan nonpetugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Dengan kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. (Notoatmodjo, 2003) Sedangkan Fungsi manajemen, menurut beberapa ahli mengandung berbagai komponen sebagai berikut : 1. Menurut L. Gullick manajemen mengandung beberapa unsur antara lain Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgetting 2. Menurut George Terry – Planning, Organizing, Actuating, Controlling 3. Menurut Koonzt O’ Donnel – Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling 4. Menurut H. Fayol – Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling Berbagai komponen fungsi manajemen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Planning (perencanaan) adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan

organisasi

sampai

dengan

menetapkan

alternative

kegiatan

untuk

menajemen

untuk

pencapaiannya. 2. Organizing

(pengorganisasian)

adalah

rangkaian

kegiatan

menghimpun semua sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

15


3. Actuating (directing, commanding, motivating, staffing, coordinating) atau fungsi penggerakan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan ketrampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia. 4. Controlling (monitoring) atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Dari sisi manajemen berdasarkan sasaran, terdapat tiga jenis manajemen kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan,

yaitu

manajemen pasien/klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan.

1. Manajemen Pasien/Klien Fungsi utama dari manajemen pasien/klien adalah memberikan pelayanan kesehatan kuratif, preventif dan promotif yang bermutu kepada pasien dan klien, baik di tingkat pelayanan kesehatan dasar maupun di tingkat pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan kesehatan yang bermutu dirumuskan secara berbeda sesuai dengan tingkat pelayanannya. Di tingkat pelayanan kesehatan dasar, peiayanan kesehatan yang bermutu berarti pelayanan kesehatan yang paripuma (komprehensif), terintegrasi, dan berkelanjutan. Fokusnya adalah pada pasien dan klien dengan lingkungan sosio-kultural terdekatnya. Mutu pelayanan kesehatan di tingkat rujukan sangat tergantung kepada masukan yang berupa sumber daya manusia dan teknologi. Karena itu, mutu pelayanan rujukan dapat dilihat dari kecanggihan teknologinya. Pemakai informasi di tingkat manajemen pasien/klien adalah para penyelenggara pelayanan kesehatan, yaitu dokter, bidan, dan petugas paramedik lainnya. Di samping itu juga para kader kesehatan dan para dukun. Suatu Sistem Informasi Kesehatan yang dirancang dengan baik akan merupakan dukungan utama bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang mereka selenggarakan. Informasi yang mereka butuhkan itu akan digunakan untuk membuat keputusan yang tepat, misalnya: 

Tanggal, diagnosis, dan pengobatan yang diberikan dalam kunjungan yang lalu akan membantu si pemberi pelayanan kesehatan dalam membuat keputusan

16

FKM - UNSRAT

terhadap seorang penderita tuberkulosis yang berkunjung ke Puskesmas (dalam rangka keparipurnaan pelayanan). 

Seorang anak usia 2 tahun dibawa oleh ibunya karena menderita bercak-bercak pada kulit dan diare. Punyakah pemberi pelayanan informasi yang iepat untuk mengetahui apakah anak tersebut menderita campak dan apakah ia telah divaksinasi? (dalam rangka integrasi pelayanan).



Dalam rangka memutuskan vaksin apa yang akan diberikan kepada seorang anak usia 8 bulan yang dibawa ibunya ke Puskesmas, petugas kesehatan perlu mengetahui jenis vaksin apa yang pernah didapat si anak dan bilamana didapatnya (dalam rangka keparipurnaan dan kelanjutan pelayanan).



Hasil-hasil patologis dari spesimen biopsi cervix akan membantu ahli bedah memutuskan perlu-tidaknya melakukan histerektomi (dalam rangka kelanjutan pelayanan).

2. Manajemen Unit Kesehatan Tujuan manajemen umum dari suatu unit kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap suatu penduduk tertentu di

dalam wilayah

kerja

pelayanannya dengan sumber daya yang ada. Unit-unit kesehatan dapat diklasifikasikan menurut tingkat konsentrasi sumber dayanya menjadi: unit-unit pelayanan kesehatan dasar dan unit-unit pelayanan kesehatan rujukan. Setiap jenis unit kesehatan memiliki fungsi-fungsi manajemennya sendiri. Namun demikian pada dasamya fungsi-fungsi itu dapat dibedakan atas fangsi-fungsi pemberian pelayanan kesehatan, dan fungsi-fungsi administratif. Fungsi-fungsi pemberian pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan kebutuhan kesehatan dari masyarakat yang dilayani oleh unit kesehatan yang bersangkutan. Unit pelayanan kesehatan dasar memberikan paket pelayanan pemeliharaan kesehatan umum. Terdapat banyak perbedaan dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan dasar ini, yaitu misalnya apotik, Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas,

Klinik,

Balai Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain. Sarana-sarana yang berbeda ini bisa jadi

17


memiliki fungsi yang berbeda pula. Beberapa di antaranya hanya memberikan pelayanan kuratif. Tetapi yang lain seperti Puskesmas misalnya memiliki paling sedikit lima jenis pelayanan, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, kesehatan lingkungan, dan pengobatan (pelayanan kuratif). Kerapkali tersedianya tenaga kesehatan merupakan faktor pembeda dalam fungsi atau jenis pelayanan dari unit-unit pelayanan kesehatan dasar. Unit-unit pelayanan kesehatan rujukan seperti rumah sakit dan klinik rawat jalan khusus menyediakan pelayanan dan teknik-teknik yang kerumitannya tidak dapat ditangani oleh unit pelayanan kesehatan dasar. Rumah Sakit Kabupaten/Kota merupakan unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama (primer), Rumah Sakit Provinsi merupakan unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat kedua (sekunder), dan Rumah Sakit Pusat merupakan unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat ketiga (tersier). Di Rumah Sakit Kabupaten/Kota harus diselenggarakan paling sedikit empat pelayanan spesialistik, yaitu: obsetrik dan genekologi, anak, bedah, dan penyakit dalam. Informasi yang disiapkan dengan baik di unit-unit kesehatan akan membantu pembuatan keputusan-keputusan dalam unit kesehatan tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut: 

Suatu

Puskesmas

harus

memberikan

pengobatan

kepada

pasien-pasien

tuberkulosis. Kepala Puskesmas ingin mengetahui berapa orang pasien di antara mereka yang berobat ke Puskesmas yang menghentikan pengobatan sebelum waktunya (angka "drop out"). Informasi ini dapat digunakan untuk memutuskan perlu-tidaknya melakukan peningkatan kegiatan tindak lanjut (follow up) terhadap para pasien tuberkulosis. 

Salah satu fungsi dari Puskesmas adalah memberikan pelayanan perawatan prakelahiran (prenatal care) kepada semua perempuan hamil di wilayah kerjanya, dan merujuk mereka yang berisiko ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah perempuan dari desa-desa sekitar dilaporkan meninggal pada saat melahirkan atau tidak lama setelah melahirkan. Kepala Puskesmas dan bidan Puskesmas ingin mengetahui berapa orang perempuan dari antara perempuan yang diperkirakan hamil di wilayah kerja Puskesmas memperoleh pelayanan prenatal care. Informasi ini akan membantu

18

mereka

FKM - UNSRAT

dalam mereorganisasi kegiatan-kegiatan prenatal care secara lebih efektif. 

Sebuah Rumah Sakit Kabupaten dengan 200 tempat tidur menyediakan pelayanan rawat inap kepada sekitar 200.000 penduduk. Selama setahun, tempat tidur yang disediakan selalu penuh, dan kerapkali bahkan digunakan tempat tidur lipat tambahan untuk merawat pasien. Dalam hal ini Direktur Rumah Sakit ingin mengetahui berapa rata-rata lama menginap (ALOS - Average Length Of Stay) dari

pasien-pasien

di

setiap

instalasi

untuk

memutuskan

perlu-tidaknya

menambah tempat tidur, atau mengubah prosedur pengeluaran pasien. 

Rumah Sakit rujukan tersier berfungsi sesuai dengan anggaran tahunan yang tersedia. Pemasukan dana berasal dari subsidi pemerintah, dari pembayaran asuransi kesehatan, dan dari pembayaran para pasien. Dalam rangka menyusun anggaran tahunan, Direktur Umum dan Keuangan akan memerlukan data dan informasi tentang pemasukan tahun lain menurut sumbernya, dan pengeluaranpengeluaran tahun lalu menurut pusat-pusat biaya.

3. Manajemen Sistem Kesehatan Tujuan dari manajemen Sistem Kesehatan adalah untuk mengkoordinasikan dan memberikan dukungan perencanaan dan manajemen kepada tingkat penyedia pelayanan kesehatan. Beberapa contoh dari fungsi manajemen Sistem Kesehatan adalah sebagai berikut: a. penetapan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan kesehatan; b. koordinasi lintas sektoral; c. perencanaan strategis dan penyusiinan program kesehatan; d. penganggaran dan alokasi sumber daya finansial; e. pengorganisasian sistem, termasuk mekanisme rujukan; f.

pengembangan tenaga kesehatan, termasuk pendidikan berkelanjutan;

g. manajemen sumber daya, mencakup keuangan, tenaga kesehatan, dan informasi kesehatan; h. manajemen dan distribusi peralatan, bahan, dan obat; i.

surveilans penyakit;

19


j.

penyehatan lingkungan;

k. pengawasan terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan. Fungsi-fungsi manajemen terhadap sistem kesehatan berbeda antara satu tingkat administrasi dengan tingkat administrasi lainnya. Fungsi-fungsi itu ditetapkan dengan mengacu pembagian kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Menurut UU No. 22 tahun 1999, Daerah Provinsi memiliki kewenangan desentralisasi terbatas, sedangkan Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan desentralisasi luas. Di lain pihak, Pemerintah Pusat diizinkan oleh UU tersebut untuk mendelegasikan kewenangan kepada Daerah Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah Pusat (dekonsentrasi). Kewenangan dekonsentrasi ini tidak boleh didelegasikan sampai ke

tingkat

Kabupaten/Kota.

Dengan

demikian,

UU

memberikan

kewenangan

dekonsentrasi ini secara luas kepada Daerah Provinsi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, yang merupakan tindak lanjut atau penjabaran dari UU No. 22 tahun 1999, mengurai kewenangan desentralisasi terbatas Daerah Provinsi ini. Sedangkan kewenangan dekonsentrasi untuk Daerah Provinsi, karena memang tidak diatur dalam PP No. 25 tahun 2000, didapat dari Surat Edaran Menteri Kesehatan & Kesejahteraan Sosial R.I. (SE Menkes & Kesos) No. 1107 tahun 2000. UU No. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan desentralisasi luas. Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota di bidang kesehatan juga tidak diatur dalam PP No. 25 tahun 2000 karena UU No. 22 tahun 1999 pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintahan pada Daerah Kabupaten/ Kota (kecuali lima kewenangan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 UU No.22 tahun 1999). Namun demikian, demi kejelasan, Menteri Kesehatan & Kesejahteraan Sosial dalam Kepmenkes & Kesos Nomor 1747/Menkes-Kesos/ SK/XII /2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, merinci kewenangan untuk Daerah Kabupaten/Kota yang disebut sebagai kewenangan minimal.

20

FKM - UNSRAT

Peran Sistem Informasi Kesehatan Pada hakikatnya suatu Sistem Informasi Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri. Sistem Informasi Kesehatan merupakan bagian fungsional dari Sistem Kesehatan yang komprehensif, yang memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu, meliputi baik pelayanan

kuratif,

pelayanan

rahabilitatif,

maupun

pencegahan

penyakit,

dan

peningkatan kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan harus dapat mengupayakan dihasilkannya informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkat Sistem Kesehatan. Sistem Kesehatan memang terdiri atas berbagai tingkat sejak dari tingkat paling bawah, tingkat menengah, sampai ke tingkat pusat. Dengan berlakunya konsep desentralisasi dan otonomi daerah, Sistem Kesehatan di setiap tingkat harus dapat mandiri (selfpropeled), walaupun berkaitan satu sama lain. Sesuai dengan pembagian wilayah di Indonesia yang berlaku saat ini, tingkattingkat itu adalah sebagai berikut: a. Tingkat Kecamatan, di mana terdapat Puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar lain. b. Tingkat Kabupaten/Kota, di mana terdapat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Kabupaten/Kota, dan rujukan primer lain. c. Tingkat Provinsi, di mana terdapat Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Provinsi, dan pelayanan rujukan sekunder lain. d. Tingkat Pusat, di mana terdapat Departemen Kesehatan, Rumah Sakit Pusat, dan pelayanan kesehatan rujukan tersier lain. Setiap tingkat menyediakan pelayanan kesehatan yang berbeda, memiliki sumber daya yang berbeda, dan mempraktekkan fungsi-fungsi manajemen yang berbeda pula. Idealnya, sumber daya harus sebanyak mungkin terdapat di kecamatan agar masyarakat memiliki akses yang optimal terhadap pelayanan kesehatan. Akan tetapi dalam rangka desentralisasi

ternyata

dihadapi

banyak

kendala,

khususnya

berkaitan

dengan

ketenagaan, sarana dan peralatan, yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan ekonomi negara. Fungsi khusus yang dimiliki setiap tingkat mengakibatkan perbedaan dalam pengambilan keputusan. Dari sisi manajemen, fungsi-fungsi dalam Sistem Kesehatan

21


dapat

dikelompokkan ke dalam tiga jenis,

yaitu: (1) Manajemen Pasien/Klien, (2)

Manajemen Unit Kesehatan, dan (3) Manajemen Sistem Kesehatan. Manajemen pasien/klien dan manajemen unit kesehatan berkaitan secara langsung dengan pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan kuratif kepada masyarakat. Dalam hal ini tercakup interaksi antara petugas-petugas unit kesehatan dengan masyarakat di wilayah pelayanannya. Manajemen pasien/klien dan manajemen unit dipraktikkan baik di pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan lain-lain), pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit dan lain-lain), serta di Dinas Kesehatan. Keputusankeputusan yang dibuat dalam rangka manajemen pasien/klien dan manajemen unit kesehatan disebut

keputusan-keputusan

operasional.

Manajer, dalam

manajemen

pasien/klien adalah semua petugas kesehatan yang melayani pasien/klien. Sedangkan manajer dalam manajemen unit adalah pimpinan dari unit yang bersangkutan (Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan). Manajemen Sistem Kesehatan berfungsi memberikan dukungan manajerial dan koordinasi terhadap tingkat manajemen unit kesehatan dan manajemen pasien/klien. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam rangka manajemen sistem kesehatan disebut keputusan-keputusan strategis. Adapun manajer dalam manajemen Sistem Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan dan pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusannya (stakeholders). Dengan mengenali fungsi spesifik dari setiap tingkat manajemen kesehatan, akan dapat dikenali pula siapa saja pemakai informasi kesehatan (yaitu para manajer kesehatan) dari keputusan-keputusan apa yang harus mereka buat. Hal ini akan membantu dalam perumusan kebutuhan informasi di setiap tingkat dan penetapan data apa yang harus dikumpulkan, cara dan instrumen pengumpulannya, pengiriman datanya, prosedur pengolahan datanya, pengemasan informasinya, dan penyajian informasinya.

22

3 BAB

FKM - UNSRAT

Sistem Informasi Manajemen

S

istem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem yang cukup kompleks. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses didukung dengan teknologi yang tinggi, sumber daya yang berkualitas, dan yang paling penting komitmen

perusahaan. Sistem Informasi Manajemen berguna untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem Informasi Manajemen bertujuan menghasilkan informasi yang berguna untuk perusahaan. Kegiatan ini mendukung proses bisnis perusahaan dan perlu diperhatikan untuk kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu, komitmen perusahaan untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen haruslah sangat tinggi agar proses yang terjadi dilantai produksi menjadi menguntungkan bagi perusahaan. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajamen, maka analis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat (level) manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Berdasarkan pada pengertianpengertian di atas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang

strategis. Sehingga SIM adalah suatu sistem yang

menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

23


Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen Definisi dan Struktur Sistem Informasi Manajemen Pendekatan sistem serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa masalah dipahami, solusi alternative dipertimbangkan dan solusi yang dipilih bekerja. Sistem informasi manajemen (manajement information system atau sering dikenal dengan singkatannya MIS) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk

mendukung

informasi-informasi

yang

dibutuhkan

oleh

semua

tingkatan

manajemen. SIM (sistem informasi manajemen) dapat didefenisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Secara teori, komputer tidak harus digunakan di dalam SIM, tetapi kenyataannya tidaklah mungkin SIM yang komplek dapat berfungsi tanpa melibatkan elemen komputer. Lebih lanjut, bahwa SIM selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang didasarkan pada komputer (computer-based information processing). SIM merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi. SIM tergantung dari besar kecilnya organisasi dapat terdiri dari sistem-sistem informasi sebagai berikut : 1. Sistem informasi akuntansi (accounting information system),menyediakan informasi dari transaksi keuangan. 2. Sistem informasi pemasaran (marketing information system), menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. 3. Sistem informasi manajemen persediaan (inventory management information system). 4. Sistem informasi personalia (personnel information systems) 5. Sistem informasi distribusi (distribution information systems) 6. Sistem informasi pembelian (purchasing information systems) 7. Sistem informasi kekayaan (treasury information systems)

24

FKM - UNSRAT

8. Sistem informasi analisis kredit (credit analiysis information systems) 9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan (research and development information systems) 10. Sistem informasi teknik (engineering information systems) Semua sistem-sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah (lower level management), managemen tingkat menengah (middle level management) dan manajemen tingkat atas (top level management). Top level management dengan executive management dapat terdiri dari direktur utama (president), direktur (vise-president) dan eksekutif lainnya di fungsi-fungsi pemasaran, pembelian, teknik, produksi, keuangan dan akuntansi. Sedang middle level management dapat terdiri dari manajer-manajer devisi dan manajer-manajer cabang. Lower level management disebut degan operating management dapat meliputi mandor dan pengawas. Top level management disebut juga dengan strategic level, middle level management dengan tactical level dan lower management dengan tehcnical level.

Gambar 3.1. Informasi dan SIM untuk semua tingkat manajemen Evolusi/Perkembangan Konsep Sistem Informasi Manajemen Pendekatan sistem serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang

25


memastikan bahwa masalah dipahami, solusi alternative dipertimbangkan dan solusi yang dipilih bekerja. Gagasan

sebuah

sistem

informasi

untuk

mendukung

manajemen

dan

pengambilan keputusan telah ada sebelum dipakainya komputer, yang memperluas kemampuan

keorganisasian

untukmenerapkan

sistem

semacam

itu.

Perluasan

kemampuan tersebut sedemikian menyolok sehingga SIM dianggap sesuatu yang baru karena baru kini dapat dipakai. Banyak dari gagasan yang merupakan bagian SIM berkembang/ berevolusi dari bagian ilmu pengetahuan lain. Ada empat bidang pokok konsep dan pengembangan sistem yang sangat penting dalam melacak asala mula konsep SIM yaitu: (1) akuntansi manajerial;

(2) ilmu

pengetahuan manajemen; (3) teori manajemen; dan (4) pengolahan komputer.

Akuntansi Manajerial Disini perlu dianggap bahwa bidang akuntansi dibagi atas dua bidang pokok, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan (financial accounting) berhubungan dengan pengukuran pendapatan dalam suatu periode tertentu, misal dalam satu bulan atau satu tahun (laporan rugi-laba/income statement) dan melaporkan status keuangan pada akhir periode (neraca). Karena sebuah organisasi beroperasi secara terus menerus sepanjang waktu, pengukuran pendapatan untuk suatu jangka waktu tertentu meliputi pertanyaan-pertanyaan pengukuran penerimaan dalam suatu periode dan mengenali serta membandingkan biaya yang timbul untuk menghitung laba. Sistem pelaporan untuk organisasi yang dikembangkan oleh akuntansi manajerial pada umumnya mencerminkan gagasan akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting) dan akuntansi keuntungan (profitability accounting). Laporan tersebut disusun untuk menunjukkan adanya penyimpangan dari rencana prestasi dan sebabsebab penyimpangan tersebut. Analisis biaya dipakai dalam akuntansi manajerial untuk menentukan biaya yang paling relevan dalam pengambilan keputusan. Biaya yang relevan ini dapat berupa biaya penuh (full cost), biaya langsung (direct cost), biaya marjinal (marginal cost), biaya penggantian (replacement cost), biaya peluang (opportunity cost) atau lain-lainnya.

26

FKM - UNSRAT

Akuntansi manajerial juga menggunakan teknik keputusan yang berorientasi pada biaya seperti penganggaran modal, analisis impas dan penetapan harga transfer. Singkatnya, akuntansi keuangan adalah sebuah sistem informasi dengan aturan dan pengolahan ke arah menyuguhkan informasi yang tepat bagi penanam modal dan pemberi kredit. Akuntansi manajerial adalah sebuah sistem informasi yang berorientasi pada manajemen internal serta pengendalian dan karenanya berhubungan erat dengan SIM.

Ilmu Pengetahuan Manajemen Ilmu manajemen atau penelitian operasional adalah penerapan metode ilmiah dan teknik-teknik analisis kuantitatif terhadap masalah manajemen. Beberapa di antara konsep-konsep pokoknya adalah: 1. Penekanan ancangan sistematis dalam pemecahan persoalan dan penerapan metode ilmiah pada penelitian. 2. Memakai model matematis dan prosedur matematis serta statistis dalam analisis. 3. Bertujuan mencari keputusan optimal atau kebijakan optimal. Ilmu pengetahuan manajemen dalam penyelesaiannya cenderung memakai kriteria ekonomis atau teknik daripada kriteria perilaku, dengan penekanan metode teknis dalam memecahkan persoalan. Keberhasilan ilmu pengetahuan manajemen di dalam organisasi yang paling menyolok adalah pada persoalan operasional dan keputusan taktis. Misalnya manajemen sediaan barang (inventory management) telah mendapat perhatian besar, demikian pula penjadualan produksi, penentuan letak pabrik, penjaluran angkutan (transportation routing), dan analisis penanaman modal. Beberapa teknik umum sehubungan dengan ilmu pengetahuan manajemen adalah: 1. Pemrograman linier (linear programming) 2. Pemrograman integer (integer programming) 3. Pemrograman dinamis (dynamic programming) 4. Teori pengantrian (queueing theory

27


5. Teori permainan (game theory) 6. Teori keputusan (decision theory) 7. Simulasi (simulation) Ilmu pengetahuan manajemen adalah sebuah perkembangan penting dalam sistem

informasi

manajemen

berdasarkan

komputer,

karena

ilmu

pengetahuan

manajemen telah mengembangkan prosedur-prosedur untuk analisis dan pemecahan berdasarkan komputer dalam banyak jenis persoalan keputusan. Ancangan sistematis dalam pemecahan persoalan, pemakaian model, teknik-teknik ilmu pengetahuan manajemen, dan algoritma pemecahan berdasarkan komputer umumnya digabungkan dalam rancangan SIM.

Teori Manajemen Dalam memahami evolusi konsep SIM, perkembangan terakhir dalam teori manajemen cukup pesat. Bila dalam ilmu pengetahuan manajemen perkembangannya menekankan optimisasi sebagai tujuan, maka teori manajemen sekarang menekankan pemuasan dan mempertimbangkan keterbatasan manusia dalam mencari pemecahan. Sejumlah periset manajemen telah memusatkan perhatian pada segi-segi keperilakuan dan motivasi pada struktur keorganisasian serta sistem dalam organisasi. Perkembangan dalam teori manajemen ini penting untuk merancang SIM, karena membantu dalam memahami peranan sistem manusia/mesin serta bermanfaat untuk mengembangkan model-model keputusan.

Pengolahan Komputer Semula komputer tidak direncanakan untuk pengolahan informasi, tetapi kini terutama justru diterapkan dalam bidang ini. Persyaratan teknis sebuah sistem informasi manajemen berdasarkan komputer secara singkat dapat dilihat pada

28

tabel 3.1.

FKM - UNSRAT

Tabel 3.1. Persyaratan Teknis SIM berbasis komputer Pengguna Sistem Informasi Manajemen Pendekatan sistem serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa masalah dipahami, solusi alternative dipertimbangkan dan solusi yang dipilih bekerja. Kebanyakan pengguna sistem informasi manajemen berbasis komputer seperti terlihat pada tabel 3.2.

29


Tabel 3.2. Pengguna SIM berbasis komputer Petugas administrasi dapat merasakan bertambahnya kebutuhan akan masukan (input) pada saat upaya SIM dimulai dan sebuah data base sedang disusun. Prosedur baru untuk mengendalikan data akan ditetapkan. Proses administrasi akan berubah dengan memakai alat-alat online seperti unit peraga, alat pencetak, dan alat untuk memasukkan data. Para petugas di seluruh bagian organisasi akan diminta melaporkan informasi yang sebelumnya mereka simpan dalam arsip atau ―catatan rahasia‖ mereka sendiri. Para penyelia tingkat pertama akan membutuhkan lebih banyak masukan data tetapi akan merasakan peningkatan besar dalam pemerolehan informasi. Informasi keadaan juga akan dicapai secara jauh lebih mudah. Model-model keputusan dapat membantu perkiraan pertama dalam pemecahan persoalan misalnya penjadualan. Laporan cenderung menjadi lebih informatif dan cepat. Analisis dan laporan khusus lebih mudah diperoleh. Umpan balik berbagai prestasi menjadi lebih besar frekuensinya. Staf ahli yang membantu manajemen tingkat lebih tinggi mendapat manfaat besar dari kemampuan SIM. Database diselidiki untuk kemungkinan sesuatu persoalan. Datanya dianalisis guna menemukan pemecahan yang mungkin. Model perencanaan dipakai untuk menghasilkan pendekatan pertama rencana

30

FKM - UNSRAT

yang akan diperiksa manajer. Model dasar tersebut memberikan cara-cara penelitian dan rancangan, sementara para staf ahli merumuskan data untuk kebutuhan manajerial. Manajer pada semua tingkat mempunyai kemampuan baru untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fungsi mereka. Untuk pengambilan keputusan, sistem tersebut dapat memberikan saran pemecahan yang optimal secara langsung atau dapat memberikan analisis manusia/mesin dan prosedur keputusan untuk membantu dalam mencapai sebuah keputusan yang baik. Sebagai contoh, seorang manajer untuk suatu sediaan barang akan memprogram pengambilan keputusan dalam banyak kasus, misalnya perihal jumlah pesanan. Dalam situasi rumit seperti pesanan sebuah tempat muatan kendaraan untuk mencapai pembelian yang ekonomis, mungkin algoritma optimisasi tidak dipakai, tetapi sebuah prosedur keputusan diadakan untuk membantu manajer dalam mencapai sebuah pemecahan yang memuaskan. Perencanaan dibantu oleh model perencanaan disertai sebuah dialog manusia/mesin untuk mengadakan percobaan pemecahan. Secara ringkas, pengolahan rutin paling sedikit terpengaruh oleh penerapan ancangan SIM. Petugas administrasi akan menyiapkan data yang kurang lebih sama, tetapi akan terdapat persyaratan data tambahan, dan semakin banyak alat onlie dipakai. Persyaratan data pada semua tingkat personalia akan berkembang, tetapi akan terjadi peningkatan tersedianya informasi terbaru yang akurat. Laporan, jawaban atas permintaan informasi, analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan akan mendapat pengolahan dan dukungan informasi lebih baik. Pokok-Pokok Sistem Informasi Manajemen Sebuah sistem informasi manajemen bukanlah sekedar suatu perkembangan teknologis. SIM berhubungan dengan organisasi dan dengan manusia pengolahnya. Oleh sebab itu pemahaman utuh terhadap sistem informasi keorganisasian berdasarkan komputer harus juga termasuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi, pemakaian informasi, dan nilai informasi. Pendekatan sistem serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa masalah dipahami, solusi alternative dipertimbangkan dan solusi yang

31


dipilih bekerja. Sebuah sistem informasi manajemen mengandung elemen-elemen fisik sebagai berikut: 1. Perangkat keras komputer 2. Perangkat lunak a. Perangkat lunak sistem umum b. Perangkat lunak terapan umum c. Program aplikasi 3. Database (data yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer) 4. Prosedur 5. Petugas Pengoperasian Dalam hal penerapan, sebuah subsistem terapan yang lengkap terdiri dari: 1. Program untuk melaksanakan pengolahan komputer 2. Prosedur untuk membuat terapan menjadi operasional (formulir, petunjuk untuk operator, petunjuk untuk pemakai, dan seterusnya). Subsistem terapan dapat diuraikan dalam bentuk fungsi keorganisasian yang mendukung (pemasaran, produksi, dan sebagainya) atau dalam bentuk jenis kegiatan yang tengah dilaksanakan.

Subsistem fungsi keorganisasian Fungsi-fungsi keorganisasian agak terpisah dalam hal kegiatan dan ditentukan secara manajerial sebagai tanggung jawab sendiri-sendiri. Karena itu sebuah SIM dapat dipandang sebagai sebuah gabungan sistem-sistem informasi, sebuah sistem untuk setiap fungsi utama keorganisasian. Subsistem-subsistem akan berbeda pada organisasi satu dengan lainnya. Tetapi gagasan dasarnya tetap sama untuk mengenali fungsi-fungsi pokok atas mana subsistem dapat dirancang. Subsistem ini dapat pula dibagi menjadi beberapa subsistem yang lebih kecil sepeti terlihat pada tabel 3.3.

32

FKM - UNSRAT

Tabel 3.3. Subsitem Fungsional Pokok SIM Sebagai contoh, subsistem personalia dapat dibagi lagi menjadi perekrutan personalia, catatan personalia, penilaian personalia, dan administrasi gaji.

Subsistem Kegiatan Satu ancangan lain untuk memahami struktur sebuah sistem informasi adalah dalam bentuk subsistem yang melaksanakan berbagai kegiatan. Beberapa subsistem kegiatan akan bermanfaat bagi lebih dari satu subsistem fungsi keorganisasian; sedangkan lainnya mungkin akan berguna untuk hanya satu fungsi. Contoh subsistem kegiatan pokok seperti terlihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Subsitem Fungsional Pokok SIM Subsistem kegiatan ini memakai data di dalam data base dan kemampuan

33


mendapat kembali yang berada dalam sistem manajemen data base.

Konsep Organisasi dan Manajemen Struktur Keorganisasian Struktur keorganisasian adalah susunan sub-subsistem dengan hubungan wewenang dan tanggung jawabnya. Ada beberapa struktur dasar yang banyak digunakan. Keadaan dalam mana setiap struktur menguntungkan menjadi dasar untuk mengubah struktur keorganisasian dalam menanggapi perubahan kondisi, seperti perbaikan sistem pengolahan informasi dan perbaikan dalam sistem keputusan.

Struktur Hirarki Struktur keorganisasian dasar adalah sebuah struktur hirarki dengan manajemen puncak paling atas dalam bagan, manajemen menengah/madya di tengah, dan manajemen bawahan di tempat paling bawah.

Gambar 3.2. Organisasi hirarki dasar dengan spesialisasi fungsional dan hubungan lini serta staf. Bagan berbentuk sebuah piramida karena manajemen puncak jumlahnya relatif

34

FKM - UNSRAT

sedikit terhadap manajemen tingkat lebih rendah. Organisasi dalam

gambar 3.2.

tersusun secara fungsional; yaitu sub-subsistem pokok di bawah direktur merupakan fungsi organisasi seperti manufaktur, pemasaran dan akuntansi.

Spesialisasi Organisasi membagi pekerjaan atas tugas-tugas khusus hingga menimbulkan spesialisasi. Akuntan dalam fungsi akuntansi mengkhususkan dalam akuntansi. Petugas pemasaran mengkhususkan dalam pemasaran. Spesialisasi dapat berlanjut sedemikian sehingga dalam sebuah fungsi terdapat para spesialis untuk bidang-bidang lebih kecilperpanjakan, riset pasar, dan seterusnya.

Hubungan Lini dan Staf Lini (garis utuh) menjelaskan wewenang perintah langsung dari fungsi-fungsi dalam organisasi. Manajer pemasaran menerima laporan dari para manajer penjualan. Para manajer penjualan menerima laporan dari para wiraniaga. Wewenang mengalir dari atas ke bawah. Posisi-posisi staf (garis putus) berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pendukung seperti analisis dan konsultasi. Mereka tidak memiliki wewenang atas petugas operasi. Bila para ahli riset pemasaran merumuskan sebuah strategi pemasaran baru, ahli tersebut

tidak

menggunakannya.

dapat

melaksanakannya

Manajer

pemasaran

dengan harus

memerintah

diyakinkan

para

dahulu

wiraniaga dan

harus

memerintahkan penggunaannya pada para manajer penjualan, yang akan memberi instruksi pada para wiraniaga.

Wewenang dan Tanggung jawab Wewenang adalah hak untuk memerintah (kepemimpinan). Bila seseorang memiliki tanggung jawab untuk sebuah kegiatan, ia harus memiliki wewenang. Wewenang dibuktikan melalui pengendalian atas sumber daya, ganjaran, dan fungsi, dan pelimpahan kuasa untuk mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal tersebut.

35


Rentang Kendali Rentang kendali (span of control) menunjukkan banyaknya bawahan yang diawasi oleh seorang penyelia (yaitu banyaknya yang melapor pada sang atasan). Jumlah ini tidak ditentukan berdasarkan teori manajemen tradisional, tetapi secara mudahnya adalah bahwa jumlahnya harus kecil (tiga sampai tujuh). Riset terakhir menunjukkan bahwa rentang kendali yang efektif tergantung pada banyaknya komunikasi yang diperlukan antara atasan dengan bawahannya. Akibatnya, batas pengolahan informasi pada manusia menjadi variabel pembatasnya. Interaksi Manusia dalam Organisasi Teori manajemen pada mulanya agak bersifat mekanis dalam pandangannya atas interaksi manusia. Tujuan para anggota sebuah organisasi dianggap konsisten dengan tujuan organisasi (atau setidaknya terlebur dengan tujuan organisasi). Para karyawan dianggap konsisten dengan tujuan organisasi). Para karyawan dianggap menanggapi positif terhadap wewenang dan didorong oleh imbalan keuangan. Gerakan hubungan kemanusiaan yang dimulai dengan telaah Hawthorne yang terkenal antara tahun 1927 dan 1932 telah membentuk konsep tentang organisasi sebgai sebuah sistem sosial. Motivasi ternyata didasari oleh lebih dari sekedar imbalan ekonomis. Kelompok kerja, rekan sekerja dan sebagainya ternyata penting. Gaya kepemimpinan dianjurkan yang lebih meningkatkan kepuasan pekerja dalam organisasi. Hasil-hasil riset keperilkuan (behavioral research) tidak menunjuk kepada seperangkat tunggal prinsip tertentu, tetapi sebagian besar riset memperlihatkan perlunya mempertimbangkan kebutuhan manusia dalam merancang organisasi. Motivasi adalah alasan seseorang untuk menjalankan sesuatu kegiatan. Hal ini biasanya dijelaskan dalam istilah dorongan atau kebutuhan manusia. Kebutuhan seseorng manusia tidak tetap. Kebutuhan ini berubah dari waktu ke waktu bersamaan dengan tingkat karirnya, dan sementara kebutuhan tertentu mendapat lebih banyak kepuasan. Sebuah klasifikasi yang bermanfaat tentang kebutuhan umum manusia adalah sebuah hirarki yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Ia menyebut lima kebutuhan

36

FKM - UNSRAT

dasar, tetapi kebutuhan yang lebih tinggi menjadi semakin mendesak hanya bila kebutuhan lebih rendah telah cukup terpuaskan. Hirarki lima kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Hirarki Lima Kebutuhan Manusi menurut Maslow

Dinamika Kelompok Dalam sebuah organisasi, seorang individu biasanya dimiliki oleh satu atau beberapa kelompok kecil. Mereka mungkin berupa kelompok keorganisasian formal seperti regu kerja produksi atau dapat pula berdasarkan kepentingan bersama seperti latar belakang budaya, profesi, tujuan rekreasi (kalb bowling), atau parkir kendaraan. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kelompok kecil adalah faktor penting yang mempengaruhi hubungan antara individu dengan organisasi.

Gaya Kepemimpinan Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang membujuk atau memotivasi sebuah kelompok menuju pencapaian suatu tujuan atau beberapa tujuan tertentu. Bagian ini meninjau pilihan pandangan tentang bagaimana sebuah organisasi harus dikelola dan menguraikan teori mengenai kepemimpinan.

37


Perencanaan dan Pengendalian Rencana adalah satu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Perencanaan mengungkapkan tujuan-tujuan keorganisasian dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Bagian ini mensurvai persoalan menetapkan tujuan dalam organisasi dan ciri tingkat-tingkat perencanaan yang berlainan.

Menetapkan Tujuan Orang telah terbiasa tentang tujuan-tujuan sebuah organisasi seakan organisasi adalah sesuatu yang terpisah dari para anggotanya. Seperti diungkapkan oleh Cyert dan March, orang memiliki tujuan; tetapi satu kumpulan orang yang tidak mempunyai tujuan. Akibatnya tujuan sebuah organisasi mewakili serangkaian kendala yang dihadapi organisasi melalui para pesertanya. Bila organisasi dianggap sebagai gabungan individu yang masing-masing memiliki tujuan, maka tujuan yang dikejar gabungan mewakili kompromi antara para anggotanya. Tujuan berubah bila ada perubahan keanggotaan gabungan dan bila ada perubahan dalam tujuan para anggota. Kompromi tadi pada umumnya sangat terbatasi oleh struktur yang ada. Melalui mekanisme

seperti

prosedur

pengoperasian

aturan

keputusan,

dan

anggaran,

kesepakatan gabungan menjadi agak permanen. Para individu dalam sebuah organisasi hanya memiliki waktu terbatas untuk proses perundingan/kompromi, sehingga hasilnya cenderung bukan sesuatu yang baru tetapi berdasarkan keadaan atau peristiw terakhir. Perhatian tidak dipusatkan pada semua maslah secara serempak, tetapi umumnya secara berurutan sesuai kebutuhan. Tujuan dalam sebuah organisasi cenderung mengandung kontradiksi, tetapi alat-alat bantu seperti kelenturan organisasi digunakan untuk ―meredam‖ keadaan tidak konsisten ini. Tujuan perusahaan bisnis umumnya dinyatakan dalam bentuk tujuan untuk laba, saham pasar, penjualan, sediaan barang, dan produksi. Semua ini harus dinyatakan dalam istilah operasional. Bila tujuan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, maka tujuan pengganti dapat digantikan untuk program ini. Tujuan ―membuat tempat kerja yang nyaman‖ tidaklah operasional. ―Mengurangi pergantian karyawan menjadi 4%‖ akan lebih berarti dalam istilah operasional. Bila sasaran-sasaran dinyatakan secara jelas dan operasional, ini akan

38

FKM - UNSRAT

membentuk landasan untuk mencapai tujuan. Bila setiap manajer membantu dalam menyusun tujuan dan cara untuk mencapainya kemudian diukur seberapa jauh sudah dicapai, maka perusahaan telah menggunakan apa yang disebut sebagai ―manajemen berdasarkan sasaran‖.

Hirarki Perencanaan Sebuah hirarki tingkat-tingkat perencanaan yang berlainan dapat dikenali berdasarkan cakrawala perencanaan tiap tingkatan. Tiga tingkatan yang sering disebut dalam bacaan adalah perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan strategis berhubungan dengan pertimbangan jangka panjang. Keputusan yang harus diambil berhubungan dengan bidang usaha dalam mana perusahaan berada, pasar tempat menjualnya, bauran produk dan seterusnya. Perencanaan taktis (juga disebut sebagai pengendalian manajemen) berhubungan dengan cakrawala perencanaan jangka menengah. Disini termasuk cara sumber daya dicapai dan diatur, penstrukturan kerja, dan petugas yang dibutuhkan serta pelatihannya. Perencanaan

taktis

dicerminkan

dalam

anggaran

pengeluaran

modal,

rencana

penyusunan staf tiga tahunan dan seterusnya. Perencanaan operasional berhubungan dengan keputusan untuk operasi yang sedang berjalan. Penetapan harga, tingkat produksi, tingkat sediaan barang dan seterusnya dicerminkan dalam sebuah rencana operasinal, misalnya sebuah anggaran tahunan.

Pengendalian Pengendalian adalah kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan mengerakkan tindakan korektif. Unsur-unsur dasar pengendalian adalah : 1. Sebuah standar spesifikasi prestasi yang diharapkan. Ini berupa sebuah anggaran, sebuah prosedur pengoperasian, sebuah algoritma/aturan keputusan dan sebagainya. 2. Sebuah pengukuran prestasi nyata

39


3. Sebuah perbandingan antara prestasi yang diharapkan dengan kenyataan 4. Sebuah laporan penyimpangan kepada unit pengendali, misal seorang manajer 5. Seperangkat tindakan yang dapat dilakukan olehunit pengendali (manajer) untuk mengubah prestasi mendatang bila sekarang kurang memuaskan. 6. Dalam hal tindakan unit pengendali gagal membawa prestasi nyata yang kurang memuaskan ke arah yang diharapkan, adanya sebuah metode untuk tingkat perencanaan/pengendalian lebih tinggi untuk mengubah satu atau beberapa kondisi seperti unit pengendali/manajer baru, atau revisi atas standar prestasi.

40

4 BAB

FKM - UNSRAT

Pendekatan Sistem dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

P

engembangan

Sistem

Informasi

Kesehatan

hendaknya

diselaraskan

dan

diintegrasikan dengan upaya menata kembali Sistem Kesehatan dan Manajemen Kesehatan. Penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan merupakan suatu tantangan dan

pekerjaan yang cukup rumit. Tatanan Sistem Kesehatan merupakan kerangka dasar yang baik dalam upaya menata kembali Sistem Informasi Kesehatan. Sepanjang proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan, model Sistem Kesehatan itu akan digunakan sebagai acua konseptual bagi setiap tahap proses. Jarang sekali proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan merombak total Sistem Kesehatan suatu negara atau daerah. Menurut pengalaman, proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan secara komprehensif bahkan kerap kali menjumpai kegagalan. Lebih baik penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan itu difokuskan pada aspek-aspek yang kurang berfungsi dalam Sistem Kesehatan. Atau direncanakan dan diselenggarakan dalam kaitannya dengan proses penataan kembali Sistem Kesehatan yang sedang berlangsung.

41


Pendekatan Sistem Pendekatan sistem serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa masalah dipahami, solusi alternative dipertimbangkan dan solusi yang dipilih bekerja. berdasarkan sasaran, terdapat tiga jenis manajemen kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan,

yaitu manajemen pasien/klien,

manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan.

Tahap dan Langkah Pendekatan Sistem 1. Usaha Persiapan Mempersiapkan manajer untuk memecahkan masalah atau menyediakan orientasi sistem. Langkah :  Memandang perusahaan sebagai suatu sistem = menggunakan model sistem umum perusahaan.  Mengenali sistem lingkungan = menempatkan perusahaan sebagai suatu sistem dalam lingkungannya.  Mengidentifikasi subsistem perusahaan = subsistem sebagai bentuk area-area fungsional, tingkat-tingkat manajemen sebagai subsitem, arus sumber daya sebagai dasar membagi perusahaan menjadi subsistem. 2. Usaha Definisi Yaitu kegiatn identifikasi masalah (suatu masalah ada atau akan ada), memahami masalah (mempelajari untuk mencari solusi) dan pemicu masalah (sinyal umpan balik yang menunjukkan hal-hal lebih baik atau buruk). Langkah-langkah :  Bergerak dari tingkat sistem ke subsistem : Tiap tingkatan manajemen adalah suatu subsistem. Yang

dilakukan

oleh

seorang

manajer

:

mempelajari

posisi

sistem

dihubungkan dengan lingkungan, menganalisis sistem menurut subsistem-

42

FKM - UNSRAT

subsistem.  Menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu. Pada saat mempelajari tiap tingkat system, elemen-elemen sistem dianalisis secara berurutan : o

Mengevalusai standar : Standar harus sah, realistic, dimengerti, terukur.

o

Membandingkan output sistem dengan standar

o

Mengevaluasi Manajemen

o

Mengevaluasi pemrosesan Informasi

o

Mengevaluasi input dan sumber daya input

o

Mengevaluasi proses tranformasi

o

Mengevaluasi sumber daya output

3. Usaha Solusi Langkah-langkah  Mengidentifikasi solusi alternative Manajer harus mengidentifikasi bermacam-macam cara untuk memecahkan permasalahan yang sama. Contoh : computer tidak dapat menangani volume aktifitas kegiatan perusahaan, alternatifnya : menambah computer, mengganti computer, mengganti dengan jarinagan computer.  Mengevaluasi solusi alternative atau mempertimbangkan kerugian dan keuntungan dari setiap alternative  Memilih solusi terbaik atau mengambil satu alternative  Menerapkan solusi terbaik  Membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Manajer harus memastikan solusi mencapai kinerja yang direncanakan. Pemecahan Masalah Masalah merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Jadi pemecahan masalah berarti tindakan memberikan respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya

43


atau memanfaatkan peluang keuntungannya. Oleh karena itu masalah penting untuk dipecahkan. Jenis-jenis masalah : 1. Masalah terstruktur; apabila terdiri dari elemen dan hubungan antar elemen yang semuanya dipahami oleh pemecah masalah. 2. Masalah tak terstruktur; berisi elemen-elemen atau hubungan antar elemen yang tidak dipahami oleh pemecah masalah. 3. Masalah semi terstruktur, masalah yang berisi sebagian elemen-elemen atau hubungannya yang dimengerti oleh pemecah masalah. Elemen-elemen pemecahan masalah dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Gambar 4.1 Elemen-elemen pemecahan masalah Standar menggambarkan keadaan yang diharapkan apa yang harus dicapai oleh sistem. Informasi menggambarkan keadaan saat ini atau apa yang sedang dicapai oleh sistem. Perbedaan antara masalah dan gejala dimana gejala adalah kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Untuk memberikan ilustrasi ini, kita ambil contoh, seorang manajer dihadapkan pada suatu gejala seperti laba yang rendah. Dalam hal ini ada masalah penyebab laba rendah. Jadi dalam kaitan ini, masalah adalah penyebab dari suatu persoalan, atau penyebab dari suatu peluang.

44

FKM - UNSRAT

Sistem Informasi dan Pengambilan Keputusan Pengertian Pengambilan Keputusan Secara etimologis kata decide berasal dari bahasa latin de yang berarti off dan kata caedo yang berarti to cut. Hal ini berarti proses kognitif cut off sebagai tindakan mimilih diantara beberapa alternatif kemungkinan. Ada beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli yaitu : 1. Max (1972), Decision Making is commanly difined as choosing from among alernatives (pengambilan keputusan merupakan pemilihan dari beberapa alternatif). 2. Shull (1970:67) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses kesadaran manusia terhadap fonumena individual maupun sosial berdasarkan kejadian faktual dan nilai pemikiran, yang mencakup aktivitas perilaku pemilihan satu atau bebrapa alternatif sebagai jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 3. George R Terry dalam Igbal Hasan (2002:9), Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. 4. S.P Siagian dalam Iqbal Hasan (2002:10), Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi

dan

mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dari beberapa pengertian pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi, adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan(decision) . Pengambilan keputusan menurut George R. Terry dalam Iqbal Hasan (2002:6) didasarkan pada lima (5) hal yaitu : 1. Intuisi, pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat

subjektif

sehingga

mudah

terkena

45

pengaruh.

Pengambilan

keputusan


berdasarkan intuisi mengandung beberapa kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya antara lain : a. Waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek b. Pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya c. Kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan tersebut sangat berperan. Kelemahan dari intuisi adalah : a. Keputusan yang diambil relatif kurang baik b. Sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenarannya c. Dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. 2. Pengalaman, Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan

praktis

karena

berdasarkan

pengalaman

seseorang

dapat

memperkirakan keadaan sesuatu serta dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman seseorang dapat menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja sudah menemukan cara penyelesaiannya. 3. Fakta, pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. 4. Wewenang, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih rendah kedudukannya. Kelebihan dari pengambilan keputusan berdasar wewenang antara lain : a. Kebanyakan penerimanya adalah bawahan b. Keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama c. Memiliki otentisitas (otentik) Kelemahannya antara lain : a. Dapat menimbulkan sifat rutinitas b. Mengasosiasikan dengan praktek diktatotial c. sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat meninmbulkan kekaburan.

46

FKM - UNSRAT

5. Rasional, pada pengambilan keputusan ini keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekatai kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Jenis-Jenis Pengambilan Keputusan Masalah dan konflik terdapat di mana-mana. Beberapa di antaranya bersifat sederhana dan deterministik, sedangkan yang lain bersifat sangat kompleks dan probabilistik serta dapat menimbulkan pengaruh yang besar. Pengambilan keputusan dapat bersifat rutin dan memiliki struktur tertentu atau dapat juga bersifat sangat kompleks dan tidak berstruktur. Terdapat dua jenis pengambilan keputusan, yaitu : 1. Pengambilan keputusan terprogram. 2. Pengambilan keputusan tidak terprogram. 1. Pengambilan keputusan terprogram : Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respons otomatik terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Masalah yang

bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan yang besar bagi seorang analis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini

dan

memberikan

atau

menyediakan

metode-metode

untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram di mana saja. Agar pengambilan keputusan harus didefinisikan dan dinyatakan secara jelas. Bila hal ini dapat

dilaksanakan,

pekerjaan

selanjutnya hanyalah

mengembangkan

suatu

algoritma untuk membuat keputusan rutin dan otomatik. Dalam kebanyakan organisasi terdapat kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram karena banyak keputusan diambil sesuai dengan prosedur pelaksanaan standar yang sifatnya rutin. Akibat pelaksanaan pengambilan keputusan yang terprogram ini adalah membebaskan manajemen untuk tugas-tugas yang lebih penting.

47


2. Pengambilan keputusan tidak terprogram. Ini menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah'masalah yang tidak jelas.

Dengan kata

lain,

pengambilan

keputusan

jenis

ini

meliputi

proses-

proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya bersifat kompleks, hanya sedikit parameter'parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik. Untuk menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan, ditambah dengan bantuan sistem infofmasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik. Perluasan fasilitas-fasilitas pabrik, pengembangan produk baru, pengolahan dan pengiklanan

kebijaksanaan-kebijaksanaan,

manajemen

kepegawaian,

dan

perpaduan semuanya adalah contoh masalah-masalah yang memerlukan keputusankeputusan yang tidak terprogram. Sangat banyak waktu yang dikorbankan oleh pegawai-pegawai

tinggi

pemerintahan,

pemimpin-pemimpin

perusahaan,

administrator sekolah dan manajer organisasi lainnya dalam menjawab masalah dan mengatasi konflik. Ukuran keberhasilan mereka dapat dihubungkan secara langsung kepada mutu informasi yang mendasari tugas ini. Pandangan terhadap pengambilan keputusan adalah bahwa proses ini merupakan proses penggunaan informasi yang rasional, bukan proses yang emosional, Dalam hal ini, kesukaran-kesukaran dalam pengambilan keputusan dapat dikaitkan kepada: 1. Informasi yang tidak cukup; dan 2. Maksud dan tujuan yang tidak dispesifikasikan secara jelas. Pengambil keputusan mempunyai suatu cara untuk dapat memahami informasi yang menentukan efisiensi pengolahan informasinya. Pengetahuan seseorang yang lalu digabungkan

dengan

kecakapannya

mengolah

informasi

akan

menentukan

kesanggupannya untuk mengambil keputusan. Tingkat-Tingkat Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan berkisar dari sangat rutin dan baku (terprogram) sampai

48

FKM - UNSRAT

kompleks (tidak dapat diprogram). Untuk maksud klasifikasi, maka pada dasarnya ada tiga tingkat pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan tingkat strategis Pengambilan keputusan strategis dicirikan oleh sejumlah besar ketidak pastian dan berorientasi ke masa depan. Keputusan-keputusan ini menetapkan rencana jangka panjang yang akan mempengaruhi keseluruhan organisasi. Pengambilan keputusan tingkat strategis misalnya perluasan pabrik, penentuan produksi, penggabungan, penggolongan, pengeluaran modal dan sebagainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa strategi yang diputuskan itu berhubungan dengan perencanaan jangka panjang dan meliputi penentuan tujuan, penentuan kebijaksanaan, pengorganisasian, dan pencapaian keberhasilan organisasi secara keseluruhan. 2. Pengambilan keputusan tingkat taktis. Pengambilan keputusan taktis berhubungan dengan kegiatan jangka pendek dan penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan. Jenis pengambilan keputusan ini berhubungan dengan bidang-bidang seperti perumusan anggaran, analisis aliran dana, penentuan tata ruang pabrik, masalah kepegawaian, perbaikan produksi serta penelitian dan pengembangan. Bila pengambilan keputusan strategis sebagian besar mengandung kegiatan perencanaan yang menyeluruh, pengambilan keputusan taktis memerlukan gabungan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan. Jenis keputusan ini memiliki potensi yang kecil untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram.. Untuk sebagian besar aturan-aturan keputusan dalam pengambilan keputusan taktis tidak tersusun dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebiasaan sehari-hari dan peraturan yang mengatur sendiri. 3. Pengambilan keputusan tingkat teknis. Pada tingkat teknis, standar-standar ditentukandan output bersifat deterministik (sifatnya menentukan). Pengambilan keputusan teknis adalah suatu proses yang dapat menjamin bahwa tugas-tugas spesifik dapat dilaksanakan dalam cara efektif dan efisien. Tingkat ini lebih ditekankan pada fungsi pengawasan dan sedikit sekali fungsi perencanaan. Pada tingkat ini pengambilan keputusan terprogram dapat dilaksanakan. Contoh jenis pengambilan keputusan ini adalah penerimaan atau penolakan kredit, pengendalian proses, penentuan waktu, penerimaan, pengiriman,

49


pengawasan inventaris dan penempatan karyawan. Suatu tingkat pengambilan keputusan yang berlainan memerlukan jenis informasi yang berbeda pula. Para analis harus menyadari jenis-jenis pengambilan keputusan ini di dalam

sistem

informasi guna

memenuhi

keperluan

yang

berbeda-beda,

karena

informasi yang akan dihasilkan tergantung kepada keperluan-keperluan ini. Perlu diperhatikan dan dipahami secara jelas bahwa dalam prakteknya di antara berbagai golongan pangambilan keputusan ini sering batas-batasnya kabur dan malahan sering tumpang tindih. Walaupun garis-garis pemisahnya tidak jelas atau kabur, namun sebagai seorang analis harus menyadari akan adanya jenisjenis pengambilan keputusan ini dan bagaimana sistem informasi dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berlainan, sebab informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akan tergantung kepada kebutuhan-kebutuhan ini. Dalam banyak organisasi, keputusan-keputusan strategis dan taktis lebih banyak diambil berdasar intuisi, pengalaman dan kemampuan interpretasi, daripada berdasar informasi dari sistem informasi formal. Dalam lingkup manajemen usaha dan proyek, masalah yang muncul hampir seluruhnya

merupakan

masalah

yang

usulan

pemecahannya

perlu

dipertanggungjawabkan, bahkan terkadang seluruh prosesnya perlu diungkapkan untuk dapat diperiksa. Hal ini menuntut penggunaan pendekatan yang bersifat formil. Sebagai contoh, keputusan suatu perusahaan untuk mengembangkan produk tidaklah dapat dilaksanakan secara intuitif. Seluruh tahapan perlu dipaparkan untuk meyakinkan pemegang saham, direksi, bagian teknik, bagian produksi dan pemasaran bahwa produk baru tersebut dapat dibuat dan memang akan menguntungkan perusahaan. Melalui pendekatan formal semacam ini, maka keputusan tidak saja dibuat akan tetapi diungkapkan pada semua pihak yang berkepentingan, sebagai usaha utama untuk meyakinkan pihak lain. Pendekatan formal ini membutuhkan sistematika yang jelas, masuk akal, seluruh tahapannya mengikuti urutan yang benar dan kesimpulan akhir merupakan hasil yang konsisten dari seluruh proses. Informasi yang disusun secara teratur dan sistematik dan selalu diperbaharui maka ia akan merupakan sarana pengambilan keputusan tidak lain merupakan usaha pentransformasian. Informasi ke dalam bentuk usulan atau alternatif.

50

FKM - UNSRAT

Inti dari sistem informasi manajemen adalah penyusunan informasi secara teratur dan sistematik mengikuti struktur organisasi dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Dalam lingkup keputusan yang bersifat rutin maka sistem informasi manajemen merupakan alat Bantu yang sangat diperlukan karena informasi yang terolah dengan baik dapat memberi arah pada keputusan yang baik tinggal menambahkan faktor pertimbangan yang perlu dihasilkan oleh pengambil keputusan. Satu langkah yang lebih kontemporer lagi, adalah dengan memasukkan beberapa aspek dari mekanisme keputusan ke dalam sistem informasi manajemen tersebut, sehingga pengambil keputusan pada dasarnya hanyalah tinggal memilih saja. Peranan Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan Setiap manajer akan menghadapi masalah dan situasi yang berbeda. Perbedaan ini akan membuat seorang akan memilih jenis keputusan yang berbeda sesuai dengan masalah dan situasi yang dihadapinya. Handoko (2003) membagi dua jenis keputusan. Ada yang yang disebut keputusan yang diprogram (programmed decisions) yaitu keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan atau prosedur, dan dilakukan berulang-ulang. Sementara itu ada pula keputusan-keputusan yang tidak diprogram (non-programmed), yaitu keputusan berkenaan dengan masalah-masalah khusus, khas, atau tidak biasa. Pada jenis keputusan ini seorang pengambil keputusan perlu mempertimbangkan keputusan dengan mencari banyak informasi yang relevan dengan masalahnya. Selama kurang lebih tiga dekade terakhir telah terjadi perkembangan informasi secara pesat. Bentuk informasi kini ditemukan sangat bervariasi. Dulu orang hanya mengenal informasi dalam bentuk lisan dan tulisan. Namun sejak tahun 1975 sudah mulai diperkenalkan informasi dalam bentuk elektronik (Verhoeven, 1999). Dalam sektor kesehatan, informasi ditemukan dalam bentuk yang sangat beragam. Sejumlah besar jurnal dan artikel menjamur di setiap bagian. Belum lagi informasi yang bisa didapat dari pertemuan ilmiah yang sering dilakukan oleh profesional. Kemajuan teknologi di sektor kesehatan juga membuat informasi dapat diakses dengan media elektronik, sehingga

51


para pengguna informasi menjadi semakin dekat dengan isu terkini. Sorian and Baugh (2002) melakukan sebuah penelitian pada para pengambil kebijakan di sektor kesehatan Amerika. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa para pekerja yang lebih muda menyukai informasi dalam bentuk elektronik, sementara pekerja yang lebih tua menyukai informasi dalam bentuk kertas. Para profesional di kantor pemerintah lebih memilih informasi dari sumber yang dapat dipercaya, dan menurut mereka karyawan kantor pemerintah adalah kunci dari sumber data dan informasi. Format dari informasi juga penting bagi para responden. Mereka lebih memilih informasi dengan paragraf yang pendek dan format dalam bentuk diagram atau tabel yang lebih memudahkan mereka membuat kesimpulan dan keputusan. Pemilihan media informasi yang dipercaya akan berbeda pada setiap individu. Informasi dalam bentuk elektronik dirasa canggih dan memudahkan untuk sebagian orang, namun juga masih jarang digunakan. Hal ini disebabkan karena pengguna kesulitan mencari kata kunci untuk informasi yang dibutuhkan, atau karena tidak bisa menggunakan alat tersebut secara teknis. Dalam kehidupan seorang manajer, pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting dan kerap dilakukan. Fungsinya akan semakin penting bila itu berkaitan dengan perencanaan jangka panjang atau sebuah keputusan investasi. Parker (1989) memberikan gambaran perbedaan level manajemen. Dimana setiap level memiliki tanggung jawab yang berbeda sehingga jenis keputusan yang akan diambil pun akan berbeda. Upper-level management : bertanggung jawab dalam mengarahkan masa depan organisasinya. Level ini lebih berkonsentrasi pada perencanaan strategik, menetapkan tujuan, serta merencanakan rencana jangka panjang organisasi. Middle-level

management

:

mengurus

perencanaan

taktis

organisasinya,

memastikan karyawan telah mengerjakan pekerjaanya dengan maksimal, serta mengontrolnya. Lower-level management : mengerjakan rencana yang sudah ditargetkan oleh level atasnya.

52

FKM - UNSRAT

Gambar 4.2. Tingkat Manajemen (Parker,1989) Pengambilan keputusan melalui sebuah proses. Sementara itu ada beragam model proses pengambilan keputusan. Dalam gambar

4.3, Sauerborn,

(2000)

menggambarkan model pengambilan keputusan yang dimulai dari pengumpulan sumbersumber yang akan memberikan data-data melalui prosedur tertentu. Data tersebut kemudian harus ditransformasikan menjadi sebuah informasi. Selanjutnya informasi ini kemudian digunakan dalam pembuatan keputusan.

Gambar 4.3. Idealized relationship between data, decisions, resourches, and programmes (Sauerborn,2000) Model lain lagi yang disebut The Knowledge-driven model oleh Van Lohuizen (1986). Langkah pertama dari proses pengambilan keputusan adalah mengumpulkan data. Melalui sebuah proses seleksi dan reduksi data tersebut akan menjadi informasi.

53


Pemrosesan dan analisis terhadap informasi akan menghasilkan pengetahuan yang baru. Pengetahuan ini selanjutnya diproses untuk memberikan pengertian yang mendalam. Setelah melewati proses justifikasi kemudian pengertian dapat memberikan arti dalam pembuatan keputusan.

Gambar 4.4. The Knowledge-driven Model of Decision-making (Van Lohuizen, 1986) Proses

pembuatan

keputusan

model

klasik

oleh

Lasswell

(1975)

mengidentifikasikan tujuh langkah yang dimulai dari adanya masalah. Model ini menekankan pada kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan dalam masalah yang dihadapi. Kebutuhan ini dimasukkan dalam daftar. Lalu dipilih perkiraan-perkiraan solusi. Setelah dipertimbangkan keuntungan dan kerugian dari pilihan-pilihan tersebut maka selanjutnya dipilih yang terbaik. Pilihan tersebut kemudian dilakukan, dimonitor, kemudian dievaluasi.

