Secara singkat bahwa dasar dari diterbitkannya diterbitkannya SHMRS ini didapat dari akta pemisahan yang telah disahkan dan didaftar, kemudian dari akta pemisahan tersebut dibuatlah buku tanah sebagai dasar penerbitan SHMRS.
Pertelaan Merupakan suatu penunjukan batas masing-masing satuan rumah susun (unit/lot), bagian bersama, benda bersama, tanah bersama beserta nilai perbandingan proporsionalnya dalam bentuk gambar dan uraian. Pertelaan selalu disusun /dibuat oleh developer dan harus disahkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah daerah tempat bangunan berada.
Pertelaan berfungsi untuk memberikan penjelasan bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
Pertelaan bertujuan untuk memberikan dasar ukuran penentuan kepemilikan pada hunian vertikal terutama menyangkut kepemilikan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
Jadi, yang dimaksud pertelaan bukanlah dipecahkannya sertifikat induk, tapi merupakan suatu keterangan atau penjelasan dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
Istilah pertelaan disebutkan dalam . Dalam disebutkan sebagai berikut:
“
Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
a. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama menurut ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 b. Gambar Denah Tingkat Rumah Susun yang bersangkutan, yang menunjukkan satuan Rumah Susun yang dimiliki. c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang bersangkutan. ”
Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun (SHMRS) adalah bentuk kepemilikan yang diberikan terhadap pemegang hak atas Rumah Susun
SHMRS dibuat dengan cara: a. Membuat salinan dari buku tanah yang bersangkutan. b. Membuat salinan surat ukur atas tanah bersama. c. Membuat gambar daerah satuan rumah susun yang bersangkutan Salinan-salinan tersebut kemudian di jilid menjadi sebuah dokumen yang disebut dengan Sertifikat Satuan Rumah Susun (SARUSUN)
•
HAK
Atas Kepemilikan Bersama
•
KEWAJIBAN
Pemeliharaan Milik Bersama, Beban Biaya Service Charge
•
NPP = LUAS SATUAN x 100 % JUMLAH LUAS
Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas tanah hak bersama;
Gambar Denah tingkat rumah susun, yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki
Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas begian bersama, benda bersama dan tanah bersama
•
RUMAH SUSUN adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuansatuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
•
adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum •
adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun
•
adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama •
adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasn ya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan
•
adalah sebuah buku besar yang berisikan uraian dalam bentuk tulisan dan gambar yang memperjelas batas-batas masing-masing satuan rumah susun, baik batas-batas horizontal maupun vertikal, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama serta uraian nilai perbandingan proporsional(NPP) masing-masing satuan rumah susunnya.
•
adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni. •
adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun. •
adalah dasar pemecahan sertifikat tanah bersama menjadi sejumlah Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
•
adalah pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun dan hak bersama yang meliputi :
Hak bersama atas Bagian bersama Hak bersama atas Benda bersama Hak bersama atas Tanah bersama Pemilik sarusun harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas Tanah Bersama
Developer
wajib bertindak sebagai pengurus PP Sementara sebelum terbentuknya PP dan membantu penyiapan terbentuknya PP yang sebenarnya dalam waktu yang secepatnya
Yang
menjadi anggota PP adalah subyek hukum yang memiliki, atau memakai, atau menyewa, atau menyewa beli atau yang memanfaatkan sarusun bersangkutan
Dalam