Gambar 4.5. The Classical Model of the Decision-making Process (Lasswell,1975) Beberapa model yang digambarkan di atas hanya sebagian dari model pengambilan keputusan yang dapat diadopsi oleh seorang pengambil keputusan. Pada

54

FKM - UNSRAT

kenyataannya yang ditemukan seringkali tidak sesederhana bahwa ketika masalah datang dan banyak informasi dikumpulkan kemudian masalah dapat terpecahkan. Banyak hal dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Seorang Manajer ketika mengambil sebuah keputusan mungkin perlu mempertimbangkan kepentingan pemberi dana bagi institusi/perusahaannya, komunitas di sekitarnya, atau pendapat profesional lain. Seorang manajer mungkin kadang juga perlu berkaca pada pengalaman masa lalu sebelum mengambil keputusan. Lain lagi dengan seorang manajer institusi pemerintah yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam mengambil keputusan. Beragam pengaruh tersebut dapat menjadi masalah sekaligus tantangan yang menarik bagi pengambil keputusan. Dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menurut tiga tahapan, proses pembuatan keputusan, yaitu pemahaman, perancangan (design), dan pemilihan. Dukungan SIM biasanya melibatkan pengolahan, file komputer maupun non komputer. Pada

tahap

pemahaman

hubungannya

dengan

SIM

adalah pada proses

penyelidikan yang meliputi pemeriksaan data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus. SIM harus memberikan kedua cara tersebut. Sistem Informasi sendiri harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi-situasi yang jelas menuntut perhatian. Baik SIM maupun organisasi harus menyediakan saluran komunikasi untuk masalah-masalah yang diketahui dengan jelas agar disampaikan kepada organisasi tingkat atas sehingga masalah-masalah tersebut dapat ditangani. Pada tahap ini juga perlu ditetapkan kemungkinankemungkinannya. Dukungan SIM memerlukan suatu data base dengan data masyarakat, saingan dan intern ditambah metode untuk penelusuran dan penemuan masalahmasalah. Pada tahap perancangan (design), kaitannya dengan SIM adalah membuat model-model keputusan untuk diolah berdasarkan data yang ada serta memprakarsai pemecahan-pemecahan alternatif.

Model-model

yang

tersedia

harus

membantu

menganalisis alternatif-altematif. Dukungan SIM terdiri dari perangkat lunak statistika serta perangkat lunak pembuatan model lainnya. Hal ini melibatkan pendekatan terstruktur, manipulasi model, dan sistem pencarian kembali data base.

55


Pada tahap pemilihan, SIM menjadi paling efektif apabila hasil-hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong pengambilan keputusan. Apabila telah dilakukan pemilihan, maka peranan SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan penilaian kemudian. Dukungan SIM pada tahap pemilihan adalah memilih berbagai model keputusan melakukan analisis kepekaan (analisis sensitivitas) serta menentukan prosedur pemilihan. Dukungan SIM untuk pembuatan keputusan terdiri dari suatu database yang lengkap, kemampuan pencarian kembali database, perangkat lunak statistika dan analitik liainnya, serta suatu dasar model yang berisi perangkat lunak pembuatan model-model keputusan. Pada

dasarnya

peranan SIM

tersebut

pada

proses

pemahaman,

.yang

menyangkut penelitian lingkungan untuk kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Istilah pemahaman di sini mempunyai arti sama dengan pengenalan masalah. Kemudian pada proses perancangan serta pada prosed pemilihan. Sering orang menyatakan bahwa komputer akan mengambil keputusan, ini merupakan suatu pemyataan yang salah kaprah dan tidak mengetahui letak peranan komputer serta bagaimana suatu proses pengambilan keputusan dilakukan. Keputusan sebenarnya hanya dapat diambil atau dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia pengambil keputusan harus selalu menjadi bagian dari suatu pemilihan. Suatu algoritma keputusan, suatu aturan keputusan atau suatu program komputer hanya membantu dengan memberikan dasar untuk suatu keputusan, akan tetapi pemilihan keputusan dilakukan oleh seorang manusia. Pernyataan komputer mengambil keputusan pada umumnya didasarkan atas anggapan bahwa beberapa keputusan dapat diprogramkan, sedangkan keputusan-keputusan yang lain tidak. Hal ini mengingatkan bahwa klasifikasi tentang keputusan terprogram dan tidak terprogram sangat penting untuk perancangan SIM. Ada suatu kecenderungan di antara para perancang SIM untuk beranggapan, bahwa suatu database (pusat data) saja akan banyak memperbaiki pengambilan keputusan. Pandangan demikian sebenarnya telah mengabaikan akan adanya tiga unsur dalam pengambilan keputusan yang berperan penting, yaitu; data, model atau prosedur keputusan, dan pengambil keputusan, itu sendiri. Oleh karena itu pengambilan keputusan dapat diperbaiki dengan data yang lebih baik, model keputusan yang lebih baik, atau pengambil keputusan yang lebih baik (lebih

56

FKM - UNSRAT

terlatih, lebih banyak pengalaman, dan sebagainya). Pada dasarnya, suatu sistem informasi memiliki sifat yang hampir sama dengan sistem produksi yang mengkonversikan bahan baku menjadi produk yang mungkin langsung

digunakan oleh

konsumen

atau

menjadi

bahan

baku

untuk

fase

konversi berikutnya. Sistem informasi mengkonversi data kasar menjadi suatu laporan yang dapat dipakai atau menjadi input untuk proses lanjutan. Banyak manajemen yang tidak puas dengan sistem informasi mereka dan secara tajam langsung menyalahkan sistem komputer. Tiga alasan yang dapat menimbulkan hal ini adalah: 1. Besarnya harapan yang tidak terpenuhi. 2. Tidak tepatnya analisis sistem 3. Sindroma komputer yaitu anggapan bahwa komputer mampu menanggulangi segala kelemahan manajemen. Komputer

hanya

dapat

dimanfaatkan

bila

telah

dianalisis

berdasarkan

perbandingan biaya dengan efektifitasnya dan digunakan secara layak. Keunggulan komputer sebagai suatu alat terletak di dalam kemampuannya mengolah data yang banyak dan kompleks serta melakukan perhiturgan-perhitungan yang rumit dalam waktu yang singkat. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan orang-orang di dalam manajemen untuk bersikap terbuka dalam menyampaikan masalah-masalah yang ingin dibantu pemecahannya dengan menggunakan komputer.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu: 1. Adanya permasalahan pada sistem lama, berupa: a. Adanya gangguan dalam sistem lama menyebabkan sistem tersebut tidak

57


dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan b. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem baru 2. Untuk memperoleh peluang Perkembangan

teknologi

informasi

yang

cepat

memberikan

kemungkinan

peningkatan penyediaan informasi yang dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan manajemen. 3. Adanya instruksi Penyusunan sistem baru dapat terjadi karena adanya instruksi atasan, misalnya Peraturan Pemerintah. Jika sistem baru sudah terbentuk maka diharapkan akan terjadi peningkatan sistem tersebut yang meliputi:  Kinerja, yang dapat diukur dari beban kerja dan waktu respon. Beban kerja adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada saat tertentu. Waktu respon adalah rata-rata waktu yang tertunda diantara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut.  Informasi, terjadi peningkatan kualitas informasi yang disajikan.  Ekonomis, terjadi peningkatan manfaat atau keuntungan atau penghematan biaya.  Pengendalian, terjadi peningkatan pada pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta kecurangan yang terjadi.  Efisiensi, terjadi peningkatan efisiensi operasi yang dapat diukur dengan cara keluaran dibagi masukan.  Pelayanan, terjadi peningkatan pelayanan yang diberikan oleh sistem. Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan, mulai sistem itu direncanakan sampai dengan sistem tersebut diterapkan, dioperasikan dan dipelihara. Bila operasi sistem yang dikembangkan masih terjadi permasalahan kritis tidak teratasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan lagi suatu sistem untuk mengatasinya dan proses ini kembali ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan sistem. Siklus ini disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup

58

FKM - UNSRAT

pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah dalam proses pengembangannya. Tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari: 1. Perencanaan sistem 12,15 Perencanaan sistem yang terdiri dari estimasi kebutuhan-kebutuhan fisik, tenaga kerja dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta untuk mendukung operasionalisasi setelah diterapkan. Pada tahap ini dilakukan penilaian kelayakan sistem baik secara teknis, ekonomi dan organisasi. 2. Analisis sistem 12,15 Langkah-langkah pada analisis sistem hampir sama dengan yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem pada tahap perencanaan. Perbedaannya terletak dalam ruang lingkup tugasnya. Pada analisis sistem, ruang lingkup tugasnya lebih terinci yaitu dilakukan penelitian terinci sedangkan pada tahap perencanaan sifatnya hanya penelitian pendahuluan. Langkah-langkah dasar yang harus dilakukan adalah:  Mengidentifikasi masalah pada sistem lama  Memahami kerja sistem lama  Menganalisis sistem lama  Membuat laporan hasil analisis 3. Desain sistem 12,15 Tahap ini mempunyai dua tujuan utama yaitu: Untuk memenuhi kebutuhan pada pemakai sistem Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer yang terlibat. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah:  Merancang

pemodelan

sistem

yaitu

model

fisik

dan

logik

dengan

menggunakan sistem bagan alir.  Merancang model pemasukan data atau komponen masukan pada sistem  Merancang tampilan keluaran dan laporan sistem  Merancang basis data sistem

59


 Merancang tampilan menu sistem  Merancang teknologi sistem  Merancang pengendalian system 4. Pelaksanaan sistem 12,15 Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan ini adalah:  Pemrograman atau pengkodean sistem  Pengujian sistem  Dokumentasi  Pemilihan dan pelatihan personil  Pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak  Penggantian Sistem 5. Perawatan sistem 12,15 Setelah sistem terpasang, maka sistem tersebut harus dipertahankan. Pemeliharaan sistem diadakan karena dua alasan. Pertama, untuk memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. Alasan kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan perangkat lunak dalam merespons perubahan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Konsep Dasar Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Berdasarkan manual pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang dikeluarkan WHO (2004), tahap-tahap pengembangan sistem informasi kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Peninjauan kembali sistem yang sudah ada. Prinsip: jangan hapus atau tinggalkan sistem yang sudah ada; bangun kekuatan dan belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada. Langkah-langkah: a. Buat inventarisasi format-format, buku register dan alat lainnya yang digunakan untuk mencatat dan meringkas data pada setiap tingkat. b. Menyelidiki kualitas data yang dikumpulkan menggunakan format yang ada pada setiap tingkat. Aspek-aspek yang diselidiki adalah:

60

FKM - UNSRAT

 Keakuratan  Kelengkapan  Ketepatan  Ketepatan waktu c. Tentukan masalah yang dihadapi dengan sistem pengumpulan data yang ada pada setiap tingkat, termasuk waktu dan alur informasi. d. Tentukan keadaan komponen lain sistem yang ada sekarang seperti:  Pengolahan data  Analisis data  Desiminasi data  Persediaan dan logistik  Pengembangan petugas  Koordinasi, kerjasama dan komunikasi dengan dan antara unit-unit pada Kementerian Kesehatan dan organisasi-organisasi lain di luar kementerian. e. Identifikasi aspek-aspek sistem yang dibutuhkan untuk:  Tetap ada  Diubah  Dihapus f.

Buatlah ringkasan hasil pengkajian dalam laporan resmi.

g. Diskusikan hasil kajian dengan pengambil kebijakan yang tepat 2. Menetapkan kebutuhan data dari unit yang sesuai dengan sistem kesehatan Prinsip: a. Tingkat administrasi yang berbeda dalam sistem kesehatan mempunyai peran yang berbeda sehingga memiliki kebutuhan data yang berbeda b. Tidak semua data yang dibutuhkan dihasilkan melalui sistem pengumpulan data rutin. Data yang jarang dibutuhkan atau yang hanya diperlukan oleh beberapa orang dapat dihasilkan melalui penelitian khusus atau survey sampel. Langkah-langkah: a. Tentukan peran/fungsi dari tiap-tiap tingkat, untuk setiap program-program pokok. Umumnya sebagai berikut: Tingkat Administratif

Fungsi

Desa

Penemuan kasus, pelayanan kesehatan

Kabupaten

Pengawasan dan Supervisi

Propinsi

Perencanaan program, evaluasi

61


Nasional

Perumusan Kebijakan

b. Identifikasi indikator yang dibutuhkan dari setiap tingkat untuk melaksanakan fungsinya. Perlu diingat bahwa beberapa tingkat, terutama tingkat adminstrasi yang lebih tinggi membutuhkan data yang berasal dari kementerian atau bidang lainnya yang berhubungan dengan sektor kesehatan. c. Tentukan rumus dan identifikasi variabel atau elemen data yang dibutuhkan untuk menghitung indikator-indikator. d. Tentukan sumber dari elemen-elemen data yang berbeda yang dibutuhkan baik untuk pembilang dan penyebut dari setiap indikator. Sumber utama dapat berupa:  Data rutin yang dihasilkan dari sistem informasi kesehatan kementerian kesehatan  Penelitian khusus dan survey yang dilaksanakan oleh Kementerian kesehatan sesuai kebutuhan  Sistem informasi lainnya yang berhubungan dengan kesehatan dibawah tanggung jawab para agen atau institusi lainnya (contohnya: sistem registrasi vital yang biasanya dibawah BPS dan data gizi yang dikumpulkan oleh Kementrian Pertanian). 3. Menentukan alur data yang paling tepat dan efektif. Prinsip: a. Tidak semua data yang dikumpulkan pada tingkat tertentu disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. b. Data yang paling rinci harus disimpan pada sumbernya dan laporan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi hanya minimal. Langkah-langkah: a. Tentukan data apa yang akan dilaporkan dan kepada siapa. Hal ini mencakup:  Identifikasi variabel/indikator yang dibutuhkan untuk dilaporkan pada tingkat yang lebih tinggi  Identifikasi unit yang paling tepat dan pejabat yang akan disampaikan laporannya. Faktor utama yang menentukan dari langkah ini adalah fungsi dari kantor dan/atau orang yang akann disampaikan data tersebut dalam hubungannya dengan informasi yang dihasilkan dan penggunaan informasi tersebut.

62

FKM - UNSRAT

b. Tentukan frekkwensi pelaporan pada setiap tingkat, dengan mempertimbangkan faktor-fakto berikut:  Kebutuhan dari setiap tingkat  Seberapa umum kejadian yang diamati Laporan akan kejadian yang jarang atau yang jarang dibutuhkan (seperti jumlah kampanye imunisasi di desa) dapat dilaporkan tiap 4 bulan atau tiap semester daripada bulanan. c. Tentukan bentuk format data yang akan dilaporkan pada setiap tingkat.  Bentuk data mentah atau ringkas.  Bentuk cetakan atau file elektronik. d. Buatlah diagram alur (flow chart) yang menunjukkan alur informasi dari perifer ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya dapat ditunjukkan pada gambar 5.1. 4. Merancang alat pengumpulan dan pelaporan data. Prinsip: a. Kemampuan petugas dalam mengisi format harus diperhatikan. b. Alat pengumpulan dan pelaporan data yang paling efektif adalah sederhana dan singkat. Langkah-langkah: a. Buat rancangan awal dari setiap format yang dibutuhkan, gunakan sebagai petunjuk daftar indikator yang digunakan unt uk program. Langkah ini memerlukan modifikasi format yang sudah ada ataupun membuat format baru. b. Bandingkan rancangan awal format yang dibuat dengan daftar indikator untuk meyakinkan bahwa data yang dibutuhkan dapat dihasilkan dari format tersebut. c. Presentasikan rancangan awal format kepada petugas yang sesuai dan diskusikan dengan mereka aspek-aspek format baru berikut ini:  Bagaimana perbandingannya dengan format lama ?  Apa keuntungan dan kerugian format baru ?  Perubahan apa yang dibutuhkan pada format baru untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalisasi kerugian.  Untuk negara-negara yang mempunyai banyak dialek, penting untuk menerjemahkan format ke dalam dialek utama yang digunakan di daerah. d. Siapkan rancangan buku panduan pengisian format baru tersebut. e. Uji coba penggunaan format baru sesuai dengan buku panduan. f.

Kaji hasil uji coba.

63


g. Modifikasi format dan buku panduan berdasarkan hasil uji coba. 5. Mengembangkan prosedur dan mekanisme pengolahan data. Prinsip: a. Cara data SIK diolah harus konsisten dengan tujuan pengumpulan data dan rencana analisis dan penggunan data. Langkah-langkah: a. Kaji keuntungan dan kerugian pengolahan manual dibandingkan dengan menggunakan komputer, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:  Biaya  Ketersediaan petugas dengan latar belakang/tingkat teknis ahli untuk menggunakan sistem komputerisasi; terutama keahlian perangkat lunak petugas pada level paling bawah dimana komputer akan digunakan.  Ketersediaan dukungan teknis jika terjadi kerusakan perangkat keras. b. Jika sistem komputerisasi digunakan, tentukan tingkat paling bawah dimana komputer digunakan untuk mengolah data. Diantara yang penting yang dipertimbangkan dalam memilih tingkat ini adalah ketersediaan petugas terlatih untuk pemeliharaan sistem. c. Tentukan spesifikasi pengembangan perangkat lunak, dikonsultasikan dengan pengguna data pada tingkat yang berbeda. Aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah:  Laporan ringkas secara rutin dihasilkan  Mekanisme/pemeriksaan kontrol kualitas data harus menjadi bagian dari perangkat lunak tersebut.  Kebutuhan analisis data dari pengguna data. d. Kembangkan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pengolahan data pada setiap tingkat dimana komputer digunakan, berdasarkan spesifikasi yang diperlukan. Juga mungkin dapat dilakukan perangkat lunak yang dirancang menghasilkan keluaran yang mirip dengan SIK yang sudah ada, hanya membutuhkan sedikit penyesuaian dari perangkat lunak tersebut. Keputusan selanjutnya diambil apakah mengembangkan perangkat lunak yang baru atau yang sudah ada tetapi dimodifikasi. e. Uji coba perangkat lunak tersebut, perhatikan:  Identifikasi cacat perangkat lunak  Kemampuan perangkat lunak menghasilkan data yang diinginkan

64

FKM - UNSRAT

 Kemampuan petugas menggunakannya. f.

Buat dan uji coba buku panduan perangkat lunak tersebut.

g. Rancang program pelatihan untuk melatih petugas dalam menggunakan perangkat lunak tersebut. 6. Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan penyedia data dan pengguna data. Prinsip: a. Program pelatihan harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan tingkat kelompok sasaran. Langkah-langkah: a. Lakukan kajian kebutuhan pelatihan untuk penyedia dan pengguna data. Empat jenis pelatihan yang biasanya dilakukan. Diantaranya:  Pelatihan bagi pelatih  Pelatihan bagi penyedia data pada tingkat perifer tentang cara pengisian format  Pelatihan operator komputer dalam penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras.  Pelatihan petugas pada tingkat yang berbeda tentang penggunaan data. Kajian kebutuhan

yang terpisah harus dilakukan dari tiap jenis pelatihan.

Variabel-variabel yang harus dikumpulkan pada kajian kebutuhan pelatihan adalah sebagai berikut:  Fungsi-fungsi dasar dari setiap petugas yang berhubungan dengan SIK  Peningkatan dari pelatihan sebelumnya pada kinerja fungsi tersebut  Kapan pelatihan diterima  Ketepatan pelatihan sebelumnya yang dapat meningkatkan kinerja fungsi yang diharapkan  Keinginan terhadap area pelatihan b. Kembangkan kurikulum dari setiap jenis pelatihan, berdasarkan hasil kajian kebutuhan pelatihan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:  Kelompok sasaran (untuk siapa?)  Isi (Apa ?)  Strategi (Bagaimana ?)  Lamanya (Berapa lama ?) – menunjukkan total lamanya program pelatihan

65


sesuai alokasi waktu dari setiap topik dalam pelatihan. Keluaran dari langkah ini adalah silabus kursus dari setiap program pelatihan yang akan dilakukan. c. Susun materi pelatihan. Materi pelatihan berikut yang diusulkan: Jenis Pelatihan Pelatihan

Materi Pelatihan

Penyedia Kamus Data

Isi Daftar indikator, rumus, definisi,

Data

sumber data Panduan

untuk

Pe- Panduan pengisian format

nyedia Data Pelatihan pengguna Panduan untuk peng- Analisis, interpretasi dan pengdata Pelatihan komputer

guna data

gunaan data,

operator Panduan penggunaan Panduan rinci (dengan contoh) perangkat

lunak penggunaan

lunak;

troubleshooting

komputer Pelatihan

perangkat

bagi Panduan pelatih

Pelatih

Panduan

tentang

bagaimana

melaksanakan program pelatihan untuk

penyedia

data

dan

pengguna data; strategi pelatihan, petunjuk untuk

penggunaan pengguna

panduan

data

dan

penyedia data. Peserta pelatihan bagi pelatih (TOT) harus diberikan salinan kamus data, panduan bagi penyedia data dan panduan bagi pengguna data. d. Perbanyak materi pelatihan. Karena ada peluang beberapa perubahan pada format, stuktur dan isi materi pelatihan harus dibuat berdasarkan hasil evaluasi, maka jumlah salinan yang diperbanyak harus dibatasi. e. Rumuskan rancangan evaluasi program pelatihan. Ini penting untuk menentukan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, karena sebagian besar rancangan evaluasi memerlukan data dasar tingkat pengetahuan peserta. f.

Identifikasi peserta yang paling tepat untuk setiap jenis pelatihan berdasarkan tugas dan tanggung jawab mereka yang berhubungan dengan menghasilkan, mengelola dan menggunakan data.

66

FKM - UNSRAT

Strategi yang efisien yang digunakan adalah mengidentifikasi dan melatih petugas. Jika strategi ini digunakan, penting untuk mempertimbangkan distribusi geografis peserta pelatihan bagi pelatih (TOT). g. Lakukan pelatihan bagi penyedia data. h. Lakukan pelatihan bagi pengguna data. Ini biasanya dilaksanakan setelah data yang cukup dari SIK telah terkumpul sebagai contoh selama pelatihan. i.

Evaluasi program pelatihan, termasuk materi pelatihan yang digunakan.

7. Uji coba sistem dan jika perlu, merancang ulang sistem pengumpulan data, alur data, pengolahan data dan penggunaan data. Prinsip: a. Sistem harus diuji cobakan pada kondisi sebisa mungkin yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya biasa terjadi selama pelaksanaannya. Langkah-langkah: a. Siapkan petunjuk untuk uji coba sistem. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut:  Dimana ? pemilihan tempat uji coba akan dilaksanakan. Dibutuhkan pengembangan kriteria pemilihan tempat uji coba. Ini termasuk faktor teknis seperti tingkat keahlian atau kualifikasi dari petugas pada daerah tersebut, atau pertimbangan praktis seperti dekatnya area, adanya dukungan infrastruktur atau tingkat kerjasama petugas.  Siapa ? Siapa yang mengikuti uji coba ? ini penting untuk tipe penyedia data dan pengguna data yang berbeda yang berparisipasi pada uji coba.  Apa ? Apa tujuan khusus dari uji coba ? Terutama, aspek-aspek apa dari SIK yang diuji coba ? Apakah tujuan-tujuan yang berbeda harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut ?  Bagaimana ? Alat dan cara apa dari pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan secara sistematis agar ujicoba format efektif ?  Berapa lama ? Untuk berapa lama uji coba akan dilaksanakan ? b. Berikan orientasi bagi petugas yang terlibat dalam uji coba sistem.  Sampaikan kepada mereka tujuan dan prosedur uji coba.  Latih pengguna data dan penyedia data pada area uji coba pada sistem yang baru. c. Laksanakan kegiatan uji coba.

67


d. Buat laporan hasil uji coba. e. Rumuskan rekomendasi, berdasarkan hasil uji coba. 8. Mengawasi dan menilai sistem Prinsip: a. Tujuan pengawasan dan penilaian tidak dititikberatkan pada apa yang salah dan sanksinya; tetapi lebih kepada aspek-aspek positif sistem yang membuatnya bekerja dan mengidentifikasi ketika terjadi kesalahan sebagai dasar perbaikan sistem. Langkah-langkah: a. Susun rencana pengawasan dan penilaian sistematis dari sistem.  Apa yang akan diawasi dan dinilai ?  Bagaimana akan dilakukan pengawasan dan penilaian ?  Siapa yang akan melakukan ?  Seberapa sering akan dilakukan ?  Bagaimana hasilnya didesiminasi secara sistematis ?  Bagaimana tindakan yang dihasil dari hasil evaluasi dilakukan ? b. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan rencana pengawasan dan penilaian. c. Prioritaskan kegiatan-kegiatan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. d. Laksanakan rencana pengawasan dan penilaian. e. Dokumentasi dan diseminasi hasil kegiatan pengawasan dan penilaian. f.

Buat rekomendasi berdasarkan hasil kegiatan pengawasan dan penilaian.

9. Mengembangkan desiminasi data dan mekanisme umpan balik. Prinsip: a. Cara yang efektif memotivasi prosedur data adalah melakukan secara tetap umpan balik positif maupun negatif dari keadaan data yang dihasilkan petugas. Langkah-langkah: a. Tentukan cara yang paling efektif dan efisien untuk desiminasi data yang dihasilkan dari SIK dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:  Kepada siapa data harus didesiminasi ? kebutuhan kelompok sasaran perlu dipertimbangkan.  Apa yang seharusnya didesiminasi ? Ini tidak hanya mencakup keluaran SIK, tetapi juga umpan balik kepada siapa yang menggunakan informasi

68

FKM - UNSRAT

dan apakah/bagaimana mereka menggunakannya.  Seberapa sering data didesiminasi kepada kelompok sasaran yang berbeda?  Dalam bentuk format apa data didesiminasi kepada setiap kelompok sasaran yang berbeda ? Seluruh cakupan format dan tempat desiminasi data harus dipertimbangkan. b. Identifikasi tenaga, dana dan sumber daya lain untuk melaksanakan rencana desiminasi data. c. Prioritaskan cara yang berbeda desiminasi data untuk dipakai berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. d. Laksanakan kegiatan desiminasi data. e. Kembangkan dan terapkan sebuah sistem pengawasan dan penilaian kegiatan desiminasi

dan

umpan

balik

yang

dilakukan.

Faktor-faktor

yang

perlu

dipertimbangkan adalah sebagai berikut:  Cakupan- seberapa luas materi diikuti sasaran pendengar.  Efek dari sistem umpan balik bagi petugas.  Derajat penggunaan oleh sasaran pendengar- apakah mereka benar menggunakan data yang disampaikan dengan menggunakan materi yang telah disiapkan secara berbeda. 10. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Prinsip: a. Pengembangan SIK biasanya berkembang menurut waktu. Ini merupakan usaha yang dinamis ketika manajer dan petugas bekerja keras untuk tetap maju. Langkah-langkah: a. Tinjau ulang hasil kegiatan pengawasan dan penilaian yang dilaksanakan terhadap SIK pada tahun berjalan. b. Identifikasi aspek-aspek dari SIK yang membutuhkan pengembangan lanjut untuk memfasilitasi fungsi utama sistem. Pertanyaan dasar harus dijawab adalah ‖ Kemana kita pergi selanjutnya ? Aspek-aspek yang mungkin perlu diperhatikan adalah:  Peningkatan dan institusionalisasi prosedur untuk memastikan kontrol kualitas data.  Tingkatkan kapasitas untuk melaksanakan penelitian khusus dan survey sampel.

69


 Tetapkan mekanisme koordinasi untuk penggunaan horisontal data yang dihasilkan dari program vertikal.  Kembangkan strategi untuk menciptakan dan/atau mendukung petugas ada tingkat yang berbeda agar menggunakan data untuk perencanaan, pengelolaan dan penilaian program.  Tingkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program yang terlibat dalam aspek-aspek yang berbeda dari SIK.  Padukan dan koordinasikan inisiatif-inisiatif sektor dan organisasi donor yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan SIK. c. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan pilihan-pilihan yang berbeda dalam peningkatan SIK. Ini mencakup jenis-jenis sumber daya khusus dari setiap kegiatan perluasan yang direncanakan; kebutuhan pembiayaan (jika ada); dan sumer dukungan yang diinginkan untuk setiap jenis sumber daya yang dibutuhkan. d. Prioritaskan pilihan yang berbeda berdasarkan derajat dan urgensi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan yang tepat. e. Siapkan jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berbeda dari perluasan SIK. f.

Lakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda yang dibutuhkan untuk peningkatan SIK yang diinginkan.

g. Awasi dan nilai efek dari aspek baru yang diterapkan pada SIK.

Penataan Kembali Sistem Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan memberikan dukungan informasi kepada proses pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi pelayanan kesehatan. Dengan demikian,

Sistem Informasi Kesehatan harus

sesuai

dengan struktur manajemen

kesehatan dari Sistem Kesehatan. Pertanyaannya adalah: bagaimana cara yang praktis untuk mengupayakan agar Sistem Informasi Kesehatan yang selama ini kurang memadai dapat diubah menjadi alat manajemen yang efektif ? Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan hendaknya diselaraskan dan diintegrasikan dengan upaya menata kembali Sistem Kesehatan dan Manajemen Kesehatan. Penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan merupakan suatu tantangan dan pekerjaan yang cukup rumit. Khususnya bila dikaitkan dengan birokrasi pemerintahan kita. Selain faktor-faktor metodologi, yang

70

FKM - UNSRAT

dapat juga mempengaruhi keberhasilan proses reformasi ini adalah keadaan politik, sosio-budaya, dan administrasi. Dalam uraian selanjutnya akan dibahas secara singkat tentang aspek-aspek metodologi dari penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan. Tatanan Sistem Kesehatan sebagaimana telah dikemukakan di atas merupakan kerangka dasar yang baik dalam upaya menata kembali Sistem Informasi Kesehatan. Sepanjang proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan, model Sistem Kesehatan itu akan digunakan sebagai acuan konseptual bagi setiap tahap dari proses. Jarang sekali proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan merombak total Sistem Kesehatan di suatu daerah. Menurut pengalaman, proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan secara komprehensif bahkan kerap kali menjumpai kegagalan. Lebih baik, penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan itu difokuskan kepada aspek-aspek yang kurang berfungsi dalam Sistem Kesehatan. Atau direncanakan dan diselenggarakan dalam kaitannya dengan proses penataan kembali Sistem Kesehatan yang sedang berlangsung. Contohnya, reformasi dalam sistem manajemen keuangan akan memerlukan pula reformasi terhadap Sistem Informasi Kesehatan yang berfokus pada informasi keuangan. Sebelum dilakukan proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan, diperlukan suatu evaluasi yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dari Sistem Informasi Kesehatan yang ada.

Selanjutnya, penataan kembali

Sistem

Informasi Kesehatan difokuskan kepada bidang-bidang yang kurang berfungsi atau yang merupakan prioritas bagi daerah yang bersangkutan. Agar dapat dilakukan evaluasi yang sistematis terhadap Sistem Informasi Kesehatan yang ada, kelima "subsistem" berikut dari Sistem Informasi Kesehatan seyogianya diperhatikan: a. Surveilans Epidemiologi untuk penyakit-penyakit menular tertentu, kondisi-kondisi lingkungan tertentu, dan faktor-faktor risiko; b. Pelaporan Rutin dari pelayanan-pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat, Puskesmas, dan Rumah Sakit; c. Pelaporan

Program

Kesehatan

Khusus

seperti

pemberantasan

tuberkulosis,

pemberantasan malaria, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan sekolah; d. Pelaporan Administratif seperti pelaporan pembiayaan kesehatan (JPKM, dan lainlain), pelaporan pegawai/tenaga kesehatan, pelaporan obat dan logistik kesehatan, pelaporan keuangan, pelaporan pendidikan dan pelatihan, pelaporan penelitian dan pengembangan, dan dokumentasi kesehatan; e. Registrasi Vital untuk kelahlran, kematian, dan perpindahan penduduk.

71


Proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan agar terpadu dengan Sistem Kesehatan dapat diuraikan ke dalam lima tahap sesuai dengan dua komponen utama dari Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana telah diuraikan di atas. Tiga tahap yang pertama berkaitan dengan pengembangan proses pengelolaan informasi, yaitu: 1. Mengidentifikasi kebutuhan informasi dan indikator. 2. Menetapkan kebutuhan data, sumber-sumber data dan membuat instrumeninstumen, serta menyelenggarakan pengumpulan data. 3. Merumuskan

prosedur-prosedur

pengiriman

dan

pengolahan

data,

serta

menyelenggarakan pengolahan, analisis data, dan pengemasan informasi. Sedangkan dua tahap terakhir berkaitan dengan penataan struktur manajemen Sistem Informasi Kesehatan untuk menjamin berlangsungnya proses pengelolaan informasi kesehatan dan digunakannya informasi kesehatan tersebut, yaitu: 4. Merencanakan sumber daya bagi Sistem Informasi Kesehatan. 5. Merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan bagi manajemen Sistem Informasi Kesehatan. Pendekatan semacam ini dimaksudkan untuk menyesuaikan atau memadukan secara cermat setiap tahap penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan dengan Sistem Kesehatan yang ada. Dalam setiap "subsistem" yang dipilih untuk ditata kembali harus tetap diingat bahwa ketersediaan informasi dan jaminan digunakannya informasi tersebut dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan utama. Ketersediaan dan jaminan penggunaan ini harus ada di setiap tingkat administrasi (sejak tingkat terbawah sampai ke pusat) dan bagi fungsi-fungsi manajemen yang sesuai (pasien/klien, unit kesehatan, dan sistem kesehatan).

72

5 BAB

FKM - UNSRAT

Identifikasi Kebutuhan Informasi dan Penetapan Indikator

D

alam Pokok Bahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa agar efektif dan efisien suatu

Sistem

Informasi

Kesehatan

harus

terkait

dan

sesuai

dengan

pengorganisasian Sistem Kesehatan setempat. Juga dinyatakan bahwa Sistem

Informasi Kesehatan yang baik akan meningkatkan kinerja manajemen kesehatan dalam Sistem Kesehatan tersebut. Untuk mencapai hal itu dengan cara merumuskan kebutuhan informasi dan indikator. Perumusan kebutuhan informasi dan indikator ini dilakukan atas dasar analisis fungsi terhadap pelayanan kesehatan, dengan fokus pada manajemen pasien/klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan. Penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan memang harus didahului dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan agar kita dapat memfokuskan kepada hal-hal yang belum berfungsi dengan baik. Sejumlah data dapat digunakan secara langsung untuk membuat keputusan. Misalnya, tingkat ketersediaan obat tertentu dapat dengan mudah mendorong diambilnya keputusan tentang perlunya segera memesan obat tersebut. Namun demikian, dalam banyak hal penggunaan secara langsung data mentah semacam ini tidaklah mungkin. Oleh karena itu, indikator-indikator yang tepat akan membantu kita dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang sesuai bagi pengambilan keputusan. Sampai saat ini kebutuhan informasi biasanya hanya ditentukan di pusat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka kebutuhan informasi itu harus dirumuskan di berbagai tingkat administrasi, termasuk di tingkat yang paling bawah. Kecenderungan

73


saat ini menunjukkan bahwa perumusan kebutuhan informasi harus didasarkan kepada konsensus di antara para pelaku, yaitu yang mencakup baik para pengelola data dan informasi maupun para pemakai informasi, khususnya para pengambil keputusan. Kepentingan produsen maupun konsumen informasi harus dipertimbangkan. Selain

Sistem

Informasi

Kesehatan

harus

menghasilkan

informasi

yang

mencerminkan kebutuhan konsumen dan perencana, sistem ini juga harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik setempat. Walaupun Menteri Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 724 tahun 2001 telah menetapkan adanya indikator-indikator menuju Indonesia Sehat 2010, sebaiknya keputusan ini dipandang oleh Daerah sebagai acuan saja. Dari daftar indikator yang terdapat dalam keputusan dapat diidentifikasi indikator-indikator yang diperlukan sampai ke tingkat nasional. Selebihnya Daerah seyogianya mengembangkan sendiri indikatorindikator yang memang sesuai dengan kebutuhan informasi setempat. Dengan demikian maka visi Provinsi Sehat, atau Kabupaten Sehat, atau Kota Sehat kelak akan dapat dicapai karena manajemen kesehatan ke arah itu benar-benar didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan.

Kerangka Umum Di bawah ini disajikan kerangka umum dalam perumusan kebutuhan informasi dan indikator. Kerangka umum ini didasarkan juga kepada premis bahwa informasi yang dihasilkan adalah dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi kesehatan. Langkah ke-1: Melaksanakan analisis fungsi di setiap tingkat manajemen dan administrasi kesehatan Merumuskan kebutuhan informasi harus diawali dengan menganalisis fungsifungsi dari berbagai tingkat manajemen dan Sistem Kesehatan. Analisis fungsi ini harus difokuskan kepada: (1) masalah-masalah kesehatan prioritas, (2) tujuan dan strategi untuk memecahkannya, (3) program dan pelayanan-pelayanan unggulan untuk

74

FKM - UNSRAT

mengatasi dan mencegah masalah-masalah kesehatan prioritas tersebut, (4) pelaksana (pemerintah maupun swasta/masyarakat) dan sumber daya yang sangat diperlukan untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan unggulan, serta (5)proses-proses manajemen yang penting untuk merencanakan, memantau dan mengendalikan pelayanan kesehatan serta sumber dayanya. Hal ini mencakup baik fungsi-fungsi pelayanan kesehatan untuk individu, pelayanan kesehatan masyarakat, maupun pengembangan Sistem Kesehatan. Langkah ke-2: Mengidentiflkasi kebutuhan informasi dan memillh indikator Bila program dan pelayanan-pelayanan kesehatan unggulan serta sumber dayanya telah dapat ditentukan, maka akan mudah untuk mengidentifikasi informasi yang relevan guna memantau berfungsinya Sistem Kesehatan. Berdasarkan kepada kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi, dirumuskanlah indikator-indikator yang sesuai. Perlu kiranya diingat bahwa indikator yang ditetapkan hendaklah seminimal mungkin. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan yang cerdas (expert judgement) dalam

memilih

indikator,

berkaitan

dengan

ketepatannya,

kekhasannya,

dan

kemampuannya mengukur. Selain itu juga perlu dipertimbangkan kemungkinan mengumpulkan datanya. Tercakup dalam hal ini adalah penentuan sumber data, ketersediaan sumber daya untuk mengumpulkan data tersebut, frekuensi pengumpulan, cara mengolah data, dan lain-lain. Tentu saja, selain hal-hal tersebut di atas, satu hal yang harus selalu diingat adalah bahwa kebutuhan informasi dari seluruh pelaku Sistem Kesehatan harus diperhatikan. Perumusan kebutuhan informasi menggunakan kerangka ini akan membantu untuk menghasilkan suatu Sistem Informasi Kesehatan yang proaktif, dinamis, dan berorientasi kepada kegiatan (action oriented). Namun demikian, apa yang akan dijelaskna dalam Pokok Bahasan ini bukanlah sesuatu yang harus diterapkan secara kaku. Tujuannya adalah memberikan tuntunan dalam rangka merumuskan kebutuhan informasi yang berorientasi kepada kegiatan dan menetapkan indikator-indikatornya. Dengan demikian akan dapat dibatasi banyaknya informasi dan indikator yang harus dikelola oleh Sistem Informasi Kesehatan. Pada gilirannya, hal ini akan berdampak kepada meningkatnya mutu data yang dikumpulkan.

75


Langkah-langkah yang ditempuh merupakan proses yang interaktif. Artinya, di setiap langkah apa pun kita boleh saja kembali ke langkah sebelumnya untuk memperbaiki langkah sebelumnya itu. Jadi, daftar indikator yang akhirnya didapatkan pun masih mungkin untuk ditinjau kembali dan disempurnakan.

Analisis Fungsi Manajemen Pencatatan dan pelaporan rutin dalam Sistem Informasi Kesehatan harus mendukung tiga jenis fungsi manajemen (yaitu manajemen pasien/ klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen Sistem Kesehatan) yang ada di setiap tingkat administrasi (Kabupaten/Kota dan Provinsi). Dengan

dimulainya

kebijakan

Otonomi

Daerah

pada

awal

tahun

2001

kewenangan di bidang kesehatan telah dibagi-bagikan ke tingkat Kabupaten /Kota dan tingkat Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka kini giliran masing-masing tingkat administrasi itu untuk merumuskan bagaimana Sistem Kesehatan dan Manajemen Kesehatan setempat. Secara umum pembagian penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen di setiap tingkat administrasi dapat dilihat dalam Tabel 5.1. Tabel 5.1. Pembagian fungsi manajemen di tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi Tingkat Administrasi Kecamatan

Manajemen Sistem Kesehatan Tidak ada

Kabupaten/Kota

Di Dinkes

Provinsi

Di Dinkes

Fungsi-fungsi Manajemen Manajemen Unit Kesehatan

Manajemen Pasien/Klien

Di Puskesmas

Di Puskesmas

Di RS Pemda+ swasta, dll Di Dinkes Di RS Pemda+ swasta, dll Di Dinkes

Di RS Pemda+ swasta, dll Di Dinkes Di RS Pemda+ swasta, dll

Berikut ini akan diberikan contoh fungsi-fungsi manajemen di tingkat Kecamatan

76

FKM - UNSRAT

(yaitu di Puskesmas) dan di tingkat Kabupaten/Kota (yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan). Fungsi-fungsi yang dicantumkan hanya sebagian saja, yaitu yang dianggap sebagai unggulan dan perlu mendapat prioritas untuk didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan. 1. Fungsi Manajemen di Puskesmas Sesuai dengan hasil analisis fungsi terhadap fungsi manajemen dari sejumlah Puskesmas, dapat disajikan daftar prioritas fungsi manajemen Puskesmas sebagai berikut.

a. Manajemen Pasien/Klien Kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu (i) pelayanan kesehatan individu, yang biasanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas, dan (ii) pelayanan kesehatan masyarakat, yang biasanya dilakukan di luar gedung Puskesmas. Adapun fungsi manajemen pasien yang seyogianya diberi prioritas untuk didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas tersebut adalah sebagai berikut: Pelayanan kesehatan individu (dalam gedung): (1) Manajemen pasien/klien pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana (KIA & KB), (2) Manajemen pasien/klien pelayanan gizi, (3) Manajemen klien pelayanan imunisasi, dan (4) Manajemen pasien/klien pelayanan pengobatan. Pelayanan kesehatan masyarakat (luar gedung): (1) Manajemen klien penyuluhan kesehatan masyarakat, (2) Manajemen pasien/klien pemberantasan penyakit menular, dan (3) Manajemen klien upaya penyehatan lingkungan.

b. Manajemen Unit Puskesmas Berkaitan dengan manajemen pasien/klien, sebagai manajer Puskesmas, Kepala Puskesmas melakukan manajemen terhadap penyelenggaraan pelayanan-pelayanan kesehatan oleh Puskesmas. Yaitu untuk mengetahui seberapa jauh mutu pelayananpelayanan itu secara umum dan bagaimana efektivitas dan efisiensinya. Oleh karena dukungan Sistem Informasi Kesehatan difokuskan dulu kepada

77


fungsi-fungsi manajemen pasien/klien tersebut di atas, maka fungsi manajemen unit Puskesmas pun akan mengikuti pola itu. Manajemen unit Puskesmas yang akan mendapat prioritas dukungan dari Sistem Informasi Kesehatan adalah sebagai berikut: i) Manajemen pelayanan KIA & KB, pelayanan gizi, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengobatan. ii) Manajemen sumber daya tenaga kesehatan, obat,

sarana,

pelaksanaan

gizi,

pelayanan

KIA

&

KB,

pelayanan

dan keuangan untuk

penyuluhan

kesehatan

masyarakat, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengobatan. 2. Fungsi Manajemen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sesuai dengan analisis fungsi terhadap fungsi

manajemen sejumlah RSUD

Kabupaten/Kota, dapat disajikan daftar prioritas fungsi manajemen Rumah Sakit sebagai berikut:

a. Manajemen Pasien/Klien Rumah Sakit pada dasarnya merupakan unit pelayanan kesehatan rujukan, sehingga fungsi utamanya adalah melaksanakan pelayanan medik. RSUD Kabupaten/ Kota adalah unit pelayanan rujukan primer, yaitu rujukan pertama dan pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas. Banyak kegiatan pelayanan medik yang diselenggarakan di RSUD Kabupaten/ Kota. Namun yang kiranya perlu mendapat prioritas dukungan dari Sistem Informasi Kesehatan adalah: (i) Pelayanan Rawat Jalan, (ii) Pelayanan Rawat Inap, (iii) Pelayanan Rawat Darurat, (iv) Pelayanan Penunjang Medik (terutama: gizi, farmasi. laboratorium, dan radiologi), dan (v) Pelayanan Kamar Operasi.

b. Manajemen Unit Rumah Sakit Sebagai manajer Rumah Sakit, Direktur dan para Wakil Direktur Rumah Sakit melaksanakan manajemen terhadap kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit. Yaitu untuk menjaga mutu dan efektivitas serta efisiensi dari pelayananpelayanan tersebut. Oleh karena dukungan

Sistem Informasi

78

Kesehatan Rumah

Sakit

akan

FKM - UNSRAT

diprioritaskan kepada fungsi-fungsi manajemen pasien/klien tersebut di atas, maka fungsi manajemen unit Rumah Sakit pun akan mengikutinya. Manajemen unit Rumah Sakit yang akan mendapat prioritas dukungan Sistem Informasi Kesehatan adalah sebagai berikut: i) Manajemen pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Darurat, Penunjang Medik, dan Kamar Operasi. ii) Manajemen sumber daya tenaga kesehatan, obat, sarana, dan keuangan untuk pelaksanaan pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Darurat, Penunjang Medik, dan Kamar Operasi. 3. Fungsi Manajemen di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Sesuai dengan hasil analisis fungsi terhadap fungsi manajemen dari sejumlah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dapat disajikan daftar prioritas fungsi manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut.

a. Manajemen Klien Kegiatan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan pada hakikatnya hanyalah pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun fungsi manajemen klien yang menjadi prioritas untuk didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tersebut adalah: (i) Penyehatan lingkungan tempat-tempat umum, (ii)Penyehatan lingkungan permukiman, (ii) Pembinaan kesehatan kerja di kantor/ perusahaan, (iv) Surveilans epidemiologi penyakit dan penanggulangan wabah, (v)Kewaspadaan pangan dan gizi, (vi) Penanggulangan penyalahgunaan napza, (vii)Pembinaan mutu dan keamanan industri rumah tangga makanan dan minuman, dan (viii) Pembinaan terhadap pengobatan tradisional.

b. Manajemen Unit Dinas Kesehatan Manajemen unit Dinas Kesehatan juga dikaitkan dengan manajemen klien, yaitu dari segi keaktifannya dan pendayagunaan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, maka fungsi manajemen unit Dinas Kesehatan yang seyogianya mendapat prioritas dukungan Sistem Informasi Kesehatan adalah sebagai berikut:

79


i) Manajemen pelayanan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum, penyehatan lingkungan permukiman, pembinaan kesehatan kerja di kantor/perusahaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penanggulangnn wabah, kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan penyalahgunaan napza, pembinaan mutu dan keamanan industri rumah tangga makanan dan minuman, pembinaan terhadap pengobatan tradisional. ii) Manajemen sumber daya tenaga kesehatan, peralatan, dan keuangan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut.

c. Manajemen Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota Manajemen Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota dipantau dan dievaluasi melalui dua aspek, yaitu: (i) hasil dari Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota yang berupa pencapaian Visi Pembangunan Kesehatan, dan (ii) kinerja kerjasama lintas sektor antara sektor kesehatan dengan sektor-sektor terkait. 

Pencapaian Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten/Kota: (i) Derajat kesehatan, (ii) Lingkungan sehat, (iii) Perilaku sehat, dan (iv) Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.



Kinerja Kerjasama Lintas Sektor: Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kabupaten/Kota di bidang kesehatan, maka kinerja sektor kesehatan dalam rangka mencapai Visi Pcmbangunan Kesehatan meliputi; (i) Perencanaan kesehatan, (ii) Pendayagunaan tenaga kesehatan, (iii)Pembinaan dan pengendalian sarana kesehatan, (iv) Pembinaan pembiayaan kesehatan melalui JPKM/Askes/Dana sehat, (v) Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial, (vi) Koordinasi dan bimbingan kegiatan Puskesmas, (vii)Pelayanan perawatan pasien di Rumah Sakit, (viii) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan, serta (ix) Penelitian dan pengembangan kesehatan. Sedangkan kinerja sektor-sektor lain terkait yang penting di Kabupaten/Kota meliputi: (i) Keluarga Berencana:

Promosi

KB

dan Pembinaan Keluarga,

(ii)Pendidikan:

Peningkatan usaha kesehatan sekolah (UKS), (iii) Agama: Promosi kesehatan lingkungan di tempat-tempat ibadah, pesantren, dan majelis taklim, (iv)Pertanian: Intensifikasi pertanian tanaman pangan dan peternakan, (v)Prasarana wilayah: Pemenuhan kebutuhan air bersih dan Pengelolaan sampah, (vi)Perindustrian:

80

FKM - UNSRAT

Pencegahan pencemaran oleh industri kecil, (vii) Perkoperasian: Pengembangan koperasi sebagai Bapel JPKM, (viii) Sosial: Penertiban/pembinaan wanita tuna susila (WTS), dan (ix) Swasta/Masyarakat: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan skala Kab.

Identifikasi Kebutuhan Informasi Informasi yang diidentifikasi di setiap tingkat administtasi adalah informasi yang berorientasi kepada tindakan, yaitu pengambilan keputusan dalam tiga jenis manajemen (manajemen

pasien/klien,

manajemen

unit

kesehatan,

dan

manajemen

Sistem

Kesehatan). 1. Informasi Untuk Manajemen Pasien/Klien Walaupun banyak data tentang pasien dapat diperoleh pada saat yang bersangkutan datang ke pelayanan kesehatan, tidak semua data itu perlu dicatat dan disimpan. Hanya data yang amat penting untuk informasi bagi kontinuitas, integrasi, keparipurnaan, dan kerasionalan pelayanan kesehatan yang perlu dicatat dan disimpan. Inti dari pengumpulan data di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk manajemen pasien/klien adalah rekam medik (medical record) dari individu-individu pasien/klien. Sesungguhnya bila sistem rujukan antara Puskesmas dan Rumah Sakit berjalan dengan baik, Rumah Sakit cukup melanjutkan pengisian rekam medik pasien/klien yang telah dilakukan di Puskesmas. Sebagian besar informasi yang diolah dari data rekam medik digunakan untuk pengambilan keputusan dalam melayani individu-individu pasien/klien. Informasi tentang pasien/klien di tingkat manajemen pasien/klien di Puskesmas sangat penting artinya karena akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien/klien

dan

menentukan

mutu

data

yang

digunakan

di

tingkat-tingkat

manajemen/administrasi selanjutnya (Rumah Sakit, Kabupaten/Kota dan Provinsi). Peran informasi kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan akan semakin besar apabila data rekam medik juga dilengkapi dengan data sensus terhadap penduduk yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas. Ciri-ciri utama dari mutu pelayanan kesehatan adalah

81


kontinuitas, integrasi, keparipurnaan, dan kerasionalan pelayanan

kesehatan,

yang

kesemuanya itu dapat ditingkatkan melalui dukungan Sistem Informasi Kesehatan. Bila kita lanjutkan contoh di atas, khususnya fungsi manajemen Puskesmas, maka akan dapat diidentifikasi kebutuhan informasi sebagai berikut. Manajemen Pasien/Klien

Pengambil Keputusan

1. KIA&KB

Bidan

2. 3. 4. 5.

Pelaksana Gizi Juru imunisasi Dokter Penyuluh Kesehatan

Gizi Imunisasi Pengobatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

6. Pemberantasan Penyakit Menular 7. Pcnychatan Lingkungan

Petugas Pemberantasan Penyakit Menular Sanitarian

Informasi yg dibutuhkan  pasien ibu.  Keadaan pasien bayi/anak.  Keadaan gizi pasien/klien.  Kekebalan pasien/klien.  Keadaan pasien pengobatan.  Persebaran Strata PHBS dari keluarga-keluarga pasien/ klien di wilayah kerja.  Persebaran kasus penyakit di masyarakat wilayah kerja.  Persebaran rumah, kakus, pemb.sampah, persediaan air sehat di wilayah kerja

2. Informasi untuk Manajemen Unit Kesehatan Untuk manajemen unit kesehatan diperlukan dua jenis informasi, yaitu: (a) informasi tentang penggunaan atau cakupan pelayanan yang diselenggarakan, dan (b) informasi tentang sumber daya unit kesehatan yang bersangkutan. Rincian informasinya tergantung kepada jenis unit kesehatan itu (apakah Puskesmas, Rumah Sakit, atau lainnya), dan jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. Untuk memberikan informasi tersebut umumnya data pelayanan kesehatan (data pasien/klien) dikombinasi dengan data tentang penduduk di wilayah kerja unit kesehatan bersangkutan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah pelayanan yang digunakan oleh penduduk tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Informasi tentang sumber daya yang dimiliki unit kesehatan akan memberikan indikasi tentang bagaimana berfungsinya unit kesehatan tersebut. Yaitu apakah unit kesehatan itu memiliki cukup sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan misi, tugas pokok dan fungsinya. Tercakup di dalamnya mengenai memadai atau tidaknya infrastuktur (bangunan, dan lain-lain), peralatan, bahan/logistik, prosedur-prosedur untuk

82

FKM - UNSRAT

pengambilan keputusan, staf yang terlatih dan bermotivasi tinggi, dan lain scbagainya. Di samping itu juga apakah modal dan sumber daya yang ada digunakan secara efisien. Melanjutkan contoh di atas, khususnya fungsi manajemen Puskesmas, akan dapat diidentifikasi kebutuhan informasi sebagai berikut: Manajemen Unit Puskesmas

Pengambil Keputusan

Informasi yang dibutuhkan

1. KIA&KB

Kepala Puskesmas

2. Gizi

Kepala Puskesmas

3. Imunisasi

Kepala Puskesmas

4. Pengobatan

Kepala Puskesmas

 Seberapa banyak kematian ibu & bayi di wilayah kerja.  Seberapa banyak ibu hamil berkunjung ke Pusk. (Kl, K4).  Seberapa banyak ibu melahirkan ditolong Pusk.  Seberapa banyak bayi dan anak yang dibawa berkunjung ke Puskesmas.  Seberapa banyak peserta KB di antara PUS  Persebaran status gizi ibu hamil yg berkunjung ke Pusk.  Persebaran status gizi bayi dan anak yang berkunjung ke Puskesmas.  Seberapa banyak bayi, anak balita, ibu hamil tlh imunisasi.  Pola penyakit yang diobati di Puskesmas.  Persebaran kasus penyakit di masyarakat wilayah kerja.

5. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Kepala Puskesmas

6. Pemberantasan Penyakit Menular

Kepala Puskesmas

7. Penyehatan Lingkungan

Kepala Puskesmas

83

 Seberapa banyak masyarakat wilayah kerja yang berobat ke Puskesmas.  Persebaran Strata PHBS dari keluarga pasien/klien.  Seberapa aktif kegiatan penyuluhan kesehatan oleh Puskesmas.  Persebaran kasus penyakit di masyarakat wilayah kerja.  Seberapa aktif kegiatan pemberantasan penyakit oleh Puskesmas.  Persebaran rumah, kakus, pemb.sampah, persediaan air


8. Tenaga Puskesmas

Kepala Puskesmas

9. Obat

Kepala Puskesmas

10. Peralatan

Kepala Puskesmas

11. Keuangan

Kepala Puskesmas

sehat di wilayah kerja.  Seberapa aktif kegiatan penyehatan lingkungan oleh Puskesmas.  Kecukupan tenaga Puskesmas terhadap beban kerja per-kategori tenaga.  Kehadiran kerja (absensi)  Ketersediaan obat esensial  Kerasionalan penggunaan obat  Kecukupan peralatan kesehatan terhadap petugas.  Kondisi peralatan kesehatan yang ada.  Besar dana per-tahun dan sumber-sumbernya.  Perimbangan antara dana untuk investasi, operasional, pemeliharaan.

3. Informasi Untuk Manajemen Sistem Kesehatan Informasi yang dibutuhkan untuk manajemen Sistem Kesehatan tergantung kepada tingkat administrasinya (Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional). Informasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah Sistem Kesehatan setempat berfungsi dengan baik. Dibutuhkan dua jenis informasi untuk manajemen Sistem Kesehatan, yaitu:

(a)

informasi tentang seberapa jauh pencapaian visi Pembangunan Kesehatan, dan (b) informasi tentang bagaimana kinerja kegiatan-kegiatan dalam mencapai visi tersebut. Menggunakan contoh di atas, yaitu fungsi manajemen di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dapat diidentifikasi kebutuhan informasi sebagai berikut: a. Pencapaian Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten/Kota

1.

Pencapaian Aspek-Aspek Visi

Pengambil Keputusan

Derajat Kesehatan

Forum Kerjasama LS

84

Informasi yg dibutuhkan  Besamya masalah kematian bayi, ibu dan anak balita  Besamya masalah penyakit

FKM - UNSRAT

2.

Perilaku Sehat

Forum Kerjasama LS

3.

Lingkungan Sehat

Forum Kerjasama LS

4.

Pelayanan kesehatan yg bermutu dan terjangkau

Forum Kerjasama LS

tertentu  Status gizi masyarakat  Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  Kondisi kesehatan perumahan penduduk  Kecukupan tersedianya sarana pelayanan kesehatan  Banyaknya masyarakat yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan

b. Kinerja Kerjasama Lintas Sektor Kegiatan Kerjasama LS 1. Perencanaan Kesehatan 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan 3. Pembinaan dan pengendalian sarana kesehatan 4. Pelayanan pembiayaan kesehatan melalui JPKM/Askes/Dana Sehat 5. Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial 6. Koordinasi dan bimbingan kegiatan Puskesmas 7. Pelayanan perawatan pasien di RS 8. Pengembangan SIK 9. Penelitian dan pengembangan kesehatan 10. Promosi/Konseling KB & Pembinaan Keluarga

Pengambil Keputusan

Informasi yg dibutuhkan

Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS

 Seberapa besar perhatian thd kesehatan  Kecukupan jumlah berbagai jenis tenaga kesehatan  Keaktifan pembinaan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan  Keberhasilan pembinaan Bapel  Kecukupan persediaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial.  Kinerja kegiatan Puskesmas (KIA, KB, Gizi, Imunisasi, Pengobatan, PKM, Kesling).  Mutu dan pemanfaatan rawat inap RS.  Pemanfaatan rawat jalan RS.  Apakah RS mencemari lingkungan.  Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan  Ketersediaan dana untuk penelitian dan pengembangan kes.  Keaktifan kegiatan promosi/ konseling KB.  Keaktifan kegiaitan pembinaan

Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS

85


11. Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah 12. Promosi kesehatan ling kungan di tempattempat ibadah, pesantren,dan majelis taklim. 13. Intensifikasi pertanian tanaman pangan & peternakan. 14. Pemenuhan kebutuhan air bersih.

Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS Forum Kerjasama LS

keluarga.  Keaktifan kegiatan UKS di Sekolah & madrasah  Keaklifan kegiatan promosi kesehatan lingkungan di tempat ibadah, pesantren, dan majelis taklim.  Keberhasilan intensifikasi tanaman pangan & petemakan.  Keberhasilan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih.  Keberhasilan pengelolaan sampah.  Keberhasilan upaya pencegahan pencemaran oleh industri kecil.  Keberhasilan pengembangan koperasi sebagai Bapel JPKM  Keberhasilan penertiban/ pembinaan WTS.  Kinerja pelayanan kesehatan swasta yang diselenggarakan.

15. Pengelolaan sampah. 16. Pencegahan pencemaran oleh industri kecil. 17. Pengembangan koperasi sebagai Bapel JPKM. 18. Penertiban/pembinaan wanita tuna susila 19. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta lingkup Kab/Kota.

Penetapan Indikator Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahanperubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan keseluruhan tersebut sebagaii suatu pendugaann (proxy) Misalnya, insidens diare yang didapat dari mengolah data kunjungan pasien Puskesmas hanya menunjukkan sebagian saja dari kejadian diare yang melanda masyarakat (yaitu

mereka yang

mengunjungi Puskesmas saja). Indikator sedapat mungkin harus mengarah kepada dilakukannya tindakan. Namun demikian, dalam banyak hal, untuk sampai kepada dilakukannya tindakan,

86

FKM - UNSRAT

informasi yang dikemas dari indikator yang ada masih perlu dilengkapi dengan informasi dari investigasi lebih lanjut. Misalnya setelah dilakukannya kunjungan ke lokasi untuk menggali informasi kualitatif atau setelah dilakukannya penelitian/kajian khusus. Indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif, dan umumnya terdiri atas pembilang (numerator) dan penyebut (denominator). Walaupun dapat juga dibuat indikator yang hanya berupa pembilang (numerator), khususnya untuk sesuatu yang sangat langka tetapi penting. Pembilang adalah jumlah kejadian yang sedang diukur. Sedangkan penyebut yang umum digunakan adalah besarnya populasi sasaran berisiko dalam kejadian yang bersangkutan (misalnya: anak balita, ibu hamil, dan sebagainya). Indikator yang mencakup pembilang dan penyebut sangat tepat untuk memantau perubahan dari waktu ke waktu dan membandingkan satu wilayah dengan wilayah lain. Sesuai dengan uraian dalam definisi indikator, terdapat paling sedikit empat jenis indikator, yaitu: (1) indikator berbentuk absolut, (2) indikator berbentuk proporsi, indikator berbentuk angka atau rate, dan (4) indikator berbentuk rasio.

(3)

Indikator

berbentuk absolut adalah indikator yang hanya berupa pembilang saja, yaitu jumlah dari sesuatu hal/ kejadian. Biasanya digunakan untuk sesuatu yang sangat jarang, seperti misalnya kasus meningitis di Puskesmas. Indikator berbentuk proporsi adalah indikator yang nilai resultantenya dinyatakan dengan persen karena pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Misalnya proporsi Puskesmas yang memiliki dokter terhadap seluruh Puskesmas yang ada. Indikator berbentuk angka atau rate adalah indikator yang menunjukkan frekuensi dari suatu kejadian selama waktu (periode) tertentu. Biasanya dinyatakan dalam bentuk per 1000 atau per 100.000 populasi (konstanta atau k). Angka atau rate adalah ukuran dasar yang digunakan untuk melihat kejadian penyakit karena angka merupakan ukuran yang paling jelas menunjukkan probabilitas atau risiko dari penyakit dalam suatu masyarakat tertentu selama periode tertentu. Misalnya angka malaria di kalangan anak balita yang dihasilkan dari pembagian jumlah kasus malaria anak balita (pembilang) oleh jumlah populasi anak balita di pertengahan tahun (penyebut). Indikator berbentuk rasio adalah indikator yang pembilangnya bukan merupakan bagian dari penyebut. Misalnya rasio bidan terhadap penduduk suatu Kabupaten. Selain keempat jenis indikator tersebut, dikenal pula apa yang disebut Indeks

87


atau Indikator Komposit (Composite Indicator). Yaitu suatu istilah yang digunakan untuk indikator yang lebih rumit (complex), memiliki ukuran-ukuran yang multidimensional yang merupakan gabungan dari sejumlah indikator. Indeks ini biasanya dikembangkan melalui penelitian khusus karena penggunaannya secara praktis sangat terbatas. Misalnya, akhirakhir ini untuk mengukur beban akibat penyakit (burden of disease), WHO menyarankan digunakannya DALE (Disability-Adjusted Life Expectancy). Yaitu nilai harapan hidup sejak lahir, yang berupa tahun-tahun yang bebas dari ketidakmampuan akibat kematian prematur atau kasus-kasus ketidakmampuan yang terjadi sepanjang waktu tertentu. Terdapat banyak cara

untuk mengklasifikasikan

indikator,

sesuai

dengan

bagaimana mereka akan digunakan. Umumnya digunakan klasifikasi dengan berpegang pada pendekatan sistem, sehingga terdapat: (1) indikator hasil atau keluaran, yang dapat dibedakan lagi ke dalam indikator "output" dan indikator "outcome", (2) indikator

proses, dan (3) indikator masukan, yang dapat dibedakan lagi ke dalam indikator sumber daya dan indikator determinan. Namun demikian kadang kala dijumpai kesulitan dalam pengkalisifikasian ini secara tajam karena kekurang-jelasan konsep dalam kategorisasi. Indikator dapat pula diklasifikasikan menurut program. Memang pengklasifi-kasian dengan

cara

ini

dapat

mendorong

terjadinya

vertikalisasi

kegiatan

dan

mengakibatkan membengkaknya jumlah indikator. Namun demikian, bila dalam pengklasifikasian tersebut selalu diacu pembagian kewenangan dan tugas sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka masalah yang mungkin timbul akan dapat dicegah. Untuk menyedarhanakan penetapan indikator, maka uraian indikator, baik untuk tingkat Kabupaten/Kota maupun untuk tingkat

Provinsi, sesuai dengan kebutuhan

informasi, dikelompokkan ke dalam dua kategori saja, yaitu: 1. Indikator Hasil

atau Keluaran,

yaitu

yang mengindikasikan

informasi

tentang pencapaian visi Pembangunan Kesehatan, yang meliputi unsur-unsur (a) derajat atau status kesehatan, (b) perilaku sehat, (c) lingkungan sehat, serta (d) pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. 2. Indikator Kinerja,

yaitu

yang

mengindikasikan

baik

keadaaan

masukan

maupun proses dalam rangka kerjasama lintas sektor, yang mencakup sektor

88

FKM - UNSRAT

kesehatan dan sektor-sektor lain terkait. Klasifikasi di sini tidak berdasar program, melainkan berdasar sektor atau lembaga. Berikut

ini

disajikan

contoh

indikator

untuk

masing-masing

informasi,

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No.724 tahun 2001.

Informasi

- Informasi tentang tingkat kesakitan di masyarakat Kabupaten /Kota. - Informasi tentang status gizi masyarakat Kabupaten/Kota. - Informasi tentang seberapa banyak sekolah bebas penyalahgunaan NAPZA - Informasi tentang seberapa banyak rumah sehat telah menjadi hunian penduduk di Kabupaten/ Kota - Informasi tentang seberapa banyak sarana kesehatan telah tersedia di Kabupaten/Kota. - Informasi tentang seberapa banyak penduduk Kab./Kota ikut JPKM/Dana Sehat/Asuransi Kesehatan. - Informasi tentang pengawasan kesehatan lingkungan tempat-tempat umum. - Informasi tentang keberhasilan upaya surveilans dan pencegahan wabah. - Informasi tentang seberapa jauh pengobatan tradisional dapat diawasi. - Informasi tentang kecukupan persediaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial. - Informasi tentang kecukupan jumlah berbagai jenis tenaga kesehatan. - Informasi tentang upaya penyediaan sarana kesehatan lingkungan yang baik di sekolah, madrasah, dan sarana pendidikan lain. - Informasi tentang kegiatan penyuluhan terhadap pemuka agama mengenai kesehatan lingkungan. - Informasi tentang terbebasnya warga dari penyakit yang berasal dan hewan.

Indikator

- Angka kesakitan penyakit-penyakit penting - Proporsi anak balita dengan gizi baik - Persentase sekolah tanpa pecandu NAPZA - Persentase rumah sehat - Rasio tiapjenis sarana terhadap penduduk - Persentase penduduk peserta JPKM/Dana Sehat/Askes - Persentase tempat umum yang rutin diawasi - Persentase kecamatan tanpa wabah - Persentase sarana pengobatan tradisional yang terdaftar - Persentase pensediaan obat terhadap kebutuhan Rasio berbagai jenis tenaga kesehatan thd penduduk - Persentase sarana pendidikan yang memiliki sarana kesehatan lingkungan yang baik -

- Frekuensi kegiatan penyuluh keseatan lingkungan bagi pemuka agama - Angka kesakitan penyakit-penyakit zoonosis

89


- Informasi tentang cakupan pelayanan air PDAM. - Informasi tentang penertiban dan pembinaan WTS.

- Persentase keluarga yang berlangganan air PDAM - Persentase WTS yang tinggal di lokalisasi

Penutup Orang senang mengatakan bahwa Sistem Informasi Kesehatan yang baik tidak akan ada gunanya apabila Manajemen Kesehatan yang harus didukungnya masih buruk. Namun dari uraian di atas tersirat bahwa pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang diawali dengan identifikasi kebutuhan informasi diharapkan dapat memicu perbaikan

Manajemen

Kesehatan.

Yaitu

dimulai

dengan

perbaikan

manajemen

pasien/klien dan dilanjutkan dengan manajemen unit kesehatan serta manajemen Sistem Kesehatan. Ketepatan kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi dapat pula menghasilkan Sistem Informasi Kesehatan yang kurang memadai bilamana tidak berhasil ditetapkan indikator-indikator yang esensial. Indikator yang esensial itu harus mengacu kepada sifatsifat indikator yang baik, yaitu spesifik dan sensitif. Spesifik artinya bahwa indikator tersebut khusus menggambarkan informasi yang bersangkutan dan tidak tercampur-baur dengan

hal-hal

lain.

Misalnya,

angka kematian

tidak

dapat

digunakan

untuk

menggambarkan informasi tentang pelayanan kesehatan karena angka kematian dipengaruhi oleh banyak faktor selain pelayanan kesehatan. Sedangkan sensitif artinya bahwa perubahan yang kecil saja dalam hal yang akan diketahui informasinya dapat tergambarkan dengan indikator tersebut. Misalnya proporsi anak balita dengan gizi baik mungkin dapat menjadi indikator yang sensitif bagi keadaan gizi masyarakat karena anak balitalah yang seharusnya mendapat makanan yang baik.

90

6 BAB

FKM - UNSRAT

Pengumpulan Data Rutin dan Sewaktu-waktu

D

alam Pokok Bahasan yang lalu kita telah membahas bagaimana memilih indikator yang sesuai untuk menyusun informasi bagi pengambilan keputusan di berbagai tingkat administrasi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana

mengumpulkan data untuk indikator-indikator tersebut. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Untuk memudahkannya, kita akan mengelompokkan cara mengumpulkan data itu ke dalam dua golongan, yaitu: (1) metode rutin, dan (2) metode sewaktu-waktu (non-rutin). Pengumpulan data secara rutin dilakukan untuk data yang berasal dari unit kesehatan. Data ini dikumpulkan atas dasar catatan atau rekam medik pasien/klien baik yang berkunjung ke unit kesehatan maupun yang dilayani di luar gedung unit pelayanan. Pengumpulan data secara rutin umumnya dilakukan oieh petugas unit kesehatan. Akan tetapi pengumpulan data secara rutin juga dapat dilakukan oleh masyarakat (kader kesehatan). Bentuk lain dari pengumpulan data secara rutin adalah registrasi vital. Adapun pengumpulan data sewaktu-waktu umumnya dilakukan melalui survei, survei cepat (kuantitatif atau kualitatif) dan studi-studi khusus. Tidak ada satu pun cara pengumpulan data yang dapat mengumpulkan semua data untuk perencanaan dan manajemen kesehatan. Suatu Sistem Informasi Kesehatan umumnya menggunakan kombinasi dari kedua cara yaitu baik metode rutin maupun metode sewaktu-waktu. Alasannya adalah karena adanya perbedaan sifat dan kegunaan dari data yang diperoleh dengan masing-masing metode tersebut. Pengumpulan data secara rutin umumnya diarahkan untuk mendapatkan data yang berbasis pelayanan

91


kesehatan dan data tentang mereka yang secara rutin menggunakan pelayanan kesehatan tersebut. Di

daerah

di

mana

penggunaan

pelayanan

kesehatan

sangat

rendah,

pengumpulan data secara rutin biasanya sukar dilaksanakan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih paripurna tentang masalah kesehatan yang dihadapi, diperlukan pengumpulan data dengan cara lain, yaitu survei dan sejenisnya. Atau, pengumpulan data secara rutin diperluas cakupannya sehingga meliputi data dari masyarakat. Data untuk angka kematian misalnya, dapat diperoleh dari unit-unit kesehatan atau dan registrasi vital. Tetapi kerapkali data untuk angka kematian itu diperoleh melalui penelitian prospektif atau survei retrospektif terhadap penduduk. Secara nasional kita memiliki Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Surve Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI), Sensus Penduduk (SP), dan lain-lain.

Pengertian Pengumpulan Data Rutin dan Sewaktu-waktu Fungsi manajemen yang akan menggunakan data dan jenis indikatornya kerapkali menentukan bagaimana cara pengumpulan data yang paling tepat. Untuk lebih jelasnya dapat disimak tabel 1 di halaman berikut. Data untuk memantau program kesehatan yang sedang berjalan lebih mudah dan lebih efisien didapat dengan pengumpulan data secara rutin. Sedangkan data untuk mengevaluasi

dampak (derajat kesehatan,

lingkungan

sehat, perilaku

sehat,

dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan) akan lebih baik bila dikumpulkan sewaktu –waktu. Namun demikian perlu diingat bahwa data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data secara rutin dan sewaktu-waktu pun kerap kali tidak cukup untuk memahami

penyebab

dari

masalah-masalah

kesehatan.

Khususnya

di

daerah

Kabupaten/Kota. Biasanya orang lalu menambahinya dengan penyelidikan secara informal atau mencari informasi kualitatif melalui diskusi dengan individu-individu atau dengan kelompok-kelompok. Selain itu ditambah lagi dengan data sekunder dan sektorsektor lain terkait. Pilihan cara pengumpulan data juga berkaitan dengan ciri-ciri tertentu dari cara

92

FKM - UNSRAT

itu sendiri seperti misalnya kerumitan dan biayanya. Metode pengumpulan data sewaktuwaktu seperti sensus atau survei dengan sampel besar umumnya memerlukan biaya banyak, peralatan canggih, dan tenaga pelaksana yang terlatih. Untuk melaksanakan pengumpulan data semacam ini Dinas Kesehatan mungkin memerlukan bantuan teknis dari Perguruan Tinggi atau Departemen Kesehatan. Cara apa pun yang digunakan, yang penting data yang dikumpulkan adalah data yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan informasi dan indikator Untuk dapat menetapkan data yang sesuai dengan indikator yang dibutuhkan, maka indikatorindikator yang sudah ditetapkan dalam Pokok Bahasan III selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk kebutuhan data. Misalnya sebagaimana contoh berikut.

Informasi

- Angka kematian bayi

Indikator

- Jumlah bayi mati - Jumlah kelahiran hidup

- Proporsi anak balita dengan gizi baik

- Jumlah anak balita dengan gizi baik - Jumlah seluruh anak balita

- Persentase penduduk yang tidak merokok - Persentase rumah sehat

- Jumlah penduduk tidak merokok - Jumlah seluruh penduduk - Jumlah rumah sehat - Jumlah seluruh rumah

- Rasio bidan terhadap penduduk

- Jumlah bidan - Jumlah penduduk

Kaitan antara Pengumpulan Data Rutin dan Sewaktuwaktu Sebagaimana telah disebutkan di atas, pengumpulan data secara rutin dan pengumpulan data sewaktu-waktu haruslah saling mengisi. Penjelasannya adalah: Untuk membantu para manajer kesehatan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Kerap kali metode sewaktu-waktu digunakan untuk menjajagi penyebabpenyebab dan kekurangan atau kelemahan yang teridentifikasi dari pelaporan rutin. Misalnya, di suatu daerah diketahui melalui laporan rutin bahwa pelayanan kesehatan ibu

93


dain anak di Puskesmas sangat sedikit mendapat kunjungan anak. Suatu survei sederhana yang dilakukan terhadap para ibu mengungkap informasi bahwa bagi para ibu tidak masuk akal untuk membawa anaknya yang tidak sakit ke Puskesmas. Karena itu, mereka sulit mencari alasan meninggalkan rumah membawa anaknya. Metode rutin dan metode sewaktu-waktu saling melangkapi dalam hal sumber datanya. Metode rutin umumnya berbasis sarana/pelayanan kesehatan dan mengumpulkan data dari sebagian masyarakat saja. Di daerah-daerah di mana penggunaan sarana kesehatannya rendah, informasi yang didapat dari sistem informasi yang berbasis sarana/pelayanan kesehatan saja akan sangat menyesatkan (bias). Sebaliknya, metode sewaktu-waktu berbasis masyarakat, sehingga dapat diungkap informasi tentang latar belakang sosial budaya masyarakat, harapan-harapannya, perilakunya, dan lain-lain secara lebih lengkap. Metode rutin dan metode sewaktu-waktu saling melengkapi dalam kaitannya dengan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam metode rutin digunakan untuk mengumpulkan data dari sebagian masyarakat, yaitu mereka yang berkunjung ke unit-unit kesehatan. Karena metode sewaktu-waktu digunakan untuk mengumpulkan data dari keseluruhan masyarakat (walaupun secara sampling), maka dalam membuat instrumennya harus diperhatikan juga instrumen yang digunakan dalam metode rutin. Melihat uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil-hasil pengumpulan data secara sewaktu-waktu harus diperbandingkan atau dipertautkan dengan hasil-hasil pengumpulan data secara rutin. Jadi antara metode rutin dan metode sewaktu-waktu tidak hanya pada tingkat pangkalan datanya, melainkan juga sampai ke tingkat analisis dan penyusunan informasinya.

Pengumpulan Data Secara Rutin 1. Sumber Data Pengumpulan data secara rutin dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis berdasarkan

sumber

datanya,

yaitu:

(1)

94

pengumpulan

data

unit

kesehatan,

FKM - UNSRAT

(2) pengumpulan data masyarakat, dan (3) pengumpulan data registrasi penduduk. Memang terdapat tumpang-tindih di antara ketiga jenis pengumpulan data ini, sehingga umumnya Sistem Informasi Kesehatan lalu menggunakan gabungan dari ketiganya.

Pengumpulan Data Unit Kesehatan Jenis pengumpulan data rutin yang paling umum adalah pengumpulan

data

berbasis pelayanan atau unit kesehatan. Dalam hal ini data dicatat oleh petugas-petugas kesehatan yang bekerja di unit kesehatan sambil melaksanakan kegiatan pelayanan sehari-hari. Cara pengumpulan data ini memang merupakan cara paling mudah untuk (a) mengumpulkan data pasien /klien, (b) memantau penggunaan sumber daya, dan (c) surveilans penyakit. Contoh data minimal yang perlu dicatat dan dikumpulkan dari pasien/ klien di unit kesehatan adalah: Identitas: nama, alamat, jenis kelamin, usia, kepala/anggota keluarga, dan status sosial-ekonomi keluarga. Tindakan yang berkaitan dengan risiko: status imunisasi, tindak lanjut berkaitan dengan resiko lain (perawatan antenatal, penimbangan balita. dan lain-lain). Untuk wanita: jumlah dan usia anak, kontrasepsi, penyakit selama masa hamil, dan pasca-persalinan. Data penting tentang episode penyakit (khususnya untuk penyakit kronis, infeksi HIV, gangguan-gangguan perinatal pada bayi, penyakit-penyakit selama masa kanak-kanak). Data tentang faktor-faktor risiko lain dan alergi-alergi. Data tersebut di atas dari semua pasien/klien selanjutnya dapat dihimpun dalam suatu pangkalan data pasien/klien, baik dalam bentuk file kartu-kartu (manual) ataupun file dalam komputer. Namun demikian pengumpulan data unit kesehatan ini juga sekaligus memiliki banyak masalah. Misalnya buruknya mutu data yang terkumpul, terlalu banyaknya waktu petugas kesehatan tersita untuk pencatatan, bahwa agregat datanya tidak mencerminkan gambaran kesehatan masyarakat secara umum, dan lain-lain. Betapa pun, pengumpulan data secara rutin di unit-unit kesehatan dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi perencanaan dan manajemen. Selain itu ia dapat juga menjadi

95


pemicu ditingkatkannya secara berkelanjutan iklim manajemen di unit-unit kesehatan pemerintah (misalnya Puskesmas atau Rumah Sakit). Salah satu cara untuk mengatasi masalah mutu data untuk pemanfaatannya di tingkat administrasi yang lebih tinggi adalah dengan menggunakan titik-titik sentinel. Dari titik-titik sentinel ini diminta untuk dilaporkan data yang lebih lengkap sebagai tambahan terhadap pencatatan dan pelaporan data yang berlaku umum. Pelaporan sentinel pada dasarnya

juga

merupakan

bagian

dari

pelaporan

data

berbasis pelayanan/unit

kesehatan. Untuk itu staf dari sejumlah unit kesehatan terpilih (misalnya Puskesmas atau Rumah Sakit) diberi pelatihan khusus dan disupervisi secara khusus pula untuk mengumpulkan dan melaporkan data tertentu (data penyakit atau kegiatan). Hasil dari daerah sentinel biasanya memang lebih lengkap dan lebih akurat. Jika dirasakan bahwa unit-unit kesehatan di daerah terpencil tidak mungkin memberikan data yang cepat dan akurat, maka pendekatan sintinel ini cukup baik untuk dilakukan, khususnya untuk surveilans penyakit. Masalah bahwa data dari unit kesehatan tidak mewakili keadaan masyarakat yang sebenamya, dapat diatasi dengan memperluas pengumpulan data rutin sehingga mencakup data dari masyarakat. Misalnya, dengan meningkatkan pelaporan dari para bidan di desa atau dengan mengembangkan pencatatan dan pelaporan oleh para kader kesehatan. Masalah lain dari pengumpulan data rutin yang juga kita jumpai adalah terpecahnya sistem menjadi sistem-sistem pengumpulan data khusus program-program kesehatan. Sistem-sistem khusus itu cenderung berjalan sendiri-sendiri sebagai sistemsistem informasi "vertikal". Misalnya, pcmberantasan malaria memiliki sistem informasi vertikal sendiri, demikian pula pemberantasan tuberkulosis, imunisasi, penyehatan lingkungan, dan lain-lain. Masing-masing mengembangkan aparat sendiri, infrastruktur sendiri, dan aturan-aturan sendiri sehingga terlepas satu sama lain. Walau berat, betapa pun integrasi antar mereka harus diupayakan.

Pengumpulan Data Masyarakat Pengumpulan data masyarakat dapat digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu antara lain:

96

FKM - UNSRAT

a. Memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat oleh petugas kesehatan atau oleh kader kesehatan. b. Mendapatkan data yang lebih mewakili (representatif) tentang derajat kesehatan dan lingkungan, termasuk kelahiran dan kematian, keadaan pertanian, keadaan pendidikan, dan lain-lain. c. Membantu perencanaan pelayanan-pelayanan kesehatan agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan di

atas,

pengumpulan data masyarakat

dapat

merupakan perluasan dari pengumpulan data rutin pelayanan kesehatan. Petugaspetugas kesehatan yang bertugas di masyarakat seperti para sanitarian dan bidan yang selalu berkunjung ke keluarga-keluarga atau menyelenggarakan pelayanan di desa-desa, dapat diberi tugas tambahan sebagai pencatat dan pengumpul data masyarakat. Akan lebih efektif lagi bilamana mereka dapat dibantu oleh para kader kesehatan. ula-mula dapat dilakukan sensus kesehatan keluarga, yaitu semua keluarga yang ada di wilayah kerja Puskesmas dikumpulkan data dasar dan daia kesehatannya. Data dasar dan data kesehatan dari keluarga tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Identitas Keluarga: alamat lengkap (termasuk desa dan kecamatannya). b. Anggota Keluarga: kepala keluarga, isteri/suami, anak, dan lain-lain yang dirinci ke dalam nama, jenis kelamin, tanggal lahir/usia, pendidikan terakhir, pekerjaan terakhir, kondisi kesehatan (penyakit kronis, gizi, cacat fisik, cacat mental), dan perilaku sehat (merokok/tidak, pecandu Napza/tidak, mandi per-hari, sikat gigi perhari, dll). c. Kepesertaan Kepala Keluarga dan atau Isteri/Suami dalam Keluarga Berencana: menjadi peserta atau tidak, dan metode kontrasepsi apa yang digunakan. d. Fasilitas Kesehatan Lingkungan Keluarga: rumah, sumber air, jamban, tempat sampah, kandang temak, dan lain-lain. e. Keadaan Ekonomi Keluarga: penghasilan keluarga, pengeluaran keluarga untuk kesehatan (per-hari atau per-minggu atau per-bulan), dan status ekonomi (apakah termasuk keluarga miskin/bukan). f.

Kepesertaan Kepala Keluarga

dan

atau

Isteri/Suami

dalam

Pembiayaan

Kesehatan Praupaya: menjadi peserta atau tidak, dan jenis pembiayaan praupaya

97


yang diikuti(dana sehat atau askes atau JPKM atau lainnya). Semua data keluarga yang didapat dan sensus ini kemudian dijadikan pangkalan data (data base) di Puskesmas atau Dinas Kesehatan. Bilamana Puskesmas atau Dinas Kesehatan memiliki komputer yang cukup besar kemampuannya, maka dapat dibuat pangkalan data dalam komputer tersebut (computerized data base). Bagi anggota keluarga yang kemudian ternyata menjadi pasien/klien Puskesmas, pangkalan data ini akan diinteraksikan dengan pangkalan data pasien/klien, sehingga pangkalan data keluarga kemudian diperbarui (updated). Bagi mereka yang tidak menjadi pasien/klien Puskesmas, peremajaan (updating) data dari pangkalan data keluarga dilakukan dengan laporan dari petugas kesehatan (misalnya bidan di desa) atau dari kader kesehatan. Untuk itu perlu dikembangkan formulir peremajaan (updating) yang harus diisi dan dilaporkan secara berkala (misalnya seminggu sekali) ke Puskesmas.

Pengumpulan Data Registrasi Penduduk Pengumpulan data dari registrasi penduduk juga merupakan bagian penting dari pengumpulan data secara rutin. Bersama dengan data sensus, data registrasi penduduk merupakan sumber penting untuk menghitung angka kelahiran dan angka kematian. Namun demikian, registrasi penduduk saat ini belum bisa banyak diharapkan, khususnya berkaitan dengan pencatatan kematian. Dengan fasilitasi dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Dalam Negeri & Otonomi Daerah, diharapkan setiap Daerah akan dapat menata dan mengembangkan registrasi penduduk ini. 2. Instrumen Pengumpulan Data Mutu dan digunakan atau tidaknya data yang dikumpulkan secara rutin sangat ditentukan oleh relevansi,

kesederhanaan,

dan tata-letak

(layout)

dari

instrumen

pengumpulan datanya. Berikut ini akan kita bahas mengenai perancangan formulir pengumpulan data dan penggunaannya, untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam meninjau kembali formulir-formulir pengumpulan data yang telah ada (kartu status pasien/rekam medik, formulir SP2TP, formulir SPRS, dan lain-lain).

98

FKM - UNSRAT

Instrumen Untuk Data Manajemen Pasien/Klien Instrumen untuk pengumpulan data pasien/klien dapat berbentuk berbagai macam - selembar kertas, selembar kartu yang dicetak, sebuah buku, atau file (worksheet) komputer. Apa pun bentuknya, tujuan utamanya adalah untuk mencatat data yang dapat digunakan membantu para pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanannya kepada pasien/klien. Kartu rekam medik merupakan salah satu jenis instrumen pengumpul data pasien/klien yang digunakan untuk mencatat (merekam) data yang berkaitan dengan status kesehatan pasien orang-perorang. Di Puskesmas, kartu rekam medik ini dikenal dengan sebutan kartu status pasien. Isi dan format dari kartu rekam medik ini sebenarnya tergantung dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Namun demikian, untuk Puskesmas tentu tidak boleh kurang dari pelayanan kesehatan dasar wajib, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, kesehatan lingkungan, dan pengobatan (pelayanan kuratif). Sedangkan untuk Rumah Sakit Kabupaten/Kota tentu tidak boleh kurang dari pelayanan kesehatan rujukan primer wajib, yaitu obstetrik dan ginekologi, anak, bedah, dan penyakit dalam. Jenis lain dari instrumen pengumpulan data pasien/klien adalah formulir laboratorium (formulir permintaan atau pun hasil), formulir pelayanan penunjang medik lain (formulir rotgen, dan lain-lain), dan formulir rujukan pasien. Untuk kejadian-kejadian penyakit akut di pelayanan kesehatan dasar (misalnya Puskesmas), catatan tentang diagnosis sederhana dan perlakuan (treatment) terhadap pasien kiranya cukup memadai. Catatan ini dibuat di formulir sederhana yang diberikan kepada pasien atau disimpan di unit kesehatan. Tujuannya adalah sebagai pengingat bagi pemberi pelayanan kesehatan pada saat seorang pasien kembali lagi ke unit pelayanan yang bersangkutan. Untuk kejadian-kejadian penting lain (misalnya kehamilan, anak balita, atau penyakit kronis), diperlukan data atau variabel pencatatan yang lebih banyak. Kartu rekam medik Rumah Sakit dapat berisi catatan terinci tentang keadaan pasien saat masuk, hasil-hasil laboratorium, jadwal diagnosis dan perlakuan yang berlangsung, dan catatan-catatan tindak lanjut secara harian bahkan mungkin per-jam tergantung kondisi pasien. Untuk kartu rekam medik rawat inap dapat pula disediakan

99


kolom catatan yang berisi ringkasan kesimpulan tentang kondisi pasien dan kemajuan manajemen pasien yang bersangkutan. Kartu rujukan harus memiliki sedikitnya dua bagian, yaitu: (a) bagian yang diisi oleh unit pelayanan kesehatan yang mengirim/merujuk pasien, dan (b) bagian yang diisi oleh unit pelayanan penerima kiriman/rujukan. Bila pasien rujukan itu setelah ditangani kemudian dikembalikan ke unit pelayanan kesehatan pengirim, maka bagian b diisi penjelasan tentang perlakuan dan hasil-hasil perlakuan yang dilakukan unit pelayanan kesehatan rujukan, serta tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh unit pelayanan kesehatan pengirim. Perdebatan yang selalu timbul dalam hal ini adalah: siapa yang sebaiknya menyimpan kartu rekam medik - pasien/klien atau unit kesehatan? Konsep yang menyatakan bahwa kartu pasien sebaiknya dipegang oleh pasien sendiri muncul pada saat diperkenalkan "Kartu Menuju Sehat" (KMS). Kartu yang berisi perkembangan pertumbuhan bayi ini memang diberikan kepada para ibu pemilik bayi. Kartu itu merupakan sarana yang baik untuk merangsang peran serta para ibu dalam mengupayakan kesehatan bayi-bayinya. Tetapi kenyataan memang menunjukkan bahwa banyak ibu yang kemudian menghilangkan kartunya. Jadi, apa tidak sebaiknya kartu pasien itu disimpan oleh unit pelayanan kesehatan? Sulit untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Mungkin jalan yang terbaik adalah dengan melakukan kombinasi. Misalnya seperti yang dilakukan di beberapa Rumah Sakit (RS Persahabatan, salah satunya), kartu rekam medik disimpan oleh unit kesehatan, dan kepada pasien diberikan kartu kecil (lebih baik jika dibuat dari plastik seperti kartu kredit) yang mencantumkan nama dan nomor registrasi dari pasien yang bersangkutan. Untuk efisiensi tindak lanjut pasien/klien, dapat digunakan apa yang disebut "sistem file pengingat". Teknologi yang sederhana tetapi tepatguna ini terdiri atas dua penyimpan file, misalnya dua buah filing cabinet gantung atau dua buah kotak kayu. Kotak yang pertama, disebut "kotak hari", dibagi ke dalam 31 slot. Kotak kedua, yaitu "kotak bulan", dibagi ke dalam 12 slot. File-file pengingat sangat bermanfaat untuk pasien dengan penyakit kronis seperti tuberkulosis atau hipertensi, dan untuk hal-hal yang bersifat preventif. Begitu pasien selesai dilayani dan pulang, kartu catatan mediknya

100

FKM - UNSRAT

dimasukkan ke dalam "slot hari" atau "slot bulan" sesuai dengan tanggal tindak-lanjutnya (kartu dimasukkan ke dalam "slot bulan" apabila tindak lanjutnya tidak di bulan yang sama dengan saat pelayanan). Dengan melihat kartu-kartu yang masih tertinggal di "slot hari" yang sudah lewat, akan diketahui pasien-pasien yang melewatkan/mengabaikan tindak-lanjutnya. Pada akhir bulan, semua kartu yang terdapat di "slot bulan" depan, dipindahkan ke "slot-slot hari" sesuai dengan tanggal yang tercantum. Tata-letak (layout) kartu pencatatan adalah sesuatu yang penting diperhatikan dalam membuat instrumen pengumpulan data pasien/klien. Terutama jika kartu itu disimpan oleh pasien/klien sendiri. Misalnya, butir-butir data seyogianya disusun dengan urutan yang baik dan standar, sehingga memudahkan petugas pemberi pelayanan kesehatan saat pemeriksaan. Untuk itu pada kartu sebaiknya sudah tercantum daftar penyakit atau masalah kesehatan yang tercetak. Kartu atau formulir pasien jarang yang mudah dimengerti (self-explanatory). Kerapkali digunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat, dan istilah-istilah serta prosedur-prosedur tidak diberi penjelasan atau definisi. Jika mungkin, sebaiknya di bagian tertentu dari kartu atau formulir dicantumkan kepanjangan dari singkatansingkatan yang digunakan. Boleh juga di balik kartu itu dicantumkan petunjuk pengisian. Tetapi jika tidak mungkin, maka "Buku Petunjuk" harus dibuat dan petugas-petugas kesehatan harus dilatih dalam hal pengisian dan penggunaan kartu. Jika digunakan bantuan komputer dalam pengumpulan data pasien/ klien, maka harus diperhatikan agar perangkat lunak untuk "data entry" mudah digunakan dan bersifat interaktif (user-friendly).

Instrumen Untuk Data Manajemen Unit Kesehatan Di tingkat manajemen unit kesehatan, data dikumpulkan dalam rangka membantu staf unit kesehatan tersebut mengambil keputusan-keputusan operasional. Keputusankeputusan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu (a) keputusan yang berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan (b) keputusan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya. Karena itu, instrumen pengumpulan datanya pun mengikuti penggolongan itu. • Instrumen Untuk Data Pelayanan Kesehatan

101


Tujuan utama dari pencatatan pelayanan kesehatan adalah untuk mengumpulkan data

bagi

perencanaan

dan

manajemen

pelayanan-pelayanan

kesehatan

yang

diselenggarakan di unit kesehatan. Misalnya, data pelayanan antenatal yang sudah diagregat dan dikombinasikan dengan data kependudukan akan menghasilkan informasi tentang cakupan pelayanan antenatal. Atau hasil olahan data pengobatan pasien dapat digunakan untuk membuat informasi tentang sebaran geografis pasien. Selain itu, data pelayanan kesehatan juga berguna bagi manajemen Sistem Kesehatan. Data ini diagregat dan dikirim sebagai laporan ke tingkat adminstrasi kesehatan lebih tinggi (misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten). Atau petugas dari tingkat administrasi lebih tinggi (misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten) akan menggunakan agregat data itu untuk mengetahui mutu pelayanan suatu unit kesehatan (misalnya Puskesmas) pada saat melakukan supervisi dan bimbingan. • Instrumen Untuk Data Sumber Daya Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang berbagai jenis sumber daya, yaitu: tenaga, peralatan, bahan, alat transpor, obat dan vaksin, serta dana. Hanya data

yang

memang

diperlukan

untuk

pengambilan

keputusan

yang

sebaiknya dikumpulkan. Data sumber daya juga termasuk data yang diperlukan untuk manajemen Sistem Kesehatan, sehingga agregatnya perlu dikirim ke tingkat adminstrasi lebih tinggi. Bentuk catatan pelayanan kesehatan yang paling umum dijumpai adalah Buku Register, di mana pasien atau klien dicatat berurutan dalam hal nama dan ciri-ciri demografiknya (misalnya usia dan jenis kelamin). Kemudian kolom-kolom berikutnya disediakan untuk mencatat data bagi indikator pelayanan kesehatan seperti kunjungan, diagnosis, status gizi, dan sebagainya. Register juga dapat digunakan untuk pasien rawat inap. Register ini jika dikombinasi dengan catatan tentang perubahan-perubahan pasien di bangsal, akan dapat memberikan secara cepat informasi tentang pemakaian tempat tidur dan lama perawatan. Untuk instrumen pengumpulan data unit kesehatan, tata-letak yang baik dan sederhana sangatlah penting karena dapat mempengaruhi ketepatan (accuracy) data. Kolom-kolom dalam register dan ruang kosong untuk "tally" misalnya, harus cukup

102

FKM - UNSRAT

lebar/luas untuk mencatat data yang diperlukan. Tajuk-tajuk kolom harus jelas menunjukkan data apa yang harus diisikan ke dalam kolom tersebut. Bentuk "checklist" dapat pula digunakan karena lebih mudah dan cepat pengisiannya serta lebih cepat pula dalam mengagregasikannya. Misalnya untuk data "usia" dapat digunakan pilihan ( ) di bawah 1 tahun, ( ) lebih 1 tahun - di bawah 5 tahun, ( ) 5 tahun - 10 tahun dan seterusnya. Petugas tidak perlu lagi menulis, melainkan hanya membuat tanda (misalnya V atau X) di dalam ( ) yang sesuai. Sedangkan urutan dari data yang harus dicatat dalam kartu atau register sebaiknya mengikuti urutan (sekuen) dari prosedur pelayanan kesehatan yang akan dilakukan petugas pemberi pelayanan. Hal-hal yang berlaku untuk komputerisasi pencatatan data pasien/ klien, juga berlaku untuk pencatatan data unit kesehatan. Hal ini karena pada hakikatnya keduanya harus terkait secara erat. Oleh karena itu sebaiknya komputerisasi data unit kesehatan harus dilakukan sekaligus dengan komputerisasi data pasien/klien. Namun demikian, untuk

unit

kesehatan

yang

besar,

sebelum

mengambil

keputusan

untuk

mengkomputerkan pencatatan data, perlu dikaji dulu ketersediaan sumber daya seperti tenaga pengelola serta sarana-sarana penyedia dan pemelihara perangkat keras dan perangkat lunak.

Instrumen Untuk Data Manajemen Sistem Kesehatan Sebagai bagian dari sistem informasi rutin berbasis unit/pelayanan kesehatan, data untuk manajemen Sistem Kesehatan dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu (a) melalui data agregat yang dilaporkan unit-unit kesehatan, dan (b) melalui pengumpulan data primer. Data primer yang dimaksud di sini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh petugas-petugas dari Dinas Kesehatan secara berkala sambil melakukan supervisi dan bimbingan. • Instrumen Laporan Unit Kesehatan Dalam sistem informasi rutin berbasis unit/pelayanan kesehatan, sebagian besar data yang diperlukan untuk manajemen Sistem Kesehatan dikumpulkan oleh unit-unit kesehatan dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi juga mendapat "laporan" dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota). Jumlah formulir laporan, isi laporan, dan frekuensi pengiriman tergantung kebutuhan para perencana kesehatan dan manajer

103


Sistem Kesehatan di tingkat administrasi kesehatan bersangkutan. Data yang dilaporkan terutama berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat, pelayanan-pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, dan sumber daya yang digunakan. Agar terjamin penggunaan informasinya, maka sebaiknya hanya data yang diperlukan untuk informasi pengambilan keputusan di tingkat administrasi yang lebih yang dikirim sebagai laporan. Prinsip ini juga berlaku dalam kaitannya dengan frekuensi pelaporan. Misalnya, jika data tentang pemakaian obat hanya akan dianalisis setahun sekali oleh Dinas Kesehatan untuk menetapkan standar paket-paket penyediaan obat bagi unit kesehatan, maka laporannya pun cukup dilakukan setahun sekali saja. Sebagaimana diutarakan di depan, sistem informasi rutin cenderung terkotakkotak akibat tekanan dari para perencana dan manajer proyek atau program kesehatan. Setiap program atau proyek nasional membuat sendiri formulir laporannya, tanpa berkoordinasi satu sama lain. Akibatnya, petugas-petugas kesehatan di tingkat bawah dibebani setiap minggu, setiap bulan, setiap tiga bulan, setiap enam bulan, setiap tahun, mengisi berbagai jenis formulir laporan yang banyak sekali duplikasinya. Oleh karena itu, salah satu tantangan dalam menata kembali Sistem Informasi Kesehatan adalah merampingkan dan mengintegrasikan berbagai sistem pencatatan dan pelaporan yang ada.

Sedapat mungkin diupayakan agar pelaporan dari unit-unit kesehatan dibuat

komprehensif (terpadu dalam satu pelaporan) dan dikirim melalui jalur hubungan manajerial yang baku. Misalnya dengan cara mengembangkan profil-profil kesehatan (Profil Puskesmas, Profil Rumah Sakit, Profil Kesehatan Kabupaten, dan lain-lain). • Instrumen Pengumpulan Data Primer Sebagaimana dikemukakan di atas, data yang diperlukan untuk manajemen Sistem Kesehatan juga dapat dikumpulkan oleh staf Dinas Kesehatan dalam rangka supervisi dan bimbingan rutin ke unit-unit kesehatan. Berdasarkan kepada pedoman standar untuk pelayanan-pelayanan kesehatan yang akan disupervisi,

dapat dibuat

"checklist" untuk dibawa oleh petugas supervisi. Dengan "checklist" ini akan terkumpul data yang dapat digunakan oleh supervisor tadi untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan yang disupervisinya. Dengan "cheklist" itu, data dikumpulkan dari pemeriksaan terhadap kartu rekam medik (kartu status) Puskesmas dan kartu-kartu pelayanan lainnya, dari observasi langsung petugas yang sedang melayani, atau kadang kala juga

104

FKM - UNSRAT

dari wawancara dengan pasien/klien yang baru selesai menjalani pengobatan. Data yang terekam dalam "cheklist" selanjutnya dapat diagregat dan diolah lebih lanjut di Dinas Kesehatan. Tata-letak (layout) dari formulir dapat membantu ketepatan pengisian maupun kemudahan penggunaannya oleh supervisor. Banyak dari hal-hal yang berlaku untuk penyusunan tata-letak kartu rekam medik pasien/klien dan formulir pencatatan pelayanan kesehatan juga berlaku dalam hal ini. Sedapat mungkin, formulir itu mudah dimengerti (self-explanatory) dan membatasi digunakannya singkatan-singkatan yang tidak lazim. Urutan data juga penting diperhatikan. Kerap kali sebuah laporan harus dikirimkan ke berbagai pihak. Untuk itu diperlukan beberapa salinan (duplikat) laporan. Di daerah di mana mudah dan murah pelayanan fotokopi, duplikat laporan dapat dibuat dengan memfotokopi laporan asli. Di daerah lain dapat dilakukan pengetikan menggunakan karbon walaupun hal ini sedikit merepotkan. Tetapi cara yang paling baik sebenarnya adalah dengan komputerisasi dimana kemudian dapat digunakan fasilitas jaringan komunikasi antar komputer, khususnya internet. Dalam tatanan yang demikian ini maka, satu laporan dapat dikirim serentak ke sejumlah sasaran tanpa perlu membuat duplikatnya. 3. Merancang Dan Melaksanakan Pengumpulan Data Dalam proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan rutin, perancangan dan pelaksanaan sistem pengumpulan data rutin ddilakukan segera setelah tahap identifikasi kebutuhan informasi dan indikator. Perencana yang bertanggungjawab dalam hal ini harus menjawab sejumlah pertanyaan praktis. Misalnya saja: 

Instrumen pengumpulan data apa saja yang diperlukan dan berapa banyak masingmasingnya agar dapat memenuhi kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi?



Apakah instrumen yang telah ada dapat digunakan? Atau perlu dimodifikasi?



Jika diperlukan instrumen baru, bagaimana membuatnya?



Bagaimana cara memperkenalkan instrumen pengumpulan data yang baru? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu jelas akan menentukan ruang

lingkup dan waktu yang dibutuhkan untuk penataan kembali sistem informasi kesehatan

105


rutin. Biasanya, instrumen pengumpulan data yang telah ada tidak sama sekali diabaikan, melainkan ditinjau untuk dimodifikasi. Dengan begitu akan banyak dihemat waktu dalam pembuatan instrumen pengumpulan data. Namun jika ternyata instrumen yang ada memang sama sekali tidak bisa dipakai, pembuatan instrumen baru harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Konsensus harus didapat termasuk dengan para pelaksana pencatatan dan pengumpul data di tingkat administrasi lebih rendah. Jika tidak, maka tidak akan terdapat komitmen dan motivasi dari para pelaksana ini. Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu penyebab buruknya mutu data yang kita peroleh adalah karena ketiadaan motivasi dari petugas-petugas kesehatan yang harus mencatat dan mengumpulkannya. Selain itu, karena asal-muasal semua data dalam Sistem Informasi Kesehatan adalah dari pasien/klien, maka harus benar-benar diupayakan agar pengumpulan data ini terjamin (kecepatan, kebenaran, dan cakupannya). Sehubungan dengan perlunya diupayakan kecepatan dan kebenaran data yang masuk dari tingkat "akar rumput", maka sebaiknya Sistem Informasi Kesehatan yang dikembangkan diawali dengan cakupan yang tidak terlalu luas dulu (start small). Ini diperoleh dengan mencermati kegiatan analisis fungsi. Yaitu walaupun dari analisis fungsi itu dijumpai banyak sekali fungsi untuk Puskesmas misalnya, dapat dilakukan pentahapan dan pemrioritasan terhadap fungsi-fungsi mana yang akan terlebih dulu didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan (selama kurun waktu tertentu). Demikian pun berlaku untuk Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya, bila dukungan ini telah berjalan dengan baik, barulah cakupan fungsi yang akan didukung diperluas. Proses perancangan dan pelaksanaan pengumpulan data secara rutin dapat ditempuh dalam tiga tahap, yaitu: (a) penetapan instiumen-instrumen pengumpulan data yang diperlukan, (b) pembuatan format-format instrumen dan pengujian, serta

(c)

penerapan instrumen-instrumen baru pengumpulan data.

Penetapan Instrumen-instrumen Yang Dibutuhkan Fase pertama dalam perancangan kembali pengumpulan data secara rutin adalah membandingkan kebutuhan data (yang berasal dari kebutuhan informasi dan indikator) yang telah ditetapkan dengan instrumen-instrumen pengumpulan data yang telah ada. Cara yang praktis untuk itu adalah dengan menggunakan format pembantu sebagaimana

106

FKM - UNSRAT

dalam Tabel 6.1 di bawah ini. Tabel 6.1 Format untuk membantu mengkaji instrumen pengumpulan data yang telah ada Kebutuhan Data

Dapat diperoleh tanpa modifikasi dari instrumen yang ada, yaitu

Dapat diperoleh dengan modifikasi dari instrumen yang ada, yaitu

Dapat diperoleh dengan mencantumkan dlm instrumen yang ada

Analisis semacam ini juga akan membantu identifikasi tumpang-tindih yang terjadi di antara instrumen-instrumen yang telah ada. Dengan mengenali tumpang-tindih tersebut, maka akan dapat dilakukan integrasi beberapa instrumen. Dengan demikian besar kemungkinan akan diperoleh instrumen baru yang lebih sedikit jenisnya dan lebih sederhana (tidak terlalu banyak butir-butir datanya), namun tetap memenuhi kebutuhan. Tentu saja instrumen yang masih dapat digunakan sepenuhnya, tidak perlu dihapus. Aspek-aspek yang cukup penting untuk diperhatikan dalam rangka peningkatan pengumpulan data secara rutin adalah (a) standarisasi definisi kasus, (b) standarisasi prosedur manajemen kasus, dan (c) standarisasi prosedur pengumpulan data. Tanpa definisi yang baku tentang apa yang disebut kasus baru suatu penyakit dan apa itu kunjungan ulang untuk suatu episod yang sama, maka data tentang kecenderungan penyakit menjadi sulit dianalisis. Misalnya bila di suatu Puskesmas setiap kunjungan tuberkulosis selalu dicatat sebagai kasus baru, sedangkan di Puskesmas lain kunjungan tuberkulosis oleh pasien yang sama hanya dicatat sekali. Membandingkan data tuberkulosis antara dua Puskesmas tersebut tentu tidak ada artinya sama sekali. Lebih lanjut, informasi tentang mutu pelayanan kesehatan juga menjadi subyektif bila prosedur manajemen kasus tidak distandarisasi.

Pembuatan Format Instrumen dan Pengetesan Pembuatan format dapat sangat membantu dalam upaya menjamin penggunaan

107


yang lebih baik terhadap informasi yang dihasilkan. Terutama dalam rangka pengambilan keputusan untuk manajemen pasien/klien (format yang dibutuhkan adalah kartu rekam medik dan formulir pelaporannya). Bila keputusan telah diambil berkaitan dengan instrumen-instrumen mana yang akan direvisi, mana yang akan dihapus, dan apa saja yang akan dibuat baru, maka pembuatan format-formatnya dapat diserahkan kepada sebuah Tim yang ahli dalam hal itu. Tim ini harus memperhatikan berbagai issu berkaitan dengan cara pembuatan formulir dan tata-letak (layout) setiap instrumen. Pertanyaan-pertanyaan khas yang harus dijawab antara lain adalah: 

Bagaimana urutan yang baik dari butir-butir dalam formulir?



Bagaimana kalimat-kalimat yang baik untuk setiap butir (pemilihan kata-katanya agar tidak disalahtafsirkan, tata bahasanya, dan lain-lain)?



Apakah formulir perlu dilengkapi gambar? Bila ya, gambar apa saja?



Di mana diletakkan kepanjangan dari singkatan-singkatan (bila ada)?



Di mana diletakkan petunjuk cara pengisian dan penggunaan? Apakah perlu dibuat buku tersendiri/terpisah?



Untuk kartu rekam medik, apakah ini untuk disimpan oleh pasien/klien atau oleh unit kesehatan?



Untuk formulir data unit kesehatan, apakah akan digunakan buku register atau lembar-lembar "tally"?



Data apa saja yang akan dimasukkan ke komputer?



Haruskah kartu atau formulir dicetak berwarna? Pembuatan formulir adalah proses dengan banyak tahapan dan bersifat iteratif

(dapat kembali ke tahap yang telah lewat dan melakukan revisi, bila perlu). Perhatian harus dicurahkan secara sungguh-sungguh agar data dapat dicatat tanpa keraguan dan agar kartu atau formulir dapat diisi/digunakan dengan mudah. Hal ini akan dapat diketahui pada saat dilakukan pengetesan (pretest). Tidak ada aturan baku dalam menentukan jumlah unit kesehatan dan kurun waktu untuk pengetesan instrumen. Idealnya, sampel unit kesehatan untuk pengetesan harus serepresentatif mungkin. Variabel penting yang perlu diperhatikan adalah lokasi dari unit kesehatan yang digunakan untuk pengetesan (perkotaan versus pedesaan,

108

FKM - UNSRAT

berbagai tatanan budaya, berbagai daerah dengan bahasa berbeda), kondisi stafnya (kompetensi, beban kerja), keadaan peralatan dan perlengkapan, dan pola penggunaan unit kesehatan oleh masyarakat. Kurun waktu untuk pengetesan sebaiknya cukup panjang agar dapat dikaji

seluruh

aspek

yang

berkaitan

dengan

proses

pengumpulan data. Menurut pengalaman diperlukan antara 3-6 bulan untuk pengetesan ini. Semua aspek dari instrumen pengumpulan data harus dikaji selama masa ujicoba, yaitu meliputi: 

Kelayakan: Mungkinkah dilakukan pengumpulan data dengan formulir tersebut di unit kesehatan yang bersangkutan? Misalnya, punyakah unit itu laboratorium (untuk pengumpulan data penyakit)?



Relevansi: Apakah data yang dikumpulkan dapat digunakan di unit kesehatan bersangkutan untuk manajemen pasien/klien?



Beban: Seberapa beban waktu dan upaya yang harus ditanggung staf unit kesehatan untuk mengisi instrumen pengumpulan data?



Tata-letak (layout): Apakah urutan butir-butir datanya bagus? Cukupkah ruang kosong untuk mengisikan data?



Kejelasan: Apakah petunjuk pengisian/penggunaannya jelas dan membantu? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di

atas dapat diperoleh melalui

observasi oleh Tim Pengkajian dan melalui komentar-komeniai langsung dari para petugas pencatat/pengumpul data. Untuk itu perlu disiapkan "cheklist" atau kuesioner untuk dijawab. Berdasarkan kepada hasil-hasil pengetesan (pretesting), instrumen-instrumen kemudian diperbaiki dan difinalisasi untuk dilaksanakan penerapannya. Jika temyata perbaikannya cukup banyak, maka diperlukan pengetesan untuk yang kedua kalinya.

Penerapan Instrumen-instrumen Baru Tahap terakhir dari penataan kembali pengumpulan data secara rutin adalah penerapan instrumen-instrumen dan prosedur-prosedur baru di unit-unit kesehatan. Proses ini melibatkan sedikitnya tiga kegiatan, yaitu: (a) pencetakan dan distribusi instrumen-instrumen, (b) pelatihan petugas kesehatan mengenai prosedur pengumpulan data, dan (c) penghentian penggunaan instrumen-instrumen lama.

109


Pencetakan

dan

distribusi

instrumen-instrumen

baru

pengumpulan

data

sebenarnya merupakan proses yang menjemukan dan dapat merupakan hambatan bagi kelancaran proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan. Untungnya dengan kemajuan luar biasa di bidang percetakan, yaitu dengan dimanfaatkannya komputer, pekerjaan pencetakan sekarang menjadi jauh lebih ringan. Akan tetapi distribusi tampaknya miasih merupakan masalah, oleh karena masih sangat tergantung kepada tranportasi.

Oleh karena distribusi ini harus direncanakan dengan baik,

khususnya

disinkronkan dengan jadwal pelatihan petugas. Jangan sampai terjadi sesudah pelatihan dan kembali ke unitnya masing-masing, petugas belum dapat menerapkan sistem baru karena instrumen-instrumennya belum ada. Pelatihan bagi petugas mungkin akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan di Kabupaten/Kota. Namun demikian hendaknya diupayakan jangan terlalu lama dan diselenggarakan secara bergelombang. Dengan demikian fungsi unit-unit (Puskesmas dan Rumah Sakit) tidak terlalu terganggu karena ditinggalkan petugasnya. Lebih baik lagi bila pelatihan ini dapat diintegrasikan sekaligus dengan pelatihan-pelatihan teknis program atau pelayanan kesehatan. Selain itu, pelatihan hendaknya tidak terbatas pada bagaimana

mengisi

kartu

atau

formulir,

tetapi juga

bagaimana

menggunakan

informasinya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Langkah terakhir adalah penghentian penggunaan instrumen-instrumen lama. Langkah ini penting terutama bila memang terjadi perubahan yang sangat besar. Namun demikian, langkah ini hendaknya dilakukan secara cermat, agar jangan sampai terjadi kekosongan di unit-unit kesehatan. Pastikan dulu bahwa semua unit kesehatan telah menerima instrumen-instrumen baru, sebelum dilakukan penghentian secara resmi instrumen-instrumen lama. Mungkin baik pula dipertimbangkan penghentian secara bertahap, sesuai dengan perkembangan distribusi instrumen-instrumen baru. Risikonya memang adalah bahwa selama masa transisi, Dinas Kesehatan harus menangani dua sistem sekaligus.

Pengumpulan Data Sewaktu-waktu Sebagaimana telah dibahas di muka, pengumpulan data secara rutin dilakukan

110

FKM - UNSRAT

bersamaan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan sehari-hari di unit-unit kesehatan. Kebalikannya, pengumpulan data sewaktu-waktu dilakukan secara "ad hoc", sesuai dengan keperluan, dalam rangka melengkapi data yang didapat secara rutin. Terdapat berbagai metode untuk mengumpulkan data sewaktu-waktu. Secara umum, metode-metode tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu (1) kajian cepat atau "rapid assessment", (2) survei, dan (3) surveilans demografik. Adapun perbedaan ketiga metode tersebut dapat diringkaskan dalam Tabel 6.2. Tabel 6.2. Perbedaan antara ketiga golongan metode pengumpulan data sewaktu-waktu Metode

Ilmu yang dibutuhkan

1. Kajian Cepat

Antropologi, Manajemen

2. Survei

Epidemiologi, Sosiologi, Ekonomi

3. Surveilans Demografik

Demografi

Hasilnya Persepsi thd pelayanan kesehatan, keyakinan dan perilaku sehat Estimasi angka kesakitan, penggunaan pelayanan kesehatan, pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan Dampak program: kematian pada jenis kelamin dan usia tertentu, atau berdasar penyebabnya; fertilitas pd kelompok usia ttt

1. Kajian Cepat (Rapid Assessment) Para manajer kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan harus memiliki pengetahuan

tentang

tatanan

sosio-budaya

masyarakat

di

wilayah

kerja

unit

kesehatannya. Juga tentang perilaku sehat dari penduduk. Kesemuanya itu diperlukan agar mereka dapat merancang dan melaksanakan pelayanan kesehatan yang efektif. Dilema yang mereka hadapi adalah bahwa pencatatan dan pelaporan rutin tidak memberikan informasi mendalam tentang perilaku masyarakat yang diperlukan untuk meningkatkan

"efektivitas"

dari

intervensi-intervensi

kesehatan.

Sementara

itu,

penelitian-penelitian sosial - baik sosiologi maupun antropologi - terlalu mahal untuk diselenggarakan keputusan itu

dan

dan memakan waktu terlalu lama. Padahal para pengambil

menginginkan informasi yang relatif segera.

Oleh

karena itu

maka

sejumlah ahli menyarankan diselenggarakannya metode kualitatif secara sangat terfokus.

111


Mereka menamakan metode itu kajian cepat (rapid assessment). Contoh penggunaan dari metode ini adalah: pengkajian terhadap risiko sosial dari penyakit-penyakit, pengkajian terhadap persepsi masyarakat terhadap tindakan pencegahan, dan lain-lain. Kajian cepat ini masih dapat diurai ke dalam berbagai metode lagi, yaitu observasi, wawancara, diskusi kelompok fokus (focus group discussion), dan lain-lain. Adapun ciri-ciri utama dari kajian cepat adalah: (a) jarak waktu yang pendek antara pengumpulan data dan penyajian hasilnya, (b) digunakannya kombinasi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif, dan (c) orientasinya kepada tindakan, sehingga para pengambil keputusan terlibat dalam menentukan apa yang akan dikaji. Berikut ini disajikan secara ringkas penjelasan tentang observasi, wawancara perorangan, dan diskusi kelompok fokus.

Observasi Pengamat-pengamat yang telah dilatih diminta untuk mengikuti interaksi antara dua orang, biasanya antara pasien dengan pemberi pelayanan. Para pengamat ini umumnya tidak ikut terlibat dalam interaksi, walaupun hanya sekedar bertanya atau memberikan komentar. Observasi banyak digunakan untuk mengkaji mutu pelayanan kesehatan. Praktekpraktek pelayanan kesehatan hasil pengamatan dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam standar pelayanan, baik dalam aspek teknis medisnya maupun aspek kemanusiaannya (kepedulian). Observasi juga dapat digunakan untuk mengkaji alur pasien dan waktu tunggu pasien di unit-unit pelayanan kesehatan.

Wawancara Perorangan Metode ini merupakan metode yang paling dekat dengan metode antropologi yang baku. Individu-individu dipilih berdasar kriteria tertentu. Untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya variasi pengalaman mereka. Wawancara biasanya diselenggarakan di tempat yang tidak asing bagi responden (orang yang diwawancara). Di sini tidak digunakan daftar pertanyaan (kuesioner), dan wawancara berlangsung secara bebas seperti percakapan biasa. Namun demikian, pewawancara tetap harus memiliki pedoman wawancara yang tersimpan dalam ingatannya, sehingga dapat membimbing percakapan

112

FKM - UNSRAT

kepada issu-issu tertentu. Agar tidak kaku, pewawancara tidak sibuk mencatat, melainkan

merekam

pembicaraan

menggunakan

tape

recorder. Setelah

selesai

wawancara, rekaman itu kemudian ditranskripsi (ditulis) dan dikode menurut konsepkonsep yang dikaji.

Diskusi Kdompok Fokus Diskusi Kelompok

Fokus atau Focus Group Disccusion (FGD) melibatkan

sekelompok kecil orang (7-12 orang) yang menjadi sasaran pengkajian. Peserta tidak dipilih secara acak (random) melainkan berdasar kriteria tertentu. Misalnya mereka yang tidak pendiam dan senang berdiskusi, masing-masing diperkirakan memiliki sudut pandang yang berbeda, dan lain-lain. Seorang fasilitator menggunakan butir-butir issu yang telah ditetapkan merangsang para peserta diskusi untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka dan membahasnya. Fasilitator ini biasanya dibantu oleh seorang pencatat yang memperhatikan dan mencatat hal-hal penting sesuai dengan pedoman pengkajian. Umumnya diskusi tidak berlangsung lama, yaitu kira-kira satu setengah jam. Agar FGD berjalan baik dan benar diperlukan pelatihan fasilitator dan pencatat. Fasilitator harus pandai-pandai memandu jalannya diskusi, sehingga diskusi tidak didominasi oleh satu atau dua orang saja. la juga tidak perlu terlalu kaku berpegang pada urutan butirbutir issu yang menjadi pedomannya. Bilamana diskusi tentang suatu butir issu menyinggung butir issu lain yang tidak berurutan, peluang itu tak boleh dilewatkan. Fasilitator dapat segera mengajak peserta diskusi untuk membahas butir issu tadi. Sebagaimana dengan wawancara, setelah selesai diskusi, hasil pencatatan kemudian dikode menurut konsep-konsep yang dikaji. 2. Survei Metode survei tidak dapat dijelaskan dengan baik dalam kesempatan yang terbatas ini. Oleh karena itu, berikut ini hanya akan dijelaskan secara ringkas dua jenis survei yang sering dilakukan di bidang kesehatan, yaitu (a) survei kesehatan rumah tangga, dan (b) survei pengguna pelayanan kesehatan.

113


Survei Kesehatan Rumah Tangga Survei

ini merupakan pengkajian terhadap

rumah tangga yang pemilihan

sampelnya dilakukan secara gabungan antara metode acak (random) dengan metode mengikuti kriteria tertentu (purposive). Tujuannya adalah untuk mengungkap berbagai aspek kesehatan dari keluarga, seperti kesakitan, perilaku dalam mencari pertolongan kesehatan, dan pengeluaran keluarga untuk kesehatan. Walaupun survei semacam ini dapat menghasilkan data yang sangat tinggi validitas dan ketepatannya, tetapi memerlukan biaya yang

besar dan

waktu

penyelenggaraan yang lama. Karena merupakan data yang diperoleh dari sampel, maka untuk menggeneralisasi hasilnya juga diperlukan kecermatan.

Sejak tahun 1972,

Departemen Kesehatan telah melaksanakan enam kali Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), yaitu pada tahun 1972, 1980, 1985/86, 1992, 1995, dan 2001. Dua SKRT terakhir dilakukan secara terpadu dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS juga mengumpulkan data kesehatan dalam cakupan terbatas melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang telah diselenggarakan sebanyak empat kali, yaitu tahun 1991, 1994, dan 1997 dan 2003.