hal pemilik menyerahkan penggunaan sarusun baik sebagian maupun seluruhnya pada pihak lain berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu, harus dituangkan dalam akta yang secara tegas mencantumkan beralihnya sebagian atau seluruh hak dan kewajiban penghuni beserta kewajiban lainnya. Akta tersebut harus didaftarkan pada PP
Developer
yg masih memiliki sarusun bertindak sebagai anggota PP
Membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib dan aman
Mengatur & membina kepentingan penghuni
Mengelola rumah susun dan lingkungannya
Seorang Ketua,
Seorang Sekretaris,
Seorang Bendahara dan
Seorang Pengawas Pengelolaan
Mengesahkan AD & ART yg disusun oleh pengurus dalam Rapat Umum PP
Membina para penghuni ke arah kesadaran hidup bersama yg serasi, selaras dan seimbang dalam rusun & lingkungannya
Mengawasi pelaksanaan ketentuan yg tercantum dalam AD & ART
Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi penghunian
Menunjuk /membentuk & mengawasi badan pengelola dalam pengelolaan rumah susun & lingkungannya
Menyelenggarakan pembukuan & administrasi keuangan secara terpisah sebagai kekayaan PP
Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yg telah ditetapkan dalam AD & ART
(DIATUR DALAM AD & ART) Membuat
& merubah tata tertib, pengelolaan & penghunian sesuai AD & ART
Melakukan
peringatan, teguran & sanksi terhadap pelanggaran tata tertib, keputusan Rapat PP, AD & ART
Ketua
& Sekretaris dapat mewakili PP di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan AD & ART
Memberikan
pertanggungjawaban kepada Rapat Umum PP
Melaksanakan
tugas administratif sehubungan dengan
penghunian Melaksanakan
keputusan Rapat Umum PP
Mengawasi
dan membina penghuni agar mematuhi Tata Tertib, AD & ART
Menjalin
kerjasama dengan pihak-pihak terkait
Memilih
& dipilih menjadi pengurus PP sesuai dengan syaratsyarat dalam AD & ART
Mengeluarkan
usul, pendapat dan hak suara dalam Rapat PP sesuai AD & ART
Memanfaatkan Memperoleh
atas kepemilikan sarusun & lingkungannya
perlindungan sesuai dengan AD & ART
Memenuhi
Tata Tertib, AD & ART
Membayar
kewajiban keuangan yang dipungut PP atau Pengelola
Memelihara,
menjaga dan memperbaiki sarusun, rusun dan lingkungannya
Membina
hubungan antar sesama penghuni berdasarkan atas kekeluargaan
Menunjang
terselenggaranya tugas pokok Pengurus PP dan Badan Pengelola
Memanfaatkan
sarusun yang dimiliki dan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama sesuai dengan peruntukannya
Menyewakan
sarusun yang dimilikinya
Mengagunkan
HMSRS sebagai jaminan kredit
Memindahkan
HMSRS kepada pihak lain, melalui jual beli, tukar menukar, hibah
Memperoleh Memilih
perlindungan sesuai AD & ART
dan dipilih menjadi pengurus PP
Menjadi
anggota PP
Mematuhi
AD & ART
Membayar
iuran
Memelihara
rusun & lingkungannya
Dilarang
melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban, keselamatan terhadap penghuni lain, rusun dan lingkungannya
Dilarang
merubah bentuk dan/atau menambah bangunan di luar Sarusun yang dimilikinya tanpa mendapat tersetujuan terlebih dahulu dari PP
Memanfaatkan
rusun dan lingkungannya secara aman dan
tertib Mendapatkan Memilih
perlindungan sesuai dengan AD & ART
dan Dipilih menjadi anggota Pengurus PP
Mematuhi
& melaksanakan peraturan, tata tertib, AD &
ART Membayar •
iuran
Memelihara rusun & lingkungannya
Dihitung berdasarkan jumlah suara, dimana setiap pemilik hak atas sarusun diwakili oleh satu suara
Dihitung berdasarkan NPP dari setiap sarusun
Dihitung berdasarkan NPP dari setiap sarusun
Memilih & mengesahkan Pengurus PP
Mengesahkan AD & ART
Memberhentikan Pengurus PP
Menilai pertanggungjawaban Pengurus PP
Mengambil keputusan & tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta AD & ART PP
Iuran
Anggota :
Modal
Dasar
Iuran pengelolaan (service charge)
Iuran renovasi/perbaikan (Singking Fund)
Iuran
Asuransi
PBB dan Ijin Kelayakan Menggunakan Bangunan (IKMB)
Usaha-usaha
lain yang sah
PP
dapat membentuk Badan Pengelola sendiri untuk mengelola Rusun
PP
dapat menunjuk Badan Pengelola terpisah yang berstatus badan hukum
Tugas,
Hak dan Kewajiban Badan Pengelola sesuai dengan Perjanjian
Dalam
melakukan tugasnya, Badan Pengelola wajib memberikan laporan secara berkala dan mempertanggungjawabkan kepada Pengurus PP