Survei Kesehatan Nasional Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas) adalah pengembangan dari SKRT, yaitu pengintegrasian SKRT dengan Susenas dan SDKI. Surkesnas akan diselenggarakan dalam siklus tiga tahunan, yaitu 2001, 2004, 2007, 2010, dan seterusnya. Pengintegrasian dilakukan melalui pemakaian rancangan sampling yang sama, penggunaan format instrumen

(kuesioner)

yang

seragam,

kolaborasi

dalam

persiapan

survei,

pelatihan,pelaksanaan lapangan, dan pemanfaatan data. Surkesnas akan melibatkan potensi Daerah dan diharapkan dapat digunakan sebagai sarana advokasi dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kemampuan Daerah. Dengan demikian, model Surkesnas diharapkan dapat memacu kemauan dan kemampuan Daerah untuk menyelenggarakan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda). Tujuan umum Surkesnas adalah tersedianya data kesehatan berbasis masyarakat (community based) untuk keperluan perencanaan, pemantauan, dan penilaian program

114

FKM - UNSRAT

pembangunan kesehatan. Secara khusus Surkesnas 2001 akan: (1) merancang modul kesehatan untuk Susenas 2001 serta menganalisis dan melaporkan kajian kesehatan berdasar data Susenas 2001, (2) merancang modul KIA sebagai bagian dari SDKI 2002 serta menganalisis dan melaporkan kajian kesehatan berdasar data SDKI 2002,

(3)

merancang studi morbiditas SKRT 2001 serta melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan melaporkan kajian data morbiditas, (4) merancang studi mortalitas SKRT 2001 serta melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan melaporkan kajian data mortalitas, (5) merancang studi tindak lanjut

ibu

hamil

SKRT 2001

serta

melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan melaporkan kajian data ibu hamil. Surkesnas diselenggarakan dengan prinsip jaringan, kolaborasi, kemitraan, dan keterlibatan klien. Penanggung jawab Surkesnas adalah Departemen Kesehatan (c.q. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) di mana terdapat Tim Peneliti Inti dan Sekretariat. Untuk mendukung pelaksanaan Surkesnas di masing-masing Propinsi, dibentuk Sekretariat Surkesnas Provinsi. Tenaga lapangan (pengumpui data) untuk SKRT direkrut dari tenaga kesehatan di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Puskesmas, yaitu yang terdiri dari dokter iimum, bidan dan teknisi laboratorium. Sedangkan data kesehatan pada modul kesehatan Susenas dan SDKI dikumpulkan oleh tenaga BPS (staf BPS, mantis, dan mitra).

Pembentukan Sekretariat Surkesnas Provinsi

dan penggalangan

tenaga lapangan dari Daerah merupakan bagian dari upaya pemberdayaan Daerah dan awal pengembangan kemampuan tenaga Daerah ke arah terselenggaranya Surkesda. Untuk panduan lebih lanjut tentang bagaimana mengolah data Susenas untuk kepentingan daerah dapat dirujuk Modul Pengolahan Data Susenas.

Survei Pengguna Pelayanan Kesehatan Survei pengguna pelayanan kesehatan atau biasa disebut juga survei pemakai adalah alat yang cukup efisien untuk mengkaji persepsi dari sebagian masyarakat yaitu mereka yang menggunakan pelayanan kesehatan. Survei ini telah banyak digunakan dalam rangka mengetahui kepuasan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya dan persepsi mereka terhadap mutu pelayanan tersebut. Penyederhanaan dari metode ini adalah dalam bentuk penyediaan kotak-kotak keluhan/saran di unit-unit pelayanan kesehatan. Namun demikian cara ini tidak begitu efektif karena sifatnya yang

115


sangat tidak terstruktur. Lamanya pengumpulan data tidak dapat diitetapkan dan jumlah respondennya pun tidak tentu. Demikian pula issu yang masuk umumnya juga tidak terfokus. 3. Surveilans Demografik Dampak upaya kesehatan dapat dirumuskan sebagai menurunnya kesakitan atau menurunnya fertilitas. Sebagai ukuran kesakitan dapat digunakan morbiditas, seperti misalnya kejadian dan lama berlangsungnya penyakit, tingkat ketidakmampuan akibat sakit; atau mortalitas seperti misalnya angka kematian pada kelompok usia tertentu atau menurut penyebabnya. Sebagai ukuran fertilitas, dampak dinyatakan dalam bentuk angka-angka fertilitas pada usia tertentu dan angka fertilitas total sebagai ukuran tunggal (integrasi dari angka-angka fertilitas usia tertentu). Kesemuanya itu dapat dikatakan sebagai estimasi terhadap derajat kesehatan masyarakat. Estimasi terhadap derajat kesehatan saat ini memegang peran penting dalam perumusan kebijakan kcsehatan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Sebagian besar kebijakan dan proyek kesehatan selalu mencantumkan rneningkatnya derajat kesehatan sebagai tujuannya. Peningkatan derajat kesehatan ini dinyatakan sebagai menurunnya angka mortalitas, morbiditas, atau fertilitas.



Penetapan prioritas pelayanan kesehatan didasarkan kepada kajian-kajian tentang efektivitas-biaya, dengan menggunakan perbedaan antara derajat kesehatan saat ini dan estimasi derajat kesehatan sesudah Keputusan-keputusan

yang

diambil

intervensi

dan

kelak

sebagai

varaibel

berdampak

jauh

dampak.

ke

depan,

berlandaskan kepada estimasi ini. 

Berdasar kepada estimasi efektivitas-biaya, ditetapkan pula paket-paket pelayanan kesehatan dasar.



Dalam konteks peningkatan mutu pelayanan kesehatan, banyak orang berpendapat bahwa

dampak upaya kesehatan

merupakan

sesuatu

yang

penting

untuk

diperhitungkan. 

Indikator-indikator derajat

kesehatan

pembangunan suatu negara atau daerah.

116

digunakan

untuk

menilai

kemajuan

FKM - UNSRAT

Walaupun indikator-indikator derajat kesehatan penting artinya bagi perumusan dan penilaian kebijakan, namun indikator-indikator tersebut tidak pernah diukur secara langsung. Terdapat lima alasan yang umumnya dikemukakan berkaitan dengan hal ini. a. Banyak orang beranggapan bahwa dampak dari intervensi-intervensi kesehatan dapat dinilai melalui panel dari

ahli-ahli yang membahas hasil-hasil penelitian yang

berkaitan. b. Biaya yang diperlukan untuk mengkaji dampak upaya kesehatan diperhitungkan sangat tinggi. c. Waktu yang diperlukan agar intervensi kesehatan menunjukkan dampaknya yaitu

3-

5 tahun tidak memungkinkan dikumpulkannya data dampak dalam waktu segera sebagaimana diharapkan oleh para pengambil keputusan d. Banyak orang beranggapan bahwa indikator-indikator derajat kesehatan merupakan hasil kerja berbagai sektor. Dengan demikian tidaklah relevan untuk menyatakan bahwa perubahan dalam indikator derajat kesehatan harus merupakan hasil perubahan dalam pclayanan kesehatan. e. Terdapat cara lebih murah untuk mendapatkan informasi berharga mengenai dampak upaya kesehatan, yaitu dengan menggunakan survei demografi dan kesehatan

Penutup Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen kesehatan Daerah. Sistem Informasi Kesehatan Daerah harus mengumpulkan data dengan berbagai metode yang meliputi tidak hanya metode rutin, melainkan juga metode sewaktu-waktu. Metode pengumpulan data sewaktu-waktu digunakan untuk mencari data guna mengisi kesenjangan informasi yang didapat dari metode pengumpulan data rutin. Data tertentu seperti data dampak kesehatan dan perilaku kesehatan memang sulit untuk diperoleh melalui pengumpulan data rutin yang berbasis sarana/pelayanan kesehatan. Pengumpulan data secara rutin akan dapat mencakup data seperti itu apabila diperluas dengan memasukkan petugas kesehatan di desa (sanitarian atau bidan) dan kader kesehatan sebagai pengumpul data dari masyarakat. Akan tetapi, survei cepat atau survei biasa dapat pula digunakan untuk mengumpulkan data tersebut dari masyarakat di wilayah kerja unit kesehatan secara sewaktu-waktu. Mungkin cara ini bahkan lebih murah

117


dibanding memperluas cakupan pelaporan rutin sampai ke masyarakat. Instrumen pengumpulan data merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan karena dari situlah bermula validitas dan keakuratan data. Oleh karena itu, pengelolaan instrumen sejak dari perancangannya, pengetesan-nya, pencetakan dan distribusinya harus dilaksanakan dengan cermat. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah konsistensinya terhadap kebutuhan informasi, indikator, dan data yang telah ditetapkan di tahap sebelumnya.

118

7 BAB

FKM - UNSRAT

Proses Mengolah Data Menjadi Informasi

D

alam pengertian yang sederhana, Sistem Informasi Kesehatan adalah suatu proses pengumpulan data, pengolahan data menjadi informasi, dan diseminasi informasi dalam Sistem Kesehatan. Proses ini memerlukan kebijakan dan

melibatkan para petugas kesehatan serta sejumlah prosedur, dan mungkin juga menggunakan bantuan komputer. Sebagaimana disebutkan dalam Pokok Bahasan terdahulu, Sistem Informasi Kesehatan

memiliki seperangkat

komponen

yang

saling

berkait,

yang

dapat

dikelompokkan ke dalam dua entitas, yaitu (1) proses informasi, dan (2) manajemen Sistem Informasi Kesehatan. Melalui proses informasi, data mentah (masukan) diolah dan diubah menjadi informasi dalam bentuk yang "dapat digunakan" dalam pengambilan keputusan

(keluaran).

Proses

informasi

ini

dapat

diurai

menjadi:

(1) pengumpulan data, (2) pengiriman data, (3) pengolahan data, (4) analisis data, serta (5) penyajian data dan informasi untuk digunakan dalam manajemen. Dalam Pokok Bahasan ini akan kita telaah perihal pengiriman data, yaitu tentang bagaimana data disalurkan di antara para pelaksana Sisiem Kesehatan. Selain itu juga tentang pengolahan data, yaitu tentang bagaimana data mentah diproses dan diubah menjadi informasi yang berguna dan dapat dimengerti oleh para petugas kesehatan.

Pengiriman Data Dalam bentuknya yang paling sederhana, pengiriman data adalah penyaluran

119


data mentah dari suatu tingkat administrasi kesehatan atau dari lapangan ke tingkat administrasi kesehatan lebih tinggi atau ke penyelenggara survei dalam suatu Sistem Kesehatan, untuk diolah. Disadari bahwa data mentah yang terkumpul di suatu tingkat administrasi atau dari lapangan belum tentu sesuai bentuk ataupun mutunya dengan tindakan-tindakan yang akan didukungnya dalam manajemen kesehatan. Oleh karena itu, untuk medapatkan kesesuaian dengan manajamen kesehatan. data tersebut harus diolah sehingga menjadi informasi yang berguna untuk mendukung tindakan-tindakan di tingkat administrasi yang bersangkutan. Untuk data rutin, data itu harus dipilih dan kemudian data terpilih dikirim ke tingkat administrasi lebih tinggi. Jadi, pengiriman data pada dasarnya adalah proses bagaimana data ditransfer di antara para pelaku Sistem Kesehatan, sehingga dijamin bahwa di setiap tingkat administrasi, semua keputusan administratif, politis maupun manajerial didasarkan kepada informasi yang sesuai. Tugas dari pengiriman data adalah menjamin tersedianya data yang sesuai untuk pengambilan keputusan. Suatu Sistem Informasi Kesehatan yang baik akan menjamin bahwa data yang dikirim akan relevan tidak saja bagi pengambilan keputusan di tingkat administrasi lebih tinggi, tetapi juga bagi manajemen sehari-hari di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit. Ini berarti bahwa perhatian terhadap mutu data harus dimulai sejak dari tingkat "akar rumput" (yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota). Berikut kita akan membahas dua jenis pengiriman data, yaitu pengiriman data secara vertikal dan pengiriman data secara horizontal. Pengiriman data vertikal adalah pengiriman data dari suatu tingkat administrasi kesehatan atau dari lapangan ke tingkat administrasi kesehatan di atasnya atau ke penyelenggara survei. Sedangkan pengiriman data horizontal adalah pengiriman data dari satu pelaku ke pelaku Sistem Kesehatan yang lain dalam satu tingkat administiasi. 1. Pengiriman Data Vertikal Sebagaimana disebutkan di atas, pengiriman data vertikal berfokus pada transfer data antar tingkat administrasi kesehatan dalam Sistem Kesehatan atau dari lapangan ke

120

FKM - UNSRAT

penyelenggara survei. Dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana dibahas dalam Pokok Bahasan terdahulu, dapat disampaikan contoh-contoh pengiriman data vertikal sebagai berikut. 

Manajemen pasien/klien: rujukan rekam medik dari unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) ke unit pelayanan kesehatan spesialistik (Rumah Sakit), atau sebaliknya.



Manajemen unit kesehatan: pengiriman laporan ringkas tetapi cukup terinci tentang persentase anak yang telah diimunisasi di suatu wilayah kerja Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Atau pengiriman data tentang sikap masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas, dari lapangan ke penyelenggara survei di Dinas Kesehatan.



Manajemen Sistem Kesehatan: pengiriman laporan ringkas tetapi cukup terinci tentang kejadian penyakit dari Puskesmas-Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten ke Dinas Kesehatan Kabupaten dalam rangka surveilans penyakit. Atau pengiriman data tentang kemampuan masyarakat membayar pelayanan kesehatan, dari lapangan ke penyelenggara survei di Dinas Kesehatan Provinsi. Bila diperhatikan kondisi saat ini, maka pengiriman data vertikal di daerah,

khususnya data rutin, akan mengikuti jalur komunikasi administratif (hirarkhis). Akan tetapi bila komputerisasi Sistem Informasi Kesehatan di suatu Daerah Provinsi sudah berhasil diwujudkan, sehingga setiap unit kesehatan telah memiliki komputer dan setiap komputer sudah terhubung secara langsung ke komputer induk (server) di Dinas Kesehatan Provinsi melalui jaringan komputer luas, maka bisa jadi akan terbentuk pola pengiriman data vertikal yang non-hirarkhis. Bila dibuat perbandingan antara pengiriman data vertikal dengan jalur administrasi dan pengiriman data vertikal dengan jaringan komputer luas, memang jauh lebih baik yang menggunakan jaringan komputer luas. Dengan menggunakan jaringan komputer luas, pengiriman data menjadi jauh lebih cepat (boleh dikatakan "seketika"), mutu data jauh lebih terjamin dan aksesibiltas terhadap data pun menjadi jauh lebih besar. Akan tetapi penggunaan komputer dan jaringan luas untuk pengiriman data ini memang menjadi lebih rumit penyiapan dan pemeliharaannya. Diperlukan keahlian khusus (yaitu telematika) untuk penyiapan dan pemeliharaan itu. Biaya investasi mungkin lebih tinggi, tetapi biaya operasional mungkin akan lebih rendah (karena tidak diperlukan lagi pencetakan dan distribusi instrumen serta pengiriman fisik laporan).

121


2. Pengiriman Data Horizontal Pengiriman data horizontal yang bermakna transfer data di antara pelaku Sistem Kesehatan di satu tingkat administrasi cenderung untuk meningkat. Kecenderungan ini akibat akan semakin baiknya kerjasama lintas sektor di suatu Daerah dalam rangka mencapai visi Pembangunan Kesehatan di Daerah tersebut. Juga karena semakin diharusskannya

komuniasi

antara

unit-unit

kesehatan dengan

pihak-pihak

yang

berkepentingan (stakeholders), termasuk konsumen dan masyarakat umum. Terdapat paling sedikit tiga fungsi yang didukung oleh proses pengiriman data horizontal ini. Pertama, pengiriman data yang secara langsung dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya data tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, data perubahan anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lain-lain. Kedua, pengiriman data yang perlu diproses dulu sebelum digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya data mentah dari apotikapotik, data mentah dari sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren, atau data mentah dari lintas sektor lainnya. Ketiga, pengiriman umpan-balik, yaitu data yang berada di Bank Data Dinas Kesehatan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya yang diperlukan oleh Bappeda untuk perencanaan APBD, yang diperlukan kantor Bupati untuk menyusun laporan tahunan kepada DPRD, dan lain-lain. Sebagaimana pengiriman data vertikal, pengiriman data horizontal juga dapat sangat ditingkatkan kecepatan dan ketepatannya bila telah digunakan jaringan komputer luas. Apa lagi jika Dinas Kesehatan atau unit-unit kesehatan telah dapat memanfaatkan Internet untuk menyajikan datanya. Yaitu melalui pembuatan dan pengelolaan situs atau website atau homepage di Internet.

Pengolahan Data Tujuan dari pengolahan data adalah dihasilkan dan disajikannya informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan di setiap tingkat administrasi kesehatan. Proses pengolahan data ini dapat dilakukan secara manual ataupun dengan

122

FKM - UNSRAT

menggunakan bantuan komputer. Cara apa pun yang digunakan, pada dasarnya pengolahan data mencakup tiga langkah pokok, yaitu: (1) pembersihan data, (2) pembuatan ringkasan untuk analisis, dan (3) analisis data dan pengemasan informasi. 1. Pembersihan Data Betapa pun, data mentah kerap kali mengandung hal-hal yang menyebabkan kekurangtepatan atau kurang konsostensi. Pada umunya tidak ada data mentah yang bebas dari kesalahan. Oleh karena itu, data mentah perlu dievaluasi, diverifikasi dan diperbaiki (bila perlu). Sumber kesalahan yang umum dijumpai adalah akibat adanya variabel yang tidak terisi (kosong), atau mungkin bahkan duplikasi. Juga akibat adanya angka yang meragukan (misalnya seorang ibu hamil berusia 92 tahun), adanya kontradiksi (misalnya seorang yang lahir tahun 1949 disebutkan berusia 25 tahun pada tahun 2001), atau adanya inkonsistensi dengan apa yang telah diketahui (misalnya dilaporkan adanya 10.000 kelahiran di suatu daerah yang diketahui jumlah wanita usia suburnyn hanya 2.000 orang). Jadi, pembersilian data akan menjamin proses transformasi data mentah ke dalam tabel-tabel atau indikator-indikator akan berlangsung mulus tanpa gangguan akibat adanya kesalahan (error). Untuk mengatasi kesalahan terdapat sejumlah yang dapat ditempuh. Lembar laporan atau kuesioner survei dapat dirujuk ke register data atau kartu rekam medik aslinya. Prosedur ―imputasi" atau penetapan isi variabel yang kosong dapat dilakukan dengan menggunakan perkiraan yang cerdik (informed guesswork). Data di dalam komputer dapat dibersihkan dengan menjalankan program pembersih data. Namun harus disadari bahwa sebaik-baiknya upaya pembersihan kerap kali masih saja ada kesalahan yang tersisa akibat tidak terdeteksi. Pembersihan data pada hakikatnya adalah untuk memperkecil kesalahan yang ada, sehingga tidak menyesatkan pengambilan keputusan. 2. Pembuatan Ringkasan untuk Analisis Tahap kedua dari pengolahan data adalah pembuatan ringkasan data yang berupa tabel-tabel yang berisi indikator. Tabel-tabel dan indikator- indikator ini nanti

123


akan digunakan untuk menganalisis dan mengemas informasi sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu pembuatan tabel-tabel juga harus memperhatikan arah analisisnya. Untuk kepentingan analisis ke arah penyajian informasi tentang

kesetaraan jendel

misalnya, tabel-tabel tertentu perlu menyediakan kolom terpisah bagi jenis kelamin berbeda. Tabel adalah sajian data atau indikator dimana data atau indikator tersebut disusun

dalam

baris- baris dan

kolom-kolom

sedemikian

rupa

sehingga

dapat

menunjukkan perbandingan-perbandingan. Terdapat beberapa jenis tabel, yaitu: 

Tabel Induk (Master Table). Tabel ini berisi semua data/indikator yang tersedia dari suatu hal/keadaan secara terinci, sehingga orang dapat memperoleh gambaran lengkap dalam satu tabel. Tabel ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk membuat tabel-tabel lain yang lebih singkat. Contohnya tabel induk yang berisi data demografik penduduk suatu kecamatan (lihatLampiran).



Tabel Teks(Text Table). Tabel ini adalah tabel kecil berisi beberapa data/indikator, yang kelak dapat diletakkan diantara uraian atau teks. Tabel teks memang merupakan tabel

yang akan disisipkan untuk memperjelas narasi atau teks.

Contohnya tabel teks yang berisi data tentang cakupan imunisasi lengkap terhadap anak balita di suatu kecamatan (lihat lampiran). 

Tabel Distribusi Frekuensi (Frequency Distribution Table). Tabel ini dapat berupa Tabel Induk, tetapi dapat juga berupa Tabel Teks.Isinya adalah frekuensi kelas-kelas atau golongan-golongan tertentu dari suatu hal/keadaan. Contohnya adalah tabel distribusi frekuensi pasien suatu Puskesmas menurut golongan umur(lihat lampiran) Tabel yang dibuat harus memenuhi syarat tertentu, yaitu jelas, merupakan suatu

kesatuan (unitas), akurat, dan ekonomis. Bentuk tabel harus diatur sedemikian rupa sehingga memperlihatkan semua isi tabel secara jelas dan terang.

Jika dalam tabel

tersebut terdapat angka atau kolom yang ingin dibandingkan satu sama lain, maka hal tersebut harus diungkapkan secara sistematik. Tiap tabel juga harus merupakan sebuah unit. Pada hakikatnya tabel adalah jalan pintas untuk menyatakan fakta-fakta dan tiap tabel harus merupakan suatu unit yang nyata tentang subyek yang ingin dipaparkan. Jangan menggunakan sebuah tabel untuk membandingkan banyak hal dalam banyak kategori, karena yang demikian itu akan membingungkan. Tiap butir dalam tabel harus

124

FKM - UNSRAT

diperiksa beberapa kali, sehingga isi dari butir-butir tersebut benar-benar akurat. Tabel juga harus ekonomis, yaitu tidak terlalu besar, walaupun juga tidak terlalu kecil. 3. Analisis Data dan Pengemasan Informasi Setelah data diringkas dalam bentuk tabel-tabel, maka langkah selanjutnya adalah memadukan data atau indikator yang terdapat dalam tabel-tabel tertentu sesuai dengan informasi yang akan dihasilkannya. Kegiatan ini disebut dengan analisis data. Terdapat empat jenis analisis data, yaitu: (a) analisis deskriptif, (b) analisis komparatif, (c) analisis kecenderungan, dan (d) analisis hubungan. 

Analisis Deskriptif adalah memadukan data atau indikator dalam tabel-tabel sehingga dapat memberikan kejelasan tentang keadaan atau ciri-ciri

sesuatu. Misalnya

kejelasan tentang bagaimana penggunaan pelayanan rawat inap Rumah Sakit oleh masyarakat di suatu provinsi. 

Analisis Komparatif adalah memadukan data atau indikator dalam tabel-tabel sehingga dapat diperoleh perbandingan antara dua atau beberapa hal/keadaan. Misalnya antara satu kecamatan dengan kecamatan lain, antara sektor pemerintah dengan sektor swasta, dan lain-lain.



Analisis Kecenderungan adalah memadukan data atau indikator dalam tabel-tabel sehingga dapat ditunjukkan perkembangan suatu hal/keadaan dari waktu ke waktu. Misalnya perkembangan kunjungan Puskesmas dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun.



Analisis hubungan adalah memadukan data atau indikator dalam tabel-tabel sehingga dapat ditunjukkan ada/tidaknya hubungan (biasanya kausal) antara satu hal/keadaan dengan satu atau beberapa hal/keadaan lain

yang dianggap

sebagai

faktor

pengaruhnya. Analisis ini dapat dilakukan secara hipotetik (berdasar teori yang berlaku), tetapi dapat juga (lebih baik) dilakukan melalui penghitungan statistik (misalnya dengan regresi). Kegiatan analisis data tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengemas informasi. Artinya, dalam melakukan analisis data, sekaligus sudah harus diperhitungkan untuk siapa hasil analisis itu akan diberikan. Sebagaimana dikemukakan di depan, informasi

125


yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Kesehatan akan diberikan kepada para pengambil keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan pada umumnya (stakeholders). Setiap kategori pemakai informasi tersebut pasti memiliki minat yang berbeda karena masingmasing mengemban fungsi yang berbeda pula. Analisis tentang kasus malaria di suatu Kabupaten misalnya, harus dikemas secara berbeda untuk konsumsi Kepala Dinas Kesehatan, untuk konsumsi Bupati, atau untuk konsumsi Bappeda dan DPRD. Untuk konsumsi

Kepala Dinas

Kesehatan

yang

akan

memutuskan

bagaimana upaya

pemberantasan malaria harus ditingkatkan, dapat disampaikan analisis deskriptif tentang penyebaran kasus malaria menurut kecamatan, dan juga tentang sumber daya yang tersedia. Untuk konsumsi Bupati yang akan mengambil keputusan tentang perlu/tidaknya peningkatan upaya pemberantasan malaria, informasi tentang malaria ini akan lebih mengena

bila

dalam

bentuk

analisis

kecenderungan

jumlah

kasus

(misalnya

menunjukkan peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun) yang dilengkapi dengan analisis komparatif (misalnya dibandingkan dengan Kabupaten tetangga). Untuk konsumsi Bappeda dan DPRD yang akan memutuskan disetujui/tidaknya usulan anggaran pemberantasan malaria, informasi tentang malaria akan lebih tepat dalam bentuk analisis kecenderungan jumlah kerugian Daerah (dalam Rupiah) akibat semakin banyaknya penduduk yang terserang malaria (sehingga tidak produktif untuk beberapa lama). Terdapat berbagai macam bentuk kemasan atau sajian informasi. Bila informasi sudah cukup jelas ditampilkan dalam bentuk tabel (misalnya tabel teks), maka biarkan saja informasi tersebut dalam kemasan tabel. Tetapi informasi lain mungkin lebih tepat bila dikemas dalam bentuk-bentuk lain, yaitu: a.

Histogram atau Bar Chart, yaitu sajian distribusi frekuensi yang berupa gambar balok-balok.

Interval

kelasnya

digambarkan

sepanjang

sumbu

horisontal,

sedangkan frekuensinya digambarkan sepanjang sumbu vertikal. Kelas terendah diletakkan paling kiri pada sumbu horisontal. b.

Poligon Frekuensi, yaitu sajian distribusi frekuensi untuk data yang bersifat berlanjut (kontinyu). Data yang kontinyu apabila disajikan dalam bentuk Histogram, balokbaloknyn akan berhimpitan (overlap), sehingga gambar bida kelihatan ruwet. Agar tidak kelihatan ruwet,

titik-titik tengah yang terletak di

puncak-puncak balok

dihubungkan dengan garis lurus, kemudian bidang yang terbentuk diblok/diwarnai/

126

FKM - UNSRAT

diarsir dan dinyatakan sebagai gambaran frekuensi. c.

Line Diagram, yaitu grafik yang berbentuk garis untuk

menggambarkan

perkembangan atau perbandingan dua atau lebih hal/keadaan. d.

Bar Diagram, yaitu grafik yang berbentuk balok-balok untuk menggambarkan perkembangan atau perbandingan beberapa hal/ keadaan. Terdapat tiga jenis Bar Diagram yaitu Single Bars, Subdivided Bars, dan Multiple Bars.

e.

Pie Diagram, yaitu grafik berbentuk lingkaran yang terbagi ke dalam beberapa bagian untuk menggambarkan beberapa hal/keadaan yang merupakan bagianbagian dari suatu keseluruhan.

f.

Scatter Diagram, yaitu grafik yang berupa kumpulan titik-titik yang berserak yang menyajikan sepasang pengamatan (data) dari suatu hal/ keadaan (yang diletakkan pada sumbu horisontal dan sumbu vertikal) untuk memperlihatkan ada/tidaknya hubungan antara keduanya.

g.

Pictogram, yaitu grafik yang berupa gambar bentuk-bentuk nyata seperti gambar orang, gambar tempat tidur, gambar kapsul, dan lain-lain.

h.

Peta, yaitu grafik yang diwujudkan dalam bentuk peta suatu daerah di mana bagianbagiannya menunjukkan distribusi frekuensi. Peta ini terutama digunakan untuk menunjukkan distribusi sesuatu dikaitkan dengan geografi. Contoh-contoh bentuk kemasan tersebut di atas dapat dilihat dalam Lampiran,

dan untuk panduan lebih lanjut tentang pengolahan data ini dapat dirujuk Modul Manajemen Data Kesehatan.

Penggunaan Komputer Dewasa ini komputer di sebagian besar wilayah Indonesia bukan lagi merupakan barang langka. Namun demikian untuk menggunakan komputer dalam pengolahan data atau Sistem Informasi Kesehatan, faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan: 1.

Kerumitan analisis. Kerumitan yang dimaksud di sini bukan tentang prosedur statistik, melainkan tentang cara dan bentuk penyajian setelah data diolah. Bila kemasan informasi yang dihasilkan hanya dalam bentuk tabel belaka, maka penggunaan komputer tidak terlalu perlu. Tetapi jika dikehendaki adanya kemasan-

127


kemasan informasi berupa grafik, chart, peta, dan lain-lain, maka penggunaan komputer akan sangat membantu. 2.

Berfungsinya sistem yang ada. Jika Sistem Informasi Kesehatan belum ditata kembali sehingga berfungsi dengan baik, maka penggunaan komputer memang "costeffective". Tetapi bila Sistem Informasi Kesehatan masih tidak teratur, belum didasarkan kepada kebutuhan informasi, data yang dikelola buruk mutunya, dan belum mengacu kepada indikator-indikator yang sudah dibakukan sehingga tidak mungkin dilakukan perbandingan-perbandingan, penggunaan komputer tidak banyak artinya. Ada kata-kata bijak yang layak untuk diingat dalam hal ini, yaitu "Jika Anda dapat melakukannya secara manual, penggunaan komputer akan membuatnya lebih efisien. Tetapi jika Anda belum dapat melakukannya secara manual, penggunaan komputer justru akan memperparah keadaan."

3.

Volume data yang diolah. Jika volume data yang diolah sangat sedikit, penggunaan komputer tidaklah efisien. Kecuali jika penggunaan komputer tersebut tidak hanya untuk mengolah data, tetapi juga untuk menangani pekerjaan-pekerjaan administrasi seperti mengetik, menyimpan arsip, dan lain-lain.

4.

Tenaga Pengelola komputer. Jika di suatu tempat sulit didapatkan tenaga yang mampu mengoperasikan dan memelihara komputer, maka penggunaan komputer mungkin akan mengundang banyak masalah. Tetapi, mengangkat seorang yang memiliki kemampuan khusus di bidang komputer kerapkali juga sulit karena standar gaji yang tidak memadai. Jalan tengah yang mungkin ditempuh adalah memberikan bekal tambahan di bidang komputer kepada tenaga statistisi. Pembahasan tentang penggunaan komputer dalam pengolahan data atau dalam

Sistem Informasi Kesehatan selalu berdasar pada empat masalah penting, yaitu

(1)

perangkat keras, (2) perangkat lunak, (3) pangkalan data, dan (4)jaringan. 1. Perangkat Keras Dengan telah majunya teknologi komputer, dewasa ini komputer mikro menjadi perangkat keras yang dapat digunakan di mana pun karena kemampuannya yang besar dengan bentuk fisik yang kecil. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan lagi

128

FKM - UNSRAT

kemampuan komputer mikro itu, banyak perangkat keras lain yang dapat ditambahkan. Oleh karena itu berikut ini akan disajikan secara singkat uraian tentang perangkatperangkat keras tersebut.

a. Komputer Mikro. Bila ingin aman, memang sebaiknya dibeli komputer mikro yang bermerek (branded), seperti IBM, Compac, Hewlet-Packard, atau Acer. Tetapi harga komputer bermerek ini memang relatif sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat saja dibeli

komputer yang tidak bermerek

(istilah populernya "komputer jangkrik"),

asalkan diperhatikan benar ciri-ciri pokoknya. Ciri-ciri pokok itu meliputi kecepatan prosesor, kapasitas memori, dan kapasitas harddisk. Komputer itu sebaiknya yang Modular sehingga mudah untuk mengganti komponen-komponennya bila terjadi kerusakan atau bila ingin ditingkatkan kemampuannya. Komponen-komponen yang biasanya diganti-ganti adalah harddisk, floppy disk (disket) drives, video adapters, dan power supply. Sering kali terdapat pula CD-ROM drive untuk memainkan Compact Disc.

b. Tenaga Listrik. Aliran listrik yang stabil sangat vital bagi komputer, karena komponen-komponen dalam Central Processing Unit (CPU) komputer sangat peka terhadap fluktuasi tenaga listrik. Jika tenaga listrik tidak stabil (tegangan sering naik/turun), maka sebaiknya dipasang stabiliser. Bila aliran listrik sering padam secara tiba-tiba, maka sebaiknya dipasang batere cadangan atau uninterruptible power supply (UPS) untuk setiap komputer. Atau dapat pula digunakan komputer notebook (portable) yang memiliki cadangan tenaga dari batere. Bila memungkinkan dapat pula didayagunakan tenaga matahari (solar panel) untuk power supply komputer. Guna mencegah kebakaran atau kerusakan komputer, sebaiknya instalasi listrik memiliki kabel bumi (earth wires).

c. Pencetak (Printer). Terdapat tiga jenis pencetak (printer) yang dapat dipilih, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu Dot matrix, Inkjet, dan Laser. Tabel berikut meringkas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis printer.

129


Tabel 7.1 Jenis Printer dengan kelebihan dan kekurangannya Jenis Printer

Kelebihan

Kekurangan

Dot Matrix

Satu-satunya printer yang dapat digunakan untuk formulir dengan banyak bagian (multipart) dalam manajemen barang (inventory) dan billing. Juga satusatunya printer yang dapat digunakan untuk stensil sehingga dapat digunakan untuk penggandaan secara lebih murah.

Bekerjanya pelan, suaranya gaduh, membutuhkan kertas khusus (continuous form). Tidak dapat mencetak warnaWarni

Ink-Jet

Hasil cetaknya bermutu baik. Dapat mencetak warna warni dengan biaya rendah. Menggunakan kertas biasa (bukan continuous form)

Relatif lambat, walaupun lebih cepat dibanding dot matrix. Tinta dapat berceceran. Bila dikehendaki hasil cetak yang bagus, diperlukan kertas khusus yang mahal.

Laser

Hasil cetaknya paling baik. Dapat mencetak warna-warni. Bekerja paling cepat, sehingga cocok untuk mencetak laporan yang panjang. Menggunakan kertas biasa (bukan continuous form)

Mahal harganya, mahal pengoperasiannya, dan mahal pula pcmeliharaannya. Apa lagi yang dapat mencetak warna-warni.

d. Jaringan. Bila dikehendaki hubungan antara satu komputer dengan komputer lain secara lokal, maka dapat dipasang fasilitas jaringan lokal (local area network). Yang saat ini cukup populer adalah fasilitas jaringan Ethernet atau 10Base-T. Bentuk konfigurasi jaringannya biasanya adalah konfigurasi bintang, menggunakan kabel seperti kabel telepon dengan penghubung-penghubung (jacks) Modular yang dirangkai melalui serangkaian concentrator, jika jarak antara satu komputer dengan komputer

lain

cukup

jauh

biasanya

digunakan

kabel

serat

optik

untuk

menghubungkannya.

e. Modem. Dengan berkembangnya Internet, tampaknya bermanfaat pula bila komputer yang ada dapat digunakan untuk mengakses Internet melalui telepon. Untuk itu bagi

130

FKM - UNSRAT

setiap komputer perlu dipasang modem. Selain untuk mengakses Internet, dengan dipasangnya modem, komputer dapat digunakan untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik (electronic mail atau e-mail), fax, dan files. Agar dapat bekerja secara leluasa,

sebaiknya untuk hubungan komputer ke komputer ini

disediakan sambungan telepon tersendiri.

f. Penyimpan Cadangan Data. Untuk mencegah hilangnya data karena rusak atau terhapus, sebaiknya disediakan sarana untuk menyimpan cadangan data (backup data). Sarana ini dapat berupa portable tape drive atau Bernoulli-type portable hard drive yang dihubungkan ke komputer melalui parallel port. Bila tidak, maka setiap kali harus dilakukan penyimpanan cadangan data ke dalam floppy disk (disket). 2. Perangkat Lunak Perangkat lunak yang terbaik adalah yang dibuat khusus untuk Sistem Informasi Kesehatan yang sedang dikembangkan. Namun perlu disadari bahwa pembuatan perangkat lunak khusus ini, bila menggunakan jasa pembuat perangkat lunak (software house), memerlukan biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu berikut ini disajikan uraian secara ringkas tentang perangkat-perangkat lunak standar, yang dapat digunakan dalam komputerisasi Sistem Informasi Kesehatan.

a. Perangkat Lunak Otomasi Perkantoran. Walaupun komputerisasi yang dilakukan adalah dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan, perangkat lunak otomasi perkantoran diperlukan juga. Terutama untuk tujuan pembuatan laporan naratif. Perangkat lunak dari jenis ini yang harus dimiliki minimal adalah paket pengolah kata (word processor) dan electronic spread-sheet. Kedua paket tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk keperluan berjaringan, yaitu misalnya diintegrasikan dengan pelayanan jaringan dalam rangka e-mail. Untuk panduan lebih lanjut tentang hal ini dapat dirujuk Modul Otomasi Perkantoran dalam Bidang Kesehatan dan Modul Petunjuk Penggunaan E-mail.

b. Perangkat Pengembangan Aplikasi. Sebagian besar perangkat lunak untuk aplikasi Sistem

Informasi

Kesehatan

dibuat

dengan

menggunakan

perangkat

lunak

manajemen pangkalan data komersial generasi ketiga dan keempat untuk komputer

131


mikro. Bahasa-bahasa pemrograman tingkat rendah seperti C atau Pascal juga digunakan, tetapi penggunaannya membutuhkan keahlian yang tinggi dalam pemrograman komputer. Di samping itu, perangkat lunak yang dihasilkan cenderung sulit untuk modifikasi dan pemeliharaannya. Sebagian besar perangkat lunak untuk aplikasi Sistem Informasi Kesehatan juga dibuat dengan perangkat lunak yang dapat mengkompilasi program-program yang boleh digunakan tanpa membayar royalti atau lisensi.

c. Perangkat Lunak Manajemen Pangkalan Data. Perangkat lunak apa pun yang digunakan untuk manajemen pangkalan data, hendaknya diingat agar perangkat lunak itu mudah digunakan. Mudah yang dimaksud di sini termasuk pengertian "user friendly" atau interaktif, yaitu membimbing pemakainya, sehingga mereka yang awam komputer pun dapat menggunakannya. Akan lebih baik jika bahasa yang digunakan untuk interaksi adalah bahasa Indonesia. Untuk panduan lebih lanjut tentang hal ini dapat dirujuk Modul Manajemen Pangkalan Data.

d. Perangkat Lunak Analisis Statistik. Untuk dapat menganalisis data secara efektif, ke dalam komputer sebaiknya dipasang perangkat lunak analisis statistik. Di pasar dapat dijumpai banyak paket perangkat lunak ini. Untuk analisis sederhana di Puskesmas misalnya, Epi Info cukup memadai. Perangkat lunak yang dibuat oleh Centers for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat ini mudah digunakan khususnya untuk menganalisis data survei epidemiologis kecil-kecilan. Misalnya pada saat terjadinya wabah di suatu desa. Perangkat lunak ini memiliki berbagai macam alat untuk membuat kuesioner, memasukkan (entri) data, menganalisis data, dan membuat sajian dalam bentuk tabel atau grafik. Karena sudah menjadi milik masyarakat (public domain), maka untuk memperolehnya pun tidak memerlukan banyak biaya. Perangkat lunak komersial yang saat ini juga banyak pemakainya adalah Microsoft Excel. Jika data yang diolah cukup banyak, maka perlu dipasang paket perangkat lunak yang lebih canggih seperti SAS, JMP, atau SPSS. Untuk panduan lebih lanjut tentang penggunaan Epi Info dan SPSS dapat dirujuk Modul Penggunaan Epi Info dan Modu Penggunaan SPSS.

e. Perangkat Lunak Informasi Geografi.

Bentuk analisis yang semakin dirasakan

pentingnya dalam Sistem Informasi Kesehatan adalah analisis yang berkaitan dengan

132

FKM - UNSRAT

penyebaran dan kecenderungan geografis dari pelayanan kesehatan. Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis ini adalah yang dikenal dengan perangkat lunak Geographic Information System (GIS). Perangkat lunak ini sangat membantu dalam pemetaan penyebaran dan cakupan dari pelayanan kesehatan. Juga sebagai alat untuk mengidentifikasi sasaran kegiatan pelayanan kesehatan berdasarkan wilayah kerja. Beberapa perangkat lunak GIS telah dibuat oleh lembaga-lembaga nonkomersial,seperti misalnya IDRISI oleh dark University, PopMap oleh United Nation Population Fund, dan Epi Map oleh WHO bekerjasama dengan Centers for Disease Control and Prevention. Untuk panduan lebih lanjut tentang hal ini dapat dirujuk Modul Penggunaan Sistem Informasi Geografis.

f. Perangkat Lunak Penyajian Grafik. Penyajian dalam bentuk grafik memegang peran penting dalam Sistem Informasi Kesehatan. Walaupun sejumlah perangkat lunak pengolah kata dan spreadsheet juga dapat menghasilkan grafik, ada baiknya juga dimiliki perangkat lunak yang khusus menghasilkan grafik. Perangkat lunak semacam ini akan sangat membantu pada saat diselenggarakan penyajian multimedia atau penayangan slides. Yang saat ini cukup banyak digunakan adalah Power Point, juga Harvard Graphic, Corel, dan lain-lain. Untuk panduan lebih lanjut tentang hal ini dapat dirujuk buku-buku petunjuk (manual) penggunaan perangkat lunak yang ingin digunakan.

g. Perangkat Lunak Utilitas. Salah satu perangkat lunak utilitas yang semakin dirasakan pentingnya adalah perangkat lunak antivirus.

Perangkat lunak antivirus seperti

Norton, McAfee Virus Scan, dan lain-lain sebaiknya dipasang di setiap komputer untuk mencegah masuknya virus ke dalam komputer tersebut. Akan tetapi, oleh karena virus-virus baru selalu muncul, maka sebaiknya perangkat lunak antivirus itu diperbarui secara berkala. Kini perbaruan perangkat lunak antivirus dapat dilakukan melalui Internet. Perangkat lunak utilitas lain yang perlu adalah misalnya perangkat lunak untuk perbaikan perangkat keras (hardware troubleshooting), perangkat lunak untuk membuat data cadangan (backup), perangkat lunak untuk pemeliharaan harddisk, dan perangkat lunak untuk komunikasi. Untuk panduan lebih lanjut tentang hal ini dapat dirujuk buku-buku petunjuk (manual) penggunaan perangkat lunak yang ingin digunakan.

133


3. Pangkalan Data Pangkalan data adalah sekumpulan data yang disimpan dalam komputer secara teratur sehingga dapat dilakukan penemuan kembali secara mudah dan cepat Dalam suatu pangkalan data dapat disimpan, ditemukan kembali, dan dimodifikasi banyak sekali data. Terdapat dua jenis pangkalan data, yaitu (a) pangkalan data tree structured dan (b) pangkalan data relasional. Pangkalan data tree structured menyimpan data secara hirarkhis, di mana setiap butir dalam pangkalan data disusun secara logik

Yaitu

misalnya, "Kabupaten" berisi "Kecamatan", dan "Kecamatan" berisi "Desa". Pangkalan data relasional tersusun dari beberapa satuan (entitas) yang mirip seperangkat catatan (records). Misalnya "Entitas Anak" berisi empat bidang (field) yaitu "Nama", "Umur", "Berat Waktu Lahir", dan "Nama Ibu". Entitas ini akan berkait dengan "Entitas Ibu" yang berisi empat bidang, yaitu "Nama", "Umur", "Status Kesehatan", dan "Alamat". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 7.1. Gambar7.1 Pangkalan Data Tree Structured dan Relasional

Dalam pangkalan data tree structured, data dapat disusun secara (a) sekuensial atau (b) tree structured. Untuk jelasnya dapat disimak Gambar 7.2.

134

FKM - UNSRAT

Gambar 7.2. Susunan data dalam pangkalan data tree structured

Misalnya kita akan mencari kembali suatu catatan/rekaman (record) yang berisi tentang Desa 3, yang ada di Kecamatan b, Kabupaten N. Bila data tersusun secara sekuensial, maka komputer akan membaca record demi record – Aa1, Aa2, Aa3, Ab1, dan seterusnya sampai ketemu record Nb3. Proses pencarian kembali tersebut akan lebih cepat bila data tersusun secara tree structured. Dalam hal ini komputer mula-mula akan mencari di strata "Kabupaten" sampai menemukan Kabupaten N. Setelah itu, computer akan menelusur Kecamatan, tetapi hanya Kecamatan yang ada di Kabupaten N, sampai menemukan Kecamatan b. Selanjutnya komputer akan menelusur Desa-desa yang ada di kecamatan b sampai ketemu Desa 3. Dalam pangkalan data relasional, pencarian kembali data akan berlangsung secara berbeda. Misalnya kita ingin menemukan record tentang ibu yang memiliki bayi dengan berat badan waktu lahir 2.000 gram. Dalam hal ini pertama-tama komputer akan menggabung "Entitas Anak" dengan "Entitas Ibu" sehingga diperoleh "Entitas Baru". Penggabungan ini dengan menggunakan field "Nama Ibu" yang merupakan field yang sama-sama dimiliki baik oleh "Entitas Anak" maupun "Entitas Ibu". Records yang berada dalam "Entitas Baru" kemudian ditelusur, sehingga ditemukan Ibu-ibu yang memiliki Anak dengan Berat Lahir 2.000 gram. Secara umum dapat dikatakan bahwa banyak data set statistik yang memiliki struktur mirip dengan susunan pangkalan data realasional. Untuk panduan lebih lanjut tentang hal ini dapat dirujuk Modul Manajemen Pangkalan Data.

135


4. Jaringan

.

.

Jaringan atau network adalah gabungan komputasi dengan komunikasi, yaitu suatu

sistem komputer yang memungkinkan seorang pemakai yang menggunakan

terminal di tempat yang terpisah dapat berinteraksi secara elektronik dengan komputer pusat. Interaksi ini dilakukan dengan menggunakan modem dan sambungan telepon atau perangkat lain. Sebuah komputer dapat bertukar informasi dengan komputer-komputer lain dan bahkan "meminjam" processing unit-nya melalui sebuah janngan. Terdapat beberapa jenis jaringan menurut tatanan fisiknya atau topologinya. Yang cukup dikenal ada tiga, yaitu (a) topologi bintang, (b) topologi cincin, dan

(3)

topologi bus. Topologi Bintang adalah tatanan di mana setiap komputer terminal dihubungkan secara langsung dengan komputer pusat yang berfungsi sebagai prosesor dan pengatur pengiriman data dari satu terminal ke terminal lain. Topologi cincin adalah tatanan dimana semua komputer dalam janngan berhubungan secara setara dalam suatu lingkaran, dan setiap paket data berjalan mengelilingi lingkaran dengan membawa "tanda" yang menunjukkan terminal mana pengirim atau penerima data tersebut. Sedangkan Topologi Bus adalah tatanan yang merangkai semua komputer dalam jaringan dengan satu kabel "tulang punggung" (backbone) yang memiliki penghenti sinyal (signal terminator) di kedua ujungnya. Konfigurasi ini dikenal juga sebagai Ethernet, yang merupakan salah satu jaringan paling disukai saat ini. Lebih jelasnya dapat disimak Gambar 7.3. Gambar 7.3. Topologi-topologi jaringan komputer

136

FKM - UNSRAT

Jaringan

lokal

atau

local

area

network

(LAN)

adalah

jaringan

yang

menghubungkan sejumlah komputer dalam satu gedung menggunakan kabel

atau

gelombang radio. Sedangkan jaringan luas atau wide area network (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan sejumlah komputer dengan fasilitas komunikasi jarak jauh. Dalam LAN terdapat satu komputer pusat yang disebut server, yang mengendalikan jaringan dan biasanya dilengkapi dengan program-program komputer yang umum dipakai dan pangkalan data. WAN menghubungkan komputer-komputer di berbagai tempat yang berjauhan melalui sambungan telepon, gelombang mikro, atau Internet. Internet adalah sebuah jaringan skala dunia dari jaringan- jaringan komputer. Saat ini sudah lebih dari 100 juta komputer tergabung dalam Internet untuk saling bertukar informasi dengan topik-topik yang tak terhingga banyaknya. Kita dapat mengakses berbagai macam informasi yang bermanfaat yang berada di tempat atau bahkan negara lain dengan "mengunjungi homepage yang terpampang di World Wide Web (WWW). WWW inilah yang akan memberitahu kita lokasi elektronik dari sumber informasi tertentu yang ditulis dengan HTML (hypertext markup language). Sudan tentu, kita pun dapat membuat homepage untuk menyajikan informasi yang kita miliki agar dapat diakses oleh siapa pun.

Penutup Telah dibahas tiga hal penting dalam kaitannya dengan manajemen data, yaitu mengupayakan mutu data, pengiriman data, dan pengolahan data. Pembahasan tentang mutu data berkisar pada hal-hal yang dapat mempengaruhi mutu data dan bagaimana upaya untuk mendapatkan data yang baik. Pembahasan tentang pengiriman data menyangkut perihal bagaimana data ditransfer di antara pelaku-pelaku Sistem Kesehatan dalam rangka mengupayakan agar keputusan-keputusan baik administratif, politik maupun manajemen didasarkan kepada informasi yang dapat diandalkan (realible). Dalam hal ini telah dibahas pengiriman data secara vertikal dan pengiriman data secara horizontal. Sedangkan pembahasan tentang pengolahan data menyangkut perihal bagaimana data mentah diproses untuk mengubahnya menjadi informasi yang berguna bagi para pelaku Sistem Kesehatan. Dalam pembahasan ini tercakup uraian tentang

137


pembersihan data, pembuatan tabel-tabel sebagai ringkasan data, dan pembuatan sajian-sajian informasi dalam berbagai bentuk. Telah dibahas pula tentang penggunaan komputer dalam pengolahan data pada khususnya dan Sistem Informasi Kesehatan pada umumnya.

138

8 BAB

FKM - UNSRAT

Manajemen Sistem Informasi Kesehatan

M

engelola Sistem Informasi Kesehatan, sebagaimana mengelola sistem-sistem yang lain, memerlukan manajemen yang baik. Oleh karena Sistem Informasi Kesehatan

harus

terdapat

di

semua

tingkat

administrasi

kesehatan

(Operasional, Kabupaten/Kota, dan Provinsi), maka manajemen Sistem Informasi Kesehatan pun harus diselenggarakan di semua tingkat administrasi kesehatan tersebut. Pokok Bahasan ini tidak akan menguraikan perihal manajemen secara ilmiah dan berpanjang-panjang, melainkan hanya akan membahas hal-hal yang bersifat praktis. Asumsinya, semua peserta sudah memahami uraian secara teoritis tentang manajemen secara umum.

Pengertian Manajemen Sistem Informasi Kesehatan Harold Koontz, seorang pakar manajemen, menyatakan bahwa manajemen itu dapat didekati dari berbagai sudut, yaitu (1) dari sudut proses, (2) dari sudut empiris, (3) dari sudut perilaku manusia, (4) dari sudut sistem sosial, (5) dari sudut teori keputusan, dan (6) dari sudut matematik. Dari sudut proses dikatakan bahwa "manajemen adalah proses mengupayakan agar segala sesuatu dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi." Dari sudut empiris dikatakan bahwa "manajemen adalah kajian terhadap pengalaman-pengalaman dalam memecahkan masalah untuk diterapkan dalam situasi/ yang lain". Dari sudut perilaku manusia dikatakan bahwa "karena

139

manajemen


bersangkut-paut dengan manusia, maka inti dari manajemen adalah hubungan pribadi antar manusia". Dari sudut sistem sosial dikatakan bahwa "manajemen harus memperhatikan saling-kait antar berbagai budaya yang dibawa oleh anggota-anggota organisasi". Dari sudut teori keputusan dikatakan bahwa "gerak dari manajemen ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan-keputusan‖. Sedangkan dari sudut matematik dikatakan bahwa "pengambilan keputusan dapat didukung dengan model-model matematik seperti riset operasi, dan lain-lain". Kesemuanya itu juga berlaku bagi manajemen Sistem Informasi Kesehatan. Selanjutnya Harold Koontz menyatakan bahwa sebagai suatu proses, manajemen terdiri atas kegiatan-kegiatan: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan tenaga, (4) bimbingan dan pengarahan, serta (5) pengendalian. Hal ini pun berlaku pula bagi manajemen Sistem Informasi Kesehatan. Theo Lippeveld, Rainer Sauerbom, dan Claude Bodart dalam buku Design and

implementation of health information system (WHO, 200) menyatakan bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan manajemen adalah berkaitan dengan sumber daya. Dalam tahap perencanaan,

maka yang dilakukan adalah

menetapkan pengalokasian dana, tenaga, peralatan, waktu, dan lain-lain untuk mencapal tuiuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian dan pengembangan tenaga, yang dilakukan adalah menetapkan pembagian tugas dan fungsi dan orang-orang

atau

kelompok-kelompok orang, yang kemudian diwadahi dalam suatu struktur. Dalam bimbingan dan pengarahan, yang dilakukan adalah mengupayakan keseimbangan antara sumber daya manusia dengan sumber daya lain, agar tenaga-tenaga yang ada dapat bekerja dengan baik. Selain itu juga diciptakan organisasi pembelajaran dan diterapkan teknik-teknik motivasi yang sesuai bagi orang-orang yang bekerja. Sedangkan dalam pengendalian, yang dilakukan adalah penetapan kebijakan dan peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai rambu-rambu agar orang-orang selalu bekerja dalam koridor yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atas dasar

ini maka mereka

menyatakan bahwa walaupun manajemen Sistem Informasi Kesehatan secara terinci mungkin berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lain, tetapi pada hakikatnya sama, yaitu secara konseptual membutuhkan suatu struktur manajemen. Struktur manajemen terhadap Sistem Informasi Kesehatan mencakup paling sedikit dua komponen yaitu (1)

140

FKM - UNSRAT

sumber daya, dan (2) peraturan perundang-undangan. Pengembangan kedua komponen inilah yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lain, dan bervariasi pula dalam keluasan serta kedalamannya. Sumber daya penting yang harus diperhatikan meliputi tenaga, perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, bahan-bahan, dan dana. Sedangkan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjamin penggunaan yang optimum terhadap sumber daya bagi Sistem Informasi Kesehatan.

Kebutuhan Sumber Daya Pengembangan

Sistem

Informasi

Kesehatan

tidak

hanya

harus

mempertimbangkan kebutuhan informasi, melainkan juga sumber daya yang tersedia di suatu daerah. Keberhasilan atau kegagalan Sistem Informasi Kesehatan di waktu-waktu yang lalu banyak berkaitan dengan masalah-masalah sumber daya di tingkat operasional (yang merupakan titik menentukan dalam pengumpulan data) dan juga di tingkat Kabupaten/Kota. 1. Tenaga Di banyak Daerah, kalau tidak boleh dikatakan semua Daerah, proses pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat mengganggu. Perawat atau bidan harus menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengisi laporan. Padahal waktu itu sebenarnya sangat berharga bagi pelayanan pasien atau klien. Oleh karena itu dalam penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan, haruslah diingat bahwa tugas utama pemberi pelayanan kesehatan adalah melayani pasien/klien. Tugas mencatat data haruslah dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu tugas utama tersebut. Sedangkan untuk tugas membuat laporan sebaiknya dipertimbang-kan adanya tenaga khusus (misalnya Statistisi) yang sekaligus mengelola Sistem Informasi Kesehatan.

a. Di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar Di unit pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas, tenaga kesehatan bertugas

141


melaksanakan manajemen pasier/klien agar dapat dicapai pelayanan kesehatan kuratif dan preventif yang efektif.

Oleh karena itu tugas-tugas administratif, termasuk

pencatatan data, haruslah sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu tugas melayani pasien/klien. Mengumpulkan data yang dapat dan harus digunakan setempat untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan adalah tugas utama dari pengelola Sistem Informasi Kesehatan di unit itu. Mengumpulkan data di luar itu hanya akan menambah beban dan merupakan pemborosan tenaga yang sebenarnya terbatas. Pembagian tugas di bidang informasi kesehatan antara tenaga kesehatan dan tenaga informasi (misalnya Statistisi) di unit pelayanan kesehatan dasar adalah sebagai berikut. Tenaga kesehatan; 1) Mencatat data pasien/klien

sebagai

bagian

dari

pelayanan

kesehatan

yang

diselenggarakannya, 2) Setiap

hari

(usai

jam

pelayanan)

menghitung

data

yang

dicatat

dan

menyerahkannya kepada Statistisi. Statistisi: 1) Mengagregat data harian yang diserahkan oleh para petugas kesehatan. 2) Membuat laporan bulanan/kuartalan ke Dinas Kesehatan. 3) Menghitung cakupan wilayah untuk pelayanan-pelayanan penting dan membuat petanya. 4) Memantau

indikator-indikator

kunci

menggunakan grafik, tabel

atau

bentuk-

bentuk lain. 5) Mengolah dan menganalisis data serta menyajikan informasi untuk manajemen dan mendiskusikannya dengan Pimpinan Unit. 6) Mengolah dan menganalisis data serta menyajikan informasi untuk masyarakat dan mendiskusikannya dengan para kader dan pemuka masyarakat. 7) Membantu para kader untuk menyelenggarakan sensus, registrasi vital, dan survei mawas diri. Apabila Statistisi yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan, maka keterlibatan Pimpinan Unit atau tenaga kesehatan yang ditugasi, sangat penting dalam analisis data.

142

FKM - UNSRAT

b.

Di Rumah Sakit Kabupaten/Kota Rumah Sakit memerlukan Sistem Informasi Kesehatan yang tugas utamanya

melayani

fungsi-fungsi

klinik dan

administratif yang

secara

langsung dapat

meningkatkan mutu pelayanan. Fungsi klinik mencakup rekam medik, hasil diagnosis, akses kepada kode diagnosis dan prosedur standar (misalnya ICD-10), catatan untuk informasi esensial tentang pasien (evaluasi terhadap risiko obstetrik), atau peringatan bila terjadi ketidaksesuaian obat dan kontra indikasi. Sedangkan fungsi administratif mencakup arus pasien antara registrasi dan instalasi-instalasi, akuntansi dan penagihan, serta inventarisasi perbekalan farmasi. Sistem Informasi Kesehatan di Rumah Sakit memantau kondisi keuangan Rumah Sakit, mutu pelayanan, jenis dan volume pelayanan, lama perawatan, angka kematian, dan angka kesakitan. Sebagaimana di unit pelayanan kesehatan dasar, tugas pencatatan data pelayanan di Rumah Sakit juga dibebankan kepada para pemberi pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain). Selanjutnya pengelolaan data rekam medik itu sebaiknya diserahkan kepada tenaga khusus, yaitu Perekam Medik. Sedangkan tugas pencatatan data administratif dibebankan kepada tenaga administratif (tata usaha, kepegawaian, logistik, dan lain-lain). Selanjutnya pengelolaan catatan data administratif sebaiknya diserahkan kepada tenaga khusus, yaitu Statistisi. Perekam Medik dan Statistisi ini secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dari Rumah Sakit yang bersangkutan. Pembagian tugas di bidang informasi kesehatan antara tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan tenaga informasi (yaitu Perekam Medik dan Statistisi) di Rumah Sakit adalah sebagai berikut. Tenaga Kesehatan: 1) Mencatat

data pasien/klien

sebagai

bagian

dari

pelayanan

kesehatan

yang

diselenggarakannya. 2) Setiap

hari

(usai

jam

pelayanan)

menghitung

data

yang

dicatat

dan

menyerahkannya kepada Perekam Medik. Tenaga Administrasi: 1) Mencatat data administrasi sebagai bagian dari pelayanan administratif yang

143


diselenggaraknnya. 2) Setiap

hari

(usai

jam

pelayanan)

menghitung

data

yang

dicatat

dan

menyerahkannya kepada Statistisi. Tenaga Informasi (Perekam Medik dan Statistisi): 1) Mengagregat data harian pasien dan data harian administrasi yang diserahkan oleh tenaga kesehatan dan tenaga administrasi. 2) Membuat laporan bulanan/tiga bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 3) Memantau kegiatan-kegiatan Rumah Sakit yang esensial (penerimaan pasien, lama perawatan, kematian, waktu tunggu, dan waklu pelayanan). 4) Memantau kesehatan keuangan Rumah Sakit (khususnya Cost Recovery). 5) Mengevaluasi berfungsinya sistem rujukan. 6) Mengolah

dan

menganalisis

data serta

menyajikan

informasi

dan mendis-

kusikannya dengan Pimpinan Rumah Sakit. 7) Mengupayakan penggunaan informasi untuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit.

c. Di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memberikan dukungan informasi kepada unit-unit kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, dan lain-lain) di wilayahnya. Di samping itu, Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota juga harus menyediakan informasi bagi manajemen Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota, yaitu dengan memenuhi kebutuhan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan, Forum Kerjasama Lintas Sektor, dan pihak-pihak berkepentingan (stake holders) lainnya. Di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebaiknya diangkat minimal dua orang Statistisi senior (paling rendah Ajun Statistisi Muda, golongan II/d) sebagai tenaga purnawaktu pengelola Sistem Informasi Kesehatan yang purna-waktu. Walaupun tugas-tugas yang ada mungkin dapat ditangani hanya oleh seorang Statistisi, tetapi sebaiknya diangkat dua orang Statistisi. Hal ini agar tugas tetap dapat dijalankan apabila salah seorang dari mereka berhalangan. Lagi pula, dengan dikerjakan oleh dua orang tugastugas akan lebih cepat selesai dan mutunya mungkin dapat lebih baik. Akan lebih baik lagi bila untuk Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten/Kota dapat diperbantukan

144

FKM - UNSRAT

secara paruh-waktu tenaga Epidemiolog. Tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan sebaiknya dilibatkan dalam kegiatan bimbingan dan supervisi ke unit-unit kesehatan, karena mereka juga harus memberikan bimbingan dalam pengumpulan data. Adapun-tugas mereka secara lebih lengkap adalah sebagai berikut: 1) Mengagregasi data yang dikirim (melalui laporan) oleh unit-unit kesehatan. 2) Mengumpulkan data dari sektor-sektor terkait di luar kesehatan. 3) Memantau

indikator-indikator

kunci

dan

menyusun

Profil

Kesehatan

Kabupaten/Kota serta mendistribusikannya. 4) Membuat laporan tiga bulanan ke Dinas Kesehatan Provinsi. 5) Membuat

dan

atau

meremajakan

peta

cakupan

pelayanan

wilayah

Kabupaten/Kota. 6) Mengolah

dan

menganalisis

data

serta

menyajikan

informasi

dan mendis-

kusikannya dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala-kepala Subdinas Kesehatan dan Forum Kerjasama Lintas Sektor. 7) Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di unit-unit kesehatan.

d. Di Dinas Kesehatan Provinsi Dinas

Kesehatan

Provinsi

bertugas

mengkoordinasikan,

mengawasi

dan

membimbing Dinas-dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam hal pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. Informasi yang dihasilkan juga harus dapat memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan manajemen Sistem Kesehatan Provinsi, yaitu kebutuhan dari Kepala Dinas Kesehatan, para Kepala Subdinas Kesehatan, dan Forum Kerjasama Lintas Sektor. Di Dinas Kesehatan Provinsi sebaiknya juga diangkat minimal dua orang Statistisi senior (paling rendah Ajun Statistisi Madya, golongan III/a) sebagai tenaga purna-waktu pengelola Sistem Informasi Kesehatan. Juga akan lebih baik apabila dapat diperbantukan secara paruh-waktu tenaga Epidemiolog senior. Tugas Statistisi di Dinas Kesehatan Provinsi ini adalah sebagai benkut: 1) Mengagregasi data yang dikirim (melalui laporan) oleh Dinas-dinas Kesehatan

145


Kabupaten/Kota. 2) Mengumpulkan data dari sektor-sektor terkait di luar kesehatan 3) Memantau indikator-indikator kunci dan menganalisis variasi besaran indikator antar Kabupaten/Kota. 4) Menyusun Profil Kesehatan Provinsi dan mendistribusikannya. 5) Membuat laporan tiga bulanan ke Departemen Kesehatan. 6) Membuat dan atau meremajakan peta cakupan pelayanan wilayah Provinsi. 7) Mengolah dan menganalisis data serta menyajikan informasi dan mendiskusikannya dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala-kepala Subdinas Kesehatan, dan Forum Kerjasama Lintas Sektor. 8) Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2. Pelatihan Tenaga Efektivitas Sistem Informasi Kesehatan dalam menyediakan dukungan informasi kepada para pengambil keputusan, manajer, dan pemberi pelayanan kesehatan tergantung kepada adanya tenaga-tenaga pengelola yang terlatih. Tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan tidak hanya harus menguasai teknik-teknik pengelolaan data, melainkan juga harus akrab dengan definisi kasus dan standar-standar pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kepada mereka harus diberikan pelatihan-pelatihan secara terencana. Untuk efisiens pelatihan bagi tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan di Daerah seyogianya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan. Pelatihan untuk tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan mencakup pelatihan dasar, kursus-kursus penyegar, pelatihan pengembangan, dan bimbingan reguler dalam supervisi.

Pelatihan

dasar

diberikan

sekaligus

untuk

memenuhi

persyaratan menduduki jabatan fungsional Statistisi. Dalam buku Pedoman Jabatan Fungsional Statistisi di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. disebutkan bahwa syarat untuk pengangkatan pertama kali sebagai Statistisi adalah: a. Berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

146

FKM - UNSRAT

b. Berijazah serendah-rendahnya Diploma I bidang Statistik atau SMTA ditambah pendidikan/pelatihan bidang Statistik. c. Memiliki

pengetahuan

dan

atau

pengalaman

dalam

bidang

tertentu

yang

berhubungan dengan kegiatan perstatistikan. d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 minimal bernilai baik. e. Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Statistisi ini bekerja di bidang kesehatan dan sesuai dengan perkembangan penerapan teknologi komputer, maka pelatihan dasar bagi Statistisi sebaiknya juga mancakup materi epedemiologi dan penggunaan komputer. Pelatihan-pelatihan pengembangan, selain untuk menambah kemampuan di bidang Statistik,

sebaiknya

juga

diarahkan

agar

para

Statistisi

selalu

dapat

mengikuti perkembangan teknologi komputer atau telematika. 3. Peralatan dan Bahan Untuk

menjamin

kelancaran

pelaksanaan

tugas-tugas

Sistem

Informasi

Kesehatan, pemerintah harus menyediakan cukup peralatan dan bahan bagi Sistem Informasi Kesehatan di berbagai tingkat administrasi. Selain itu, diperlukan juga prosedur pengadaan, penyimpanan, dan distribusi yang efektif, sehingga bahan-bahan itu tersedia pada saat dibutuhkan. Contoh dari peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk Sistem Informasi Kesehatan adalah sebagai berikut: a. Kartu rekam medik pasien/klien (untuk Puskesmas dan Rumah Sakit). b. Kartu indeks pasien/klien. c. Register untuk pasien rawat jaian dan lembar untuk "tally". d. Register untuk pasien rawat inap dan lembar untuk "tally". e. Register perawatan ibu. f.

Register khusus (keluarga berencana, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakitpenyakit penting lainnya).

g. Register data masyarakat (outreach).

147


h. Karton/kertas lebar untuk membuat chart dari indikator-indikator kunci. i.

Formulir-fbrmulir catatan dan laporan keuangan.

j.

Kartu stok obat.

k. Formulir-formulir laporan bulanan/tiga bulanan. l.

Pedoman-pedoman.

m. Alat-alat tulis. n. Kalkulator. o. Komputer (perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan-bahan), termasuk peralatan periferi dan peralatan untuk berjaringan. 4. Dana Dana merupakan sumber daya yang paling penting, karena semua sumber daya lain dan kegiatan-kegiatan Sistem Informasi Kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan dana. Dana yang disediakan mencakup dana untuk investasi, dana untuk kegiatan, dan dana untuk pemeliharaan sumber daya. Ketiga komponen dana itu hendaknya berimbang. Setiap investasi, apakah itu berupa rekrutmen tenaga atau pengadaan peralatan, harus diimbangi dengan biaya untuk operasionalisasi dan pemeliharaannya. Dana untuk pemeliharaan tenaga adalah berupa dana untuk pendidikan/pelatihan. Sangat

sulit

untuk

menetapkan

berapa

dana

yang

diperlukan

untuk

penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan. Dalam kondisi terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah, lebih baik pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang menyesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk itu. Untuk Daerah-daerah yang mendapat alokasi dana melalui proyek-proyek tertentu, penyediaan dana untuk Sistem Informasi Kesehatan pun harus mempertimbangkan kemampuan Daerah untuk melanjutkannya.

148

FKM - UNSRAT

Peraturan Perundang-undangan Tersedianya sumber daya untuk Sistem Informasi Kesehatan saja tidaklah cukup. Seperangkat peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjamin penggunaan yang optimum terhadap sumber-sumber daya yang ada dalam mendukung proses menghasilkan informasi. Peraturan perundang-undangan itu yang diperlukan itu berupa (1) aturan untuk manajemen Sistem Informasi Kesehatan secara menyeluruh,

(2)

standar untuk pengumpulan data, (3) aturan dalam rangka pengiriman dan pengolahan data serta pelaporan, (4) aturan berkaitan dengan kerahasiaan dan privasi, (5) aturan dan standar berkaitan dengan pelatihan, (6) aturan tentang pengadaan dan distribusi peralatan dan bahan, dan (7) aturan berkaitan dengan jaminan mutu. 1. Aturan Untuk Manajemen Sistem Informasi Kesehatan Salah satu dan keputusan-keputusan awal yang dihadapi Daerah dalam menata kembali Sistem Informasi Kesehatannya adalah di mana meletakkan tanggung jawab untuk manajemen Sistem Informasi Kesehatan tersebut. Letak dari unit yang bertanggung-jawab terhadap manajemen Sistem Informasi Kesehatan menunjukkan seberapa jauh informasi kesehatan dianggap penting di Daerah tersebut. Letak ini juga menentukan seberapa besar daya jangkau yang dimiliki oleh unit tersebut. Di Daerah yang menghargai pentingnya Sistem Informasi Kesehatan, unit penanggung-jawabnya diletakkan cukup tinggi di dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan. Selain cukup tinggi, letaknya pun sedemikian rupa sehingga daya jangkaunya mencakup seluruh Dinas Kesehatan (misalnya dengan meletakkannya langsung di bawah Kepala Dinas, atau di bawah Kepala Bagian Tata Usaha, dan bukan di bawah salah satu Kepala Subdinas). Pengaturan tentang letak unit penanggung jawab Sistem Informasi Kesehatan tentu harus tercantum dalam Peraturan Daerah tentang organisasi Dinas Kesehatan. Aturan juga harus dibuat tentang bagaimana menjamin agar Sistem Informasi Kesehatan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan informasi dari mereka yang berkepentingan (stakeholders) terhadap Pembangunan Daerah di bidang Kesehatan. Juga aturan yang menjamin diperolehnya data yang bermutu dan berlangsungnya pengirman data baik secara vertikal maupun horizontal.

149


2. Standar Untuk Pengumpulan Data Data

akan

dapat

diperbandingkan

hanya

apabila

dikumpulkan

dengan

menggunakan pendekatan yang sama. Atau jika data itu telah divalidasi bahwa pendekatan yang berbeda menghasilkan data yang sama. Untuk itu maka diperlukan standar prosedur, baik prosedur pengumpulan data maupun prosedur validasi data. Standar pengumpulan data juga mencakup definisi-definisi yang jelas tentang kasus baik untuk klinik maupun pelayanan-pelayanan lain. Karena adanya perbedaan kemampuan petugas, maka pedoman tentang standar harus dibuat sesuai dengan tingkat kemampuan petugas. Misalnya, untuk Rumah Sakit, pedoman tentang definisi kasus dapat diambil dari ICD-9 atau ICD-10. Tetapi untuk Puskesmas mungkin cukup digunakan kategorisasi penyakit berdasar gejala. Para petugas pelayanan rawat jalan harus dapat membedakan pasien baru dan pasien lama untuk penyakit yang sama. Selain itu perlu adanya aturan yang menjamin agar data dilaporkan dengan cara yang sama di semua unit kesehatan. Misalnya, jika kasus tertentu harus dilaporkan menurut golongan umur, maka semua unit kesehatan harus mematuhi hal ini. Jika tidak, maka data yang terkumpul tidak dapat dianalisis dari segi umur. 3 Aturan Pengiriman dan Pengolahan Data serta Pelaporan Data akan digunakan hanya jika data itu tersedia pada saat dibutuhkan. Untuk itu diperlukan aturan yang menetapkan tentang jadwal yang jelas dan realistik bagi pengiriman data. Jadwal ini mencakup pengiriman dan tingkat administrasi terendah sampai pengiriman dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Jadwal ini sekaligus juga akan menunjukkan kapan setiap unit kesehatan harus menyelesaikan pengolahan datanya. Jadwal yang pasti juga harus ditetapkan untuk pengiriman umpan-balik serta pelaksanaan bimbingan dan

supervisi.

Jadwal

untuk umpan-balik dan

supervisi

seyogianya disamakan karena keduanya saling menunjang. Kegiatan administrasi, termasak manajemen keuangan dan persediaan, biasanya dilaporkan bulanan atau tiga bulanan. Sedangkan inventarisasi tenaga, inventarisasi peralatan, dan kondisi fisik dari unit kesehatan dapat dilaporkan setahun sekali. Periode laporan apa pun yang dipilih, jadwal yang pasti harus ditetapkan dan dikomunikasikan ke

150

FKM - UNSRAT

seluruh unit kesehatan. Jika interval pelaporan cukup panjang, maka diperlukan sistem pengingat atau teguran. 4. Aturan Tentang Kerahasiaan dan Privasi Pasien/klien berharap agar kerahasiaan dan privasinya dilindungi pada saat ia memberikan data tentang dirinya kepada petugas kesehatan. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang menjamin bahwa informasi tentang pasien/klien tidak keluar dari unit kesehatan dan dapat keluar hanya atas izin/sepengetahuan pasien/klien bersangkutan. Sebagai prinsip, semua data pasien/klien harus dianggap suatu yang bersifat rahasia. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, walaupun kepada keluarga pasien/klien. Namun demikian terdapat beberapa perkecualian di mana privasi tadi harus dikalahkan, yaitu kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan yang serius. Penyakitpenyakit tertentu yang wajib dilaporkan termasuk dalam kategori ini. 5. Aturan dan Standar Untuk Pelatihan Sebagaimana disebutkan di muka, para pengelola Sistem Informasi Kesehatan memerlukan pelatihan, baik berupa kursus penyegar maupun pelatihan pengembangan. Untuk menjaga mutu pelatihan diperlukan berbagai macam aturan dan standar. Harus dibuat aturan yang menetapkan siapa (unit mana) yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelatihan dan berhak mengeluarkan sertifikat pelatihan. Perlu pula disusun pedoman prosedur untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan (training need assessment). Juga perlu ditetapkan standar penyelenggaraan pelatihan (kurikulum pelatihan, lama pelatihan, kualifikasi pelatih, dan lain-lain) serta standar modul pelatihan. 6. Aturan Pengadaan dan Distribusi Peralatan dan Bahan Dalam rangka pengadaan peralatan, maka yang penting diupayakan adalah adanya standar yang akan memudahkan dalam perawatan dan pengembangannya (merek yang sama, konfigurasi yang serupa, dan lain-lain). Standar ini misalnya akan memungkinkan dilakukannya tukar-menukar suku cadang. Dalam hal perangkat lunak komputer, standarisasi akan memudahkan dalam pelatihan penggunaan perangkat lunak

151


tersebut. Hal yang sama berlaku untuk bahan-bahan atau instrumen seperti kartu rekam medik, register, formulir laporan, dan lain-lain. Distribusi peralatan dan bahan untuk Sistem Informasi Kesehatan sebaiknya menggunakan sistem distribusi yang digunakan untuk obat dan alat/bahan kesehatan. Hal ini akan memudahkan dalam pemantauannya karena sistem distribusi obat dan alat/bahan kesehatan umumnya sudah berjalan cukup lama. Berakitan dengan pengaturan dan standarisasi pengadaan dan distribusi peralatan dan bahan, kiranya perlu diatur juga prosedur penyimpanan dan pemeliharaannya. 7. Aturan Tentang Jaminan Mutu Pelatihan petugas dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan tidak menjamin akan diperolehnya data yang bermutu dan dipatuhinya pelaporan. Karena itu masih diperlukan aturan-aturan yang dapat menambah jaminan akan mutu data. Aturan ini adalah tentang bimbingan dan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke unit-unit kesehatan, dan dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas-dinas Kesehatan Kahupaten/Kota. Bimbingan dan supervisi

harus terstruktur

dan

harus

secara

sistematis

mengevaluasi kegiatan-kegiatan Sistem Informasi Kesehatan menggunakan "checklist". Tidak semun hal harus dicakup dalam bimbingan dan supervisi. Petugas bimbingan dan supervisi sebaiknya memfokus hanya pada hal-hal yang memerlukan peningkatan.

Penutup Manajemen Sistem Informasi Kesehatan akan menjamin terselenggaranya dengan baik fungsi Sistem Informasi Kesehatan dalam mengembangkan lingkungan yang kaya akan informasi. Selain itu, juga akan menjamin berperannya dengan baik Sistem Informasi Kesehatan dalam perencanaan dan manajemen kesehatan (manajemen pasien/klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen Sistem Kesehatan). Landasan

bagi

manajemen

Sistem

Informasi

Kesehatan

adalah

struktur

manajemen yang solid, yang mencakup sumber daya dan peraturan perundangundangan yang diperlukan untuk mendukung proses dari Sistem Informasi Kesehatan.

152

FKM - UNSRAT

Bab

ini

telah

memberikan

petunjuk

tentang

bagaimana

merencanakan,

mendapatkan dan mengelola sumber daya Sistem Informasi Kesehatan yang efisien dengan situasi pembiayaan yang diberikan. Juga dijelaskan bagaimana menyusun aturanaturan organisasi yang menjamin kualitas dan ketepatan waktu informasi yang dihasilkan. Manajer Sistem Informasi Kesehatan di tingkat nasional, regional dan daerah memegang peran penting dalam mengembangkan dan menerapkan aturan-aturan ini dan menyesuaikannya dengan aturan negara.

153


9 BAB

Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia

D

epartemen Kesehatan sudah sejak lama mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS), yaitu semenjak diciptakannya Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) pada awal tahun 1970an.

Pengembangan SIKNAS ini semakin ditingkatkan dengan dibentuknya Pusat Data Kesehatan pada tahun 1984. Namun demikian, walau sudah terjadi banyak kemajuan, pengembangan SIKNAS ini masih menghadapi hambatan-hambatan yang bersifat klasik, yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah klasik pula, yaitu berupa kurang akurat, kurang sesuai kebutuhan, dan kurang cepatnya data dan informasi yang disajikan. Untuk mendukung Reformasi di bidang Kesehatan, jelas strategi pengembangan SIKNAS harus diubah. Reformasi di bidang Kesehatan telah menetapkan Visi Pembangunan Kesehatan yang tercermin dalam motto "INDONESIA SEHAT 2010". Dengan adanya perubahan dinamis pembangunan kesehatan dan adanya penyesuaian dengan Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, maka Rencana Strategis Kementerian Kesehatan mengalami revisi dengan Visi Pembangunan Kesehatan 20102014 ‖ Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan‖.

Kedudukan SIK dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Sejalan dengan perubahan Visi Pembangunan Kesehatan yang tercermin dalam Visi Kementerian Kesehatan 2010-2014 ‖ Masyarakat Sehat yang Mandiri dan

154

FKM - UNSRAT

Berkeadilan‖, maka motto menjadi Indonesia Cinta Sehat yang juga sangat ditentukan oleh pencapaian Provinsi-provinsi Sehat, Kabupaten-kabupaten Sehat, dan Kota-kota Sehat. Bahkan juga oleh pencapaian Kecamatan-kecamatan Sehat dan Desa-desa Sehat. Menurut

World

Health

Organization

(WHO)

dalam

buku

―Design

and

Implementaiton of Health Information System‖ (2000) bahwa suatu sistem informasi kesehatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan semua jenjang. Sistem informasi harus dijadikan sebagai alat yang efektif bagi manajemen. WHO juga menyebutkan bahwa SIK merupakan salah satu dari 6 ―building blocks‖ atau komponen utama dalam suatu sistem kesehatan. Enam komponen Sistem kesehatan tersebut adalah: 1. Service Delivery / Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 2. Medical products, vacines, and technologies / Produk Medis, Vaksin, dan Teknologi Kesehatan 3. Health Workforce / Tenaga Kesehatan 4. Health System Financing / Sistem Pembiayaan Kesehatan 5. Health Information System / Sistem Informasi Kesehatan 6. Leadership and Governance / Kepemimpinan dan Pemerintahan SIK disebut sebagai salah satu dari 7 komponen yang mendukung suatu sistem kesehatan, dimana sistem kesehatan tidak bisa berfungsi tanpa satu dari komponen tersebut. SIK bukan saja berperan dalam memastikan data mengenai kasus kesehatan dilaporkan tetapi juga mempunyai potensi untuk membantu dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses kerja. Sistem Kesehatan Nasional terdiri dari dari tujuh subsistem, yaitu : 1. Upaya kesehatan; 2. Penelitian dan pengembangan kesehatan; 3. Pembiayaan kesehatan; 4. Sumber daya manusia kesehatan; 5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; 6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan 7. Pemberdayaan masyarakat.

155


Dalam Sistem Kesehatan Nasional, SIK merupakan bagian dari sub sistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan. Subsistem manajemen dan informasi kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna. Dengan subsistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dapat mendukung penyelenggaraan keenam subsistem lain dalam sistem kesehatan nasional sebagai satu kesatuan yang terpadu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Terdapat beberapa prinsip Informasi Kesehatan dalam SKN diantaranya: a. Informasi kesehatan mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan yang berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain. b. Informasi kesehatan mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi kesehatan. c. Informasi

kesehatan

disediakan

sesuai

dengan

kebutuhan

informasi

untuk

pengambilan keputusan. d. Informasi kesehatan yang disediakan harus akurat dan disajikan secara cepat dan tepat waktu, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. e. Pengelolaan informasi kesehatan harus dapat memadukan pengumpulan data melalui cara-cara rutin (yaitu pencatatan dan pelaporan) dan cara-cara nonrutin (yaitu survei, dan lain-lain). f.

Akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. Pada uraian Bentuk Pokok Informasi Kesehatan disebutkan bahwa Sistem

Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dikembangkan dengan memadukan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi lain yang terkait. Sumber data sistem informasi kesehatan adalah dari sarana kesehatan melalui pencatatan dan pelaporan yang teratur dan berjenjang serta dari masyarakat yang diperoleh dari survai, survailans dan sensus. Data pokok sistem informasi kesehatan mencakup derajat kesehatan, upaya kesehatan,

pembiayaan

kesehatan,

sumberdaya

manusia

kesehatan,

obat

dan

perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan serta manajemen

156

FKM - UNSRAT

kesehatan. Pengolahan dan analisis data serta pengemasan informasi diselenggarakan secara berjenjang, terpadu, multidisipliner dan komprehensif. Penyajian data dan informasi dilakukan secara multimedia guna diketahui masyarakat secara luas untuk pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Agar Sistem Kesehatan Nasional harus bergerak pula. Artinya,

dapat bergerak, maka setiap penyelenggara

setiap penyelenggara harus melaksanakan Manajemen

Kesehatan yang efektif, efisien dan strategis dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kesehatan setempat. Oleh karena Sistem Informasi pada hakikatnya dikembangkan untuk mendukung Manajemen Kesehatan, maka setiap penyelenggara Sistem Kesehatan harus memiliki Sistem Informasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SIKNAS adalah suatu sistem informasi yang dibangun dari kesatuan Sistem-sistem Informasi dari para penyelenggara Sistem Kesehatan Nasional. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Sistem Informasi Kesehatan sangat penting dalam menunjang keberhasilan Manajemen Kesehatan yang merupakan salah satu Subsistem SKN.

Masalah-masalah SIK di Indonesia Pada perkembangannya Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia selalu menghadapi hambatan-hambatan yang bersifat klasik, yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah klasik pula, yaitu berupa kurang akurat, kurang sesuai kebutuhan, dan kurang cepatnya data dan informasi yang disajikan. Berdasarkan penelitian Bambang dkk. (1991) terdapat beberapa masalah pada sistem informasi kesehatan di Indonesia diantaranya: d. Data yang harus dicatat dan dilaporkan di unit-unit operasional sangat banyak, sehingga beban para petugas menjadi berat. e. Proses pengolahan data menjadi lama, sehingga hasil pengolahan data menjadi lama, menyebabkan

hasilnya

menjadi

tidak

tepat

waktu

ketika

disajikan

dan

diumpanbalikkan. f.

Data yang dikumpulkan terlalu banyak dibanding kebutuhannya, maka banyak data yang akhirnya tidak dimanfaatkan. Masalah-masalah klasik di atas akan diuraikan secara jelaskan berikut ini.

157


Sistem Informasi Kesehatan masih Terfragmentasi Sebagaimana diketahui, di Departemen Kesehatan terdapat berbagai Sistem Informasi Kesehatan yang berkembang sejak lama, tetapi satu sama lain kurang terintegrasi. Sistem-sistem Informasi Kesehatan tersebut antara lain adalah: a. Sistem Informasi Puskesmas b. Sistem Informasi Rumah Sakit c. Sistem Sun'eilans Terpadu d. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi e. Sistem Informasi Obat f.

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang mencakup: 

Sistem Informasi Kepegawaian Kesehatan



Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan



Sistem Informasi Diklat Kesehatan



Sistem Informasi Tenaga Kesehatan

g. Sistem Informasi IPTEK Kesehatan/Jaringan Litbang Kesehatan Masing-masing sistem informasi tersebut cenderung untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya menggunakan cara dan format pelaporannya sendiri. Akibatnya unit-unit terendah (operasional) seperti Puskesmas dan Rumah Sakit yang harus mencatat data dan melaporkannya menjadi sangat terbebani. Dampak negatifnya adalah berupa kurang akuratnya data dan lambatnya pengiriman laporan data. Fragmentasi juga terjadi dalam kancah lintas sektor. Derajat kesehatan masyarakat sesungguhnya sangat ditentukan oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan perilaku manusia dan kondisi lingkungan hidup, di samping oleh sektor kesehatan. Akan tetapi selama ini informasi yang berasal dari sektor-sektor terkait di luar kesehatan tidak pemah tereakup dalam Sistem Informasi Kesehatan. Hal ini terutama disebabkan kurang jelasnya konsep kerjasama lintas sektor, sehingga tidak pernah dirumuskan secara konkrit peran atau kegiatan penting apa yang perlu dilakukan oleh sektor-sektor terkait bagi suksesnya pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (critical success factors).

158

FKM - UNSRAT

Sebagian Besar Daerah Belum Memiliki Kemampuan Memadai Walaupun Otonomi Daerah sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2001, tetapi fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Daerah Kabupaten dan Daerah Kota belum memiliki kemampuan yang memadai, khususnya dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Selama berpuluh-puluh tahun kemampuan tersebut memang kurang dikembangkan, sehingga untuk dapat membangun Sistem Informasi Kesehatan yang baik, Daerah masih memerlukan fasilitasi. Beberapa Daerah Provinsi tampaknya sudah mulai mengembangkan Sistem Informasi Kesehatannya karena adanya berbagai proyek pinjaman luar negeri (ADB3, CHN3, HP5, PHP, dan lain-lain). Akan tetapi tampaknya pengembangan yang dilakukan masih kurang mendasar, kurang komprehensif, dan tidak mengatasi masalah-masalah klasik yang ada. Setiap proyek cenderung menciptakan sistem informasi kesehatan sendiri dan kurang memperhatikan kelangsungan sistem. Banyak fasilitas komputer akhirnya kadaluwarsa (out of date) atau rusak sebelum Sistem Informasi Kesehatan yang diinginkan terselenggara. Yang belum rusak pun pada umumnya bervariasi baik dalam spesifikasi perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya, sehingga satu sama lain tidak bersesuaian (compatible).

Pemanfaatan Data dan Informasi oleh Manajemen Belum Optimal Sistem informasi dengan manajemen adalah ibarat sistem saraf dengan jaringan tubuh. Sistem saraf yang baik pun tidak akan ada artinya apabila jaringan tubuh yang ditopangnya mati (nekrosis). Apa lagi bila ternyata sistem sarafnya pun buruk pula. Selama ini manajemen kesehatan yang dipraktekkan, khususnya di Daerah dan tingkat operasional (Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain-lain) tidak pernah jelas benar. Puskesmas mengalami kelebihan beban yang sangat hebat (overburdened) karena adanya "keharusan dari atas" untuk melaksanakan sedemikian banyak program kesehatan. Jangankan untuk berperan sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan, untuk melaksanakan "tugas dari atas" saja sudah tidak sempurna.Rumah sakit masih terombang-ambing antara manajemen yang harus menghasilkan profit atau manajemen lembaga sosial. Daerah tidak kunjung dapat merumuskan Sistem Kesehatan Daerahnya

159


karena masih belum jelasnya Otonomi Daerah. Kegalauan dalam manajemen kesehatan tersebut sudah barang tentu sangat besar pengaruhnya bagi pemanfaatan informasi. Segala sesuatu yang serba "dari atas" juga menyebabkan para manajer tidak pernah memikirkan perlunya memanfaatkan data untuk mendukung inisiatifnya.

Pemanfaatan Data dan Informasi Kesehatan oleh Masyarakat Kurang Dikembangkan Akhir-akhir ini minat masyarakat untuk memanfaatkan data dan informasi, termasuk di bidang kesehatan, sesungguhnya tampak meningkat secara nyata. Hal ini terutama karena dipacu oleh revolusi di bidang telekomunikasi

dan

informatika

(telematika) akibat makin meluasnya penggunaan komputer danjaringannya (intranet dan internet). Namun demikian, tuntutan masyarakat yang meningkat ini tampak kurang berkembang di bidang kesehatan karena kurangnya respon.

Pemanfaatan Teknologi Telematika Belum Optimal Kelemahan ini sebenarnya merupakan penyebab dari timbulnya kelemahan nomor 4 di atas. Masalahnya tampaknya bukan karena biaya untuk teknologi telematika yang memang besar, tetapi lebih karena apresiasi terhadap penggunaan teknologi telematika yang masih kurang, akibat pengaruh budaya (kultur). Dalam banyak hal, rendahnya apresiasi ini juga dikarenakan alasan-alasan yang masuk akal, yaitu rasio manfaat-biaya (cost-benefit ratio) yang kurang memadai. Investasi untuk teknologi telematika yang begitu besar belum dapat dijamin akan menghasilkan manfaat yang sepadan. Lingkaran setan ini memang sulit ditentukan dari mana untuk memulai memutuskannya. Namun demikian tentunya akan ideal apabila dapat dilakukan pendekatan serempak mengembangkan pemanfaatan teknologi telematika dalam Sistem Informasi Kesehatan yang dilandasi dengan upaya menggerakkan pemanfaatannya (terutama melalui pengembangan praktek-praktek manajemen yang benar).

160

FKM - UNSRAT

Dana untuk Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terbatas Kelemahan ini pun berkait dengan masalah rasio biaya-manfaat yang masih sangat rendah. Padahal selain investasi, Sistem Informasi Kesehatan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pemeliharaannya. Banyak investasi yang sudah dilakukan, khususnya yang berupa pemasangan komputer, pelatihan petugas, pencetakan formulir, dan lain-lain akhirnya tidak berlanjut karena ketiadaan dana untuk mendukung kelangsungannya. Apa lagi selama ini ketersediaan dana Daerah umumnya kurang mencukupi. Oleh karena itu, pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan yang dalam kenyataannya "tidak bermanfaat", tentu akan kecil prioritasnya dalam pengalokasian dana.

Kurangnya Tenaga Purna-waktu untuk Sistem Informasi Kesehatan Selain dana, kelangsungan Sistem Informasi Kesehatan juga sangat ditentukan oleh keberadaan tenaga purna-waktu yang mengelolanya. Selama ini di banyak tempat, khususnya di Daerah, pengelola data dan informasi umumnya adalah tenaga yang merangkap jabatan atau tugas lain. Di beberapa tempat memang dijumpai adanya tenaga-tenaga purna waktu. Akan tetapi mereka itu dalam kenyataan tidak dapat sepenuhnya bekerja mengelola data dan informasi karena imbalannya yang kurang memadai. Untuk memperoleh imbalan yang cukup, maka mereka bersedia melakukan pekerjaan apa saja (diluar pengelolaan data dan informasi) yang ditawarkan oleh program atau proyek-proyek lain. Kelemahan ini masih ditambah dengan kurangnya keterampilan dan pengetahuan mereka di bidang informasi, khususnya teknologi informasi dan manfaatnya. Selama ini sudah terdapat jabatan-jabatan fungsional untuk para pengelola data dan informasi, yaitu Pranata Komputer dan Statistisi, yang memberi tunjangan jabatan sebagai imbalan. Namun demikian untuk dapat memangku jabatan-jabatan tersebut diperlukan persyaratan tertentu yang sulit dipenuhi oleh para pengelola data dan informasi kesehatan.

161


Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional Situasi SIK di Indonesia Kebutuhan terhadap data/informasi yang akurat makin meningkat namun ternyata sistem informasi saat ini masih belum dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu. Berbagai masalah masih dihadapi dalam penyelenggaraan SIK, diantaranya adalah belum adanya persepsi yang sama diantara penyelenggara kesehatan terutama penyelenggara SIK terhadap SIK. Penyelenggaraan SIK itu sendiri masih belum dilakukan secara efisien, terjadi ―Redundant‖ data, dan duplikasi kegiatan, selain itu kualitas data yang dikumpulkan masih rendah, bahkan ada data yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ketepatan waktu laporan juga masih rendah, sistem umpan balik tidak berjalan optimal, pemanfaatan data/informasi di tingkat daerah (Kabupaten/Kota) untuk advokasi, perencanaan program, monitoring dan manajemen masih rendah serta tidak efisiennya penggunaan sumber daya. Hal ini antara lain karena adanya ―overlapping‖ kegiatan dalam pengumpulan, dan pengolahan data, di setiap unit kerja di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Selain itu kegiatan pengelolaan data/informasi belum terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut merupakan masalah-masalah yang dihadapi SIK saat ini dan perlu dilakukan upaya untuk perbaikan dan penguatannya. Pada tahun 2007, Pusat Data dan Informasi telah melakukan evaluasi SIK dengan mengguna-kan perangkat Health Metricts Network-World Health Organization (HMNWHO). Evaluasi ini meliputi 6 komponen utama SIK yaitu sumber daya (meliputi pengelolaan dan sumber daya), indikator, sumber data, manajemen data (pengumpulan; pengolahan dan analisis data), kuali-tas data, diseminasi dan penggunaan data. Hasil yang diperoleh adalah ―ada tapi tidak ade-kuat‖ untuk sumber daya (47%), indikator (61%), sumber data (51%), kualitas data (55%), penggunaan dan diseminasi data (57%) serta ―tidak adekuat sama sekali untuk manajemen data (35%). Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa keseluruhan SIK masih dalam status ―Ada tapi tidak adequat‖ dan masih perlu ditingkatkan. Pada gambar di bawah dapat dilihat hasil capaian untuk komponen-komponen SIK.

162

FKM - UNSRAT

Gambar 9.1. Hasil Evaluasi SIK Tahun 2007 Pengelolaan sistem informasi kesehatan nasional saat ini masih terfragmentasi dimana pengelola program dan pemangku kepentingan mempunyai sistem informasi yang tersendiri. Banyaknya sistem informasi yang ―stand alone‖ serta ditambahkan dengan sistem informasi yang dibangun oleh pemangku kepentingan Kementerian lainnya di luar Kementerian Kesehatan, Pemerintah daerah dan juga program bantuan donator. Hal ini mengakibatkan banyaknya duplikasi kerja dalam pencatatan dan pelaporan yang dilakukan petugas di lapangan sehingga berdasar hasil penilaian di tahun 2010, Dinas Kesehatan Provinsi harus melaporkan secara rutin 301 tipe laporan dan memakai 8 jenis SIK (aplikasi software) yang berbeda. Permasalahan

SIK

ini

semakin

mulai

tampak

jelas

sejak

pelaksanaan

desentralisasi pada tahun 2004, cukup banyak puskesmas, rumah sakit, dinas kabupaten/kota dan dinas provinsi yang menginvestasikan dana untuk upaya modernisasi SIK dengan pemakaian TIK tanpa adanya pedoman atau panduan. Sebagai akibatnya saat ini terdapat beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memiliki software aplikasi yang berbeda dari segi data, struktur, dan fungsi yang dikumpulkan sehingga data tidak dapat direkapitulasi di tingkat Provinsi karena tidak dapat berkomunikasinya software-software tersebut. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan SIK juga

163


menjadi faktor yang mengakibatkan lemahnya SIK terutama dalam hal manajemen data. Jumlah SDM yang tersedia di lapangan masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah inisiatif penguatan SIK secara manual ataupun terkomputerisasi. Dari evaluasi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan hingga saat ini, dapat disimpulkan isu-isu strategis yang perlu menjadi prioritas untuk ditanggulangi dalam rencana pengembangan dan penguatan SIK. Isu strategis tersebut adalah : 1. Kemampuan Pengelolaan SIK masih terbatas, antara lain tentang landasan hukum, kerja sama dan koordinasi. 2. Data dan informasi serta indikator yang perlu dikumpulkan dan digunakan belum seluruhnya dan setepatnya ditetapkan. 3. Kemampuan sumber data untuk menyediakan data dan informasi pada umumnya masih lemah. 4. Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta informasi masih belum menyeluruh, tepat mekanisme dan belum terselenggara secara efektif serta efisien. 5. Dukungan sumber daya terutama sumber daya manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi, sarana dan prasarana serta pembiayaan masih terbatas. 6. Kemampuan pengembangan dan peningkatan mutu data dan informasi kesehatan masih kurang. 7. Data dan informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya didesiminasikan kepada para pemangku kepentingan yang berkaitan dan belum digunakan dengan semestinya.

Visi dan Misi Sistem Informasi merupakan ―jiwa‖ dari suatu institusi, demikian pula Sistem Informasi Kesehatan merupakan ―jiwa‖ dari institusi kesehatan. Kondisi Sistem Informasi Kesehatan yang kuat akan mampu mendukung upaya-upaya dari Institusi Kesehatan. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan secara tidak langsung akan turut pula memperkuat Sistem Kesehatan Nasional. Agar Visi dan Misi Sistem Informasi Kesehatan tercapai maka upaya penguatan harus terarah, saling terkait dan dengan langkahlangkah dan strategi yang jelas dan komprehensif oleh karena itu perlu disusun suatu Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan.

164

FKM - UNSRAT

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 192/Menkes/Sk/VI/2012 tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia maka strategi pengembangan SIKNAS mengacu pada Keputusan tersebut dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/ V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu Visi yang ditetapkan untuk pengembangan SIKNAS mengacu pada Kepmenkes Nomor 192 Tahun 2012 dan mendukung visi Kementerian Kesehatan yaitu: ‖

Terwujudnya Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi pada tahun 2014 yang mampu

mendukung

proses

pembangunan

kesehatan

dalam

menuju

masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan ‖. Guna mendukung misi kementerian kesehatan dan untuk mencapai visi SIK, ditetapkan misi dari SIK dengan mengacu pada isu-isu strategis dan masukan komponen SIK menurut HMN-WHO, sebagai berikut: 1. memperkuat pengelolaan SIK yang meliputi landasan hukum, kebijakan dan program, advokasi dan koordinasi. 2. menstandarisasi indikator kesehatan agar dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. 3. memperkuat sumber data dan membangun jejaringnya dengan semua pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat madani. 4. meningkatkan pengelolaan data kesehatan yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data, serta diseminasi informasi. 5. memperkuat sumber daya Sistem Informasi Kesehatan yang meliputi pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. 6. Memperkuat kualitas data kesehatan dengan menerapkan jaminan kualitas dan sistem pengendaliannya. 7. meningkatkan budaya penggunaan data dan informasi untuk penyelenggaraan upaya kesehatan

yang

efektif

dan

efisien

serta

untuk

kepemerintahan yang baik dan bagi masyarakat luas.

165

mendukung

tata

kelola


Kebijakan Penyelenggaraan Misi dalam rangka mencapai Visi diatas dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu dalam koridor kebijakan sebagai berikut: 1. Pengembangan kebijakan dan standar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIK yang terintegrasi, yang dapat menyediakan data secara real time yang mudah diakses dan berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Support System). 2. Penguatan manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan dititik-beratkan pada ketersediaan standar operasional yang jelas, pengembangan dan penguatan kapasitas SDM,dan pemanfaatan TIK, serta penguatan advokasi bagi pemenuhan anggaran. 3. Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan statistik vital melalui upaya penyelenggaraan Registrasi Vital di seluruh wilayah Indonesia dan upaya inisiatif lainnya. 4. Penetapan kebijakan dan standar SIK dilakukan dalam kerangka desentralisasi di bidang kesehatan. 5. Peningkatan

penyelenggaraan

sistem

pengumpulan,

pengolahan,

analisis,

penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan data/ informasi dalam kerangka kebijakan SIK terintegrasi. 6. Pengembangan Bank Data Kesehatan harus memenuhi berbagai kebutuhan dari para pemangku kepentingan dan dapat diakses dengan mudah, serta memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan etika yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. 7. Pemanfaatan

TIK

dilakukan

dalam

menuju

upaya

pengumpulan

data

disaggregate/individu. 8. Pengembangan SDM pengelola data dan informasi kesehatan dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lintas sektor terkait serta terpadu dengan pengembangan SDM kesehatan lainnya. 9. Pengembangan dan penyelenggaraan SIK dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk lintas sektor dan masyarakat madani.

166

FKM - UNSRAT

10. Peningkatan budaya penggunaan data melalui advokasi terhadap pimpinan di semua tingkat dan pemanfaatan forum-forum informatika kesehatan yang ada. 11. Peningkatan

penggunaan

solusi-solusi

eHealth

untuk

mengatasi

masalah

infrastruktur, komunikasi, dan kekurangan sumberdaya manusia dalam sistem kesehatan.

Strategi Pengembangan SIKNAS Berdasarkan kepada analisis situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Strategi Pengembangan SIKNAS yang juga dalam rangka mendukung pencapaian misi SIKNAS sebagai berikut: 1. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan dan standar SIK. 2. Melakukan evaluasi dan standarisasi indikator kesehatan serta memperbaiki tatacara pemuktahirannya. 3. Memperkuat pengumpulan data kesehatan berbasis fasilitas dan komunitas. 4. Membangun mekanisme aliran data kesehatan dari lintas sektor. 5. Memperkuat manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan. 6. Meningkatkan dan menyelenggarakan sistem pengumpulan, penyimpanan dan diseminasi data secara sistematis melalui penggunaan TIK 7. Melakukan advokasi dan koordinasi dalam upaya memperkuat sumber daya SIK. 8. Advokasi dan koordinasi penggunaan TIK di sektor kesehatan sebagai alat untuk meningkatkan manajemen dan pelayanan kesehatan 9. Memperkuat pendanaan, SDM dan infrastruktur 10. Mendorong tersedia dan terlaksananya prosedur yang menjamin kualitas data 11. Mendorong budaya dan melembagakan penggunaan informasi dalam manajemen kesehatan 12. Mendorong budaya penggunaan informasi di masyarakat luas

Mengembangkan dan menetapkan kebijakan dan standar SIK Sistem Informasi Kesehatan yang ada saat ini masih terfragmentasidan dikerjakan oleh berbagai unit atau program. Kebutuhan akan data dan informasi, menyebabkan

167


masing-masing mengembangkan

unit

atau

sistem

program

informasi

melakukan

sendiri.

Belum

inisiatif adanya

untuk

membuat

peraturan

SIK

dan yang

komprehensif, serta belum tersedianya pedoman teknis dan standar, menjadikan sistem informasi yang ada di unit atau program menjadi tidak terintegrasi dan tidak harmonis. Dalam rangka harmonisasi pengintegrasian SIK, regulasi, kerangka kerja dan pedoman-pedoman teknis serta standar perlu disusun dan diperkuat. Pedoman-pedoman teknis ini akan diarahkan pada SIK yang memanfaatkan TIK, baik untuk model manual, transisi, maupun komputerisasi. Dalam penyusunan peraturan dan pedoman, diperlukan koordinasi aktif dan masukan dari semua pemangku kepentingan SIK baik dalam lingkungan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta diluar Kementerian Kesehatan seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, Bappenas, Perguruan Tinggi, lembaga donor, organisasi massa, LSM dan lain-lain. Kebijakan dan standar yang dikembangkan akan bersifat mengikat bagi setiap pelaku yang terkait dengan SIK, baik dari segi pembiayaan, SDM, dan teknis pelaksanaan. Dengan demikian, dapat dipastikan seluruh pemangku kepentingan memahami model sistem informasi yang baru dan peran mereka di dalam sistem tersebut. Diharapkan SIK dapat berjalan harmonis dan terintegrasi dengan adanya aturan yang jelas dan terstandar. Peraturan perundangan ini akan mengakomodir kebutuhan akan struktur organisasi SIK yang bervariasi di tiap daerah. Sehingga kedudukan para pengelola SIK menjadi jelas dalam struktur organisasi/institusi tempat dia bekerja. Komite Ahli dan Tim Perumus penyusun rancangan Peraturan Pemerintah, pedoman dan roadmap yang beranggotakan para ahli dan semua pemangku kepentingan SIK bertugas melakukan rapat koordinasi guna memberikan masukan terkait kebijakan dan standar SIK. Selanjutnya setelah regulasi, roadmap dan standar SIK tersusun, Komite Ahli dan Tim Perumus penyusun PP, pedoman dan roadmap akan digabung menjadi Komite Ahli SIK.Untuk memastikan inisiatif SIK senantiasa terkoordinasi, Komite Ahli SIK akan mendiskusikan isu-isu terkini SIK secara rutin, serta memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Roadmap SIK. Hasil rekomendasi dari Komite Ahli SIK akan dilaksanakan melalui kelompok kerja yang dibangun dari berbagai pemangku kepentingan SIK.

168

FKM - UNSRAT

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah untuk SIK. 2. Menyusun Pedoman SIK. 3. Mensosialisasikan RPP, standar/pedoman SIK. 4. Membentuk Komite Ahli penyusun RPP, pedoman dan roadmap yang melakukan pertemuan secara berkala. 5. Membentuk Tim Perumus penyusun RPP, pedoman dan roadmap yang melakukan pertemuan secara berkala. 6. Membentuk Komite Ahli SIK yang melakukan pertemuan secara berkala. 7. Membentuk Kelompok Kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi Komite Ahli SIK.

Melakukan evaluasi dan standarisasi indikator kesehatan serta memperbaiki tatacara pemuktahirannya Indikator kesehatan yang ada saat ini sangat banyak, beberapa terjadi tumpang tindih satu dengan lainnya (duplikasi), dikelola oleh berbagai pihak, serta tidak terstandar. Hal ini membebani petugas di lapangan dalam penggumpul datanya karena terlalu banyak, terkadang datanya tidak bisa dikumpulkan (terlalu sulit), sehingga mengaki-batkan indikator tidak bisa dipantau. Kondisi ini menyebabkan indikator yang ada saat ini belum dapat menggambarkan situasi kesehatan secara nyata dan membebani petugas kesehatan di lapangan. Untuk memperkuat indikator kesehatan, akan dilakukan koordinasi di tingkat Pusat. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dilakukan untuk mengevaluasi indikator-indikator kesehatan yang ada, mencari duplikasi serta mengevaluasi kesesuaian dengan standar internasional.Selanjutnya akan disusun dan ditetapkan suatu indikator kesehatan standar. Saat ini pengelolaan indikator kesehatan dilakukan oleh berbagai pihak, hal ini menyebabkan terjadinya indikator yang tidak terstandar. Di masa depan, bila standar indikator kesehatan yang dikelola satu pintu telah terwujud, Pusdatin sebagai penanggungjawab akan berkordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam memastikan standar indikator ini senantiasa termuktahirkan. Untuk ini, akan disusun

169


suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengambarkan mekanisme koordinasi pemuktahiran yang harus disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Melakukan evaluasi dan standarisasi indikator yang ada. 2. Membuat SPO untuk pemuktahiran indikator kesehatan. 3. Sosialisasi dan advokasi penerapan SPO pemuktahiran indikator kesehatan 4. Melakukan review periodik

terhadap dataset

minimal yang digunakan dan

dikoordinasikan ke program-program di dalam dan ke luar lingkungan Kementerian Kesehatan

Memperkuat pengumpulan data kesehatan berbasis fasilitas dan komunitas. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan saat ini termasuk juga sistem pengumpulan data masih belum terintegrasi. Situasi saat ini petugas kesehatan di lapangan dibebani dengan tanggung jawab pelaporan bermacam-macam format dari berbagai program dan unit, yang pada dasarnya informasinya sama. Keadaan ini menyebabkan terjadinya duplikasi data dan data tersebar dimana-mana, serta menjadi tidak memadai sebagai dasar pengambilan keputusan. Seluruh pemangku kepentingan terkait SIK perlu berkoordinasi untuk melakukan inisiatif pengintegrasian sistem pelaporan dari unit pelayanan kesehatan melalui standar pelaporan baru yang akan menghilangkan duplikasi dan memenuhi semua kebutuhan dari berbagai program dan unit. Pusdatin akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengumpulan data/ informasi kesehatan termasuk untuk data survei dan sensus. Upaya ini dimulai dengan memperbaiki pencatatan dan pelaporan indikator kesehatan dengan merevisi petunjuk teknis SIP (Sistem Informasi Puskesmas) dan SIRS (Sistem Informasi Rumah

Sakit).

Mengembangkan

mekanisme

dan

prosedur

pengumpulan

data

berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang memungkinkan untuk mendapatkan data dari pelayanan Pemerintah maupun Swasta. Selain itu akan dikembangkan sistem pencatatan dan pelaporan indikator kesehatan yang bersumber dari unit-unit pelayanan kesehatan yang lainnya seperti Balai Kesehatan/UPTP/UPTD dan lain-lain. Sehingga pengumpulan data kesehatan dapat

170

FKM - UNSRAT

terintegrasi dalam SIK. Agar data/informasi terkumpul menjadi lengkap dan akurat perlu adanya koordinasi tukar-menukar data/informasi kesehatan di setiap tingkat administrasi. Sehingga perlu disusun suatu SPO koordinasi tukar-menukar data. Saat ini, sistem statistik vital masih lemah sehingga diperlukan inisiatif penguatan seperti melakukansample registration system (SRS). Balitbangkes dengan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait akan mengembangkan SRS untuk mendapatkan model yang efektif dan feasible. Pelatihan otopsi verbal bagi petugas lapangan akan diperkuat agar penyebab kematian (cause of death) dapat diperoleh. Dalam upaya mendukung SRS Pusdatin akan menjajaki pemanfaatan teknologi mHealth untuk pengumpulan dan pengiriman statistik vital ke tingkat pusat. Upaya pembangunan kesehatan masyarakat perlu dipantau dengan melakukan pengumpulan data komposit berupa Indeks Pembangunan Kesehatan yang diperoleh dari hasil riset berbasis masyarakat dan atau fasilitas. Untuk memantau kesetaraan dan keadilan gender akan dikembangkan Indeks Kesetaraan dan Keadilan gender. Selain itu akan dikumpulkan data sosial budaya kesehatan yang merupakan faktor-faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi kesehatan,serta data tumbuhan obat, jamu yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Agar dapat mengetahui instalasi farmasi yang sesuai standar, akan dilakukan inventaris dari sarana penyimpanan, sarana distribusi dan sarana penunjang di instalasi farmasi provinsi/kabupaten/kota. Pengembangan eHealth terutama telemedicine memerlukan master patient index agar data dapat bertransaksi, yang akan dikumpulkan dari fasilitas kesehatan, selain itu akan dikembangkan pula diseases registry. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan: 1. Menyederhanakan sistem pencatatan dan pelaporan indikator dengan merevisi petunjuk teknis SIP (Sistem Informasi Puskesmas) dan SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit). 2. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan data/ indikator kesehatan bersumber dari unit -unit lainnya yang terkait dengan SIK 3. Melakukan penguatan koordinasi tukar-menukar data kesehatan di semua tingkat 4. Melakukan studi SRS (Sample Registration System) 5. Mengembangkan dan memperluas inisiatif mHealth untuk pengumpulan data statistik

171


vital (melalui otopsi verbal), sebagai solusi sementara 6. Melaksanakan pelatihan otopsi verbal bagi petugas kesehatan di lapangan 7. Melakukan sosialisasi pelaksanaan registrasi vital ke semua pelaksana dan pemangku kepentingan terkait. 8. Menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan meliputi : IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan

Masyarakat),

Indeks

Puskesmas,

Indeks

Rumah

Sakit,

Indeks

Laboratorium dan lain-lain. 9. Mengembangkan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender 10. Menyusun daftar sosial budaya terkait kesehatan, tumbuhan obat, jamu yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia. 11. Mengembangkan Master Patient Index dan diseases registry. 12. Melakukan inventarisasi sarana penyimpanan, sarana distribusi dan sarana penunjang di instalasi farmasi provinsi/kabupaten/kota.

Membangun mekanisme aliran data kesehatan dari lintas sektor. Saat ini data kesehatan yang bersumber dari lintas sektor yang penting untuk menjadi dasar melakukan upaya atau intervensi pembangunan kesehatan tidak selalu mudah diakses. Data ini merupakan data kesehatan yang bersumber dari survei atau sensus ataupun dari fasilitas lintas sektor yang meliputi data terkait kesehatan lingkungan, iklim, cuaca, data kesehatan terkait pariwisata, kegiatan lalu lintas kendaraan/transportasi, ketenagakerjaan, terkait masalah sosial, hukum dan lain-lain. Hal ini karena belum terjalinnya kerjasama dan tata hubungan kerja terkait aliran data tersebut. Untuk mengatasinya perlu dilakukan koordinasi untuk mengidentifikasi data/informasi dan sumbernya serta disusun suatu standar prosedur operasional mekanisme dan hubungan kerja tentang aliran dan pertukaran data kesehatan dengan pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya akan dijajaki untuk menyusun keputusan bersama

Kementerian/Badan

tentang

mekanisme

dan

hubungan

aliran/pertukaran data kesehatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Melakukan identifikasi data/informasi yang bersumber dari lintas sektor

172

kerja

terkait

FKM - UNSRAT

2. Menyusun SPO mekanisme dan hubungan kerja tentang aliran dan pertukaran data kesehatan bersama lintas sektor. 3. Menyusun

keputusan

bersama

Kementerian/Badan

tentang

mekanisme

dan

hubungan kerja terkait aliran/pertukaran data kesehatan. 4. Membentuk kelompok kerja lintas sektor untuk koordinasi operasional tentang aliran dan pertukaran data kesehatan.

Memperkuat manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan. Dengan adanya payung hukum SIK berupa peraturan perundang-undangan, diharapkan seluruh komponen SIK akan dapat dikelola dengan lebih baik. Pusdatin selaku koordinator SIK bersama dengan unit lain serta lintas sektor perlu melakukan upaya peningkatan manajemen SIK. Hal ini akan dimulai dari penataan manajemen SIK di tingkat Kementerian Kesehatan melalui suatu rangkaian kegiatan pengembangan organisasi yang meliputi pengkajian fungsi, beban kerja, dan kompetensi petugas. Selanjutnya akan disusun petunjuk teknis pengelolaan SIK untuk di lingkungan Kementerian Kesehatan. Upaya penguatan SIK telah banyak dilakukan, tetapi upaya yang dilakukan unitunit maupun daerah saat ini masih belum terdata. Oleh sebab itu sebelum melaksanakan upaya penguatan manajemen SIK akan dilakukan inventarisasi seluruh inisiatif dalam upaya penguatan SIK dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. Penataan manajemen SIK juga akan dilakukan dengan menyusun standar kodefikasi. Saat ini standar kodefikasi tentang wilayah, Puskesmas, Rumah Sakit, Apotek, KKP, B/BTKL, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pedagang Besar Farmasi, obat dan hasil laboratorium serta standar klasifikasi penyakit telah ada namun perlu dimutakhirkan dan diadaptasi dengan kebutuhan di Indonesia. Klasifikasi dan kodefikasi penyakit serta kodefikasi tindakan akan dikembangkan menggunakan ICD, ICD IX CM dan ICHI (International Codification of Health Intervention) serta Snomed CT untuk mendapatkan terminologi klinis. Sarana dan pelayanan pengobatan tradisional dan komplementer dan pelayanan kesehatan lain yang belum dikodefikasi akan dilakukan penyusunan standar kodefikasinya. Standar kodefikasi dan klasifikasi yang telah tersusun dan termutakhirkan

173


ini akan disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan. Tugas Pemerintah Pusat termasuk pengelola SIK di pusat adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program. Saat ini belum tersedia standar petunjuk bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap SIK. Oleh sebab itu langkah penguatan manajemen SIK perlu dilakukan pula dengan menyusun petunjuk teknis bimbingan teknis, termasuk supervisi suportif dan on the job training, serta monitoring dan evaluasi SIK. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan SIK dilingkungan Kementerian Kesehatan. 2. Melakukan

inventarisasi

seluruh

inisiatif

dalam

upaya

penguatan

SIK

dan

mengkoordinasikan pelaksanaannya termasuk untuk inisiatif baru. 3. Menyusun dan memuktahirkan standar kodefikasi : a. Menyusun petunjuk teknis kode klasifikasi penyakit dan tindakan yang telah diadaptasi. b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis kode unit pelayanan kesehatan

dan

fasilitas

kesehatan

(Puskesmas,

RS,

Laboratorium,Instalasi/gudang farmasi, Balai Besar dan Balai, Politeknik Kesehatan) yang mukta-hir. c. Menyusun dan mengembangkan kode obat-obatan, hasil laboratorium. d. Menyusun dan mengembangkan kode sarana kesehatan tradisional dan komplementer. 4. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan standar kodefikasi. 5. Melakukan pelatihan kode klasifikasi penyakit yang mutakhir (ICD). 6. Menyusun standar petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi SIK. 7. Mengembangkan dan melakukan pelatihan analisis dan pemanfaatan data. 8. Melakukan pemetaan fasilitas kesehatan dan geocoding.

174

FKM - UNSRAT

Meningkatkan dan menyelenggarakan sistem pengumpulan, penyimpanan dan diseminasi data secara sistematis melalui penggunaan TIK. Informasi harus memenuhi berbagai kebutuhan dari para pemangku kepentingan dan dapat diakses dengan mudah, akurat, dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengembangan penggunaan TIK akan fokus pada tiga kegiatan, yaitu pengumpulan, penyimpanan, serta diseminasi data dan informasi. Inisiatif ini akan menjadi model SIK yang diperbaharui. Keterbatasan dana yang ada dapat menyebabkan hambatan dalam upaya modernisasi SIK. Dalam memenuhi kebutuhan untuk memodernisasi SIK perlu dilakukan koordinasi penjajakan pendanaan dari mitra lokal, nasional, dan internasional. Kementerian Kesehatan akan membantu Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah maupun mengupayakan bantuan luar negeri yang tidak mengikat. Untuk memastikan keberlanjutan SIK yang sudah komputerisasi, Kementerian Kesehatan akan melakukan advokasi agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan SIK secara rutin. Saat ini belum ada mekanisme pertukaran informasi diantara para pemangku kepentingan sistem informasi. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah pengembangan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional untuk pertukaran informasi dengan penekanan pada prinsip keamanan dan kerahasiaan data/informasi. Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang telah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung operasional komputer dan penggunaan TIK akan didorong menerapkan SIK model baru, yang mengumpulkan data individu/ disaggregate. Perangkat lunak generik akan dikembangkan untuk Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dan RS. Daerah dapat tetap menggunakan perangkat lunaknya apabila telah dipastikan sesuai atau memenuhi standar yang telah ditentukan dalam pedoman SIK, agar data dapat mengalir antara daerah dan Bank Data Pusat. Perangkat lunak ini memungkinkan terjadinya proses otomatisasi di Puskesmas dan RS dalam pengumpulan dan pengiriman data individu /disaggregat ke Pusat. Di tingkat Pusat, akan dikembangkan sebuah ―data warehouse‖/ Bank Data untuk menyimpan data/informasi. Data warehouse ini akan memiliki platform koneksi untuk

175


pertukaran data ke sistem informasi di unit pelayanan kesehatan baik yang generik maupun yang tidak. Pusdatin juga akan mengembangkan suatu portal online terpusat untuk diseminasi informasi sehingga memudahkan akses informasi kesehatan. ―Metadata dictionary ― juga akan disusun dalam rangka penyempurnaan manajemen SIK. Metadata sangat diperlukan untuk memahami informasi yang disimpan dalam ―data warehouse―. Agar sistem baru dapat berlangsung dan terjamin pelaksanaannya di semua tingkat, perlu dikembangkan dan diterapkan suatu strategi change management. Untuk itu akan dibuat suatu petunjuk pelaksanaan strategi change management, yang dapat menjadi acuan bagi semua tingkat dalam pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksan 1. Mengembangkan program TIK untuk mengumpulkan, menyimpan, dan diseminasi data yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. 2. Menjajaki kerjasama pendanaan nasional, internasional dan lokal untuk modernisasi SIK (komputerisasi). 3. Mengembangkan

kebijakan

dan

Standar

Prosedur

Operasional

(SPO)

untuk

mekanisme pertukaran data/informasi diantara pemangku kepentingan dan sistem informasi dengan penekanan pada prinsip keamanan dan kerahasiaan data/ informasi. 4. Mengembangkan perangkat lunak generik SIKDA. a. Mengembangkan perangkat lunak SIKDA generik puskesmas dan Dinas Kesehatan. b. Mengembangkan perangkat lunak SIKDA generik RS. 5. Menerapkan SIKDA generik di Kabupaten/Kota yang belum mempunyai SIKDA elektronik. 6. Membangun Data Warehouse / Bank Data untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen data. 7. Membangun struktur database dan metadata. 8. Mengadopsi protokol untuk pertukaran data dan interoperability. 9. Menyusun dan melakukan sosialisasi data dictionary. 10. Menyusun dan mengembangkan petunjuk strategi change management untuk menjamin kelangsungan penerapan sistem baru.

176

FKM - UNSRAT

Melakukan advokasi dan koordinasi dalam upaya memperkuat sumber daya SIK. Kualitas Manajemen SIK dapat ditingkatkan melalui penguatan sumber daya SIK, melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan anggaran, dan infrastruktur. Penguatan ini dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian pengembangan SIK pada semua tingkat yang mengacu pada peraturan dan pedoman operasional yang telah ditetapkan. Agar upaya penguatan sumber daya SIK dapat terlaksana, maka diperlukan advokasi kepada pemangku kepentingan terutama dalam kaitan penyediaan anggaran yang didukung dengan adanya Peraturan Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota tentang SIK. Ketersediaan anggaran menjadi penting karena SIK memerlukan infrastruktur penunjang dan upaya pemeliharaannya. Sebagai bahan acuan advokasi SIK, akan dikembangkan penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi tentang ―pemakaian TIK dalam penguatan sistem pengelolaan informasi kesehatan terhadap dampak kesehatan dan menentukan investasi minimal (cost per unit) yang diperlukan untuk pelaksanaan penggunaan TIK‖. Hasil penelitian ini akan diadvokasikan kepada pimpinan tingkat nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota agar mendapatkan dukungan pendanaan untuk implementasi, operasional, dan pemeliharaan TIK bagi pengelolaan informasi kesehatan Upaya berikutnya adalah advokasi kepada pemangku kepentingan terkait peningkatan kapasitas SDM SIK. Penguatan SDM SIK dilakukan dengan pelembagaan penggelola SIK sebagai jabatan fungsional. Akan diupayakan pembentukan jabatan fungsional SIK (Informatika Kesehatan) pada semua tingkat dengan jenjang karir yang jelas. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan SIK secara rutin yang diperkuat antara lain dengan Peraturan tentang SIK. 2. Melakukan penelitian tentang ―pemakaian TIK dalam penguatan sistem pengelolaan informasi kesehatan terhadap dampak kesehatan dan menentukan investasi minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan penggunaan TIK‖.

177


3. Melakukan assessment untuk pelembagaan tenaga pengelola SIK melalui jabatan fungsional dan terhadap jumlah, jenis dan cara capacity building tenaga SIK (Training Need Assessment). 4. Pelembagaan tenaga pengelola SIK sebagai pejabat fungsional. a. Menyusun

rancangan

Jabatan

fungsional

Informatika

Kesehatan

dan

memproses ke Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan. b. Memproses rancangan Jabatan fungsional Informatika Kesehatan sampai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. c. Penyusunan petunjuk teknis Jabatan fungsional Informatika Kesehatan. d. Pembentukan Tim Penilai Jabatan fungsional Informatika Kesehatan.

Advokasi dan koordinasi penggunaan TIK di sektor kesehatan sebagai alat untuk meningkatkan manajemen dan pelayanan kesehatan. Pemanfaatan TIK dapat mengubah sistem manajemen dan pelayanan kesehatan secara mendasar. Manfaat penerapan TIK dalam bidang kesehatan diantaranya mencakup pengurangan waktu tunggu untuk pasien, pengurangan kesalahan medis, peningkatan

efisiensi,

transparansi,

dan

kualitas

pelayanan,

perencanaan

dan

penggunaan sumberdaya yang lebih baik, sehingga manajemen sistem kesehatan menjadi lebih baik. Diantara beberapa contoh pemanfaatan TIK dalam bidang kesehatan (biasa disebut eHealth) adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Sistem Informasi Manajemen Farmasi dan inventaris, telemedicine,

e-learning, mHealth dan

internet. Saat ini penerapan TIK di pelayanan kesehatan masih relatif rendah. Penggunaan model mHealth dan teknologi Telemedicine akan lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 3 tahun 2010. Selain itu pemanfaatan TIK juga akan dikembangkan untuk memperkuat administrasi pemerintahan agar efisien dan efektif, serta transparan. Pemanfaatan ini dilakukan dengan mengembangkan atau memperluas penggunaan aplikasi eGovernment. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

178

FKM - UNSRAT

1. Mengembangkan model mHealth dan Telemedicine untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi, dan kekurangan sumber daya manusia dalam sistem kesehatan. 2. Mengembangkan

eGoverment

untuk

mendukung

manajemen

dan

pelayanan

kesehatan.

Memperkuat pendanaan, SDM dan infrastruktur. Sumber daya SIK harus dijamin ketersediaannya, agar SIK dapat berjalan baik. Perlu ada dukungan pendanaan yang berkesinambungan baik di pusat maupun daerah melalui advokasi. Penguatan SDM SIK dilakukan dengan perencanaan kebutuhan tenaga SDM

SIK,

pengadaan

pendayagunaan

tenaga

tenaga SDM

SDM SIK

SIK

melalui

meliputi

pelatihan

pendistribusian,

sesuai

kebutuhan,

pemanfaatan

dan

pengembangan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga SDM SIK. Langkah selanjutnya adalah penguatan SDM SIK pada semua tingkat yang dilakukan melalui perluasan kursus singkat ―Pemantapan Tenaga SIK‖ dan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Pelatihan rutin yang telah berjalan saat ini perlu diperkuat dengan meningkatkan koordinasi dengan Badan PPSDM Kesehatan dalam penyelenggaraan pelatihan SDM SIK baik di tingkat Pusat dan Daerah. Pengembangan program kursus singkat ―Pemantapan Tenaga SIK‖ akan dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang akan menjadi ―center of excelent‖ SIK. Hal ini bertujuan untuk menyediakan materi atau kurikulum standar bagi petugas kesehatan yang bekerja pada bidang SIK. Selain itu akan dilakukan pula kajian terhadap pemanfaatan jaringan SIK yang ada di Kabupaten/kota, untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemanfaatannya. Sehingga dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatan jaringan SIK di Kabupaten/kota yang telah tersambung dan demikian pula di Kabupaten/kota yang baru tersambung. Advokasi kepada pemangku kepentingan terkait dilakukan untuk meningkatkan infrastuktur melalui perluasan dan pemeliharaan sambungan jaringan ke seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Unit Pelayanan Kesehatan (antara lain RS dan Puskesmas). Diharapkan perluasan sambungan jaringan dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi

dan

Informatika

sehingga

dapat

179

memanfaatkan

jaringan

backbone


komunikasi nasional. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Mengupayakan penyediaan insentif kinerja bagi pelaksana pengelolaan SIK di kabupaten/kota,dan provinsi. 2. Memperkuat SDM SIK di semua tingkat melalui : a. Perencanaan kebutuhan tenaga SDM SIK melalui kajian b. Pengadaan tenaga SDM SIK melalui pelatihan formal SIK c. Perluasan perguruan tinggi center of excellent yang melaksanakan program pemantapan informasi kesehatan bagi petugas SIK. 3. Melakukan kajian tentang optimalisasi pemanfaatan jaringan SIK di Kabupaten/kota. 4. Mengupayakan penyediaan Peralatan TIK untuk Kabupaten/kota dan puskesmas di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan. 5. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan dengan : a. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. b. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh puskesmas. c. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh RS Pemerintah. d. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh unit kesehatan vertikal lainnya (UPT). e. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Kementerian Komunikasi dan Informasi 6. Membangun Disaster Recovery Center (DRC) untuk memback up data center 7. Memperkuat pertukaran data melalui penyediaan infrastuktur pertukaran data. 8. Memenuhi standar kompetensi individu pengelola SIK, serta layanan mutu dan manajemen keamanan informasi infrastruktur.

Mendorong tersedia dan terlaksananya prosedur yang menjamin kualitas data Kualitas data masih merupakan masalah di bidang kesehatan. Data yang ada masih belum akurat, belum lengkap dan belum up to date. Karena data belum mempunyai kualitas yang baik sehingga data ini pun belum layak untuk dipergunakan

180

FKM - UNSRAT

sebagai bahan pembuat keputusan oleh pimpinan. Meningkatkan kualitas data dapat dicapai dengan mendorong tersedianya dan terlaksananya prosedur yang menjamin kualitas data dengan cara mengembangkan SPO pengelolaan data dari semua jenjang administrasi. Prinsip jaminan kualitas dan sistem pengendaliannya harus tergambarkan dalam aktivitas pencatatan data dalam SPO pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan disusun pedoman evaluasi kualitas data, dan dilakukan pelatihan evaluasi kualitas data, serta dilakukan evaluasi terhadap kualitas data secara rutin. Data yang berkualitas salah satunya dapat dicapai dengan menerapkan jaminan kualitas decision-making and improved service outcomes. Untuk menjamin kualitas data akan dikembangkan suatu sistem evaluasi kualitas data atau ―Data Quality Selfassessment (DQS)‖. DQS akan dilakukan secara rutin terhadap data yang dikumpulkan dan diumpanbalikkan ke Dinas Kesehatan dan sumber/pengirim data lainnya untuk memperbaiki kualitas data secara terus-menerus. Selain itu akan dilakukan pelatihan tentang kualitas data yang memasukkan unsur penggunaan ICD dan klasifikasi standar, sistem registrasi vital dan International Health Regulation. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Mengembangkan SPO pengelolaan data dari semua jenjang administrasi dan memasukkan prinsip jaminan kualitas data dan sistem pengendaliannya dalam semua SPO pelayanan kesehatan. 2. Menyusun pedoman evaluasi kualitas data. 3. Melakukan pelatihan evaluasi kualitas data. 4. Melakukan evaluasi kualitas data rutin dan diumpanbalikkan ke Dinas Kesehatan dan sumber/pengirim data lainnya. 5. Melakukan pelatihan kualitas data termasuk penggunaan ICD dan klasifikasi standar, sistem registrasi vital dan International Health Regulation.

Mendorong

budaya

dan

melembagakan

penggunaan

informasi

dalam

manajemen kesehatan. Kesadaran tentang pentingnya menggunakan data / informasi dalam proses bekerja perlu ditumbuhkan dan dikembangkan, terutama pada Pimpinan/Manajer dari

181


sistem kesehatan dan sektor terkait. Apabila pimpinan/manajer telah menyadari kebutuhan data/ informasi yang akurat secara cepat, petugas kesehatan yang melayani para manajer ini secara alami akan mementingkan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi yang akurat. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan data dan informasi ditingkat para Manajer dapat dilakukan dengan cara mengadakan lokakarya dan atau pelatihan tentang pemanfaatan data dan informasi. Dalam hal ini, Pusdatin akan bekerjasama dengan Pusdiklat Aparatur dan Pusdiklat Tenaga Kesehatan untuk memperkuat kurikulum pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural agar semua Manajer kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang pemanfaatan data yang terkini. Selain itu, Pusdatin bersama Pusdiklat Aparatur dan Pusdiklat Tenaga Kesehatan akan menyusun materi lokakarya untuk memperluas budaya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Diharapkan semua orang baik para pemangku kepentingan maupun para staf mendapatkan pengetahuan tentang manfaat pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan dengan menggunakan data berbasis bukti. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Mengembangkan dan atau mengadopsi tools analisis data sebagai alat penunjang pemanfaatan data dalam pembuatan keputusan. 2. Mengembangkan

dan

menyelenggarakan

lokakarya

Pemanfaatan

data

untuk

melakukan advokasi. 3. Melakukan penyusunan materi pemanfaatan data dan informasi bagi aparatur dan tenaga

kesehatan

untuk

memperkuat

kurikulum

pendidikan,

pelatihan

dan

penjenjangan. 4. Menyusun dan melakukan regular diseminasi informasi terhadap laporan yang meliputi indikator utama kesehatan termasuk MDG.

Mendorong budaya penggunaan informasi di masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan sistem kepemerintahan yang baik, penggunaan data dan informasi dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, dan perencanaan, menjadi hal yang penting. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang dapat

182

FKM - UNSRAT

memberikan gambaran tentang sesuatu hal. Data dapat pula menjadi knowledge dan wisdom.

Sehingga

pertukaran

informasi

menjadi

hal

yang

penting

dalam

mengembangkan wawasan. Untuk itu, perlu dibentuk suatu wadah atau forum- forum Informatika Kesehatan di Indonesia yang diselenggarakan secara rutin. Pusdatin berperan memfasilitasi penyelenggaraan forum–forum informatika tersebut, yang bertujuan untuk menyatukan semua pemangku kepentingan dalam upaya membuat jejaring dan pertukaran pengetahuan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Mendukung dibentuknya wadah atau forum informatika kesehatan untuk memajukan kesadaran/pengembangan TIK dalam penggunaan informasi.

Model Sistem Informasi Kesehatan Nasional SIK Nasional yang diharapkan adalah SIK Terintegrasi yaitu sistem informasi yang menyediakan mekanisme saling hubung antar sub sistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Hal ini melingkupi sistem secara teknis (sistem yang bisa berkomunikasi antar satu sama lain) dan konten (data set yang sama). Aliran informasi antar sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Bentuk fisik dari SIK Terintegrasi adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang dihubungkan dengan aplikasi lain (aplikasi sistem informasi puskesmas, sistem informasi rumah sakit, dan aplikasi lainnya) sehingga secara interoperable terjadi pertukaran data antar aplikasi. Dengan SIK Terintegrasi, data entri hanya perlu dilakukan satu kali sehingga data yang sama akan disimpan secara elektronik dan bisa dikirim dan diolah. SIK Terintegrasi yang berbasis elektronik adalah strategi pengembangan yang akan diadopsi untuk meringankan beban pencatatan dan pelaporan petugas

kesehatan

di

lapangan.

Dalam

rangka

mewujudkan

SIK

Terintegrasi,

dikembangkan model SIK Nasional yang menggantikan sistem yang saat ini masih diterapkan di Indonesia. Model ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tetapi tetap dapat menampung SIK Manual untuk fasilitas kesehatan yang

183


masih mempunyai keterbatasan infrastruktur (seperti pasokan listrik dan peralatan komputer serta jaringan internet). Kedepan semua pemangku kepentingan SIK bisa bergerak menuju ke arah SIK Komputerisasi dimana proses pencatatan, penyimpanan dan diseminasi informasi bisa lebih efisien dan efektif serta keakuratan data dapat ditingkatkan. Bila digambarkan model SIK yang terintegrasi adalah seperti pada gambar 8.2. Pada model ini terdapat 7 komponen yang saling terhubung dan saling terkait, yaitu : 1. Sumber Data Manual 2. Sumber Data Komputerisasi 3. Sistem Informasi Dinas Kesehatan 4. Sistem Informasi Pemangku Kepentingan 5. Bank Data Kesehatan Nasional

Gambar 9.2. Model Sistem Informasi Kesehatan Nasional

184

FKM - UNSRAT

Fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyampaikan laporan sesuai standar dataset minimal dan jadwal yang telah ditentukan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memakai sistem manual akan melakukan pencatatan, penyimpanan dan pelaporan berbasis kertas. Laporan dikirimkan dalam bentuk hardcopy (kertas) berupa data rekapan/agregat ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi offline, laporan dikirim dalam bentuk softcopy berupa data individual ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi online, data individual langsung dikirim ke Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang telah ditentukan. Petugas kesehatan di lapangan (bidan desa, perawat desa/perawat perkesmas, posyandu, polindes) melapor kepada puskesmas yang membinanya, berupa data rekapan/agregat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dikembangkan program mobile health (mHealth) dengan teknologi informasi dan komunikasi sehingga data individual dapat langsung masuk ke Bank Data Kesehatan Nasional. Di dinas kesehatan kabupaten/kota, laporan hardcopy dari semua fasilitas pelayanan kesehatan (kecuali milik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) akan dientri ke dalam aplikasi SIKDA generik. Laporan softcopy yang diterima, akan diimpor ke dalam aplikasi SIKDA Generik selanjutnya semua bentuk laporan diunggah ke Bank Data Kesehatan Nasional. Dinas kesehatan provinsi melakukan hal yang sama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk laporan dari unit pelayanan kesehatan milik Provinsi. Informasi yang bersumber dari luar fasilitas kesehatan (misalnya kependudukan) akan diambil dari sumber yang terkait (contohnya BPS) dan dimasukkan ke dalam Bank Data Kesehatan Nasional. Semua pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi kesehatan dapat mengakses informasi yang diperlukan dari bank Data Kesehatan Nasional melalui website Kemenkes.

Implementasi Model Sistem Informasi Kesehatan Nasional Implementasi model SIK Nasional akan dilakukan secara bertahap : 1. Tahap 1 – Pengembangan fasilitas Bank Data Kesehatan Nasional dan platform (dashboard) diseminasi informasi. Bank Data Kesehatan Nasional menyimpan data

185


kesehatan individu (data disaggregat), data survei, sensus, penelitian dan data lintas sektor. Platform desiminasi informasi akan berperan sebagai pintu utama akses data kesehatan dimana semua pemangku kepentingan dan pemakai data kesehatan bisa mengakses secara online dari mana saja dan melakukan ‖data mining‖ atau pembuatan laporan secara fleksibel dan terkomputerisasi. Pelaksana tahap ini adalah Pusdatin Kemenkes. 2. Tahap 2 – Implementasi SIK komputerisasi di semua komponen sistem kesehatan (puskesmas, RS, dinkes kabupaten/kota/provinsi). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan dana dan melaksanakan implementasi ini secara bertahap. 3. Tahap 3 – Pengembangan dan Implementasi mHealth untuk petugas kesehatan di lapangan. Melihat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki banyak lokasi terpencil, mHealth perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pelaporan, dan pembelajaran. 4. Tahap 4 - Pengembangan dan Implementasi e-Health lainnya, termasuk telemedicine, distance learning, dll.

SIKDA Generik Sistem Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik ini adalah upaya dari Kemenkes dalam menerapkan standarisasi Sistem Informasi Kesehatan, sehingga dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat dan cepat, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam bidang kesehatan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kementerian Kesehatan. SIKDA Generik merupakan aplikasi elektronik yang dirancang untuk mampu menjembatani komunikasi data antar komponen dalam sistem kesehatan nasional yang meliputi puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan. SIKDA Generik terdiri dari 3 aplikasi sistem informasi elektronik yaitu Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan, dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIKDA Generik ini akan didistribusikan kepada seluruh fasilitas kesehatan dalam rangka pengembangan SIK komputerisasi.

186

FKM - UNSRAT

Pengorganisasian Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menentukan Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Pemerintah

mempunyai

tanggungjawab

untuk

menetapkan

strategi

pengembangan dan pengelolaan SIK. Semua pemangku kepentingan SIK mempunyai kewajiban untuk mengikuti penetapan dan kebijakan yang ditentukan serta mempunyai peran untuk memperkuat SIK di Indonesia. Koordinasi lintas sektor merupakan hal yang penting karena SIK bukan hanya tanggung jawab bidang kesehatan tetapi juga bidang lain yang terkait di setiap jenjang. Di tingkat provinsi/kabupaten/kota, pelaksanaan SIK juga harus didukung oleh suatu kebijakan yang memperkuatnya sebagai pijakan pelaksanaan bagi pengelola SIK di daerah. Setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) membuat peraturan daerah mengenai SIK yang sejalan dengan SIK Nasional. Selain itu Kepala fasilitas pelayanan kesehatan juga dapat mengeluarkan keputusan terkait SIK sesuai wilayah kerjanya, untuk memastikan pelaksanaan operasional. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan SIK merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem-bagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut: 5. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan dan pengembangan SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan SIK daerah. 6. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan SIK skala Provinsi. 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan SIK skala Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan SIK dalam skala terbatas dan mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah.

187


Organisasi Pengelolaan SIK merupakan suatu hal yang penting dan tidak mudah sehingga memerlukan unit khusus yang fokus dan kompeten. Pengelolaan SIK diselenggarakan oleh semua tingkatkan manajemen kesehatan di pusat maupun daerah dan melibatkan semua pemangku kepentingan (bidang kesehatan dan selain bidang kesehatan). Berikut ini diuraikan organisasi penyelenggara di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pelayanan kesehatan.

Penyelenggara Tingkat Pusat Penyelenggara SIK di pusat dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan sebagai pusat jaringan SIK Nasional. Dalam rangka memperkuat koordinasi SIK Nasional dibentuk Dewan SIK Nasional. Dewan SIK Nasional terdiri atas semua pemangku kepentingan dan terdiri dari komite ahli, tim perumus, dan kelompok kerja. Tugas dan mekanisme kerja Dewan SIK Nasional akan ditentukan kemudian.

Penyelenggara Tingkat Provinsi Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 267/Menkes/SK/III/2008 tentang petunjuk teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerah, organisasi yang menangani data dan informasi di dinas kesehatan provinsi seyogyanya dibentuk UPT Dinas (UPTD). Dalam rangka penyelenggaraan SIK di tingkat Provinsi perlu dibentuk Tim SIKDA. Tim SIKDA terdiri dari:  Penanggung jawab: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  Koordinator: Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi  Sekretaris: Pejabat Eselon IV yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi  Anggota: Semua pemangku kepentingan di tingkat provinsi

Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 267/Menkes/SK/III/2008 tentang petunjuk teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerah, organisasi yang menangani data dan informasi di dinas kesehatan kabupaten/kota seyogyanya dibentuk UPT Dinas

188

FKM - UNSRAT

(UPTD). Dalam rangka penyelenggaraan SIK di tingkat Kabupaten/Kota perlu juga dibentuk Tim SIKDA. Tim SIKDA terdiri dari:  Penanggung jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  Koordinator: Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi  Sekretaris: Pejabat Eselon IV yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi  Anggota: Semua pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota

Penyelenggara Tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat dasar, rujukan dan jaringannya baik milik pemerintah dan swasta, harus memiliki unit/tim yang menangani SIK. Untuk di pelayanan kesehatan tingkat dasar dibentuk tim pengelola SIK/data yang terdiri dari staf dengan kompetensi pengelolaan SIK dan TIK. Di rumah sakit di bentuk unit yang menangani sistem informasi dan komunikasi seperti yang diamanatkan dalam UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

189


BA B

10 Sistem Informasi Rumah Sakit

R

umah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang, yang dapat juga digunakan untuk kepentingan pendidikan

dan pelatihan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Undang-undang Tentang Kesehatan juga mengharuskan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi mutu dan perkembangan ilmu kedokteran terkini. Dalam mencapai itu peran manajemen sangat penting disamping sumber daya pendukung. Dengan pelayanan yang semakin kompleks diharapkan rumah sakit menyediakan informasi yang adekuat dalam mendukung terciptanya manajemen pelayanan dan administrasi yang bermutu untuk meningkatkan kinerja rumah sakit. Disinilah peran Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dikatakan penting, sebagai tulang punggung manajemen rumah sakit.

Konsep Dasar Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Pengertian Sistem Informasi Rumah Sakit Sistem informasi rumah sakit adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi, analisa dan penyimpulan informasi serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit bertugas menyiapkan informasi untuk kepentingan pelayanan rumah sakit. Subsistemnya antara lain : subsistem pengembangan dan

190

FKM - UNSRAT

subsistem operasional. Menurut Wandaningsih (1995), ada beberapa aspek penting dari sistem informasi rumah sakit yang perlu diperhatikan, yaitu : 1. Aspek kualitas Kualitas suatu aspek informasi tergantung pada tiga (3) hal, seperti keakuratan, ketepatan waktu, dan manfaat informasi bagi rumah sakit. 2. Aspek dimensi Terdapat 6 (enam) dimensi informasi yang menunjukkan besar kecilnya suatu informasi, yaitu : sistem informasi, jenis informasi, metode pengukuran yang dipakai, waktu kebutuhan informasi, tempat pengambilan keputusan yang membutuhkan informasi, penggunaan informasi oleh pengambil keputusan

Jenis Sistem Informasi Rumah Sakit Menurut Austin (1983), secara umum sistem informasi rumah sakit dapat digolongkan menjadi : a. Sistem informasi klinik atau medik Sistem ini dirancang untuk membantu proses audit medis yang dapat menjamin agar standar mutu pelayanan selalu dipenuhi. b. Sistem informasi administrasi Sistem ini dirancang untuk membantu memantau kegiatan pendayagunaan sumbersumber untuk pelayanan medis, seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi logistik dan sistem informasi ketenagaan. c. Sistem informasi manajemen perencanaan dan pengawasan Sistem informasi ini ditujukan untuk perencanaan evaluasi penampilan rumah sakit dan juga untuk menilai dampak pelayanan di masyarakat.

Tujuan Sistem Informasi Rumah Sakit Menurut Siregar (1986), administrasi rumah sakit, anggota dewan rumah sakit dan staf medis menggunakan sistem informasi untuk mendukung hal-hal berikut : a. Jaminan oleh kualitas pelayanan

191


Informasi klinik dari catatan medis penderita bagi proses kesehatan untuk menilai pelaksanaan diagnostik dan pengobatan di rumah sakit. Sistem Informasi rumah sakit yang menggunakan komputer dapat menelusuri data seperti ini untuk penilaian tindakan perbaikan. b. Perbaikan biaya dan peningkatan produksi Sistem informasi dengan komputer sangat baik untuk melakukan analisa biaya dan laporan produksi yang dapat digunakan untuk administrasi rumah sakit untuk memperbaiki efektifitas kegiatan. Sistem ini dapat mengintegrasi informasi klinik dan keuangan. c. Analisa penggunaan dan penaksiran permintaan Sistem informasi rumah sakit yang lengkap dapat menyajikan penggunaan pelayanan rumah sakit baik sekarang maupun masa lalu. Informasi ini berguna untuk analisa efektifitas penggunaan sumber daya dan merupakan dasar bagi peramalan permintaan masyarakat. d. Perencanaan program dan evaluasi Informasi yang digunakan untuk ketiga tujuan diatas merupakan masukan utama untuk menilai pelayanan saat ini. Bila digabung dengan proyeksi tentang perubahan penduduk yang dilayani maka sistem ini membantu peramalan program mana yang akan datang. e. Penyederhanaan laporan internal dan eksternal Setiap rumah sakit memerlukan pencatatan yang akurat mengenai informasi medis dan keuangan. f.

Penelitian klinis Terutama bagi rumah sakit yang beraliansi dengan institusi pendidikan. Dengan sistem informasi yang baik maka ini dapat menyajikan informasi bagi kebutuhan studi longitudinal dan perbandingan.

g. Pendidikan Sistem informasi yang baik dapat membantu dalam penalaran atau latihan kedokteran atau profesi kesehatan lain dengan menyajikan data medis masa lalu dan sekarang untuk kepentingan pendidikan.

192

FKM - UNSRAT

Rekam Medik Pengertian Rekam Medik Rekam Medis merupakan catatan yang berisikan semua informasi tentang identitas dan riwayat seorang pasien selama menerima pelayanan medik di sebuah organisasi kesehatan, dan disajikan secara kronologis sesuai dengan kejadiannya sampai dengan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan serta diagnosa akhir.

Tujuan dan Kegunaan Rekam Medis Tujuan Rekam Medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan rekam medis secara rinci akan terlihat dan analog dengan kegunaan rekam medis itu sendiri. Kegunaan Rekam Medis dapat dilihat dari beberapa aspek : a)

Aspek Administrasi (Administration) Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

b)

Aspek Medis Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medis karena rekam medis dipakai sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan terhadap seorang pasien.

c)

Aspek Hukum (Legal) Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya mengandung jaminan hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum dan penyediaan tanda bukti untuk penegak keadilan.

d)

Aspek Keuangan (Financial)

193


Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai keuangan karena dapat dijadikan penetapan berapa biaya yang harus dibayar saat menerima pelayanan. e)

Aspek Penelitian (Research) Suatu berkas rekam medis dapat dijadikan bahan penelitian karena didalamnya berisikan informasi data medis untuk pengembangan ilmu kesehatan.

f)

Aspek Pendidikan (Education) Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya disajikan secara kronologis sesuai dengan kejadiannya mulai dari pemeriksaan, tindakan, pengobatan dan diagnosa akhir, sehingga dapat dijadikan bahan referensi pendidikan di bidang profesinya.

g)

Aspek Dokumentasi (Documentation) Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menjadi sumber ingatan yang harus disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban laporan rumah sakit. Dari beberapa aspek kegunaan rekam medis di atas, terlihat bahwa rekam medis

tidak hanya menyangkut pasien dan pemberi pelayanan saja melainkan mempunyai kepentingan dan kegunaan yang luas yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan kepada pasien. 2. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/ perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien. 3. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung/ dirawat di rumah sakit. 4. Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. 5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya. 6. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan.

194

FKM - UNSRAT

7. Sebagai dasar didalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik terhadap pasien. 8. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan.

Perkembangan Rekam Medis di Indonesia Rekam Medis di Indonesia telah dikenal semenjak masa pra kemerdekaan, hanya saja masih belum dilaksanakan dengan baik, penataan atau mengikuti sistem informasi yang benar tetapi dibuat/ dilaksanakan sesuai selera pimpinana rumah sakit tersebut. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960, kepada semua petugas kesehatan diwajibkan untuk menyimpan rahasia kedokteran, termasuk berkas rekam medis. Kemudian pada tahun 1972 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 034/Birhup/1972, ada kejelasan bagi rumah sakit menyangkut kewajiban untuk menyelenggarakan medical record. Bab I pasal 3 menyatakan bahwa guna menunjang terselenggaranya rencana induk (master plan) yang baik, maka setiap rumah sakit : a. Mempunyai dan merawat statistik yang up to date b. Membuat medical record yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Maksud dan tujuan dari peraturan-peraturan tersebut adalah agar di institusi pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit, penyelenggaraan rekam medis dapat berjalan dengan baik. Diharapkan dengan diberlakukannya Permenkes No. 749a tahun 1989 tentang Rekam Medis/ Medical Record yang merupakan landasan hukum, semua tenaga medis dan paramedis di rumah sakit yang terlibat dalam penyelenggaraan rekam medis dapat melaksanakannya. Dalam pasal 22 disebutkan bahwa hal-hal teknis yang belum diatur dan petunjuk pelaksanaan peraturan akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

195


Sistem Informasi Perumahsakitan di Indonesia Sistem Informasi Perumahsakitan di Indonesia sudah dikembangkan sejak tahun 1972, dengan ditetapkannya Sistem Pelaporan Rumah Sakit melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 651/XI-AU/PK/72 tanggal 27 Nopember 1972. Sistem pelaporan Rumah Sakit tersebut telah beberapa kali mengalami revisi, dan revisi yang terakhir dilakukan adalah revisi ketiga dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 691A/Menkes/SK/XII/84, disertai beberapa perubahan dengan adanya SKB Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Direktur Jenderal PPM & PLP No. 68)/Yanmed/lnfo/SK/IV/1987 dan No. 280-I/EI/01.01.01 sebagai tindak lanjut rapat konsultasi survailans nasional yang diadakan di Ball bulan Maret 1987, dimana telah dicapai suatu konsensus untuk mengadakan integrasi pengumpulan data survailans epidemiologi dari rumah sakit dalam rangka efisiensi sistem informasi. Melalui

keputusan

Direktur

Jenderal

Pelayanan

Medik

No.HK.00.05.

1.4.5482 tanggal 2 Januari 1997, dilakukan penyempurnaan dari isi (substansi) laporan. Pembakuan dari Sistem Pelaporan Rumah Sakit merupakan landasan di dalam upaya memantapkan sistem informasi perumahsakitan, karena salah satu modal utama untuk menunjang kelancaran informasi adalah tersedianya data dasar yang didapatkan dari unit pelapor. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah proses tindak lanjut berupa pengolahan serta penyajian dan analisa.

Proses Penyusunan Informasi Perumahsakitan Penyusunan informasi perumah sakitan melalui tahapan-tahapan proses, yang meliputi: 1. Pengumpulan Data 2. Pengolahan Data 3. Penyajian dan Analisa Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mendapatkan data primer dari rumah sakit berdasarkan Sistem Pelaporan Rumah Sakit yang berlaku.

196

FKM - UNSRAT

1. Jenis data yang dikumpulkan meliputi : -

Data kegiatan rumah sakit

-

Data keadaan morbiditas pasien

-

Data inventarisasi (data dasar) rumah sakit

-

Data ketenagaan rumah sakit

-

Data peralatan rumah sakit

a. Data Kegiatan Rumah Sakit Dilaporkan dengan menggunakan formulir RL.1,

merupakan formulir

rekapitulasi yang mencakup berbagai kegiatan rumah sakit, yaitu : -

Pelayanan rawat inap

-

Pengunjung rumah sakit

-

Kunjungan rawat jalan

-

Pelayanan rawat darurat

-

Kesehatan jiwa

-

Kegiatan kebidanan dan perinatologi

-

Kegiatan pembedahan (menurut gol. & Spes)

-

Kegiatan radiology

-

Kegiatan pelayanan khusus

-

Kegiatan pemeriksaan laboratorium

-

Kegiatan farmasi rumah sakit

-

Kegiatan rehabilitasi medik

-

Kegiatan keluarga berencana

-

Kegiatan penyuluhan kesehatan

-

Kegiatan kesehatan gigi dan mulut

-

Kegiatan transfusi darah

-

Kegiatan pelatihan/kursus/penataran

-

Cara pembayaran

-

Kegiatan rujukan

b. Data Keadaan Morbiditas Rumah Sakit Data keadaan morbiditas rumah sakit terdiri dari: 1) Keadaan morbiditas individual pasien rawat inap meliputi:

197


-

Morbiditas untuk pasien umum (formulir RL 2.1.) yang isinya mencakup : jati diri pasien, tanggal masuk dan tanggal keluar, diagnosis,

penyebab luar cedera dan keracunan, operasi/tindakan,

keadaan keluar rumah sakit dsb. -

Morbiditas khusus untuk pasien kebidanan dan penyakit kandungan (formulir RL.2.2.) yang isinya mencakup jati diri pasien,

tanggal

masuk dan tanggal keluar, cara melahirkan,

utama,

diagnosis

masa gestasi, operasi/tindakan, keadaan keluar rumah sakit, tanggal melahirkan, paritas, jumlah kelahiran hidup/mati dsb. 2) Rekapitulasi data keadaan morbiditas rawat inap di rumah sakit (formulir RL 2a, dan RL 2.a.1 untuk laporan survailans terpadu), memuat data kompilasi penyakit/morbiditas pasien rawat inap yang dikelompokkan menurut daftar tabulasi dasar KIP. Untuk masing-masing kelompok penyakit dilaporkan Mengenai jumlah pasien keluar menurut golongan umur dan menurut seks, serta jumlah pasien keluar mati. 3) RL 2.c. Data Status Imunisasi ( sebagai lampiran RL 2.a.1.), memuat informasi tentang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. 4) Rekapitulasi data keadaan morbiditas pasien rawat jalan di rumah sakit (formulir RL 2.b dan RL 2.b.1 untuk laporan survailans terpadu),

memuat

data kompilasi penyakit/morbiditas pasien rawat jalan yang dikelompokkan menurut Daftar Tabulasi Dasar KIP. Untuk masing-masing kelompok penyakit dilaporkan mengenai jumlah kasus baru menurut golongan umur dan menurut seks serta jumlah kunjungan. c. Data Inventarisasi (Data Dasar) Rumah Sakit Data keadaan morbiditas rumah sakit terdiri dari: identitas rumah sakit, surat izin, penyelenggara, direktur rumah sakit, fasilitas kesehatan gigi, fasilitas tempat tidur, fasilitas unit rawat jalan. d. Data Ketenagaan Rumah Sakit Data keadaan morbiditas rumah sakit terdiri dari:

198

FKM - UNSRAT

1) RL4, memuat rekapitulasi data jumlah tenaga yang bekerja di rumah sakit menurut kualifikasi pendidikan dan status kepegawaian. 2) RL4.a. merupakan data individual ketenagaan rumah sakit, memuat data pribadi, data pekerjaan, pendidikan lanjutan, pengalaman kerja, latihan jabatan dan status kepegawaian. e. Data Peralatan Rumah Sakit Dilaporkan dengan menggunakan formulir: 1) RL5, memuat rekapitulasi data jumlah peralatan medik yang ada di rumah sakit menurut sumber pengadaan dan keadannya. 2) RL5.a. merupakan data individual peralatan medik di rumah sakit, memuat nama/jenis alat, tipe/model, kapasitas dan sebagainya. 2. Periode Pelaporan Periode pelaporan disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu: a. Data Kegiatan Rumah Sakit (RL1) Formulir RL1 dibuat setiap triwulan oleh masing-masing rumah sakit berdasarkan pencatatan harian yang dikompilasi setiap bulan. Data yang dilaporkan mencakup keadaan mulai tanggal 1 bulan pertama sampai dengan tanggal 30/31 bulan ketiga padas etiap triwulan yang bersangkutan. b. Data Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Nginap RL2a dikumpulkan setahun sekali, sedangkan RL2a1 dan RL2c dikumpulkan tiap bulan mencakup semua pasien yang keluar rumah sakit (hidup+mati) dari semua pelayanan rawat nginap. c. Data Keadaan Morbiditas Pasien rawat Jalan RL2b di kumpulkan setahun sekali, sedangkan RL2b1 dikumpulkan tiap bulan mencakup semua kunjungan yang datang berobat jalan pada semua unit rawat jalan/poliklinik. d. Data Inventarisasi ( RL3 ) Formulir RL3 diisi satu kali dalam setahun. Data yang dilaporkan sesuai dengan keadaan pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. e. Data Keadaan Ketenagaan Rumah Sakit ( RL4 )

199


Formulir RL4 dibuat dua kali setahun. Data yang di laporkan sesuai dengan keadaan pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. f. Data Keadaan Peralatan Rumah Sakit ( RL5) Formulir RL5 dibuat sekali setahun.Data yang di laporkan sesuai dengan keadaan pada tanggal 31 Desember. g. Khusus untuk data yang hanya dikirimkan ke Depkes Seperti formulir data individual mengenai penyakit pasien rawat nginap (RL2.1, RL2.2, & RL2.3), dibuat bagi setiap pasien yang keluar Rumah Sakit ( hidup & meninggal) pada tangga! 1-10 bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Sedangkan data individual ketenagaan Rumah sakit (RL4a) dibuat untuk setiap tenaga sesuai dengan keadaan per 31 Desember dan diperbaharui pada tahun selanjutnya jika ada perubahan. 3. Jadwal Pengiriman Laporan Pengiriman laporan mmah sakit menurut masing-masing formulir standar dilaksanakan paling lambat 15 hari sesudah jangka waktu periode pelaporan yang ditetapkan. 4. Saluran Pengiriman Laporan Laporan dibuat rangkap dibuat rangkap 2.

Rangkap

(kecuali untuk laporan yang bersifat individual cukup pertama

dikirimkan langsung ke Bagian Informasi

Pelayanan Medik. Rangkap kedua dan berikutnya dikirimkan ke: -

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tk. I

-

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tk. II

-

Bagi Rumah Sakit yang tidak diselenggarakan oleh Depkes, Pemda satu exemplar laporan dikirimkan kepada pemilik/penyelenggara Rumah Sakit yang bersangkutan.

-

Arsip Rumah Sakit Khusus formulir individual pasien rawat nginap, ketenagaan dan Peralatan (RL2.1.

RL2.2, RL2.3, RL4a dan RL5a) dibuat rangkap dua. Lembaran pertama dikirimkan ke Bagian Informasi Pelayanan Medik, sedangkan lembaran kedua untuk arsip RS.

200

FKM - UNSRAT

Proses Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan melalui tahapan pra-komputer (manual) dan tahapan komputer (EDP). 1. Tahapan manual meliputi: -

Registrasi Laporan Masuk

-

Koreksi Dokumen dan Koding

a. Registrasi Laporan Masuk Setiap laporan Rumah Sakit yang diterima di Bagian Informasi Pelayanan Medik di registrasi, yaitu dicatat tanggal dan bulan laporan tersebut diterima. Pada saat registrasi tersebut, komputer mengecek nomor kode RS yang bersangkutan. b. Koreksi Dokumen dan Koding Koreksi dokumen ataupun Koding dilakukan sesuai dengan jenis laporan, yaitu: -

Data kegiatan ( RL1 ) Koreksi yang dilakukan meliputi kelengkapan jumlah lembar maupun pengisianpada tiap-tiap paragraf, khususnya beberapa paragraf yang dalam bentuk tabel, dimana kolom-kolom dalam tabel ada korelasi nya.

-

Data individual morbiditas pasien rawat nginap (RL2.1, RL2.2, RL2.3) Pengisian kode diagnosis penyakit oleh RS tidak selalu benar dan justru ada yang kosong, maka sebelum data tersebut diproses lebih lanjut perlu dilakukan koreksi.

-

Data morbiditas rawat nginap dan rawat jalan (RL2a, RL2a1, RL2c, RL2B RL2b1,). Dilakukan koreksi khususnya menyangkut kelayakan golongan umur serta jenis kelamin pasien pada golongan penyakit tertentu.

-

Data inventarisasi RS ( RL3). Kelengkapan data inventarisasi RS perlu diperbandingkan dengan data tahun sebelumnya. Untuk itu dilakukan pengecekan manual sebelum data tersebut di entry ke komputer, dengan demikian

seandainya

ada

data

yang

meragukan perlu dikonfirmasikan lebih dahulu ke rumah sakit yang bersangkutan. -

Data Ketenagaan RS (RL4 & RL4a) Data ketenagaan yang sifatnya rekapitulasi (RL4) dilakukan pengecekan total

201


tenaga dengan keadaan tenaga tahun sebelumnya. Apabila terjadi perbedaan yang

menyolok,

maka

dikonfirmasikan

dengan

rumah

sakit

yang

bersangkutan. Untuk data individual ketenagaan (RL4a) dilakukan koding pada beberapa jenis yang sudah ada pembakuannya seperti kode jenis tenaga, kode jabatan, dll. -

Data Peralatan RS (RL5 & RL5a) Data peralatan yang sifatnya rekapitulasi dilakukan pengecekan jumlah menurut sumber maupun jumlah menurut keadaan/kondisinya.

2. Tahapan komputer meliputi: -

Entry Data

-

Validasi dan Balancing

-

Update/Insert

-

Print (output)

a. Entry data Entry data merupakan kegiatan yang paling banyak membutuhkan waktu dan tenaga dalam hal pengolahan data, karena memindahkan laporan satu per satu kedalam komputer.Walaupun beberapa aspek komputer mampu mengidentifikasi kesalahan operator, tetapi akhirnya faktor manusia pula yang menentukan. b. Validasi dan Balancing Untuk membersihkan data yang salah, dibuatkan list koreksi, yang pada prinsipnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan file yang sudah baku, maka data tersebut diperbandingkan (match) sehingga dapat diketahui cocok atau tidak. Apabila tidak sama maka keluarlah list validasi. Untuk list balancing akan dikeluarkan pada data-data yang dapat dikontrol jumlahnya, baik sesuai kolom maupun barisnya. Apabila total perincian tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang ada maka keluarlah list balancing. Sesuai dengan jenis formulirnya, maka data-data yang dikeluarkan dalam list tersebut berisi kode RS, kode medical record dan sebagainya, dimana selanjut nya diikuti dengan variabel-variabel yang salah.

202

FKM - UNSRAT

Petugas koreksi mengecek kebenaran data tersebut dengan dokumen aslinya. Apabila temyata data dari komputer yang salah (kesalahan operator yang mengentry) maka list diperbaiki, tetapi apabila dalam dokumen yang salah dan kesalahannya dapat ditolerir, maka dokumen dan list diperbaiki. Tetapi untuk halhal tertentu yang tidak dapat diatasi seperti umpama adanya "Penyakit Cacar" maka perlu konfirmasi dari rumah sakit yang bersangkutan. c. Update/Insert Untuk list yang telah selesai dikoreksi di updatekan dan apabila ada data yang ketinggalan di insertkan, sebagaimana proses entry data. Untuk beberapa jenis laporan tertentu dilakukan validasi/balancing lebih dari satu kali, hal ini untuk menjaga kualitas data. d. Print (output) Setelah diyakini data-data sudah bersih maka dibuatkan tabel-tabel sesuai dengan bentuk-bentuk program komputer yang telah disiapkan. Dalam bagan dapat digambarkan arus pengolahan data ( lihat lampiran 3). Kelancaran arus pengolahan data sering terganggu dengan adanya laporan yang datangnya diluarjadwal pengiriman data. Penyajian dan Analisa Penyajian data menurut sifatnya dapat berupa : 1. Data Deskriptif 2. Data Analitis Kedua bentuk tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data deskriptif masih menggambarkan keadaan apa adanya, belum memberikan gambaran makna dari pada keadaan tsb. Deskriptif kuantitatif menggambarkan satu keadaan dalam bentuk angka mutlak sedangkan deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan dalam bentuk ratio, rate, prosentase.

Kedua-duanya belum dapat memberikan gambaran kurang atau lebih

maupun baik dan kurang baik.

203


Data analitis sudah dapat memberikan makna dari pada keadaan sesuatu, jadi sudah bisa memberikan suatu informasi yang dapat dipakai sebagai bahan tindak lanjut oleh decision maker. Penyajian secara analitis kuantitatif sudah diikuti suatu pernyataan bahwa nilai tersebut mengandung makna kurang, cukup atau lebih. Sedangkan penyajian secara analitis kualitatif sudah ada satu pernyataan yang memberikan gambaran mutu, kecenderungan (baik atau kurang). Untuk menyajikan data yang bersifat analitis, mutlak perlu adanya suatu nilai parameter

dari

berbagai

indikator

penilaian,

karena

pada dasarnya analisa

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dengan membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang diharapkan, sehingga dapat dilakukan upaya tindak lanjut. Contoh: BOR suatu rumah sakit 60 %. Untuk memberikan pernyataan apakah nilai 60% tersebut baik atau tidak harus ada suatu nilai parameter dari BOR yang seharusnya diharapkan. Disamping itu juga harus dikaitkan dengan indikator-indikator lain yang dipakai untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur RS yaitu LOS, TOI, BTO, karena nilai yang sama dari satu rumah sakit dengan rumah sakit lain belum tentu memberikan gambaran tingkat efisiensi yang sama. Penyajian data rumah sakit yang telah dilaksanakan saat ini sebagian besar masih bersifat deskriptif, meskipun ada juga yang telah disajikan secara analitis kuantitatif. Hal itu tidak terlepas dari berbagai faktor, diantaranya : -

Belum adanya indikator-indikator berikut nilai parameternya yang sudah dibakukan. Kalaupun ada lebih banyak masih mengacu pada keadaan di luar negeri.

-

Khusus menyangkut data ketenagaan, standard ketenagaan yang berlaku dewasa ini (Permenkes 262) dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan masa kini sehingga tidak valid lagi apabila digunakan untuk merencanakan kebutuhan tenaga, sementara standard-standard lain yang ada masih berupa rancangan yang belum dibakukan.

Penyebaran Informasi Rumah Sakit Direktorat Jenderal Pelayanan Medik setiap tahunnya menerbitkan buku berbagai

204

FKM - UNSRAT

data rumah sakit yang meliputi: -

Daftar Rumah Sakit di Indonesia

-

Kegiatan Pelayanan di Rumah Sakit (Seri 1)

-

Ketenagaan Rumah Sakit (Seri 2)

-

Morbiditas/Mortalitas Rumah Sakit (Seri 3) Dari tahun ketahun, penyajian buku tersebut diupayakan untuk dapat lebih

sempurna. Buku berbagai data rumah sakit tersebut didistribusikan kepada rumah sakit pemerintah, Kantor Wilayah Depkes Rl, Dinas Kesehatan Propinsi, Unit-Unit kerja di Departemen Kesehatan khususnya Ditjen Pelayanan Medik serta unit-unit lain baik di lingkungan Depkes maupun diluar Depkes yang memintanya. Disamping itu Bagian Informasi Ditjen Pelayanan Medik juga memberikan tayanan khusus untuk data-data lain yang belum ada di dalam publikasi berbagai data, sepanjang data tersebut ada didalam laporan rumah sakit. Adapun data-data rumah sakit yang dapat disajikan baik dalam bentuk tabel maupun grafik menurut jenis datanya, yaitu : Data Kegiatan Rumah Sakit Data yang disajikan dapat berupa resume pelayanan yang berisi angka-angka mutlak (angka penjumlahan) maupun data yang berupa indikator-indikator (angka rata-rata atau angka perbandingan), diantaranya : o

Jumlah penderita dirawat

o

Jumlah penderita keluar hidup

o

Jumlah penderita keluar mati, baik mati < 48 jam maupun mati > 48 jam

o

Jumlah lamanya dirawat untuk pasien yang sudah keluar rumah sakit

o

Jumlah hari perawatan rumah sakit

o

Jumlah kunjungan baru rumah sakit

o

Jumlah seluruh kunjungan rumah sakit

o

Jumlah kegiatan kesehatan jiwa (Psikotes, Konsultasi, Terapi medikamentosa, Play Therapy)

o

Jumlah pasien rujukan dan pasien dirujuk

o

Tingkat Pemanfaatan Rumah Sakit (Cara Pembayaran)

o

Bed Occupancy rate (BOR)

205


o

Length of Stay (LOS)

o

Bed Turn Over (BTO)

o

Turn Over Interval (TOI)

o

Nett Death Rate (NDR)

o

Gross Death rate (GDR)

o

% mati kurang dari 48 jam

o

Rata-rata kunjungan baru/hari

o

Rata-rata kunjungan/hari, dsb

Data Morbiditas Data yang dapat disajikan diantaranya : o

Pola penyakit

o

Jumlah pasien menurut jenis penyakit, kelompok umur, jenis kelamin

o

Nosokomial Infection rate

o

"Average Post Operative Length of Stay" untuk setiap jenis penyakit dengan operasi.

o

"Average Pre Operative Length of Stay" untuk setiap jenis penyakit dengan operasi.

o

"Average Length of Stay" untuk masing-masing jenis penyakit pasien rawat nginap

o

"Case Fatality Rate", setiap jenis penyakit rawat nginap.

o

"Proportional Morbidity Rate", dsb.

Data Inventarisasi Rumah Sakit Data yang dapat disajikan diantaranya : o

Daftar rumah sakit diperinci menurut propinsi

o

Daftar rumah sakit diperinci menurut jenis

o

Daftar rumah sakit diperinci menurut pengelola

o

Daftar rumah sakit diperinci menurut kelas

o

Daftar nama Direktur rumah sakit

o

Daftar perizinan rumah sakit

206

FKM - UNSRAT

o

Distribusi RS dan tempat tidur menurut jenis dan pengelola RS

o

Perincian tempat tidur menurut jenis pelayanan

o

Perincian tempat tidur menurut kelas perawatan

o

Ratio tempat tidur RS dengan penduduk

o

Kecenderungan peningkatan tempat tidur rumah sakit, dsb.

Data Ketenagaan Rumah Sakit Data yang dapat disajikan diantaranya : o

Jumlah tenaga medis menurut kualifikasi pendidikan (jenis keahlian)

o

Jumlah tenaga asisten ahli menurut keahlian dan status

o

Jumlah tenaga medis menurut status kepegawaian

o

Jumlah tenaga paramedis perawatan menurut kualifikasi pendidikan

o

Jumlah tenaga paramedis perawatan menurut status kepegawaian

o

Jumlah tenaga paramedis non perawatan menurut kualifikasi pendidikan

o

Jumlah tenaga paramedis non perawatan menurut status kepegawaian

o

Jumlah tenaga non medis menurut kualifikasi pendidikan

o

Jumlah tenaga non medis menurut status kepegawaian

o

Jumlah tenaga menurut jenis dan golongan gaji

o

Ratio tenaga menurut jenis dengan tempat tidur

o

Ratio tenaga menurut jenis dengan kunjungan

o

Kebutuhan tenaga minimal menurut jenis tenaga, dsb.

Data Peralatan Rumah Sakit o

Jumlah alat menurut jenis dan sumber pengadaannya

o

Jumlah alat menurut jenis dan kondisinya

Penggunaan Indikator Program Rumah Sakit Tujuan dan sasaran suatu program dapat berbeda tergantung dari eselon atau tingkat perencanaan atau pelaksana yang harus melakukan monitoring atau evaluasi. Di tingkat operasional rumah sakit, monitoring terhadap indikator program

207


dilakukan dengan tujuan untuk: -

Mengetahui tingkat mutu dan efisiensi pelayanan.

-

Membuat perbandingan mutu dan efisiensi diantara unit-unit (bagian) di dalam rumah sakit. Dengan kata lain, indikator dapat dipakai untuk menilai peningkatan kemampuan

manajemen dan efisiensi serta mutu pelayanan. Meningkatkan Kemampuan Manajemen dan Efisiensi. Sebenamya indikator untuk sasaran ini tidak lain sama dengan indikator efisiensi di rumah sakit. Kemampuan manajemen rumah sakit dapat diandalkan jika manajemen dilakukan dengan efisien. Pengertian efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian perbandingan antara input sumber daya (tenaga, dana, alat, metoda) dan output yang dihasilkan dalam satuan. Secara tradisional output pelayanan di rumah sakit selalu dinyatakan dalam bentuk Jumlah Hari Rawat, Jumlah Pasien yang Masuk Dirawat, atau Jumlah Pasien yang Keluar. Efisiensi Penampilan Rumah Sakit dinyatakan dalam bentuk Biaya Per Satu Hari Rawat, Persentase Okupasi, Rata-rata Lama Hari Rawat, Bed Turnover Internal,Turnover Rate. Apakah betul demikian ? Marilah kita lihat dua buah rumah sakit A dan B. Rumah Sakit A adalah rumah sakit khusus merawat pasien kronis (Jiwa atau TB Paru) mempunyai B0R 90 % dengan AvLOS 20 hari. Rumah Sakit B adalah rumah sakit umum Kelas B dengan pelayanan spesialisasi dan sub-spesialisasi mempunyai BOR 70 % dengan AvLOS 9 hari. Jika dua rumah sakit tersebut diperbandingkan maka jelas rumah sakit A kurang efisien dibandingkan dengan rumah sakit B. Contoh ekstrim ini menunjukkan bahwa memperbandingkan dua buah atau lebih rumah sakit yang berbeda dalam hal fasilitas pelayanan yang disediakan, penggunaan teknologi pelayanan , dan sumber daya yang tersedia akan dapat menyesatkan. Di rumah sakit B juga dirawat banyak pasien kronis (jiwa misalnya) yang menunjukkan BOR tinggi dan AvLOS panjang untuk ruangan pasien kronis ini, walaupun angka BOR untuk seluruh rumah sakit tercatat ± 60 %. Perbedaan sifat pasien, perbedaan dalam hal tindakan medik dan teknologi intervensi ini disebut dengan "Case Mix". Karena adanya "Case Mix" inilah maka harus dicari indikator lain yang lebih sesuai untuk memperbandingkan tingkat efesiensi dari dua atau lebih

208

FKM - UNSRAT

rumah sakit, atau untuk memperbandingkan dan menggambarkan tingkat efisiensi unit (bagian) didalam rumah sakit sendiri. Indikator yang selama ini dipakai untuk menilai tingkat efisiensi di rumah sakit adalah gambaran Grafik Barber- Johnson. Grafik ini digambarkan dari 4 jenis variabel, yaitu BOR, AvLOS, Turnover Interval dan Bed Turnover Ratio. Kelemahan disini adalah karena variabel diperoleh dari angka rata-rata, di dalam angka rata-rata ini mengandung variasi angka yang tidak mungkin kita dapat abaikan begitu saja. Namun walaupun begitu Grafik ini pasti sangat bermanfaat, terutama untuk memonitor kecenderungan dari tingkat efisiensi di dalam rumah sakit itu sendiri. Di Amerika dikembangkan indikator yang lebih tajam lagi untuk menilai tingkat efisiensi rumah sakit dengan cara memperkecil pengaruh "Case Mix". Indikator yang banyak digunakan adalah: -

AvLOS pasien pre-operative.

-

AvLOS penyakit tertentu yang disebut dengan Tracer Conditions. Pasien yang harus mengalami operasi biasanya diharuskan terlebih dahulu

menjalani pemeriksaan diagnostik lengkap Radiologi dan Laboratorium atau harus masuk rumah sakit untuk observasi terhadap keadaan tertentu. Jadi pasien sudah menggunakan sumber daya rumah sakit tidak sedikit sebelum dia di operasi. Lebih lama pasien dirawat, atau lebih banyak dia harus menjalani tes diagnostik sebelum saatnya dioperasi lebih banyak pasien tersebut akan menghabiskan sumber daya rumah sakit. Disini ada unsur pemborosan yang harus diperhitungkan atau dengan kata lain ada unsur in-efisiensi. Lebih singkat Av LOS pre-operasi, lebih hemat dan lebih efisien pelayanan yang diberikan. Indikator yang lebih tajam lagi untuk menilai efisiensi rumah sakit adalah dengan cara menghitung Av LOS dari beberapa jenis penyakit tertentu (Tracer Conditions) yang dicatat di rumah sakit. Perkembangan paling akhir terjadi di Amerika untuk mencari indikator efisiensi rumah sakit paling andal yang sekaligus digunakan untuk menilai tingkat mutu pelayanan. Pencarian ini dirintis lewat riset intensif menggunakan teknologi komputer canggih. Hasilnya adalah penyusunan sekelompok diagnose penyakit yang dinamakan sebagai Diagnosis Related Group (DRG). Di dalam DRG ini dikumpulkan 83 kelompok besar penyakit dan kemudian masih dibagi menjadi sub-kelompok sehingga

209


akhirnya tersusun 383 jenis penyakit. Tiap jenis penyakit dapat dikatakan mempunyai Av LOS yang tidak berbeda panjangnya, tidak berbeda cara penanganan mediknya, dan menghabiskan sumber daya yang kurang lebih sama besamya. DRG disusun dari kumpulan diagnosis penyakit dari ICD ke IX WHO. Pada saat ini DRG sudah dipergunakan oleh hampir setiap rumah sakit di Amerika untuk menghitung unit cost penyakit, menyusun tarif, menyusun anggaran belanja,

dan untuk

memperbandingkan mutu pelayanan diantara rumah sakit. Mutu Pelayanan Konsep dan pengertian tentang mutu pelayanan di rumah sakit agak sulit untuk dijelaskan karena adanya persepsi sebagian orang bersifat subyektif. Terdapat banyak sekali variabel bebas yang mempengaruhi pelayanan ini. Negara yang paling banyak mempersoalkan penilaian mutu dan kemudian melakukan banyak sekali riset tentang mutu pelayanan rumah sakit adalah negara Amerika. Riset ini dilakukan untuk mencari jalan keluar dan berusaha untuk memberikan pengertian operasional tentang mutu, mencari pendekatan untuk menilai mutu dan mencari cara yang tepat dan obyektif sebagaimana mutu rumah sakit dilakukan. Salah satu hasil dari riset tersebut adalah DRG yang telah dijelaskan di atas. Pada umumnya para ahli sekarang sudah sepakat bahwa indikator untuk membuat analisa tentang mutu pelayanan rumah sakit (bukan mengukur mutu) adalah sebagai berikut: a. AvLOS DRG b. AvLOS Postoperative. c. AvLOS Tracer Conditions. d. Net Death Rate Hospital. e. Infection Rate Postoperative. f.

Postoperative Death Rate.

Pemerataan Pelayanan. Pemerataan pelayanan rumah sakit mempunyai arti orang dapat diberikan pelayanan yang lebih banyak, cakupan pelayanan rumah sakit keluar lebih luas, atau

210

FKM - UNSRAT

lebih banyak jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh rumah sakit. Pengertian pemerataan mengandung unsur wilayah kerja, jumlah penduduk, dan kesempatan penduduk menggunakan sarana yang tersedia di rumah sakit (tempat tidur, poliklinik, kamar operasi, unit darurat dan lain sebagainya).Pengertian pemerataan ini mengharuskan rumah sakit mengetahui luas cakupan pelayanan yang biasanya disebut dengan "Service Area" atau "Catchment Area" rumah sakit. Untuk mengetahui luas service area ini ada beberapa cara. Yang paling sederhana, akan tetapi memakan waktu lama dan rumit, adalah mencatat alamat dari semua pasien yang pernah datang berobat di rumah sakit. Cara lain adalah menghitung kelahiran bayi di rumah sakit dibandingkan dengan angka kelahiran bayi di masyarakat. Rumusannya adalah sebagai berikut: Service area population 

X xZ Y

X = Jumlah kelahiran di rumah sakit. Y = Jumlah kelahiran di daerah diluar mmah sakit. Z = Jumlah penduduk di daerah. Perhitungan ini dibuat sederhana karena adanya anggapan bahwa kelahiran terjadi secara merata di kalangan penduduk di satu daerah. Cara lain untuk mengetahui luas cakupan dan indikasi pemerataan, adalah perbandingan dari jumlah pasien yang masuk dirawat nginap di rumah sakit dan jumlah penduduk di satu daerah tertentu, yang disebut dengan : Admission Use Rate.

Permasalahan dan Upaya Pemecahannya Pada pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit, dijumpai masalah, baik yang dikarenakan faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Permasalahan yang perlu segera mendapatkan pemecahan dapat di identifikasikan sbb: Faktor Dari Luar (Unit Pelapor) 1. Keterlambatan laporan yang menyebabkan data tidak bisa diproses secara serentak, sehingga dampak dari pada keterlambatan tersebut adalah terjadinya

211


keterlambatan didalam penyajiannya. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya sanksi batas waktu akhir penyampaian laporan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan data tidak masuk, dimasukkan data periode sebelumnya, dan apabila data

periode

sebelumnya

juga

tidak

masuk

diambil

angka

perkiraan

diperhatikan

sehingga

(ekstrapolasi). 2. Kecermatan menyebabkan

pengisian

laporan

bertambahnya

seringkali

waktu

yang

kurang di

pergunakan

untuk

proses

pengolahan (dikarenakan menunggu datangnya perbaikan). Untuk itu perlu dilakukan pengawasan kecermatan pelaporan di rumah sakit secara berjenjang sesuai dengan hierarkhi kewenangannya, serta melatih tenaga-tenaga pelaksana. Faktor Dari Dalam 1. Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal di dalam proses manajemen 2. Tidak tersedia dana (kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit) untuk keperluan bimbingan teknis langsung ke rumah sakit. 3. Adanya kecenderungan meningkatnya jumlah laporan yang dimintakan ke rumah sakit

(penambahan

secara

lebih

rinci,

untuk

keperluan

program)

yang

menyebabkan bertambahnya beban kerja rumah sakit dalam hal pelaporan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya pembatasan yang jelas informasi-informasi mana yang dapat diperoleh melalui bentuk pelaporan rutin, serta informasi-informasi mana yang hanya dapat diperoleh pengumpulan data yang bersifat insidentil.

212

melalui

survei

atau

FKM - UNSRAT

BAB

11 Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

D

alam Sistem Kesehatan Nasional puskesmas adalah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang dikenal sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) strata pertama di setiap kecamatan.

Puskesmas bertanggung jawab atas masalah kesehatan di wilayah kerjanya. Di dalam sistem kesehatan daerah puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas kesehatan kota/kabupaten, dan merupakan unit struktural pemerintah daerah kota/kabupaten. GBHN tahun 1993 telah mengamanatkan antara lain tentang perlunya dibangun suatu sistem informasi yang terpadu dalam rangka meningkatkan daya guna manajemen pembangunan. Dengan demikian, sistem informasi perlu dikembangkan dalam rangka mendukung kelancaran proses manajemen institusi kesehatan pemerintah di berbagai jenjang administrasi, termasuk di tingkat Puskesmas. Pengembangan sistem informasi manajemen Puskesmas pada hakekatnya bertolak dari pemahaman bahwa pelaksanaan SP2TP perlu ditingkatkan sehingga tidak hanya berorientasi pada pencatatan dan pelaporan saja, namun informasi yang dihasilkan oleh SP2TP itu diharapkan

dapat menjadi masukan bagi peningkatan proses manajemen

Puskesmas, perbaikan pelaksanaan kegiatan bulanan maupun rencana operasional tahunan Puskesmas, dan sebagai dasar penggerakan pelaksanaan staf Puskesmas melalui lokakarya mininya. Bagi manajemen Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, informasi yang dipasok oleh

213


sistem ini perlu dikonfirmasikan dan dipadukan dengan berbagai informasi yang dihasilkan oleh sistem lain, dalam upaya mengetahui gambaran keadaan dan masalah kesehatan di wilayahnya. Dengan mengetahui keadaan dan masalah kesehatan secara benar, diharapkan dapat diambil langkah-langkah pemecahan atau penanggulangannya secara memadai.

Konsep Dasar SIMPUS Pengertian Pusat kesehatan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Puskesmas adalah institusi pemerintah paling depan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diwilayah kerjanya. Berdasarkan

keputusan Menteri Kesehatan RI nomor

128/MENKES/SK/II/2004, dijelaskan tentang pengertian puskesmas sebagai berikut: ‖Puskesmas

adalah

Unit

Pelaksana

Teknis

Dinas

yang

bertanggung

jawab

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja‖. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan turut membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk beberapa kegiatan pokok kesehatan. Hingga kini belum ada kesepakatan terhadap batasan istilah Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Definisi yang cukup memadai sebagai berikut : "Sistem

Informasi

Manajemen

Puskesmas

(SIMPUS)

adalah

suatu

tatanan

manusia/peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen Puskesmas mencapai sasaran kegiatannya". Sumber informasi utamanya adalah SP2TP, sedangkan informasi lain yang ada, berperan sebagai pelengkap.

Tujuan SIMPUS Tujuan umum SIMPUS adalah meningkatnya kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil-guna dan berdaya-guna, melalui pemanfaatan secara optimal data

214

FKM - UNSRAT

SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Sedangkan tujuan khusus SIMPUS adalah sebagai berikut: 1.

Sebagai dasar penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)

2.

Sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas (Lokakarya Mini)

3.

Sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas (PWS dan Stratifikasi Puskesmas)

4.

Untuk mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas.

Penyelengaraan SIMPUS Sumber Informasi Sebagaimana diketahui, SP2TP terdiri dari komppnen pencatatan dan komponen pelaporan. Yang terutama dibutuhkan untuk menunjang kegiatan manajemen Puskesmas adalah komponen pencatatannya, oleh karena informasi yang dapat dihasilkan dari komponen ini lebih lengkap daripada komponen pelaporannya. Pencatatan-pencatatan yang utama, antara lain adalah: 1.

Kartu individu, seperti Kartu Rawat Jalan, Kartu Ibu, Kartu TB, Kartu Rumah dan sebagainya,

2.

Register, seperti Register Kunjungan, Register KIA, Register Filariasis, Register Posyandu, dan sebagainya;

3.

Laporan Kejadian Luar Biasa dan Laporan Bulanan Sentinel;

4.

Rekam Kesehatan Keluarga (RKK atau Family Folder), yang diberikan khusus untuk keluarga berisiko antara lain : -

salah seorang anggotanya menderita TB Paru;

-

salah seorang anggotanya menderita Kusta;

-

salah seorang anggotanya mempunyai risiko tinggi seperti: ibu hamil, neonatus risiko tinggi (BBLR) dan balita kurang energi kronis (KEK)

-

salah satu anggotanya menderita gangguan jiwa.

Di samping SP2TP juga diperlukan informasi dari instansi di luar sektor kesehatan ataupun sumber-sumber lainnya, seperti informasi kependudukan, hasil kegiatan sektor

215


lain yang terkait, seperti BKKBN, Pertanian, Bangdes, Depdikbud, PU, dan lain-lain. Hasil pengolahan data SP2TP dan informasi lainnya dimanfaatkan untuk meningkatkan manajemen Puskesmas. Mekanisme Mekanisme kerja SIMPUS adalah sebagai berikut: 1.

Data SP2TP dan data lainnya diolah, disajikan dan diinterpretasikan sesuai dengan Petunjuk Pengolahan dan Pemanfaatan Data SP2TP serta Petunjuk dari masingmasing program yang ada (seperti program ISPA, Malaria, Imunisasi, Kesehatan Lingkungan, KIA, Gizi, Perkesmas dan sebagainya).

2.

Pengolahan, analisis, interpretasi dan penyajian dilakukan oleh para penanggungjawab masing-masing kegiatan di Puskesmas dan pengelola program di semua jenjang adminstrasi.

3.

Informasi yang diperoleh dari pengolahan dan interpretasi data SP2TP dan sumber lainnya, dapat bersifat kualitatif (seperti meningkat, menurun dan tidak ada perubahan) dan bersifat kuantitatif dalam bentuk angka seperti jumlah, persentase dan sebagainya. Informasi tersebut dapat berupa laporan tahunan Puskesmas.

Pemanfaatan Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan SIMPUS: 1. Informasi yang diperoleh dari SP2TP dan informasi lainnya dimanfaatkan untuk menunjang proses manajemen di tingkat Puskesmas, sebagai bahan untuk penyusunan rencana tahunan Puskesmas, penyusunan rencana kerja operasional Puskesmas, bahan pemantauan evaluasi dan pembinaan. 2. Informasi dari SP2TP dan sumber lainnya akan membantu Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten

dalam

penyusunan

perencanaan

tahunan,

penilaian

kinerja

Puskesmas berdasarkan beban kerja dan pencapaian hasil kegiatan Puskesmas, sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program di wilayahnya, untuk menentukan prioritas masalah dan upaya pemecahan dan tindak lanjutnya. 3. Informasi dari SP2TP akan membantu kelancaran perencanaan (P1), penggerakan

216

FKM - UNSRAT

pelaksanaan (P2) dan pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) programprogram, sebagai masukan untuk diskusi UDKP.

Peranan Kota/Kabupaten dalam Pembinaan SIMPUS Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten bertugas membina Puskesmas sehingga Simpus dapat terselenggara di setiap Puskesmas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten membentuk Tim yang terdiri dari para pengelola program serta

menyediakan sarana termasuk peningkatan kemampuan dan penyediaan

sumber daya manusia. Dalam pemanfaatan Simpus Kota/Kabupaten perlu menyadari bahwa sistem informasi manajemen Puskesmas pada hakekatnya merupakan suatu subsistem informasi dalam sistem informasi manajemen kesehatan Kota/Kabupaten. Sehingga masukan yang diperoleh dari subsistem ini perlu dikonfirmasi atau dipadukan dengan subsistem informasi

lainnya

sebagai

dasar

pemikiran

untuk

pengambilan

keputusan

di

Kota/Kabupaten. Tugas Tim Kota/Kabupaten dalam pembinaan SIMPUS adalah : 1. Melakukan

pembinaan

Simpus.

Dalam

pembinaan

ini

memperhatikan

pada

ketepatan waktu laporan, kualitas data, pengolahan dan pemanfaatan data oleh Puskesmas dan oleh tingkat Kota/Kabupaten. 2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem

informasi

manajemen Puskesmas. 3. Mengorganisir pertemuan berkala sesuai dengan jadwal yang disepakati di Kota/Kabupaten, untuk membahas SIMPUS di wilayahnya. 4. Memberikan umpan-balik hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi manajemen Puskesmas kepada Puskesmas. 5. Mengorganisir supervisi berkala ke Puskesmas dalam rangka pembinaan pelaksanaan SIMPUS.

217


Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas Pengertian SP2TP Beberapa definisi komponen-komponen SP2TP: -

―Sistem‖ adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling berkaitan, berintegrasi dan mempunyai tujuan tertentu.

-

"Terpadu" diartikan sebagai gabungan berbagai macam kegiatan upaya pelayanan kesehatan Puskesmas yang tidak tumpang tindih, sehingga dapat dihindarkan pencatatan dan pelaporan lain, yang akan memperberat beban kerja petugas Puskesmas.

-

Puskesmas di sini sudah mencakup Puskesmas, Puskesmas dengan tempat tidur, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di desa.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa SP2TP adalah sistem pencatatan dan pelaporan gabungan berbagai macam kegiatan upaya pelayanan kesehatan Puskesmas dan jajarannya dalam menunjang manajemen program Puskesmas.

Ruang Lingkup SP2TP Pelaksanaan SP2TP menganut konsep wilayah kerja Puskesmas. Oleh karena itu mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, termasuk Bidan di desa). Jenis data yang dikumpuikan dan dicatat da!am SP2TP adalah seluruh kegiatan di Puskesmas yang meliputi data : 1. Umum dan demografi di wilayah kerja Puskesmas. 2. Ketenagaan di Puskesmas. 3. Sarana yang dimiliki Puskesmas. 4. Kegiatan pokok Puskesmas yasig dilakukan di dalam dan di luar gedung Puskesmas Variabel atau indikator yang dilaporkan adalah data/informasi yang sensitif, mudah diperoleh, spesifik dan sederhana, serta bermanfaat untuk pemantauan dan evaluasi, yang dapat menggambarkan aksesibilitas, masalah, manajemen dan dampak program. Diharapkan pencatatan di Puskesmas dan laporan yang diterima di Dinas

218

FKM - UNSRAT

Kesehatan Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi, serta Pusat, diolah dan dimanfaatkan oleh pengambil

keputusan dan penanggung jawab program guna

meningkatkan pelaksanaan programnya. Laporan SP2TP mempergunakan sistem tahun kalender. Periode laporan dari Puskesmas ke Kota/Kabupaten adalah bulanan dan tahunan. Periode laporan dari Kota/Kabupaten ke Propinsi dan Pusat adalah triwulan.

Pengorganisasian Dalam peiaksanaan SP2TP pengorganisasian di berbagai jenjang administrasi adalah sebagai berikut: Tingkat Puskesmas 1. Pengorganisasian. a. Penanggung jawab

: Kepala Puskesmas

b. Koordinator

: Petugas yang ditunjuk Kepala Puskesmas

c. Anggota

: Pelaksana Kegiatan di Puskesmas

2. Tugas Penanggung Jawab SP2TP. a. Kepala

Puskesmas

bertanggung jawab

atas

pelaksanaan

Sistem

Pencatatan dan Pelapoian Terpadu di Puskesmas. b. Memberikan bimbingan kepada koordinator SP2TP dan para pelaksana kegiatan di Puskesmas. 3. Tugas Koordinator SP2TP. a. Mengumpulkan laporan dari masing-masing pelaksana kegiatan b. Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan bulanan SP2TP dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. c. Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan tahunan SP2TP dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. d. Menyimpan arsip laporan SP2TP dari masing-masing pelaksana kegiatan. e. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan SP2TP kepada Kepala

219


Puskesmas f.

Mempersiapkan pertemuan berkala setiap

3

bulan

yang dipimpin oleh

Kepala Puskesmas dengan pelaksana kegiatan untuk menilai pelaksanaan kegiatan SP2TP. 4. Tugas Pelaksana Kegiatan. a. Mencatat setiap kegiatan pada kartu individu dan register yang ada. b. Mengadakan bimbingan terhadap Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa c. Melakukan

rekapitulasi

data

dari

hasil

pencatatan

dan

laporan

Puskesmas Pembantu serta Bidan di desa menjadi laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil dari rekapitulasi ini merupakan bahan untuk mengisi/membuat laporan SP2TP. d. Setiap tanggal 5 mengisi/rnembuat laporan SP2TP dari hasil kegiatan masingmasing dalam 2 rangkap dan disampaikan kepada Koordinator P2TP Puskestnas.

Dengan rincian satu rangkap untuk arsip Koordinator SP2TP

Puskesmas dan satu rangkap oleh Koordinator SP2TP Puskesmas disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. e. Mengolah dan memanfaatkan data hasil rekapitulasi untuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya f.

Bertanggungjawab atas kebenaran isi laporan kegiatannya.

Tingkat Kota/Kabupaten Di Kota/Kabupaten dibentuk Tim SP2TP dengan susunan personalia sebagai berikut: 1. Pengorganisasian a. Penanggung jawab

: Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten

b. Koordinator

: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

c. Pelaksana

: Urusan Rencana dan Informasi

d. Anggota

: Pengelola Program

Pengorganisasian di atas didasarkan pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Pola Maksimal sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.21/94 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Kesehatan.

220

FKM - UNSRAT

Dalam hal Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten menganut Pola Minimal, maka Koordinator Tim SP2TP Kota/Kabupaten adalah Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan sebagai pelaksananya adalah Kepala Sub Sie Puskesmas. 2. Tugas Penanggung Jawab SP2TP. a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SP2TP. b. Memberikan bimbingan kepada koordinator, pelaksana dan anggota tim SP2TP c. Mengadakan pertemuan berkala setiap 3 bulan sekali untuk menilai hasil pelaksanaan SP2TP. d. Memanfaatkan data laporan SP2TP dalam penyusunan laporan tahunan, profil dan perencanaan kesehatan Kota/Kabupaten. 3. Tugas Koordinator SP2TP. a. Mengkoordinasikan laporan SP2TP yang diterima dari Puskesmas. b. Mengkoordinir pelaksanaan entri data/pengolahan data laporan SP2TP. c. Menyampaikan hasil olahan/rekapitulasi/hasil entri data laporan SP2TP kepada pengelola program di Kota/Kabupaten. d. Setiap tanggal 20 dari triwulan dimaksud mengirimkan hasil entri data/ rekapitulasi data SP2TP kepada Dinas Kesehatan Propinsi, dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan. e. etiap akhir bulan Februari tahun berikutnya mengirimkan hasil entri data/ rekapitulasi laporan tahunan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat. 4. Tugas Pelaksana SP2TP. a. Menerima laporan SP2TP dari koordinator SP2TP Kota/Kabupaten. b. Melakukan entri data/rekapitulasi data laporan SP2TP. c. Menyerahkan hasil entri data/rekapitulasi data laporan SP2TP kepada koordinator SP2TP Kota/Kabupaten. d. Mengarsipkan laporan SP2TP Puskesmas yang telah di rekap/di entri. e. Menyimpan arsip hasil entri data/rekapitulasi data laporan SP2TP. 5. Tugas Anggota ( Pengelola Program ). a. Menerima hasil entri/rekapitulasi data laporan SP2TP dari koordinator SP2TP. b. Melakukan koreksi data hasil entri/rekapitulasi dan menyampaikan hasilnya

221


kepada pelaksana SP2TP. c. Mengolah dan memanfaatkan hasil entri/rekapitulasi laporan SP2TP sebagai bahan untuk umpan balik dan bimbingan teknis ke Puskesmas serta tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja program yang menjadi tanggungjawabnya. 6. Tim

SP2TP

Kota/Kabupaten juga

bertanggung

jawab

dalam

pembinaan

pelaksanaan SP2TP di tingkat Puskesmas. Tingkat Propinsi Di Propinsi dibentuk Tim SP2TP dengan susunan personalia sebagai berikut: 1. Pengorganisasian. Pengorganisasian di tingkat propinsi terdiri dari: a. Pembina

: Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

b. Penanggungjawab

: Kepala Sub Dinas Bina Program

c. Koordinator

: Kepala Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan

d. Pelaksana/Sekretaris I

: Kepala Sie Puskesmas

II

: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan

e. Anggota

: Pengelola Program

2. Tugas Penanggung Jawab SP2TP. a. Bertanggung jawab terhadap pelaksana SP2TP tingkat Propinsi. b. Memberikan bimbingan kepada koordinator, pelaksana dan anggota tim SP2TP tingkat propinsi, Kota/Kabupaten dan Puskesmas. c. Mengadakan pertemuan evaluasi berkala setiap 6 bulan sekali dengan koordinator, pelaksana dan anggota tim SP2TP tingkat propinsi. 3. Tugas Koordinator SP2TP. a. Mengkoordinir laporan SP2TP yang diterima dari Kota/Kabupaten. b. Mengirimkan laporan hasil entri/rekapitulasi data SP2TP ke pengelola program untuk dianalisis. c. Mengirimkan umpan balik hasil olahan/analisis program setiap triwulan ke Kota/Kabupaten, paling lambat tanggal 20 dua bulan berikutnya dari triwulan

222

FKM - UNSRAT

yang bersangkutan. d. Mengirimkan

hasil

entri/rekapitulasi

data

SP2TP

ke

Kantor

Wilayah

Departemen Kesehatan. 4. Tugas Pelaksana/Sekretaris I dan Sekretaris II SP2TP . a. Mengolah laporan/entri data SP2TP yang diterima oleh koordinator SP2TP Propinsi b. Menyampaikan hasil olahan/entri data ke koordinator SP2TP Propinsi. c. Mengarsipkan laporan SP2TP dari Kota/Kabupaten yang telah diolah/dientri. d. Menyampaikan hasil olahan Propinsi ke Depkes. 5. Tugas Anggota SP2TP ( Pengelola Program ). a. Menerima laporan hasil entri/olahan data SP2TP dari koordinator SP2TP Propinsi, b. Mengolah dan menganalisis laporan yang diterima dan melaksanakan tindak lanjutnya. 6. Tim SP2TP juga bertanggung jawab dalam pembinaan pelaksanaan SP2TP di tingkat Kota/Kabupaten.

Pengelolaan SP2TP Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) terdiri dari pencatatan, pelaporan dan pengolahan serta pemanfaatan data. Pencatatan Kegiatan pokok Puskesmas baik yang dilakukan di dalam gedung maupun di luar gedung Puskesmas, Puskesmas Tempat Tidur dan Puskesmas Pembantu serta Bidan di desa, harus dicatat. Dengan demikian perlu adanya mekanisme pencatatan yang baik, formulir yang cukup serta cara pengisian yang benar dan teliti. 1. Formulir pencatatan. Formulir pencatatan SP2TP terdiri dari : a. Rekam Kesehatan Keluarga (RKK) atau yang disebut "Family Folder". Yang dimaksud RKK adalah himpunan kartu-kartu individu suatu keluarga yang

223


memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas. Adapun kegunaan RKK adalah: 

untuk mengikuti keadaan kesehatan di suatu keluarga.



untuk mengetahui gambaran penyakit di suatu keluarga.

Penggunaan RKK diutamakan pada keluarga yang anggotanya mengidap salah satu penyakit/kondisi, antara lain: 

salah seorang anggota keluarga adalah penderita TB Paru.



salah seorang anggota keluarga adalah penderita Kusta.



keluarga risiko tinggi yaitu ibu hamil risiko tinggi, neonatus risiko tinggi (BBLR), balita kurang energi kronis (KEK).



salah seorang anggota keluarga adalah penderita gangguan jiwa.

Keluarga yang menggunakan RKK diberi kartu tanda pengenal keluarga (KTPK) yang merupakan alat bantu untuk memudahkan pencarian berkas/tile keluarga yang

telah

terdaftar/mendapatkan pelayanan pada saat meminta pelayanan

ulang di Puskesmas. KTPK dibuat 2 rangkap, 1 dibawa oleh keluarga pengunjung Puskesmas, dan 1 disimpan di Puskesmas. b. Kartu Tanda Pengenal (KTP). KTP diberikan kepada individu yang berkunjung/berobat ke Puskesmas dan merupakan alat bantu untuk memudahkan pencarian berkas/file bagi

individu

yang telah terdaftar/mendapat pelayanan pada saat meminta pelayanan ulang di Puskesmas. Khusus untuk akseptor KB, penyakit kusta dan TB paru mempergunakan KTP khusus yaitu kartu KB, kartu penderita kusta dan kartu penderita TB Paru, atas namanya sendiri. Maksud pemberian kartu ini adalah apabila yang bersangkutan pindah, maka kartu dan rekam kesehatan/berkasnya dibawa pindah (untuk memudahkan/mengetahui pelayanan yang telah diberikan/ didapatkan oleh yang bersangkutan). c. Kartu Rawat Jalan atau kartu rekam medik pasien adalah alat untuk mencatat identitas dan status pasien yang berkunjung ke Puskesmas untuk memperoleh pelayanan rawat jalan. d. Kartu Rawat Tinggal atau kartu rekam medik pasien adalah alat untuk mencatat

224

FKM - UNSRAT

identitas dan status pasien yang di rawat di Puskesmas yang mempunyai ruang rawat inap. e. Kartu Penderita Kusta. Kartu ini khusus untuk penderita kusta, yang berisi identitas penderita kusta yang dilayani di gedung Puskesmas. f.

Kartu Indeks Penyakit

Khusus

Kusta,

merupakan

alat

untuk mengetahui

riwayat dan perkembangan penyakit kusta. g. Kartu Penderita TB Paru. Kartu ini khusus untuk penderita TB Paru, yang berisi identitas penderita TB Paru yang dilayani di gedung Puskesmas h. Kartu

Indeks

Penyakit

Khusus

TB

Paru

adalah

alat

untuk mengetahui

keadaan dan perkembangan penyakit TB Paru pasien yang dilayani di gedung Puskesmas. i.

Kartu Ibu adalah alat untuk mengetahui identitas dan status kesehatan serta riwayat kehamilan ibu sampai kelahiran bayinya.

j.

Kartu Anak adalah alat untuk mengetahui identitas, status kesehatan dan pelayanan baik pelayanan preventif-promotif maupun pengobatan dan rehabilitatif yang telah diberikan kepada balita dan anak prasekolah.

k. KMS balita adalah alat untuk mengetahui identitas dan mencatat pertumbuhan balita dan pelayanan yang telah diperoleh oleh balita tersebut. l.

KMS anak sekolah adalah alat untuk mengetahui

identitas dan mencatat

pertumbuhan dan pelayanan yang telah didapat oleh anak sekolah. m. KMS

ibu

hamil adalah

alat

untuk mengetahui

identitas dan

mencatat

perkembangan kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan yang telah diterima yang bersangkutan. n. KMS Usila adalah alat untuk mencatat kesehatan usia lanjut secara pribadi baik fisik maupun psiko-sosialnya, sehingga dapat digunakan untuk memantau kesehatannya, menemukan penyakit pada usia lanjut secara dini dan menilai kemajuan kesehatan usia lanjut. o. Kartu Tumbuh Kembang Balita adalah alat untuk mencatat tumbuh kembang balita, sehingga apabila terdapat kelainan dapat dideteksi sedini mungkin

225


p. Kartu Rumah adalah alat untuk mengetahui dan mengikuti keadaan sanitasi lingkungan perumahan. q. Register. Adalah formulir untuk mencatat/merekap data kegiatan di dalam dan di luar gedung Puskesmas, yang telah dicatat di kartu-kartu dan catatan lainnya. Jenis-jenis register dimaksud adalah : 1) Register Nomor Indeks Pengunjung Puskesmas 2) Register Kunjungan 3) Register Rawat Jalan 4) Register Rawat Inap 5) Register KIA 6) Register Kohort Ibu 7) Register Kohort Balita 8) Register Deteksi Tumbuh Kembang 9) Register Gizi 10) Register Kapsul Minyak Beryodium 11) Register Pengamatan Penyakit Menular 12) RegisterKusta 13) Register Pemeriksaan Kontak Penderita Kusta 14) Register Pemeriksaan Anak Sekolah (untuk Peny. Kusta) 15) Register Malaria 16) Register Pes 17) Register Antrak 18) Register Rabies 19) Register Kohort TB Paru 20) Register Kasus DBD 21) Register Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD 22) Register Acute Flaccid Paralysis (AFP) 23) Register Tetanus Neonatorum 24) Register Frambusia 25) Register Filaria

226

FKM - UNSRAT

26) Buku Inventarisasi Peralatan Puskesmas 27) Register Perawatan Gawat Darurat Puskesmas 28) Register Kohort Pembinaan Keluarga 29) Register Rawat Jalan Gigi 30) Register Laboratorium 31) Register PKM 32) Register PSM 33) Register Data Dasar Kesehatan Lingkungan 34) Register Kegiatan Kesehatan Lingkungan 35) Rekapitulasi Kegiatan Penjaringan 36) Register Kegiatan UKS 37) Register Data Dasar Sekolah 38) Register Kegiatan Posyandu 39) Register Pelayanan Kesehatan Olah Raga 40) Register Pembinaan Kelompok / Klub Olah Raga. 41) Register Perawatan Kesehatan Masyarakat untuk Keluarga dan Individu (Reg. A). 42) Register Perawatan Kesehatan Masyarakat untuk Kelompok/Masyarakat (Reg. B). Untuk

kegiatan

Keluarga

Berencana

(KB),

pencatatan

kegiatannya

menggunakan register KB sesuai dengan pedoman dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2. Mekanisme Pencatatan. Pada prinsipnya seorang pasien yang berkunjung pertama kali atau kunjungan ulang ke Puskesmas harus melalui loket untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal atau mengambil berkasnya dari petugas loket. Pasien tersebut disalurkan pada unit pelayanan yang dituju. Apabila pasien mendapat pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas, maka pasien tersebut akan dicatat dalam register yang sesuai dengan pelayanan yang diterima. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

227


Pelaporan Pelaporan terpadu Puskesmas menggunakan tahun kalender yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang sama. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat No.590/BM/DJ/Info/V/96 diberlakukan formulir laporan yang baru. Sedangkan untuk kebutuhan Dari II dan Propinsi diberikan kesempatan mengembangkan variabel laporan sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan kemampuan/beban kerja petugas di Puskesmas. 1. Formulir Laporan : a. Laporan dari Puskesmas ke Kota/Kabupaten. i)

Laporan Bulanan. i. Data Kesakitan(LB.1) ii. Data Obat-obatan (LB.2) iii. Gizi, KIA, Imunisasi dan Pengamatan Penyakit Menular (LB.3) iv. Data Kegiatan Puskesmas (LB.4) Kegiatan Puskesmas meliputi : Kunjungan Puskesmas, Rawat Tinggal,

228

FKM - UNSRAT

Perawatan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Medik Dasar Kesehatan Gigi, Pelayanan JPKM, Kesehatan Sekolah, Kesehatan

Olah

Raga,

PKM,

Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium ii) Laporan Sentinel. Bentuk dari laporan sentinel adalah : i. Laporan bulanan Sentinel (LB 1 S) Laporan ini memuat data penderita penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare, menurut umur dan status imunisasi. Puskesmas yang

membuat

LB1S adalah Puskesmas yang ditunjuk (1

Puskesmas dari tiap Kota/Kabupaten) dengan periode laporan bulanan serta dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi dan Pusat (Ditjen. PPM & PLP). ii. Laporan bulanan Sentinel (LB2S) Laporan ini memuat data KIA, Gizi, Tetanus Neonatorum dan penyakit akibat kerja. Hanya Puskesmas dengan ruang rawat inap (Puskesmas RRI) yang membuat LB2S dan periode laporan bulanan serta dilaporkan ke Dinas Kesehatan Dati 11, Dinas Kesehatan Propinsi dan Pusat (Ditjen Binkesmas). iii) Laporan Tahunan ; Laporan ini mencakup : i. Data Dasar Puskesmas (LT-1) ii. Data Kepegawaian (LT-2) iii. Data Peralatan (LT-3) b. Laporan dari Kota/Kabupaten ke Propinsi dan Pusat. Laporan dari Kota/Kabupaten dikirimkan ke Dinas Kesehatan Propinsi dan Pusat (Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat) dalam disket/rekapitulasi dari laporan SP2TP. Laporan ini terdiri dari:

i) Laporan Triwulan. i. Hasil entri data/rekapitulasi laporan LB1

229


ii. Hasil entri data/rekapitulasi laporan LB2 iii. Hasil entri data/rekapitulasi laporan LB3 iv. Hasil entri data/rekapitulasi laporan LB4

ii) Laporan tahunan : i. Hasil entri data/rekapitulasi laporan LT-1 ii. Hasil entri data/rekapitulasi laporan LT-2 iii. Hasil entri data/rekapitulasi laporan LT-3 c. Laporan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Laporan ini mengacu pada Petunjuk Laporan KLB dan wabah serta Keputusan Direktur Jenderal PPM & PLP No.451-I/PD.03.04.IS/1991 tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan KLB. 2. Frekuensi Pelaporan. a. Laporan dari Puskesmas ke Kota/Kabupaten. Laporan ini menggunakan formulir standard yang terdiri dari: 1) Laporan bulanan LB1, LB2, LB3 dan LB4, dilakukan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Khusus laporan LB2, 1 kopi laporan dikirimkan pula ke Gudang Farmasi PropinsiT (GFK). 2) Laporan bulanan sentinel LB1S dan LB2S setiap tanggal 10 bulan berikutnya dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Propinsi dan Pusat (untuk LB1S ke Ditjen PPM & PLP dan LB2S ke Ditjen Binkesmas). 3) Laporan tahunan (LT-1, LT-2, dan LT-3) dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Khusus untuk laporan LT-2 (data kepegawaian) hanya diisi bagi pegawai yang baru/belum pernah mengisi formulir Data Kepegawaian b. Laporan dari Kota/Kabupaten ke Propinsi dan Pusat. Laporan ini dalam disket hasil entri data/rekapitulasi dari laporan SP2TP. Frekuensi laporan adalah :

230

FKM - UNSRAT

1) Laporan triwulanan : Laporan ini dikirimkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dari triwulan yang dimaksud kepada : a) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi b) Kepala Kantor Wilayah Depkes Propinsi c) Depkes RI Cq. Ditjen Binkesmas 2) Laporan tahunan : Laporan ini dikirimkan paling lambat akhir bulan Februari dari tahun berikutnya, kepada: a) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi b) Kepala Kantor Wilayah Depkes Propinsi c) Depkes RI Cq. Ditjen Binkesmas. 3. Mekanisme Pelaporan. a. Tingkat Puskesmas. 1) Laporan dari Puskesmas Pembantu dan laporan dari Bidan di desa disampaikan ke pelaksana kegiatan di Puskesmas. 2) Pelaksana kegiatan merekapitulasi data yang dicatat baik di dalam gedung maupun di luar gedung serta laporan yang diterima dari Puskesmas Pembantu dan Bidan di desa. 3) Hasil rekapitulasi oleh pelaksana kegiatan dimasukkan ke formulir laporan dalam

2

rangkap,

untuk

disampaikan

kepada

koordinator

SP2TP

Puskesmas. 4) Hasil rekapitulasi oleh pelaksana kegiatan diolah dan dimanfaatkan untuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. b. Tingkat Kota/Kabupaten 1) Pengolahan data SP2TP di Kota/Kabupaten menggunakan piranti lunak yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. 2) Laporan SP2TP dari Puskesmas yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten

(Koordinator

231

SP2TP

Kota/Kabupaten),

disampaikan


kepada Pelaksana SP2TP untuk direkapitulasi/di entri data. 3) Hasil rekapitulasi/entri data, setiap tanggal 15 disampaikan ke pengelola program di Kota/Kabupaten, 4) Hasil rekapitulasi/entri data, dikoreksi, diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk umpan balik, bimbingan teknis ke Puskesmas dan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja program. 5) Hasil rekapitulasi/entri data setiap 3 bulan di buat dalam 3 disket untuk dikirimkan ke Dinas Kesehatan Propinsi, dan Departemen Kesehatan cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat. c. Tingkat Propinsi 1) Pengolahan dan pemanfaatan Data SP2TP di Propinsi mempergunakan piranti lunak yang sama dengan Kota/Kabupaten. 2) Laporan dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, diterima oleh Dinas Kesehatan Propinsi (Koordinator Tim SP2TP) dalam bentuk disket diteruskan kepada Pelaksana SP2TP, untuk dikompilasi/direkapitulasi. 3) Hasil kompilasi disampaikan kepada pengelola program Propinsi untuk diolah dan dimanfaatkan dalam rangka tindak lanjut , bimbingan dan pengendalian yang diperlukan. 4) Hasil kompilasi yang telah di olah tersebut di umpan balikkan ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. d. Tingkat Pusat. Hasil olahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat paling lambat dua bulan setelah berakhimya triwulan tersebut disampaikan kepada pengelola program terkait dan Pusat Data Kesehatan untuk dianalisis dan dimanfaatkan serta dikirimkan ke Pusat sebagai umpan balik.

232

FKM - UNSRAT

233


Pengolahan, Penyajian dan Interpretasi Data SP2TP Indikator Berdasarkan sumber data yang ada, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan menggunakan formula dan tabel tertentu akan dihasilkan indikator, yang meliputi: 1.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan upaya kesehatan telah ditetapkan oleh masing-masing program/kegiatan, seperti: cakupan vaksinasi campak, cakupan kunjungan neonatal, cakupan pengobatan TB, cakupan antenatal K1, cakupan TT WUS, cakupan kasus pneumonia, D/S, dan sebagainya.

2.

Indikator yang menggambarkan keadaan umum/lingkungan. Indikator keadaan umum/lingkungan yang telah ditetapkan oleh masing-masing program/kegiatan antara lain : % pemeriksaan air bersih, % sekolah yang melaksanakan kegiatan UKS, % rumah yang memenuhi sanitasi dasar dan sebagainya.

3.

Indikator yang menggambarkan derajat kesehatan. Indikator yang digunakan antara lain : Pola 10 besar penyakit. Diperoleh dari pengolahan LB1.

Ukuran Statistik dan Tendensi Sentral Dalam penyajian dan interpretasi data dapat dipergunakan ukuran-ukuran Statistik maupun ukuran-ukuran Tendensi Sentral, sehingga data termaksud memiliki fonnat tertentu dan mempunyai suatu makna sebagai informasi yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan. Ukuran statistik dan tendensi sentral yang umum dipergunakan adalah sebagai berikut: 1. Ukuran - ukuran Statistik a. Rasio. -

Rasio adalah suatu ukuran frekuensi relatif terjadinya suatu peristiwa/ kejadian

dibandingkan

dengan

234

frekuensi

peristiwa/kejadian

yang

lain

FKM - UNSRAT

(perbandingan antara suatu nilai dengan nilai yang lain). -

Rasio dapat juga menunjukkan tingkat hubungan atau keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel lainnya dan menunjukkan suatu arti tertentu.

-

Rumus: Rasio:

X xK Y

X = Jumlah kejadian, orang, dan lain-lain yang memiliki satu atau lebih ciri-ciri tertentu. Y = Jumlah kejadian, orang yang memiliki satu atau lebih ciri-ciri tertentu, namun ciri tersebut berbeda dengan ciri-ciri pada kelompok X. K=1 Contoh: i. Rasio tambal-cabut gigi (penambalan gigi tetap dan pencabutan gigi tetap). Jumlah penambalan gigi tetap adalah 100 gigi dan jumlah pencabutan gigi tetap adalah 150 gigi, berarti rasio tambal-cabut gigi di Puskesmas tersebut adalah : 100 gigi: 200 gigi = 1/2 atau setiap penambalan 1 gigi tetap ada pencabutan 2 gigi tetap. ii. Seks rasio. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan A adalah

875

orang dan 961 orang, berarti seks rasio di Kecamatan A adalah : 961 : 875 = 1,1 atau setiap 10 orang laki-laki ada 11 orang perempuan. b. Rate. -

Rate adalah suatu ukuran frekuensi suatu peristiwa/kejadian pada suatu populasi tertentu, baik pada suatu saat maupun selama periode waktu tertentu.

-

Rumus: Rate =

X xK Y

X = Jumlah orang di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu (berdasarkan

235


waktu, tempat dan orang) yang mengalami suatu kejadian (kasus) selama periode waktu tertentu. Y = Jumlah orang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu selama jangka waktu yang sama dengan munculnya kasus. Biasanya populasi ini diambil dari jumlah populasi pada pertengahan jangka waktu tertentu. K = Suatu angka konstanta yang biasanya dibuat sehingga rate yang terkecil yang dapat dipakai dalam perhitungan paling kurang satu desimal (4,2/100 bukan 0,42/1000). -

Dalam epidemiologi, rate dipakai sebagai "incidence rate, prevalensi rate dan attack rate".

Contoh : Jumlah penderita campak umur < 15 tahun yang berobat ke Puskesmas A tahun 1996 adalah 20 penderita. Jumlah penduduk berumur < 15 tahun pada wilayah Puskesmas A adalah 1200 orang. Maka incidence rate di wilayah Puskesmas A pada tahun 1996 adalah : 20 penderita campak berobat umur < 15 tahun x 1000 1200 penduduk berumur < 15 tahun = 17 penderita per 1000 penduduk < 15 tahun c. Proporsi -

Disebut pula sebagai distribusi proporsional yaitu persentase (proporsi) di antara jurnlah keseluruhan peristiwa/kejadian dari suatu seri data yang muncul dalam suatu kategori dari seri data termaksud.

-

Rumus : Proporsi =

X xK Y

X = Jumlah kejadian atau penderita dan lain-lain, yang timbul dalam suatu katagori atau subgrup tertentu dari suatu kelompok yang lebih besar. Y = Jumlah keseluruhan dari kejadian, atau penduduk dan lain-lain muncul pada semua kategori dari suatu seri data tertentu. K = Selalu sama dengan 100

236

FKM - UNSRAT

Contoh : i. Jumlah Posyandu di Puskesmas B adalah

16, dan 6 diantaranya adalah

Posyandu Pratama. Berarti proporsi Posyandu Pratama pada Puskesmas B adalah :

6 x100% =37,5% 16 ii. Jumlah sarana air bersih di Puskesmas M adalah 100, dengan rincian Sumur Gali (SG) 40; Penampungan Mata Air (PMA) 50; dan Sumur Pompa Tangan (SPT) 10. Dengan demikian proporsi dari masing-masing (jenis) SAB adalah 40 % SG; 50 % PMA dan 10% SPT. 2. Ukuran - ukuran Tendensi Sentral a. Mean (angka rata-rata) -

Mean adalah nilai rata-rata dari nilai seperangkat data.

-

Pada dasarnya semua data yang berskala rasio atau interval dapat dibuat rata-rata. Contohnya antara lain berat badan, tinggi badan dan jumlah kunjungan. Dengan demikian tidak semua data dibuat rata-rata.

-

Namun tidak semua data dapat bermanfaat sebagai informasi dengan dihitung angka rata-ratanya.

-

Angka rata-rata (mean) hanya dapat memberikan manfaat dan dapat dipercaya untuk data yang distribusinya normal, dalam arti tidak ada nilai ekstrim di dalam seperangkat data termaksud.

-

Rata-rata dapat menggambarkan suatu kecenderungan (trend) kejadian yang diamati dari waktu ke waktu di dalam suatu wilayah tertentu.

-

Cara perhitungannya adalah : Dengan membagi hasil penjumlahan nilai-nilai individu dalam seperangkat data tertentu dengan banyaknya individu dalam perangkat data tersebut.

-

Rumus:

X

 Xi N

237


X = Aritmetik mean (angka rata-rata). Xi = Nilai masing-masing individu dalam seperangkat data. N = Banyaknya individu dalam seperangkat data. Contoh : Sederetan angka jumlah kunjungan Puskesmas di Puskesmas Z (JanuariDesember1995):1025, 750, 800, 925, 850, 825. 875, 775, 1050, 800, 1000,925. Rata-rata kunjungan Puskesmas per bulan adalah: 1025+750+800+925+850+825+875+775+1050+800+1000+925 = n 10600 = 883 12 Apabila dalam satu bulan diperhitungkan 25 hari kerja, maka rata-rata kunjungan perhari adalah 883 : 25 = 35 orang. b. Median (nilai tengah). -

Median adalah sebagai angka yang membagi suatu distribusi data menjadi 2 bagian sama besamya, setelah datanya diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar.

-

Median dapat diartikan pula sebagai nilai yang dimiliki oleh peristiwa/ kejadian atau individu yang letaknya tertengah, setelah nilai-nilai individu dalam suatu seri data diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar.

-

Cara untuk memperoleh nilai median dari data yang tidak berkelompok adalah sebagai berikut: i. Buat rangking atau urutan nilai individu dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. ii. Tentukan titik tengah dari urutan tersebut. -

Jika banyak individu adalah ganjil, maka individu yang berada di tengah urutan nilai-nilai individu, merupakan titik tengah.

-

Jika banyak individu adalah genap, maka titik tengah dari dua nilai yang terdapat di tengah urutan nilai individu tersebut adalah titik tengah dari seperangkat data tersebut.

238

FKM - UNSRAT

iii. Ambil nilai individu yang berada di titik tengah sebagai nilai median dalam seperangkat data tersebut. -

Rumus : o

ganjil: Titik Tengah = banyaknya individu dim seperangkat data + 1 2

o

genap: Titik tengah = banyaknya individu dim seperangkat data 2

Contoh : Sederetan data yang banyaknya individu adalah genap. -

Kunjungan penderita diare di Puskesmas X (Januari-Desember 1995) adalah 58, 30, 46, 68, 84, 81, 15, 156, 79, 92, 88,96

-

Buat urutan kunjungan penderita tersebut dari kecil ke besar atau besar ke kecil. 30, 46, 58, 68, 79, 81, 84, 88, 92, 96, 156

-

Titik tengah : 12 : 2 = 6

-

Kunjungan penderita diare dengan urutan ke 6 dan ke 7 adalah 79 dan 80, maka median adalah : 79+81 ——— = 80 2

Median biasanya dipergunakan untuk seperangkat data, dimana terdapat nilai individu yang ekstrim. c. Mode (nilai terbanyak). -

Mode merupakan nilai yang paling sering muncul dalam seperangkat data.

-

Mode adalah kelas interval yang mempunyai frekwensi kejadian terbesar.

-

Mode tidak dapat digunakan dalam perhitunganstatistik yang lebih teliti dan tepat.

Contoh : Penimbangan anak balita di Posyandu Z bulan Januari 1996 ada 12 orang dengan

239


berat adalah 6 kg; 8 kg; 10 kg; 9 kg; 7 kg; 10 kg, 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 7 kg; 7 kg; maka Mode berat anak balita adalah 7 kg (karena berat anak balita 7 kg ada 4 kali atau yang terbanyak). Pengolahan Data Tujuan pengolahan data adalah untuk mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Sebelum melakukan pengolahan data terlebih dahulu dilakukan : a. Koreksi data (data editing). Setiap data yang dikumpulkan atau diterima, diteliti/dicek kebenaran datanya. Contoh : ada penderita Tetanus Neonatorum pada umur kelompok 1-4 tahun, jelas hal ini salah. Karenanya perlu dikoreksi atau diperbaiki. b. Tabulasi data. Dari data yang telah dikumpulkan/diterima dibuat "Master table" (tabel utama) yang merupakan kumpulan data dalam kelompok besar sebelum disajikan dalam grafik atau tabel. Dari "Master tabel" data kemudian disajikan dalam bentuk tabel sederhana (yang hanya 1-2 variabel) atau grafik sehingga mudah dipahami. Pengolahan data dapat dilakukan secara "Manual" (tangan) dan dengan komputer. Pengolahan data secara "manual" biasanya menggunakan tabel. Sedangkan pengolahan data dengan komputer perlu beberapa persyaratan antara lain adanya "coding data", program pengolahan (untuk entri data) sudah tersedia. Penyajian Data Penyajian data dapat dilakukan secara sederhana antara lain dengan cara visualisasi dalam bentuk tabel, grafik batang, garis, dan pie (lingkaran), pemetaan dan sebagainya. Tujuan penyajian data dalam bentuk grafik antara lain adalah agar pembaca dapat melihat secara cepat informasi yang ingin disampaikan tanpa harus melihat tabel, agar menarik dan mengurangi kejenuhan dalam penyajian data/informasi serta agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

240

FKM - UNSRAT

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat penyajian grafik adalah: -

arah dan tujuan analisis data

-

ketersediaan data

-

ketersediaan alat bantu pembuatan grafik

-

ketepatan dalam memilih salah satu grafik yang akan disajikan, karena masingmasing grafik mempunyai karakteristik informasi tersendiri. Bentuk penyajian grafik, antara lain : i. Grafik batang / balok ( bar chart). Tujuan dari grafik ini adalah : - melihat kecenderungan data / pengamatan menurut waktu (dimana sumbu X berisi data waktu dan sumbu Y menunjukkan frekuensi nilai dari variabel data). - Membandingkan beberapa pengamatan data menurut tempat dan jenis atau kategori tertentu. ii. Grafik lingkaran ( pie chart). Bentuk penyajian ini adalah penyajian data yang menggambarkan distribusi dari

suatu

data.

Biasanya

grafik

lingkaran

penyajiannya berbentuk

persentase. Satu lingkaran menggambarkan proporsi 100%, yang terbagi menjadi komponen-komponennya iii. Grafik garis. Bentuk penyajian ini untuk melihat kecenderungan dari waktu ke waktu dalam suatu pengamatan. Pada sumbu Y dapat berupa angka mutlak, persentase, rasio dan rate. Sedangkan pada sumbu X berisi data waktu (tahun, bulan dan minggu atau hari tergantung kepentingan dan tujuan analisisnya). iv. Grafik Gambar (Pictogram) Bentuk penyajian ini digunakan untuk menggambarkan suatu visualisasi data bagi masyarakat yang tidak biasa membaca data. Biasanya gambar yang digunakan adalah simbol-simbol atau gambar-gambar tertentu, yang masingmasing simbol menggambarkan jumlah tertentu, v. Grafik Peta (Cartogram) Bentuk

dari penyajian ini untuk menggambarkan suatu data (absolut)

241


berdasarkan

letak

geografis

(peta).

Untuk

menggambarkan jumlah

kejadian digunakan gambar sebagai simbol. vi. Grafik Pencar (Scatter diagram) Grafik ini dipakai untuk menyajikan hubungan (korelasi) antara dua varibel yang saling berkaitan. Dalam penyajian data dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) variabel, yaitu sebagai berikut: 1. Penyajian menurut variabel tempat. Penyajian ini dapat di buat menurut Desa, Kecamatan, Puskesmas, Posyandu dan lain-lain. 2. Penyajian menurut variabel waktu . Penyajian data/informasi dibuat menurut waktu yang dapat disajikan dalam mingguan, bulanan dan tahunan. 3. Penyajian menurut variabel orang. Dalam penyajian data menurut variabel orang dapat dikelompokkan lagi menjadi kelompok umur, jenis kelamin maupun pekerjaannya. Data yang dimasukkan dalam tabulasi atau visualisasi dapat berupa: a. Angka absolut Sebagai contoh : -

Jumlah penderita DHF/DBD per bulan di puskesmas (A) Kabupaten (X), Tahun 1993 - 1995 Tabel: JUMLAH PENDERTTA DHF/DBD PER BULAN DI PUSKESMAS (A) KABUPATEN (X) TAHUN 1993 -1995

Sumber:LB1(SP2TP)

242

FKM - UNSRAT

Data absolut tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Di samping itu, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik garis sebagai contoh berikut ini: Grafik JUMLAH PENDERTTA DHF/DBD PER BULAN DI PUSKESMAS (A) KABUPATEN (X) TAHUN 1993 -1995

b. Persentase Sebagai contoh: -

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan termasuk yang didampingi tenaga kesehatan per desa selama 2 tahun dalam bentuk tabel yang kemudian dibuat grafik batang, sehingga pola persamaan di desa dapat dilihat kecenderungannya. Tabel: Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Termasuk didampingi tenaga kesehatan Di Puskesmas (B), Kodya (S) Tahun 1994 dan 1995

Sumber : Register KIA (SP2TP)

243


Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan termasuk di dampingi tenaga kesehatan di Puskesmas (B) Tahun 1994-1995

Hubungan jumlah kasus Poliomyelitis dan cakupan polio 4, dalam tabel dan grafik. Tabel: Jumlah Kasus Poliomyelitis dan Cakupan Polio 4 di Kabupaten (X), Tahun 1991-1995

Sumber data : Hasil pelacakan (FP1), dan LB3 (SP2TP)

Grafik: Poliomyelitis Dan Cakupan Polio 4 di Kabupaten (X), Tahun 1991-1995

244

FKM - UNSRAT

Dari LB 1 khususnya penyakit Rongga Mulut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut: Tabel: Persentase Penyakit Rongga Mulut Penderita Rawat Jalan di Puskesmas di Kabupaten (A), Tahun 1994

Sumber: LB1 (SP2TP)

Grafik: Persentase Penyakit Rongga Mulut di Kabupaten (A), Tahun 1994

Dari laporan LB3 khususnya Gizi, dapat dibuat tabel dan grafik sebagai berikut:

245


Tabel: Cakupan Vit. A pada Anak Balita di Kodya (A), Tahun 1994 dan 1995

Sumber: LB3 (SP2TP)

Grafik: Cakupan Vit. A pada anak balita di Kodya (A) Tahun 1994 dan 1995

c. Rasio. Misal: Rasio bidan di desa terhadap jumlah penduduk sasaran. Data Rasio bidan di desa per penduduk sasaran (ibu hamil), didapat dari jumlah bidan di desa dibagi jumlah penduduk sasaran (ibu hamil) di desa tersebut. Sebagai contoh sebagai berikut:

246

FKM - UNSRAT

Tabel: Rasio Bidan di desa per penduduk sasaran (Ibu hamil) Puskesmas (S) Kabupaten (A) Tahun 1994

Sumber : Ketenagaan Puskesmas (SP2TP)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata di Puskesmas (S) 1 (satu) bidan di desa melayani sekitar 40 ibu hamil. Pemanfaatan Data Semua data dasar, data sumber daya dan kegiatan dicatat di Puskesmas, sedangkan pelaporannya (LB1, LB2, LB3, LB4, LT1, LT2 dan LT3) yang dikirim ke Kota/Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan informasi di tingkat Kota/Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Dengan demikian hasil pencatatan kegiatan yang relatif lengkap tersebut dapat digunakan sebagai data sekunder bagi Facility Based Survey. Pemanfaatan data SP2TP harus dikaitkan dengan prioritas nasional, kesepakatan global, keterpaduan lintas program dan sektor terkait, masalah penyakit yang berpotensi KLB/Wabah serta efektivitas pelayanan. A. Umum. Informasi yang diperoleh dari pengolahan data SP2TP dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk: 1. Pemantauan. Pemantauan diperlukan untuk mengambil tindakan perbaikan segera dan yang paling penting untuk dilakukan di tingkat Puskesmas.

247


Gambaran kesenjangan pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan cara membandingkan cakupan hasil pelayanan dengan target/norma yang telah ditetapkan, misalnya: -

Cakupan imunisasi DPT3 tahun 1995 (Januari s/d Desember 1995) di Puskesmas A mencapai 65 %. Target DPT3 di Puskesmas A 80 %. Dari data tersebut terlihat adanya kesenjangan antara cakupan yang seharusnya dicapai dengan kenyataan.

-

Adanya kesenjangan antara jenis pelayanan juga menggambarkan adanya

"missed opportunity", misalnya kunjungan K4 mencapai 75% sedangkan cakupan TT2 bumil hanya 60%. -

Dalam melihat kesenjangan pelayanan kesehatan dapat pula dibandingkan dengan norma atau target untuk tingkat Kota/Kabupaten, Propinsi bahkan Nasional.

2. Penilaian atau evaluasi Apabila pemantauan dilakukan pada saat kegiatan dalam fase pelaksanaan dan biasa dilakukan secara periodik, maka penilaian dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Dalam pemantauan diamati masukan, proses dan kefuaran dari suatu kegiatan. Sedangkan penilaian melihat dampak dari kegiatan termaksud. Hasil penilaian tidak dapat digunakan untuk segera mengambil tindakan perbaikan, tetapi harus melalui perencanaan kembali. Misalnya dalam kegiatan pemberantasan malaria. Pemantauan mengamati: a. Masukan,

yaitu

tenaga

penyemprot,

insektisida,

spraycan

dan

lain

sebagainya. b. Proses, bagaimana penyemprotan rumah dilakukan. c. Keluarannya adalah jumlah rumah yang disemprot. Penilaian akan melihat Annual Parasite Incidene (API) atau Parasite Rate (PR). 3. Mendeteksi Kemungkinan terjadinya wabah / kejadian luar biasa. Penyakit yang harus diwaspadai kemungkinannya menjadi wabah adalah diare, demam berdarah dengue (DBD ), campak dan malaria.

248

FKM - UNSRAT

Dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya wabah perlu dilakukan pemantauan harian atau mingguan. Data yang dicatat dalam Register kunjungan, Register Rawat Inap dan beberapa register penyakit menular dapat dimanfaatkan sebagai sumber data/informasi. Pemanfaatan data dalam Manajemen Kesehatan di Puskesmas adalah : 1. Pemanfaatan data untuk PI (Perencanaan) Tingkat Puskesmas. a.

Perencanaan di tingkat Puskesmas meliputi: -

Perencanaan awal berupa usulan kegiatan Puskesmas, kebutuhan obatobatan, dan kebutuhan sumber daya (sarana, tenaga dan dana) sesuai dengan masalah dan kondisi setempat yang akan dilaksanakan untuk tahun anggaran berikut. Dalam menyusun perencanaan ini data SP2TP dan informasi lain yang diperlukan antara lain: i. Data dasar seperti: vital statistik, sasaran kegiatan pokok puskesmas, sarana, dan informasi umum lainnya yang mendukung upaya kesehatan. ii. Data pola penyakit dan distribusi penyakit menurut tempat, waktu dan orang (umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya) dari kartu individu, register dan laporan LB1. iii. Data permintaan dan pemakaian obat-obatan dari laporan LB2. iv. Data cakupan kegiatan yang dihitung dari hasil kegiatan pokok Puskesmas bersumber dari Laporan LB3 dan LB4,

-

Perencanaan pelaksanaan kegiatan (POA), dibuat setelah alokasi dana diterima oleh Puskesmas. Penyusunan POA disesuaikan dengan hasil kegiatan pokok Puskesmas dan kondisi tenaga serta wilayah kerjanya.

-

Perencanaan kegiatan bulanan, dibuat setelah pembuatan POA dengan maksud, pembagian kerja/tugas dari setiap staf pada bulan dimaksud yang didasari oleh hasil kegiatan bulan lalu.

2. Pemanfaatan data untuk penggerakan pelaksanaan (P2). Lokakarya Mini bulanan yang dihadiri seluruh staf Puskesmas, membahas hasil kegiatan bulan lalu, baik yang merupakan keberhasilan maupun yang merupakan masalah/hambatan dengan maksud mencari penyebab hambatan dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan Lokakarya Mini tribulan melibatkan lintas

249


sektor tingkat kecamatan, berdasar hasil kegiatan tribulan dan informasi lainnya disajikan untuk dibahas termasuk untuk ditindaklanjuti oleh yang berkepentingan. 3. Pemanfaatan data untuk pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3). Untuk Stratifikasi, digunakan data hasil kegiatan tahunan dan hasil olahan SP2TP termasuk pula informasi lainnya yang diperlukan. Stratifikasi adalah merupakan alat evaluasi Puskesmas, dimana dalam Stratifikasi hasil kegiatan pokok Puskesmas selama 1 (satu) tahun kalender dihitung dan dibandingkan dengan indikator yang ada, sehingga diketahui tingkat/strata Puskesmas tersebut. Data dari LB-3 dan LB-4 juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Triwulanan Proyek, khususnya Bagian Proyek PPKM di Kota/Kabupaten ( form B. 1 .a). Data termaksud misalnya jumlah bumil risti yang ditangani, jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan, jumlah keluarga berisiko yang dibina. B. Khusus Pemanfaatan data SP2TP sebagaimana

pada ruang lingkup yaitu

kartu individu,

register, laporan bulanan dan tahunan adalah sebagai berikut: 1. Data yang terdapat pada kartu individu dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi mengenai: -

Kelengkapan pelayanan kepada klien.

-

Rencana follow-up kasus dan penderita.

-

Sebagai dasar untuk merujuk pasien.

-

Sumber informasi bagi program dan sektor terkait lain.

-

Alat untuk sistim isyarat dini adanya KLB/Wabah dan intervensi penyakit/keadaan tertentu.

2. Data yang tercantum dalam Kartu Indeks Penyakit dapat dimanfaatkan untuk: -

Alat untuk sistim isyarat dini adanya KLB/Wabah dan intervensi penyakit/keadaan tertentu.

-

Sebagai alat memantau kejadian penyakit di suatu lokasi.

3. Data yang tercantum dalam register dapat dimanfaatkan untuk melihat: -

Jumlah kunjungan kasus: meningkat, menurun atau tetap.

-

Menilai kelengkapan pelayanan kepada klien.

250

FKM - UNSRAT

-

Rencana follow-up kasus.

-


-

Mengetahui hasil pelayanan di masing-masing wilayah/desa

4. Data yang tercantum dalam register kohort dapat dimanfaatkan untuk: -

Menilai kelengkapan pelayanan.

-

Menilai keterpaduan pelayanan.

-

Memantau kesinambungan pelayanan yang diterima klien.

-

Rencana follow-up kasus.

-


5. Data yang tercantum dalam LB1 dapat dimanfaatkan untuk: -

Gambaran pola penyakit di tingkat pelayanan kesehatan

-

Gambaran mengenai distribusi penyakit menumt kelompok umur.

-

Gambaran pola musiman penyakit.

-

Gambaran pola minimal dan maksimal kesakitan suatu penyakit 5 tahunan.

-

Kecenderungan penyakit tertentu.

-

Sebagai sumber informasi untuk perencanaan, intervensi dan tindak lanjut kasus.

-

Perencanaan obat.


Mengendalikan tingkat stok obat.

-

Perencanaan distribusi obat.

-

Gambaran 10 jenis obat yang paling sering digunakan sebagai bahan evaluasi penggunaan obat secara rasional dikaitkan dengan pola 10 penyakit terbesar.

-

Merencanakan kebutuhan obat dalam setahun


Penghitungan cakupan program Gizi, KIA, Imunisasi dan pengamatan penyakit menular.

-

Rencana tindak lanjut program terhadap kematian maternal, kematian neonatal. BBLR, BGM, LILA WUS < 23,5 cm, AFP, tetanus neonatorum,

251


demam berdarah dengue. -

Kesenjangan cakupan terhadap target.

-

Melihat dropout

dan missed

opportunity

baik program yang

bersangkutan maupun keterkaitannya dengan program lain. 8. Data yang tercantum dalam LB4 dapat dimanfaatkan untuk: -

Mengetahui

jangkauan

program

Perkesmas,

UKS,

penyuluhan

kesehatan masyarakat, kesehatan olah raga, kesehatan gigi dan kesehatan lingkungan. -

Rencana tindak lanjut program terhadap risiko pencemaran air bersih, keluarga dengan penderita TB, kusta, tetanus neonatorum, BBLR.

-

Mengetahui

jangkauan

pelayanan

dan

pemanfaatan

Puskesmas,

Puskesmas dengan rawat inap, sarana laboratorium. 9. Data yang tercantum dalam LT1 dapat dimanfaatkan untuk: -

Sebagai denominator / penyebut dalam penghitungan dan pengolahan data seperti: jumlah penduduk, jumlah keluarga, jumlah desa, jumlah rumah, jumlah sekolah, dan sebagainya.

-

Gambaran mengenai ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan.

-

Gambaran mengenai peran serta masyarakat seperti: jumlah posyandu, polindes, pos kesehatan pesantren, pos UKK, dukun bayi, kader, dan sebagainya.

10. Data Kepegawaian (LT2) dimanfaatkan di Kota/Kabupaten untuk pengelolaan ketenagaan Puskesmas. 11. Data

laporan

Ketersediaan

dan

Permintaan

peralatan

puskesmas

(LT3)

dimanfaatkan untuk: -

Mengetahui jumlah total alat Puskesmas yang dirinci menurut fasilitas pelayanan di Puskesmas/Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu dan bidan di desa.

-

Untuk mengetahui kebutuhan dasar alat yang diperlukan di Puskesmas dan jumlah permintaan alat yang diajukan ke Kota/Kabupaten.

-

Untuk mengetahui penerimaan alat di Puskesmas.

252

FKM - UNSRAT

Alternatif Tindak Lanjut Dari hasil interpretasi dan pemanfaatan seperti diuraikan data di atas, dapat diperoleh berbagai informasi penting bagi program yang sangat bermanfaat untuk menentukan alternatif pemecahan masalah dan tindak lanjut, seperti: 1. Perbaikan input. a. Pengerahan atau realokasi sumber daya seperti tenaga pelaksana pelayanan, sarana pelayanan (obat-obatan, vaksin), dan biaya operasional puskesmas. b. Perbaikan manajemen upaya kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan dasar dan tingkat

Kota/Kabupaten seperti

peningkatan kemampuan petugas,

dukungan politis, dukungan peraturan/perundang-undangan, dan sebagainya. 2. Perbaikan proses pelaksanaan kegiatan. a. Perbaikan manajemen yang meliputi metodologi seperti pendekatan risiko, keterpaduan pelaksanaan. b. Peningkatan pembinaan dan supervisi. c. Perbaikan pencatatan dan pelaporan kegiatan. Contoh: Hasil Interpretasi Imunisasi DPT-1

Catatan: -

K = kurang B = baik J = jelek

Setelah dilakukan interpretasi maka terlihat status dan masing-masing desa dan untuk masing-masing desa. Berdasarkan hasil interpretasi tersebut maka ditentukan alternatif tindakan sebagai berikut:

253


1. Bagi desa yang mempunyai status baik atau cukup, pola penyelenggaraan perlu diteruskan, mungkin diperlukan beberapa penyesnaian atau peningkatan tertentu. 2. Bagi desa yang mempunyai status kurang atau terutama yang jelek diperlukan analisa penyebab masalah, sehingga altematif tindak lanjut dapat terfokus untuk menghilangkan penyebab masalah tersebut. Setiap keputusan untuk tindak lanjut hams dijabarkan dalam bentuk rencana operasional jangka pendek (1-3 bulan) sesuai dengan keadaan masalah dan keadaan daerah (area spesifik) rencana operasional tersebut meliputi : a. Intervensi dan kegiatan teknis termasuk penyediaan logistik yang perlu dibicarakan dalam Lokakarya Mini Puskesmas. b. Intervensi dan kegiatan non teknis yang perlu konsultasi dengan camat, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan pertemuan koordinasi tingkat Kecamatan.

254

BAB

FKM - UNSRAT

12 Sistem Informasi Geografis dan Penerapannya

P

enggunaan Sistem Informasi Geografi (SIG) meningkat tajam sejak tahun 1980an. Peningkatan pemakaian sistem ini terjadi di kalangan pemerintah, militer, akademis, atau bisnis terutama di negara-negara maju. Perkembangan teknologi

digital sangat besar peranannya dalam perkembangan penggunaan SIG dalam berbagai bidang. Hal ini dikarenakan teknologi SIG banyak mendasarkan pada teknologi digital ini sebagai alat analisis. Sebelum membahas permasalahan teknis Sistem Informasi Geografi (SIG) lebih dalam, ada baiknya bila terlebih dahulu memahami makna, manfaat, dan peran SIG dalam penyelesaian permasalahan. Siapakah sebenamya yang dapat terbantu oleh adanya teknologi SIG ini? Apa kelebihan-kelebihan yang diperoleh dengan menguasai teknologi SIG? Bagaimana operasionalisasi dari teknologi tersebut agar mendapatkan hasil yang efektif dan efisien? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kiranya dapat menjadi dasar pemahaman dalam usaha penguasaan teknologi SIG ini.

Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis (SIG) Pengertian Seperti tergambar dari namanya, SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan yang lain. BAKOSURTANAL menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi,

255


menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi geografi. Dengan demikian, basis analisis dan SIG adalah data spasial dalam bentuk digital yang diperoleh melalui data satelit atau data lain terdigitasi. Analisis SIG memerlukan tenaga ahli sebagai interpreter, perangkat keras komputer, dan software pendukung.

Gambar 12.1 Pola Keterkaitan GIS Pranoto mengartikan Sistem informasi geografis (SIG) sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki,

memperbaharui,

mengelola,

memanipulasi,

mengintegrasikan,

menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (Pranoto, 2001). Secara definisi SIG adalah suatu perangkat untuk mengumpulkan, menyimpan, menampilkan dan mengkorelasikan data spasial dari fenomena geografis untuk dianalisis dan hasilnya dikomunikasikan kepada pemakai data bagi keperluan pengambilan keputusan.

Manfaat SIG Dalam SIG terdapat berbagai peran dari berbagai unsur, baik manusia sebagai ahli dan sekaligus operator, perangkat alat (lunak /keras) maupun objek permasalahan. SIG adalah sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer untuk melakukan pengolahan data seperti: 1.

Perolehan dan verifikasi

256

FKM - UNSRAT

2.

Kompilasi

3.

Penyimpanan

4.

Pembaruan dan perubahan

5.

Manajemen dan pertukaran

6.

Manipulasi

7.

Penyajian

8.

Analisis Pemanfaatan SIG secara terpadu dalam sistem pengolahan citra digital adalah

untuk memperbaiki hasil klasifikasi. Dengan demikian, peranan teknologi SIG dapat diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh satelit.

Pengembangan teknologi

penginderaan jauh satelit dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 12.2 GIS dalam sistem digital satelit Mengingat sumber data sebagian besar berasal dari data penginderaan jauh baik satelit maupun terrestrial terdigitasi, maka teknologi sistem informasi geografi (SIG) erat kaitannya dengan teknologi penginderaan jauh. Namun demikian, penginderaan jauh bukanlah satu-satunya ilmu pendukung bagi sistem ini. Sumber data lain berasal dari hasil survei terrestrial (uji lapangan) dan data-data sekunder lain seperti sensus, catatan, dan laporan yang terpercaya. Secara diagram hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

257


Gambar 12.3 Sistem kerja SIG Data spasial dari penginderaan jauh dan survei terestrial tersimpan dalam basis data yang memanfaatkan teknologi komputer digital untuk pengelolaan dan pengambilan keputusannya. Secara teknis SIG mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital yang tersimpan dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata dijabarkan dalam data peta digital yang menggambarkan posisi dari ruang (space) dan klasifikasi, atribut data, dan hubungan antar item data. Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh besamya satuan pemetaan terkecil yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa pemetaan kerincian itu tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang disebut sebagai peta dasar. Memperoleh Data SIG Data Sistem Informasi Geografi berupa data digital yang berformat raster dan

vektor. Vektor menyimpan data digital dalam bentuk rangkaian koordinat (x,y). Titik disimpan sebagai sepasang angka koordinat dan poligon sebagai rangkaian koordinat yang membentuk garis tertutup. Raster menyatakan data grafis dalam bentuk rangkaian bujursangkar yang disimpan sebagai pasangan angka menyatakan baris dan kolom dalam suatu matriks. Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau data foto udara digital serta foto udara yang terdigitasi (scanning). Data lain dapat berupa peta dasar terdigitasi. Masing-masing sumber data tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama pada keincian dan keluasan data yang dapat diperoleh. Dengan demikian, pemanfaatan kedua

258

FKM - UNSRAT

jenis data tersebut secara saling melengkapi sangatlah menguntungkan. Metode digitasi dapat dilakukan secara manual dengan alat digitizer atau menggunakan perangkat lunak dengan teknik digitasi on screen. Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk digitasi ini misalnya AutaCAD, R2V dan lain-lain. Perangkat keras lain sebagai alat bantu digitasi adalah scanner. Scanner akan mengubah gambar analog (gambar pada selembar kertas) menjadi data digital elektronik yang dapat direkam pada media magnetik seperti disk, CD dan lain-lain. Ada sedikitnya lima metode perolehan data digital yang dikenal saat ini yaitu: 1. Digitasi peta-peta yang ada dengan menggunakan digitizer 2. Scanning peta 3. Produksi peta foto digital 4. Masukan manual dari koordinat terkomputasi dan perhitungan 5. Transfer dari sumber data digital Pengolahan Data SIG SIG dengan kemampuan mempunyai karakteristik sebagai perangkat pengelola basis data (database management system-DBMS) seperti yang telah diuraikan di atas, juga sebagai perangkat analisis keruangan (spatial analysis) serta merupakan proses komunikasi untuk pengambilan keputusan. Adapun dalam hal kemampuan fungsi analisis spasial terdiri (Prahasta, 2002): a. Klasifikasi (reclassify) Fungsi analisis untuk mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan kembali suatu data spasial atau atribut menjadi data spasial yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu. Misalnya data ketinggian suatu wilayah, kepadatan penduduk yang dapat digolongkan dalam interval tertentu.. b. Jaringan (Network) Yaitu fungsi analisis yang merujuk data spasial titik-titik (point) atau garis-garis (lines) sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan, fungsi ini dapat menghitung jarak antara satu titik dengan titik lainnya. Biasanya digunakan dalam bidang transportasi, saluran pipa air minum, saluran pembuangan.

259


c. Overlay Yaitu suatu fungsi analisis yang menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial yang menjadi masukannya. Misalnya hubungan distribusi jumlah penderita kusta dengan tingkat kepadatan penduduk. d. Buffering Yaitu suatu fungsi analisis yang menghasilkan data spasial baru yang berbentuk poligon atau zone dengan jarak tertentu dari data spasial yang menjadi masukannya. Data spasial titik menghasilkan data spasial baru yang berupa lingkaran-lingkaran yang mengelilingi titik-titik pusatnya, misalnya seperti untuk mengetahui jarak jangkauan pelayanan dari sarana pelayanan kesehatan. SIG dengan pendekatan analisis keruangan (spatial analysis) akan dapat mengetahui pemencaran, penjalaran atau penyebaran suatu penyakit yang dikemukakan dalam teori difusi (Bintarto, 1991), yaitu: a. Difusi Ekspansi (expansion diffusion) Yaitu suatu proses dimana informasi, material dan sebagainya menjalar melalui suatu populasi dari suatu daerah ke daerah yang lain. Difusi ekspansi ada dua jenis, yaitu 1) difusi menjalar (contagious diffusion) dimana proses menjalarnya terjadi dengan kontak yang langsung antar manusia atau antar daerah, misalnya menjalarnya penyakit melalui kontak antar manusia, 2) difusi kaskade (cascade diffusion) adalah proses penjalaran atau penyebaran fenomena melalui beberapa tingkat atau hirarki. b. Difusi Penampungan (relocation diffusion) Yaitu merupakan proses informasi, material dan sebagainya yang didifusikan meninggalkan daerah yang lama dan berpindah atau ditampung didaerah yang baru. Misalnya seperti perpindahan epidemi dari suatu populasi ke populasi yang lain. Unsur-unsur dalam proses difusi adalah 1) daerah atau area atau lingkungan dimana proses difusi terjadi, 2) waktu (time) dimana difusi dapat terjadi terus menerus atau dalam waktu yang terpisah-pisah, dan 3) item yang dapat berbentuk material seperti penduduk dan non material seperti penyakit (Bintarto, 1991)

260

FKM - UNSRAT

Penggunaan SIG dalam Kesehatan Masyarakat Aplikasi SIG di bidang kesehatan merupakan penyediaan data atribut dan spasial yang menggambarkan distribusi atau pola spasial penyebaran penderita suatu penyakit, pola atau model penyebaran penyakit, distribusi unit-unit pelayanan kesehatan maupun jumlah tenaga medis berikut fasilitas-fasilitas pendukungnya (Prahasta, 2002). Sebagian besar data pada sistem informasi kesehatan merupakan data spasial dimana data tersebut melekat pada area spesifik, seperti cakupan area puskesmas atau dinas kesehatan atau pada titik geografis seperti letak rumah sakit, desa dan apotik, yang diistilahkan sebagai georeferens. Dalam bidang kesehatan masyarakat SIG berperan penting dalam hal: a. Komunikasi data, yaitu SIG merupakan salah satu bentuk penyajian yang efektif dan efisien dalam menjelaskan suatu masalah kesehatan kepada praktisi kesehatan, pengambilan keputusan dan instansi terkait. b. Analisis data, yaitu sebagian besar data kesehatan berupa data spasial sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan SIG. c. Pengambilan keputusan, yaitu dari komunikasi data dan analisis data dapat dikatakan SIG sangat baik dalam proses pengambilan keputusan. d. Kerjasama lintas sektor, yaitu data SIG merupakan platform yang baku dalam menyajikan informasi dari seluruh sektor, seperti : pendidikan, ekonomi, infrastruktur, pertanian sehingga memberi peluang untuk membagi data antara sektor dan kerjasama antar sektor. Informasi lain yang penting bagi program kesehatan masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat perindukan nyamuk serta data epidemiologis dapat pula ditambahkan. Sumber daya kesehatan, penyakit tertentu dan kejadian kesehatan

lain

dapat

dipetakan

menurut

lingkungan

sekeliling

dan

infrastrukturnya. Informasi semacam ini ketika dipetakan sekaligus akan menjadi suatu alat yang amat berguna untuk memetakan risiko penyakit, identifikasi pola distribusi penyakit, memantau surveilans dan kegiatan penanggulangan penyakit, mengevaluasi aksesibilitas ke fasilitas kesehatan dan memprakirakan perjangkitan wabah penyakit (Depkes, Ditjen P2M & PL, tanpa tahun).

261


SIG menggunakan ArcView GIS Arc View merupakan sebuah software pengolah data spasial. Software ini memiliki berbagai keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan pengolah data spasial. Arc View memiliki kemampuan dalam pengolahan atau editing, menerima atau konversi dari data digital lain seperd CAD, atau dihubungkan dengan data image seperti format .JPG, .TIFF, atau image gerak.

Memulai ArcView Untuk memulai penggunaan software Arc View, panggil program ini dari start menu. 

Klik Start



Pilih Program



Pilih ESRI



Pilih ArcView GIS

Cara lain adalah dengan klik ganda pada shortcut Arc View di desktop. Selanjutnya Arc View akan menanyakan membuat proyek baru atau memanggil yang sudah ada. Pembuatan proyek baru dilakukan dengan memilih opsi With a New View. Jika telah terdapat proyek yang akan diolah lebih lanjut pilih Open an Existing Project. Hasil pengolahan data spasial dalam Arc View disimpan dalam sebuah proyek dengan ekstensi APR.

Gambar 12.4 Jendela pembuka Arc View Pemilihan pembuatan proyek baru akan membuka Arc View dengan isi proyek

262

FKM - UNSRAT

kosong. Isi proyek terdiri dari View, Tabel, Grafik, Layout, dan Script.

Gambar 12.5 Desktop Arc View Seluruh isi dan proyek tersebut saling terkait. Namun, masing-masing isi memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Berikut disajikan fungsi isi dari masing-masing isi proyek: 1. View (view) View berfungsi untuk mempersiapkan data spasial dari peta yang akan dibuat atau diolah. Dari view ini dapat dilakukan input data dengan digitasi atau pengolahan (editing) data spasial. View dapat menerima image dari format .jpg, CAD, Arc Info, atau software pengolah data spasial lain. View juga dapat menerima data atau citra satelit.

Gambar 12.6 View data spasial

263


2. Tabel (table) Tabel merupakan data atribut dari data spasial. Data atribut ini digunakan sebagai dasar analisis dari data spasial tersebut. ArcView dapat membentuk jaringan basis data dengan menggunakan fasilitas tabel ini. Arc View dapat menerima tabel dari basis data lain seperti dBase III, dBase IV, atau INFO. Hubungan relasional dapat dilakukan sehingga memudahkan analisis spasialnya. Hubungan yang terbentuk ini memungkinkan pengguna data untuk mengambil dari berbagai sumber data yang berupa tabel, teks, peta, atau gambar.

Gambar 12.7 Tabel atribut data spasial

3. Grafik (chart) Grafik merupakan alat penyaji data yang efektif. Dengan menggunakan grafik ini, ArcView dapat digunakan sebagai alat analisis yang baik terhadap sebuah fenomena. Arc View memiliki variasi grafik yang beraneka ragam. Masing-masing grafik tersebut memiliki sifat atau karakteristik terhadap tipe data yang disajikan. Grafik terhubung dengan data atribut tabel yang berupa data numerik.

264

FKM - UNSRAT

Gambar 12.8 Grafik 4. Layout (layout) Layout merupakan tempat mengatur tata letak dan rancangan dari peta akhir. Penambahan berbagai simbol, label dan atribut peta lain dapat dilakukan pada Layout.

Gambar 12.9 Layout akhirpeta 5. Script (script) Script adalah makro dalam Arc View. Dengan makro ini kemampuan Arc View dapat diperluas dengan membuat sebuah program aplikasi yang nantinya dapat di Add

Ins pada Arc View. Program aplikasi yang dapat dibuat dengan script ini, misalnya

265


otomasi analisis data spasial dan lain-lain. Arc View dapat menerima berbagai macam sumber data yang selanjutnya akan diolah. Secara langsung ArcView dapat menerima data vektor yang berasal dari software Arc Info. Data vektor olahan ini dapat lebih jauh diolah atau langsung disajikan dalam layout. Sumber-sumber data lain adalah data yang berasal dari: -

Citra satelit dengan format BSQ, BIL, BIP

-

Data raster dengan format BMP, JPG, TIFF

-

Data ERDAS

-

Data tabular dari Arc Info, dBase

Digitasi Data Spasial Input data spasial sering disebut dengan digitasi. ArcView memiliki kemampuan untuk melakukan digitasi. Data hasil digitasi yang berasal dari proses input data disimpan dalam sebuah Theme yang selanjutnya dapat diolah atau ditransfer ke software lain untuk pengolahan lebih lanjut. Mempersiapkan View Untuk melakukan input data, view harus terlebih dahulu dipersiapkan dengan cara: 

Pilih View pada jendela Project seperti di bawah ini, kemudian klik New.

Gambar 12.10 Project Window

266

FKM - UNSRAT



ArcView akan menampilkan sebuah jendela View baru yang kosong. View

Gambar 12.11 Jendela Project dengan sebuah View baru Jendela view, seperti ditunjukkan pada sebelah kanan, merupakan area untuk membuat sebuah proyek. Data spasial seperti peta atau image akan ditampilkan pada jendela tersebut. Beberapa bagian dari view dapat dilihat pada gambar di atas. Memperluas Format Sumber Data Arc View dapat menerima data digitasi dari perangkat digitizer yang terinstal. Di samping itu, Arc View dapat menerima sumber data dari berbagai data digital dengan berbagai sistem kompresi seperti JPEG dan TIFF. Sumber data dapat berasal dari berbagai software GIS lain seperti Arc Info, atau software rancang bangun seperti Auto CAD. Berikut ini contoh langkah untuk memperluas ekstensi ArcView dalam menerima sumber data lain. 

Dari menu pilih File



Pilih Extension ...



Arc View akan memunculkan window berikut:

267


Gambar 12.12 Extension dalam sub menu File untuk memperluas format

sumber data

Gambar 12.13 Jendela pilihan format Extension 

Turunkan scrollbar untuk mencari format JPEG, beri tanda cek dengan cara mengklik pada pilihan format JPEG tersebut.



Klik OK Setelah proses tersebut selesai. ArcView dapat menerima data berformat JPEG

sebagai sumber data baru. Memasukkan Sumber Data Sumber data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah proyek ArcView akan dianggap sebagai sebuah Theme baru. Theme merupakan serangkaian kenampakan geografi dalam sebuah view. Sebuah theme sebaiknya hanya berisi satu macam tema data. Misalnya, sebuah theme berisi data tentang peta dasar, jaringan jalan, jaringan sungai, bentuk lahan, penutup lahan, dan lain-lain. Setiap theme yang dibuat dapat diaktifkan atau tidak diaktifkan dari view,

268

FKM - UNSRAT

sehingga isi dari theme tersebut akan tampak pada view atau tidak tampak. Theme aktif akan tampak pada view dengan urutan susunan yang sesuai dengan urutan menurun theme pada daftar isi (table of content). Theme aktif ditandai dengan kesan menonjol pada theme tersebut. Sebuah view dapat menampung beberapa buah theme. Susunan theme dapat diatur atau dipindahkan dengan menarik theme tersebut ke atas atau ke bawah. View akan menampilkan beberapa buah theme yang bertipe point dan arc secara bersamasama dengan sebuah theme bertipe poligon. Namun jika terdapat beberapa theme yang bertipe poligon, view hanya menampilkan theme yang susunannya paling atas. Dengan demikian, ada baiknya jika akan menampilkan beberapa theme sekaligus, munculkan theme yang bertipe poligon pada urutan yang paling bawah atau pertama kali dibuka. Untuk membuat sebuah theme baru, lakukan dengan cara sebagai berikut: 

Dari menu utama pilih View, kemudian akan muncul sub menu berikut:

Gambar 12.14 Sub Menu View 

Pilih Add Theme



Selanjutnya akan muncul jendela seperti berikut:

Gambar 12.15 Window Add Theme 

Carilah sumber data yang akan dimasukkan sebagai theme baru

269




Setelah memilih sebuah sumber data, Klik OK



ArcView akan menampilkan sebuah theme baru pada view.

Gambar 12.16 View dengan sebuah sumber data asal Auto CAD 

Aktifkan theme tersebut dengan mengklik kotak kecil di depan nama theme



Gambar akan dimunculkan pada view sebelah kanan

Digitasi Untuk memulai digitasi harus dibuat sebuah theme baru, disamping theme yang sudah ada yang berisi data peta dasar. Theme baru ini akan diisi dengan data digitasi yang didasarkan pada peta dasar pada theme yang lain. Hasil digitasi ini tidak akan rancu atau bercampur pada peta dasar. Ingat, hasil digitasi ini berada pada sebuah theme yang lain. Kita dapat bayangkan, theme tempat digitasi adalah sebuah plastik transparansi di atas peta dasar. Masing-masing theme hendaklah diisi dengan jenis coverage yang sejenis. Misalnya, theme yang akan berisi jaringan jalan jangan dicampur dengan mendigitasi coverage

jaringan

sungai.

Kesalahan

lokasi

penyimpanan

hasil

digitasi

akan

menyebabkan kerancuan dalam pengolahan data selanjutnya. Tentukan terlebih dahulu tipe feature yang sesuai dengan coverage yang akan didigitasi. Misalkan untuk mendigitasi sebuah coverage jalan, dipilih tipe feature line; untuk coverage area, dipilih tipe feature polygon; sedangkan untuk coverage titik seperti kota, gunung, dan tain-lain, dipilih tipe feature point.

270

FKM - UNSRAT

1. Menentukan Tipe Feature Digitasi Langkah memulai digitasi dilakukan dengan menentukan tipe feature digitasi sebagai berikut: 

Pilih View dari menu utama



Pilih New Theme dari submenu view

Gambar 12.17 Jendela Tipe Feature 

Dari jendela New Theme pilihlah jenis feature yang dibutuhkan. Sebagai contoh, untuk membuat garis pantai dipilih tipe Line.



Klik OK



Akan muncul jendela seperti di bawah ini:

Gambar 12.18 Jendela Lokasi Penyimpanan Thema Baru 

Beri nama pada File Name karena masing-masing theme ini akan disimpan sebagai sebuah file baru dengan ekstensi .shp. Letakkan data digitasi Anda pada lokasi yang benar.

Perhatikan, pada daftar isi terdapat sebuah theme baru bertanda cek. Pada button theme terdapat sebuah kotak kecil terputus-putus. Hal ini berarti theme tersebut aktif dan siap dilakukan editing baik berupa penambahan, perubahan, pengurangan, dan lain-lain.

271


Gambar 12.19 Table Of Content Project 2. Digitasi Coverage Garis Pada baris icon terdapat button draw line

yang berfungsi untuk

menggambarkan sebuah line baru pada view yang dibuat. Saat button draw line aktif, pointer pada view berubah menjadi tanda +. Klik sekali pada ujung garis yang akan dibuat. Klik sekali pada tiap vertek (titik) yang merupakan sebuah belokan atau lengkungan. Klik ganda untuk mengakhiri garis yang dibuat. Button line lain yang dapat digunakan adalah draw line to split feature Dengan ikon ini, setiap garis melewati garis lain yang melintang akan dianggap sebagai objek baru. Objek garis baru yang terbentuk dapat diedit secara terpisah dari objek garis sebelumnya. Objek garis yang tergambar terakhir pada view dianggap sebagai sebuah objek baru yang terpisah dengan objek-objek lain. Masing-masing objek ditandai oleh 8 titik di sekeliling objek tersebut. Berlatihlah melakukan digitasi dengan menggambarkan sebuah coverage. Misalnya, garis pantai ataujalan. Berikut adalah beberapa icon yang dapat digunakan untuk membantu digitasi: Pointer

:

penunjuk objek aktif. Objek yang akan diedit harus aktif.

Zoom in

:

untuk membesar gambar tampilan pada view. Perbesaran Dapat dilakukan dengan mengklik pada posisi gambar yang akan diperbesar. Perbesaran juga dapat dilakukan dengan memilih lokasi

atau membuat rectangle pada lokasi yang

272

FKM - UNSRAT

akan diperbesar. Zoom out

:

untuk memperkecil gambar tampilan pada view. Cara yang sama dapat dilakukan seperti pada perbesaran gambar

Pan

:

untuk menggeser tampilan gambar pada view. Pergeseran dilakukan dengan menekan tombol kiri mouse dan geser ke arah yang diinginkan (drag).

Gambar 12.20 Digitasi dengan menggunakan Draw Line Hasil digitasi dianggap sebagai sebuah objek dengan dicirikan oleh munculnya titik di sekitar objek tersebut. Seluruh garis pada gambar tersebut merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa vertek. 3. Digitasi Coverage Area Digitasi coverage area memiliki sedikit perbedaan dengan coverage yang berbentuk garis/line. Area disebut dengan poligon. Dalam hal ini, theme baru yang dibuat harus pula bertipe feature poligon. Secara otomatis, daerah yang didigitasi akan membentuk area dengan simbol warna tertentu. Digitasi area diawali dengan pembuatan theme baru dengan tipe feature poligon sebagai berikut:

Gambar 12.21 Tipe Feature Poligon

273


Penentuan tipe feature dilakukan seperti langkah penentuan tipe feature garis. Penentuan tipe feature ini dilakukan dengan cara: 

Klik View



Pilih New Theme Setelah theme ditentukan, simpanlah theme tersebut pada lokasi yang (folder)

yang sama dengan theme-theme lain dalam satu proyek. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pencarian saat dilakukan editing.

Gambar 12.22 Tentukan Lokasi Penyimpanan Theme Poligon Gambar

di

atas

menunjukkan

lokasi

penyimpanan

theme

pada

folder

c:\eko_files\area. ArcView secara otomatis akan memberikan ekstensi .shp di belakang nama theme tersebut.

Gambar 12.23 Simbol Theme Poligon Perhatikan, bentuk feature yang terbentuk saat ini berbeda dengan feature pada tipe Line.

Pada tipe poligon ini, feature digambarkan dengan sebuah simbol kotak

(rectangle) dengan warna tertentu. Warna pada simbol feature ini belum memiliki makna tertentu. dan dapat diganti dengan warna lain. Berikut ini ikon untuk digitasi area:

274

FKM - UNSRAT

Draw Rectangle Draw Circle Draw Polygon

Draw Line to Append Polygon

Draw Line to Split Polygon

Gambar 12.24 Ikon Digitasi Poligon

Draw Rectangle

: Digitasi area berbentuk rectangle/kotak

Draw Circle

: Digitasi area berbentuk lingkaran

Draw Polygon

: Digitasi area dengan bentuk bebas

Draw Line to Split Poligon

: Membentuk poligon baru dalam sebuah polygon

Draw Line to Append Poligon : Membentuk poligon baru diluar garis tepi sebuah polygon 3.1 Membuat Objek Untuk latihan, buatlah sebuah area kotak pada view baru dengan menggunakan draw rectangle. 

Buat sebuah Theme baru dengan tipe poligon



Klik draw rectangle



Pada jendela view terbentuk sebuah kotak dengan tanda titik objek di sekelilingnya.

dan buat sebuah kotak baru.

Gambar 12.25 ObjekArea Rectangle 

Buatlah sebuah rectangle baru dengan ukuran yang berbeda pada jendela view

275


tersebut

Gambar 12.26 Penambahan Objek baru dengan draw rectangle 

Tampak sebuah objek rectangle barn dengan tanda titik objek. Kedua objek tersebut adalah objek yang berbeda.

3.2 Memecah Objek Objek area pada view dapat dipotong atau dipecah menjadi beberapa objek lain dengan cara "dipotong". Pemotongan ini dilakukan dengan membuat sebuah garis pemisah di dalam objek area tersebut. Objek dapat dipotong menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Pemecahan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Pilih draw line to split polygon



Buat sebuah garis di dalam salah satu kotak tersebut dari sisi ke sisi yang lain. Gunakan mode snap agar vertek baru menempel pada sisi kotak tersebut dengan pasti. Snap diaktifkan dengan menggunakan klik kanan tombol mouse



Akan terbentuk sebuah objek poligon baru di dalam poligon yang lama. Poligon baru tersebut ditandai dengan munculnya titik-titik objek di sekeliling objek-objek tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada gambar berikut: Gambar 12.27

Penambahan objek dengan menggunakan draw line to split polygon

276

FKM - UNSRAT

Objek baru yang berupa area segitiga merupakan sebuah objek baru yang dapat dipisahkan dengan objek induknya. Cobalah drag dan tarik keluar objek tersebut dengan cara: 

Klik ikon pointer



Klik objek



Drag objek tersebut dan tarik keluar.



Area tersebut akan terpisah dengan objek rectangle

untuk memilih objek.

Gambar 12.28 Pemisahan objek hasil pemotongan

3.3 Menambah Objek Objek dapat ditambah dengan menarik garis yang membentuk area. Objek yang ditambahkan merupakan "perluasan" dari sebuah objek yang sudah ada. Salah satu sisi objek harus berasal dari objek lain yang sudah ada. Penambahan objek dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Klik Draw Line To Append Poligon



Pointer akan berubah menjadi tanda +



Klik kanan tombol mouse untuk mengaktifkan mode snap



Pilih snap to vertek atau snap to boundary



Klik pada sebuah vertek atau garis batas



Tarik garis menjadi sebuah area seperti pada gambar 12.29.

277


Gambar 12.29 Penambahan area dengan draw line to append polygon Tampak pada contoh, terbentuk sebuah area baru yang seakan menjadi perluasan dari objek yang sudah ada. Objek baru tersebut merupakan objek tersendiri dan dapat dipisahkan dari objek induknya. Cobalah objek baru tersebut dipisahkan dengan cara sebagai berikut: 

Klik ikon pointer



Klik objek



Drag objek tersebut dan tarik ke tempat lain.



Area tersebut akan terpisah seperti tampak pada contoh dan objek baru tersebut

untuk memilih objek.

berdiri sebagai sebuah objek baru.

Gambar 12.30 Pemisahan objek baru hasil perluasan Menyimpan Hasil digitasi hendaknya disimpan pada sebuah file agar dapat dilakukan editing di kemudian hari. Proses penyimpanan merupakan penyimpanan terhadap keseluruhan proyek tersebut. Hasil penyimpanan tidak hanya menyimpan view, namun ArcView juga akan menyimpan data tabel, grafik, layout, dan script jika ada. Dengan demikian, dalam

278

FKM - UNSRAT

satu proyek sebenarnya terdiri dari view, tabel, grafik, layout, dan script. Lakukan penyimpanan dengan menekan ikon save

atau melalui menu utama

Arc View: 

Klik File dari menu utama



Klik Save Project

Gambar 12.31 Sub menu File 

Pilih lokasi folder yang diinginkan.



Beri nama file



Klik OK Pemberian nama file dilakukan setelah Anda menempatkan terlebih dahulu folder

yang diinginkan. Pemberian nama file sebelum penempatan posisi folder mengakibatkan nama file dimaksud tidak masuk pada folder.

Tabel Tabel merupakan salah satu data atribut dalam data spasial. Beberapa data dari bagian data spasial tersebut tersimpan dalam tabel. ArcView menyediakan sarana penyimpan dan pengubah data tabel tersebut. Di samping itu, Arc View dapat menerima data tabel yang berasal dari dBase dan Arc Info. Seperti pada sistem basis data lainnya, tabel pada ArcView mengenal konsep Field dan Record. Field dapat disamakan dengan pengertian kolom pada tabel. Sedangkan Record dapat diartikan sebagai baris dari tabel tersebut. Suatu tabel dapat dikaitkan dengan tabel-tabel lain yang menyimpan berbagai data. Dengan demikian, tabel pada ArcView dapat dibentuk suatu relasional yang memungkinkan pembentukan basis data.

279


ArcView hanya akan mengingat lokasi dari tabel yang direlasikan tanpa mengubah bentuk fisik tabel. Dengan demikian, pengubahan tabel hasil relasional tidak mempengaruhi tabel aslinya. Tabel berkaitan dengan file penyimpan data spasialnya. Perubahan pada data spasial akan mengubah data pada tabel tersebut. Menampilkan Tabel Theme Untuk menampilkan tabel dilakukan dengan terlebih dahulu mengaktifkan ikon Open Theme Table

. Langkah berikut adalah cara untuk membuka tabel dari sebuah

Theme: 

Dari Daftar Isi (Table of Content) view pilih theme yang akan dibuat tabelnya. Pemilihan theme ini membuat theme yang dipilih tersebut aktif.



Klik ikon Open Theme Table

. Masing-masing feature akan menampilkan sebuah

record atau baris. Pada awalnya tabel hanya memunculkan field shape dan ID, yang mana semua shape tergantung dari bentuk objek yang dibuat dan field ID berisi angka nol. 

Dari menu Tabel pilih Start Editing untuk melakukan editing terhadap tabel tersebut. Pemilihan sub menu ini mengakibatkan tabel siap diedit. (Perhatikan bentuk huruf judul field yang menjadi tebal). Record yang siap diedit adalah record yang terblok atau terpilih.

Gambar 12.32 Sub menu Table Mengedit Tabel Saat feature pada sebuah theme dibentuk ArcView secara otomatis membentuk

280

FKM - UNSRAT

sebuah tabel. Tabel tersebut berisi keterangan bentuk dan ID. Bentuk (shape) tergantung pada jenis feature yang dibuat saat digitasi. Sedangkan ID biasanya belum terisi atau masih dalam nilai nol. Editing terhadap sebuah tabel mengharuskan tabel tersebut dalam keadaan siap edit. Jika tabel belum aktif, maka aktifkan terlebih dahulu. 

Pilih Start Editing dari menu Table.



Klik ikon Edit



Pilih record yang akan diedit



Isikan nilai record tersebut

dari toolbar

Untuk membentuk suatu basis data yang lengkap tabel perlu ditambahkan keterangan-keterangan lain dengan cara menambahkan kolom (field) atau direlasikan dengan tabel lain.

Gambar 12.33 Table theme aktif Penambahan field akan membentuk sebuah kolom baru yang kosong dari tabel tersebut. Penambahan field dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Pilih menu Add Field dari menu Edit.



ArcView memunculkan jendela berikut:

Gambar 12.34 Penambahan field

281




Isikan nama field yang diinginkan pada baris Name.



Tentukan tipe data yang bersangkutan. Type digunakan untuk menentukan jenis data atau tipe data. Tipe data yang disediakan oleh ArcView adalah String untuk jenis data huruf (alphanumeric), Number untuk jenis data angka (numeric). Boolean untuk jenis data logika, dan Date untuk jenis data tanggal.



Width berfungsi untuk menentukan lebar field atau jumlah digit yang yang boleh diterima.



Klik OK

Gambar 12.35 Tabel dengan penambahan field desa Mengurutkan Data Pengurutan data dilakukan atas data acak dalam tabel. Data dapat diurutkan secara menaik (Ascending) atau menurun (Descending). Pengurutan menaik dilakukan sebagai berikut: 

Aktifkan tabel



Klik field yang dijadikan kunci pengurutan



Klik ikon sort ascending



Tabel terurutkan menaik

Gambar 12.36 Tabel terurutkan menaik berdasarkan field ID

282

FKM - UNSRAT

Pengurutan menurun adalah kebalikan dari proses pengurutan menaik. Klik ikon sort Descending

dengan field ID masih terpilih.

Gambar 12.37 Tabel terurutkan menurun berdasarkan field ID Mengganti Nama Field Suatu saat nama dari field perlu diubah. Pengubahan dapat dilakukan terhadap beberapa field sekaligus. Penggantian nama field dilakukan melalui menu Properties dalam menu Table. Langkah mengganti nama field dari tabel adalah sebagai berikut: 

Pilih Tables



Pilih Properties



Arc View memunculkan window Table Properties berikut:

Gambar 12.38 Tabel Properties untuk mengubah nama field 

Isilah nama field baru pada kolom Alias. Misal Shape diganti menjadi Bentuk, ID diganti menjadi Kode, dan Penduduk diganti menjadi Jml Penduduk.



Klik OK. Arc View segera mengganti nama-nama field tadi dengan nama baru yang dimasukkan pada Alias.

283


Hasil dari penggantian tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 12.39 Tabel hasil perubahan nama field Mengubah Ukuran Field Untuk mengubah ukuran field lakukan langkah berikut: 

Arahkan mouse pada garis di sisi kanan dan nama field yang akan diubah ukurannya



Drag garis tersebut ke kiri atau ke kanan

Menggeser Posisi Field Posisi field mungkin perlu diurutkan sesuai dengan keperluan tertentu. Penggeseran field dilakukan dengan cara berikut: 

Klik nama field yang akan digeser



Drag ke kiri atau ke kanan

Menghapus Field Field yang tidak diperlukan dapat dihapus untuk menyederhanakan tabel. Langkah penghapusan field adalah sebagai berikut: 

Klik nama field yang akan dihapus



Pilih Edit dari baris menu



Pilih Delete Field



Pilih Yes saat ada pertanyaan "Are you sure to delete field...?"

Menghapus Record Menghapus record dilakukan dengan cara berikut: 

Klik record yang akan dihapus



Pilih Edit dari baris menu



Pilih Delete Record

284

FKM - UNSRAT

LAYOUT PETA Peta yang telah selesai diedit harus melalui sebuah proses layout untuk siap cetak. Layout adalah sebuah proses menata dan merancang letak-letak properti peta, seperti judul peta, legenda, orientasi, label, dan lain-lain. Peta yang dilayout dimaksudkan untuk memperjelas dan memberikan keterangan yang benar kepada pengguna peta tersebut. Peta yang telah dilayout dengan baik akan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam suatu terapan tertentu. Layout membantu pengguna peta memperoleh informasi yang akurat. Menyiapkan Peta Peta yang akan dilayout harus disiapkan dengan baik. Siapkan peta-peta yang terkandung dalam theme ke dalam sebuah view. Satu buah view akan memberikan satu buah tampilan. Aktifkan semua theme yang diperlukan untuk sebuah tampilan layout peta. Berikut langkah-langkah mempersiapkan layout peta tersebut: 

Pilih View dari jendela proyek



Klik New untuk membentuk sebuah view baru



Klik ikon Add Theme untuk menambah sebuah theme ke dalam view tersebut Misalnya, mengaktifkan theme jalan dan sebuah peta administratif.



Aktifkan theme-theme tersebut dengan klik pada kotak cek di depan nama theme.



Objek-objek yang terkandung dalam kedua theme tersebut akan ditampilkan pada jendela view.



Jika terdapat tipe feature pada theme-theme yang berupa area, maka sebaiknya theme yang mengandung feature poligon diletakkan paling bawah. Feature yang bertipe poligon akan menutup feature-feature lain yang berada di bawahnya.

285


Gambar 12.40 Persiapan Layout Peta. 

Langkah selanjutnya adalah dengan memilih Layout dari menu View seperti dalam gambar berikut:

Gambar 12.41 Sub menu View 

Pilih salah satu template layout peta. Template ini merupakan rancangan bentuk akhir peta yang akan dibuat.

Gambar 12.42 Jendela Template

286

FKM - UNSRAT



Arc View akan memberikan sebuah jendela layout yang akan mengatur berbagai atribut peta.

Gambar 12.43 Jendela Layout Peta Perhatikan sebuah kerangka dasar (template) layout sebuah peta. Pada template tersebut tersedia objek judul, peta, legenda, inset, orientasi, skala, dan garis tepi. Masing-masing objek tersebut dapat diedit atau diubah sesuai dengan fungsi dan keterangannya. Beberapa objek merupakan objek yang berkaitan dengan objek-objek lain. Misalnya objek legenda berhubungan dengan objek peta, di mana jika atribut peta pada jendela view diubah, objek legenda tersebut akan berubah pula. Hubungan masingmasing objek tersebut dapat diputuskan jika dilakukan langkah simplify terhadap objek tersebut. Namun sekali hubungan tersebut diputuskan, maka objek tersebut tidak dapat dihubungkan lagi. Karena itu pertimbangkan baik-baik jika akan memutus suatu objek. Ada baiknya jika editing objek yang membutuhkan pemutusan hubungan ini dilakukan setelah semua objek benar-benar telah terlayout dengan baik.

287


Gambar 12.44 Kerangka layout peta Agar peta tersebut dapat tercetak sesuai dengan ukuran kertas yang ada, atur setup pencetakannya. Pengaturan ukuran pencetakan ini dilakukan melalui menu Print Setup dan menu File.

Gambar 12.45 Sub menu File Dari jendela Print Setup, pilih ukuran kertas pada Paper Size. Klik drop down Size untuk memilih ukuran kertas yang ada. Misalnya, ukuran kertas A4 untuk kertas Kuarto. Orientation menentukan layout peta dalam posisi berdiri (portrait) atau memanjang (Landscape).

288

FKM - UNSRAT

Gambar 12.46 Jendela print setup Mengedit Judul Judul ditempatkan pada objek judul yang terdapat di atas jendela layout. Objek judul kosong atau belum teredit ditandai dengan nama view yang dilayout. Klik satu kali pada objek judul tersebut. Objek judul akan terpilih dengan menampilkan titik-titik objek di sekitamya. Untuk mengubah nama objek judul tersebut klik ganda pada objek tersebut.

Gambar 12.47 Objek judul belum teredit Jendela text properties muncul setelah objek judul diklik ganda. Pada jendela text properties ini editing judul tersebut dilakukan. Blok tulisan View1, dan tulis judul yang diinginkan.

Gambar 12.48 Jendela text properties

289


Pada objek judul tersebut dapat diatur posisi teks dari objek. Berikut tiga buah ikon pengatur posisi teks pada objek. : Teks rata kiri pada objek : Teks rata tengah / center pada objek : Teks rata objek Spasikanan padapada objek diatur melalui pemilihan jarak dari vertical spacing. Jarak baris yang disediakan adalah 1, 1.5, dan 2. Rotation Angle berfungsi untuk menentukan kemiringan teks judul pada objek. Ubahlah judul tersebut dengan nama peta yang diinginkan. Sebagai contoh pada peta berikut adalah: Peta Administrasi Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

Gambar 12.49 Layout Kecamatan Butuh Resolusi Grid Objek yang ada pada layout belum tentu terletak pada tempat yang sesuai. Kadang-kadang perlu dilakukan penyesuaian letak atau posisi objek tersebut dalam layout. Untuk menyesuaikan dan menata letak objek tersebut, objek perlu digeser atau diubah ukurannya sesuai dengan posisi atau ukuran yang semestinya. Penyesuaian tata letak objek tersebut dapat dilakukan secara manual atau terpandu dari sistem ArcView. Jika pengaturan tata letak tersebut dilakukan dengan manual, maka objek perlu digeser atau diubah ukurannya dengan cara menggerakkan mouse secara interaktif terhadap objek. Saat penggeseran atau pengubahan ukuran ini,

290

FKM - UNSRAT

sering dirasakan adanya kesulitan yang dikarenakan oleh resolusi grid yang kasar. Dalam hal ini penggeseran akan mengikuti grid yang kasar tersebut. Agar mempermudah penggeseran dan perbaikan ukuran objek maka ukuran resolusi grid tersebut perlu diperhalus. Ukuran grid yang halus akan memudahkan penggeseran dan pengubahan ukuran tersebut. Ukuran grid secara default dalam jendela layout adalah 0.25, baik grid vertikal atau grid horizontal. Ukuran ini perlu diubah dengan memperkecil nilai grid tersebut. Ubahlah nilai tersebut menjadi 0.0025 atau 0.00025 atau nilai-nilai lain yang lebih kecil dari nilai default. Untuk mengubah resolusi grid tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Pilih menu Layout



Pilih Properties



Di layar akan muncul jendela layout properties



Ganti nilai default grid spacing horizontal dan vertikal 0.25 dengan nilai lain yang lebih kecil.



Klik OK Perhatikan perubahan yang terjadi pada jendela layout. Titik-titik grid yang ada

pada layout tidak tampak, dan jika dilakukan penggeseran objek terasa lebih halus.

Gambar 12.50 Jendela layout properties Menggeser Objek Dalam menggeser objek dapat dilakukan dengan cara manual atau terpandu. Penggeseran secara manual dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Klik objek yang akan digeser



Tunjuk objek tersebut dan drag ke suatu lokasi tertentu yang diinginkan

291




Objek tersebut akan tergeser sesuai dengan pergeseran tersebut Penggeseran secara terpandu dilakukan dengan menggunakan menu Graphics.



Klik objek yang akan digeser



Pilih menu Graphics



Pilih Size and Position



Ubahlah nilai-nilai batas pada kolom-kolom isian. Pengubahan atas suatu kolom akan mengubah nilai kolom yang lain secara otomatis. Nilai pada kolom tersebut merupakan batas posisi objek dari garis tepi layout.

Gambar 12.51 Jendela Size and Position Mengedit Skala Skala merupakan faktor yang penting dalam sebuah skala. Skala menentukan besaran jarak yang tersimbolkan oleh sebuah garis atau jarak pada peta. Satu bagian jarak tertentu pada peta menggambarkan suatu jarak tertentu di lapangan dengan satuan panjang yang lebih besar. Skala 1 : 100.000 menggambarkan suatu satuan jarak di peta satu bagian berbanding dengan jarak di lapangan 100.000 bagian dengan satuan yang sama. Perbandingan peta sering menggunakan satuan panjang centimeter. Dengan perbandingan skala yang demikian, jarak satu sentimeter di peta berarti sama dengan 100.000 centimeter di lapangan atau 1 kilometer. ArcView dapat menyajikan peta yang dibuat dengan skala yang ditentukan oleh operator. Pengaturan skala dilakukan dengan cara berikut: 

Tunjukkan pomter pada gambar peta



Klik ganda pada posisi peta tersebut



ArcView akan memunculkan jendela berikut:

292

FKM - UNSRAT

Gambar 12.52 Mengubah skala peta Skala dapat ditampilkan dalam bentuk diagram batang atau dalam bentuk angka. Skala dalam bentuk angka, misalnya; 1:100.000, 1 : 50.000, dan lain-lain. Sedangkan skala dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 12.53 Diagram batang skala Gambar di atas menunjukkan sebuah skala dalam bentuk diagram batang. Skala tersebut menggambarkan peta dalam satuan miles. Pada sebelah kiri angka 0 setiap unit skala dibagi menjadi dua bagian. Bagian sebelah kiri 0, bentuk batang skala, unit skala, dan satuan skala dapat diubah. Pengubahan bentuk skala adalah sebagai berikut: 

Klik ganda pada skala



ArcView menampilkan jendela berikut:

Gambar 12.54 Pengubahan bentuk diagram skala

293


Mengedit Orientasi Orientasi peta merupakan penunjuk arah peta. Simbol orientasi menjadi pedoman bagi penentuan arah tertentu. Informasi arah sangat penting artinya bagi pengguna peta, sehingga penempatan posisi simbol orientasi dan bentuk simbol sebaiknya pada posisi yang mudah dilihat dan menarik. Orientasi pada peta secara default ditampilkan dalam bentuk seperti berikut ini:

Gambar 12.55 Simbol orientasi arah peta Arc View menyediakan beberapa bentuk simbol orientasi. Bentuk simbol orientasi dapat diganti dengan cara klik ganda pada simbol orientasi tersebut. Lakukan langkah berikut untuk mengganti bentuk simbol orientasi arah peta. 

Klik ganda simbol orientasi arah yang ada



ArcView menampilkan jendela berikut:

Gambar 12.56 Bentuk simbol orientasi arah 

Pilih salah satu bentuk orientasi yang diinginkan.



Klik OK



ArcView telah mengganti bentuk simbol orientasi arah peta yang ada. Bentuk simbol orientasi dapat diedit lebih jauh yang berhubungan dengan simbol

singkatan arah. Pada bentuk default orientasi arah disimbolkan dengan huruf N untuk utara, S untuk selatan W untuk barat, dan E untuk timur. Penggunaan simbol tersebut dapat diganti dengan simbol yang lama atau dihilangkan sama sekali.

294

FKM - UNSRAT

Lakukan simplify terhadap objek simbol arah tersebut untuk melakukan editing. Lebih jelasnya lakukan langkah berikut untuk mengedit bentuk simbol orientasi: 

Klik pada simbol orientasi



Klik kanan pada simbol tersebut



Pilih simplify

Gambar 12.57 Simplifikasi 

Bentuk simbol orientasi terpecah menjadi banyak satuan objek



Klik di tempat kosong untuk menghilangkan titik-titik objek tersebut



Pilih objek arah utara (N)



Klik ganda pada simbol tersebut



ArcView memunculkan jendela View Properties



Ganti simbol N dengan U atau Utara



Klik OK Gambar berikut mempakan hasil simplifikasi dan pengeditan simbol arah.

Gambar 12.58 Simplifikasi simbol orientasi arah Letakkan simbol orientasi pada lokasi yang mudah dilihat atau ditemukan. Drag simbol orientasi tersebut dan geser pada tempat yang diinginkan. Gambar berikut memberikan contoh pemindahan lokasi simbol orientasi.

295


Gambar 12.59 Pengaturan letak simbol orientasi Mengedit Legenda Legenda adalah pedoman informasi simbol-simbol dalam peta. Simbol yang ada dalam peta dapat berupa simbol bentuk atau simbol warna spasial. Pada ArcView legenda berkaitan dengan theme yang aktif pada View. Legenda merupakan objek yang juga dapat dilakukan simplifikasi. Masing-masing objek yang terpisah hasil simplifikasi dapat diedit sesuai dengan kebutuhan. Namun perlu diingat bahwa objek yang telah tersimplifikasi berarti telah putus hubungan dengan sumber theme pada view, sehingga jika terjadi perubahan pada bentuk atau warna pada simbol legenda tidak akan diikuti oleh perubahan pada peta.

Gambar 12.60 Legenda Peta teredit

296

FKM - UNSRAT

Simbol garis pada legenda berupa sebuah garis zig-zag dengan warna tertentu sesuai dengan warna pada theme dari view yang bersangkutan. Secara umum, simbol garis pada legenda view berupa garis lurus, sehingga simbol garis pada legenda perlu diedit atau diluruskan. Pengubahan simbol dari bentuk garis dapat dilakukan setelah objek legenda disimplifikasi. 

Klik ganda pada objek yang akan diedit.



Gunakan ikon edit vertek



Tunjuk vertek yang akan dipindahkan



Drag vertek tersebut dan tank ke posisi yang sejajar dengan vertek lainnya.

untuk memindah titik vertek garis.

Gambar berikut menunjukkan contoh pelurusan simbol garis legenda dengan pemindahan vertek. Gambar a menunjukkan bentuk garis asli, gambar b menunjukan pemindahan titik vertek untuk pelurusan garis. Sedangkan Gambar c, menunjukkan garis yang telah terluruskan.

Gambar 12.61 Pengubahan bentuk garis Memberi Label Untuk melengkapi informasi pada peta perlu diberikan berbagai macam keterangan-keterangan. Tambahan informasi tersebut berupa atribut peta yang belum tersedia pada template seperti nama pembuat, tahun pembuatan, nama-nama tempat pada dan di sekitar lokasi peta, dan lain-lain. Pemberian label berupa teks dilakukan dengan cara berikut: 

Klik ikon text



Klik posisi atau letak tertentu yang akan diberi label



ArcView akan menampilkan jendela text properties yang dapat digunakan untuk

297


mengisikan label tersebut. Misalnya, KAB. KEBUMEN. 

Klik OK pada jendela properties tersebut. Peta akan menampilkan sebuah label baru.

Memberi Grid (Graticule) Grid adalah serangkaian garis dan label yang menunjukkan lokasi dari garis bujur dan garis lintang. Grid memberikan keterangan mengenai lokasi dari peta yang dibuat. Pada tepi garis tersebut dapat diberi keterangan teks, atau tanda-tanda lainnya. Ukuran grid tergantung dan proyeksi yang digunakan, dan dapat diatur kerapatannya antara masing-masing grid tersebut. Berikut langkah pemberian grid: 

Aktifkan Layout yang akan diberi grid



Pilih File dari menu utama



Pilih Extensions



ArcView akan memunculkan jendela berikut:

Gambar 12.62 Jendela perluasan ekstensi 

Pilih opsi Graticules and Measured Grids dengan mengklik kotak di depan opsi tersebut.



KlikOK



Setelah ekstensi tersebut ditambahkan, ArcView akan menambah sebuah ikon baru Graticules and Grid



Klik ikon Graticules and Grid



ArcView menampilkan jendela panduan seperti berikut:

298

FKM - UNSRAT

Gambar 12.63 Jendela panduan grid 

Klik tombol Next, Arc View menampilkan jendela panduan kedua

Gambar 12.64 Mengatur bentuk dan ukuran grid 

Atur interval grid pada baris Enter a grid interval



Pilih Line pada Display Grid as



Selanjutnya atur ketebalan garis dan pilih jenis hurufnya



Untuk melihat hasil sementara klik Preview, untuk menghilangkan kembali klik Remove



Klik tombol Next



ArcView menampilkan jendela panduan ketiga

299


Gambar 12.65 Mengatur garis tepi (frame) 

Klik tombol Preview



Klik tombol Finish Arc View akan memberikan grid pada lembar peta. Kerapatan grid tergantung

pada interval grid yang ditetapkan. Angka grid merupakan angka koordinat posisi tersebut yang tergantung pada posisi transformasi. Pada bagian dari garis tepi dapat ditambahkan keterangan label atau lainnya.

Gambar 12.66 Lembar peta dengan grid

300

FKM - UNSRAT

Gambar 12.67 Interval Grid pada lembar peta dengan grid Menyimpan Layout Agar peta dapat digunakan di lain waktu, maka perlu dilakukan penyimpanan. Penyimpanan layout peta sama dengan penyimpanan proyek seperti telah dijelaskan di muka. Layout akan disimpan dalam bentuk file dengan ekstensi .apr. ArcView secara otomatis akan memberikan ekstensi tersebut ke belakang nama file yang dibuat. Perlu diingat bahwa untuk menyimpan file harus terlebih dahulu diarahkan pada folder yang diinginkan terlebih dahulu. Pengalihan nama folder setelah pemberian nama file akan mengakibatkan nama file tersebut hilang dan berubah ke nama file default ArcView. Penyimpanan dapat dilakukan dengan menekan ikon save atau melalui menu File - Save Project.

Gambar 12.68 Jendela penyimpanan Mencetak Layout Peta akhir dapat dicetak melalui perangkat cetak seperti printer. Layout harus berada pada posisi yang sesuai dengan ukuran kertas cetaknya. Dengan demikian, saat layout peta akhir hendak dicetak, pastikan ukuran setup printer telah diatur. Jika ukuran setup printer belum diatur, aturlah terlebih dahulu melalui Print Setup dari menu File.

301


Selanjutnya untuk mencetak Layout dilakukan dengan cara berikut: 

Aktifkan Layout yang akan dicetak, dan hidupkan printer



Pilih File



Pilih Print



ArcView memunculkan jendela berikut:

Gambar 11.69 Jendela dialog cetak layout 

Klik OK



Layout akan tercetak pada printer

302

FKM - UNSRAT

Kepustakaan

1. Jogiyanto H. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi, 1999. 2. Lippeveld T and Sauerborn R. A Framework For Designing Health Information Systems in Design and Implementation of Health Information Systems. Geneva: WHO, 2000. 3. Levey and Loomba. Health Care Administration; a managerial perspective. Philadelphia : JB Lippincolt Co., 1976. 4. Kendall KE. & Kendal JE. Analsis dan Perancangan Sistem, alih bahasa Thamin Abdul HA. Jakarta : Pearson Education Asia Pte Ltd, 2003. 5. Hicks, JO, Jr. Management Information Systems: a user perspective, Third Edition. USA : West Publishing Company, 1993. 6. Davis GB. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen, terjemahan dari Conceptional Fondation Structure and Development, IPPM-PT Pustaka Binamawas Prasindo.Jakarta : PT.Gramedia, 1992 7. Scott GM. Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen. Edisi Indonesia, Cetakan ke-7, atas izin McGraw Hill Inc. Jakarta : PT Rajawali Grafindo, 2002. 8. Hartono B. Pengembangan SIK Daerah dalam : Pusdatin (eds). Materi Fasilitasi Pengembangan SIK Daerah. Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2002. 9. Sauerborn R and Lippeveld T. Introduction in : Lippeveld T. (ed). Design and Implementation of Health Information Systems. Geneva : WHO, 2000. 10. Hartono B., Wandaningsih. Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan dalam : Medika No. 11 Tahun 17, November 1991. Jakarta : 1991. 11. Kenney N., Macfarlene A. Identifying problems with data collection at a local level: survey of NHS maternity units in England. BMJ, 1999: 319: 816-22. 12. Depkes RI. Sistem Kesehatan Nasional 2004. Jakarta: Depkes RI, 2004. 13. Depkes RI. Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). Jakarta: Depkes RI, 2002. 14. Depkes RI. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Buku 1: Konsep Dasar SIMPUS. Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1997.

303


15. Depkes RI. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Buku 3: Pengolahan dan Pemanfaatan Data SP2TP. Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1997. 16. Budiyanto E. Sistem Informasi Geografis Menggunakan Arc View GIS. Yogyakarta: Andi Offset, 2002. 17. Depkes RI. Sistem Informasi Geografis (SIG). Jakarta: Departemen Kesehatan RI Ditjen P2M & PL, Tanpa tahun. 18. WHO. Developing health management information systems: a practical guide for developing countries. Geneva: WHO, 2004.

304

Lampiran-Lampiran

iii

Contoh-Contoh Tabel Contoh Tabel Induk (Master Table)

Data Distribusi Penduduk di Kecamatan A Tahun 2005 Jumlah Desa/Kelurahan Penduduk

Jumlah Bayi

Jumlah KK

Jumlah Balita

Jumlah Ibu Hamil

Jumlah Contoh Tabel Teks (Text Table)

Cakupan Imunisasi Lengkap terhadap Anak Balita di Kecamatan A Tahun 2005 Desa/Kelurahan

IMUNISASI POLIO CAMPAK

DPT

Jumlah

iv

BCG

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi

Jumlah Pasien Puskesmas X menurut Golongan Umur Tahun 2005 Golongan Umur

Laki-laki

0-<1 1-<5 5 - < 10 10 - < 15 15 - < 20 20 - < 25 25 - < 30 30 - < 35 35 - < 40 40 - < 45 45 - < 50 50 + Jumlah

v

Jumlah Pasien Perempuan

Total

Contoh-Contoh Penyajian

vi

vii

viii

ix

Petunjuk Diskusi PETUNJUK DISKUSI KELOMPOK MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN INFORMASI DAN INDIKATOR 1.

Mahasiswa dibagi dalam tiga kelompok, yaitu Kelompok Puskesmas, Kelompok Rumah Sakit, dan Kelompok Dinas Kesehatan.

2.

Kelompok Puskesmas diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan kebutuhan informasi dan indikator untuk mendukung Manajemen Pasien/Klien dan Manajemen Unit di Pusat Kesehatan Masyarakat.

3.

Kelompok Rumah Sakit diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan kebutuhan informasi dan indikator untuk mendukung Manajemen Pasien/Klien dan Manajemen Unit di Rumah Sakit.

4.

Kelompok Dinas Kesehatan diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan kebutuhan informasi dan indikator untuk mendukung Manajemen Klien, Manajemen Unit, dan Manajemen Sistem Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

5.

Kelompok dapat diberi "Formulir Kebutuhan Informasi dan Indikator" sebagaimana tercantum di bawah ini, untuk membantu diskusi mereka. Fungsi-Fungsi Manajemen

6.

Informasi yang dibutuhkan

Indikator

Waktu untuk berdiskusi hendaknya dibatasi yaitu 30 menit. Selesai diskusi kelompok, masing-masing kelompok diminta menyajikan hasil diskusinya dan ditanggapi secara pleno (diskusi pleno).

x

PETUNJUK DISKUSI KELOMPOK MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA DAN CARA MENGUMPULKANNYA 1.

Mahasiswa tetap berada dalam tiga kelompok, yaitu Kelompok Puskesmas, Kelompok Rumah Sakit, dan Kelompok Dinas Kesehatan.

2.

Kelompok Puskesmas diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan kebutuhan data untuk indikator-indikator yang diperlukan di Pusat Kesehatan Masyarakat (hasil kerja kelompok yang lalu).

3.

Kelompok Rumah Sakit diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan kebutuhan data untuk indikator-indikator yang dibutuhkan di Rumah Sakit (hasil kerja kelompok yang lalu).

4.

Kelompok Dinas Kesehatan diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan kebutuhan data untuk indikator-indikator yang dibutuhkan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (hasil kerja kelompok yang lalu).

5.

Kelompok dapat diberi " Formulir Kebutuhan Data dan Cara Mengumpulkannya " sebagaimana tercantum di bawah ini, untuk membantu diskusi mereka. Indikator

Data yang dibutuhkan

Sumber Data

Cara Mengumpulkan

* Sumber Data: Unit Kesehatan/Masyarakat/Registrasi Penduduk ** Cara Mengumpulkan: Secara Rutin/Sewaktu-waktu 6.


xi

PETUNJUK DISKUSI KELOMPOK MENETAPKAN JENIS ANALISIS DAN BENTUK SAJIAN INFORMASI 1.

Mahasiswa tetap berada dalam tiga kelompok. Kelompok I disebut Kelompok Direktur Rumah Sakit, Kelompok II disebut Kelompok Bupati atau Walikota, dan Kelompok III disebut Kelompok Ketua Bappeda/DPRD..

2.

Kelompok Direktur Rumah Sakit diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan jenis analisis dan bentuk sajian informasi yang sesuai dengan pengambilan keputusan yang sering dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit (dengan memilih butir informasi yang dihasilkan dari kerja kelompok yang lalu).

3.

Kelompok Bupati atau Walikota diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan jenis analisis dan bentuk sajian informasi yang sesuai dengan pengambilan keputusan yang sering dilakukan oleh Bupati atau Walikota dalam rangka Pembangunan Kesehatan dengan memilih butir informasi yang dihasilkan dari kerja kelompok yang lalu).

4.

Kelompok Ketua Bappeda/DPRD diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan jenis analisis dan bentuk sajian informasi yang sesuai dengan pengambilan keputusan yang sering dilakukan oleh Ketua Bappeda/DPRD dalam rangka Pembangunan Kesehatan (dengan memilih butir informasi yang dihasilkan dari kerja kelompok yang lalu).

5.

Kelompok dapat diberi Formulir " Jenis Analisis dan Sajian Informasi Untuk Pengambilan Keputusan " sebagaimana tercantum di bawah ini, untuk membantu diskusi mereka. Informasi yg dibutuhkan

Keputusan yg akan diambil

Jenis analisis yg sesuai*

Bentuk sajian informasi yg sesuai**

* Jenis Analisis: Deskriptif/Komparatif/Kecenderungan/Hubungan ** Sajian Informasi: Tabel/Histogram/Poligon/Line Diagram/PieDiagram/ Scatter Diagram/Bars/Pictogram/Peta 6.


xii

Tugas Akhir ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROGRAM KESEHATAN DI PUSKESMAS SISTEMATIKA: BAB I: PENDAHULUAN (Pembangunan Kesehatan hubungannya dengan Program) BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI A. GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI B. SOSIAL EKONOMI C. STATUS KESEHATAN DAN SARANA KESEHATAN BAB III: ANALISIS SITUASI PROGRAM A. PELAKSANAAN PROGRAM B. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROGRAM BAB IV: PEMBAHASAN A. ANALISIS MASALAH 1. Pelaksanaan Program (Cakupan/Kinerja dan Sumber Daya dll), divisualisasi dalam bentuk analisis geografis (peta tematik) 2. Sistem Informasi (Indikator, Proses Informasi, Sumber Daya) B. ANALISIS PEMECAHAN DAN TINDAK LANJUT 1. Pelaksanaan Program 2. Sistem Informasi Manajemen Program BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pembagian Kelompok: 1. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 2. Program Perbaikan Gizi 3. Program Imunisasi 4. Program Pemberantasan Penyakit TB Paru 5. Program Pemberantasan Penyakit ISPA/Malaria 6. Program Pemberantasan DBD 7. Program Kesehatan Lingkungan 8. Program Promosi Kesehatan

xiii

MODUL SISTEM INFORMASI KESEHATAN Revisi 2014

Recommend Documents